Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • Komisi I DPR Bakal Panggil Panglima TNI Bahas KKB Serang Pendulang Emas di Yahukimo

    Komisi I DPR Bakal Panggil Panglima TNI Bahas KKB Serang Pendulang Emas di Yahukimo

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi I DPR RI akan memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak berkenaan ulah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menyerang pendulang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan. Serangan itu diduga mengakibatkan 11 orang tewas. 

    Alasan dari pemanggilan ini karena pihaknya ingin mengetahui kronologi jelas kejadian tersebut dan menurutnya Panglima TNI serta KSAD adalah pihak yang paling mengetahui kebenarannya.

    “Itu yang kita akan tanyakan juga. Tapi dari orang seperti saya, selalu harus hati-hati. ‘Kan kebenarannya yang paling tahu tentu saudara Panglima TNI dan KASAD, Pangdam di Cenderawasih sana, dan teman-teman Polres sana,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Sebab itu, dia mengaku hingga kini dirinya selalu menahan diri untuk tidak bekomentar mengenai kejadian di Yahukimo itu. Dia khawatir komentarnya justru malah menambah dampak yang tak baik

    “Jadi saya menahan diri untuk tidak berkomentar. Berkomentar yang apapun akan mendambah dampak. Nah kita tunggu dulu sampai mereka kita undang,” akunya.

    Meski demikian, Utut belum bisa memastikan kapan pemanggilan itu akan berlangsung. Yang jelas, pihaknya akan menggelar rapat internal terlebih dahulu untuk mengidentifikasi isu terkini yang ada di Indonesia.

    “Kita akan undang. Jadi nanti mudah-mudahan sikap pejabat kita juga gitu atas kesalahan kita memperbaiki. Bukan klarifikasi. Klarifikasi itu mencari seribu alasan. Ini juga kepada kalian jurnalis, terhadap kesalahan kalian juga jangan klarifikasi, tapi perbaiki,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, dalam catatan Bisnis, serangan KKB terjadi pada Selasa (8/4/2025). Kepala Satuan Tugas alias Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Yusuf Sutejo menyampaikan insiden penembakan itu terjadi di lokasi 22 dan Muara Kum Yahukimo. 

    “Benar [KKB telah menyerang pendulang emas di Yahukimo Papua Pegunungan],” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (9/4/2025). 

    Dia menyampaikan hingga saat ini pihaknya masih menyelidiki peristiwa tersebut. Di samping itu, pendataan korban juga masih terus dilakukan oleh aparat keamanan. 

    Adapun, sejauh ini korban yang telah teridentifikasi meninggal dunia ada 11 orang. Kemudian, dua disandera dan delapan orang terpisah dari rombongan. 

    “Saat ini korban MD [meninggal dunia] yang teridentifikasi ada 11 orang, 2 orang masih disandera, 8 orang terpisah dari rombongan dan belum ditemukan dan 35 mengungsi di kampung Mabul,” pungkasnya.

  • Viral Visa Pelajar di AS Diduga Dicabut Trump, Utut Adianto: Dasarnya Apa?

    Viral Visa Pelajar di AS Diduga Dicabut Trump, Utut Adianto: Dasarnya Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto ikut angkat bicara menanggapi soal peningkatan pengawasan dan penegakan aturan terhadap visa pelajar internasional oleh otoritas imigrasi di Amerika Serikat (AS).

    Bahkan, diduga adanya pencabutan visa pelajar terhadap ratusan mahasiswa asing yang sedang bersekolah di AS. Hal ini tengah menjadi sorotan publik di media sosial karena pencabutan diduga tanpa adanya dukungan alasan yang jelas.

    Utut mengaku dirinya belum mengikuti perkembangan terkini mengenai hal tersebut. Menurutnya, tindakan itu tidaklah benar, kecuali ditujukan kepada seseorang yang memang melakukan hal yang keliru.

    “Pertama, saya belum baca berita, tapi ya kalau itu kan dasarnya apa Trump mencabut itu? Kecuali mereka melakukan tindakan yang keliru, nanti kita pertanyakan,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini melanjutkan, pihak yang akan bertanya soal kejelasan kebijakan ini tentunya adalah Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono atau orang Kementerian Luar Negeri lainnya.

