Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • Kemenhan optimalkan anggaran untuk jamin kualitas kajian dan litbang

    Kemenhan optimalkan anggaran untuk jamin kualitas kajian dan litbang

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa akan mengoptimalkan anggaran yang telah diefisiensikan untuk menjamin kualitas kajian, serta penelitian dan pengembangan atau litbang.

    “Kami akan mengoptimalkan anggaran yang ada, dan kami bisa menjamin bahwa apa pun yang dilakukan tidak akan berdampak terhadap tugas utama kami menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang di Kantor Kemenhan, Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan hal itu ketika ditanya jurnalis mengenai langkah Kemenhan untuk memastikan kualitas kajian dan litbang yang dihasilkan imbas efisiensi anggaran.

    Frega menjelaskan bahwa institusinya akan mengoptimalkan sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya sehingga tidak hanya mengandalkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhan.

    “Jadi, kami mengoptimalkan sinergisitas tadi ya, dari kampus, kemudian juga dari industri pertahanan, apalagi kami punya Unhan (Universitas Pertahanan). Industri-industri pertahanan strategis itu juga walaupun secara struktural berada di bawah BUMN, tetapi secara supervisi teknis berada di Kementerian Pertahanan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan mengatakan bahwa Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengefisiensikan anggaran sebesar Rp26,993 triliun.

    Wamenhan menyampaikan pernyataan tersebut dalam Rapat Kerja Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2), yang membahas penyesuaian anggaran sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Menurut Wamenhan, sejumlah hal yang diefisiensikan adalah kegiatan tidak urgen sama sekali dan tidak produktif, kegiatan yang kurang berdampak langsung dan tidak efisien, biaya perjalanan dinas, kegiatan seminar, rapat, diskusi kelompok terpumpun, kegiatan selebrasi dan seremoni, peresmian, perayaan ulang tahun satuan, pameran, studi banding, honorarium, pembangunan infrastruktur dan rehab yang tidak mendesak, pembangunan sistem informasi, dan pengadaan kendaraan taktis baru.

    Kajian dan litbang menjadi dua hal yang turut diefisiensikan sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenhan jamin efisiensi tidak ganggu tugas menjaga kedaulatan negara

    Kemenhan jamin efisiensi tidak ganggu tugas menjaga kedaulatan negara

    “Jadi, tetap menjadi prioritas karena bicara operasional kan bukan hanya alutsista saja, tetapi juga manusianya, yakni bagaimana human capital (sumber daya manusia, red.) ini bisa bekerja, menjaga kedaulatan Indonesia, keutuhan, dan keselamatan bangs

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjamin bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak mengganggu tugas untuk menjaga kedaulatan negara.

    “Karena kedaulatan, kemudian keutuhan wilayah, itu harga mati. Tanpa adanya itu, kita tidak bisa membangun, ekonomi kita tidak stabil, dan ini sangat dibutuhkan apalagi dengan kebijakan pemerintah pusat yang memang ingin membangun Indonesia menjadi bangsa yang maju, berdaulat, dan unggul,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang di Kantor Kemenhan, Jakarta, Jumat, ketika ditanya jurnalis mengenai kebijakan efisiensi anggaran.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan maupun pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) tidak akan terdampak kebijakan efisiensi tersebut.

    “Ya pengadaan alutsista ini sifatnya kan bukan temporer. Jadi, memang sudah multiyears (kontrak tahun jamak). Apa yang sudah direncanakan dan sudah dalam proses procurement (pengadaan) itu terus berjalan, dan harapannya kami bisa terus memperkuat karena menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan postur pertahanan,” ujarnya.

    Ia juga mengatakan bahwa kesejahteraan prajurit tetap menjadi prioritas Kemenhan di masa efisiensi saat ini.

