Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi II DPR

  • Presiden Minta Pembangunan Gedung Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif di IKN Dipercepat

    Presiden Minta Pembangunan Gedung Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif di IKN Dipercepat

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto meminta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mempercepat pembangunan gedung yudikatif, eksekutif, dan legislatif di IKN.

    Hal itu Basuki ungkap kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang sedang melakukan kunjungan kerja ke IKN.

    “Presiden Prabowo minta ini dipercepat. Beliau minta dipercepat untuk yang yudikatif, eksekutif dan legislatif segera dibangun,” kata Basuki dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

    Dalam kunjungan Komisi II DPR RI ke IKN kali ini, Basuki mengajak rombongan berkeliling.

    Jajaran pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI beserta rombongan melihat Istana Negara, Istana Garuda, dan area Kantor Kementerian Koordinator.

    Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga menyebut pembangunan gedung lembaga legislatif dan yudikatif Ibu Kota Negara (IKN) akan mulai dilaksanakan terhitung pada 2025 mendatang.

    Dalam hal ini, Presiden Prabowo Subianto memang sempat memberikan instruksi agar gedung lembaga legislatif dan eksekutif dapat rampung pada 2028.

    Danis mengatakan pihaknya sudah melakukan persiapan dengan mendesain gambaran gedung lembaga legislatif dan yudikatif tersebut.

    “InsyaAllah kita sedang persiapan kalau basic desain kan sudah ada dari temen-temen PUPR nanti kalau memang udah ditugaskan kepada kita tinggal kita laksanakan di 2025,” kata Danis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Selain itu, Danis mengatakan pihaknya juga sedang menyiapkan penambahan rumah menteri yang sebelumnya hanya 34 unit saja.

    Nantinya, penambahan ini akan disesuaikan dengan jumlah kabinet Prabowo.

    “Kita ini akan menyesuaikan dengan kabinet sekarang. Masalah bangunannya, penyesuaian yang lama dengan yang baru ini juga pastinya akan menjadi tanggung jawabnya kita,” katanya.

    Sejauh ini, Danis mengatakan pihaknya juga sedang fokus untuk menyiapkan aplikasi untuk pemindahan ASN yang akan menjadi pionir ke IKN.

    Sarana prasarana untuk para ASN juga sudah disiapkan.

    Di antaranya, kata dia, percepatan penyelesaian pembangunan rumah susun ASN yang pertama hingga keempat.

    Nantinya, 40 tower ASN sudah bisa digunakan pada akhir Desember ini.

    “Rumah susun ASN 1 sampai dengan 4, terdiri dari 47 tower diharapkan sekitar 40 tower Desember ini selesai. Dan sebagian sudah digunakan. Ada rusun yang waktu itu dialokasikan untuk Polri juga hankam itu juga sudah siap,” pungkasnya

  • KPU Soal Revisi Omnibus Law UU Politik: Dinamika yang Normal

    KPU Soal Revisi Omnibus Law UU Politik: Dinamika yang Normal

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz menilai rencana merevisi Undang-Undang (UU) Politik melalui Omnibus Law merupakan dinamika yang normal terjadi.

    “Saya kira itu bagian dari dinamika yang normal saja dalam setiap periode pascapemilu. Pembicaraan politik, kebijakan di DPR, isu-isu semacam itu biasa terjadi,” katanya kepada wartawan di kantor KPU Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (9/11/2024).

    Mellaz juga menegaskan KPU sebagai lembaga pelaksana UU memiliki peran dalam pembangunan dan pelembagaan sistem politik ke depan. Namun, dalam waktu dekat KPU belum akan berkomentar terkait revisi tersebut.

    Pada umumnya, KPU akan diundang untuk ikut dalam pembahasan UU oleh pemerintah dan DPR. Dalam kesempatan itulah, KPU akan memberikan catatan yang dibutuhkan dalam rapat.

    “Di situ momentum kami untuk menyampaikan evaluasi penyelenggaraan, baik pemilu maupun pilkada yang dimandatkan UU kepada KPU,” ungkap Mellaz.

    Saat ini, KPU akan lebih memprioritaskan gelaran pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. KPU masih akan menunggu pelaksanaan pilkada yang nantinya menjadi bahan evaluasi.

    “Nanti tentu pasca-Pilkada Serentak 2024 juga kami akan susun bahan evaluasinya,” jelas Mellaz.