    “Yang akan bertanya kan tentunya Menlu, atau Kemlu, atau orang yang ada Indonesian Ambassador di Washington DC. Nanti kita tanyakan,” lanjutnya.

    Lebih jauh, dia menyoroti seharusnya kebijakan itu tidak diterapkan kepada mahasiswa yang sedang belajar di AS, terkhusus mahasiswa Indonesia yang tengah menjalankan studinya di sana.

    “Ya kalau terhadap mahasiswa, orang yang belajar, ya mestinya perlakuannya nggak boleh seperti itu. Mereka kan tentu bukan berpolitik, tentu tidak juga mau mencari kerja. Mereka kan belajar menimba ilmu,” tukasnya.

    Mengutip laporan CNN International pada Senin (14/4/2025), diketahui sudah lebih dari 525 visa pelajar, dosen, dan peneliti asing yang dicabut sepanjang tahun ini. 

    Awalnya, pencabutan visa difokuskan ke mereka yang diduga mendukung organisasi teroris. Namun, kini alasannya banyak melibatkan kesalahan administratif ringan, bahkan tanpa alasan jelas sama sekali.

    Adapun, Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kedubes RI) mengimbau pada mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat (AS) agar tetap menjaga status visa F-1 atau J-1 dengan baik.

    “Seluruh mahasiswa Indonesia pemegang visa F-1 dan/atau J-1 diimbau untuk lebih berhati-hati dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan imigrasi yang berlaku,” tulis @indonesiaindc sebagaimana dikutip pada Senin (14/4/2025).

  • DPR minta Pemerintah segera isi kekosongan dubes negara strategis

    DPR minta Pemerintah segera isi kekosongan dubes negara strategis

    Tentunya pos-pos penting ini kalau bisa segera diisi.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto meminta Pemerintah segera mengisi kekosongan sejumlah duta besar (dubes) di negara-negara strategis karena posisi tersebut merupakan pos-pos penting.

    Namun, dia mengembalikan keputusan itu kepada Presiden RI Prabowo Subianto maupun Menteri Luar Negeri Sugiono. Pasalnya, kegiatan yang menyangkut diplomasi tersebut juga memiliki aturan.

    “Tentunya pos-pos penting ini kalau bisa segera diisi,” kata Utut di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Biasanya, menurut dia, penunjukan dubes dimulai dari pemerintah Republik Indonesia yang mengirimkan nota nama calon duta besar ke negara yang dituju. Setelah mendapatkan persetujuan dari negara yang dituju tersebut, baru Pemerintah memproses calon dubes itu untuk disiapkan.

    “Kalau Komisi I DPR, setiap saat ketika surat dari Presiden hadir, surat dari Ketua DPR hadir, pasti segera kami jadwalkan,” kata dia.

    Menurut dia, Komisi I DPR RI bakal mengundang Menteri Luar Negeri setelah DPR RI mulai kembali bersidang.

    Terlebih lagi, lanjut dia, kondisi geopolitik mengalami perubahan dan pergeseran karena perang tarif impor.

    “Perang tarif ini pasti ada dampaknya. Mitra kami Kementerian Luar Negeri, mudah-mudahan nanti Pak Menteri Luar Negeri Sugiono bisa menjelaskan sebaik-baiknya,” kata Utut.

    Salah satu dubes negara strategis yang kosong, yakni Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat.

    Rosan Roeslani merupakan Dubes RI untuk Amerika Serikat yang menjabat hingga November 2023, dan hingga kini belum ada penggantinya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi I DPR segera undang TNI untuk jelaskan serangan KKB di Yahukimo

    Komisi I DPR segera undang TNI untuk jelaskan serangan KKB di Yahukimo

    Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI segera mengundang TNI untuk menjelaskan kasus serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Yahukimo, Papua Pegunungan, yang menewaskan belasan orang penambang emas.

    Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa pihak yang paling mengetahui kasus serangan itu adalah jajaran TNI dan Polri yang bertugas di daerah tersebut.

    “Jadi saya menahan diri untuk tidak berkomentar apa pun, akan menambah dampak. Nah kita tunggu dulu sampai mereka kita undang,” kata Utut di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, DPR RI akan mulai bersidang atau menggelar rapat-rapat pada Kamis (17/4).

