Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • TB Hasanuddin: Suap di Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Kejahatan Keamanan Negara

    TB Hasanuddin: Suap di Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Kejahatan Keamanan Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan praktik suap petugas Imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan terhadap keamanan negara.

    Pernyataan ini muncul setelah Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (Kedubes China) di Indonesia melayangkan surat kepada sejumlah instansi pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, terkait dugaan pemerasan terhadap warga negaranya oleh petugas imigrasi di bandara.

    Surat tertanggal 21 Januari 2025 itu mengungkap beberapa warga negara China menjadi korban pemerasan saat melewati pemeriksaan di Bandara Internasional Jakarta (Soekarno-Hatta).

    TB Hasanuddin menegaskan petugas imigrasi adalah garda terdepan dalam menjaga perbatasan negara. Jika benar terjadi praktik suap di pintu imigrasi, maka hal tersebut sangat membahayakan keamanan nasional.

    “Imigrasi adalah gerbang terdepan perbatasan negara kita dengan negara lain. Fungsinya menyaring orang-orang yang masuk, supaya tidak memiliki masalah hukum atau mengancam keamanan negara saat berkunjung,” ujar Hasanuddin, Sabtu (1/2/2025) terkait kasus suap yang diduga dilakukan petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Indonesia.

    Selain merusak citra Indonesia di dunia internasional, ia menilai praktik suap di bandara sebagai bentuk kejahatan serius yang harus ditindak tegas. “Ini bukan kejahatan biasa, tetapi kejahatan terhadap keamanan negara,” tegasnya.

    TB Hasanuddin meminta aparat penegak hukum segera mengusut dugaan suap ini hingga ke akar-akarnya. “Pemerintah harus segera mengusut tuntas aduan dugaan tindak pidana suap tersebut dengan sejelas-jelasnya. Pecat dan ganti mereka!” desaknya.

    Sementara itu, Kedubes China mengungkap sepanjang 2024, mereka telah menangani 44 kasus pemerasan atau suap yang diduga dilakukan petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Indonesia. Namun, pihak Kedubes China menyebut jumlah ini hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi karena banyak warga negaranya yang enggan melapor akibat keterbatasan waktu atau takut mendapatkan tindakan balasan saat masuk ke Indonesia.

  • Dua Jenderal Bintang 3 TNI AL Ini Berpeluang Jadi KSAL

    Dua Jenderal Bintang 3 TNI AL Ini Berpeluang Jadi KSAL

    loading…

    Dua jenderal bintang tiga TNI AL (laksamana madya) disebut-sebut sebagai kandidat kuat mengisi posisi kepala staf Angkatan Laut (KSAL). Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Dua jenderal bintang tiga TNI AL (laksamana madya) disebut-sebut sebagai kandidat kuat mengisi posisi kepala staf Angkatan Laut ( KSAL ). Keduanya yakni Wakasal Laksdya TNI Erwin S Aldedharma dan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Irvansyah.

    Keduanya memiliki rekam jejak yang kuat dalam kepemimpinan dan strategi pertahanan maritim. Keduanya saat ini menjabat di posisi strategis.

    “Pergantian Kasal menjadi perhatian utama mengingat peran krusial TNI AL dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia, terutama di tengah meningkatnya tantangan keamanan di perairan Nusantara,” kata Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul kepada media, Minggu (2/2/2024).

    Sebagai orang nomor dua di TNI AL, Erwin memiliki pengalaman luas dalam operasional dan strategis di tubuh Angkatan Laut. Kedekatannya dengan lingkungan internal TNI AL serta rekam jejak kepemimpinannya menjadikannya salah satu kandidat kuat.

    Sementara Kepala Bakamla Laksdya TNI Irvansyah juga memiliki peluang besar. Dengan latar belakang sebagai mantan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Irvansyah memiliki pengalaman luas dalam operasi pertahanan maritim.

    Termasuk penegakan hukum di perairan Indonesia melalui Bakamla. “Perannya dalam memperkuat pengawasan laut serta koordinasi lintas lembaga menjadikannya figur yang diperhitungkan,” jelasnya.

    Adib menambahkan kedua perwira tinggi ini menarik perhatian karena masing-masing memiliki keunggulan. Menurutnya, penunjukan KSAL baru nantinya tentu sangat bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto atas usulan dari Komisi I DPR.

    “Presiden diperkirakan mempertimbangkan aspek profesionalisme, pengalaman tempur, serta visi strategis dalam membangun kekuatan maritim Indonesia,” tandasnya.

    (poe)

  • Menkomdigi Kebut Aturan Internet Ramah Anak, Medsos Bakal Dibatasi?

    Menkomdigi Kebut Aturan Internet Ramah Anak, Medsos Bakal Dibatasi?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta regulasi perlindungan anak di ruang digital rampung dalam waktu 2 bulan.

    Meutya mengemukakan bahwa, perlindungan anak terhadap paparan media sosial adalah salah satu poin yang akan difokuskan dalam rencana beleid tersebut.

    “Seluruh menteri yang terlibat memiliki semangat yang sama dengan Presiden untuk mempercepat perlindungan anak-anak di dunia digital. Tim Penguatan Regulasi Perlindungan Anak di Ranah Digital yang dibentuk terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi, praktisi, dan perwakilan LSM anak,” kata Meutya dalam keteranganya, Minggu (2/2/2025).

    Politikus Golkar itu juga menegaskan bahwa arahan Presiden akan dijalankan dengan serius. Regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan literasi digital bagi anak-anak serta orang tua, tetapi juga untuk memastikan penegakan hukum terhadap pelaku dan penyebar konten berbahaya.

    Dengan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto, Komdigi berkomitmen untuk menyelesaikan regulasi ini dalam waktu satu hingga dua bulan, sebagai bentuk nyata perlindungan negara terhadap anak-anak Indonesia.

    Tidak hanya itu, guna menjaga anak di ruang digital, Meutya juga membentuk Tim Penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital.

    “Tim ini akan bekerja memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, serta menindak tegas konten berbahaya agar anak-anak Indonesia bisa berinternet dengan aman,” ujarnya.

    Lebih lanjut, eks Ketua Komisi I DPR RI ini mengatakan bahwa langkah ini bukan sekadar kebijakan di atas kertas, tetapi komitmen nyata pemerintah untuk melindungi masa depan anak-anak Indonesia dari ancaman dunia digital.

    Apalagi, berdasarkan data National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), konten kasus pornografi anak Indonesia selama 4 tahun mencapai 5.566.015 kasus. Jumlah ini merupakan yang terbanyak ke-4 di dunia dan ke-2 di region ASEAN.

    Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (2021) mencatat bahwa 89% anak usia lima tahun ke atas menggunakan internet hanya untuk media sosial, yang meningkatkan risiko mereka terpapar konten berbahaya. 

    Kasus judi online, pornografi, perundungan, dan kekerasan seksual terus mendominasi aduan yang diterima oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

    “Pemerintah memastikan bahwa anak-anak harus aman. Dunia digital harus menjadi ruang belajar, bukan ancaman,” ucap Meutya.

  • Judi Online Makan Banyak Korban, Anggota DPR: Ini Darurat Nasional – Page 3

    Judi Online Makan Banyak Korban, Anggota DPR: Ini Darurat Nasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Syamsu Rizal menilai perlu ada penetapan judi online sebagai darurat nasional. Menurutnya, semakin banyak korban judi online yang terus berjatuhan.

    “Satu keluarga muda di Tangerang Selatan ditemukan tewas secara bersamaan diduga karena terjerat judi online dan pinjaman online. Ayah, ibu, dan anak berumur tiga tahun meninggal bersama. Implikasi dari adanya judol ini luar biasa dan termasuk kategori extra ordinary crime,” ujar Syamsu Rizal, Minggu (2/1/2025).

    Rizal menilai, judol tidak hanya memberikan dampak sosial. Namun, juga dampak ekonomi karena berdasarkan data PPATK, lebih dari Rp 1 trilun uang hasil judol yang masuk ke luar negeri.

    “Bayangkan saja, setengah mati kita ajak investor masuk menanam modal sementara uang kita yang lain dibawa kabur. Bahkan Presiden membuat Inpres pembatasan perjalanan luar negeri. Tapi kita lupa kalau ada yang mesti dijaga supaya uang tidak tergerus keluar,” katanya.

    Rizal meminta seluruh pemangku kepentingan juga harus turut serta memberantas judol mulai dari Perguruan Tinggi, alim ulama, bahkan aparat TNI lantaran sudah judol mengancam ketahanan nasional.

    “Presiden sudah harus bikin aturan, ini dalam keadaan darurat nasional,” katanya.

    Rizal melanjutkan, judol memiliki dampak langsung dan tak langsung dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, dari 270 juta masyarakat Indonesia, sebanyak 40 juta orang telah terdampak judi online. Ironisnya sebagian besar dari mereka ada di usia produktif.

    “Pemain judol ini kurang lebih ada 8 juta orang di Indonesia. Kenyataan ini menyedihkan. Mereka tidak melakukan kegiatan yang produktif tapi malah terjebak permainan judol yang menyesatkan,” katanya.

    Menurutnya, banyaknya masyarakat Indonesia masa produktif yang terlibat judol menandakan sumber daya manusia (SDM) mengalami degradasi kualitas. Selain itu banyak masyarakat bawah yang jadi korban judol.

    “Jangan-jangan karena judol, kita malah tidak dapat Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

     

  • Kecam Praktik Suap di Bandara Soekarno-Hatta, DPR: Ini Kejahatan terhadap Keamanan Negara

    Kecam Praktik Suap di Bandara Soekarno-Hatta, DPR: Ini Kejahatan terhadap Keamanan Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengecam dugaan praktik suap dan pemerasan yang terjadi di pintu imigrasi Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Menurut TB Hasanuddin, dugaan praktik suap tersebut merupakan tindakan kejahatan terhadap keamanan negara sehingga harus diusut tuntas dan diberikan sanksi tegas pihak-pihak yang terlibat.

    “Imigrasi adalah gerbang terdepan perbatasan negara kita dengan negara lain. Fungsinya menyaring orang-orang  yang masuk ke negara supaya tidak memiliki masalah hukum atau mengancam keamanan negara saat berkunjung,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (2/2/2025).

    Menurut TB Hasanuddin, praktik suap di bandara tersebut bukan hanya memalukan, mencoreng, dan merendahkan nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional. Menurutnya, praktik suap di Bandara merupakan kejahatan terhadap keamanan negara.

    “Ini bukan kejahatan biasa, tetapi kejahatan terhadap keamanan negara,” tegasnya.

    Karena itu, dia meminta kasus suap dan pemerasan di Imigrasi ini harus ditindak tegas dan diusut oleh aparat penegak hukum sampai ke akar-akarnya. Dia berharap, praktik suap tidak terus terjadi di bandara sehingga petugas-petugas yang terlibat harus dipecat dan diganti.

    “Pemerintah harus segera mengusut tuntas aduan dugaan tindak pidana suap tersebut dengan sejelas-jelasnya,” pungkas TB Hasanuddin.

    Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina di Indonesia bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika.

    Surat tertanggal 21 Januari 2025 itu menyebutkan sejumlah warga negaranya menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, atau dalam surat itu disebut Bandara Internasional Jakarta.

    Kedubes China juga mengungkapkan pihaknya telah menyelesaikan kasus pemerasan di bandara Indonesia sebanyak 44 kasus selama 2024. Disebutkan, jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus pemerasan karena masih banyak warga negara China yang tidak mengajukan pengaduan. 

    Penyebab mereka tidak melaporkan suap dan pemerasan di bandara Indonesia karena kesibukan atau takut akan tindakan balasan saat masuk ke negara tujuan.

  • Soal Sipil Jadi Tentara Siber, Anggota DPR: Sulit Kalau Prajurit TNI Nasional 1 Februari 2025

    Soal Sipil Jadi Tentara Siber, Anggota DPR: Sulit Kalau Prajurit TNI Nasional 1 Februari 2025

    Soal Sipil Jadi Tentara Siber, Anggota DPR: Sulit Kalau Prajurit TNI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR RI
    Rizki Aulia Rahman Natakusumah
    menekankan bahwa perkembangan teknologi dan dinamika lingkungan strategis saat ini mendorong
    TNI
    untuk melakukan terobosan demi menjaga kedaulatan negara.
    Rizki mengungkapkan, tantangan terbesar adalah melatih prajurit TNI yang telah terlatih secara konvensional untuk dapat menangani perkara siber.
    “Kami kira memang akan sulit kalau mempersiapkan prajurit TNI yang sudah telanjur dilatih dengan pendekatan yang konvensional untuk bisa menangani masalah siber,” kata Rizki, saat dikonfirmasi, pada Sabtu (1/2/2025).
    Menyikapi hal tersebut, Rizki mendorong perlunya
    strategi baru
    agar TNI dapat menghadirkan prajurit yang andal dalam menangani persoalan siber.
    “Jadi perlu ada strategi lainnya untuk menghadirkan prajurit yang cakap penanganan masalah siber oleh alat negara seperti TNI,” ujarnya.
    Komisi I DPR RI mendukung inovasi dari pimpinan tertinggi TNI untuk memastikan TNI tetap relevan sebagai ujung tombak pertahanan negara.
    Rizki menegaskan bahwa Komisi I DPR RI siap berdiskusi mengenai ide merekrut warga sipil menjadi
    tentara siber
    .
    “Hal ini perlu komunikasi antar lembaga yang solid karena rencana tersebut akan berimplikasi signifikan terhadap dasar hukum operasional TNI, mulai dari undang-undang hingga konstitusi negara,” ungkapnya.
    “Maka dari itu, kami dari Komisi I DPR RI membuka diri untuk berdiskusi dengan pemegang kebijakan terkait, seperti Kemhan dan TNI, untuk mempertimbangkan ide dari panglima tersebut,” tambah Rizki.
    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebelumnya sedang menyiapkan Satuan Siber yang berbeda dengan matra lain yang telah ada.
    Agus menyatakan, TNI berencana untuk merekrut masyarakat sipil yang ahli di bidang siber untuk menjadi tentara.
    Dia mengatakan, langkah ini diambil karena lebih mudah dibandingkan mengajarkan prajurit TNI untuk menguasai bidang siber.
    “Kalau di bidang lain seperti siber, saya merekrut khusus siber yang memang dia yang tadinya orang siber, sipilnya siber, kita jadikan tentara,” kata Panglima, dalam rapat pimpinan (rapim) TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (31/1/2025).
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal "Geng Rusia" Perampok, Anggota DPR: Jangan Sampai Rusak Citra Pariwisata Bali Nasional 1 Februari 2025

    Soal "Geng Rusia" Perampok, Anggota DPR: Jangan Sampai Rusak Citra Pariwisata Bali Nasional 1 Februari 2025

    Soal “Geng Rusia” Perampok, Anggota DPR: Jangan Sampai Rusak Citra Pariwisata Bali
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Fraksi PKS di DPR RI
    Jazuli Juwaini
    prihatin dengan aksi perampokan bersenjata yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) yang disebut
    geng Rusia
    terhadap wisatawan di Bali.
    Aparat kepolisian diminta mengejar para pelaku perampokan tersebut.
    “Jangan sampai orang asing mengacau di negara kita sehingga harus diselidiki tuntas dan diproses hukum secara tegas. Jangan sampai kejadian ini merusak citra
    pariwisata Bali
    di mata internasional,” kata Jazuli, saat dikonfirmasi, Sabtu (1/2/2025).
    Anggota Komisi I DPR ini mendorong agar kejadian ini harus diusut tuntas. Para pelaku yang diduga WNA juga harus ditangkap.
    Dia meminta agar aparat kepolisian bekerja sama dengan berbagai pihak seperti masyarakat, para pecalang atau petugas keamanan adat Bali, dan pemerintah daerah Bali.
    Polisi juga diminta berkoordinasi dengan Interpol serta Kedutaan Besar dari negara pelaku aksi perampokan tersebut.
    Jazuli mendesak aparat penegak hukum cepat mengidentifikasi kemungkinan para pelaku adalah bagian dari jaringan kejahatan internasional.
    Dengan begitu, penanganannya bisa lebih komprehensif serta pencegahannya bisa dilakukan secara cepat dan tepat agar kejahatan serupa tidak terjadi di wilayah Indonesia manapun.
    “Aksi kejahatan seperti ini harus ditindak cepat karena Bali sangat sensitif terhadap isu keamanan dan kenyamanan yang merupakan faktor penting dari ekosistem pariwisata,” kata Jazuli.
    “Maka aparat harus cepat bertindak, tangkap pelaku, dan umumkan segera hasil penyidikan sehingga memberi ketenangan dan rasa aman bagi seluruh wisatawan di Bali,” imbuh dia.
    Diberitakan sebelumnya, seorang warga negara asing (WNA) asal Ukraina, Igor Lermakov (48), menjadi korban perampokan oleh “geng Rusia” di Bali pada 15 Desember 2024.
    ”
    Geng Rusia
    ” yang berjumlah sembilan orang itu merampas aset kripto korban senilai Rp 3,4 miliar. Kini, satu terduga telah ditangkap oleh Polda Bali.
    Dilansir dari Tribun-Bali, penangkapan ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Bali, Kombes Ariasandy.
    Pelaku ditangkap di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali saat hendak kabur ke Dubai.
    Pria berinisial K itu ditangkap tanpa melakukan perlawanan.
    “Iya benar (penangkapan), inisial K asal negara Rusia salah satu dari sembilan orang terlapor yang dilaporkan korban dalam LP, semalam pukul 19.00 Wita kami amankan di Bandara Ngurah Rai,” ujar Ariasandy pada 31 Januari 2025.
    Saat ini, Direskrimum Polda Bali terus mendalami keterlibatan K dalam kasus kejahatan internasional bersama delapan pelaku lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Panggil Menlu Pekan Depan, Komisi I DPR Bakal Bahas soal Penembakan PMI di Malaysia

    Panggil Menlu Pekan Depan, Komisi I DPR Bakal Bahas soal Penembakan PMI di Malaysia

    JAKARTA – Komisi I DPR menjadwalkan rapat kerja bersama Menteri Luar Negeri Sugiono pada pekan depan.

    Dalam rapat tersebut, Komisi yang membidangi urusan hubungan luar negeri itu akan membahas sejumlah isu khususnya soal penembakan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia baru-baru ini. 

    Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono mengatakan, pihaknya saat ini tengah menunggu hasil nota diplomatik yang telah disampaikan Kemenlu ke pemerintah Malaysia. Komisi I DPR, kata dia, pasti akan mengawal persoalan tersebut. 

    “Kami sekarang sedang memberikan saya rasa kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan kerja-kerjanya. Kementerian Luar Negeri juga sudah memberikan statement dan nota diplomatik. Kita akan tunggu hasilnya,” ujar Budi di gedung DPR, Kamis, 30 Januari.

    “Tentu kita pantau begitu dekat dan kita lihat, minggu depan komisi satu kalau tidak salah akan mengadakan beberapa rapat kerja bersama mitra-mitra termasuk Kementerian Luar Negeri juga. Jadi saya rasa ini nanti akan kita bahas bersama,” sambungnya. 

     

    Budi juga memastikan pihaknya akan memberi perhatian khusus terkait isu pelindungan pekerja migran Indonesia. Di mana saat ini masih menjadi kewenangan Kemenlu yang merupakan mitra kerja komisi I DPR. 

    “Memang dalam masa sidang yang baru ini, jadwal yang telah disepakati dan akan dijalankan adalah rapat kerja bersama mitra kerja termasuk Kementerian Luar Negeri. Saya rasa ini akan menjadi salah satu isu yang akan kita bahas,” kata Waketum Gerindra itu. 

     

  • Okta Kumala Dewi: TNI Harus Jaga Profesionalisme dan Kepercayaan Rakyat – Halaman all

    Okta Kumala Dewi: TNI Harus Jaga Profesionalisme dan Kepercayaan Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Okta Kumala Dewi, menyampaikan keprihatinannya terkait dengan beberapa insiden kekerasan yang dilakukan oleh oknum prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap masyarakat sipil.

    Dalam 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kontras mencatat 12 kasus kekerasan yang melibatkan TNI.

    Salah satu insiden kekerasan TNI yang baru terjadi dan menjadi perhatian publik adalah di mana puluhan prajurit TNI merusak warung dan kendaraan milik warga di Sumatera Utara.

    “Saya sangat menyayangkan kejadian-kejadian seperti ini. TNI seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, bukan sebaliknya menjadi sumber ketakutan. Kekerasan yang dilakukan oleh oknum prajurit jelas sangat mencoreng citra TNI yang selama ini dikenal sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan negara,” ujar Okta Kumala Dewi, Kamis (30/1/2025).

    Anggota Komisi I tersebut juga menekankan bahwa TNI harus terus menjaga profesionalisme anggotanya dalam menjalankan tugas.

    Menurutnya, TNI harus berfokus pada tugas utama mereka dan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh prajurit senantiasa sesuai dengan norma dan prinsip hukum yang berlaku.

    “Seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam kegiatan Rapim TNI-Polri, bahwa negara bisa gagal jika TNI dan Polri gagal. TNI adalah tentara rakyat. TNI harus selalu bersama rakyat, melindungi dan mengayomi mereka. Tindakan kekerasan terhadap masyarakat jelas bertentangan dengan semangat tersebut dan harus segera ditangani dengan serius. Tidak ada toleransi terhadap oknum yang mencoreng kehormatan TNI,” tegas Okta.

    Okta juga mendorong agar segera dilakukan evaluasi mendalam terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam tindak kekerasan.

    “Evaluasi internal sangat diperlukan untuk menindak tegas oknum-oknum yang bertindak di luar kewajaran. Tindakan tegas harus diambil agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Kami juga meminta agar TNI memperkuat pelatihan dan pengawasan terhadap setiap prajurit, agar mereka selalu ingat bahwa mereka adalah pelindung rakyat, bukan sebaliknya menjadi sumber ketegangan,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Okta berharap agar kejadian-kejadian kekerasan semacam ini tidak lagi terjadi di masa depan.

    “Marwah TNI harus dijaga. Jangan sampai kejadian-kejadian kekerasan yang melibatkan prajurit merusak citra positif TNI yang selama ini dihormati rakyat. TNI harus menjadi garda terdepan dalam menciptakan kedamaian dan rasa aman bagi seluruh masyarakat,” tutup Okta.

  • Komisi I DPR Dorong Pemerintah Bentuk Strategi Mitigasi Soal Ancaman Judi Online – Halaman all

    Komisi I DPR Dorong Pemerintah Bentuk Strategi Mitigasi Soal Ancaman Judi Online – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Sumail Abdullah, mendorong pemerintah untuk membuat strategi mengenai deteksi dan mitigasi ancaman untuk memberantas judi online (judol). 

