Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • Rapat Koordinasi DPR dan Pemerintah Turut Bahas Polemik Transfer Dana ke Daerah Nasional 9 Oktober 2025

    Rapat Koordinasi DPR dan Pemerintah Turut Bahas Polemik Transfer Dana ke Daerah Nasional 9 Oktober 2025

    Rapat Koordinasi DPR dan Pemerintah Turut Bahas Polemik Transfer Dana ke Daerah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pimpinan DPR bersama pemerintah turut membahas polemik pengurangan transfer ke daerah (TKD) yang belakangan dikeluhkan para kepala daerah.
    Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan yang digelar dalam rapat koordinasi antara Pimpinan DPR bersama pemerintah, pada Rabu (8/10/2025) kemarin.
    “Ya sama Menteri Keuangan juga kita dinamika terkini transfer daerah juga kita bicarakan,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (9/10/2025).
    Meski begitu, Dasco mengakui bahwa pembahasan terkait TKD itu belum sampai pada kesimpulan dan masih akan didiskusikan dalam rapat-rapat selanjutnya.
    “Belum, masih panjang,” ujar Dasco.
    Dalam rapat itu, Dasco didampingi perwakilan pimpinan Komisi di DPR RI, di antaranya Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono.
    Sementara dari perwakilan pemerintah, hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    Sejumlah pejabat perwakilan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Mabes TNI juga hadir dalam pertemuan itu.
    Politikus Gerindra itu menegaskan bahwa rapat koordinasi ini digelar dalam rangka bertukar informasi antara pihak eksekutif dan legislatif.
    “Ya kita koordinasi antara eksekutif dan legislatif tukar menukar informasi mengenai situasi terkini tentang politik, ekonomi, keamanan, dan lain-lain,” ungkap Dasco.
     
    Diberitakan sebelumnya, 18 orang gubernur menemui Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, pada Selasa (7/10/2025), agar pemangkasan TKD dibatalkan.
    Sebagian besar kepala daerah menilai pengurangan transfer akan berdampak langsung terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan dan menggaji pegawai.
    “Banyak sekali yang merasakan dampak dari TKD itu sendiri. Di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar pegawainya. Belanja pegawai besar sekali, apalagi ada keharusan membayar PPPK dan sebagainya, nah ini luar biasa berdampak terhadap APBD kami 2026 ke depan,” ungkap Gubernur Jambi Al Haris, setelah pertemuan di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa.
    Pada kesempatan yang sama, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menambahkan, anggaran TKD 2026 yang telah dipangkas hanya cukup untuk melakukan belanja rutin.
    Sementara itu, belanja untuk pembangunan infrastruktur menjadi berkurang.
    Padahal, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
    “Kita minta untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil,” kata Sherly.
    Diketahui, pemerintah memangkas anggaran TKD dalam APBN 2026.
    Pemerintah pusat menetapkan TKD 2026 sebesar Rp 693 triliun, meningkat sebesar Rp 43 triliun dari usulan semula sebesar Rp 649,99 triliun.
    Namun, meski telah ditambah, anggaran TKD 2026 tetap lebih kecil dibandingkan alokasi pada APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.
    Salah satunya dengan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara besar-besaran.
    Namun, keputusan ini menuai protes dari masyarakat, seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menlu Sugiono Buka Suara Soal Atlet Israel Ikut Kejuaraan Senam 2025 di Jakarta

    Menlu Sugiono Buka Suara Soal Atlet Israel Ikut Kejuaraan Senam 2025 di Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono menanggapi kabar terkait keikutsertaan atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta.

    Dia menyebut bahwa penyelenggaraan ajang tersebut sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Persatuan Senam Indonesia (Persani) sebagai panitia nasional.

    “Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani ya. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Sugiono dikutip dari Antara, Rabu (9/10/2025).

    Sugiono mengatakan Kementerian Luar Negeri terus memantau perkembangan isu tersebut, namun hingga saat ini belum ada permintaan resmi kepada kementerian untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi terkait kedatangan atlet asing, termasuk dari Israel.