    “Jadi, tetap menjadi prioritas karena bicara operasional kan bukan hanya alutsista saja, tetapi juga manusianya, yakni bagaimana human capital (sumber daya manusia, red.) ini bisa bekerja, menjaga kedaulatan Indonesia, keutuhan, dan keselamatan bangsa kita,” katanya.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa anggaran Kemenhan pada 2025 mengalami efisiensi sebesar 16,24 persen atau sekitar Rp26 triliun.

    Ia menjelaskan bahwa hal yang diefisiensikan adalah yang bersifat administratif, seperti perjalanan dinas, pembangunan yang dianggap tidak prioritas, pengadaan kendaraan, rapat, hingga diskusi kelompok terpumpun.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa akan ada adaptasi atau modifikasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

    Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyetujui perubahan pagu anggaran Kemenhan dan TNI dalam Rapat Kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).

    Rapat tersebut membahas perubahan anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • TNI AL pastikan efisiensi anggaran tidak pengaruhi gaji prajurit

    TNI AL pastikan efisiensi anggaran tidak pengaruhi gaji prajurit

    KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali di atas KRI Diponegoro 365 saat bersandar di Kolinlamil Jakarta Utara, Jumat (14/2/2025). ANTARA/Walda Marison

    TNI AL pastikan efisiensi anggaran tidak pengaruhi gaji prajurit
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 15:15 WIB

    Elshinta.com – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi gaji pegawai aparatur sipil negara (ASN) ataupun prajurit.

    “Jadi, bukan efisiensi anggaran, tetapi blokir sementara nanti tidak berpengaruh banyak pada operasional. Yang tidak boleh diganggu itu adalah operasional, kemudian belanja pegawai, gaji, dan tunjangan,” kata KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali saat jumpa pers di atas kapal KRI Diponegoro 365 yang tengah bersandar di Kolinlamil Jakarta Utara, Jumat.

    Laksamana TNI Ali mengatakan bahwa efisiensi anggaran tersebut hanya memengaruhi anggaran belanja barang dan modal. Kendati demikian, KSAL tidak membeberkan secara perinci berapa biaya yang berkurang untuk belanja barang dan modal.

    KSAL juga tidak menjelaskan secara perinci berapa anggaran untuk gaji dan tunjangan PNS serta prajurit.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI mengefisiensikan anggaran sebesar Rp26,993 triliun.

    Wamenhan menyampaikan pernyataan tersebut dalam Rapat Kerja Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, yang membahas anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Berdasarkan jenis belanja, Donny menjelaskan bahwa belanja pegawai tidak dilakukan efisiensi, kemudian belanja barang diefisiensikan sebanyak Rp10,94 triliun, dan belanja modal sebesar Rp16,05 triliun.

    Donny menekankan bahwa efisiensi diambil dari belanja barang dan modal, kemudian anggaran tetap berada pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemhan dan TNI. Namun, dengan status diblokir.

    “Dan menurut unit organisasi (UO). Satu, UO Kemhan sebesar Rp8,43 triliun. Dua, UO Mabes TNI sebesar Rp3,68 triliun. Tiga, UO TNI AD (Angkatan Darat) sebesar Rp5,16 triliun. Empat, UO TNI AL (Angkatan Laut) sebesar Rp6,07 triliun, dan UO TNI AU (Angkatan Udara) sebesar Rp3,63 triliun,” kata dia.

    Selain itu, Wamenhan mengemukakan bahwa efisiensi tersebut setelah Kemhan dan TNI mengidentifikasi rencana efisiensi anggaran terhadap seluruh program dan kegiatan dengan menyisir kegiatan sesuai dengan kriteria dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

    Sumber : Antara

  • Momentum Transformasi Birokrasi Agile, Adaptive dan Innovative

    Momentum Transformasi Birokrasi Agile, Adaptive dan Innovative

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI Cecep Herawan menilai, efisiensi anggaran sebesar Rp2 triliun merupakan momentum untuk transformasi birokrasi yang lebih agile, adaptive dan innovative.

    Sekjen Kemlu menegaskan, efisiensi anggaran bukan sekadar pengurangan biaya.

