Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • Legislator: Dubes untuk AS penting ditetapkan guna antisipasi dinamika

    Legislator: Dubes untuk AS penting ditetapkan guna antisipasi dinamika

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mengingatkan pentingnya Indonesia segera menetapkan Duta Besar untuk Amerika Serikat (AS) guna mengantisipasi berbagai dinamika politik dan kebijakan perdagangan AS, termasuk tarif impor yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump.

    “Kehadiran Dubes sangat vital untuk memahami sekaligus mengantisipasi berbagai kebijakan AS, termasuk isu tarif impor yang berdampak pada ekspor Indonesia,” kata Sarifah kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

    Dia pun mendorong penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan AS untuk mencari solusi alternatif dalam menghadapi kebijakan perdagangan AS.

    “Kerja sama bilateral harus terus diperkuat sebagai langkah strategis mencari jalan tengah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia juga menekankan pentingnya seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) bergotong royong untuk memperkuat kemandirian ekonomi dalam negeri.

    “Kita perlu mengurangi ketergantungan dengan memperkuat fondasi ekonomi domestik, sekaligus mencari peluang pasar baru,” ucapnya.

    Dia menilai langkah tersebut krusial mengingat AS merupakan mitra dagang strategis Indonesia dengan nilai perdagangan bilateral mencapai miliaran dolar AS setiap tahunnya.

    “Kehadiran diplomat tetap di Washington DC diharapkan dapat lebih memuluskan komunikasi dan negosiasi antara kedua negara,” kata dia.

    Sebelumnya, Senin (7/4), Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno menilai kosongnya kursi duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) tidak akan memengaruhi proses negosiasi kebijakan tarif AS nanti.

    Menurut dia, tim delegasi yang akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu mampu melakukan negosiasi dalam pertemuan tingkat tinggi dengan pihak AS mengingat jabatan yang setara menteri.

    “Ya kita kan kalau begini (proses negosiasi) udah high level (pertemuan tingkat tinggi) ya,” kata Havas usai konferensi pers di Jakarta.

    Ia mengatakan bahwa jabatan duta besar Indonesia untuk AS masih belum terisi disebabkan karena adanya pergantian pemerintahan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua Komisi I minta ketegasan Pemerintah bongkar penyokong KKB

    Wakil Ketua Komisi I minta ketegasan Pemerintah bongkar penyokong KKB

    Benar-benar membongkar pihak-pihak yang selama ini menyokong, baik dana, pelatihan, maupun peralatan-peralatan lainnya.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta ketegasan Pemerintah untuk membongkar pihak yang selama ini menyokong kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam menjalankan aksinya hingga menewaskan warga sipil.

    Dave Laksono mengatakan bahwa aparat keamanan dan penegak hukum serta intelijen perlu menelisik secara tegas dari mana KKB memperoleh sokongan dana sampai dengan peralatan persenjataan.

    “Benar-benar membongkar pihak-pihak yang selama ini menyokong, baik dana, pelatihan, maupun peralatan-peralatan lainnya, sehingga organisasi ini (KKB) tetap berjalan dan menghancurkan fasilitas umum, menghambat, dan bahkan merusak pembangunan, serta menewaskan warga sipil,” kata Dave di Jakarta, Jumat.

    Disebutkan bahwa hal itu perlu dilakukan oleh Pemerintah dengan segala macam platform, baik dalam negeri maupun luar negeri.

    “Beberapa kali terungkap, ada personel TNI/Polri yang menjual senjata dan peluru kepada kelompok-kelompok militer tersebut, separatis OPM (Organisasi Papua Merdeka),” kata wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen itu.

    Ia menilai ketegasan dari Pemerintah perlu mengingat permasalahan di Papua sudah berlangsung selama puluhan tahun dan memakan banyak korban dari sipil, militer, polisi, hingga warga negara asing (WNA).

    “Kita harus bisa berpikir bahwa mungkin tidak akan bisa selesai sepenuhnya. Akan tetapi, harus ada upaya-upaya drastis dari Pemerintah,” ujar dia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan mengatakan bahwa Pemerintah mengutuk keras aksi kekerasan KKB di Yahukimo, Papua, yang menewaskan 11 pendulang emas.