    Dia menyebut keputusan mengenai penerbitan visa bagi peserta ajang olahraga internasional bukan merupakan kewenangan Kementerian Luar Negeri, melainkan berada di tangan pihak imigrasi.

    Oleh karena itu, Kemenlu belum memiliki dasar untuk mengambil langkah lanjutan.

    “Itu yang menyelenggarakan Persani, Kementerian Luar Negeri tidak ada permintaan izin,” kata Sugiono.

    “Kalau misalnya menerima atau tidak itu akan ditentukan apakah mereka diberikan visa atau tidak, dan itu bukan oleh Kementerian Luar Negeri … kan ini mengeluarkan visa itu kan dari Imigrasi” imbuhnya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa dirinya tidak mengizinkan kehadiran atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta.

    “Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Pramono pun berharap pemerintah maupun organisasi bisa berpikir seribu kali untuk mengundang atlet dari Israel.

    Bahkan, Pramono menegaskan seharusnya visa atlet tersebut tak usah dikeluarkan agar tidak bisa berkunjung ke Jakarta.

    “Karena tak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gymnastic itu bertanding di Jakarta. Pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” kata Pramono.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta juga mendesak pemerintah bersikap tegas perihal keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta pada Oktober ini.

    Ia mengatakan izin bagi atlet Israel untuk bertanding di Tanah Air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

    “Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” kata Sukamta.

  • Ini kata Pramono terkait atlet Israel di Kejuaraan Senam 2025

    Ini kata Pramono terkait atlet Israel di Kejuaraan Senam 2025

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa dirinya tidak mengizinkan kehadiran atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta.

    “Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Pramono pun berharap, pemerintah maupun organisasi bisa berpikir seribu kali untuk mengundang atlet dari Israel.

    Bahkan, Pramono menegaskan seharusnya visa atlet tersebut tak usah dikeluarkan agar tidak bisa berkunjung ke Jakarta.

    “Karena tak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gymnastic itu bertanding di Jakarta. Pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” kata Pramono.

    Pramono menekankan, hal ini dikarenakan memori tentang apa yang terjadi di Gaza masih sangat melekat di masyarakat sehingga, kehadiran atlet tersebut bisa memicu amarah publik.

    “Kita, apalagi pidato Pak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah ‘clear’, jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi,” kata Pramono.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta juga mendesak pemerintah bersikap tegas perihal keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta pada Oktober ini.

    Ia mengatakan izin bagi atlet Israel untuk bertanding di Tanah Air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

    “Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” kata Sukamta.

    Sebagai anggota Komisi I DPR yang membidangi hubungan luar negeri, kata dia, Indonesia sejak awal kemerdekaan selalu konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina.

    Hal itu tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Resmi Lantik 10 Dubes dan 1 Wadubes di Istana, Ini Daftar Lengkapnya – Page 3

    Prabowo Resmi Lantik 10 Dubes dan 1 Wadubes di Istana, Ini Daftar Lengkapnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto melantik 10 Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025). Selain itu, ada 1 Wakil Dubes juga ikut dilantik.

    Mereka sebelumnya telah melewati uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh Komisi I DPR.

    Pelantikan 10 duta besar dan 1 Wadubes didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 75/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.

    Selanjutnya, Prabowo membimbing pengucapan sumpah jabatan yang diikuti oleh para Duta Besar. Para dubes berjanji akan menjalankan segala perundangan-undangan, menjunjung tinggi etika jabatan.

    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” para dubes mengucapkan sumpah jabatan.

    “Bahwa saya akan melakukan dengan setia segala perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat dan saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban lain-lain yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh,” sambung para dubes.

    Usai pelantikan, Prabowo memberikan ucapan selamat dengan menyalami para Duta Besar dan Wadubes yang dilantik satu per satu.

    Salah satu yang dilantik yakni, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto menjadi Dubes RI untuk Belgia, berkedudukan di Brussels.

    Selain itu, Prabowo menugaskan Irine menjadi Wakil Dubes di China.