    “Namun, efisiensi anggaran perlu dilihat sebagai momentum bagi transformasi birokrasi untuk tampil lebih agile, adaptive dan innovative,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis 13 Februari.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 yang diterbitkan 22 Januari lalu memerintahkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD 2025.

    Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi I DPR RI pada Hari Kamis Sekjen Kemlu menerangkan, anggaran Kementerian Luar Negeri RI tahun 2025 sebelumnya ditetapkan sebesar Rp9.896.588.491.000.

    Sekjen Kemlu mengungkapkan, Menteri Keuangan melalui surat tertanggal 24 Januari 2025 menyampaikan besaran efisiensi anggaran Kemlu sebesar Rp2.896.492.000.000

    Pada tanggal 11 Februari, lanjut Sekjen Kemlu, diterima catatan pemberitahuan dari Kementerian Keuangan besaran efisiensi Rp2,032 triliun.

    “Sebelum kami berangkat rapat, detail angka efisiensi jadi Rp2.032.137.571. Itu terdiri dari belanja barang sebesar Rp1.491.490.829 dan belanja modal sebesar Rp540.686.742.000,” jelasnya,

    Sekjen Kemlu mengatakan, pihaknya telah melakukan identifikasi rencana efisiensi anggaran sesuai besaran yang telah ditetapkan.

    Dari anggaran sebelum efisiensi, 74,69 persen anggaran dialokasikan untuk belanja yang bersifat kebutuhan dasar dan mandatory, sebesar Rp7.391.371.446.000 yang dialokasikan untuk belanja pegawai, mutasi homestaff, belanja sewa gedung kantor perwakilan dan wisma duta besar serta konsul jenderal, sewa rumah homestaff, pembayaran kontribusi keanggotaan indonesia pada organisasi internasional, pencetakan paspor, stiker visa dan dokumen kekonsuleran lainnya serta untuk perlindungan WNI

    Sementara, anggaran belanja yang bersifat pelaksanaan tugas dan fungsi esensial Kemlu sebesar 25,31 persen atau Rp2.505.217.000.045 yang dialokasikan untuk pelaksanaan program, pemeliharaan gedung, kendaraan dan jaringan, serta belanja modal.

    “Dalam melaksanakan efisiensi di lingkungan Kemlu, termasuk Perwakilan RI, kami melakukan beberapa penyesuaian, mengingat kekhususan Kementerian Luar sehingga tidak dapat memenuhi efisiensi pada item-item belanja tertentu,” jelasnya.

    “Misalnya belanja sewa, akan berdampak pada pembayaran sewa kantor, gedung dan wisma perwakilan di luar negeri, serta pembayaran fasilitas sewa rumah bagi para homestaff yang berjumlah 1.133 orang di luar negeri,” urai Sekjen Kemlu.

    “Dalam hal efisiensi belanja perjalanan dinas, berdampak langsung pada rotasi, mutasi para duta besar konsul jenderal dan homestaff lainnya untuk penugasan dari dan ke Perwakilan RI di luar negeri yang harus dilaksanakan tahun 2025,” tandasnya.

    Sekjen Kemlu menggarisbawahi, Menteri Luar Negeri RI dan seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri berkomitmen penuh untuk melakukan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

  • Kemarin, Prabowo jadi Ketum Gerindra hingga efisiensi di Kemenhan-TNI

    Kemarin, Prabowo jadi Ketum Gerindra hingga efisiensi di Kemenhan-TNI

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Kamis (13/2), mulai dari Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang memutuskan Prabowo Subianto kembali menjadi Ketua Umum DPP Partai Gerindra hingga Kementerian Pertahanan dan TNI melakukan efisiensi anggaran Rp26,993 triliun.

    Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

    1. Dalam World Gov’t Summit, Prabowo ungkap strategi hemat anggaran

    Presiden Prabowo Subianto pada Kamis mengungkap strateginya menghemat anggaran kepada negara-negara peserta World Governments Summit di Dubai, Uni Emirat Arab.

