Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • Panglima TNI Sebut Pemusnahan Amunisi di Garut Sudah Sesuai SOP – Page 3

    Panglima TNI Sebut Pemusnahan Amunisi di Garut Sudah Sesuai SOP – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan pemusnahan amunisi dan alat peledak kedaluwarsa di Garut, Jawa Barat, yang berujung ledakan, sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP).

    Agus menyatakan sudah memberi penjelasan terkait insiden ledakan dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Senin (26/5/2025).

    “Salah satu yang dibahas tadi adalah peledakan di Garut, di mana sudah saya sampaikan bahwa prosedur untuk peledakan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP,” kata Agus usai rapat yang digelar secara tertutup

    Agus menyebut, amunisi dan bahan peledak yang dimusnahkan dan meledak itu memang masuk kategori kedaluwarsa san memang sangat sensitif sehingga lebih mudah meledak.

    “Kemudian juga biasanya kalau munisi atau detonator yang sudah expire, dia itu sensitif ya, sensitif terhadap gerakan, gesekan, kemudian juga terhadap cahaya, sehingga memang sangat mudah untuk menimbulkan peledakan. Demikian,” kata dia.

  • Soal Ledakan Amunisi Garut, Panglima TNI: Sudah Sesuai SOP, Kita Tak Libatkan Warga Sipil

    Soal Ledakan Amunisi Garut, Panglima TNI: Sudah Sesuai SOP, Kita Tak Libatkan Warga Sipil

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengklaim bahwa proses pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Garut, Jawa Barat, sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

    Agus mengemukakan bahwa tempat pemusnahan amunisi kedaluwarsa itu sebenarnya sudah jauh dengan tempat tinggal masyarakat sekitar.

    Adapun belakangan proses peledakan amunisi memakan korban. Terdapat 13 korban tewas, 4 di antaranya personel TNI dan 9 warga sipil.

    “Saya sampaikan bahwa prosedur untuk peledakan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP,” tegasnya seusai rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

    Dia kemudian merincikan prosedur tersebut dimulai dari amunisi yang sudah kedaluwarsa harus didisposal (dihancurkan). Alurnya dari satuan pemakai amunisi ke slog Komandan Daerah Militer (Kodam), kemudian dilaporkan ke slog Angkatan Darat, selanjutnya ke Slog TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

    Setelah itu, apabila prosedur sudah sampai ke Kemhan, maka akan sampai pula ke satuan Gudang Pusat Munisi (Gupusmu) dan nantinya amunisi kadaluarsa tersebut akan diledakkan di tempat yang sudah disiapkan. 

    “Kemudian juga biasanya kalau munisi atau detonator yang sudah expired, dia itu sensitif terhadap, gerakan, apa gesekan, kemudian juga terhadap cahaya, sehingga memang sangat mudah untuk menimbulkan ledakan,” terangnya.

    Lebih jauh, Agus menekankan bahwa dalam memusnahkan amunisi kadaluarsa itu pihaknya tidak melibatkan warga sipil.

    “Kita tidak melibatkan warga sipil dalam pemusnahan bahan peledak yang sudah expired. Sebenarnya masyarakat sipil itu tukang masak dan pegawai di situ,” ucapnya.

    Imbas dari adanya peristiwa tersebut, Agus menyebut pihaknya akan mengubah SOP yang ada supaya ke depannya tidak ada hal serupa yang terjadi. Namun, dia tidak membeberkan aspek apa yang akan pihaknya ubah dalam SOP.

    “Memang harus kehati-hatian dan memang ini jadi masukan buat kita, SOP-nya nanti akan kita ubah, supaya personil yang melaksanakan pemusnahaan itu bisa aman. Kita koreksi ke dalam nanti, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi seperti itu,” pungkasnya.