    Kemungkinan, kata dia, Komisi I DPR RI pun akan menggelar rapat internal terlebih dahulu untuk menginventarisir isu terkini yang terjadi di tanah air.

    Namun, dia mengatakan bahwa nantinya isu-isu yang akan dibahas bukan hanya mengenai kasus-kasus yang terjadi saja, melainkan juga terkait pembinaan terhadap TNI dari hulu hingga ke hilir.

    “Pembinaan itu kan konsep dari hulu ke hilirnya. Ada unit prosesnya, ada aktor-aktor eksekutor,” katanya.

    Selain TNI, menurut dia, Komisi I DPR RI juga akan mengundang Menteri Luar Negeri untuk membicarakan isu-isu terkini soal hubungan luar negeri, salah satunya mengenai situasi diplomasi dengan Amerika Serikat.

    Sebanyak 11 orang pendulang emas tewas di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kasatgas Humas Damai Cartenz Kombes Pol Yusuf Sutejo pada Rabu (9/4) menyebut belasan pendulang emas tersebut diduga tewas dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Elkius Kobak.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi I DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Rencana Evakuasi Warga Gaza

    Komisi I DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Rencana Evakuasi Warga Gaza

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono merespons kekhawatiran Ketua PP Muhamadiyah Anwar Abbas terkait rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Dave meminta Pemerintah mulai menjelaskan secara detail terkait rencana tersebut.

    Dave awalnya memastikan rencana Prabowo hendak mengevakuasi ribuan warga Gaza adalah hal yang mulia. Namun, dia menyebut rencana itu harus diikuti dengan rancangan hingga program yang jelas.

    “Rencana Presiden Prabowo untuk melakukan evakuasi kepada 11 ribuan warga Gaza yang terluka, terkena trauma, juga yatim piatu adalah rencana yang mulia, akan tetapi rencana tersebut harus diikuti dengan rancangan yang jelas, program yang jelas, dan ada kepastian mereka berapa lama, kebutuhannya seperti apa, pembiayaannya dari mana, dan juga mereka di sini akan ditempatkan sebagai apa?” kata Dave saat dihubungi, Sabtu (12/4/2025).

    Dave menyebut ada hal-hal yang harus dipikirkan secara jangka panjang terkait rencana itu. Menurutnya, hal itu juga demi memberi kepastian kepada warga Gaza.

    “Karena ada hal-hal lain yang secara jangka panjang harus diperhitungkan secara detail, tentang kepastian mereka,” imbuh dia.

    Meski begitu, Dave meminta semua pihak sabar menunggu Prabowo yang saat ini masih berada di Timur Tengah. Dia meyakini Prabowo akan menjelaskan rencana itu secara mendetail setelah pulang dari sana.

    Pernyataan Anwar Abbas

    Presiden Prabowo Subianto berencana mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mempertanyakan rencana tersebut.

    Anwar awalnya menyebut Prabowo harus bisa memberikan jaminan warga Gaza yang dievakuasi akan kembali lagi ke Palestina. Dia mengingatkan Israel saat ini telah menduduki Jalur Gaza.

    Dia juga menyinggung rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Gaza. Dia mengatakan Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ingin mengosongkan Gaza dari warga Palestina.

    “Jadi yang berkuasa di Gaza itu sekarang adalah Israel, (PM) Israel Benjamin Netanyahu dengan Donald Trump sudah membuat kesepakatan akan mengusir dan mengosongkan Gaza dari warganya,” ujarnya.

    (maa/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Legislator PDIP Minta Pemerintah Pertimbangkan Rencana Evakuasi Warga Gaza ke RI

    Legislator PDIP Minta Pemerintah Pertimbangkan Rencana Evakuasi Warga Gaza ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan dengan matang ihwal rencana evakuasi warga Gaza, Palestina korban perang ke Indonesia.

    Legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini memandang rencana itu termasuk niat baik yang harus diapresiasi. Namun, harus ada pertimbangan yang matang soal bagaimana mereka yang dievakuasi kembali lagi ke tempat asalnya.

    “Harus dipertimbangkan secara matang. Apakah mereka yang dievakuasi itu warga Palestina yang sakit, terluka, dan bisa dipulihkan, lalu dengan mudah kembali ke tanah airnya?” tuturnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Sabtu (12/4/2025).