    “Pemerintah mengutuk keras kekerasan yang terjadi di Yahukimo, Papua, pada tanggal 5–8 April 2025 yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia oleh oknum bersenjata di Papua,” ucap Budi dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis (10/4).

    Sementara itu, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengatakan bahwa narasi yang menyebutkan bahwa korban tewas oleh penyerangan KKB di Yahukimo, Papua, merupakan agen intelijen dari TNI itu merupakan propaganda yang hendak menyudutkan pemerintah Republik Indonesia dan TNI.

    Kepala Biro Informasi dan Humas Kementerian Pertahanan Frega Wenas meminta agar seluruh pihak bersifat jeli dalam menerima narasi disinformasi dan malainformasi tersebut karena korban betul-betul merupakan warga sipil yang sedang mendulang tambang emas secara ilegal.

    “Jadi, propaganda dengan menyebutkan bahwa itu adalah agen intelijen dari TNI itu sama sekali tidak benar,” kata Frega di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (10/4).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Huru-hara Tarif Trump, DPR Desak Pemerintah Segera Tetapkan Dubes untuk AS

    Huru-hara Tarif Trump, DPR Desak Pemerintah Segera Tetapkan Dubes untuk AS

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah menekankan pentingnya Indonesia segera menetapkan Duta Besar untuk Amerika Serikat (AS) guna mengantisipasi dinamika politik dan kebijakan perdagangan AS, termasuk tarif impor yang diambil Presiden Donald Trump.

    “Kehadiran Dubes sangat vital untuk memahami sekaligus mengantisipasi berbagai kebijakan AS, termasuk isu tarif impor yang berdampak pada ekspor Indonesia,” ujar Sarifah kepada wartawan, Jumat, 11 April 2025.

    Anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut mendorong penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan AS untuk mencari solusi alternatif menghadapi kebijakan perdagangan Amerika.

    “Kerja sama bilateral harus terus diperkuat sebagai langkah strategis mencari jalan tengah,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Sarifah juga menekankan pentingnya gotong royong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dalam negeri.

    “Kita perlu mengurangi ketergantungan dengan memperkuat fondasi ekonomi domestik, sekaligus mencari peluang pasar baru,” katanya.

    Langkah ini dinilai krusial mengingat AS merupakan mitra dagang strategis Indonesia, dengan nilai perdagangan bilateral mencapai miliaran dolar AS setiap tahunnya.

    “Kehadiran diplomat tetap di Washington DC diharapkan dapat lebih memuluskan komunikasi dan negosiasi antara kedua negara,” ujar legislator dapil Banten II ini.

    Pangkas Tarif Impor 10 Persen

    Donald Trump akhirnya melunak soal tarif impor barang perdagangan yang masuk ke Negeri Paman Sam, termasuk pengenaan tarif resiprokal (timbal balik) yang menyasar pada hampir seluruh negara di dunia.

    Demikian pula halnya bagi Indonesia, yang awalnya terkena tarif timbal balik sebesar 32 persen. Kini, barang-barang Indonesia yang masuk ke AS hanya dikenakan sebesar 10 persen.

    Mengutip The Guardian, Kamis, 10 April 2025, Trump mengumumkan penghentian sementara tarif selama 90 hari bagi sebagian besar negara kecuali Tiongkok, yang tarifnya justru dinaikkan menjadi 125 persen.

    Setelah berhari-hari bersikeras ia akan berpegang teguh pada strategi perdagangan agresifnya, Trump mengumumkan semua negara yang tidak membalas tarif AS akan menerima penangguhan hukuman, dan hanya menghadapi tarif AS menyeluruh sebesar 10 persen.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • TB Hasanuddin Pertanyakan Rencana Evakuasi Warga Gaza ke RI: Kebutuhan Mendesak atau Agenda Trump? – Halaman all

    TB Hasanuddin Pertanyakan Rencana Evakuasi Warga Gaza ke RI: Kebutuhan Mendesak atau Agenda Trump? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia.

    TB Hasanuddin memberikan apresiasi, namun mengingatkan agar hal tersebut dilakukan dengan perhitungan yang sangat matang.

