Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • Legislator PAN Desak Kasus WNI Ditembak Aparat Malaysia Diusut Tuntas

    Legislator PAN Desak Kasus WNI Ditembak Aparat Malaysia Diusut Tuntas

    Jakarta –

    Anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nahlia prihatin terhadap kejadian tragis yang menimpa 5 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditembak aparat Malaysia. Ia mengutuk dan mendesak agar kasus ini diusut tuntas demi keadilan dan martabat bangsa.

    Farah mengatakan Komisi I DPR akan terus mendorong pengawasan ketat jalur pengiriman PMI. Yakni lewat penguatan regulasi hingga sosialisasi ke masyarakat tentang mekanisme pengiriman tenaga kerja.

    “Komisi I DPR RI akan terus mendukung pemerintah, dalam mendorong penguatan pengawasan terhadap jalur pengiriman PMI, melalui pertama melakukan penguatan regulasi penyaluran tenaga kerja; kedua, secara konsisten melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang tata cara dan mekanisme yang benar dalam pengiriman tenaga kerja, agar terhindar dari praktik-praktik yang berpotensi negatif kepada PMI; ketiga, mendorong kerjasama antar negara, untuk mencegah praktik perdagangan manusia,” kata Farah dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).

    Legislator PAN menyampaikan bahwa upaya meningkatkan perlindungan terhadap PMI perlu dilakukan dengan jalan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya yang akan ditanggung bila menggunakan jalur ilegal.

    “Untuk itu, perlu terus diperkuat pembinaan melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK); serta mempermudah akses bagi masyarakat yang membutuhkan informasi jalur resmi yang aman dan terpercaya,” ujarnya.

    Farah memiliki catatan panjang mendampingi dan membantu pemberdayaan PMI Indonesia. Ia pernah membantu seorang PMI 23 tahun di luar negeri yang tidak diperlakukan dengan manusiawi.

    (eva/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • DPR minta pemerintah bentuk tim usut penembakan PMI di Malaysia

    DPR minta pemerintah bentuk tim usut penembakan PMI di Malaysia

    Dokumentasi – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

    DPR minta pemerintah bentuk tim usut penembakan PMI di Malaysia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 28 Januari 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com –  Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta pemerintah Indonesia membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas penembakan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

    “Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Keadilan harus ditegakkan, dan tentu hal itu bergantung dengan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia,” kata Soleh dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Oleh sebab itu, dia meminta semua instansi terkait harus segera berkoordinasi dan duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dia mengatakan bahwa Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Polri, dan TNI diminta untuk dapat bergerak bersama.

    Selain itu, pemerintah harus mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Menurut dia, Kemenlu melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia, harus meminta penjelasan kepada otoritas Malaysia terkait kasus tersebut.

    “Melalui jalur diplomatik, pemerintah harus meminta Malaysia terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.

    Ia juga mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan pendampingan hukum terhadap para korban, serta mengurus pemulangan jenazah korban ke Indonesia. Selain itu, korban yang terluka juga harus dibawa pulang ke tanah air. Soleh menyampaikan duka yang mendalam kepada lima orang korban penembakan yang dilakukan petugas maritim Malaysia hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia serta tiga orang luka-luka.

    Ia juga mengecam keras penembakan yang dilakukan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) kepada lima orang pekerja migran Indonesia (PMI).

    “Kami sangat berduka atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Anggota DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Penembakan 5 WNI di Malaysia – Halaman all

    Anggota DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Penembakan 5 WNI di Malaysia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Oleh Soleh, mengecam keras penembakan yang dilakukan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) kepada lima Warga Negara Indonesia (WNI). 

    Dia meminta pemerintah Indonesia membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

    Oleh menyampaikan duka yang mendalam kepada lima korban penembakan yang dilakukan petugas maritim Malaysia yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan tiga orang luka-luka.

    “Kami sangat berduka atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi,” kata Oleh kepada wartawan, Selasa (28/1/2025).

    Legislator asal Dapil Jawa Barat XI itu mendesak pemerintah mengambil langkah tegas dan cepat dalam menangani kasus tersebut. 

    Selain itu menurutnya semua instansi terkait harus segera berkoordinasi dan duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut.

    Di antaranya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, Polri, dan TNI. 

