Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • Komisi I DPR: Penting teladani empati hingga dialog inklusif dari Paus

    Komisi I DPR: Penting teladani empati hingga dialog inklusif dari Paus

    Paus hanya meninggalkan kekayaan sekitar 100 dolar AS, bahkan selama kunjungannya ke Jakarta memilih menggunakan mobil sederhana.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menekankan pentingnya meneladani empati, dialog, hingga inklusivitas dari sosok Paus Fransiskus dalam mengupayakan perdamaian dunia, khususnya dalam konteks konflik Israel-Palestina.

    “Paus ini empati dan moralnya itu sangat diutamakan dan terus mendorong nilai-nilai kemanusiaan untuk bagaimana menyelesaikannya, dan selalu mengedepankan dialog dan inklusi,” kata Dave Laksono.

    Hal itu disampaikannya dalam sebuah dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk Mengenang Kesederhanaan Paus Fransiskus, Gong Bapak Suci untuk Perdamaian Israel-Palestina di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dave Laksono menyebutkan salah satu kunci diplomasi ialah tetap terbukanya proses dialog. Dalam hal ini, DPR RI berperan menjembatani dan mendorong forum-forum multilateral agar proses perdamaian tetap hidup.

    “Kami terus berkomunikasi dan juga terus mendorong baik dari Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan untuk terus menyuarakan hal-hal perdamaian dan terus menarik para pemain internasional untuk bisa duduk bisa mencari solusinya,” ujarnya.

    Namun, dia mengingatkan proses dialog tersebut harus dapat merangkul semua pihak secara inklusif sebab konflik di kawasan seperti Timur Tengah akan berdampak langsung pada kehidupan global.

    “Karena setiap ada konflik di Timur Tengah, khususnya di Palestina atau Israel, akan berdampak pada perdagangan global,” ucapnya.

    Lebih lanjut dia menyoroti peran Paus Fransiskus yang terus mengadvokasikan perdamaian selama masa hidupnya patut dijadikan teladan oleh masyarakat dunia.

    “Bagaimana advokasi yang beliau sampaikan itu semangatnya untuk bisa berjalan terus walaupun beliau sudah meninggalkan kita,” tuturnya

    Wakil rakyat ini lantas menyoroti nilai kesederhanaan, keadilan, dan empati yang didorong Paus sebagai fondasi penting dalam diplomasi kemanusiaan, termasuk keteguhan Paus dalam menjaga kesederhanaannya hingga akhir hayat.

    Ia mengatakan bahwa Paus hanya meninggalkan kekayaan sekitar 100 dolar Amerika Serikat (AS), bahkan selama kunjungannya ke Jakarta memilih menggunakan mobil sederhana Toyota Zenix, yang tergolong bukan kendaraan mewah.

    “Di sisa-sisa terakhir hidupnya walaupun dengan keterbatasan fisiknya, beliau tetap setia terhadap sumpahnya, sumpahnya untuk tetap hidup sederhana,” ucapnya.

    Untuk itu, dia menggarisbawahi bahwa hanya dengan kekuatan simboliknya yang dimilikinya, Paus mampu menyuarakan perdamaian lintas negara di dunia.

    “Walaupun dengan tantangannya, dengan keterbatasan fisik, walaupun juga kekuatan politiknya sebenarnya Vatikan ‘kan kekuatan politiknya lebih daripada kekuatan agama, kekuatan simbolik,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rombongan Komnas HAM Diserang KKB, TB Hasanuddin Minta Pemerintah Bertindak Tegas

    Rombongan Komnas HAM Diserang KKB, TB Hasanuddin Minta Pemerintah Bertindak Tegas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Aksi kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) makin meresahkan. Tidak terkecuali menyasar aktivis Hak Asasi Manusia (HAM).

    Kondisi itu menjadi keprihatinan tersendiri bagi anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin. Dia bersuara keras menyikapi serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap rombongan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Papua saat tengah melakukan misi kemanusiaan.

    “Ini jelas tindakan brutal yang mengancam kerja lembaga negara,” kata dia melalui keterangan persnya, Senin (28/4).

    Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu berharap pemerintah mengambil sikap menyikapi insiden rombongan Komnas HAM diserang. “Pemerintah harus bertindak tegas,” kata Kang TB, sapaan akrab TB Hasanuddin.

    Eks Sesmilpres itu mengatakan serangan KKB terhadap rombongan Komnas HAM mencederai wibawa negara, sehingga pemerintah tidak bisa mendiamkan.

    “Serangan KKB tersebut bukan hanya serangan terhadap individu, namun juga terhadap wibawa negara,” kata Kang TB.

    Namun, legislator Dapil IX Jawa Barat IX itu mengingatkan pentingnya pendekatan komprehensif terhadap masalah di Papua. Kang TB menilai gabungan pendekatan dari sisi keamanan, sosial, dan dialog, harus makin dioptimalkan pemerintah.

    “Kekerasan bersenjata seperti yang dilakukan KKB harus dilawan secara tegas berdasarkan hukum,” kata purnawirawan TNI berpangkat terakhir Mayjen itu.

    Sebelumnya, Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey ditembaki KKB di Teluk Bintuni, Papua Barat, saat tengah memantau operasi pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi S Marbun yang hilang ketika bertugas.

  • Anggota DPR Dave Laksono: Kebijakan Presiden Soal Pertanian Fokus pada Kemandirian Pangan – Halaman all

    Anggota DPR Dave Laksono: Kebijakan Presiden Soal Pertanian Fokus pada Kemandirian Pangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, menilai  kebijakan pangan Presiden Prabowo Subianto telah mencatat pencapaian luar biasa.

    Menurutnya, kebijakan Prabowo berfokus pada kemandirian pangan dan kesejahteraan petani yang berdampak nyata bagi masyarakat.

    Pembukaan 2 juta hektar lahan baru untuk pertanian berhasil meningkatkan luas panen dan memperkuat ketahanan pangan nasional, sehingga produksi beras Indonesia meningkat signifikan.

    “Alhamdulillah, dalam enam bulan, Indonesia mencatat rekor baru dengan stok cadangan beras pemerintah mencapai 3,18 juta ton, tertinggi dalam 23 tahun,” kata Dave kepada wartawan, Senin (28/4/2025).

    Selain itu, produksi beras nasional juga meningkat 50–62 persen antara Januari hingga April 2025 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

    Pemerintah telah memperbesar alokasi pupuk, menyederhanakan regulasi, dan mempercepat distribusi sarana produksi untuk meningkatkan hasil panen.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu menyebut Indonesia berpeluang besar mengekspor beras ke negara tetangga, sesuai pernyataan Presiden Prabowo di Banyuasin, Sumatra Selatan. 

    “Dengan cadangan beras melimpah, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan domestik dan mendukung ketahanan pangan regional,” kata dia

    Selain meningkatkan produksi, Dave menyebut kebijakan Presiden Prabowo juga memperhatikan kesejahteraan petani dengan menetapkan harga serap gabah Rp 6.500 per kilogram, yang membantu meningkatkan pendapatan dan mendorong petani tetap aktif dalam sektor pertanian.

    “Keberhasilan ini mencerminkan visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan kemandirian pangan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya petani. Lonjakan produksi beras tersebut juga didukung oleh arahan Presiden melalui Inpres dan Perpres untuk mempercepat peningkatan produksi pertanian,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa meningkatnya produksi pertanian kini tak hanya cukup untuk kebutuhan dalam negeri saja, tapi juga mulai diminati oleh negara lain. 

    Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya pada Peluncuran Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan, pada Rabu, (23/4/2025).

    Menurut Presiden, hasil produksi pertanian dalam empat bulan terakhir menunjukkan lonjakan signifikan hingga membuat beberapa negara meminta bantuan pangan dari Indonesia. Hal ini dianggap sebagai lompatan besar dari posisi Indonesia sebelumnya yang dikenal sebagai pengimpor pangan.

    “Beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka, saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka dan kalau perlu atas dasar kemanusiaan,” katanya. 