    “Mengevakuasi mereka itu niat baik yang harus diapresiasi. Tapi harus dipertimbangkan secara matang. Apakah mereka yang dievakuasi itu warga Palestina yang sakit, terluka, dan bisa dipulihkan, lalu dengan mudah kembali ke tanah airnya?” ujar dia kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

    TB Hasanuddin menyoroti kemungkinan bahwa Israel akan menghalangi warga Palestina yang telah dirawat di Indonesia untuk kembali ke tanah airnya, yang justru bisa berujung pada pelemahan eksistensi warga Palestina di wilayahnya sendiri.

    “Kalau mereka tidak bisa kembali, justru ini bisa sejalan dengan upaya penghapusan etnis (genosida) yang dilakukan Israel. Karena tujuan Israel adalah merebut wilayah dan mengusir warga Palestina,” ujarnya.

    TB Hasanuddin juga mempertanyakan, apakah evakuasi besar-besaran ini merupakan kebutuhan mendesak dari warga Palestina, atau justru agenda terselubung pihak luar.

    “Apa yang sebenarnya dibutuhkan Palestina? Apakah bantuan medis, logistik, atau evakuasi besar-besaran seperti yang pernah diusulkan Donald Trump? Kalau itu sejalan dengan ide Trump, patut kita waspadai. Karena pasti ada tujuan lain di baliknya,” ucapnya.

    Ia menegaskan bahwa jika proses evakuasi tidak disertai dengan jaminan pemulangan, maka sebaiknya langkah tersebut ditunda.

    “Mengevakuasi ribuan orang ke Indonesia harus dipikirkan dampak, efek, dan mekanisme pemulangannya. Kalau tidak bisa kembali, sebaiknya jangan dilakukan. Biarkan mereka merdeka di negerinya sendiri, dan kita harus mendukung sepenuhnya,” ujarnya.

    Di sisi lain, TB Hasanuddin menegaskan bahwa mendukung kemerdekaan Palestina adalah bagian dari amanat konstitusi bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

    “Tugas sejarah kita adalah mendorong dan mendukung bangsa-bangsa untuk merdeka. Itu jelas disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Maka dari itu, dalam konteks kemerdekaan Palestina, Indonesia wajib memberikan dukungan, termasuk bantuan kemanusiaan,” ucapnya.

    Ia menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina adalah hak dasar yang harus diwujudkan, yakni merdeka di tanah air mereka sendiri, bukan di tempat lain.

    “Kemerdekaan itu harus didapatkan oleh bangsa Palestina, merdeka di tanahnya sendiri yang menjadi hak mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka terusir,” tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap berperan lebih aktif untuk menyelesaikan konflik di Gaza dan kawasan Timur Tengah.

    Presiden juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk membantu korban luka, anak-anak, dan warga sipil Palestina yang terdampak konflik.

    Ia juga menginstruksikan Menteri Luar Negeri untuk segera berdiskusi dengan pihak Palestina dan pihak-pihak terkait guna membahas mekanisme tersebut.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum bertolak ke Abu Dhabi dalam rangkaian lawatan lima negara pada Rabu (9/4/2025) kemarin.

    “Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapa pun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia,” jelas Presiden.

    Namun, presiden menegaskan keberadaan para korban di Indonesia hanya bersifat sementara.

    “Pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal,” tambah dia.

    Untuk itu, Prabowo menggarisbawahi pentingnya konsultasi dan koordinasi dengan para pemimpin kawasan terkait hal tersebut. 

    Ia juga menegaskan peran aktif Indonesia bukan hanya bentuk solidaritas, melainkan wujud komitmen terhadap kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina.

    “Ini sesuatu yang rumit, yang tidak ringan, tapi komitmen Republik Indonesia dalam mendukung keselamatan rakyat Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina, saya kira mendorong pemerintah Indonesia untuk berperan lebih aktif,” kata dia.

    Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA) atau Uni Emirat Arab, pada Rabu malam, (9/4/2025). (Sekretariat Presiden). (Sekretariat Presiden)

    Presiden juga menekankan Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia meski Indonesia secara geografis berada jauh dari pusat konflik.