    Mereka semua harus bergerak bersama dalam mengusut kasus itu. 

    Mereka bisa membentuk tim investigasi untuk mengungkapkan perkara tersebut.

    Di sisi lain, Oleh menegaskan, pemerintah Malaysia harus terbuka soal kasus tersebut. 

    Jangan sampai pemerintah Malaysia menutup-nutupi kasus itu dan berusaha melindungi aparat yang bersalah.

    “Melalui jalur diplomatik, pemerintah harus meminta Malaysia terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.

    Pria kelahiran Tasikmalaya itu mengatakan, jika ada aparat Malaysia yang bersalah, maka mereka harus ditindak tegas dan dijatuhi hukuman setimpal. 

    Sebab, mereka telah menghilangkan nyawa warga negara Indonesia.

    “Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Keadilan harus ditegakkan. Tentu, hal itu bergantung dengan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia,” ucapnya.

    Oleh menambahkan, pemerintah harus memberikan pendampingan hukum terhadap para korban dan mengurus pemulangan jenazah korban ke Indonesia. 

    Korban yang terluka juga harus dibawa pulang ke tanah air.

    “Kami juga meminta masyarakat yang ingin bekerja di Malaysia untuk menempuh jalur resmi, sehingga tidak menimbulkan masalah,” pungkasnya.

    Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI mendapati informasi bahwa seorang WNI yang tewas ditembak oleh petugas patroli laut Malaysia, merupakan warga Provinsi Riau berinisial B.

    Informasi terkait identitas B didapat dari Polis Diraja Malaysia (PDRM).

    Jenazah B akan direpatriasi ke tanah air setelah selesai menjalani proses autopsi yang saat ini tengah dilakukan oleh otoritas kesehatan Malaysia.

    Sementara 4 WNI yang menjadi korban luka-luka imbas berondongan senjata dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), mereka telah mendapat perawatan di rumah sakit dan kondisinya sudah stabil. 

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono mendorong investigasi menyeluruh atas peristiwa pemberondongan peluru panas yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) atau pengawal perairan Negeri Jiran.

    Kejadian ini menewaskan satu orang dan melukai empat warga negara Indonesia (WNI).

    Desakan investigasi karena diduga petugas patroli laut Malaysia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan. 

    “Mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden penembakan yang dilakukan oleh APMM, termasuk dugaan adanya excessive use of force,” kata Sugiono dalam keterangannya, Senin (27/1/2025).

  • Menodai Hubungan Baik Indonesia dan Malaysia

    Menodai Hubungan Baik Indonesia dan Malaysia

    loading…

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyesalkan adanya insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) atau WNI oleh aparat Malaysia. Foto/Dok DPR

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyesalkan adanya insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) atau WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia, pada Jumat (24/1/2025). Apalagi, insiden itu memakan satu korban jiwa.

    “Kita amat menyesalkan dengan kejadian di mana ada sejumlah WNI yang ditembak hingga mengakibatkan korban jiwa satu orang,” tegas Dave dalam keterangan tertulis yang dikutip, Selasa (28/1/2025).

    Kendati demikian, Dave meminta adanya transparansi dalam penanganan kasus tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia. Ia juga meminta Pemerintah Indonesia transparan dalam mengadvokasi kasus itu.

    “Kita minta ada keterbukaan, transparansi yang jelas dari aparat Malaysia sendiri, dan juga seluruh pemerintah Indonesia, baik itu dari Kementerian P2MI, Kementerian Luar Negeri, Bakamla ataupun Angkatan Laut, kepolisian untuk terlibat juga dalam kasus ini,” tegas Dave.

    Permintaan dilayangkan lantaran kasus penembakan lima PMI itu telah menodai hubungan baik antara Indonesia dengan Malaysia. “Karena ini menodai dan mencoreng hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia,” tegasnya.

    Politikus Partai Golkar ini pun mendesak Pemerintah Malaysia untuk transparan dalam penanganan dan penjelasan kasus itu. Ia mewanti-wanti agar kasus ini tak jadi preseden buruk.

    “Bila mana ada pelanggaran hukum yang di mana para aparat dari Malaysia diwajibkan untuk menggunakan kekerasan, itu harus ada keterbukaan dan kejelasan, sejauh mana situasinya, hingga sampai harus ada penembakan yang mengakibatkan satu orang WNI kita,” tegas Dave.