  • 2 Prajurit Gugur, TNI Diminta Evaluasi Aspek Keselamatan Atraksi Militer Nasional 6 Oktober 2025

    2 Prajurit Gugur, TNI Diminta Evaluasi Aspek Keselamatan Atraksi Militer Nasional 6 Oktober 2025

    2 Prajurit Gugur, TNI Diminta Evaluasi Aspek Keselamatan Atraksi Militer
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi I DPR RI mendesak TNI untuk mengevaluasi secara menyeluruh aspek keselamatan prajurit dalam setiap atraksi dan kegiatan seremonial militer di ruang publik.
    Desakan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyusul gugurnya dua prajurit dalam rangkaian kegiatan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI.
    “Komisi I DPR RI memandang bahwa peristiwa ini perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh, khususnya terkait aspek keselamatan dan prosedur teknis dalam pelaksanaan atraksi militer di ruang publik,” ujar Dave kepada
    Kompas.com
    , Senin (6/10/2025).
    Menurut Dave, insiden tersebut harus menjadi peringatan penting bagi TNI agar memperkuat kembali standar keamanan dan mitigasi risiko di setiap latihan maupun demonstrasi di hadapan publik.
    Politikus Golkar itu meyakini bahwa TNI sudah mengedepankan kedisiplinan dan profesionalisme tinggi dalam setiap kegiatan seremonial.
    Namun, dua peristiwa yang menelan korban jiwa itu menunjukkan bahwa standar keselamatan perlu terus diperbarui dan diperkuat.
    “Keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama, bahkan dalam konteks perayaan. Atraksi militer bukan hanya soal ketangkasan, tetapi juga soal ketepatan prosedur dan kesiapan teknis yang tidak boleh dikompromikan,” katanya.
    Oleh karena itu, Komisi I mendorong agar TNI melakukan audit internal terhadap seluruh prosedur pengamanan dan pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan seremonial.
    Selain itu, lanjut Dave, simulasi dan uji kelayakan peralatan yang digunakan dalam setiap demonstrasi atau atraksi militer juga harus dilakukan.
    “Kami mendorong agar institusi TNI melakukan audit internal terhadap seluruh prosedur pengamanan dan pelatihan yang terkait dengan kegiatan seremonial, termasuk simulasi dan uji kelayakan peralatan,” ucapnya.
    Politikus Golkar itu mengingatkan, penghormatan terhadap prajurit tidak hanya diwujudkan lewat seremoni, tetapi juga melalui komitmen menjaga keselamatan dalam setiap penugasan.
    “Komisi I DPR RI akan meminta laporan resmi dari pihak TNI terkait dua insiden ini, dan kami siap mendukung langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang,” jelas Dave.
    Mewakili Komisi I DPR RI, Dave juga menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya dua prajurit tersebut. “Mereka gugur dalam tugas, dalam momen yang seharusnya menjadi simbol kebanggaan dan penghormatan terhadap pengabdian militer,” pungkasnya.
    Sebelumnya, TNI kehilangan dua prajuritnya dalam dua kejadian terpisah yang masih terkait dengan persiapan dan pelaksanaan kegiatan HUT ke-80 TNI.
    Korban pertama adalah Prajurit Kepala Marinir (Praka Mar) Zaenal Mutaqim, personel Detasemen Intai Para Amfibi 1 (Denipam 1) Korps Marinir.
    Dia meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat melaksanakan penerjunan Rubber Duck Operations (RDO) di Teluk Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul menjelaskan, insiden terjadi ketika Praka Zaenal mengalami kendala pada saat pembukaan parasut.
    “Insiden tersebut terjadi saat Praka Mar Zaenal Mutaqim mengalami kecelakaan di udara saat proses opening parachute. Parasut tetap mengembang hingga mendarat di air. Tim pengaman segera mengevakuasi dan membawanya ke RSPAD Gatot Subroto,” kata Tunggul kepada
    Kompas.com
    , Minggu (5/10/2025).
    Meski sempat sadar dan mendapat perawatan intensif selama dua hari, Praka Zaenal akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu (4/10/2025) pukul 03.01 WIB.
    Sementara itu, korban kedua adalah Prajurit Satu (Pratu) Johari Alfarizi, anggota Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat (Kostrad).

