Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • Menhan Sjafrie Sebut Prajurit TNI Masih Kekurangan Rumah Dinas, Butuh Lebih 250.000 Unit

    Menhan Sjafrie Sebut Prajurit TNI Masih Kekurangan Rumah Dinas, Butuh Lebih 250.000 Unit

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin membeberkan jumlah rumah dinas prajurit TNI di masih jauh dari kata ideal.

    Pasalnya, rumah dinas prajurit TNI yang ada di Indonesia saat ini hanya mencapai 224.756 unit. Hal ini dia sampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    “Kita itu baru memiliki rumah dinas itu 224.756 unit. Jadi sekitar 45%, sedangkan kalau kita lihat kebutuhan idealnya hampir 500.000 unit rumah,” beber dia.

    Sjafrie melanjutkan, angka tersebut tentu menunjukkan besarnya perbedaan antara kebutuhan ideal dan kondisi nyata di lapangan. Meski demikian, Kementerian Pertahanan selaku yang mengurusi kebijakan TNI selalu berusaha untuk mencukupi kekurangan rumah dinas prajurit TNI.

    Adapun, terkait hal tersebut, Sjafrie mengaku pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). 

    Kendati demikian, pihaknya juga sedang mempertimbangkan pembangunan rumah dinas baru bagi prajurit, supaya jangan sampai menggunakan lahan milik TNI yang digunakan untuk kebutuhan operasional.

    “Kita perlu perhitungkan bahwa kalau ingin menggunakan menambah rumah prajurit, dan menggunakan rumah dinas lahan yang dimiliki TNI, ini juga ada kesulitan bagi kita karena lahan itu justru dibutuhkan kita untuk kebutuhan operasional,” pungkasnya.

  • Menhan sebut urusan BBM untuk TNI akan disentralisasi ke Kemenhan

    Menhan sebut urusan BBM untuk TNI akan disentralisasi ke Kemenhan

    Sistem digitalisasi ini akan menyangkut mengenai penggunaan BBM dan juga dalam kaitan tracking

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa urusan kebutuhan atau penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bagi TNI akan disentralisasi ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

    Dia menyampaikan hal itu guna merespons masalah tunggakan BBM senilai triliunan rupiah yang dialami TNI AL kepada Pertamina. Dia mengatakan bahwa urusan penggunaan BBM itu pun nantinya akan menggunakan sistem digital untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

    “Sistem digitalisasi ini akan menyangkut mengenai penggunaan BBM dan juga dalam kaitan tracking,” kata Sjafrie saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dengan sistem digital, menurut dia, penggunaan bahan bakar yang dibiayai oleh negara oleh TNI akan diketahui.

    Dia mengatakan pemerintah sudah melakukan perubahan kebijakan yang disebut kebijakan sentralisasi dalam kaitan dukungan untuk penetapan peralatan alat utama sistem pertahanan (alutsista) strategis dan juga yang berkaitan dengan pemeliharaan perawatan.

    “Itu sudah ada, itu merupakan peraturan yang berlaku untuk alutsista dan juga berlaku untuk bahan bakar,” kata dia.

    Dia juga mengungkapkan bahwa tak menutup kemungkinan pihaknya akan berkomunikasi dengan Pertamina mengenai masalah tunggakan TNI AL tersebut, karena koordinasi merupakan hal yang biasa dilakukan.

    Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa TNI AL memiliki tunggakan pembayaran konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bernilai triliunan rupiah ke Pertamina dan meminta agar tunggakan itu diputihkan.

    Dia menjelaskan bahwa ada tunggakan sebesar Rp2,25 triliun dari konsumsi BBM, dan saat ini dikenakan kembali utang sebesar Rp3,2 triliun. Menurut dia, utang tersebut sangat mengganggu operasional TNI AL.

    “Harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” kata Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (28/4).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR usul penggunaan BBM oleh TNI pakai barcode agar tak boros

    Anggota DPR usul penggunaan BBM oleh TNI pakai barcode agar tak boros

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengusulkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) oleh TNI menggunakan barcode agar tidak ada pemborosan dan bisa lebih efisien.

    Amelia Anggraini menyampaikan usulan tersebut ketika rapat dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait dengan permasalahan tunggakan BBM yang dialami oleh TNI AL. Pada kesempatan itu, dia mempertanyakan apakah Kementerian Pertahanan sudah membuat formula terkait dengan penggunaan BBM oleh TNI.