    “Kita harapkan persoalan ini dapat diusut hingga selesai, tidak ada yang ditutupi, dan jangan sampai menjadi preseden yang buruk menutup-nutupi kasus yang menyebabkan orang meninggal,” tandasnya.

    Diketahui, sebanyak lima pekerja migran Indonesia (PMI) ditembak aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia, pada Jumat (24/1/2025). Satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka akibat insiden itu.

    (rca)

  • Komisi I DPR Dukung Tim Khusus Kawal Kasus Penembakan 5 WNI di Malaysia

    Komisi I DPR Dukung Tim Khusus Kawal Kasus Penembakan 5 WNI di Malaysia

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini mendukung dan mendorong segera dibentuknya tim khusus DPR mengawasi dan mengawal penanganan kasus penembakan  5 WNI oleh APMM atau Coast Guard Malaysia. Menurut Amelia, tim khusus untuk memastikan pengusutan kasus penembakan ini dilakukan secara transparan dan tidak merugikan pemerintah Indonesia dan korban.

    “Pembentukan tim khusus ini harus segera dilaksanakan agar penanganan dan penyelesaian dapat dilakukan secara transparan serta jangan sampai merugikan pemerintah Indonesia termasuk WNI yang menjadi korban pada insiden penembakan tersebut,” ujar Amelia kepada wartawan, Senin (27/1/2025).

    Menurut Amelia, tim khusus tersebut juga merupakan perwujudan salah satu fungsi dari DPR, yakni pengawasan terhadap kasus penembakan yang mengakibatkan satu orang tewas dan empat lain luka-luka. Dia menegaskan kasus ini bukan masalah sepele karena diduga adanya penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) oleh aparat Malaysia dan menggunakan senjata api sehingga mengakibatkan kematian. 

    “Kehadiran tim khusus tersebut setidaknya  secara politik merupakan bentuk dukungan legislatif kepada pemerintah dalam menyelesaikan insiden ini,” tandas Amelia.

    Dia juga memastikan Komisi I DPR sangat mengecam peristiwa penembakan WNI tersebut. Pasalnya, masih banyak tindakan alternatif yang bisa dilakukan sebagai bentuk pencegahan pelanggaran. 

    “Kami mendorong Kemenlu dan KBRI Malaysia untuk melakukan penyelidikan mendalam secara transparan atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force oleh APMM atau Coast Guard Malaysia terhadap WNI,” ungkap dia.

    Dia juga mendorong pemerintah Malaysia terbuka terhadap penyelesaian kasus ini dan tidak ada yang ditutupi. Menurut dia, transparansi Malaysia bisa memastikan insiden penembakan ini tidak mengganggu hubungan baik Indonesia dan Malaysia yang sudah terjalin baik selama ini. 

    “Insiden ini menjadi sorotan publik, terutama terkait perlindungan WNI di luar negeri dan memastikan tidak terulangnya tindakan serupa di masa depan,” imbuh dia.

    Selain itu, kata Amelia, insiden penembakan WNI ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. 

  • DPR Minta Transparansi Otoritas Malaysia Soal Penembakan WNI

    DPR Minta Transparansi Otoritas Malaysia Soal Penembakan WNI

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono meminta agar ada keterbukaan dalam terjadinya kasus penembakan satu warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). 

    Dave menuturkan bahwa pihaknya sangat menyesalkan kejadian penembakan yang terjadi di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada Jumat (24/1/2025). Sebab demikian, ia meminta transparansi dari aparat Malaysia dan seluruh pemerintah Indonesia. 

    “[Keterbukaan] baik itu dari Kementerian P2MI, Kementerian Luar Negeri, BAKAMLA ataupun Angkatan Laut, kepolisian untuk terlibat juga dalam kasus ini,” tutur Dave dalam keterangan resminya, Senin (27/1/2025). 

    Adapun, Dave melanjutkan bahwa menurutnya hal ini menodai dan mencoreng hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia. 

    Dia juga mengatakan, bahwa jika ada pelanggaran hukum yang mewajibkan aparat Malaysia melakukan kekerasan, menurutnya dapat dijelaskan saja. 