    Johari meninggal dunia setelah terjatuh dari atas tank di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10/2025) malam.
    “Betul. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun,” kata Pangkostrad Letjen Mohammad Fadjar kepada wartawan, Senin (6/10/2025).
    Fadjar menjelaskan, Johari terjatuh dari tank Marder yang sedang diangkut transporter dengan ketinggian sekitar empat meter dan mengalami patah leher.
    Jenazah Johari telah dimakamkan secara militer di Aceh Tenggara pada Minggu (5/10/2025).
    Pihak TNI juga telah memberikan santunan kepada keluarga almarhum. “Santunan sudah diberikan, dari Panglima TNI, Pangkostrad, dan komandan satuannya,” ujar Fadjar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator Setuju Seleksi Pimpinan TNI Tak Perlu Senioritas: Utamakan Skill

    Legislator Setuju Seleksi Pimpinan TNI Tak Perlu Senioritas: Utamakan Skill

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto juga meminta setiap pemimpin TNI harus kompeten tanpa melihat senioritas. Anggota Komisi I DPR F-PKB Oleh Soleh setuju jika pimpinan harus mengutamakan kemampuan.

    “Nah, terkait soal rotasi-mutasi tentang kepemimpinan, saya rasa Pak Presiden lebih mendahulukan soal kapasitas-kapabilitas, kemampuan terutama, dan lebih-lebih dari sisi keteladanan,” kata Oleh kepada wartawan, Senin (6/10/2025).

    “Kami memaknai, DPR memaknai, bahwa jika senioritas sudah tidak ada, yang mumpuni tentang kapasitas, kapabilitas, kemudian keteladanan, ya barangkali kalau dari juniornya memiliki perasaan apa yang diinginkan oleh Pak Presiden, saya rasa itu bisa dipahami,” sambungnya.

    Oleh berharap pemilihan pemimpin TNI tentu harus dilakukan secara transparan. Hal itu guna menghindari adanya rasa iri satu sama lain.

    “Akan tetapi catatan dari kami bahwa betul-betul seleksi senior yang memiliki kapasitas tetap harus didahulukan, kalaupun tidak memenuhi kualifikasi,” katanya.

    Sebelumnya, Prabowo memerintahkan agar organisasi yang usang di tubuh TNI diganti. Prabowo meminta organisasi TNI harus tepat sesuai kepentingan bangsa.

    Permintaan Prabowo ini disampaikan saat memberi amanat dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025). Prabowo awalnya meminta agar seluruh prajurit TNI tidak lelah untuk berlatih dan belajar.

    Selain itu, Prabowo meminta TNI bisa terus mengikuti setiap perkembangan teknologi. Dia menekankan pemahaman tentang siber hingga kecerdasan buatan.

    “Ikuti perkembangan teknologi, siber, teknologi kecerdasan, sekarang ini artificial intelligence ikuti, jangan ketinggalan,” ujar Prabowo.

    Prabowo juga menegaskan setiap pemimpin TNI harus kompeten. Prabowo mengatakan telah memerintahkan Panglima TNI untuk memberi penilaian terhadap setiap pimpinan di satuan TNI tanpa melihat senioritas.

    “Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus ing ngarso sung tulodho, harus memberi contoh di depan, tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tak profesional, yang tak mengerti tugasnya,” terang Prabowo.

    “Saya memberi izin ke Panglima TNI dan Kepala Staf dalam melaksanakan seleksi kepemimpinan tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas, yang penting prestasi, pengabdian cinta Tanah Air,” ujar Prabowo

    (azh/gbr)

  • Amelia Serukan Perlindungan bagi Relawan Global Sumud Flotilla Gaza

    Amelia Serukan Perlindungan bagi Relawan Global Sumud Flotilla Gaza

    Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Kapoksi BKSAP Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, menyampaikan keprihatinan mendalam atas penahanan para relawan kemanusiaan yang tergabung dalam misi Global Sumud Flotilla menuju Gaza.

    Aksi kemanusiaan tidak seharusnya dipandang sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai wujud keberanian moral dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina.