  • Dave Laksono Ingin ASEAN Jadi Pemain Utama Ekonomi Rendah Karbon

    Dave Laksono Ingin ASEAN Jadi Pemain Utama Ekonomi Rendah Karbon

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono menegaskan komitmen Indonesia dalam membangun ketahanan rantai pasok regional dan percepatan transisi energi hijau sebagai prioritas strategis.

    Karena itu kata dia, Indonesia terus memperkuat perannya sebagai motor penggerak kerja sama ekonomi dan transisi energi berkelanjutan di kawasan ASEAN.

    Dalam upaya mengurangi ketergantungan ekonomi pada satu negara, Indonesia mendorong diversifikasi sumber daya dan penguatan infrastruktur logistik kawasan.

    “Kita tidak ingin ASEAN terjebak dalam kerentanan rantai pasok global. Dengan memperkuat kolaborasi regional, kita bisa menciptakan sistem yang lebih tangguh,” ujar Dave dalam keterangan resminya.

    Langkah ini dinilai krusial mengingat gejolak geopolitik dan persaingan ekonomi global yang semakin dinamis.

    Tak hanya di sektor ekonomi, Indonesia juga aktif memimpin inisiatif hijau melalui Asia Zero Emission Community (AZEC), pengembangan hidrogen, amonia, dan teknologi CCUS untuk dekarbonisasi, pengelolaan bahan baku kritis seperti nikel dan litium untuk industri hijau.

    “Transisi energi bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga peluang ekonomi baru. ASEAN harus jadi pemain utama dalam ekonomi rendah karbon,” tegas politisi Golkar ini.

    Dave menekankan upaya ini sejalan dengan visi Indonesia untuk memastikan stabilitas pasokan energi terbarukan di ASEAN, mendorong investasi hijau dan alih teknologi ramah lingkungan serta memperkuat posisi ASEAN sebagai hub produksi industri hijau global.

  • Prananda Paloh tegaskan NasDem dukung penuh Prabowo

    Prananda Paloh tegaskan NasDem dukung penuh Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Garda Pemuda NasDem Prananda Surya Paloh menegaskan bahwa Partai NasDem mendukung penuh pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto walau tak mengisi jabatan di pemerintahan.

    Dia mengatakan bahwa Partai NasDem menolak untuk mengisi jabatan di pemerintahan karena menyadari pada Pemilu 2024 mengambil pilihan politik yang berbeda dengan mengusung calon presiden lain.

    “Kita memberikan kesempatan partai pendukung Pak Prabowo,” kata Prananda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Putra dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh itu menegaskan dukungan kepada jajaran kader GP NasDem ketika memimpin Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) organisasi sayap partai tersebut.

    Menurut dia, NasDem siap menjadi “sparing partner” sekaligus juga menjadi mitra bagi pemerintahan yang dipimpin Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

    Di sisi lain, anggota Komisi I DPR RI itu pun meminta agar para kadernya dan juga para pemuda lainnya untuk bisa aktif dan bergerak guna memberikan manfaat bagi masyarakat.

    Dia memastikan partainya akan lebih mengutamakan spirit meritokrasi karena semua orang memiliki kesempatan yang sama. Sehingga, dia mengaku bakal terbuka bagi semua golongan tanpa bersikap eksklusif.

    “Jadi, Partai NasDem ini mempunyai rasa mungkin dinasti, tetapi secara roda organisasi, meritokrasi dan kesempatan yang sama bagi semua,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panglima TNI Terbitkan Telegram Pengamanan Kejaksaan: Apa Kata DPR RI?

    Panglima TNI Terbitkan Telegram Pengamanan Kejaksaan: Apa Kata DPR RI?

    Jakarta (beritajatim.com) – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan telegram No TR/442/2025 pada tanggal 5 Mei yang berisikan perintah untuk melakukan pengamanan dan pengawalan kejaksaan.

    Menurut Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Syamsu Rizal MI, tidak ada aturan yang melarang TNI dalam membantu melakukan pengamanan. Selama ini, TNI sudah diperbantukan untuk melakukan pengamanan.

    “Jadi, tidak ada Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang dilanggar TNI terkait pengamanan kejaksaan,” ujar Syamsu Rizal.

    Dia memaparkan, jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang direvisi menjadi UU 3 tahun 2025 tidak ada pasal yang melarang TNI melakukan pengamanan di kantor kejaksaan atau kantor pemerintahan. Sebaliknya, dalam Pasal 7 disebutkan bahwa salah satu tugas TNI adalah membantu tugas pemerintahan di daerah, dan membantu kepolisian dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.

    “Jadi, cukup jelas bahwa TNI bisa membantu tugas pemerintahan dan melakukan pengamanan untuk menjaga ketertiban masyarakat,” katanya.

    Namun, dia mengingatkan, TNI juga harus mempertimbangkan secara komprehensif. Sebab, personil yang dibutuhkan sangat banyak. Yaitu, 514 Kajari dikali 20 prajurit, dan 37 Kajati dikali 40 prajurit adalah jumlah fantastis. Prajurit tersebut harus mendapatkan jaminan tetap memiliki kesempatan jenjang karir dan pelatihan militer profesional.

    “Jangan sampai kemampuan tempur melemah karena tugas luar,” tegasnya.

    Rizal pun menilai, TNI perlu meninjau telegram tersebut untuk membuat klasifikasi Kejari prioritas. Pengamanan tidak perlu dilakukan di semua Kejari. Cukup Kejari yang rawan saja.

    “Nggak perlu semua Kejari. Pamdal dan Kepolisian cukuplah di daerah tertentu.
    Mungkin Kejari yang berada di 3T atau yang rawan baru perlu pengamann TNI,” katanya.

    Dia pun meminta agar TNI melakukan pengamanan dan pengawalan kejaksaan secara profesional. Tentara tidak boleh melakukan intervensi penanganan kasus, karena hal itu akan merusak penegakan hukum di Indonesia.

    “Kami di Komisi I DPR tentu akan terus melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja yang dilakukan TNI. Jika ada masalah dengan TNI, kami bisa memanggil Panglima TNI atau kepala staf angkatan untuk meminta penjelasan,” ujar Rizal. [hen/aje]

  • Anggota DPR ingatkan TNI agar pemusnahan amunisi steril dari warga

    Anggota DPR ingatkan TNI agar pemusnahan amunisi steril dari warga

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengingatkan kepada jajaran TNI agar pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak agar digelar di lokasi yang steril dari masyarakat sipil, guna mencegah insiden seperti yang terjadi di Garut, Jawa Barat, hingga menimbulkan belasan korban jiwa.

    Menurut dia, TNI dan seluruh aparat terkait harus lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap keberadaan gudang amunisi, apalagi yang berada di dekat kawasan pemukiman. Di sisi lain, dia imbau agar TNI tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mengambil sisa-sisa material amunisi tersebut.

    “Praktik ini sangat membahayakan dan bisa memicu ledakan susulan, sebagaimana diduga terjadi dalam peristiwa Garut,” kata Amelia di Jakarta, Selasa.

    Sebagai legislator yang membidangi urusan pertahanan dan militer, dia mendorong kepada Kementerian Pertahanan dan Pimpinan TNI untuk segera merelokasi dan mendesain ulang seluruh gudang amunisi TNI dengan mempertimbangkan dinamika demografi dan tata ruang.

    Selain itu, TNI juga perlu memperbarui standar pengamanan disposal amunisi secara nasional dan menutup celah interaksi warga dengan material berbahaya, baik secara langsung maupun melalui aktivitas informal.

    Dia pun memahami bahwa relokasi gudang amunisi bukan perkara mudah, sebab biasanya penempatan gudang amunisi dulunya berada di lokasi terpencil yang kini berubah menjadi lokasi padat penduduk.

    Namun, dia menilai bahwa perubahan populasi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan risiko yang ada.

    “Komisi I DPR RI akan terus memperbarui dan mengawasi sistem pengelolaan amunisi dan gudang persenjataan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan prajurit dan masyarakat,” kata dia.