    Dalam pidatonya, Presiden menyebut pemerintahan yang dia pimpin berhasil menghemat Rp327 triliun atau sekitar 20 dolar AS, yang setara dengan 10 persen dari anggaran tahunan.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Gerindra gelar KLB dan Prabowo terpilih lagi menjadi Ketua Umum

    Partai Gerindra menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis, dan memutuskan Prabowo Subianto terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP Partai Gerindra pada periode 2025—2030.

    “KLB, dan ya beliau terpilih sebagai ketua umum lagi,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Komisi XIII setujui efisiensi anggaran 10 kementerian/lembaga

    Komisi XIII DPR RI menyetujui perubahan pagu anggaran karena adanya efisiensi anggaran terhadap 10 kementerian dan lembaga yang menjadi mitra, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) 2025.

    Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta kepada kementerian/lembaga untuk memastikan efisiensi anggaran yang dilakukan tidak mengurangi efektivitas program prioritas, serta tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar pengelolaan keuangan negara semakin efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Wamenhan: Kemenhan-TNI efisiensikan anggaran sebesar Rp26,993 triliun

    Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengefisiensikan anggaran sebesar Rp26,993 triliun.

    Wamenhan menyampaikan pernyataan tersebut dalam Rapat Kerja Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, yang membahas anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Istana sebut tak ada PHK di instansi pemerintah akibat efisiensi

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan tidak ada gelombang pemutusan hubungan kerja di instansi-instansi pemerintah karena kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menjelaskan karyawan kontrak yang tidak diperpanjang kontraknya bukan karena efisiensi, tetapi karena proyek yang melibatkan mereka telah selesai.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggaran Dipangkas Rp 2,032 Triliun, Kemlu RI: Berdampak Pada Perjalanan Dinas hingga Sewa Rumah – Halaman all

    Anggaran Dipangkas Rp 2,032 Triliun, Kemlu RI: Berdampak Pada Perjalanan Dinas hingga Sewa Rumah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 2,032 triliun dari anggaran semula Rp 9,8 triliun.

    Pemangkasan anggaran itu sebagai tindak lanjut dari keputusan pemerintah melakukan efisiensi anggaran di tahun 2025.

    “Baru saja kami juga menerima surat dari menteri keuangan mengenai detail angka efisiensi kementerian luar negeri yaitu menjadi sebesar Rp 2.032.137.571,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) Cecep Hermawan dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Cecep membeberkan pemangkasan anggaran tersebut akan berpengaruh pada dua klaster pengeluaran yang ada di Kemlu RI.

    “Yang terdiri dari efisiensi belanja barang sebesar Rp 1.491.450.829 dan efisiensi belanja modal sebesar Rp 540.686.742.000,” kata Cecep.

    Terhadap keputusan efisiensi ini, Kemlu RI, kata dia, telah melakukan identifikasi rencana penyesuaian dengan besaran anggaran yang telah ditetapkan.

    Dimana, item-item belanja yang mengalami efisiensi tersebut antara lain dalam hal belanja sewa.

    Kata Cecep, efisiensi ini akan berdampak terhadap pembayaran 99 kantor gedung dan wisma perwakilan Kemlu RI di luar negeri.

    “Serta pembayaran fasilitas sewa rumah bagi para home staf kita yang berjumlah 1.133 orang yang saat ini bertugas di luar negeri,” kata dia.

    Tak hanya itu, efisiensi anggaran juga berdampak pada item perjalanan dinas.

    Kata dia, keputusan ini juga akan berdampak pada proses mutasi pegawai termasuk juga duta besar konsuler Jenderal yang ada di beberapa negara.

    “Sebagaimana dimaklumi untuk tahun 2025 terdapat kebutuhan mutasi untuk sebanyak kurang lebih 750 pegawai beserta keluarga, serta juga dari anggaran yang tersedia saat ini di dipa awal kementerian luar negeri belum juga termasuk mutasi bagi unsur pimpinan perwakilan pada tingkat duta besar, konsul jenderal, konsul serta wakil kepala perwakilan,” kata dia.