    Sumail mengatakan kemudahan memperoleh SIM card prabayar tanpa verifikasi identitas yang ketat telah membuka peluang bagi pelaku kejahatan, termasuk judi online, untuk beroperasi tanpa rasa takut. 

    “Perketat penjualan SIM card prabayar yang bisa dibeli dengan data palsu, yang langsung siap pakai dengan menggunakan identitas orang lain yang disalahgunakan untuk judi online (judol),” kata Sumail kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

    Politisi Partai Gerindra itu menambahkan bahwa pencegahan dan penanggulangan judol salah satunya dapat dilakukan dengan menertibkan sistem SIM card prabayar. 

    “Saya yakin kalau SIM card prabayar itu ditertibkan, agar tidak disalahgunakan untuk judi online, maka permasalah judol ini akan segera selesai,” ujar dia. 

    Sumail menilai, banyak oknum yang menggunakan data asli seperti NIK dan KK untuk kepentingan judi online. Menurutnya, jika ini bisa segera ditertibkan maka Judol dapat dikurangi. 

    “Penertiban kartu SIM Card Prabayar, merupakan salah satu jurus jitu dalam memberantas judi online selain menutup server atau situs judol,” katanya. 

    Lebih lanjut, dia berpandangan bahwa penertiban kartu SIM prabayar akan membatasi pemain dan bandar judol dalam membuat kartu SIM baru yang digunakan untuk judi online. 

    “Kalau memberantas judol tertibkan SIM card prabayar. Saya yakin ini pasti hilang cuma persoalannya operator mengejar profit, ujarnya,” tandasnya

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Komdigi) Alexander Sabar sebelumnya menyatakan, pihaknya sejauh ini telah melakukan penanganan terhadap konten judi online sebanyak 5 juta lebih konten.

    Kata Alexander, penanganan konten itu dilakukan pihaknya sejak tahun 2017 hingga Januari 2025 ini.

    “Dari tahun 2017, hingga 21 januari 2025 kemkomdigi telah menangani 5.707.952 konten judol yang beredar di berbagai situs dan aplikasi internet,” kata Alexander dalam ruang rapat.

    Lebih lanjut, perwira tinggi Polri tersebut menyatakan, penyebaran konten judi online itu tersebar di banyak platform media sosial.

    Paling banyak kata Alexander, ditemui di media sosial X dengan angka paparan konten judi online mencapai satu juta lebih.

    “Terlihat bahwa aplikasi X menjadi aplikasi yang paling banyak terpapar konten judi online. ada 1.429.063 dari periode 2016 sampai 21 januari 2025,” kata dia.

    Terhadap temuan tersebut, Alexander menyebut, pihaknya telah melakukan beberapa tindakan termasuk pemblokiran akun.

    Tak hanya itu, pihaknya juga mengklaim telah menjalin kolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyelidiki lebih jauh soal potensi aliran dana dari judi online.

    “Selanjutnya dalam upaya ini kamj melakukan evaluasi dan tindak lanjut berdasarkan pada instruksi Menkomdigi nomor 2 tahun 2024 yang di antaranya implementasi UU ITE dan instruksi telah melakukan asesmen integritas kpd seluruh tim terkait pada pemblokiran, telah melakukan permohonan bantuan PPATK dalam melakukan penelusuran aliran dana,” kata dia.

    Tak cukup di situ, Alexander juga menyatakan, pihaknya dalam hal ini Komdigi juga telah melakukan beragam upaya terhadap konten-konten negatif lainnya di medsos.

    Totalnya kata dia, terdapat 6 juta lebih konten yang ditangani oleh Komdigi terhitung sejak 2016 hingga 2025 ini.

    Hanya saja, Alexander tidak memerinci bentuk konten negatif apa saja yang berhasil diblokir oleh pihaknya.

    “Selain konten judol kami juga berupaya melakukan pemblokiran terhadap konten-konten negatif lainnya. Dari konten internet negatif sejak tahun 2016 sampai 21 januari 2025 terdapat 6.349.606 konten yang kita tangani,” tandas dia.