    “Misalnya, melalui sistem kuota atau barcode tracking agar tidak terjadi pemborosan Pak, atau utang yang serupa pada masa mendatang,” kata Amelia di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, tunggakan BBM yang dialami oleh TNI AL ke Pertamina menunjukkan kelemahan dalam sistem perencanaan dan distribusi BBM.

    Wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen ini menilai tunggakan triliunan rupiah tersebut mengkhawatirkan.

    “Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efisiensi dan akuntabilitas anggaran pertahanan,” katanya.

    Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa TNI AL memiliki tunggakan pembayaran konsumsi BBM bernilai triliunan rupiah ke Pertamina dan meminta agar tunggakan itu diputihkan.

    KSAL menjelaskan bahwa ada tunggakan sebesar Rp2,25 triliun dari konsumsi BBM, dan saat ini dikenai kembali utang sebesar Rp3,2 triliun. Menurut dia, utang tersebut sangat mengganggu operasional TNI AL.

    “Harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” kata Laksamana TNI Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (28/4).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhan: Jumlah rumah dinas prajurit TNI masih jauh dari ideal

    Menhan: Jumlah rumah dinas prajurit TNI masih jauh dari ideal

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Kementerian Pertahanan berupaya memenuhi kebutuhan rumah dinas bagi para prajurit TNI yang saat ini jumlah unitnya masih kurang ideal.

    Sjafrie mengatakan bahwa saat ini TNI baru memiliki sebanyak 224.756 unit rumah dinas bagi para prajuritnya. Angka itu baru sekitar 45 persen dari jumlah ideal kebutuhan rumah dinas prajurit TNI sebanyak 500.000 unit.

    “Angka ini tentunya menunjukkan besarnya perbedaan antara kebutuhan ideal dan juga kondisi nyata yang ada di lapangan,” kata Sjafrie saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menhan mengatakan bahwa untuk pemenuhan rumah dinas bagi prajurit TNI itu, Kemenhan akan bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    Namun, lanjut Sjafrie, Kemenhan juga masih memperhitungkan soal kondisi lahan yang dimiliki TNI sebab penggunaan lahan TNI untuk pembangunan rumah dinas akan bersinggungan dengan kebutuhan operasional.

    “Ini juga ada kesulitan bagi kita karena lahan-lahan itu justru diperlukan oleh kita untuk kebutuhan operasional. Nah, ini satu bagian yang kita sedang bicarakan,” katanya.

    Di sisi lain, Menhan Sjafrie juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini sekitar 64 persen lahan yang dimiliki TNI belum bersertifikat.

    Ia memastikan bahwa Kemenhan juga akan bekerja instansi terkait untuk meningkatkan status hukum aset-aset tersebut.

    Menurut Menhan, pembangunan kekuatan TNI di tiga matra (Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat) harus diiringi dengan peningkatan kebutuhan aset.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 2
                    
                        Posisi Wakil Panglima TNI Segera Diisi, Nama Kandidat Sudah Dikantongi Jenderal Agus
                        Nasional

    2 Posisi Wakil Panglima TNI Segera Diisi, Nama Kandidat Sudah Dikantongi Jenderal Agus Nasional

    Posisi Wakil Panglima TNI Segera Diisi, Nama Kandidat Sudah Dikantongi Jenderal Agus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Panglima TNI
    Jenderal
    Agus Subiyanto
    berencana mengisi posisi
    wakil panglima TNI
    yang sudah lama kosong dan sudah mengantongi sejumlah nama kandidatnya.
    Ia menyebutkan, ada sejumlah perwira yang memenuhi syarat dan akan dipilih sosok terbaik untuk menjadi wakil panglima.
    “Ada beberapa kandidat (Wakil Panglima). Saya kan sudah
    eligible
    , banyak
    eligible
    . Nanti kita akan pilih siapa yang terbaik,” kata Agus usai rapat kerja bersama
    Komisi I DPR RI
    di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
    Agus menuturkan, jabatan strategis itu harus diisi oleh kandidat yang bisa membantu program-program dirinya sebagai Panglima TNI, maupun program pemerintah.
    Pasalnya, ada banyak program pemerintah yang membutuhkan peran TNI.
    “Kita lihat, ya. Program pemerintah seperti itu banyak yang harus kita kerjakan,” kata dia.
    Agus menjelaskan, posisi wakil panglima sejatinya sudah ada dalam susunan organisasi selama ini, tetapi jabatan itu lama tak diisi.
    Agus juga belum bisa memastikan kapan posisi wakil panglima bakal diisi kembali.
    “Kita lihat saja. Dalam organisasi kan sudah ada. Wakil Panglima itu sudah ada. Cuma belum terisi,” kata dia.
    Jabatan
    Wakil Panglima TNI
    diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Sususan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
    Berdasarkan perpres ini, jabatan wakil
    panglima TNI
    ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat bintang empat.
    Wakil Panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada panglima TNI.
    Sesuai perpres tersebut, tugas Wakil Panglima meliputi 4 hal. Yakni membantu pelaksanaan tugas harian Panglima, memberikan saran kepada Panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara.
    Kemudian, melaksanakan tugas Panglima apabila Panglima berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap dan terakhir yaitu melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Panglima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhan Ungkap 64 Persen Lahan Milik TNI Belum Bersertifikat – Halaman all

    Menhan Ungkap 64 Persen Lahan Milik TNI Belum Bersertifikat – Halaman all

    Persoalan legalitas tanah milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan hingga kini. 

    Tayang: Rabu, 30 April 2025 12:50 WIB |
    Diperbarui: Rabu, 30 April 2025 12:56 WIB

    Tribunnews/Chaerul Umam

    PENYEROBOTAN LAHAN – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berbicara soal sertifikat lahan TNI dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR di Jakarta, Rabu (30/4/2025). 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, mengungkapkan bahwa persoalan legalitas tanah milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan hingga kini. 

    Ia mengungkapkan sekitar 64 persen lahan milik TNI belum memiliki sertifikat.

    Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR RI, Rabu (30/4/2025).

    “Kembali lagi, memang ini persoalan klasik. Saya mungkin tidak perlu menceritakan detail, tetapi memang tanah TNI itu masih 64 persen belum bersertifikat,” ujar Sjafrie.

    Ia menegaskan, penyelesaian masalah ini penting sebagai bagian dari upaya penataan aset negara dan memperkuat legitimasi hukum terhadap fasilitas pertahanan nasional.

    “Ini juga bagian dari kerja kita untuk meningkatkan status hukum tanah-tanah TNI ke depan,” ucapnya.

    Sjafrie menyebut Kementerian Pertahanan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat proses sertifikasi.

    Termasuk dengan Kementerian ATR/BPN untuk memastikan kepastian hukum atas aset-aset vital pertahanan.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Menhan Usul Tunjangan Operasi TNI Naik 75 Persen: Kalau Bisa 100 Persen
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 April 2025

    Menhan Usul Tunjangan Operasi TNI Naik 75 Persen: Kalau Bisa 100 Persen Nasional 30 April 2025

    Menhan Usul Tunjangan Operasi TNI Naik 75 Persen: Kalau Bisa 100 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Pertahanan (Menhan)
    Sjafrie Sjamsoeddin
    mengusulkan
    tunjangan operasi TNI
    di daerah pengamanan, termasuk di pulau-pulau terdepan dan terluar, naik sekitar 75 persen.
    Usulan ini sedang dalam proses administrasi untuk diatur dalam peraturan presiden (Perpres).
    “Kementerian Pertahanan berupaya untuk menaikkan sebesar 75 persen tunjangan operasi ini. Sampai kalau perlu kita naikkan 100 persen. Ini sedang kami usulkan dan dalam proses administrasi di persetujuan Peraturan Presiden,” kata Sjafrie saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
    Sjafrie menuturkan, tunjangan operasi untuk TNI mesti ditingkatkan sebagai bagian dari
    kesejahteraan prajurit
    .
    Dia menyampaikan, tunjangan itu menjadi pemasukan berarti bagi prajurit untuk menambah tabungan, sedangkan gaji yang didapat akan dipakai untuk kebutuhan rumah tangga.
    “Saya dulu waktu masih pangkat, waktu masih tugas di dinas aktif, itu kita pingin sekali untuk tugas di daerah operasi, karena tabungannya tambah. Tabungan bertambah. Ini mungkin juga refleksi dari perlunya kesejahteraan prajurit,” bebernya.
    Lebih lanjut, Sjafrie menuturkan, tunjangan operasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari moril prajurit.
    Menurut dia, tunjangan operasi juga akan menaikkan moril prajurit yang bertugas di perbatasan.
    “Faktor-faktor yang menyangkut moril prajurit itu bisa lebih tinggi. Jadi gajinya disimpan di rumah bisa digunakan oleh keluarga, tapi tunjangan operasinya buat menaikkan tabungan setelah kembali dari daerah operasi,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota Komisi I: Penyalahgunaan AI untuk Pelecehan Seksual Bentuk Baru Kejahatan, Harus Diperangi – Halaman all

    Anggota Komisi I: Penyalahgunaan AI untuk Pelecehan Seksual Bentuk Baru Kejahatan, Harus Diperangi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN Farah Puteri Nahlia, mengecam keras dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang mahasiswa Universitas Udayana (Unud) dengan modus penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengedit foto-foto perempuan menjadi konten asusila. 