    Presiden menekankan bahwa bantuan tersebut akan tetap memperhitungkan biaya produksi, distribusi, dan administrasi. Namun, tetap dilandasi oleh semangat solidaritas dan tanggung jawab global. 

    “Kita jangan terlalu cari untung besar, yang penting ongkos produksi plus angkutan plus administrasi kembali. Kita buktikan bangsa Indonesia sekarang menjadi bangsa bukan bangsa yang minta-minta, tapi bangsa yang bisa membantu dan memberi bangsa lain,” tambahnya. 

    Sebagai bagian dari program besar ini, pemerintah juga mendorong pembangunan gudang dan pendingin hasil panen di setiap desa, serta memberikan truk pengangkut agar hasil pertanian tidak terbuang sia-sia. Presiden mengungkapkan keprihatinannya atas banyak hasil panen petani yang rusak karena tidak sempat dipasarkan.

    “Sekarang tiap desa akan punya gudang. Tiap desa akan punya kamar pendingin. Hasil apapun akan aman sampai dia mampu menjual. Dan tiap kooperasi akan kita beri truk,” katanya.

    Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak akan tunduk atau meminta-minta kepada negara lain. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bekerja, bukan mengeluh, dan membangun dari kekuatan sendiri.

    “Kita buktikan hari ini bahwa Indonesia mampu. Bangsa yang mampu bukan bangsa yang menyerah, bukan bangsa yang kalah bukan bangsa yang minta-minta,” pungkas Presiden. 

  • TNI AL Tunggak Bayar BBM Rp3,2 Triliun, KSAL Minta Diputihkan

    TNI AL Tunggak Bayar BBM Rp3,2 Triliun, KSAL Minta Diputihkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali membeberkan pihaknya memiliki tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Pertamina (Persero) hingga Rp3,2 triliun.

    Hal itu dia sampaikan langsung saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR I, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025). 

    “Untuk bahan bakar memang ini masih kalau kita berpikir masih sangat terbatas, kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp2,25 T dan saat ini kita sudah dikenakan harus membayar utang lagi Rp3,2 T. Itu sebenarnya tunggakan,” katanya.

    Ali memandang hal ini jelas mengganggu operasional TNI AL. Oleh karena itu, dia berharap utang yang mencapai triliunan itu dapat diputihkan alias dilakukan penghapusan tunggakan.

    “Jadi ini mengganggu sekali, mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” ucap dia.

    Lebih lanjut, dia berharap bahwa kebijakan bahan bakar nantinya dapat diatur oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI. Dia juga menyebut bahwa penggunaan bahan bakar sangat penting untuk AL.

    “Yang menggunakan bahan bakar terbesar pasti Angkatan Laut, karena kapal kita ini walaupun diam saja tidak bergerak, tapi dieselnya tetap hidup. Dan untuk menghidupkan air condition, AC karena kalo AC dimatikan peralatan elektronik akan rusak di dalamnya, itu bahayanya,” bebernya.

    Lebih jauh, dia mengatakan bahwa harga BBM untuk AL juga sebenarnya masih termasuk dalam harga industri, sehingga dia mengusulkan bisa dialihkan menjadi subsidi.

    “Terus kemudian bahan bakar kita juga masih harga industri, harusnya mungkin dialihkan menjadi subsidi. Beda dengan Polri perlakuannya, nah ini mungkin perlu disamakan nanti,” tutup Ali.

  • KSAL Curhat ke DPR soal BBM TNI AL Menunggak Triliunan, Minta Pertamina Lakukan Pemutihan – Page 3

    KSAL Curhat ke DPR soal BBM TNI AL Menunggak Triliunan, Minta Pertamina Lakukan Pemutihan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali bercerita, pihaknya memiliki tunggakan bahan bakar minyak (BBM) mencapai triliunan ke Pertamina.

    Hal ini disampaikan saat dirinya rapat bersama dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    “Untuk bahan bakar memang ini masih kalau kita berpikir masih sangat terbatas, kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp 2,25 triliun, dan saat ini kita sudah dikarenakan harus membayar utang lagi Rp 3,2 triliun, itu sebenarnya tunggakan,” kata KSAL Ali.