    Meski begitu, dirinya tidak secara detail menjabarkan berapa besaran anggaran yang akan terpangkas dari setiap anggaran belanja tersebut.

    Cecep hanya membeberkan, apabila merujuk pada anggaran yang ditetapkan sebelumnya yakni sebesar Rp 9.896.588.491.000 (9,8 triliun), adapun 74,69 persen dari anggaran akan alokasi ke belanja yang bersifat kebutuhan dasar dan mandatory yaitu sebesar Rp 7.391.371.446.000 (7,3 triliun).

    “Ini dialokasikan untuk belanja pegawai, mutasi home staf, belanja sewa gedung kantor perwakilan duta besar serta konsul jenderal, sewa rumah para humor staff dan pembayaran kontribusi Indonesia pada organisasi internasional, pencetakan paspor stiker visa dan dokumen kekonsuleran lainnya serta Untuk perlindungan warga negara Indonesia,” kata dia.

    Sementara, anggaran belanja yang bersifat pelaksanaan tugas dan fungsi esensial kementerian luar negeri sebesar 25,31 persen atau sebesar Rp 2.505.217.045.000 (Rp 2,5 triliun).

    “Ini dialokasikan untuk pelaksanaan program pemeliharaan gedung kendaraan dan jaringan serta belanja modal,” ucap Cecep.

  • Efisiensi Anggaran, Kemenkomdigi Pastikan Pemerataan Internet Tetap Prioritas

    Efisiensi Anggaran, Kemenkomdigi Pastikan Pemerataan Internet Tetap Prioritas

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) memastikan layanan publik, termasuk pemerataan internet tetap menjadi prioritas di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ini sebagai tindaklanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Kemenkomdigi menjadi salah satu kementerian yang terdampak efisiensi anggaran. Anggaran Kemenkomdigi dipangkas Rp 3,84 triliun atau 49,57% dari total pagu anggaran 2025 sebesar Rp 7,72 triliun.

    Sekretaris Jenderal Kemenkomdigi Ismail menekankan, efisiensi anggaran dilakukan dengan tetap memberikan prioritas kepada layanan yang berdampak langsung pada masyarakat.

    “Melakukan penyesuaian dengan reprioritisasi pada program penyediaan layanan publik,” katanya dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Kemenkomdigi di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Layanan publik tersebut, kata Ismail mencakup penyediaan infrastruktur telekomunikasi yaitu base transceiver station (BTS), akses internet, Palapa Ring, dan layanan satelit Satria-1 untuk pemerataan akses internet layanan publik, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Ismail juga menjamin, efisiensi anggaran tetap memprioritaskan layanan pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, layanan standardisasi perangkat telekomunikasi. Kemenkomdigi pun menjamin tetap mengedepankan pengendalian konten negatif, pusat data nasional (PDN), tata kelola pengendalian penyelenggara sistem elektronik (TKPPSE), hingga pusat monitoring telekomunikasi (PMT).

    Selain itu, reprioritisasi anggaran Kemenkomdigi turut dialokasikan untuk program pembangunan SDM digital berupa literasi digital, digital talent scholarship, Beasiswa S2/S3, fasilitasi ekonomi digital, serta komunikasi publik.

    “Terkait dengan program prioritas yang berpotensi terdampak dari efisiensi tersebut sedang kami koordinasikan dengan Kementerian Keuangan,” ucap Ismail.

    Terkait keterbatasan alokasi anggaran pada pagu TA 2025, Kemenkomdigi juga menerapkan refocusing anggaran dan melakukan peninjauan mendalam untuk mencegah pemborosan. Kemenkomdigi, kata Ismail, mengupayakan pembiayaan program dengan pola kemitraan atau kerja sama pemerintah dan swasta agar program kerja menjadi lebih berkelanjutan.