    Sebelumnya, Menterian Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnavian mempertimbangkan usulan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk merevisi delapan undang-undang politik dengan metode Omnibus Law. Hal itu rencananya akan dikaji ulang setelah Pilkada Serentak 2024.

    “Boleh saja, ini salah satu opsi, tetapi kita perlu didiskusikan antara DPR dan pemerintah,” kata Tito dalam rapat Komisi II DPR di kompleks, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

  • Desk Pilkada Berperan Penting Wujudkan Stabilitas Politik di Awal Pemerintahan

    Desk Pilkada Berperan Penting Wujudkan Stabilitas Politik di Awal Pemerintahan

    Jakarta: Inisiatif Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) membentuk Desk Pilkada mendapatkan dukungan kuat dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Desk Pilkada dinilai memiliki peran krusial dalam menciptakan iklim politik damai dan stabil, terutama menjelang pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

    Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, Desk Pilkada menjadi instrumen penting untuk mengantisipasi potensi konflik dan menjaga stabilitas politik di masa transisi pemerintahan.

    “Pilkada serentak ini berlangsung pada waktu yang cukup sensitif, di mana kita baru saja memasuki awal pemerintahan yang baru. Desk Pilkada diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman dan kondusif, yang pada akhirnya mendukung stabilitas politik nasional,” kata Zulfikar.

    Desk Pilkada didukung oleh sinergi 17 kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI, Polri, dan BIN. Zulfikar melihat kolaborasi antar lembaga ini sebagai langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar, jujur, dan adil. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan potensi konflik, terutama di 21 provinsi yang diidentifikasi rawan, dapat diminimalisir.

    “Desk Pilkada adalah bentuk komitmen nyata pemerintah dalam mengawal proses demokrasi yang damai. Ini sangat penting untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan baru,” tambah anggota DPR Fraksi Partai Golkar tersebut.

    Selain menjaga ketenangan selama proses Pilkada, Desk Pilkada juga dinilai dapat berkontribusi pada pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di angka 81,69 hingga 85,23 pada tahun 2025. Menurutnya upaya ini akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia sekaligus memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat.

    Dalam pandangan Zulfikar, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya Pilkada yang damai. Partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketenangan dan menghindari konflik horizontal menjadi kunci keberhasilan Desk Pilkada dalam menjaga stabilitas politik di awal pemerintahan Prabowo.

    “Pemerintah telah melakukan langkah yang tepat dengan membentuk Desk Pilkada. Kini saatnya kita, sebagai masyarakat, turut mendukung upaya tersebut dengan menjaga ketertiban dan kedamaian di lingkungan masing-masing dan tentunya Pilkada berlangsung jujur, adil tanpa kecurangan dan kepala daerah yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat,” tutup Zulfikar Wakil Rakyat asal Dapil Jatim III tersebut.

    Dengan adanya Desk Pilkada, harapannya pilkada serentak 2024 dapat berjalan lancar dan bebas dari konflik, sehingga pemerintahan Prabowo dapat fokus pada pembangunan dan pencapaian target-target nasional di masa depan.

    Jakarta: Inisiatif Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) membentuk Desk Pilkada mendapatkan dukungan kuat dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Desk Pilkada dinilai memiliki peran krusial dalam menciptakan iklim politik damai dan stabil, terutama menjelang pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.
     
    Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, Desk Pilkada menjadi instrumen penting untuk mengantisipasi potensi konflik dan menjaga stabilitas politik di masa transisi pemerintahan.
     
    “Pilkada serentak ini berlangsung pada waktu yang cukup sensitif, di mana kita baru saja memasuki awal pemerintahan yang baru. Desk Pilkada diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman dan kondusif, yang pada akhirnya mendukung stabilitas politik nasional,” kata Zulfikar.
    Desk Pilkada didukung oleh sinergi 17 kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI, Polri, dan BIN. Zulfikar melihat kolaborasi antar lembaga ini sebagai langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar, jujur, dan adil. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan potensi konflik, terutama di 21 provinsi yang diidentifikasi rawan, dapat diminimalisir.
     
    “Desk Pilkada adalah bentuk komitmen nyata pemerintah dalam mengawal proses demokrasi yang damai. Ini sangat penting untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan baru,” tambah anggota DPR Fraksi Partai Golkar tersebut.
     
    Selain menjaga ketenangan selama proses Pilkada, Desk Pilkada juga dinilai dapat berkontribusi pada pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di angka 81,69 hingga 85,23 pada tahun 2025. Menurutnya upaya ini akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia sekaligus memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat.
     
    Dalam pandangan Zulfikar, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya Pilkada yang damai. Partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketenangan dan menghindari konflik horizontal menjadi kunci keberhasilan Desk Pilkada dalam menjaga stabilitas politik di awal pemerintahan Prabowo.
     
    “Pemerintah telah melakukan langkah yang tepat dengan membentuk Desk Pilkada. Kini saatnya kita, sebagai masyarakat, turut mendukung upaya tersebut dengan menjaga ketertiban dan kedamaian di lingkungan masing-masing dan tentunya Pilkada berlangsung jujur, adil tanpa kecurangan dan kepala daerah yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat,” tutup Zulfikar Wakil Rakyat asal Dapil Jatim III tersebut.
     
    Dengan adanya Desk Pilkada, harapannya pilkada serentak 2024 dapat berjalan lancar dan bebas dari konflik, sehingga pemerintahan Prabowo dapat fokus pada pembangunan dan pencapaian target-target nasional di masa depan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Komisi II DPR Pantau Cara Pemprov Sultra Sukseskan Program Makan Gratis ke Pelajar

    Komisi II DPR Pantau Cara Pemprov Sultra Sukseskan Program Makan Gratis ke Pelajar

    Liputan6.com, Kendari – Komisi II DPR RI meninjau program makan siang bergizi gratis di Kota Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (6/11/2024). Wakil Komisi II DPR RI Bahtra Banong bersama rombongan, mengunjungi SMAN 4 Kendari, Rabu (11/6/2024) siang. Diketahui, Pemprov Sultra memulai program secara serentak pada 4 sekolah SMAN dan SLB di Kota Kendari. 

    Sebelumnya, Pemprov Sultra melalui Pemda Kolaka Utara menjadi pionir ujicoba makan siang bergizi gratis sejak pertengahan sejak awal Oktober 2024. Sultra menjadi salah satu provinsi paling awal yang mengujicoba program unggulan Presiden Prabowo Subianto sebelum dilantik pada 20 Oktober lalu

    Pada akhir September 2024, pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara melalui Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto, memberikan dukungan hingga tingkat kabupaten dan kota. Pemprov Sultra juga menggenjot pemanfaatan lahan kosong yang banyak tersebar pada 17 kabupaten dan kota. 

    Diketahui, sejak akhir 2023 lalu, pemprov  sudah gencar mendorong pemanfaatan lahan kosong. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara, ribuan guru dan siswa SMA secara serentak menanami lahan sekolah dengan sayuran dan hortikultura.

    Saat musim panen Februari hingga April 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatat ratusan ton hasil panen serentak di 17 kabupaten dan kota. Hasilnya, dimanfaatkan oleh guru dan siswa dengan menjual ke pasar dan penduduk sekitar sekolah. 

    Langkah lainnya, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, juga menjadi salah satu pionir menyukseskan program makan siang bergizi bagi pelajar di kabupaten Kolaka Utara. Pj Bupati Kolaka Utara Yusmin menginisiasi jajaran Pemda untuk memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami sayuran dan hortikultura. Sikap Yusmin, sempat menarik perhatian komisi II DPR RI saat rapat bersama Mendagri Tito Karnavian. 

    Selain itu, Pemda Kolaka Utara juga memanfaatkan puluhan hektare tambak ikan yang tersebar di pesisir pantai. Tercatat, pada 3 Oktober 2024, Pemda menyebar 105 ribu benih ikan. Harapannya, hasil panen bisa digunakan untuk mendukung logistik milik Pemda menyukseskan program makan bergizi gratis. 

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan, mengunjungi Sultra setelah ada koordinasi dengan Mendagri. Kata dia, Program makan siang bergizi ini, harus mendapat dukungan dari seluruh Pemprov di Indonesia.  “Meskipun program ini serentak dan berada di bawah Badan Gizi Nasional, tetapi belum cukup. Pemda juga harus menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan, sehingga mempercepat program Prabowo,” kata Bahtra Banong. 

    Kata dia, infrastruktur yang lengkap dari Pemda, akan menggenjot peningkatan aktivitas UMKM lokal. Alasannya, semua komponen dalam mempercepat makan bergizi gratis tidak terlepas dari peran UMKM. 

    “Misalnya, ketersediaan susu, sayur, ikan dan material lainnya. UMKM bisa berperan penting dan mereka bisa mendapatkan manfaat. Perputaran uang juga terjadi di masyarakat,” ujarnya. 

    Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto yang hadir di lokasi memaparkan, program serentak ujicoba makan siang gratis pada empat sekolah. Keempatnya yakni, SMKN 1 dan 2, SMAN 4 Kendari dan SLB Kendari. Kata Andap, ujicoba ini, dilakukan pada sebanyak 3.775 siswa. 

    “Pemprov Sultra mendukung program Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan asupan nutrisi bagi pelajar Indonesia menuju Generasi Emas 2045, harapannya para pelajar di seluruh Indonesia, khususnya di Sultra, semakin handal, cemerlang dan produktif,” kata Andap. 

    Andap memaparkan, Pemprov Sultra turut menggandeng ahli gizi yaitu dokter Mardiana Mustawa dan Muliani. Keterlibatan nutrisionis, untuk memastikan asupan gizi makanan yang disediakan.

    “Mereka memastikan gizi makanan yang akan diberikan kepada para siswa, agar makanan tersebut dapat bermanfaat bagi tumbuh kembang para siswa siswi,” jelas Andap

    Selain itu, untuk ketersediaan menu makan bergizi gratis Pemprov Sultra bekerja sama dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dalam hal ini kantin sekolah dan kantin Dharma Wanita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara. 

    Mobil dinas Camat Baito di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dilaporkan ditembak orang tak dikenal. Mobil ini biasa digunakan untuk mengantar Supriyani, seorang guru yang tengah menjalani sidang.

  • Gaji Anggota KPPS Pilkada 2024, Bisa Bawa Pulang Segini Sebulan – Page 3

    Gaji Anggota KPPS Pilkada 2024, Bisa Bawa Pulang Segini Sebulan – Page 3

    Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia menyatakan pihaknya menunda memanggil KPU, Bawaslu terkait rapat evaluasi Pemilu. Doli menyebut KPU meminta Komisi II menunda dapat lantaran saat ini masih sibuk dengan rekapitulasi suara.

    “Alasan temen-temen KPU meminta penundaan karena memang ini masih dalam tahap rekapitulasi dan memang mereka lagi sibuk sibuknyalah,” kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (13/3/2024).

    Oleh karena itu, Doli menyebut rapat evaluasi akan digelar pasca pengumuman resmi KPU pada 20 Maret mendatang, ia mengusulkan tanggal 21 Maret.

    “Setelah tanggal 20 lah segera, saya kemarin memberitahukan kalau bisa diajukan surat lagi tanggal 21 aja, jadi biar kita langsung evaluasi begitu selesai besoknya kita langsung rapat evaluasi,” kata dia.

    Menurut Doli, rapat nanti akan membahas semua aspek, dari Sirekap hingga aduan dan keluhan dari masyarakat.

    “Semua, kan Komisi 2 selama ini intens juga baik mulai dari tahapan persiapan, dari sekitar 3 tahun yang lalu,” kata dia.

    “Termasuk soal yang rame-rame, soal sirekap, terus kemudian ada soal PSU di luar negeri, ada kejadian misalnya rusuh di dalam rekapitulasi provinsi maupun kabupaten/kota, overall, semuanya kita akan evaluasi, kita kaji, dan kita dengarkan laporan,” pungkasnya

  • Kemarin, PP Penghapusan Piutang UMKM hingga naturalisasi Kevin Diks

    Kemarin, PP Penghapusan Piutang UMKM hingga naturalisasi Kevin Diks

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada hari Selasa (5/11) yang menjadi sorotan, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto resmi menghapus utang macet di masa lalu UMKM, petani dan nelayan di Indonesia lewat PP Nomor 47 Tahun 2024 hingga rapat paripurna DPR RI mengesahkan permohonan Kevin Diks untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI).

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

    1. Presiden Prabowo tanda tangani PP Penghapusan Piutang UMKM

    Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

    PP tersebut ditandatangani Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa sore, dengan disaksikan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta sejumlah asosiasi pengusaha UMKM.
    ​​​​​​
    “Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting mereka dapat meneruskan usaha-usah mereka dan lebih berdaya guna,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.

    Selengkapnya klik di sini.

    2. AHY perkenalkan Menteri PU sebagai kader Demokrat

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memperkenalkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebagai kader partai berlambang Mercy tersebut.

    Momen tersebut terjadi saat AHY membuka kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) untuk anggota DPRD se-Indonesia dari Fraksi Partai Demokrat, di Jakarta, Senin malam.

    “Mungkin malam ini baru saja melihat memakai seragam (Partai Demokrat) dan yang bersangkutan saat ini mengemban amanah sebagai salah satu menteri di Kabinet Merah Putih,” kata AHY disambut tepuk tangan ratusan peserta yang hadir.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Mendagri apresiasi DPR raih MURI legislasi terbanyak sepanjang sejarah

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas prestasinya dalam memecahkan Museum Rekor Indonesia (MURI) dalam hal Produktivitas Penyusunan Undang-Undang (UU) Terbanyak Sepanjang Sejarah Parlemen.

    Mendagri menyebut Komisi II DPR RI telah menghasilkan sebanyak 160 UU dalam satu periode (2019—2024). Prestasi ini merupakan capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    “Ini perlu diabadikan, bukan dalam rangka kepentingan Komisi II sendiri, melainkan untuk kepentingan memancing semua pihak, terutama pembuat undang-undang. Baik dari seluruh jajaran DPR maupun DPD yang juga sekarang terlibat membuat undang-undang,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Menteri Kehutanan sowan ke Panglima minta dukungan TNI jaga hutan

    Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni sowan ke Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa, untuk bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan meminta dukungan TNI menjaga hutan Indonesia seluas 125 juta hektare.

    Selepas pertemuan itu, Menhut mengatakan bahwa Kementerian Kehutanan dan Mabes TNI bakal membentuk nota kesepahaman kerja sama (MoU) yang menjadi dasar kerja sama dan kolaborasi dua lembaga itu ke depannya.

    “Tadi kami di dalam sudah berbicara, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan ada penandatanganan MoU antara Kementerian Kehutanan dan TNI, yang kira-kira ruang lingkupnya bagaimana kami bersama-sama menjaga hutan agar tidak dijarah tangan-tangan pribadi, komunitas, maupun korporasi yang merusak hutan kita sebagai sumber air maupun oksigen,” kata Raja Juli saat jumpa pers selepas pertemuan dengan Panglima.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. Rapat Paripurna DPR RI setujui naturalisasi Kevin Diks

    Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan atau naturalisasi terhadap pesepakbola keturunan Indonesia, Kevin Diks.

    Selain Kevin Diks, rapat tersebut juga menyetujui naturalisasi terhadap dua pesepakbola perempuan yakni Estella Loupattij dan Noa Leatomu. Kevin Diks maupun dua pesepakbola perempuan lainnya dinaturalisasi untuk bisa memperkuat Tim Nasional Indonesia.

    “Sehubungan itu kami meminta persetujuan apakah permohonan pertimbangan kewarganegaraan RI atas nama Kevin Diks, Noa Leatomu, Estella Loupattij, dapat disetujui,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang akhirnya disetujui oleh para peserta rapat.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKPP terima 584 aduan pelanggaran KEPP hingga November 2024

    DKPP terima 584 aduan pelanggaran KEPP hingga November 2024

    Tangkapan layar-Sekretaris DKPP David Yama dalam Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah II di Jakarta, Selasa (5/11/2024). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

    DKPP terima 584 aduan pelanggaran KEPP hingga November 2024
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 November 2024 – 13:39 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris DKPP David Yama mengatakan pihaknya menerima 584 aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sampai dengan November 2024. Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau Oktober 2024, pengaduan KEPP mengalami kenaikan sekitar 16 kasus dari 568 aduan.

    “Kami laporkan pada ibu/bapak berdasarkan data yang masuk ke DKPP mulai 1 Januari hingga 4 November 2024 pengaduan yang sudah masuk sebanyak 584 pengaduan,” kata David dalam Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah II di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, aduan hingga November 2024 ini merupakan angka yang fantastis dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 325 aduan. Dia menjelaskan dari 584 aduan, sebanyak 270 aduan sudah masuk perkara yang teregistrasi. Hal ini berarti aduan tersebut sudah siap disidangkan dan sudah terjadi sidang.

    Kemudian, dari 270 aduan yang sudah teregistrasi, sekitar 173 aduan sudah diputuskan perkaranya.

    “Data di atas menunjukkan kesadaran masyarakat yang sudah semakin tinggi akan pentingnya pengawasan dalam proses pemilihan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, David pun merincikan terdapat 10 provinsi di Indonesia dengan aduan KEPP tertinggi. Pertama, Sumatera Utara sebanyak 65 aduan. Kedua, Jawa Barat sebanyak 41 aduan. Ketiga, Jawa Timur sebanyak 39 Aduan.

    Keempat, Sumatera Selatan sebanyak 38 aduan. Kelima, Papua Pegunungan sebanyak 32 aduan. Keenam, Papua Tengah sebanyak 29 aduan. Ketujuh Sulawesi Selatan sebanyak 22 aduan. Kedelapan, Aceh sebanyak 21 aduan. Kemudian, posisi kesembilan dan kesepuluh ditempati oleh Papua dan Jawa Tengah sebanyak 20 aduan.

    Selain itu, dirinya juga mengungkapkan aduan dari provinsi lain, seperti Sumatera Barat sebanyak 17 aduan, Bengkulu sebanyak 11 aduan, Kepulauan Babel sebanyak 10 aduan, Banten sebanyak 9 aduan, Kepulauan Riau sebanyak 8 aduan, DKI Jakarta sebanyak 8 aduan, Jambi dan Lampung sebanyak 7 aduan, Riau sebanyak 4 aduan.

    Ia mengatakan hanya Bali dan Kalimantan Tengah yang nihil terhadap aduan KEPP.

    “Bali bersama Kalimantan Tengah 0 aduan. Selamat untuk Bali dan Kalimantan Tengah,” tambah David.

    Sebelumnya, Rabu (15/5), Ketua DKPP RI Heddy Lugito menyampaikan pada 2023 pihaknya telah menangani 325 perkara.

    Adapun setengah dari jumlah perkara itu berkaitan dengan rekrutmen penyelenggara Ad Hoc oleh KPU.

    “Saya melaporkan selama tahun 2023 itu DKPP menangani 325 perkara, menyambung dengan tadi yang disampaikan Pak Doli. Dari 325 perkara pengaduan itu, 50 persen itu berkaitan dengan rekrutmen penyelenggara Ad Hoc oleh KPU, 50 persen itu jumlahnya 297,” kata Heddy dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu malam.

    Adapun 13 persen atau 82 kasus di antaranya berkaitan dengan rekrutmen badan Ad Hoc di Bawaslu. Heddy mengakui jika ada masalah etik di penyelenggara KPU dan Bawaslu. Ia menjelaskan temuan persoalan etik di KPU dan Bawaslu lantaran tak adanya transparan pada perekrutan penyelenggaraan Ad Hoc. Heddy juga menyinggung masih adanya keterlibatan anggota partai politik di penyelenggara Ad Hoc.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo lantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

    Presiden Prabowo lantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

    Basuki yang dilantik untuk kembali memegang amanah sebagai Kepala OIKN itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 151/P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

    “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Mohammad Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara,” kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti di Istana Negara Jakarta, Selasa.

    Penetapan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN itu per tanggal 4 November 2024.

    Baca juga: DPR setujui usulan pengangkatan Basuki Hadmuljono sebagai Kepala OIKN

    Bersamaan dengan pelantikan Basuki, Presiden Prabowo Subianto juga melantik ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Kepolisian Nasional masa jabatan 2024–2028, anggota KPU, serta ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional.

    Acara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan Kepala OIKN.

    Usai pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti para pejabat yang dilantik.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden yang diikuti para pejabat.

    Baca juga: Ketua Komisi II DPR apresiasi penunjukan Basuki sebagai Kepala OIKN

    Setelah itu, Basuki Hadimuljono menandatangani berita acara yang disaksikan secara langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Basuki Hadimuljono yang pada sebelumnya menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2014–2024, diberi amanah oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo sebagai Pelaksana Tugas Kepala OIKN pada Juni 2024.

    Basuki mengisi jabatan tersebut setelah Bambang Susantono yang menjadi Kepala OIKN sebelumnya mengundurkan diri.

    Baca juga: Basuki Hadimuljono: Presiden Prabowo akan mempercepat pembangunan IKN
    Baca juga: Ketua Komisi II DPR sebut Prabowo tunjuk Basuki jadi Kepala OIKN

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR setujui usulan pengangkatan Basuki Hadmuljono sebagai Kepala OIKN

    DPR setujui usulan pengangkatan Basuki Hadmuljono sebagai Kepala OIKN

    Jakarta (ANTARA) – DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadmuljono sebagai Kepala OIKN definitif.

    Dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengatakan bahwa DPR RI telah menerima dan memproses Surat Presiden (Surpres) RI Nomor R56 tertanggal 23 Oktober 2024 ihwal penyampaian calon Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

    “Hasilnya DPR RI dapat memahami dan menerima usulan calon Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dan mekanisme berlaku,” kata Dasco yang memimpin jalannya rapat.

    Dia menjelaskan bahwa persetujuan DPR RI atas usulan pengangkatan Basuki Hadmuljono sebagai Kepala OIKN definitif sebagaimana Surpres tersebut diambil dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada Senin (4/11) kemarin.

    Mekanisme pemberian persetujuan tersebut, kata dia, sesuai dengan ketentuan Pasal 228 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI.

    “Menyetujui pembahasan calon Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI, pimpinan fraksi-fraksi, dan pimpinan Komisi II DPR dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada tanggal 4 November 2024,” kata dia.

    Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengapresiasi penunjukan mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif.

    “Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto yang merespons dengan cepat surat pimpinan DPR RI yang baru kemarin kami melaksanakan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI, pimpinan fraksi, dan pimpinan Komisi II, menyetujui pengangkatan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN,” kata Rifqi dalam keterangan suara yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, dia mengharapkan dengan dilantiknya Basuki sebagai Kepala OIKN, maka pembangunan infrastruktur maupun kawasan di IKN yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau non-APBN dapat dipercepat, dan berjalan baik.

    Baca juga: Ketua Komisi II DPR apresiasi penunjukkan Basuki sebagai Kepala OIKN

    Baca juga: Basuki hadir di Istana Jakarta untuk dilantik jadi Kepala OIKN

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketua Komisi II DPR apresiasi penunjukkan Basuki sebagai Kepala OIKN

    Ketua Komisi II DPR apresiasi penunjukkan Basuki sebagai Kepala OIKN

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengapresiasi penunjukan mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif.

    “Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto yang merespons dengan cepat surat pimpinan DPR RI yang baru kemarin kami melaksanakan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI, pimpinan fraksi, dan pimpinan Komisi II, menyetujui pengangkatan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN,” kata Rifqi dalam keterangan suara yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, dia mengharapkan dengan dilantiknya Basuki sebagai Kepala OIKN, maka pembangunan infrastruktur maupun kawasan di IKN yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau non-APBN dapat dipercepat, dan berjalan baik.

    “Mengingat pengalaman 40 tahun lebih Basuki sebagai ASN (aparatur sipil negara, red.) di Kementerian PUPR, termasuk 10 tahun terakhir sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi,” ujarnya.

    Selain itu, dia juga mengharapkan sinergisitas antara Komisi II DPR RI dengan OIKN di bawah kepemimpinan Basuki dapat terwujud.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa pimpinan Komisi II DPR RI menjadwalkan pertemuan dengan Basuki dalam waktu dekat.

    “Untuk kemudian memastikan bahwa seluruh program-program Otorita IKN, terutama di 2025 yang didanai oleh APBN, yang merupakan domain kami dalam hal budgeting (penganggaran, red.), dan pengawasannya bisa kemudian berjalan dengan baik dan lancar,” katanya.

    Sebelumnya, Basuki Hadimuljono tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, untuk menjalani agenda pelantikan sebagai Kepala OIKN definitif.

    “Dilantik jadi Kepala OIKN. Undangannya begitu,” kata Basuki yang tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 09.50 WIB.

    Saat ditanya tentang siapa sosok calon wakilnya yang akan mengganti posisi Raja Juli Antoni, Pelaksana Tugas Kepala OIKN itu menyebut belum ada sosok penggantinya.

    Baca juga: Basuki hadir di Istana Jakarta untuk dilantik jadi Kepala OIKN

    Baca juga: Sekretaris OIKN paparkan kesiapan menuju 2025

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024