    Dia menyebut, dengan adanya tunggakan tersebut mengganggu operasional. Sehingga, KSAL Ali meminta agar Pertamina legowo untuk dihapuskan tunggakan tersebut.

    “Jadi ini menganggu sekali, mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” ungkap Ali.

    “Kepada pertamina, kemudian nanti mungkin diatur oleh Kemhan untuk masalah masalah bahan bakar, terpusat di Kemhan, harapannya seperti itu,” sambung dia.

    Dia menjelaskan, meskipun kapal tak bergerak namun bahan bakar tetap dibutuhkan.

    “Harapannya memang yang menggunakan bahan bakar terbesar pasti Angkatan Laut karena kapal kita ini walaupun diam saja tidak bergerak, tapi dieselnya tetap hidup, dan untuk menghidupkan AC. Karena kalau AC dimatikan peralatan elektronik akan rusak di dalamnya, itu bahayanya,” papar Ali.

     

  • KSAL dukung Indonesia punya coast guard

    KSAL dukung Indonesia punya coast guard

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali sangat mendukung Republik Indonesia memiliki coast guard karena keberadaan lembaga tersebut penting, seperti yang dimiliki oleh negara-negara lain.

    Menurut dia, negara-negara maju di dunia selalu memiliki coast guard yang berbeda dengan militer atau navy. Namun, menurut dia, coast guard memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap negara.

    “Bagaimana fungsi dan tupoksi-nya seperti apa, kemudian pembagian kewenangannya seperti apa, mungkin perlu dirumuskan oleh kita semua supaya tidak terjadi tumpang tindih,” kata Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia mencontohkan bahwa Australia memiliki sistem coast guard dengan istilah maritime border coast protection, yang juga melibatkan militer. Lembaga itu, kata dia, diketuai oleh angkatan laut, hingga para komandannya merupakan militer angkatan laut.

    “Komandannya tetap angkatan laut, gabungan. Dia seperti Bakorkamla zaman dulu, itu efektif juga,” kata dia.

    Terkait keamanan laut, dia mengatakan bahwa TNI AL bekerja sama dengan Aparat Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dalam menjaga dan patroli keamanan laut di kawasan.

    Menurut dia, kerja sama yang dilakukan yakni untuk menjaga perbatasan negara dan mengatasi orang-orang yang menyeberang secara ilegal. Contohnya, kata dia, kedua belah pihak membuat perjanjian untuk menangani nelayan jika masuk teritorial.

    “Kita dulu sempat buat perjanjian hanya diusir saja, tidak boleh ditangkap kalau di grey area, tapi kalau dia masuk teritorial boleh ditangkap. Sampai seperti itu pembahasannya, artinya kerja samanya cukup baik,” katanya.

    Adapun Komisi I DPR RI mengatakan bahwa keberadaan coast guard merupakan hal penting, karena lembaga tersebut bisa memegang otoritas tertinggi untuk menjaga keamanan laut dan melaksanakan penegakan hukum.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi I Desak Pembentukan Coast Guard, Sebut Penegakan Hukum di Laut Tak Jelas Ujungnya
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 April 2025

    Komisi I Desak Pembentukan Coast Guard, Sebut Penegakan Hukum di Laut Tak Jelas Ujungnya Nasional 28 April 2025