    “Itu harus ada keterbukaan dan kejelasan, sejauh mana situasinya, hingga sampai harus ada penembakan yang mengakibatkan satu orang WNI kita,” ujarnya. 

    Terlebih, dia berharap agar persoalan ini dapat diusut hingga selesai tanpa ada yang ditutup-tutupi. 

    “Dan jangan sampai menjadi preseden yang buruk menutup-nutupi kasus yang menyebabkan orang meninggal,” pungkasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha mengatakan peristiwa penembakan itu terjadi di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada Jumat (24/1/2025). APMM menembak WNI lantaran diduga keluar dari Malaysia menggunakan jalur ilegal. 

    “Penembakan dilakukan karena WNI melakukan perlawanan. Dalam insiden tersebut, 1 WNI meninggal dunia dan beberapa luka-luka,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (26/1/2025). 

    Dia menambahkan, Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur (KL) masih melakukan pendataan terkait dengan data korban dalam peristiwa penembakan itu.

    Lebih jauh, kata Judha, KBRI KL saat ini telah mengirimkan nota diplomatik agar bisa mendorong penyelidikan atas insiden dugaan penggunaan kekuatan berlebihan.  

    “Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI,” tambahnya.

  • Malaysia Tembak Mati Warga Indonesia, Pemerintah Didorong Kirim Nota Diplomatik

    Malaysia Tembak Mati Warga Indonesia, Pemerintah Didorong Kirim Nota Diplomatik

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengecam keras penembakan yang dilakukan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) kepada lima Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dia pun mendorong, pemerintah mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur harus meminta penjelasan kepada otoritas Malaysia terkait kasus tersebut.

    Dia pun meminta, pemerintah Malaysia harus terbuka soal kasus tersebut. Jangan sampai pemerintah Malaysia menutup-nutupi kasus itu dan berusaha melindungi aparat yang bersalah.

    “Melalui jalur diplomatik, pemerintah harus meminta Malaysia terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegas Politikus PKB ini.

    Soleh juga mendesak pemerintah Indonesia membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

    “Pemerintah harus mengambil langkah tegas dan cepat dalam menangani kasus tersebut. Semua instansi terkait harus segera berkoordinasi dan duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut,” tegas Soleh.

    Menurutnya, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, Polri, dan TNI harus bergerak bersama dalam mengusut kasus itu. “Mereka bisa membentuk tim investigasi untuk mengungkapkan perkara tersebut,” katanya.

    Dia berpendapat, jika ada aparat Malaysia yang bersalah, maka mereka harus ditindak tegas dan dijatuhi hukuman setimpal. Sebab, mereka telah menghilangkan nyawa warga negara Indonesia.

    “Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Keadilan harus ditegakkan. Tentu, hal itu bergantung dengan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia,” paparnya.

    Soleh menambahkan, pemerintah harus memberikan pendampingan hukum terhadap para korban dan mengurus pemulangan jenazah korban ke Indonesia. Korban yang terluka juga harus dibawa pulang ke tanah air.

    “Kami juga meminta masyarakat yang ingin bekerja di Malaysia untuk menempuh jalur resmi, sehingga tidak menimbulkan masalah,” kata Soleh. [hen/but]

  • Anggota DPR minta Kemenlu-KBRI usut kasus penembakan PMI di Malaysia

    Anggota DPR minta Kemenlu-KBRI usut kasus penembakan PMI di Malaysia

    Jangan sampai, kata dia, insiden penembakan tersebut mengganggu hubungan diplomatik kedua negara yang telah terbangun secara baik

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia untuk menyelidiki kasus dugaan penembakan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terhadap sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI), mengakibatkan satu WNI tewas.

    Dia menilai bahwa hal tersebut merupakan penggunaan kekuatan berlebihan oleh APMM atau Coast Guard Malaysia. Menurut dia, kasus tersebut harus diselidiki secara mendalam dan transparan.

    “Saya ingin memastikan pemerintah Malaysia terbuka terhadap penyelesaian kasus ini dan tidak ada yang ditutupi,” kata Amelia di Jakarta, Senin.

    Jangan sampai, kata dia, insiden penembakan tersebut mengganggu hubungan diplomatik kedua negara yang telah terbangun secara baik.