    TB, sapaan akrabnya, khawatir kemungkinan Israel akan menghalangi warga Palestina yang telah dirawat di Indonesia untuk kembali ke Tanah Airnya. Jika seperti itu, bisa berujung pada pelemahan eksistensi warga Palestina di wilayahnya sendiri.

    “Kalau mereka tidak bisa kembali, justru ini bisa sejalan dengan upaya penghapusan etnis [genosida] yang dilakukan Israel. Karena tujuan Israel adalah merebut wilayah dan mengusir warga Palestina,” tegas legislator dari Dapil Jawa Barat IX itu.

    Bahkan, dia mempertanyakan rencana evakuasi besar-besaran ini merupakan kebutuhan mendesak dari warga Palestina itu sendiri atau justru ada agenda terselubung pihak luar.

    “Apa yang sebenarnya dibutuhkan Palestina? Apakah bantuan medis, logistik, atau evakuasi besar-besaran seperti yang pernah diusulkan Donald Trump? Kalau itu sejalan dengan ide Trump, patut kita waspadai. Karena pasti ada tujuan lain di baliknya,” ucapnya.

    Sebab itu, dia berpendapat bila proses evakuasi ini tidak disertai dengan jaminan pemulangan, sebaiknya rencana Prabowo itu ditunda terlebih dahulu.

    “Mengevakuasi ribuan orang ke Indonesia harus dipikirkan dampak, efek, dan mekanisme pemulangannya. Kalau tidak bisa kembali, sebaiknya jangan dilakukan. Biarkan mereka merdeka di negerinya sendiri, dan kita harus mendukung sepenuhnya,” tutupnya.

  • Fraksi PKS Dukung Presiden Prabowo Selamatkan Rakyat Palestina dan Usir Penjajah Israel

    Fraksi PKS Dukung Presiden Prabowo Selamatkan Rakyat Palestina dan Usir Penjajah Israel

    GELORA.CO –  Fraksi PKS menyambut baik dan mendukung langkah konkrit Presiden Prabowo untuk menyelamatkan nyawa rakyat Palestina dari kebiadaban Israel dengan mengobati mereka yang terluka dengan perawatan dan pelayanan medis yang layak dan tuntas. 

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini merespon pertanyaan sejumlah media atas rencana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi dan mengobati rakyat Palestina.

    Menurut Anggota Komisi I DPR, rencana Presiden ini menunjukkan solidaritas kemanusiaan bangsa Indonesia, bahwa kita tidak tinggal diam melihat korban rakyat sipil, bayi, anak-anak, perempuan, dan orang tua tanpa berbuat apa-apa. Kita memilih untuk mengevakuasi dan mengobati mereka yang bisa diselamatkan karena semua rumah sakit dan layanan medis sudah dihancurkan oleh Israel.

    “Kita sepakati dulu prinsipnya bahwa harus ada aksi nyata untuk menyelamatkan korban jiwa rakyat Palestina. Ini adalah upaya darurat untuk menyelamatkan korban sipil dengan evakuasi dan ini bukan relokasi warga Palestina dari tanah tinggal mereka. Karena faktanya di Gaza dan tempat-tempat pengungsian tidak ada lagi fasilitas medis, rumah sakit, dokter, obat-obatan. Semuanya sudah dihancurkan oleh kebiadaban penjajah Israel,” tegas Jazuli, Sabtu (12/4/2025).

    Secara teknis, lanjut Wakil Tetap Parlemen Dunia (IPU) Untuk Urusan Timur Tengah ini, upaya penyelamatan itu harus dilakukan dengan melibatkan persetujuan dan kerjasama dengan berbagai pihak yang peduli dengan kemanusiaan rakyat Palestina mulai dari otoritas Palestina, negara-negara kawasan hingga komunitas internasional. Termasuk hal-hal teknis seperti skema penanganan, lokasi, dan fasilitas perawatannya yang memadai dan representatif.

    “Namun hal-hal teknis itu tidak boleh mengesampingkan tindakan nyata, cepat, dan tepat dalam menyelamatkan nyawa rakyat Palestina yang bisa diselamatkan segera atas nama kemanusiaan. Di sinilah kita mengapresiasi langkah strategis Presiden Prabowo,” ungkapnya.

    Pada saat yang sama, Fraksi PKS bersama-sama Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia konsisten berada di belakang rakyat dan pejuang Palestina dalam merebut kemerdekaannya dari penjajah Israel. Sampai kapan pun kita tidak akan rela rakyat Palestina diambil tanah dan wilayahnya oleh penjajah Israel.

    Indonesia baik pemerintah, parlemen, maupun rakyatnya terus mendukung para pejuang dan rakyat Palestina dengan seluruh kemampuan yang kita punya baik melalui bantuan moril, materil, maupun melalui diplomasi global yang tidak pernah absen mengangkat nasib Palestina, baik secara bilateral maupun melalui forum-forum multilateral.

    “Kita akan terus menggalang kekuatan global untuk menghentikan penjajahan dan mengusir Israel dari Palestina, sehingga pada saatnya seluruh rakyat Palestina merasakan kemerdekaan dan kedaulatan di tanah mereka sendiri. Ini adalah amanat konstitusi sekaligus hutang sejarah bangsa Indonesia yang akan kita perjuangkan sampai Palestina merdeka,” pungkas Jazuli.

  • Politik kemarin, pertemuan Presiden Prabowo dan Erdogan hingga wacana evakuasi Gaza

    Politik kemarin, pertemuan Presiden Prabowo dan Erdogan hingga wacana evakuasi Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (11/4) menjadi sorotan, mulai dari Presiden Prabowo dan Erdogan sepakat terus membela Palestina, membangun kembali Gaza hingga anggota DPR mengingatkan rencana evakuasi warga Gaza harus dipertimbangkan matang.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Prabowo, Erdogan sepakat terus bela Palestina, bangun kembali Gaza

    Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sepakat untuk terus membela kemerdekaan Palestina, dan keduanya juga berkomitmen membantu membangun kembali Gaza setelah luluh lantak dibombardir militer Israel.

    Komitmen itu masuk dalam pernyataan bersama (joint statement) Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan setelah keduanya merampungkan pertemuan empat mata dan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Turki, Ankara, Kamis (10/4) malam waktu setempat.

    “Kami mengapresiasi sikap Indonesia terhadap isu Palestina. Dalam beberapa waktu ke depan, kami akan terus bekerja sama dengan Indonesia membangun kembali Gaza, dan membela kepentingan Palestina,” kata Presiden Erdogan.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Dewan Pers acungi jempol keterbukaan Presiden ke media massa

    Dewan Pers memberikan acungan jempol atas keterbukaan Presiden RI Prabowo Subianto ke media massa melalui wawancara seputar persoalan terkini secara spontan dan tanpa sensor.

    “Dalam konteks kemerdekaan pers dan peran penting pers, kami patut memberi acungan jempol terhadap Presiden yang sudah dengan terbuka berkomunikasi dengan publik melalui pers, apa pun medianya,” kata Wakil Ketua Dewan Pers dan Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi, Muhammad Agung Dharmajaya, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Agung menekankan bahwa pers memiliki fungsi-fungsi informatif, yaitu memberikan informasi atau berita yang dianggap berguna dan penting kepada khalayak ramai dengan cara yang sesuai dengan kaidah jurnalistik.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Wapres Gibran layat dan ikut shalatkan jenazah Titiek Puspa

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka turut memberikan penghormatan terakhir bagi maestro Titiek Puspa dengan melayat dan mengikuti rangkaian shalat jenazah.

    Dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, Wapres turut menyampaikan rasa belasungkawa atas kepergian Titiek Puspa.

    “Atas nama pribadi dan negara, saya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya beliau,” kata Gibran.

    Baca selengkapnya di sini

    4. 325 imigran Rohingya masih ditampung di Aceh Timur

    Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menyebutkan sebanyak 325 imigran etnis Rohingya masih ditampung di lokasi penampungan sementara di Lapangan Seuneubok Rawang, Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur.

    Kepala Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur Syamsul Bahri di Aceh Timur, Jumat, mengatakan bahwa petugas dari UNHCR, lembaga dunia yang menangani pengungsi internasional, dengan melibatkan masyarakat setempat menjaga mereka.

    “Kami juga berharap semua imigran etnis Rohingya bisa segera dipindahkan dari penampungan sementara di Kabupaten Aceh Timur. Apalagi, banyak di antara mereka melarikan diri dari penampungan tersebut,” kata Syamsul Bahri.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Anggota DPR: Rencana evakuasi warga Gaza harus dipertimbangkan matang

    Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan agar rencana Presiden RI Prabowo Subianto mengevakuasi warga Palestina dari Jalur Gaza ke Indonesia harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

    “Mengevakuasi mereka itu niat baik yang harus diapresiasi, tapi harus dipertimbangkan secara matang. Apakah mereka yang dievakuasi itu warga Palestina yang sakit, terluka, dan bisa dipulihkan, lalu dengan mudah kembali ke tanah airnya?” kata TB Hasanuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dia lantas menyoroti kemungkinan Israel akan menghalangi warga Palestina yang telah dirawat di Indonesia untuk kembali ke tanah airnya.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rencana Indonesia Evakuasi Warga Gaza, Terkait Proposal Kontroversial Trump? – Halaman all

    Rencana Indonesia Evakuasi Warga Gaza, Terkait Proposal Kontroversial Trump? – Halaman all

    Indonesia berencana mengevakuasi warga Gaza untuk tujuan kemanusiaan, namun terkait dengan usulan kontroversial Trump.

    Evakuasi bersifat sementara dan dengan persetujuan semua pihak.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rencana Indonesia untuk mengevakuasi warga Gaza menuai perhatian dan pertanyaan mengenai keterkaitannya dengan usulan kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mendorong pemindahan warga Palestina ke negara lain.

    Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, sebelumnya menyatakan kesiapan Indonesia untuk membantu warga Gaza yang menjadi korban konflik, terutama bagi mereka yang membutuhkan perawatan medis dan perlindungan sementara.

    Namun, langkah ini menimbulkan kekhawatiran terkait apakah itu akan sejalan dengan rencana kontroversial Trump.

    Kritikan Terhadap Rencana Evakuasi

    Pakar hubungan internasional, Radityo Dharmaputra dari Universitas Airlangga, menyebutkan bahwa pernyataan Prabowo dapat memberikan sinyal yang salah tentang posisi Indonesia terkait Palestina.

    Menurutnya, rencana evakuasi ini bisa memberi kesan bahwa Indonesia mendukung ide Trump yang mengusulkan pemindahan warga Palestina dari Gaza ke negara lain.

    Radityo mengatakan, “Ini bisa dianggap sebagai legitimasi terhadap usulan Trump. Jika ini diartikan sebagai langkah pemindahan permanen, bisa menimbulkan implikasi politik yang jauh lebih besar.”

    Pernyataan Prabowo dan Komitmen Indonesia

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa evakuasi yang direncanakan Indonesia bersifat sementara dan khusus bagi warga Gaza yang membutuhkan bantuan, seperti korban luka atau anak-anak yatim.

     “Kami siap menampung mereka yang membutuhkan perawatan medis, tetapi ini hanya bersifat sementara. Mereka akan kembali ke Gaza saat kondisi di sana membaik,” ujar Prabowo.

    Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, juga menjelaskan bahwa evakuasi ini masih dalam tahap konsultasi dengan pemerintah Palestina dan negara-negara di kawasan Timur Tengah.

    “Rencana ini hanya akan dilaksanakan setelah ada persetujuan dari semua pihak terkait, termasuk rakyat Palestina,” ungkap Sugiono dalam wawancara yang diterima Tribunnews pada Jumat (11/4/2025).

    Konsultasi dan Persetujuan Semua Pihak

    Sugiono menekankan bahwa proses evakuasi ini harus mendapat persetujuan dari rakyat Palestina dan negara-negara kawasan.

    “Jika ada yang tidak setuju, rencana ini bisa dibatalkan,” jelas Sugiono. Menurutnya, evakuasi hanya akan dilakukan secara sukarela dan tidak akan memaksa siapa pun.

    Usulan Trump untuk Relokasi Warga Gaza

    Sementara itu, Presiden AS Donald Trump pada bulan Februari lalu mengusulkan untuk memindahkan warga Gaza yang mengungsi akibat invasi Israel ke negara lain, seperti Mesir atau Yordania.

    Trump berpendapat bahwa Gaza adalah daerah yang tidak layak huni, dan relokasi akan memberi kesempatan bagi warga Palestina untuk hidup lebih baik.

    “Saya merasa sangat berbeda tentang Gaza daripada banyak orang. Saya pikir mereka harus mendapatkan sebidang tanah yang bagus, segar, dan indah,” kata Trump saat bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Ruang Oval pada 4 Februari lalu.

    Trump juga menyatakan bahwa ia yakin negara-negara seperti Mesir atau Yordania akan menerima warga Gaza untuk dijadikan tempat tinggal sementara.

    “Jika kita dapat menemukan tanah yang tepat dan membangun tempat-tempat yang sangat bagus, itu akan jauh lebih baik daripada kembali ke Gaza,” tambah Trump.

    Pro dan Kontra Rencana Evakuasi

    Rencana evakuasi ini menuai beragam reaksi di Indonesia. Muhammadiyah, organisasi terbesar kedua di Indonesia, menyatakan dukungannya asalkan evakuasi ini bersifat sementara.

    Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafiq Mughni, mengatakan, “Kalau itu sifatnya sementara untuk kepentingan treatment dan perawatan kesehatan, tentunya bagus.”

    Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan bahwa Indonesia harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam agenda negara-negara besar, terutama dalam hal pemindahan warga Gaza.

    “Indonesia jangan sampai tertipu oleh manuver Israel yang ingin mengosongkan Gaza,” tegas Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas.

    Dukungan dan Saran dari DPR

    Di sisi lain, anggota DPR juga memberikan respons positif terhadap rencana ini, dengan syarat Indonesia dapat menyediakan fasilitas yang memadai bagi warga Gaza.

    Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Laksono, mengingatkan pemerintah untuk mempersiapkan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja bagi warga Gaza yang dievakuasi.

    “Hal-hal tersebut adalah bagian kecil dari yang harus disiapkan oleh pemerintah sebagai tuan rumah,” ujar Dave.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyambut baik rencana evakuasi ini sebagai bentuk empati dan kepedulian Indonesia terhadap rakyat Palestina.

    “Rencana yang disampaikan Pak Prabowo adalah bentuk kepedulian dan empati pemerintah mewakili rakyat Indonesia,” kata Doli.

    Komitmen Indonesia Terhadap Palestina

    Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam setiap langkah yang diambil.

    Sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, Indonesia memastikan bahwa setiap keputusan terkait rencana evakuasi warga Gaza akan melibatkan konsultasi dan persetujuan semua pihak terkait, termasuk rakyat Palestina dan negara-negara kawasan.

    “Semua langkah ini harus dilakukan dengan kesepakatan bersama dan berdasarkan prinsip kemanusiaan,” pungkas Sugiono.

  • Evakuasi Warga Gaza ke RI Harus Disetujui Rakyat Palestina – Halaman all

    Evakuasi Warga Gaza ke RI Harus Disetujui Rakyat Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, mengungkapkan bahwa rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia hanya akan dilakukan setelah ada persetujuan dari rakyat Palestina, pemerintah Palestina, dan negara-negara kawasan.

    Sugiono menjelaskan bahwa hasil konsultasi dengan pemerintah Palestina dan sejumlah kepala negara akan menjadi pertimbangan utama untuk mengambil keputusan final terkait rencana tersebut.

    “Perlu saya jelaskan ini masih konsultasi, beliau (Presiden Prabowo) konsultasi dengan pemimpin-pemimpin di kawasan, hasil konsultasi itulah yang kemudian menjadi pertimbangan untuk keputusan terakhirnya seperti apa,” ujar Sugiono dalam video wawancara yang diterima Tribunnews, Jumat (11/4/2025).

    Sugiono menekankan, jika ada pihak yang tidak sepakat dengan rencana evakuasi, maka keputusan ini bisa dibatalkan. Semua pihak harus sepakat, termasuk rakyat Palestina dan negara-negara Timur Tengah.

    “Jadi harus semuanya sepakat, semuanya setuju. Kalau ada yang tidak sepakat, kalau ada yang tidak setuju berarti no deal,” jelasnya.

    Proses evakuasi ini dirancang sebagai langkah kemanusiaan, bukan sebagai upaya relokasi permanen. Sugiono menegaskan, evakuasi ini akan dilakukan secara sukarela dan atas persetujuan rakyat Palestina.

    “Semua ini dilakukan harus dengan sukarela dan harus dengan persetujuan semua pihak yang ada di Palestina,” pungkasnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan kesiapan Indonesia untuk menampung warga Gaza yang menjadi korban luka dan anak-anak yatim piatu, serta warga yang ingin dievakuasi ke Indonesia.

    Namun, Prabowo juga menegaskan bahwa langkah ini hanya bersifat sementara, dan warga Gaza yang sehat akan kembali ke tanah air mereka setelah keadaan di Gaza membaik.

    Evakuasi Sifatnya Sementara

    Sugiono menambahkan bahwa pemerintah Indonesia tidak berencana untuk merelokasi warga Gaza secara permanen. Evakuasi ini semata-mata untuk membantu rakyat Gaza yang membutuhkan perawatan medis dan pengobatan.

    “Kami sudah menyampaikan bahwa Indonesia tidak setuju dengan upaya relokasi paksa warga Gaza dalam bentuk apapun. Semua ini dilakukan dengan sukarela dan dengan persetujuan dari semua pihak yang ada di Palestina,” ujar Sugiono.

    Pemerintah Indonesia, melalui Menlu Sugiono, juga menjelaskan bahwa evakuasi ini berkaitan dengan upaya kemanusiaan, untuk membantu anak-anak yatim piatu, warga sipil yang terluka, dan mereka yang membutuhkan perlindungan sementara.

    “Kita siap jika dibutuhkan untuk menampung korban-korban luka, anak yatim, anak-anak pelajar untuk dirawat di Indonesia. Namun, pada saatnya mereka juga harus kembali ke Gaza,” jelas Sugiono.

    Pro dan Kontra Rencana Evakuasi

    Rencana evakuasi ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, namun juga menimbulkan kontroversi.

    Muhammadiyah menyatakan dukungannya, dengan catatan bahwa evakuasi ini hanya bersifat sementara dan akan segera dikembalikan setelah warga Gaza sembuh dan kondisi di Gaza lebih aman.

    “Kalau itu sifatnya sementara untuk kepentingan treatment, perawatan kesehatan, pendidikan pelajar dan mahasiswa untuk waktu yang terbatas tentunya bagus,” kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafiq Mughni.

    Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempertanyakan niat Indonesia untuk mengevakuasi warga Gaza, dengan alasan bahwa hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh Israel dan Amerika Serikat untuk mengosongkan wilayah Gaza.

    “Indonesia jangan sampai tertipu oleh manuver Israel yang ingin mengosongkan Gaza,” tegas Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas.

    Dukungan dan Saran DPR

    Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Laksono, juga mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan fasilitas yang memadai bagi warga Gaza yang dievakuasi, termasuk fasilitas pendidikan untuk anak-anak dan pelatihan kerja bagi yang dewasa.

    Dia juga meminta pemerintah untuk memastikan bahwa waktu tinggal warga Gaza di Indonesia jelas.

    “Hal-hal tersebut adalah bagian kecil dari yang harus disiapkan oleh pemerintah sebagai tuan rumah,” ujar Dave.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyambut baik rencana evakuasi tersebut, yang dianggap sebagai bentuk empati dan kepedulian pemerintah Indonesia terhadap rakyat Palestina.

    “Rencana yang disampaikan Pak Prabowo adalah bentuk kepedulian dan empati pemerintah mewakili rakyat Indonesia,” kata Doli.

    Konsultasi dan Persetujuan Semua Pihak

    Sugiono menyatakan bahwa langkah-langkah evakuasi saat ini sedang didiskusikan dengan negara-negara kawasan dan pemerintah Palestina untuk memastikan bahwa tindakan ini tidak melanggar hukum internasional dan selaras dengan kepentingan rakyat Palestina.

    “Kita masih berkonsultasi, nanti setelah konsultasi kita lihat apakah mereka oke atau tidak,” ungkap Sugiono.

    Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk tetap mengedepankan kepentingan rakyat Palestina dan menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan dalam setiap langkah yang diambil.