    Komisi I Desak Pembentukan Coast Guard, Sebut Penegakan Hukum di Laut Tak Jelas Ujungnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi I DPR
    Elita Budiati
    mendesak pembentukan
    coast guard
    untuk menjaga dan menegakkan hukum di laut menyusul banyaknya ancaman kapal asing dan kejahatan lintas negara.
    Menurutnya, pembentukan
    coast guard
    makin penting lantaran Indonesia belum memiliki
    coast guard
    , sementara luas laut mencapai 65 persen dari luas daratan.
    Terlebih, Badan
    Keamanan Laut
    (
    Bakamla
    ) yang saat ini menjaga
    keamanan laut
    tidak memiliki fungsi penegakan hukum.
    “Saya tetap berpikir betapa pentingnya kita sebagai maritim mempunyai
    coast guard
    . Dan ini tentu saja tidak akan berhasil karena Bakamla ini sampai hari ini menurut saya bukan
    coast guard
    . Dia tidak punya kewenangan untuk penegakan hukum,” kata Elita dalam rapat dengar pendapat dengan TNI AL di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).
    Elita menyampaikan, tidak adanya kewenangan Bakamla untuk memberi sanksi atas pelanggaran di laut membuat banyak keluhan yang masuk.
    Ia tidak memungkiri, banyak kasus yang tak berujung setelah diamankan oleh Bakamla.
    “Setelah ditangkap, diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum. Seterusnya, itu tidak ada koordinasi; di sini ada miskoordinasi, kita tidak tahu ke mana ujungnya kasus yang ditemukan,” tuturnya.
    Elita menilai, perlu koordinasi seluruh pihak, termasuk dengan TNI Angkatan Laut (AL) yang memiliki wewenang penegakan hukum.
    Koordinasi juga diperlukan untuk menghilangkan ego sektoral yang saat ini masih terjadi.
    “Sebenarnya tugas menjaga kedaulatan laut ini salah satunya adalah TNI AL, tapi mungkin kurang terekspos dan apakah di sini ada ego sektoral. Kalau menurut kami, sangat tinggi ego sektornya, Pak, karena terlihat sekali,” bebernya.
    Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) mengaku mendukung terbentuknya
    coast guard.
    Pasalnya, coast guard sudah eksis di beberapa negara maju.
    “Memang bentuknya
    coast guard
    -nya macam-macam. Di Australia itu ada
    maritime border coast protection
    , itu juga ada bermacam-macam. Ketuanya Angkatan Laut, komandannya tetap Angkatan Laut, gabungan, dia seperti Bakorkamla zaman dulu, itu efektif juga,” bebernya.
    “Nanti bagaimana fungsi dan tupoksinya seperti apa, kemudian pembagian kewenangannya seperti apa, mungkin perlu dirumuskan oleh kita semua supaya tidak terjadi tumpang tindih,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KSAL ungkap BBM TNI AL tunggak triliunan rupiah dan minta diputihkan

    KSAL ungkap BBM TNI AL tunggak triliunan rupiah dan minta diputihkan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa TNI AL memiliki tunggakan pembayaran konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bernilai triliunan rupiah ke Pertamina dan meminta agar tunggakan itu diputihkan.

    Dia menjelaskan bahwa ada tunggakan sebesar Rp2,25 triliun dari konsumsi BBM, dan saat ini dikenakan kembali hutang sebesar Rp3,2 triliun.

    “Harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” kata Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, hutang tersebut sangat mengganggu operasional TNI AL.

    Menurut dia, penggunaan BBM untuk TNI AL masih dikenakan harga seperti industri-industri.

    Maka, dia mengusulkan agar BBM kebutuhan kapal TNI AL diberi subsidi.

    “Beda dengan Polri perlakuannya. Nah ini mungkin perlu disamakan nanti,” katanya.

    Dia pun mengusulkan agar kebutuhan BBM untuk TNI AL diatur secara terpusat oleh Kementerian Pertahanan.

    Menurut dia, TNI AL memiliki kebutuhan BBM yang cukup besar untuk operasional kapal-kapal.

    Dia menjelaskan, mesin kapal-kapal yang dimiliki oleh TNI AL harus tetap hidup untuk menghidupkan peralatan-peralatan di dalamnya, walaupun kapal tersebut tidak berlayar. Termasuk, kata dia, peralatan pendingin udara di dalam kapal harus tetap hidup.

    “Karena kalo AC dimatikan, peralatan elektronik akan rusak di dalamnya. Itu bahayanya,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • KSAL akui Indonesia belum punya sensor bawah laut

    KSAL akui Indonesia belum punya sensor bawah laut

    Jakarta (ANTARA) – ​​​​​Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini belum memiliki sensor keamanan bawah laut dan pengadaan alat tersebut baru diajukan ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI.