    Dia pun menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas gugurnya empat anggota TNI dan meninggalnya sembilan warga sipil dalam tragedi ledakan saat pemusnahan amunisi tersebut.

    Dalam hal ini, dia mengatakan bahwa pemerintah harus hadir secara konkret membantu para korban dan keluarga yang terdampak.

    “Tragedi besar akibat ledakan gudang amunisi yang menewaskan belasan warga juga terjadi pada tahun 1984 di Cilandak. Jangan sampai sejarah buruk itu terulang,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi I minta kasus pemusnahan amunisi Garut diinvestigasi menyeluruh

    Komisi I minta kasus pemusnahan amunisi Garut diinvestigasi menyeluruh

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono meminta dilakukan investigasi menyeluruh atas kasus ledakan dalam pemusnahan amunisi di Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang menimbulkan belasan korban tewas termasuk prajurit TNI.

    Dia pun memastikan Komisi I DPR RI akan mendukung penuh TNI untuk menggelar investigasi secara transparan. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan guna mengungkap penyebab kejadian agar peristiwa serupa tidak terulang.

    “Namun lebih dari itu, kami menilai perlu ada audit menyeluruh terhadap SOP tata kelola logistik dan pemusnahan amunisi yang sudah kedaluwarsa,” kata Budisatrio di Jakarta, Selasa.

    Di samping itu, dia mengatakan bahwa perlindungan warga sipil dalam kegiatan militer yang berisiko tinggi merupakan hal yang penting untuk mencegah timbulnya korban jiwa.

    Menurut dia, sosialisasi dan pembatasan akses ke lokasi aktivitas militer harus dievaluasi dan diperketat agar keselamatan jiwa manusia tidak terabaikan.

    Kejadian tersebut, kata dia, harus menjadi pengingat bahwa kedisiplinan dalam menjalankan SOP harus diprioritaskan.

    “Keselamatan seluruh unsur, baik militer maupun sipil, menjadi yang utama dalam setiap kegiatan serupa maupun aktivitas militer lainnya,” kata dia.

    Untuk itu, dia pun menyampaikan belasungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam insiden pemusnahan amunisi tersebut. Dia menyampaikan bahwa pihaknya beserta fraksinya merasa sedih dan menyayangkan terjadinya insiden itu.

    “Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi I desak investigasi mendalam insiden ledakan amunisi di Garut

    Komisi I desak investigasi mendalam insiden ledakan amunisi di Garut

    ANTARA – Ledakan mematikan yang terjadi saat operasi pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat, menewaskan 13 orang, termasuk warga sipil dan personel TNI Angkatan Darat. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, melalui keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa (13/5), menilai insiden ini mencerminkan adanya kelalaian prosedur dan harus diusut mendalam. (Putri Hanifa/Azhfar Muhammad Robbani/Rizky Bagus Dhermawan/Roy Rosa Bachtiar)

  • Politik kemarin, ledakan amunisi di Garut hingga kasus meme

    Politik kemarin, ledakan amunisi di Garut hingga kasus meme

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, dan berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi pagi anda.

    TNI AD investigasi kasus ledakan amunisi di Garut

    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memastikan pihaknya akan melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab utama meledaknya detonator saat proses pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat.

    “Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan,” kata Wahyu dalam keterangan pers yang diterima Antara, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    Komisi I DPR minta pengamanan pemusnahan amunisi diperketat

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta Pemerintah dan TNI untuk memperketat pengamanan terhadap rangkaian kegiatan pemusnahan amunisi terkait dengan ledakan yang menewaskan belasan orang di Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
    “Rekomendasi kepada Pemerintah dan TNI yang diberikan mencakup peningkatan pengawasan, audit prosedur keamanan, sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi pemusnahan, serta pemberian santunan bagi keluarga korban,” kata Dave saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    SBY serukan persatuan global hadapi krisis iklim

    Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerukan persatuan dan kerja sama antarnegara di dunia untuk menghadapi krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang mengancam masa depan umat manusia.