    “Strategi lain dengan mengedepankan prinsip efisiensi, penguatan peran regulator dan akselerator, serta pemberdayaan ekosistem, mengusulkan kenaikan izin penggunaan PNBP, dan peningkatan PNBP BLU melalui utilisasi layanan BLU BAKTI,” ungkap Ismail terkait efisiensi anggaran.

  • Komdigi Kena Efiensi Anggaran Rp 3,84 Triliun, Infrastruktur Internet Tetap Jalan

    Komdigi Kena Efiensi Anggaran Rp 3,84 Triliun, Infrastruktur Internet Tetap Jalan

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) turut terdampak efisiensi anggaran sebesar Rp 3,84 triliun dari pagu awal anggaran Rp 7,73 triliun di 2025. Kendati ada pemangkasan, Komdigi memastikan pembangunan infrastruktur internet tidak kena imbas.

    Sekjen Kementerian Komdigi Ismail mengatakan efisiensi anggaran Komdigi akan berdampak untuk memperbaiki postur rencana anggaran kementerian supaya lebih efektif dan efisien.

    “Mungkin kita harus akui ada banyak usulan anggaran kemarin yang memang perlu diefisiensikan untuk membuat ruang fiskal yang lebih luas lagi buat pemerintah,” kata Sekjen Komdigi Ismail dalam rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Ismail mengungkapkan Komdigi telah melakukan prioritas terhadap program-program yang berdampak langsung ke masyarakat. Untuk itu, Komdigi disebut akan gencar mengedepankan kolaborasi dengan mitra menyikapi efisiensi tersebut.

    “Kami akan upaya program-program dibiayai melayani kemitraan melalui mekanisme kerja sama pemerintah, swasta, atau kerja sama pemerintah dan badan usaha, mengedepankan prinsip kerja sama dan kolaborasi agar program kerja lebih efisien,” kata dia.

    Ia menyebut Komdigi mengalami efisiensi Rp 3,84 triliun. Ismail memastikan program base transceiver station (BTS) akses internet tak terdampak.

    “Kemkomdigi mengalami penyesuaian anggaran dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 3,84 triliun atau sebesar 49,57% dari pagu alokasi anggaran 2025,” ujar Ismail.

    “Yang kedua, terhadap program prioritas yang perlu dilakukan reprioritas untuk kami mengupayakan layanan publik Kemkomdigi dapat terus berlanjut antara lain penyedia layanan publik berupa infrastruktur telekomunikasi, BTS akses internet, layanan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, layanan standardisasi perangkat telekomunikasi, pengendalian konten negatif, pusat data nasional, pusat monitoring telekomunikasi,” tuturnya.

    (agt/agt)

  • Efisiensi Anggaran Kemlu Rp 2,03 T, Mutasi Duta Besar Turut Terdampak

    Efisiensi Anggaran Kemlu Rp 2,03 T, Mutasi Duta Besar Turut Terdampak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Luar Negeri telah melakukan rekonstruksi anggaran sehingga menghasilkan efisiensi sebesar Rp 2,03 triliun. Dengan demikian, pagu awal anggaran Kemlu dalam APBN Tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp 9,89 triliun turun menjadi Rp 7,86 triliun.

    Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja antara Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dengan Kemlu di ruang rapat Komisi I DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Sekretaris Jenderal Kemlu Cecep Herawan mengatakan, dari efisiensi itu, ada sejumlah penyesuaian yang dilakukan oleh Kemlu. Salah satunya terdampak pada mutasi para diplomat.

    “Dalam hal penerapan efisiensi pada item perjalanan dinas, maka akan berdampak langsung terhadap rotasi, mutasi para duta besar, konsul jenderal, dan home staf lainnya untuk penugasan dari dan ke perwakilan RI di luar negeri yang harus dilaksanakan pada 2025,” kata Cecep.

    “Sebagaimana dimaklumi untuk tahun 2025 terdapat kebutuhan mutasi untuk sebanyak kurang lebih 750 pegawai beserta keluarga serta juga dari anggaran yang tersedia. Saat ini di DIPA awal Kementerian Luar Negeri belum juga termasuk mutasi bagi unsur pimpinan perwakilan pada tingkat duta besar, konsul jenderal, konsul, serta wakil kepala perwakilan,” jelas dia.