    “Jadi harusnya ada fixed sonar yang dipasang di bawah laut, tapi kita belum memiliki,” kata Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dengan tidak adanya sensor bawah laut, dia menilai bahwa pendeteksian kapal selam asing merupakan kelemahan.

    Menurut dia, kapal selam yang melewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tidak bisa termonitor.

    Dia mengatakan bahwa saat ini TNI AL tengah mengembangkan Sistem Pusat Komando Pengendalian (Sispuskodal) tahap satu untuk mendukung konsep pemantauan keamanan laut secara komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif.

    Dari Sispuskodal itu, menurut dia, pengawasan jarak jauh mencapai 50 persen dan pengawasan pesisir dan perairan teritorial sudah mencapai 30 persen.

    Namun, dia mengatakan bahwa pengawasan bawah laut masih 0 persen.

    Dalam pengembangan Sispuskodal, dia mengatakan TNI AL masih bekerja sama dengan negara Singapura yang memiliki kecanggihan.

    Menurut dia, negara tersebut memiliki Information Fusion Center (IFC) yang paling moderen.

    “Dan kita menempatkan ILO (international liaison officer) di sana, untuk ikut mengamati dan memberikan data-data apabila ada anomali kegiatan ilegal di kawasan,” katanya.

    Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Elita Budiati mengaku khawatir dengan fakta bahwa Indonesia tidak memiliki sensor bawah laut.

    Dia mengatakan bahwa Indonesia memiliki perairan seluas 65 persen dari total luas NKRI.

    Maka, menurut dia, negara akan rawan bila diserang secara bawah laut.

    Dia mengatakan bahwa ancaman bawah laut sangat luar biasa.

    “Katanya alasannya alatnya itu sangat mahal. Semahal apapun kalau itu penting, apalagi ikut menjaga kedaulatan laut kita, itu wajib Pak,” kata Elita kepada KSAL.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • KSAL M Ali: Meski Berlatar Belakang TNI AD, Presiden Sangat Perhatikan Penguatan Angkatan Laut – Halaman all

    KSAL M Ali: Meski Berlatar Belakang TNI AD, Presiden Sangat Perhatikan Penguatan Angkatan Laut – Halaman all

    Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto, menunjukkan perhatian besar terhadap AL.

    Tayang: Senin, 28 April 2025 14:10 WIB

    Tribunnews.com/Chaerul Umam

    ALUTSISTA TNI AL – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto, menunjukkan perhatian besar terhadap upaya peningkatan kekuatan tempur Angkatan Laut Indonesia. Meskipun berlatar belakang TNI Angkatan Darat, Presiden dinilai sangat konsisten memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AL. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto, menunjukkan perhatian besar terhadap upaya peningkatan kekuatan tempur Angkatan Laut Indonesia.

    Meskipun berlatar belakang TNI Angkatan Darat, Presiden dinilai sangat konsisten memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AL.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Panitia Kerja Keamanan Laut (Panja Kamla) Komisi I DPR RI, pada Senin (28/4/2025).

    “Peningkatan kemampuan tempur, kebetulan Bapak Presiden sangat konsen terhadap kekuatan Angkatan Laut, walaupun background beliau Angkatan Darat tapi sangat memikirkan Angkatan Laut,” katanya.

    Menurut KSAL, dalam masa pemerintahan Presiden saat ini, terdapat sejumlah rencana strategis untuk memperkuat alutsista Angkatan Laut.

    Di antaranya adalah penambahan kapal fregat dari Italia dan Turki, serta kapal selam baru untuk memperkuat armada bawah laut.

    “Banyak di masa beliau ini akan ada penambahan alutsista Angkatan Laut, termasuk dua kapal fregat dari Italia, kemudian nanti ada dari Turki, kemudian ada kapal selam,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Muhammad Ali mengungkapkan bahwa kepala negara memandang kekuatan Angkatan Laut sebagai hal vital, mengingat karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

    “Beliau mengatakan bahwa Angkatan Laut kita harus kuat karena negara kita negara kepulauan,” pungkasnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini