Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi II DPR

  • Di Hadapan DPR, Sri Sultan HB X Ngaku DIY Masih Kekurangan ASN

    Di Hadapan DPR, Sri Sultan HB X Ngaku DIY Masih Kekurangan ASN

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengakui bahwa wilayahnya masih kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mencukupi kebutuhan pelayanan publik.

    Hal ini dia sampaikan langsung kala rapat kerja (raker) dengan Komisi II DPR RI dan sejumlah gubernur lainnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    “Jumlah total ASN Pemerintah Daerah DIY sebanyak 9.153 orang. Jumlah ini belum memenuhi kebutuhan ASN di DIY. Oleh karena itu tahun 2024 DIY mengajukan kebutuhan PNS dan PPPK,” ungkapnya.

    Dia melanjutkan saat ini pemerintah daerah (Pemda) DIY mengajukan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 378 orang, sedangkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 2.617 orang.

    “Keputusan pengangkatan CPNS sebanyak 318 orang ditetapkan pada 30 April 2025 dan telah disetujui oleh Menpan-RB. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan proses rekrutmen ASN dan PPPK,” bebernya.

    Sri Sultan turut menyebut pada 30 April 2025, sebanyak 60 formasi CPNS dilaporkan kosong, karena terdapat formasi yang tidak dilamar sehingga tak memenuhi passing grade dan para peserta mengundurkan diri saat pemberkasan.

    Di lain sisi, dia menuturkan penyerahan keputusan pengangkatan PPPK tahap satu pada 2 Mei 2025 sebanyak 2.361 orang. Kemudian, untuk PPPK tahap dua saat ini masih dalam proses seleksi kompetensi.

    “Diikuti sebanyak 176 peserta dan empat peserta optimalisasi dan akan selesai pada September [20250],” pungkasnya.

  • Pagi-pagi Wagub Rano Karno Naik Angkutan Umum ke Kantor, Aturannya Wajib Setiap Rabu – Halaman all

    Pagi-pagi Wagub Rano Karno Naik Angkutan Umum ke Kantor, Aturannya Wajib Setiap Rabu – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno yang akrab disapa Bang Doel pagi ini, Rabu (30/4/2025) tampaknya mulai naik angkutan umum ke kantornya.

    Dari foto yang diposting di Instagram-nya pagi ini, Rano Karno terlihat berada di atas angkutan umum MRT.

    Pada foto lainnya, Rano Karno juga memposting dia berada di halte Transjakarta Bundaran HI.

    NAIK ANGKUTAN UMUM – Wagub Rano Karno memposting berada di Halte Transjakarta Bundaran HI

    Berangkat dari Lebak Bulus

    Seperti diketahui Rano Karno tinggal di kawasan Lebak Bulus.

    Jarak dari rumahnya ke Balai Kota Jakarta tempat Rano Karno berkantor sekitar 19 kilometer.

    Jika menggunakan MRT maka Rano Karno akan memulai perjalanannya dari stasiun MRT paling akhir Lebak Bulus.

    Setelah itu, Rano Karno turun di stasiun MRT Bundaran HI, juga stasiun terakhir.

    Jarak dari stasiun MRT ke kantornya Balai Kota masih sekitar 3 kilometer.

    Alhasil Rano Karno harus naik Transjakarta dari halte TransJakarta.

    Disitulah Rano Karno berfoto pagi ini.

    Bagaimana dengan Gubernur Pramono Anung

    Gubernur Jakarta Pramono Anung juga akan naik angkutan umum hari ini.

    Pramono Anung akan memulai aktivitasnya pagi ini dengan menghadiri rapat di gedung DPR RI kawasan Senayan Jakarta.

    Dari agenda DPR RI hari ini, Pramono Anung bersama Menteri Dalam Negeri akan rapat dengan Komisi II DPR RI terkait permasalah daerah.

    “Karena saya yang merupakan bagian dari keputusan itu, apalagi besok (hari ini) ada rapat dengar pendapat di DPR, saya ingin memulai pagi saya besok dari rumah dinas naik transportasi umum ke acara pertama,” ucapnya.

    Pramono menyebut, hal ini dilakukannya untuk memberikan contoh kepada para ASN DKI Jakarta untuk beralih menggunakan transportasi umum.

    Setiap Hari Rabu

    Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta diwajibkan naik angkutan umum setiap har ini.

    Termasuk seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta wajib menggunakan transportasi umum.

    Adapun perintah bagi ASN DKI Jakarta untuk naik angkutan umum setiap Rabu tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025.

    “Kami sudah menandatangani Pergub bahwa setiap Rabu kami akan setengah memaksa semua ASN di Jakarta, mereka harus naik angkutan umum,” ujar Pramono di Terminal Blok M, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Kontrolnya?

    Dalam aturan yang diterbitkan pada 23 April 2025 itu dijelaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diwajibkan berangkat dan pulang kerja menggunakan transportasi umum.

    Antara lain Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Jabodetabek (Commuteline), kereta bandara, bus/angkot reguler, kapal, dan angkutan antarjemput karyawan.

    Pengecualian diberikan bagi pegawai dengan kondisi tertentu, yaitu sakit, hamil, disabilitas, dan petugas lapangan yang membutuhkan mobilitas tertentu.

    Dalam instruksi tersebut, Pramono menekankan peran para kepala perangkat daerah untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pegawai dalam menggunakan angkutan umum massal sebagai moda transportasi setiap hari Rabu.

    Bagi pegawai yang menggunakan angkutan umum pun wajib mendokumentasikan perjalanan mereka dengan swafoto, baik saat berangkat maupun pulang kerja.

    Foto tersebut kemudian dikirim kepada admin kepegawaian di masing-masing unit kerja melalui media yang ditentukan, misalnya WhatsApp Group, Google Form, atau sistem pelaporan khusus lainnya.

    Kemudian, admin tersebut bakal menyusun laporan yang memuat jumlah pegawai yang melaksanakan kewajiban, jumlah pegawai yang mendapatkan diskresi, jumlah pegawai yang melaksanakan Ingub sesuai klasifikasi moda transportasi yang dipakai, serta jumlah pegawai yang tidak melaksanakan instruksi gubernur.

    Selanjutnya, rekapitulasi tersebut dilaporkan oleh kepala perangkat daerah kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melalui tautan https://linktr.ee/RabuAngkutanUmum.

     

     

  • Antara Dedi Mulyadi dan Gubernur Kaltim Rudy Masud, Siapa Lebih Tajir?  – Halaman all

    Antara Dedi Mulyadi dan Gubernur Kaltim Rudy Masud, Siapa Lebih Tajir?  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Suasana rapat para gubernur dengan Komisi II DPR RI di Gedung Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025), mendadak mencair ketika Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud melempar celetukan yang tak biasa.

    Di awal pemaparannya, Rudy menyebut rekan sejawatnya dari Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai “Gubernur Konten”.

    “Kang Dedi, Gubernur Konten. Mantap nih Kang Dedi,” kata Rudy sambil tersenyum, merujuk pada banyaknya aktivitas Dedi Mulyadi yang viral di media sosial, terutama lewat video-video humanis bertemu warga hingga blusukan ke pelosok.

    Pernyataan Rudy sontak mengundang perhatian forum yang sebelumnya kaku dan formal.

    Tak sedikit yang menganggap komentar itu sebagai pujian, meski ada pula yang membacanya sebagai sindiran halus terhadap gaya kepemimpinan yang dianggap lebih sibuk ‘membuat konten’ daripada bekerja di balik layar.

    Namun, Dedi Mulyadi tidak tinggal diam.

    Saat giliran dirinya menyampaikan pemaparan, mantan Bupati Purwakarta itu justru membalik singgungan tersebut menjadi argumen efisiensi.

    “Tadi Pak Gubernur Kaltim menyebut saya Gubernur Konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki itu justru bisa menurunkan belanja iklan rutin,” ujar Dedi disambut tawa para hadirin.

    Menurutnya, anggaran promosi dan kerja sama media yang biasanya menyentuh angka Rp50 miliar di Pemprov Jabar, berhasil ditekan menjadi hanya Rp3 miliar selama kepemimpinannya—berkat strategi komunikasi berbasis konten digital yang masif namun hemat biaya.

    Berapa Harta Kekayaannya

    Lantas siapa di antara keduanya yang paling tajir berdasarkan LHKPN?

    Terungkap Rudy Masud ternyata memiliki total Harta Kekayaan mencapai Rp320 Miliar namun masih punya hutang sebesar Rp137 Miliar sehingga Harta Kekayaan bersihnya adalah sebesar Rp. 183 Miliar.

    Harta lainnya jadi penyumbang terbesar Harta Kekayaannya.

    Rudy Masud selain itu juga memiliki tiga unit mobil, dan lima unit aset tak bergerak.

    II. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 26.500.500.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 250.500.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 685 m2/590 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 6.200.000.000

    4. Tanah dan Bangunan Seluas 720 m2/590 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000.000

    5. Tanah Seluas 100000 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, LAINNYA Rp. 2.050.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 260.000.000

    1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

    2. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

    3. MOBIL, SUZUKI X-OVER Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 450.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 17.303.202.983

    F. HARTA LAINNYA Rp. 259.000.000.000

    Sub Total Rp. 303.513.702.983

    III. HUTANG Rp. 137.694.480.000

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 165.819.222.983

     

    Harta kekayaan Dedi Mulyadi

    1. Tanah dan bangunan

    Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah dia laporkan, Dedi Mulyadi tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp7.368.000.000.

    Kekayaannya terdiri dari 116 unit dari properti tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Purwakarta dan Subang. Semua tanah dan bangunan tersebut diperoleh dari diri sendiri.

    2. Transportasi dan mesin

    Dedi memiliki total kekayaan dari alat transportasi dan mesin, senilai Rp8.004.000.000, meliputi:

    • Sepeda motor Honda keluaran tahun 2003 dengan nilai Rp24.000.000, diperoleh dari hasil sendiri.
    • Sepeda Polygon Collous T8 tahun 2017, hasil sendiri, dengan nilai Rp20.000.000.
    • Sepeda motor Triumph Scrambler 1200 XE keluaran tahun 2019, bernilai Rp440.000.000, berasal dari hasil sendiri.
    • Sepeda motor Vespa Sei Giorni Limited Edition tahun 2020, senilai Rp170.000.000, juga merupakan hasil sendiri.
    • Mobil Lexus LX 600 keluaran tahun 2022, diperoleh dari hasil sendiri, dengan nilai Rp3.900.000.000.
    • Mobil Mercedes Benz E 300 Coupe keluaran tahun 2018, bernilai Rp1.500.000.000, hasil sendiri.
    • Mobil Lexus minibus/microbus keluaran tahun 2023, memiliki nilai Rp1.950.000.000, diperoleh dari hasil sendiri.

    3. Harta bergerak lainnya

    Dalam catatan, total kekayaan harta bergerak lainnya yang dimiliki Dedi Mulyadi, senilai Rp160.000.000.

    4. Surat berharga: Tidak ada catatan yang terlapor

    5. Kas dan setara kas 

    Dalam pembagian kas dan setara kas, Ia memiliki total senilai Rp1.157.055.199

    6. Harta lainnya: Tidak ada catatan yang terlapor

    7. Hutang

    Dedi Mulyadi tercatat memiliki sejumlah hutang, sebanyak Rp3.837.812.000

    Dedi Mulyadi memiliki catatan hutang dalam laporannya di LHKPN.

    Dengan demikian, sejak laporan tersebut diterima total harta kekayaan bersihnya, mencapai Rp12.851.243.199 (dua belas miliar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).

     

     

     

  • Viral Gubernur Kaltim Sindir Dedi Mulyadi ‘Gubernur Konten’ saat Rapat di DPR

    Viral Gubernur Kaltim Sindir Dedi Mulyadi ‘Gubernur Konten’ saat Rapat di DPR

    GELORA.CO – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mencuri perhatian saat menjuluki Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai “Gubernur Konten” dalam rapat bersama Komisi II DPR RI dan seluruh kepala daerah di Indonesia, Selasa (29/4/2025), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Agenda rapat membahas alokasi dana pusat ke daerah hingga persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Salah satu yang hadir, yakni Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Bahkan, Dedi menjadi perhatian usai disebut sebagai ‘Gubernur Konten’. Hal itu bermula ketika Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyebut Dedi dengan panggilan tersebut di dalam rapat.

    “Yang saya hormati Bu Wamendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Dedi, ‘Gubernur Konten’. Mantap nih Kang Dedi,” kata Rudy.

    Setelah melontarkan candaan tersebut, Rudy Mas’ud melanjutkan penyampaiannya sesuai dengan tema utama rapat.

    Selanjutnya, giliran Dedi Mulyadi yang mendapat kesempatan berbicara untuk memaparkan materi yang telah dipersiapkannya.

    Di akhir pemaparannya, ia membalas ucapan Rudy yang menyebutnya sebagai ‘Gubernur Konten.’ Dedi Mulyadi tak membantah julukan tersebut.

    Namun, ia menegaskan aktivitasnya membuat konten di media sosial selama ini membawa dampak positif, salah satunya dalam efisiensi anggaran iklan pemerintah.

    “Dan terakhir tadi, Pak Gubernur Kaltim mengatakan ‘Gubernur Konten’. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan,” ujarnya.

    Ia mengeklaim, Pemprov Jabar sebelumnya menganggarkan hingga Rp50 miliar untuk kerja sama iklan dengan media. Namun kini, cukup Rp3 miliar dengan jangkauan yang tetap luas berkat konten yang dibuatnya.

    “Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya Rp50 miliar. Sekarang cukup Rp3 miliar tapi viral terus. Terima kasih,” katanya. (*)

  • Ada Ormas yang Jadi Cikal Bakal Premanisme

    Ada Ormas yang Jadi Cikal Bakal Premanisme

    GELORA.CO – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut ada organisasi massa (ormas) di wilayahnya yang dianggap menjadi cikal bakal premanisme.

    Hal itu disampaikan Bobby usai rapat kerja bersama Komisi II DPR RI yang membahas kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), di Gedung Nusantara, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 April 2025.

    Menurut menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini, ormas yang meresahkan masyarakat perlu ditertibkan.

    “Premanisme, tentu saya lihat ada organisasi-organisasi tertentu memang yang menjadi cikal bakalnya yang perlu ditertibkan,” kata Bobby.

    Disinggung mengenai UU Ormas perlu direvisi parlemen dan pemerintah, sebagai kepala daerah Bobby mengaku setuju. Ia juga menilai penertiban ormas nakal akan memudahkan investasi yang masuk ke Indonesia.

    “Ya pasti kalau untuk kebaikan setuju ya, apalagi untuk kemudahan ataupun investasi kegiatan masyarakat, dan masyarakat pasti setuju,” tutupnya. 

  • Wamendagri: 493 Daerah Masih Bergantung ke Pendanaan Pusat, APBD Belum Mandiri

    Wamendagri: 493 Daerah Masih Bergantung ke Pendanaan Pusat, APBD Belum Mandiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan bahwa sebanyak 493 daerah masih bergantung kepada pendanaan pemerintah pusat berupa Transfer ke Daerah atau TKD. 

    Dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapatan (RDP) Komisi II DPR dengan Sejumlah Gubernur, Bupati, dan Walikota, Ribka menyampaikan bahwa 493 daerah tersebut tergolong memiliki kategori fiskal rendah. 