    “Kita semua tahu bahwa krisis iklim dan krisis lingkungan itu nyata, bukan fiksi, bukan hoaks,” kata SBY dalam forum lecture series The Yudhoyono Institute (TYI) bertajuk “Sustainable Growth with Equity” di Yogyakarta, Senin.

    Menurut SBY, aksi nyata secara kolektif dan lintas batas menjadi sangat penting mengingat skala ancaman yang bersifat global.

    Selengkapnya klik di sini.

    Seskab Teddy-Dubes Australia bahas kunjungan PM Albanese

    – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Dubes Australia untuk Indonesia Roderick Bruce Brazier di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin, untuk membahas rencana kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ke Indonesia pada 15 Mei 2025.
    –
    Seskab Teddy, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Kabinet, menjelaskan dirinya berkoordinasi dengan Dubes Australia untuk Indonesia mengenai agenda kenegaraan PM Albanese, yang akan menjadi kunjungan pertamanya setelah dia kembali terpilih sebagai perdana menteri Australia.

    “PM Albanese yang baru saja terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Australia ini, rencananya akan dilantik (sebagai PM) pada 13 Mei 2025, dan akan langsung memulai lawatan ke Indonesia keesokan harinya pada 14 Mei 2025, malam hari,” kata Seskab Teddy di Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    DPR harap AS dukung Palestina secara objektif dari sisi kemanusiaan

    Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh berharap Amerika Serikat (AS) mendukung Palestina secara objektif dengan memperhatikan dari sisi kemanusiaan.

    Menurut dia, sikap tegas AS dibutuh untuk merespons krisis yang menyebabkan jatuhnya ribuan korban sipil, termasuk anak-anak dan perempuan.

    “Banyak korban yang berjatuhan, baik anak kecil maupun wanita. Dan Amerika bisa melihat ini dengan cukup objektif, bagaimanapun caranya,” kata Muhammad Husein Fadlulloh saat Konferensi Ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau PUIC di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    Legislator apresiasi Polri tangguhkan penahanan mahasiswi kasus meme

    Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengapresiasi Polri yang menangguhkan penahanan SSS, mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB), yang ditangkap karena mengunggah meme bergambar Presiden RI Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.

    Tandra dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa langkah yang diambil tersebut sudah tepat.

    Wakil rakyat ini menyarankan agar penanganan kasus ini diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).

    “Kalau menurut saya, sudah tepatlah langkah itu. Itu ‘kan mereka masih anak muda, masih emosional. Kalau boleh, di-restorative justice saja,” ucapnya.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prajurit TNI Amankan Kejaksaan, DPR: Tingkatkan Efektivitas Penegakan Hukum – Page 3

    Prajurit TNI Amankan Kejaksaan, DPR: Tingkatkan Efektivitas Penegakan Hukum – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono berharap dukungan pengamanan personel TNI Angkatan Darat kepada jajaran kejaksaan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

    “Saya berharap langkah ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme, transparansi, dan supremasi sipil,” kata Dave Laksono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (12/5/2025) seperti dilansir Antara.

    Dave memandang kebijakan pengamanan oleh TNI di tingkat kejaksaan tinggi (kejati) dan kejaksaan negeri (Kejari) itu bagian dari implementasi kerja sama resmi antara TNI dan Kejaksaan RI.

    “Implementasi MoU (memorandum of understanding) antara TNI dan Kejaksaan Agung, yang bertujuan memperkuat sinergi antarlembaga dalam menjaga stabilitas dan kelancaran proses hukum,” ujarnya.

    Ia mengemukakan bahwa Komisi I DPR RI yang membidangi urusan pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen itu akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kerja sama kedua institusi tersebut.

    “Komisi I DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan kebijakan ini berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta selaras dengan kepentingan nasional,” kata dia.