    Selain itu, menurutnya, Indonesia memiliki posisi sebagai negara nonblok yang bebas aktif dan diterima semua pihak karena mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional.

    “Saya kira posisi ini membuat kita memang memiliki tanggung jawab. Karena itu saya sampaikan bahwa Indonesia siap bila diminta oleh semua pihak yang terlibat untuk berperan kami siap, berperan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Indonesia,” lanjutnya.

    Ia juga menjelaskan pemerintah Indonesia telah mengirimkan bantuan medis dan tim kesehatan yang saat ini bekerja di daerah konflik tersebut. 

    Presiden pun menyampaikan apresiasi atas dedikasi para tenaga kesehatan dan TNI yang telah bertugas di lapangan.

    “Kita juga sudah kirim tim medis yang terus bekerja di dalam Gaza dan kondisi yang cukup berbahaya, rumah sakit di mana kita kerja sering ditembaki. Kita bersyukur, saya terima kasih kepada prajurit-prajurit kita dari kesehatan, TNI yang bekerja di situ,” kata dia.

  • Rencana Prabowo Tampung Korban Genosida di Gaza Harus Dimatangkan

    Rencana Prabowo Tampung Korban Genosida di Gaza Harus Dimatangkan

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono berpandangan, rencana Presiden Prabowo Subianto menampung korban genosida Israel di wilayah Gaza untuk ke Indonesia harus dimatangkan.

    “Harus disertai dengan rencana yang matang, baik jangka pendek, menengah, dan panjang,” kata Dave kepada Pikiran-rakyat.com, Kamis, 10 April 2025.

    Anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan Jawa Barat VIII itu menyebut hal perlu dimatangkan seperti akomodasi tempat tinggal, obat-obatan, hingga pemberian pendidikan.

    “Dan juga ke depannya, apakah akan menetap di Indonesia atau dikembalikan di sana atau diarahkan ke tempat berikutnya. Nah hal ini yang harus dirancang dengan baik sehingga ketika kita menjalankan programnya sudah jelas tahapan-tahapan yang dilalui apa saja,” ujarnya.

    Prabowo menyatakan Indonesia siap mengevakuasi warga Gaza, Palestina, yang terluka akibat serangan brutal di wilayah tersebut. Mereka akan dibawa ke Indonesia untuk mendapatkan perawatan medis.

    Hal ini disampaikan Prabowo sebelum agenda kunjungan kenegaraan ke Turki dan beberapa negara Timur Tengah. Prabowo juga mengungkap akan mengutus Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono untuk mengonsultasikan hal ini dengan pemerintah Palestina.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cegah Salah Tafsir, Pemerintahan Diminta Pakai Pendekatan Diplomasi untuk Mengevakuasi Warga Gaza Nasional 10 April 2025

    Cegah Salah Tafsir, Pemerintahan Diminta Pakai Pendekatan Diplomasi untuk Mengevakuasi Warga Gaza Nasional 10 April 2025

    Cegah Salah Tafsir, Pemerintahan Diminta Pakai Pendekatan Diplomasi untuk Mengevakuasi Warga Gaza
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR RI
    Amelia Anggraini
    mengingatkan pemerintah untuk menggunakan pendekatan diplomasi jika ingin mengevakuasi para korban genosida Israel di Palestina ke Indonesia.
    Politikus Nasdem itu menyampaikan bahwa langkah evakuasi tersebut harus tetap berada dalam koridor bantuan kemanusiaan, agar nantinya tidak menimbulkan salah tafsir dari negara-negara lain di dunia.
    “Tentu perlu pendekatan diplomasi dan terkoordinasi dengan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional, termasuk Palang Merah Indonesia, agar tetap berada dalam koridor bantuan kemanusiaan murni dan tidak menimbulkan salah tafsir di tingkat global,” ujar Amelia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).
    Meski begitu, Amelia menekankan bahwa rencana evakuasi tersebut menunjukkan rasa kepedulian Presiden
    Prabowo Subianto
    terhadap kemanusiaan.
    Hal ini pun sejalan dengan prinsip utama politik luar negeri Indonesia.
    “Terkait rencana evakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia, menurut hemat kami, langkah ini pasti sudah melalui sejumlah kajian oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan,” kata Amelia.
    “Ini adalah cerminan nyata dari amanat konstitusi kita yang menempatkan kemanusiaan dan peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia sebagai prinsip utama politik luar negeri Indonesia,” lanjutnya.
    Amelia menambahkan, pemerintah juga harus memastikan bahwa evakuasi tersebut bersifat sementara, sampai situasi di Gaza memungkinkan para pengungsi untuk kembali ke tanah air mereka.
    “Saya juga mendorong agar evakuasi ini bersifat sementara, hingga kondisi di Gaza memungkinkan para pengungsi untuk kembali dan membangun kembali kehidupan di tanah air mereka, Palestina,” tuturnya.
    Dengan begitu, lanjut Amelia, Indonesia tetap bisa menjaga posisinya dalam mendukung adanya solusi untuk kedua negara, serta menjamin hak rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya.
    “Dengan demikian, Indonesia tetap menjaga keseimbangan antara solidaritas kemanusiaan dan komitmen terhadap solusi dua negara serta hak rakyat Palestina atas kemerdekaannya,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia siap mengevakuasi warga Gaza yang terluka akibat serangan di wilayah tersebut untuk dirawat di Tanah Air.
    “Kami juga siap menerima korban-korban yang luka-luka, dan nanti segera kirim Menlu untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak daerah tersebut bagaimana pelaksanaannya,” kata Prabowo saat di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/4/2025).
    Presiden juga menegaskan bahwa pengungsi akan berada di Indonesia sementara waktu hingga mereka pulih dan situasi di Gaza membaik.
    “Mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali. Dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah asal mereka. Saya kira itu sikap pemerintah Indonesia,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aksi Menginap di DPR Dibubarkan Satpol PP, Tak Ada Lagi Tenda Demonstran di Senayan – Halaman all

    Aksi Menginap di DPR Dibubarkan Satpol PP, Tak Ada Lagi Tenda Demonstran di Senayan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tidak ada lagi aksi massa menginap di depan Gerbang Pancasila Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (10/4/2025).

    Hal ini seiring kabar dibubarkannya aksi masyarakat sipil menolak pengesahan Undang-undang (UU) TNI oleh Satpol PP, satu hari sebelumnya.

    Pantauan Tribunnews.com di depan Gerbang Pancasila atau tepatnya Jalan Gelora, Senayan, Jakarta Pusat sekira pukul 11.40 WIB, tak ada lagi tenda-tenda demonstran di trotoar jalan yang berada di sisi luar Lapangan Tembak Senayan.

    Lokasi aksi itu kini telah kosong.

    Adapun sejumlah petugas keamanan Gedung Parlemen tampak berjaga di depan Gerbang Pancasila.

    Penjagaan yang demikian biasa dilakukan. Para petugas keamanan melakukan pemeriksaan terhadap mobil-mobil yang hendak masuk ke Gedung Parlemen.

    Perwakilan masyarakat sipil, Al, mengatakan pada Rabu, 9 April 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, aksi tersebut dibubarkan sejumlah anggota Satpol PP DKI Jakarta.

    “Aksi piknik dan kemah damai yang sedang berjalan di hari ketiga dibubarkan secara paksa oleh sekitar 30 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta sehingga harus dihentikan sementara,” kata Al, dalam keterangan tertulis, Rabu.

    Ia kemudian menjelaskan, sempat ada negosiasi antara demonstran dan anggota Satpol PP.

    “Kepala operasi (Satpol PP) berpegang teguh bahwa peserta aksi telah melanggar peraturan dengan menggunakan trotoar sebagai tempat aksi dan mengaku melakukan tindakan karena ada aduan dari masyarajat bahwa peserta aksi mengganggu pejalan kaki,” jelasnya.

    Al juga menyebut, dalam proses pembubaran aksi, anggota Satpol PP menggunakan pengeras suara.

    Peristiwa tersebut sempat diwarnai aksi tarik-menarik tenda dan logistik milik para peserta aksi yang diangkut oleh anggota Satpol PP.

    “Kami mengecam aksi sepihak yang tidak mengindahkan hak-hak warga negara untuk menggunakan fasilitas publik untuk menyampaikan aspirasi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta,” kata Al.

    “Dan menuntut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mengambil tindakan terhadap perilaku anti-demokrasi dan kekerasan yang dilakukan bawahannya,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, aksi menginap ini dilakukan oleh masyarakat sipil yang menolak pengesahan UU TNI, yang sudah disahkan DPR beberapa waktu lalu.

    Mereka mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila Gedung Parlemen, Jalan Gelora, Senayan, Jakarta Pusat, sejak Senin (7/4/2025) pagi.

    Tenda-tenda yang sebelumnya didirikan tepat di depan Gerbang Pancasila, kata Al, dipindahkan secara paksa oleh petugas keamanan DPR ke trotoar yang berada di sisi luar Lapangan Tembak Senayan.

    Al menyebut, aksi ini akan terus berlangsung hingga pengesahan UU TNI berhasil dibatalkan.

    Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), sebagai undang-undang. 

    Keputusan itu ditetapkan dalam pengambilan keputusan tingkat II saat Rapat Paripurna ke-15, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Adapun sidang pengambilan keputusan ini dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI seperti Saan Mustopa, Sufmi Dasco Ahmad dan Adies Kadir.

    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan.

    “Setuju,” jawab seluruh anggota dewan yang hadir. 

    Pengesahan UU TNI ini tidak mendapat penolakan dari delapan fraksi di DPR RI. 

    Diketahui, beleid tersebut hingga kini masih mendapatkan penolakan dari bebagai kalangan karena dinilai akan mengaktifkan kembali Dwifungsi ABRI seperti masa orde baru (orba).

    Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Laksono menyatakan, sejatinya respons pro dan kontra terhadap sebuah aturan UU merupakan hal yang lumrah.

    Terpenting kata dia, hingga kini seluruh kekhawatiran publik soal hidupnya kembali Dwifungsi ABRI, sudah terbantahkan.

    “Kalau polemik pro kontra sih itu hal yang lumrah, akan tetapi sebenarnya semuanya sudah terbantahkan, kenapa? Karena hal-hal yang berkaitan tentang kembalinya dwifungsi di TNI atau ABRI itu tidak akan mungkin terjadi,” kata Dave kepada awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Tak hanya itu, DPR RI bersama pemerintah kata dia, melalui Revisi UU TNI ini tetap meninggikan supremasi sipil.

    “Karena hal-hal yang katakan pemberangusan supremasi sipil itu tidak ada,” ucap legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut.

    Dirinya juga menyinggung soal perluasan jabatan TNI di kementerian dan lembaga yang menurutnya sudah sesuai.

    Kata Dave, beberapa kementerian atau lembaga yang bisa ditempati oleh prajurit TNI aktif dalam UU TNI yang baru nantinya memang sejak UU nomor 34 tahun 2004 sebelumnya sudah diatur.

    “Apalagi dengan dipertegas jabatan di kementerian yang boleh dijabat oleh TNI itu memang diperluas, akan tetapi kenapa, karena itu memang sekarang ini TNI sudah mengisi diposisi kementerian tersebut, di lembaga tersebut seperti BSSN, Bakamla, BNPB, terus di Dewan Pertahanan Nasional, itu semua kan TNI sudah mengisi semua posisinya,” beber dia.

    Dengan begitu, Dave justru memastikan kalau melalui Revisi UU TNI ini akan ada batasan-batasan bagi TNI untuk menduduki jabatan sipil.

    Tak hanya itu, dia juga meyakini kalau melalui Revisi UU ini melimitasi keluarnya TNI dari tugas dan fungsi utamanya.

    “Jadi sebenarnya tidak ada lagi perdebatan justru dengan adanya UU ini, ini melimitasi keluarnya TNI dari fungsi utamanya dan juga memastikan supremasi sipil ini supremasi hukum itu tetap akan berjalan,” tandas dia.

    Sebagai informasi, dalam draft final RUU TNI pasal 47, terdapat 14 kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif:

    1. Kementerian/lembaga yang membidangi koordinator politik dan keamanan negara 

    2. Pertahanan Negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional

    3. Sekretariat Negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan sekretariat militer presiden

    4. Badan Intelijen Negara

    5. Badan Siber dan Sandi Negara

    6. Lembaga Ketahanan Nasional

    7. Badan SAR Nasional

    8. Badan Narkotika Nasional

    9. Badan Pengelola Perbatasan

    10. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

    11. Badan Keamanan Laut

    12. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

    13. Kejaksaan Agung

    14. Mahkamah Agung.

  • Dukung Rencana Pemerintah RI Evakuasi Warga Gaza, Sukamta: Perlu Dilakukan Banyak Negara – Halaman all

    Dukung Rencana Pemerintah RI Evakuasi Warga Gaza, Sukamta: Perlu Dilakukan Banyak Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta, mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto, yang siap menampung warga Gaza, Palestina yang menjadi korban luka-luka imbas agresi militer Israel. 

    Sukamta berharap evakuasi korban luka dan anak-anak yatim piatu Palestina bisa segera dilaksanakan. 

    “Setelah Israel.melanggar secara sepihak perjanjian gencatan senjata, pengeboman terus dilakukan bahkan ditargetkan ke tenda-tenda pengungsian, petugas kemanusiaan dan wartawan,” kata Sukamta kepada wartawan Kamis (10/4/2025).

    “Kondisi di Gaza yang dapat kita saksikan melalui foto dan video yang beredar sangat mengerikan. Korban kembali berjatuhan, sementara sebagian besar rumah sakit hancur. Maka sangat penting untuk bisa dilakukan segera evakuasi terutama korban luka dan juga anak-anak yatim piatu,” imbuhnya.

    Menurut Sukamta evakuasi korban luka dan anak-anak yatim Palestina ini perlu diupayakan oleh banyak negara, termasuk Indonesia, mengingat jumlahnya yang sangat besar. 

    “Ada sekitar 120 ribu korban luka-luka, lebih dari 38 ribu anak yatim. Ini jumlah yang sangat besar. Perlu ada bantuan komunitas internasional untuk ikut membantu warga Gaza,” ucapnya.

    Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menyatakan langkah evakuasi korban luka dan anak yatim ini beda dengan ide gila Trump untuk memindahkan warga Gaza. 

    Menurutnya evakuasi ini hanya bersifat sementara untuk membantu pemulihan luka dan juga healing trauma. Jika kondisi di Gaza sudah membaik, mereka akan dikembalikan ke tanah airnya. 

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan, Indonesia siap menampung warga Gaza, Palestina yang menjadi korban luka-luka imbas agresi militer Israel. 

    Khususnya anak – anak yang menjadi yatim piatu, mereka yang alami trauma, ataupun warga Gaza yang memang berkeinginan dievakuasi ke Indonesia.

    Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum bertolak ke Abu Dhabi dalam rangkaian lawatan lima negara, Rabu (9/4/2025).

    “Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapa pun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia,” kata Prabowo. 

    Prabowo menyatakan sudah menginstruksikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI untuk mengkomunikasikan rencana ini dengan pihak Palestina dan negara lain guna membahas mekanisme evakuasi.

    Namun Prabowo menegaskan evakuasi ini hanya bersifat sementara.

    Warga Palestina yang sudah sehat dan di saat bersamaan kondisi Gaza lebih aman, maka mereka harus kembali ke daerah asalnya. 

    “Pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal,” jelas dia. 

    Ia menyatakan, peran aktif Indonesia bukan hanya sebatas bentuk solidaritas, tapi juga diwujudkan lewat komitmen terhadap kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina.

    “Ini sesuatu yang rumit, yang tidak ringan, tapi komitmen Republik Indonesia dalam mendukung keselamatan rakyat Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina, saya kira mendorong pemerintah Indonesia untuk berperan lebih aktif,” pungkasnya.

     

  • Harus Disertai Rencana yang Jelas

    Harus Disertai Rencana yang Jelas

    loading…

    Komisi I DPR menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengevakuasi warga Palestina korban perang di Gaza ke Indonesia. Foto: Press TV

    JAKARTA – Komisi I DPR menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengevakuasi warga Palestina korban perang di Gaza, Palestina ke Indonesia. Namun, rencana itu tentunya harus diiringi persiapan yang jelas dan matang agar upaya tersebut berhasil.

    Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menilai ini adalah rencana mulia Presiden Prabowo dengan alasan kemanusiaan.

    “Hanya saja, harus disertai dengan rancangan dan rencana yang jelas agar upaya ini dapat berhasil serta menghasilkan apa yang kita harapkan,” ujar Dave, Kamis (10/4/2025).

    Legislator Golkar itu melihat ada sejumlah perencanaan matang yang harus disiapkan pemerintah Indonesia. Misalnya, tempat tinggal sementara warga Palestina yang menjadi korban hingga pelayanan apa yang akan diberikan kepada mereka.

    “Bagi anak-anaknya apakah disiapkan sekolah khusus, adakah pelatihan kerja untuk yang dewasa. Lalu berapa lama mereka tinggal di sini. Hal-hal tersebut adalah bagian kecil dari yang harus disiapkan pemerintah sebagai tuan rumah akan tamu-tamu kita itu,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan siap menerima dan mengevakuasi warga Palestina yang menjadi korban perang di Gaza ke Indonesia. Prabowo bakal mengutus Menteri Luar Negeri (Menlu) untuk membahas kesiapan Indonesia dalam mengevakuasi warga Palestina.

    “Kami juga siap menerima korban luka dan nanti segera kirim Menteri Luar Negeri untuk diskusi dengan Pemerintah Palestina, dengan pihak daerah tersebut bagaimana pelaksanaannya untuk kami siap evakuasi,” ujar Prabowo di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    (jon)

  • Komisi I DPR Dukung Rencana Pemerintah Evakuasi Warga Gaza Korban Genosida ke Indonesia

    Komisi I DPR Dukung Rencana Pemerintah Evakuasi Warga Gaza Korban Genosida ke Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan pemerintah untuk mengevakuasi korban luka dan anak-anak yatim piatu korban genosida Israel di Gaza, Palestina, ke Indonesia. Anggota Komisi I DPR Sukamta mendukung rencana tersebut untuk segera dilaksanakan.

    “Setelah Israel melanggar secara sepihak perjanjian gencatan senjata, pengeboman terus dilakukan bahkan ditargetkan ke tenda-tenda pengungsian, petugas kemanusiaan dan wartawan, kondisi di Gaza yang dapat kita saksikan melalui foto dan video yang beredar sangat mengerikan,” kata Sukamta, Kamis, 9 April 2025.

    “Korban kembali berjatuhan, sementara sebagian besar rumah sakit hancur. Maka sangat penting untuk bisa dilakukan segera evakuasi terutama korban luka dan juga anak-anak yatim piatu,” ujarnya.

    Seperti diketahui, Prabowo menyatakan Indonesia siap mengevakuasi warga Gaza, Palestina, yang terluka akibat serangan brutal di wilayah tersebut. Mereka akan dibawa ke Indonesia untuk mendapatkan perawatan medis.

    Hal ini disampaikan Prabowo sebelum agenda kunjungan kenegaraan ke Turki dan beberapa negara Timur Tengah. Prabowo juga mengungkap akan mengutus Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono untuk mengonsultasikan hal ini dengan pemerintah Palestina.

    Menurut Sukamta, evakuasi korban luka dan anak-anak yatim Palestina ini perlu diupayakan oleh banyak negara termasuk Indonesia, mengingat jumlahnya yang sangat besar.

    “Ada sekira 120 ribu korban luka-luka, lebih dari 38 ribu anak yatim. Ini jumlah yang sangat besar. Perlu ada bantuan komunitas internasional untuk ikut membantu warga Gaza,” kata Sukamta.

    Kendati demikian, anggota Komisi di DPR yang membidangi hubungan internasional itu mengatakan, rencana evakuasi yang dilakukan Indonesia hanya bersifat sementara untuk membantu pemulihan luka dan juga trauma healing.

    “Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, jika kondisi di Gaza sudah membaik, mereka akan dikembalikan ke tanah airnya,” ujar legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

    Sukamta berharap dalam kunjungan kenegaraan Prabowo ke Turki, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Yordania 9-15 April, akan ada solusi konkret penghentian segera genosida yang dilakukan Israel kepada warga Palestina.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News