    “[Sebanyak] 493 daerah, 15 provinsi, 402 kabupaten, dan 70 kota masuk dalam kategori fiskal lemah,” ujarnya, Selasa (29/4/2025). 

    Dalam hal ini, daerah dengan kategori fiskal rendah memiliki kemampuan yang terbatas untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik secara mandiri. Untuk itu, daerah kategori tersebut lebih mengandalkan dana dari Bendahara Negara alias Kementerian Keuangan. 

    Ribka menjelaskan berdasarkan hasil rekapitulasi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, terdapat 546 daerah dengan 26 daerah, 11 provindi, 4 kabupaten, dan 11 kota yang termasuk kategori fiskal kuat. 

    Artinya, daerah tersebut memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih tinggi dibandingkan dana TKD sehingga lebih mandiri membiayai program pembangunan daerahnya. 

    Sementara itu, sebanyak 27 daerah, 12 provinsi dan 4 kabupaten dan 12 kota masuk pada kategori fiskal sedang yang ditandai dengan PAD dan TKD yang seimbang. 

    Ribka menegaskan bahwa pada dasarnya TKD bertujuan untuk mengurangi ketimpangan serta mendorong peningkatan kualitas belanja daerah yang efisien dan efektif. 

    “Penyaluran dana itu untuk memberikan support kepada daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih pro kepada rakyat,” ungkapnya. 

    Salah satu cara membuat daerah lebih mandiri dan dapat meningkatkan pelayanan publik, yakni melalui keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

    Dirinya menyampaikan bahwa tujuan pendirian BUMD adalah untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum melalui penyediaan barang dan jasa yang bermutu sesuai dengan potensi daerah masing-masing. 

    Dalam APBN 2025, pemerintah telah menganggarkan TKD senilai Rp919,9 triliun. Hingga 31 Maret 2025, telah terealisasi Rp207,1 triliun atau 22,5% dari pagu. 

    Tercatat penyaluran TKD dioptimalkan untuk mendukung layanan publik daerah seperti sekolah dan puskesmas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) NF BOS dan BOK. 

    Selain itu, juga mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) khususnya untuk mendukung pembayaran THR ASN daerah. 

  • Gubernur Kaltim Kasih Julukan, Dedi Mulyadi Pamer Hasil Konten Capai Puluhan Miliar: Alhamdulillah

    Gubernur Kaltim Kasih Julukan, Dedi Mulyadi Pamer Hasil Konten Capai Puluhan Miliar: Alhamdulillah

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memamerkan penghasilan konten di media sosial saat rapat bersama Komisi II DPR dan Kemendagri pada Selasa (29/4/2025).

    Dedi Mulyadi menyampaikan hal tersebut setelah disinggung Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud pada kegiatan yang sama.

    Awalnya, Rudy Mas’ud menyampaikan ucapan kepada sejumlah pejabat saat mengikuti rapat di Komisi II DPR RI.

    “Ketua Komisi II dan seluruh pimpinan Komisi II beserta dengan seluruh anggota Komisi II yang kami banggakan rasalah kami pulang kampung masuk ruangan ini,” kata Rudy.

    Rudy lalu melihat ke arah Dedi Mulyadi. Ia pun menyampaikan salam kepada politikus Gerindra itu.

    “Seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Dedi, gubernur konten, ah mantam ini Kang Dedi nih,” ujarnya.

    Kemudian, Dedi menyampaikan rasa terimakasih atas ucapan dari Gubernur Kalimantan Timur tersebut. 

    Ia menyebutkan konten yang diproduksinya dapat menurunkan belanjar rutin iklan Pemprov Jawa Barat.

    Ia menyebutkan anggaran iklan di media mencapai Rp 50 miliar. “Sekarang cukup Rp 3 miliar tapi viral terus, terima kasih,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Dedi mengeluhkan pengurunan dana alokasi. Bahkan, kata Dedi, terdapat beberapa daerah yang nyaris tidak lagi memiliki kemampuan untuk kebutuhan pembangunan. 