    “Kita semua berduka dan prihatin atas penahanan para relawan kemanusiaan dalam misi Global Sumud Flotilla, sebuah gerakan yang lahir dari suara nurani dunia untuk rakyat Gaza,” ujar Amelia dalam keterangan tertulis, Minggu (5/10/2025).

    Amelia menjelaskan, para relawan yang terlibat dalam misi tersebut tidak membawa senjata atau agenda politik, melainkan membawa harapan dan kemanusiaan.

    “Mereka bukan datang membawa senjata, tetapi membawa harapan. Mereka berlayar bukan untuk berperang, tetapi untuk menunjukkan bahwa kemanusiaan masih hidup, bahkan di tengah blokade yang membungkam,” tegasnya.
     

    Sebanyak 30 warga negara Indonesia tercatat ikut dalam misi flotilla itu, di antaranya publik figur dan aktivis Wanda Hamidah serta Muhammad Fatur Rohman, bersama organisasi kemanusiaan Indonesia Global Peace Convoy (IGPC) dan Relawan Nusantara.

    Menurutnya, keberanian para relawan tersebut mencerminkan nilai-nilai universal bangsa Indonesia seperti gotong royong, empati, dan solidaritas lintas bangsa.

    Dalam konteks diplomasi, langkah itu juga menjadi simbol peran aktif Indonesia yang tidak tinggal diam saat kemanusiaan dilukai.

    “Keberanian mereka adalah pantulan dari nilai-nilai bangsa kita. Ini wajah lain dari diplomasi Indonesia, bangsa yang tidak tinggal diam ketika kemanusiaan dilukai,” ujarnya.

    Amelia turut menyampaikan dukungan kepada seluruh armada flotilla kemanusiaan dari berbagai negara, baik dari Global Sumud Flotilla maupun Freedom Flotilla Coalition, yang berani menembus batas demi kemanusiaan.

    Upaya tersebut, lanjut dia, bukan sekadar simbol solidaritas, tetapi juga bentuk perlawanan moral terhadap ketidakadilan global.

    “Bantuan kemanusiaan bukanlah kejahatan. Setiap upaya untuk menghalangi gerakan kemanusiaan adalah pelanggaran terhadap nurani global dan semangat Piagam PBB,” tegasnya.

    Ia berharap para relawan yang kini ditahan memperoleh perlindungan hukum dan kemanusiaan sebagaimana mestinya.

    “Semoga keberanian mereka menjadi inspirasi bagi dunia, bahwa kemanusiaan tak pernah bisa diblokade,” pungkasnya.

    Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Kapoksi BKSAP Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, menyampaikan keprihatinan mendalam atas penahanan para relawan kemanusiaan yang tergabung dalam misi Global Sumud Flotilla menuju Gaza.
     
    Aksi kemanusiaan tidak seharusnya dipandang sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai wujud keberanian moral dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina.
     
    “Kita semua berduka dan prihatin atas penahanan para relawan kemanusiaan dalam misi Global Sumud Flotilla, sebuah gerakan yang lahir dari suara nurani dunia untuk rakyat Gaza,” ujar Amelia dalam keterangan tertulis, Minggu (5/10/2025).

    Amelia menjelaskan, para relawan yang terlibat dalam misi tersebut tidak membawa senjata atau agenda politik, melainkan membawa harapan dan kemanusiaan.
     
    “Mereka bukan datang membawa senjata, tetapi membawa harapan. Mereka berlayar bukan untuk berperang, tetapi untuk menunjukkan bahwa kemanusiaan masih hidup, bahkan di tengah blokade yang membungkam,” tegasnya.
     

     
    Sebanyak 30 warga negara Indonesia tercatat ikut dalam misi flotilla itu, di antaranya publik figur dan aktivis Wanda Hamidah serta Muhammad Fatur Rohman, bersama organisasi kemanusiaan Indonesia Global Peace Convoy (IGPC) dan Relawan Nusantara.
     
    Menurutnya, keberanian para relawan tersebut mencerminkan nilai-nilai universal bangsa Indonesia seperti gotong royong, empati, dan solidaritas lintas bangsa.
     