    Tak cuma itu, efisiensi juga berpengaruh pada partisipasi perundingan dan pertemuan luar negeri, pembayaran pengadaan gedung melalui sistem cicil yang sudah berjalan sejak 2016, termasuk renovasi. Meski begitu, Cecep mengatakan Kemlu melakukan refocusing anggaran sesuai dengan pagu anggaran yang ada.

    (miq/miq)

  • Rencana Internet RI Kecepatan 100 Mbps Harga Rp 100 Ribu, Ini Kata DPR

    Rencana Internet RI Kecepatan 100 Mbps Harga Rp 100 Ribu, Ini Kata DPR

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memiliki rencana untuk mendorong kecepatan internet Indonesia tembus 100 Mpbs. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menjelaskan hal itu mungkin bisa terwujud.

    “Sangat memungkinkan,” kata Dave kepada CNBC Indonesia, Kamis (13/2/2025).

    Salah satu yang dia ingatkan adalah tetap menjaga persaingan industri untuk tetap sehat. Dengan begitu, tidak ada yang menguasai pasar tetapi tidak memberikan jasa terbaiknya.

    “Pembangunan jaringan pastinya, dan memastikan persaingan yg sehat akan pelaku penyedia internet dan pengawasan kpd sluruh ISP agar tdk ada yg spenuhnya menguasai pasar tanpa memberikan jasa terbaik dgn harga termurah,” jelasnya.

    Impian Indonesia punya kecepatan 100 Mpbs memang sudah diungkapkan berkali-kali oleh pemerintah sejak beberapa waktu lalu. Salah satu yang mereka lakukan adalah dengan menyiapkan frekuensi 1,4 Ghz untuk Broadband Wireless Access (BWA).

    Dalam keterangan resminya, Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan menyiapkan spektrum sebesar 80 Mhz untuk frekuensi tersebut. Selain untuk kecepatan internet, frekuensi 1,4 Ghz juga disiapkan agar harga layanan yang kian terjangkau.

    Sementara itu, dalam laporan Speedtest Global Index Desember 2024 oleh Ookla, kecepatan internet Indonesia masih jauh dari 100 Mbps. Baik untuk kecepatan mobile dan fixed broadband.

    Indonesia berada di urutan ke 86 untuk mobile sebesar 28,80 Mpbs dan Fixed Broadband memiliki kecepatan 32,07 Mbps berada di peringkat ke-121. Kecepatan internet tersebut masih di bawah dari kebanyakan negara di Asia Tenggara, berikut rincian laporannya:

    Kecepatan Internet Mobile di Asia Tenggara

    – Singapura 129,13 Mbps (peringkat 15)

    – Malaysia 105,36 Mbps (peringkat 20)

    – Vietnam 86,96 Mbps (peringkat 37)

    – Thailand 65,47 Mbps (peringkat 46)

    – Laos 36,64 Mbps (peringkat 75)

    – Filipina 36,36 Mbps (peringkat 77)

    – Kamboja 32,27 Mbps (peringkat 82)

    – Indonesia 28,80 Mbps (peringkat 86).

    Kecepatan Internet Fixed Broadband di Asia Tenggara

    – Singapura 330,98 Mbps (peringkat 1)

    – Thailand 235,86 Mbps (peringkat 12)

    – Vietnam 159,32 Mbps (peringkat 35)

    – Malaysia 118,63 Mbps (peringkat 45)

    – Filipina 93,76 Mbps (peringkat 58)

    – Brunei Darussalam 76,60 Mbps (peringkat 83)

    – Kamboja 46,14 Mbps (peringkat 108)

    – Laos 40,06 Mbps (peringkat 114)

    – Indonesia 32,07 Mbps (peringkat 121)

    – Myanmar 28,94 Mbps (peringkat 124)

    (fab/fab)