    Sampai saat ini, jumlah korban yang melapor sebanyak 37 mahasiswi.

    “Kasus ini sangat memprihatinkan. Ini membuktikan bahwa pelecehan seksual tidak lagi terbatas pada ruang fisik. Dunia digital kini menjadi medan baru kekerasan terhadap perempuan. Penyalahgunaan AI untuk merendahkan martabat perempuan bukan sekadar pelanggaran teknologi, tapi bentuk baru kejahatan seksual yang tidak bisa dibiarkan,” kata Farah kepada wartawan Rabu (30/4/2025).

    Farah menyoroti bahwa kasus ini terjadi di tengah maraknya isu pelecehan seksual terhadap perempuan di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir, yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual masih menjadi tantangan besar.

    “Maraknya kasus pelecehan seksual menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan masih menghadapi tantangan besar, terutama di ruang-ruang yang seharusnya aman. Kita perlu memastikan bahwa setiap individu merasa terlindungi dan dihormati, baik di dunia nyata maupun digital,” ucapnya.

    Farah mengungkapkan bahwa pelecehan seksual dapat meninggalkan luka yang mendalam bagi para korban, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun politik. 

    Menurutnya, dampak traumatis ini dapat menghambat korban untuk berpatisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat.

    “Kekerasan terhadap perempuan, termasuk pelecehan seksual, juga memiliki implikasi terhadap keamanan nasional, karena menciptakan ketidakstabilan sosial dan menghambat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas,” ujar Farah.

    Sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi urusan pertahanan, keamanan, luar negeri, komunikasi, dan informatika, Farah menegaskan bahwa Komisi I memiliki peran strategis dalam memastikan penyalahgunaan teknologi seperti AI tidak menjadi alat kejahatan, termasuk untuk pelecehan seksual.

    “Penyalahgunaan teknologi, termasuk AI, untuk melakukan pelecehan seksual adalah bentuk kejahatan yang harus diperangi. Saya akan terus mendorong penguatan regulasi dan pengawasan terkait kejahatan siber dan perlindungan data pribadi, termasuk dalam konteks pencegahan pelecehan seksual berbasis teknologi,” ucap Farah.

    Lebih lanjut, Farah menyampaikan dukungan terhadap berbagai program pemerintah dan inisiatif masyarakat sipil dalam meningkatkan literasi digital dan etika bermedia, termasuk Program Prioritas (PP) Tunas dari Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Kemkomdigi), serta gerakan nasional literasi digital oleh Siberkreasi, Japelidi, Klinik Digital, dan berbagai komunitas warga lainnya.

    “Kita tidak bisa hanya mengandalkan regulasi. Perlu ada gerakan bersama untuk membangun kesadaran kritis masyarakat agar mampu menggunakan teknologi secara etis, bijak, dan bertanggung jawab. Literasi digital harus menjadi benteng utama dalam melindungi masyarakat, terutama perempuan dan anak, dari kejahatan siber,” kata Farah.

    Farah berharap kasus di Universitas Udayana ini menjadi momentum bagi seluruh pihak—pemerintah, institusi pendidikan, keluarga, media, dan masyarakat—untuk bekerja sama membangun ruang digital yang aman, inklusif, dan manusiawi bagi semua.

     

     

     

  • Partai Golkar Gelar Diskusi Geostrategi Indonesia Hadapi Dinamika Global

    Partai Golkar Gelar Diskusi Geostrategi Indonesia Hadapi Dinamika Global

    JAKARTA – Dalam upaya merespons dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan berisiko, Partai Golkar menyelenggarakan diskusi kebijakan strategis bertajuk “Arah Kebijakan Geostrategi dan Geopolitik Indonesia”.

    Acara ini akan digelar secara langsung di Aula DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Kamis 8 Mei 2025 dan dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari tokoh politik, akademisi, hingga mahasiswa.

    Kegiatan ini akan menjadi ruang penting untuk menggali gagasan-gagasan strategis di tengah situasi global yang kian memanas akibat rivalitas antara kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia.

    Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada aspek keamanan dan militer, tetapi juga membawa pengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi global dan hubungan diplomatik antarnegara. Sebagai negara yang terletak di jalur strategis Indo-Pasifik, Indonesia memiliki posisi yang sangat penting sekaligus rentan terhadap dinamika tersebut.

    Dalam diskusi tersebut, diagendakan hadir sebagai narasumber Lodewijk F. Paulus selaku Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan RI, Burhanuddin Muhtadi, profesor ilmu politik dari UIN Jakarta serta Nurul Arifin sebagai Anggota Komisi I DPR RI.

    Ketiganya memaparkan pandangan dari perspektif pemerintahan, parlemen, dan akademisi mengenai bagaimana Indonesia seharusnya menyusun langkah-langkah kebijakan luar negeri yang berdaulat, adaptif, dan berbasis kepentingan nasional.

    Salah satu isu utama yang akan dibahas adalah strategi diplomasi Indonesia yang dikenal dengan pendekatan equidistance diplomacy, yaitu sikap netral aktif dalam menjaga hubungan dengan seluruh kekuatan besar dunia tanpa terjebak dalam politik blok.

    Strategi ini diyakini sebagai pilihan realistis bagi Indonesia untuk tetap menjaga stabilitas dan meraih keuntungan diplomatik maupun ekonomi di tengah ketegangan global.

    Diskusi akan berlangsung dalam format panel terbuka yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, di mana para peserta, termasuk mahasiswa dan media, aktif memberikan pertanyaan dan masukan.

    Acara ini menjadi ruang dialog yang hidup dan produktif dalam membahas berbagai tantangan dan peluang kerja sama Indonesia, baik di bidang pertahanan, ekonomi, maupun diplomasi global.

    Sebagai tindak lanjut dari diskusi ini, seluruh hasil pembahasan akan dirangkum dalam bentuk policy brief yang dirancang sebagai bahan masukan strategis bagi pembuat kebijakan nasional.

    Partai Golkar menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi merupakan bagian dari komitmen nyata untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah perubahan tatanan dunia yang terus berkembang.

    Melalui penyelenggaraan diskusi ini, Partai Golkar berharap dapat mendorong lahirnya kebijakan luar negeri yang lebih terarah, responsif, dan visioner, sehingga Indonesia mampu memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang yang berdaulat di kancah internasional.

  • Utang BBM TNI AL Sentuh Rp3,2 Triliun, Tommy Shelby Soroti Manajemen Anggaran

    Utang BBM TNI AL Sentuh Rp3,2 Triliun, Tommy Shelby Soroti Manajemen Anggaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Tommy Shelby turut menyoroti kabar utang TNI Angkatan Laut (AL) kepada PT Pertamina yang disebut mencapai Rp3,2 triliun.

    Tommy mempertanyakan sistem manajemen internal dan akurasi pengajuan anggaran instansi tersebut.

    “Manajemen TNI AL harus dibenerin sih kalau kayak gini,” ujar Tommy di X @TOM5helby (29/4/2025).

    Ia juga menduga kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara dana yang diajukan TNI AL dengan realisasi penggunaan bahan bakar di lapangan.

    “Atau mungkin dana yang diajukan tidak sesuai dengan realisasi?” tandasnya.

    Sebelumnya, TNI Angkatan Laut (AL) tercatat memiliki utang bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Pertamina yang mencapai Rp3,2 triliun.

    Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dalam Rapat Panitia Kerja Keamanan Laut (Panja Kamla) Komisi I DPR RI, pada Senin (28/4/2025) kemarin.

    “Untuk bahan bakar memang ini kalau kita berpikir masih sangat terbatas,” ujar Ali di hadapan para anggota dewan.

    “Kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp2,25 triliun dan saat ini kita sudah harus membayar utang lagi Rp3,2 triliun. Itu sebenarnya tunggakan,” tambahnya.

    Ia mengakui bahwa tunggakan tersebut berdampak besar terhadap kelancaran aktivitas operasional TNI AL.

    Karena itu, Ali berharap ada solusi yang memungkinkan utang tersebut dihapuskan.

    “Jadi ini mengganggu sekali. Mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” lanjutnya.