    Dalam konteks diplomasi, langkah itu juga menjadi simbol peran aktif Indonesia yang tidak tinggal diam saat kemanusiaan dilukai.
     
    “Keberanian mereka adalah pantulan dari nilai-nilai bangsa kita. Ini wajah lain dari diplomasi Indonesia, bangsa yang tidak tinggal diam ketika kemanusiaan dilukai,” ujarnya.
     
    Amelia turut menyampaikan dukungan kepada seluruh armada flotilla kemanusiaan dari berbagai negara, baik dari Global Sumud Flotilla maupun Freedom Flotilla Coalition, yang berani menembus batas demi kemanusiaan.
     
    Upaya tersebut, lanjut dia, bukan sekadar simbol solidaritas, tetapi juga bentuk perlawanan moral terhadap ketidakadilan global.
     
    “Bantuan kemanusiaan bukanlah kejahatan. Setiap upaya untuk menghalangi gerakan kemanusiaan adalah pelanggaran terhadap nurani global dan semangat Piagam PBB,” tegasnya.
     
    Ia berharap para relawan yang kini ditahan memperoleh perlindungan hukum dan kemanusiaan sebagaimana mestinya.
     
    “Semoga keberanian mereka menjadi inspirasi bagi dunia, bahwa kemanusiaan tak pernah bisa diblokade,” pungkasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Politik kemarin, gladi bersih HUT TNI hingga soal IKN 

    Politik kemarin, gladi bersih HUT TNI hingga soal IKN 

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Jumat (3/10). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. TNI jelaskan insiden bendera robek saat dikibarkan di Monas

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah membenarkan bahwa bendera Merah Putih yang terbentang di Monas sempat robek saat gladi kotor perayaan HUT Ke-80 TNI pada Kamis (2/10).

    Menurut Freddy, bendera tersebut robek karena tertiup angin kencang saat ingin dibentangkan.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Panglima minta prajurit berikan tatapan mata yang tajam saat HUT TNI

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meminta para prajurit memberikan tatapan mata yang tajam kepada Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan dari atas kendaraan Maung (5/10).

    Arahan itu disampaikan Panglima TNI saat memimpin gladi bersih upacara perayaan HUT ke-80 TNI di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat, yang sesekali memberi arahan kepada para prajurit yang sedang berbaris di halaman utama Monas.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. TNI AL pamerkan alutsista baru kapal selam tanpa awak

    TNI Angkatan Laut memamerkan alat utama sistem senjata (alutsista) baru kapal selam tanpa awak atau autonomous saat gladi bersih perayaan HUT ke-80 TNI di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat.

    Kapal selam autonomous itu dipamerkan bersamaan dengan barisan alutsista milik TNI saat defile di halaman Monas.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Komisi I DPR minta pembekuan TikTok tak matikan ekosistem usaha kecil

    Wakil Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta pembekuan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) terhadap TikTok, tak mematikan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beraktivitas melalui platform digital tersebut.

    Dia menilai bahwa saat ini aplikasi telah menjadi platform penting bagi jutaan pelaku UMKM di Indonesia. Fitur-fitur seperti TikTok Shop dan live commerce telah membuka akses pasar yang luas bagi para pedagang lokal.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Kepala Otorita lapor Istana perkembangan IKN jadi ibu kota politik

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat, melaporkan perkembangan pembangunan IKN sebagai ibu kota politik kepada dua wakil menteri sekretariat negara, Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto.

    Basuki, selepas pertemuan itu, menjelaskan dirinya melaporkan status dan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara, terutama setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kecaman dari Mana-mana Usai Israel Cegat Kapal Global Sumud Flotilla

    Kecaman dari Mana-mana Usai Israel Cegat Kapal Global Sumud Flotilla

    Jakarta –

    Israel mencegat armada Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Aksi penghadangan ini menuai kecaman keras dari berbagai negara.

    Dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (3/10/2025), puluhan kapal dicegat oleh Israel. Termasuk kapal bernama Marinette, yang merupakan kapal terakhir dalam rombongan misi tersebut.

    “Marinette, kapal terakhir yang tersisa dari Global Sumud Flotilla, telah dicegat pada pukul 10.29 pagi waktu setempat (sekitar pukul 07.29 GMT), sekitar 42.5 mil laut dari Gaza,” demikian pernyataan Global Sumud Flotilla.

    Global Sumud Flotilla menyebut para penumpang kapal-kapal itu “diculik dengan cara yang melanggar hukum”.

    Misi Global Sumud Flotilla melibatkan lebih dari 40 kapal. Di mana, kapal-kapal itu membawa politisi dan aktivis dari berbagai negara. Akibat aksinya, Israel menuai kecaman internasional.

    Israel Dinilai Langgar Hukum Internasional

    Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mengecam tindakan Israel mencegat sejumlah armada Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Syamsu Rizal meminta Indonesia untuk mengajak negara-negara yang tergabung dalam BRICS hingga Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memutus diplomasi dengan Israel sebagai langkah tegas.

    “Apa yang dilakukan oleh Israel itu dengan memblokade, kemudian menghambat, bahkan menangkap aktivis internasional itu, pada dasarnya itu adalah pelanggaran hukum internasional. Karena Israel ini melanggar konvensi Jenewa, melanggar hukum humaniter internasional bahkan melanggar piagam PBB bahkan melanggar Surat Ketetapan Dewan Keamanan,” kata Syamsu Rizal saat dihubungi, Jumat (3/10).

    Syamsu Rizal mengatakan, jika negara-negara di dunia serempak memutus hubungan diplomatik dengan Israel maka sikap kesewenangan Israel bisa dihentikan. Ia menyebut tindakan yang dilakukan Israel mengganggu pola relasi internasional.

    “Sekarang tinggal seperti lembaga internasional seperti PBB dan beberapa lembaga lainnya itu bukan hanya sekadar mengecam, kalau kami secara pribadi atau di komisi ini mengecam. Pemerintah Republik Indonesia, harusnya mengecam,” ujar Legislator PKB ini.

    Anwar Ibrahim Desak Aktivis Malaysia Dibebaskan

    Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim juga turut mengecam tindakan Israel. Anwar menghubungi sejumlah pemimpin dunia. Hal ini dalam upaya menuntut pembebasan relawan dan aktivis Malaysia yang tergabung dalam kapal bantuan untuk Gaza, Global Sumud Flotilla.

    Pemimpin dunia yang dihubungi Anwar antara lain Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hingga Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi.

    “Hingga sore ini, saya telah berdiskusi langsung dengan Perdana Menteri Qatar, Presiden Turki, dan Presiden Mesir untuk mendapatkan dukungan mereka dalam menuntut pembebasan segera para relawan dan aktivis Malaysia yang ditahan secara tidak adil,” kata Anwar Ibrahim dalam keterangannya di Kuala Lumpur, dilansir Antara, Jumat (3/10).

    Anwar bersama tim juga terus berkomunikasi erat dengan mitra-mitra kunci lainnya. Termasuk dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, untuk mendesak intervensi segera tanpa penundaan.

    “Saya tegaskan kembali, dengan sekeras-kerasnya, bahwa kekejaman dan tindakan agresi yang dilakukan oleh rezim Israel harus segera dihentikan,” kata Anwar.

    Malaysia, kata Anwar, menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua tahanan. Ia juga meminta agar bantuan kemanusiaan dapat menjangkau rakyat Gaza dengan cepat dan tanpa hambatan.

    Cucu Nelson Mandela Turut Ditahan

    Presiden Afrika Selatan (Afsel) Cyril Ramaphosa juga mendesak Israel untuk membebaskan para aktivis yang ditahan. Terdapat cucu mantan Presiden Nelson Mandela di antara para aktivis yang ditahan Israel.

    Ramaphosa mengecam pencegatan yang dilakukan pasukan Israel terhadap puluhan kapal itu sebagai pelanggaran hukum internasional.

    “Pencegatan Global Sumud Flotilla merupakan pelanggaran berat lainnya yang dilakukan oleh Israel terhadap solidaritas dan sentimen global yang bertujuan untuk meringankan penderitaan di Gaza dan memajukan perdamaian di kawasan tersebut,” kata Ramaphosa dalam pernyataannya pada Kamis (2/10).

    Afrika Selatan telah menggugat Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ), menuduh negara Yahudi itu melakukan genosida atas perang yang menghancurkan di Jalur Gaza. Tuduhan itu telah dibantah keras oleh Israel.

    Turki Nilai Aksi Israel Bentuk Kejahatan

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencegatan kapal bantuan masuk Gaza oleh tentara Israel sebagai tindakan pembajakan. Dalam pidatonya di Turki, Erdogan mengatakan bahwa tindakan itu sebagai bukti bahwa Israel dalam kondisi yang sangat panik untuk menyembunyikan kejahatannya.

    “Pemerintah Netanyahu yang melakukan genosida tidak dapat menoleransi sekecil apa pun peluang perdamaian untuk terwujud,” kata Erdogan dilansir Al Jazeera, Kamis (2/10)

    Erdogan mengatakan tindakan itu menjadi contoh kesekian dalam kejahatan Israel di Gaza. Dia menyebut pencegatan kapal bantuan masuk ke Gaza sebagai wujud dari kebrutalan Israel.

    “Armada Sumud Global sekali lagi menunjukkan kepada dunia kebrutalan di Gaza dan wajah pembunuh Israel. Kami tidak akan meninggalkan saudara-saudari Palestina kami dan akan bekerja sekuat tenaga untuk mengamankan gencatan senjata dan memulihkan perdamaian,” tambahnya.

    Lihat Video ‘Israel Cegat Kapal Terakhir Flotilla yang Masih Berlayar ke Gaza’:

    Halaman 2 dari 5

    (amw/lir)

  • Komisi I DPR minta pembekuan TikTok tak matikan ekosistem usaha kecil

    Komisi I DPR minta pembekuan TikTok tak matikan ekosistem usaha kecil

    “Penegakan hukum tidak serta-merta mematikan ekosistem digital yang produktif, melainkan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta pembekuan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) terhadap TikTok, tak mematikan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beraktivitas melalui platform digital tersebut.

    Dia menilai bahwa saat ini aplikasi telah menjadi platform penting bagi jutaan pelaku UMKM di Indonesia. Fitur-fitur seperti TikTok Shop dan live commerce telah membuka akses pasar yang luas bagi para pedagang lokal.

    “Penegakan hukum tidak serta-merta mematikan ekosistem digital yang produktif, melainkan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi,” kata Dave di Jakarta, Jumat.

    Di sisi lain, dia tetap mendukung langkah tegas pemerintah dalam menegakkan regulasi dan menjaga ruang digital agar tetap aman, sehat, dan sesuai dengan hukum nasional, terkait dugaan monetisasi fitur live streaming di aplikasi itu yang terindikasi digunakan untuk aktivitas perjudian online.

    Dia pun mengharapkan agar TikTok bersikap kooperatif dan transparan dalam memenuhi kewajiban sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk memberikan akses data yang diminta oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020.

    “Ketidakpatuhan terhadap permintaan data, apalagi dalam konteks dugaan pelanggaran hukum, merupakan bentuk pengabaian terhadap kedaulatan digital Indonesia,” katanya.

    Menurut dia, Komisi I DPR RI menegaskan bahwa seluruh platform digital asing maupun lokal wajib tunduk pada hukum nasional dan bertanggung jawab atas konten serta aktivitas yang terjadi di dalam sistem mereka.

    “Kami akan terus mengawasi proses ini dan mendorong agar regulasi digital di Indonesia semakin kuat, adil, dan berpihak pada kepentingan publik,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) terhadap TikTok atas ketidakpatuhan platform tersebut dalam memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

    “Langkah ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah setelah TikTok hanya memberikan data secara parsial atas aktivitas TikTok Live selama periode unjuk rasa 25–30 Agustus 2025,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Alexander menyatakan, atas dugaan monetisasi aktivitas siaran langsung dari akun yang terindikasi aktivitas perjudian daring, Kemkomdigi telah mengajukan permintaan data yang mencakup informasi traffic, aktivitas siaran langsung (live streaming), serta data monetisasi, termasuk jumlah dan nilai pemberian gift.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.