    Pasalnya, dana yang ada dihabiskan untuk belanja pegawai dan pengangkatan PPPK. Hal itu berimplikasi terkurasnya Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga terjadi penurunan di bidang infrastruktur.

    “Nah seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja dalam rekrutmen kepegawaian PPPK yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah,” katanya.

    Menurutnya, tidak seluruh seleksi PPP3K dan ASN harus melalui pendekatan digital. Ia mencontohkan sopir truk sampah, tukang sapu, tukang taman dan office boy serta tenaga pengamanan yang tidak memerlukan seleksi digital.

    Selain itu, Dedi Mulyadi juga menyampaikan persoalan BUMD yang banyak diisi oleh tim sukses.

    “Itu problemnya sehingga profesionalismenya dikesampingkan,” katanya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • 493 Daerah di Indonesia Masih Tergantung Duit Pusat

    493 Daerah di Indonesia Masih Tergantung Duit Pusat

    Jakarta –

    Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan masih ada 493 daerah yang saat ini kapasitas anggaran fiskalnya lemah. Totalnya sendiri di Indonesia ada 546 daerah.

    Terdiri dari 38 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. 493 daerah di antaranya memiliki fiskal lemah.

    Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk kondisi fiskal yang lemah terjadi ketika sebuah daerah memiliki pendapatan daerah yang bergantung dari transfer pusat saja.

    Sementara yang memiliki kondisi fiskal kuat adalah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih tinggi dari pendapatan transfer anggaran dari pusat.

    Ada juga yang memiliki pendapatan asli daerah yang seimbang dengan transfer anggaran dari pusat dilabeli sebagai daerah dengan kapasitas fiskal sedang.

    “Ada 493 daerah dari 546 daerah masuk dalam kategori fiskal lemah,” ujar Ribka dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Selasa (29/4/2025).

    Nah jumlah daerah yang dilabeli kapasitas fiskal kuat hanya sekitar 26 daerah saja, terdiri dari 11 kota, 4 kabupaten, dan 11 provinsi. Sementara yang dilabeli kapasitas fiskal sedang sekitar 27 daerah, terdiri dari 12 kota, 4 kabupaten, dan 12 provinsi.

    Secara total di tahun anggaran 2025 ada anggaran transfer ke daerah senilai Rp 848,52 triliun. Terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan DIY, dana insentif fiskal, hingga dana bagi hasil (DBH).

    (hal/fdl)

  • Buntut Panjang Siswa Gambar Alat Kelamin di KBB , Dedi Mulyadi Ancam Pecat Guru yang Menyuruh – Halaman all

    Buntut Panjang Siswa Gambar Alat Kelamin di KBB , Dedi Mulyadi Ancam Pecat Guru yang Menyuruh – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Guru mata pelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Cililin, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, bernama Wety Yuningsih, terancam dipecat setelah menyuruh siswanya menggambar alat kelamin.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, setelah menghadiri rapat bersama Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/4/2025).

    “Ya kalau guru itu ada, sebutin gurunya di mana. SMA dari mana, besok saya berhentikan,” ujarnya.

    Kendati demikian, Dedi tidak semata-mata akan langsung memecat Wety. Dia menegaskan akan bertemu terlebih dahulu dengan guru tersebut untuk meminta klarifikasi.

    Dedi menegaskan tidak ada toleransi bagi guru-guru yang dinilai tidak sesuai spirit pendidikan.

    “Ya kita cek langsung. Pokoknya, kita tidak akan ada toleransi terhadap guru-guru yang tidak mencerminkan spirit pendidikan,” tegasnya.

    Guru Sudah Minta Maaf

    Di sisi lain, Wety telah memberikan klarifikasi terkait siswa yang disuruh menggambar alat kelamin.

    Dikutip dari Tribun Jabar, dia mengatakan hal tersebut terjadi saat dirinya menggelar ujian Biologi terkait sistem reproduksi manusia.

    Wety pun meminta maaf terkait perintahnya yang viral di media sosial tersebut lantaran telah membuat kegaduhan di publik.

    “Saya meminta maaf karena kurang berhati-hati dalam membuat konten yang mungkin sebaiknya tidak perlu diposting di media sosial,” ujarnya.

    Namun, dia berdalih, ujian menggambar alat kelamin siswa tersebut ditujukan demi meningkatkan pemahaman terhadap sistem reproduksi manusia.

    “Adapun konten itu sebetulnya terkait dari bagian pembelajaran biologi kelas XI tentang reproduksi di mana siswa diharapkan untuk memahami alat reproduksinya masing-masing,” tuturnya.

    Wety pun menerima segala kritik yang ditujukan kepadanya terkait video tersebut. Selain itu, dia juga mengakui telah menghapus video itu pada Februari 2025 lalu.

    “Saya menerima kritik dan saran dari para netizen untuk ke depannya lebih berhati-hati.”

    “Saya sudah menghapus video yang ada di akun saya, untuk akun akun yang merepost video saya sudah di luar ganggung jawab saya,” katanya. 

    Sebagian artikel telah tayang di Tribun Jabar dengan judul “Viral! Video Siswa di Bandung Barat Menggambar Alat Kelamin saat Ujian Biologi, Sang Guru Minta Maaf”

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Rizki Sandi Saputra)(Tribun Jabar/Rahmat Kurniawan)

  • Golkar Soal Hasan Nasbi Mundur: Jubir Harus Selalu di Sekitar Presiden

    Golkar Soal Hasan Nasbi Mundur: Jubir Harus Selalu di Sekitar Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menanggapi langkah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi yang mundur dari jabatannya. 

    Doli mengatakan bahwa seseorang yang menjadi juru bicara (jubir) presiden adalah memang orang yang sehari-harinya berada di dekat presiden, karena dia bertugas untuk menyampaikan hal yang diucap hingga dipikirkan presiden kepada publik.

    “Harusnya yang menjadi juru bicara itu memang adalah orang yang day to day, hour to hour, minute to minute, second to second itu berada di sekitar Pak Prabowo. Bukan menganalisanya dulu, apalagi berasumsi gitu lho. Nah, apa yang dia dengar itu yang dia sampaikan,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    Doli kemudian mengatakan bahwa penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi sebagai jubir presiden sudah tepat. Apalagi, Prasetyo setiap hari sehari-harinya bersama Prabowo.

    “Makanya waktu itu saya sarankan, dengan pak Prasetyo Hadi itu juga sebagai juru bicara, saya kira itu menjadi jembatan antara teman-teman Kantor Komunikasi Presiden dengan presiden,” jelasnya.

    Di lain sisi, anggota Komisi II DPR RI ini mengaku tidak tahu persis alasan pengunduran diri Hasan Nasbi. Namun, dia yakin keputusannya itu diambil berdasarkan keputusannya sendiri alias mandiri tanpa intervensi siapapun.

    “Saya tidak tahu apakah kemudian pengunduran ini misalnya disebabkan kemarin ketika Pak Prabowo juga meminta Pak Mensesneg untuk menjadi juru bicara juga gitu, saya tidak tahu,” tegasnya.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Saat dihubungi Bisnis melalui sambungan telefon, Hasan mengaku telah mengirimkan surat pada Senin, 21 April 2025 untuk mundur. 

    Keputusan tersebut merupakan hasil perenungan panjang dan bukan tindakan yang bersifat emosional maupun mendadak. 

    “[Mundur dari kepala PCO] Ya benar saya sudah memasukan surat tanggal 21 April,” katanya kepada Bisnis saat dikonfirmasi, Selasa (29/4/2025).

    Dia menyatakan bahwa keputusan untuk mundur diambil karena merasa ada persoalan yang tak lagi dapat lagi dia atasi.