    Dia pun sangat mengecam peristiwa penembakan tersebut oleh aparat Malaysia, karena masih banyak tindakan alternatif yang bisa dilakukan sebagai bentuk pencegahan pelanggaran.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa insiden ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu mengimbau agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri untuk melintas melalui jalur resmi guna menghindari risiko serupa.

    “Kami juga mengimbau kepada pemerintah Indonesia, insiden ini menjadi sorotan publik, terutama terkait perlindungan WNI di luar negeri dan memastikan tidak terulangnya tindakan serupa di masa depan,” kata dia.

    Sebelumnya, insiden penembakan terhadap lima PMI non-prosedural oleh APMM terjadi pada Jumat (24/1) pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia.

    Insiden penembakan tersebut mengakibatkan seorang pekerja migran meninggal dunia, satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga orang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • 5 WNI Ditembak Aparat Malaysia, DPR Bakal Bentuk Tim Khusus dan Minta Kementerian P2MI Investigasi – Halaman all

    5 WNI Ditembak Aparat Malaysia, DPR Bakal Bentuk Tim Khusus dan Minta Kementerian P2MI Investigasi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya bakal membentuk tim khusus penanganan insiden penembakan terhadap 5 WNI Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

    Kata Dasco pembentukan tim yang dimungkinkan akan dilaksanakan oleh Komisi I DPR dan beberapa komisi terkait lainnya ini adalah untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.

    “DPR RI melalui komisi terkait akan membentuk tim untuk memantau penanganan insiden berdarah tersebut sehingga penanganan kasus ini dapat diungkap secara tuntas dan transparan,” kata Dasco dalam keterangannya, Senin (27/1/2025).

    Tak cukup di situ, DPR RI juga akan meminta kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk membentuk tim investigasi.

    Tim itu perlu dibentuk  agar pengungkapan kasusnya bisa dilakukan secara transparan.

    “Kami mendorong Kementerian P2MI untuk, membentuk tim investigasi untuk mengungkap insiden berdarah tersebut secara transparan,” kata dia.

    Diminta Pendampingan

    Kementerian P2MI juga diminta untuk dapat melakukan pendampingan hukum terhadap seluruh PMI yang menjadi korban.

    Bahkan lebih jauh, Dasco mengatakan Kementerian P2MI juga diminta harus bisa menjamin keselamatan para korban untuk kembali ke Tanah Air termasuk juga korban yang meninggal dunia.

    “Melakukan pendampingan hukum terhadap korban penembakan. Mengatur pemulangan jenazah korban penembakan untuk dimakamkan di kampung halamannya,” ujar dia.

    Akibat penembakan itu, satu orang PMI yang berstatus unprosedural tewas dan empat lainnya luka-luka dengan dua diantaranya mengalami kritis.

    Dasco menyatakan, pihaknya mengecam tindakan penembakan tersebut dan menduga telah terjadi aksi penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh Otoritas Maritim Malaysia.

    “Kami menyayangkan dan mengecam tindakan berlebihan (excessive use of force) yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), otoritas maritim Malaysia, yang telah menewaskan 1 orang WNI tersebut,” kata Dasco.

    Dasco menyebut, DPR RI dalam waktu dekat akan segera memanggil Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk mengonfirmasi insiden berdarah tersebut.

    Tak cukup di situ, DPR RI juga meminta Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia.

    “Kami mendorong Kemenlu RI dan Kementerian P2MI untuk menempuh langkah-langkah diplomatik guna mengungkap insiden tersebut secara tuntas dan transparan,” tukas Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut.

    Penjelasan P2MI

    Sebelumnya, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) memastikan kalau insiden penembakan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) di perairan Tanjung Rhu, Selangor Malaysia memakan korban.

    Kata Wakil Menteri P2MI Christina Aryani, terhitung ada satu PMI meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka.

    “Intinya telah terjadi penembakan yang menimbulkan korban 1 orang pekerjaan migran menunggal dunia dan 4 orang dalam keadaan luka-luka. Yang satu juga kabarnya saat ini tengah kritis,” kata Christina saat jumpa pers di Kantor Kementrian P2MI, Jakarta Selatan, Minggu (26/1/2025).

    Meski begitu, Christina menyatakan, memang sejatinya PMI yang mengalami penembakan tersebut merupakan PMI yang unprosedural.

    Dalam artian kata dia, PMI yang berangkat tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh pemerintah. Akan tetapi, aksi penembakan yang dilakukan tidak juga dibenarkan.

    Christina lantas membeberkan kronologi terjadinya penembakan itu. Kata dia, awalnya para PMI itu sedang melintas di perairan Tanjung Rhu pada Jumat (24/1/2025) dini hari.

    Namun di saat bersamaan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) sedang melakukan patroli.

    “Di mana saat itu patroli APMM tengah bertugas dan ada sebuah kapal yang ditumpangi atau diawaki oleh 5 orang WNI Pekerjaan Migran Indonesia Unprosedural,” kata dia.

    Atas hal itu, Kementerian P2MI kata Christina mengecam tindakan tersebut dan menduga tindakan penembakan itu sebagai bentuk penggunaan kekuatan berlebihan oleh APMM.

    Pasalnya menurut dia, apabila memang mendapati adanya pekerja migran yang unprosedural sebaiknya bisa ditangkap saja tidak sampai melakukan penembakan.

    “Sikap kami, Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh Otoritas Maritim Malaysia,” tandas dia.

     

     

  • Komisi I DPR Sebut Dampak AS Setop Bantuan Tak Signifikan ke RI

    Komisi I DPR Sebut Dampak AS Setop Bantuan Tak Signifikan ke RI

    Jakarta –

    Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta menilai langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membekukan semua bantuan luar negeri di seluruh dunia dapat berdampak pada berbagai program pembangunan di Indonesia. Kendati demikian, kata Sukamta, dampakmya tidak begitu signifikan.

    “Penghentian bantuan dari USAID dapat berdampak pada berbagai program pembangunan di Indonesia, seperti program kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Namun, dampaknya saya kira tidak signifikan karena Indonesia tidak tergantung pada Amerika Serikat,” kata Sukamta kepada wartawan, Minggu (26/1/2025).

    Seperti diketahui, AS membekukan bantuan ke luar negeri termasuk Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) untuk program-program di seluruh dunia. Sementara, kata Sukamta, Indonesia juga menerima bantuan dari AS salah satunya USAID.

    “Bantuan Amerika Serikat (AS) ke Indonesia dilakukan melalui berbagai lembaga, salah satunya adalah USAID (United States Assistance for International Development). USAID telah memberikan komitmen dana senilai lebih dari 65 juta dolar AS di Indonesia sejak Maret 2020 untuk pengujian, pelacakan kontak, komunikasi risiko, dan perawatan pasien COVID-19,” ujarnya.

    Sukamta memerinci bantuan AS ke Indonesia sebagai berikut:

    Bantuan Kesehatan USAID telah memberikan bantuan senilai 30 juta dolar AS untuk mendukung pengguliran vaksin nasional, peralatan dan pasokan medis.

    AS juga memberikan bantuan ekonomi melalui lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan ADB.

    Bantuan Kemanusiaan

    Kendati demikian, kata Sukamta, kebijakan Trump itu dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk mencari kerja sama alternatif lain dengan negara lain. Misalnya, kata Sukamta, dengan negara ASEAN atau Uni Eropa.

    “Di sisi lain, kebijakan Trump dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk mencari kerja sama alternatif dengan negara-negara lain, seperti Tiongkok, Uni Eropa, atau negara-negara ASEAN lainnya,” ujarnya.

    AS Setop Bantuan ke LN

    Departemen Luar Negeri AS membekukan hampir semua bantuan luar negeri di seluruh dunia. Keputusan ini diambil usai perintah eksekutif Donald Trump yang kembali menjabat sebagai Presiden AS.

    Dilansir CNN, Sabtu (25/1), Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengirim telegram ke semua pos diplomatik AS pada hari Jumat yang menguraikan langkah tersebut. Pesan itu mengancam pendanaan miliaran dolar dari Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) untuk program-program di seluruh dunia.

    Bantuan luar negeri telah menjadi sasaran kemarahan dari Partai Republik di Kongres dan pejabat pemerintahan Trump, tetapi pendanaan tersebut hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan anggaran AS. Cakupan perintah eksekutif dan telegram berikutnya telah membuat pejabat kemanusiaan terguncang.

    (whn/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu