Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • Nico Siahaan Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit TNI

    Nico Siahaan Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit TNI

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas sekaligus anggota DPR Junico Siahaan atau Nico Siahaan menyuarakan keprihatinannya terhadap kesejahteraan prajurit TNI.

    Menurutnya, pembangunan pertahanan nasional tidak boleh hanya berfokus pada modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi harus memprioritaskan kebutuhan dasar prajurit.

    Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan, peningkatan kemampuan militer harus dibarengi dengan perhatian serius terhadap kesejahteraan prajurit.

    “Jangan sampai alutsistanya luar biasa, tetapi prajuritnya terseok-seok. Latihan terus tiap hari, tapi kesehatannya tidak diperhatikan,” kata Nico Siahaan dikutip dari Instagram miliknya, Senin (9/6/2025).

    Nico Siahaan mengungkapkan kesedihannya melihat banyak prajurit TNI, baik dari Angkatan Darat, Laut, maupun Udara, belum memiliki rumah tinggal. Padahal, mereka seringkali bertugas di wilayah perbatasan dan daerah rawan konflik, serta jauh dari keluarga.

    “Rumah sakit dan peralatan boleh ditambah, tetapi kalau rumah tidak disiapkan, itu artinya tidak ada keseriusan,” tambahnya.

    Sebagai wakil rakyat di Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi, Nico Siahaan menegaskan, komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan pemenuhan hak dasar prajurit TNI di Senayan.

    Ia menilai, perhatian terhadap kesejahteraan prajurit harus menjadi bagian dari agenda pertahanan nasional yang utuh. “Kami akan terus memperjuangkan hal ini, dan mendorong pemerintah agar lebih serius dalam memenuhi hak prajurit,” tegasnya.

  • Konten Dewasa dan Judol Bertaburan di WhatsApp, Bahaya Mengintai Anak!

    Konten Dewasa dan Judol Bertaburan di WhatsApp, Bahaya Mengintai Anak!

    Jakarta, Beritasatu.com – Konten pornografi dan judi online (judol) makin masif di fitur aplikasi saluran WhatsApp atau WhatsApp Channel. Konten dan link tersebut bebas diakses oleh siapa saja penggunanya, termasuk anak di bawah umur.

    WhatsApp (WA) saat ini menjadi aplikasi perpesanan paling banyak digunakan di dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan data Global Digital Insight, WA memiliki 181,57 pengguna aktif di Indonesia. Bukan hanya orang dewasa, platform ini juga banyak digunakan anak usia sekolah.

    Rahmi, seorang warga mengatakan anaknya yang masih duduk di kelas II SMP sudah menggunakan WA untuk berinteraksi dengan temannya. “Terkadang mereka ngobrol dengan gurunya pakai WA,” ujarnya, Senin (9/6/2025).

    Tetapi keresahan muncul karena saat ini saluran WhatsApp banyak memunculkan grup dengan tema beragam. Konten hingga link-link mengarah ke pornografi hingga judi online berseliweran di WA, bisa diakses siapa saja. 

    Konten-konten itu memang bukan disediakan langsung oleh WhatsApp, tetapi kemudahan diberikan yang diberikan penyedia aplikasi membuat pengguna memanfaatkan hal itu untuk kepentingan tertentu, termasuk menyajikan konten negatif.

    Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Adi Leksono mengaku sudah banyak mendengar mendengar keresahan masyarakat, terutama para orang tua terkait bertebarannya konten dan link-link yang mengarah ke pornografi maupun judol di saluran WA.

    Menurutnya, keberadaan WA saat ini sangat dekat dengan masyarakat, termasuk anak-anak. Artinya, anak-anak pun bisa bebas mengakses konten-konten dewasa hingga judol yang dapat berdampak buruk terhadap tumbuh kembangnya. 

    “Mengganggu fokus dia untuk belajar, dewasa belum waktunya, dan itu bisa memengaruhi anak untuk melakukan hal yang serupa dengan apa yang dia tonton,” kata Aris kepada Beritasatu.com.

    Ilustrasi link judi online di WhatsApp – (WhatsApp/-)

    Selain itu, adanya link-link judol di saluran WhatsApp juga bisa mendorong anak untuk ikut-ikutan bermain, sehingga bisa berdampak pada kerugian materiel dan mental, mengingat judi itu memiliki sifat adiksi.

    “Konten-konten judi online tentu itu ada kecanduan. Kalau hal adiksi ini mengarah ke anak, maka akan mempengaruhi fase tumbuh kembangnya, tentunya fase belajar. Harusnya anak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan positif, tetapi karena terpapar hal negatif akhirnya dia bisa tidak konsentrasi dalam belajar dan sebagainya,” ujar Aris.

    Aris mengatakan KPAI sudah bolak-balik melaporkan ke Kemenkomdigi agar konten dewasa maupun likn-link judol di media sosial, terutama saluran WhatsApp yang bisa diakses oleh anak-anak segera diblokir.

    Dia juga meminta penyedia layanan WhatsApp lebih proaktif mengawasi dan membatasi konten-konten negatif yang beredar dalam saluran maupun perpesanan aplikasi, terutama yang berpotensi berdampak buruk kepada anak dan remaja. 

    “Mestinya pihak WA punya cara bagaimana mengendalikan konten-konten yang membahayakan anak melalui saluran itu, mereka bisa mendeteksi itu,” tukas Aris Leksono.

    Aris mengimbau kepada orang tua untuk lebih memperhatikan dan mengawasi ketat anak-anaknya dalam mengakses media sosial, termasuk WhatsApp. Jika ditemukan ada histori yang mengarah kepada pornografi maupun judi online, maka sang anak harus segera dibina.

    Ilustrasi pornografi di ponsel, – (gizmodo.com)

    Masyarakat juga diminta melaporkan secara resmi jika menemukan konten-konten negatif yang berbahaya untuk perkembangan anak di media sosial. Kalau ada laporan, KPAI bisa memanggil penyedia aplikasi untuk dimintai keterangan. 

    Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Sarifah Ainun Jariyah meminta pemerintah serius menindaklanjut terkait masihnya konten pornografi hingga judol di WhatsApp dan Instagram.

    “Saya rasa konten pornografi di medsos ini harus ditindaklanjuti karena banyak juga yang komentar anak-anak di bawah umur. Ini harus jadi perhatian khusus,” ujarnya.

    Dia mengusulkan Komisi I DPR memanggil langsung pihak Meta untuk mempertanyakan terkaitnya maraknya konten pornografi dan judi online di Instagram maupun WhatsApp, serta meminta mereka membatasi konten itu agar tidak bisa diakses oleh anak-anak.

  • Komisi I DPR kecam insiden penabrakan bus jamaah haji Palestina

    Komisi I DPR kecam insiden penabrakan bus jamaah haji Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan mengecam keras insiden penabrakan bus jamaah haji Palestina oleh militer Israel di Jenin, Tepi Barat pada Sabtu (31/5) lalu, sebagai perbuatan yang sangat keji dan tidak dapat ditoleransi.

    “Penabrakan kendaraan militer Israel terhadap bus jamaah haji di Jenin adalah simbol nyata dari kebiadaban dan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan,” kata Aher, sapaan karibnya, saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Dia lantas berkata, “Terlebih para korban sedang dalam perjalanan untuk menunaikan ibadah suci. Ini sangat keji dan tidak dapat ditoleransi.”

    Dia juga menyoroti laporan lain mengenai penembakan 24 warga Palestina yang tengah mencari makanan, serta penggunaan pusat bantuan sebagai jebakan militer di Gaza.

    Aher menilai tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran HAM berat, melainkan sudah tergolong kejahatan perang yang sistematis.

    Dia pun menyerukan agar Indonesia mengambil posisi tegas dengan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengerahkan pasukan perdamaian (UN Peacekeeping Forces) ke wilayah Palestina, khususnya di Gaza dan Tepi Barat.

    Hal tersebut, lanjut dia, patut dilakukan untuk melindungi warga sipil, mencegah kejahatan lebih lanjut, serta menciptakan zona aman kemanusiaan.

    “Israel telah kehilangan legitimasi moral di mata dunia. Sudah saatnya dunia internasional, terutama PBB, bertindak lebih dari sekadar kecaman,” ucapnya.

    Menurut dia, pengiriman pasukan perdamaian PBB merupakan langkah nyata dalam menyelamatkan rakyat Palestina sebab tanpa kehadiran fisiknya maka rakyat Palestina akan terus menjadi korban kebiadaban rezim pendudukan.

    “PBB harus hadir, bukan hanya dalam pernyataan, tetapi dalam tindakan nyata di lapangan,” katanya.

    Sebagai upaya menyelamatkan rakyat Palestina, dia mengatakan bahwa DPR RI terus mendorong pemerintah Indonesia untuk memimpin aliansi negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Non-Blok dalam menyuarakan langkah konkret di PBB.

    Termasuk, tambah dia, mendukung rencana Perancis dan Inggris yang akan mengakui kedaulatan penuh negara Palestina, serta mengajak rakyat Indonesia terus memberikan dukungan logistik dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

    Dia menekankan pula komitmen Komisi I DPR RI yang membidangi urusan luar negeri siap mengawal segala langkah diplomasi aktif pemerintah untuk membela Palestina.

    “Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan keadilan, Indonesia tidak boleh tinggal diam,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Al Muzzammil Yusuf Terpilih Jadi Presiden PKS Gantikan Ahmad Syaikhu, Ini Profilnya

    Al Muzzammil Yusuf Terpilih Jadi Presiden PKS Gantikan Ahmad Syaikhu, Ini Profilnya

    GELORA.CO – Menyambut Pemilu 2029, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan rotasi kepimpinan secara besar-besaran.

    PKS sadar bahwa persaina di Pemilu 2029 akan berat, karena itu perlu penyegaran.

    Sebab pada Pemilu 2029, akan sangat banyak geerasi muda, karena itu PKS butuh pemimpin yang tahu apa keinginan anak muda.

    Setelah resmi menetapkan M Sohibul Iman sebagai Ketua Majelis Syuro, Selasa (3/6/2025), maka pada Rabu (4/6/2025), PKS mengangkat Dr Al Muzzammil Yusuf sebagai Presiden PKS.

    Al Muzzammil Yusuf terpilh lewat forum Majelis Syuro yang diikuti para senior PKS.

    Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, mengatakan proses pemilihan berlangsung damai dan demokratis.

    “Iya benar Majelis Syuro PKS sudah digelar dengan damai dan demokratis sejak kemarin (3 Juni) sampai tadi jelang zuhur (4 Juni 2025),” kata Hidayat dikutip dari Tribunnews.com.

    Sohibul Iman sebelumnya dikenal sebagai mantan Presiden PKS, mantan Wakil Ketua DPR RI, dan mantan Rektor Universitas Paramadina. 

    Sementara Muzzammil Yusuf pernah menjabat sebagai Ketua DPP PKS bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

    Hidayat menyebut informasi lengkap mengenai struktur kepengurusan dan hasil Majelis Syuro akan disampaikan langsung oleh DPP PKS dalam konferensi pers.

    “Untuk detilnya saya kira DPP PKS akan segera konferensi pers,” pungkasnya.

    Profil Al Muzzammil Yusuf

    Dikutip dari situs Fraksi PKS, Dr. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si. lahir di Tanjung Karang, Lampung pada 6 Juni 1965.

    Ia menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) melalui Daerah Pemilihan Lampung I.

    Dapil tersebut meliputi Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro.

    Keluarga

    Al Muzzammil menikah dengan Nurul Hidayati K Ubaya, S.S., MBA.

    Keduanya kemudian dikaruniai dua anak perempuan dan satu anak laki-laki.

    Al Muzzammil dan Nurul Hidayati juga sudah memiliki tiga cucu.

    Riwayat Pekerjaan

    Ia telah menjabat sebagai anggota DPR dan MPR RI selama tiga periode sejak 2004.

    Al Muzzammil juga sempat menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI pada periode 2005-2007 dan 2012-2014.

    – Anggota DPR/MPR RI 4 Periode (2004-2009; 2009-2014; 2014-2019; 2019-2024, 2024-2029).

    – Wakil Ketua Komisi III DPR RI (2005–2007) dan ( 2012-2014)

    – Wakil Ketua Baleg DPR RI (2007– 2009)

    – Wakil Ketua Komisi II DPR (2015–2017)

    – Wakil Ketua FPKS MPR RI (2014–2019)(2019-2024)

    – Tim Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Sejak 2004

    – Anggota Komisi I DPR RI (2019-2024)

    – Anggota Komisi XIII DPR RI (2024-sekarang)

    Riwayat Pendidikan

    Ia memperoleh gelar sarjana di Universitas jurusan Ilmu Politik.

    Kemudian melanjutkan pendidikan magister dan doktor di Universitas Sahid di jurusan Ilmu Komunikasi Politik.

    Selain itu, Al Muzzammil juga sempat memperoleh pendidikan bahasa Arab di Kairo, Mesir selama satu tahun.

    Kemudian mempelajari bahasa Inggris di Sydney, Australia selamat satu tahun.

    – S1 : Ilmu Politik, Universitas Indonesia

    – S2 : Ilmu Komunikasi Politik, Universitas Sahid

    – S3 : Ilmu Komunikasi Politik, Universitas Sahid

    – International Relation, (Second Certificate), CAS- Islamabad, Pakistan.

    – Pendidikan Bahasa Inggris di Sydney – Australia (1 Tahun)

    – Pendidikan Bahasa Arab di Kairo – Mesir (1 Tahun)

    Riwayat Organisasi

    Pria berusia 58 tahun itu pernah menjabat sebagai Wakil Presiden DPP PKS periode 2004. Selain itu, ia juga pernah berkecimpung di sepak bola usia muda.

    Al Muzzammil menjadi pembina sekolah sepak bola usia mudia di SSB Gaza dan SSB Keadilan Lampung.

    – Wakil Presiden DPP PKS Periode 2004

    – Pembina Sekolah Sepak Bola Usia Muda di SSB Gaza dan SSB Keadilan Lampung

    – Pembicara pada seminar pembinaan keluarga, pelajar, pemuda dan mahasiswa

    – Pembicara pada seminar tema politik nasional dan Dunia Islam

    Media Sosial

    – Facebook : Almuzzammil Yusuf

    – Twitter : @Muzzammil_Yusuf

    – Instagram : @almuzzammil.yusuf

    – YouTube: Al Muzzammil Yusuf

    – Website: www.almuzzammilyusuf.id

  • Profil Frederik Kalalembang, Pensiunan Pati Polri di Komisi I DPR RI

    Profil Frederik Kalalembang, Pensiunan Pati Polri di Komisi I DPR RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Frederik Kalalembang adalah seorang pensiunan perwira tinggi (pati) Polri yang kini menjabat sebagai anggota Komisi I DPR RI. Ia dikenal luas bukan hanya karena karier panjangnya di institusi kepolisian, tetapi juga karena kiprahnya di dunia politik dan advokasi masyarakat.

    Nama Frederik Kalalembang kembali mencuat setelah berhasil meraih kursi DPR RI melalui Partai Demokrat dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan III. Berikut profil lengkapnya!

    Sosok Frederik Kalalembang

    Frederik Kalalembang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 30 Oktober 1963. Ia menikah dengan Apriana Christine Tangyong dan dikaruniai tiga orang anak.

    Frederik merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1988. Pendidikan militernya menjadi fondasi penting dalam perjalanan kariernya sebagai pati Polri.

    Karier Panjang di Kepolisian

    Perjalanan karier Frederik Kalalembang di kepolisian berlangsung lebih dari tiga dekade. Ia pernah bertugas di berbagai daerah mulai dari Sangihe Talaud, Tangerang, Grobogan, hingga Kalimantan Timur.

    Berbagai posisi strategis pernah diembannya seperti wakapolres, dirpolair, hingga deputi kebijakan dan strategi di Bakamla. Salah satu pencapaian tertingginya adalah saat dilantik sebagai inspektur jenderal Polisi pada tahun 2018.

    Frederik juga dikenal sebagai salah satu pati Polri yang memiliki keahlian dalam bidang keamanan laut dan kerjasama strategis antarlembaga. Ia pernah menjabat sebagai kepala unit penindakan hukum di Bakamla dan menjadi analis kebijakan utama bidang polair Baharkam Polri sebelum akhirnya pensiun pada Oktober 2022.

    Kiprah Pascakepolisian: Advokat dan Ketua IkaTNus

    Setelah pensiun, Frederik Kalalembang mendirikan firma hukum Duta Keadilan dan memimpin firma hukum JFK. Ia aktif dalam dunia advokasi, khususnya untuk warga Toraja, termasuk dalam isu-isu agraria dan lingkungan.

    Pada 1 Oktober 2022, ia mendirikan dan menjabat sebagai ketua umum Ikatan Keluarga Toraja Nusantara (IkaTNus), wadah yang memperjuangkan kepentingan masyarakat Toraja di seluruh Indonesia.

    Terpilih Jadi Anggota DPR RI

    Frederik Kalalembang mencalonkan diri dalam Pemilu 2024 dari Partai Demokrat untuk Dapil Sulawesi Selatan III. Ia berhasil memperoleh 51.664 suara dan resmi dilantik sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober 2024.

    Saat ini, ia duduk di Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan intelijen. Frederik juga sempat menjadi penguji calon pimpinan KPK di Komisi III.

    Di DPR RI, khususnya Komisi I, Frederik Kalalembang aktif menyuarakan isu-isu penting seperti pemberantasan judi daring. Ia mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital, untuk menertibkan peredaran kartu SIM prabayar demi mencegah kejahatan siber.

  • Profil Rizki Natakusumah, Suami dari Beby Tsabina dan Anggota DPR RI

    Profil Rizki Natakusumah, Suami dari Beby Tsabina dan Anggota DPR RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Rizki Natakusumah sempat menjadi perbincangan hangat publik, tidak hanya karena kiprahnya di dunia politik sebagai anggota Komisi I DPR RI, tetapi juga karena pernikahannya dengan aktris muda berbakat, Beby Tsabina.

    Nama Rizki Natakusumah mulai mencuri perhatian sejak hubungan asmaranya dengan Beby diketahui publik pada Oktober 2023. Kala itu, kedekatan mereka terlihat saat perayaan ulang tahun Beby yang ke-21.

    Setelah menggelar lamaran pada 21 April 2024, pasangan ini akhirnya menikah secara resmi pada 23 Juni 2024 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Momen bahagia itu dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Agus Harimurti Yudhoyono dan Zulkifli Hasan, serta tamu-tamu dari kalangan selebritas dan politikus nasional.

    Siapa Sebenarnya Rizki Natakusumah?

    Bernama lengkap Rizki Aulia Rahman Natakusumah lahir pada 19 November 1994 di Pandeglang, Banten. Ia berasal dari keluarga yang sangat kental dengan nuansa politik.

    Ayahnya, Dimyati Natakusumah, merupakan mantan bupati Pandeglang dan mantan anggota DPR RI. Sementara ibunya, Irna Narulita, kini menjabat sebagai bupati Pandeglang dan juga pernah menjadi anggota DPR RI.

    Perjalanan pendidikan Rizki dimulai dari SDN Pandeglang IV, kemudian melanjutkan ke MTS Darunnajah Ulujami Jakarta, dan menyelesaikan SMA di Al Kamal Jakarta. Setelah itu, ia menempuh pendidikan tinggi di The University of Nottingham, Inggris, dan meraih gelar S-1 serta S-2 di bidang ilmu ekonomi.

    Karier Politik

    Rizki Natakusumah terjun ke dunia politik pada usia yang sangat muda. Pada usia 25 tahun, ia terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 mewakili Dapil Banten I (Pandeglang dan Lebak) dari Partai Demokrat.

    Sebagai anggota Komisi I DPR RI, Rizki bertugas dalam bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informasi. Ia aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah pemilihannya serta berkomitmen membangun kampung halamannya melalui jalur legislatif.

    Tak hanya aktif di dunia politik, Rizki juga terlibat dalam dunia bisnis. Ia menjabat sebagai Komisaris Utama di sejumlah perusahaan seperti PT BPR Amal Bhakti Sejahtera dan PT Rizki Cipta Beton. Selain itu, ia juga memegang posisi penting di Yayasan Sohibul Barokah Walfadhilah.

    Kekayaan

    Berdasarkan laporan LHKPN periode 2023, total kekayaan Rizki mencapai sekitar Rp 8,5 miliar. Kekayaan tersebut mencakup kendaraan mewah seperti Mercedes Benz GLE 450 AMG tahun 2019 senilai Rp 1,5 miliar, kas sebesar Rp 3,7 miliar, serta harta lainnya termasuk properti dan aset bergerak.

    Meski memiliki kekayaan yang cukup besar, Rizki tetap dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Gaya hidupnya tidak berlebihan dan tetap menonjolkan sisi profesionalisme sebagai wakil rakyat.

    Rizki Natakusumah dan Beby Tsabina

    Pernikahan Rizki dengan Beby Tsabina menjadi sorotan bukan hanya karena status keduanya sebagai publik figur, tetapi juga karena kedekatan mereka yang dinilai harmonis dan inspiratif. Dengan latar belakang yang berbeda, keduanya saling mendukung dalam karier masing-masing.

    Rizki Natakusumah menyampaikan lewat media sosial bahwa ia ingin terus mengabdi dan melayani masyarakat Dapil Banten I. Sementara itu, Beby Tsabina pun aktif mendukung sang suami sembari tetap melanjutkan kariernya di dunia hiburan.

    Rizki Natakusumah adalah contoh nyata generasi muda yang mampu menyeimbangkan karier politik, bisnis, dan kehidupan pribadi. Sebagai suami dari Beby Tsabina dan anggota Komisi I DPR RI, Rizki menunjukkan dedikasi tinggi dalam mengemban amanah rakyat.

  • DPR Ingatkan soal Keamanan Data di Tengah Isu Merger Grab & GoTo

    DPR Ingatkan soal Keamanan Data di Tengah Isu Merger Grab & GoTo

    Jakarta –

    Isu merger antara dua raksasa teknologi Asia Tenggara, Grab dan GoTo, terus menyedot perhatian publik. Tak hanya soal persaingan bisnis, sejumlah pihak mulai angkat suara soal potensi dampaknya terhadap kedaulatan digital dan keamanan data Indonesia.

    Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menilai potensi merger antara Grab dan GoTo bukan sekadar urusan bisnis, melainkan persoalan yang menyangkut masa depan ekonomi digital dan keamanan nasional. Menurutnya, merger ini memiliki dampak besar terhadap ekosistem digital, khususnya di Indonesia.

    “Kekhawatiran mengenai kedaulatan digital dan keamanan data jika terjadi merger GoTo-Grab, terutama jika entitas gabungan dikuasai oleh pihak luar, adalah sangat beralasan dan menjadi isu krusial. Pemerintah harus tidak hanya melihat aspek persaingan bisnis tapi juga potensi dampak pada kedaulatan data,” ujar Dave dalam keterangan kepada media, Selasa (27/5).

    Politisi Partai Golkar ini juga mendesak pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan yang lebih tegas, terutama terkait penyimpanan data di dalam negeri (data localization), tata kelola data (data governance), dan perlindungan data pribadi masyarakat.

    Belakangan, rumor merger antara Grab dan GoTo memang ramai diperbincangkan. Grab yang berbasis di Singapura disebut-sebut telah menunjuk penasihat untuk menyusun skema kesepakatan, yang ditargetkan rampung pada semester pertama 2025. Sementara itu, GoTo tak membantah adanya pembicaraan, meski menyatakan belum ada keputusan resmi.

    Pihak GoTo sendiri telah menanggapi rumor tersebut lewat pernyataan resmi. Sekretaris Perusahaan GoTo Gojek Tokopedia, Koesoemohadiani, menyatakan tidak ada kesepakatan apapun dengan pihak mana pun soal rencana merger.

    “Perseroan ingin memberikan klarifikasi bahwa tidak ada kesepakatan antara Perseroan dengan pihak manapun untuk melakukan transaksi merger sebagaimana telah diberitakan di media massa,” tulisnya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Tonton juga Video: Bos GOTO Beberkan Progres Integrasi Tokopedia dan TikTok

    (rir/rrd)

  • Anggota DPR: Kerja sama alutsista RI-Prancis memodernisasi pertahanan

    Anggota DPR: Kerja sama alutsista RI-Prancis memodernisasi pertahanan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai bahwa penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Indonesia dengan Prancis untuk kerja sama alat utama sistem pertahanan (alutsista) merupakan langkah signifikan untuk proses modernisasi pertahanan nasional.

    Adapun kerja sama tersebut dilakukan dalam rangka kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia dan bertemu Presiden Prabowo Subianto. Kerja sama yang dilakukan meliputi pembelian alutsista strategis pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation dan kapal selam Scorpene buatan Naval Group.

    “Komisi I DPR RI akan terus mengawal dan memberi masukan atas setiap rencana strategis kerja sama Indonesia–Prancis, agar sejalan dengan kepentingan nasional,” kata Amelia di Jakarta, Rabu.

    Dia pun mengingatkan bahwa kerja sama itu juga harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, hingga adanya transfer teknologi guna membangun kapasitas sumber daya manusia.

    Di sisi lain, menilai bahwa kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia dan bertemu Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan arah konkret dalam memperkuat kemitraan strategis.

    Selain hubungan di bidang pertahanan, menurut dia, kunjungan itu mencerminkan eratnya hubungan bilateral kedua negara di sektor pendidikan, dan kerja sama antarparlemen. Dia pun menyambut baik dan memberikan apresiasi atas kunjungan tersebut.

    Pasalnya, dia menilai agenda Presiden Macron yang menyasar kalangan akademik dan generasi muda, termasuk kunjungan ke Universitas Negeri Jakarta dan Akademi Militer di Magelang, merupakan hal yang positif.

    “Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama tidak berhenti pada aspek militer semata, tetapi juga meluas pada ranah kebudayaan, pendidikan, dan diplomasi publik,” katanya.

    Dia pun berharap kemitraan Indonesia dengan Prancis tidak hanya bersifat transaksional, melainkan membentuk aliansi strategis jangka panjang yang saling menguntungkan dan mendukung perdamaian kawasan Indo-Pasifik.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • TNI AD Janji Libatkan Polisi Militer hingga Zeni dalam Pemusnahan Amunisi Nasional 27 Mei 2025

    TNI AD Janji Libatkan Polisi Militer hingga Zeni dalam Pemusnahan Amunisi Nasional 27 Mei 2025

    TNI AD Janji Libatkan Polisi Militer hingga Zeni dalam Pemusnahan Amunisi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – TNI Angkatan Darat (
    TNI AD
    ) memastikan akan melibatkan satuan-satuan yang berkompeten dalam proses
    pemusnahan amunisi
    dan bahan peledak kedaluwarsa atau afkir ke depan.
    Misalnya dengan melibatkan
    Polisi Militer
    , Zeni, Perbekalan Angkutan, Kesehatan, dan Kewilayahan.
    Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh pasca-insiden ledakan di Garut, Jawa Barat, yang menimbulkan korban jiwa dari masyarakat sipil.
    “Ke depan, guna memaksimalkan kelancaran dan pengamanan kegiatan, satuan-satuan TNI AD yang terkait dan berkompeten akan dilibatkan dalam kegiatan pemusnahan tersebut, seperti Polisi Militer, Zeni, Perbekalan Angkutan, Kesehatan, dan Kewilayahan,” kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, dalam keterangannya, Selasa (27/5/2025).
    Hal tersebut disampaikan Kadispenad usai mengikuti Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan di Kompleks Parlemen, Senin (26/5/2025).
    Menurut Wahyu, tim investigasi internal TNI AD menemukan dua poin utama dalam evaluasi.
    Pertama, soal penyebab ledakan yang diduga berasal dari penanganan detonator afkir yang tidak stabil.
    Kedua, soal keterlibatan masyarakat dalam proses yang semestinya hanya ditangani oleh tenaga profesional.
    “Berkaitan dengan mengapa ledakan bisa terjadi, detonator yang akan dimusnahkan adalah detonator dalam kondisi
    expired
    atau afkir, yang tentu kondisinya ada ketidakstabilan dari konstruksi, rentan,” ungkap dia.
    “Dan perlakuannya memerlukan perlakuan atau pembawaan yang hati-hati, memperhatikan kondisi dan suhu di medan maupun hal-hal teknis lain yang memicu risiko meledak, maka perlu dilakukan oleh tenaga profesional,” tambah dia.
    Wahyu mengungkapkan bahwa semula masyarakat hanya dilibatkan untuk pekerjaan administratif, seperti memasak dan menggali lubang.
    Namun, dalam pelaksanaannya, terjadi pengembangan pelibatan hingga masyarakat turut memindahkan material berbahaya ke lokasi pemusnahan.
    “Kejadian tersebut menjadi evaluasi tegas dari pimpinan Angkatan Darat bahwa kegiatan pemusnahan amunisi dan bahan peledak serta kegiatan berisiko lainnya, ke depan tidak lagi melibatkan masyarakat sama sekali, termasuk untuk membantu kegiatan administrasi/penyiapan logistik,” tegas Kadispenad.
    “Semuanya akan ditangani oleh satuan-satuan TNI AD sendiri,” sambung dia.
    Selain itu, TNI AD juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, seperti mini backhoe (alat berat penggali) dan robot penjinak bom dalam proses pemusnahan amunisi.
    Hal itu dilakukan guna meminimalisir pelibatan personel serta risiko yang ditimbulkan.
    Terakhir, Wahyu menegaskan bahwa TNI AD sangat prihatin atas insiden yang terjadi dan berharap kejadian serupa tidak terulang.
    Ia juga menyampaikan apresiasi atas semua masukan, dukungan, dan rekomendasi dari berbagai pihak yang turut membantu proses evaluasi.
    Adapun ledakan saat pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada 12 Mei lalu menewaskan 13 orang, terdiri dari empat prajurit TNI dan sembilan warga sipil.
    TNI mengakui adanya keteledoran dalam insiden ledakan tersebut.
    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, proses pemusnahan amunisi dan alat peledak itu sebetulnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
    Namun, dia mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan akan tetap dievaluasi menyusul terjadinya insiden fatal tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TNI AD Janji Libatkan Polisi Militer hingga Zeni dalam Pemusnahan Amunisi Nasional 27 Mei 2025

    TNI AD Pastikan Tak Libatkan Masyarakat Lagi dalam Pemusnahan Amunisi Nasional 27 Mei 2025

    TNI AD Pastikan Tak Libatkan Masyarakat Lagi dalam Pemusnahan Amunisi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – TNI Angkatan Darat (
    TNI AD
    ) memastikan tidak lagi melibatkan masyarakat dalam proses
    pemusnahan amunisi
    dan bahan peledak kedaluwarsa (afkir), menyusul insiden ledakan di Garut, Jawa Barat, yang menimbulkan korban dari kalangan sipil.
    Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, usai mengikuti Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), serta pejabat tinggi TNI lainnya, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/5/2025).
    “Kejadian tersebut menjadi evaluasi tegas dari pimpinan Angkatan Darat bahwa kegiatan pemusnahan amunisi dan bahan peledak serta kegiatan berisiko lainnya, ke depan tidak lagi melibatkan masyarakat sama sekali, termasuk untuk membantu kegiatan administrasi/penyiapan logistik,” kata Wahyu, dalam keterangan yang diterima, Selasa (27/5/2025).
    Wahyu mengatakan, selama ini, masyarakat hanya dilibatkan untuk tugas-tugas non-teknis seperti memasak, menyiapkan logistik, hingga menggali lubang dan membersihkan sisa-sisa peledakan.
    Namun, dalam kasus di Garut, keterlibatan masyarakat berkembang hingga pada aktivitas teknis berisiko tinggi.
    “Ada pengembangan pelibatan masyarakat di luar kegiatan yang saya sampaikan tadi. Jadi, masyarakat ikut membantu mengangkat material-material detonator yang
    expired
    dan rentan itu ke dalam lubang penghancuran dan menyerahkannya kepada prajurit TNI yang ada di dalamnya,” ujar Wahyu.
    “Pembawaannya mungkin tidak sesuai dengan perlakuan yang seharusnya, saat diterima oleh prajurit TNI di dalam lubang penghancuran tersebut dengan kondisi material afkir yang tidak stabil serta rentan gesekan dan goncangan memicu ledakan itu terjadi,” imbuh dia.
    Temuan ini menjadi salah satu poin utama dalam laporan tim investigasi yang diturunkan ke lokasi insiden.
    TNI AD pun akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama pada prosedur standar pemusnahan bahan peledak.
    Sebagai langkah ke depan, Wahyu menyebut bahwa semua proses pemusnahan amunisi akan ditangani oleh satuan-satuan TNI AD yang berkompeten, seperti Polisi Militer, Zeni, Perbekalan Angkutan, Kesehatan, dan Kewilayahan.
    Selain itu, TNI AD juga akan memanfaatkan teknologi untuk meminimalkan keterlibatan personel.
    “Upaya meminimalkan pelibatan personel juga akan dilakukan, dengan cara menggunakan teknologi seperti mini beghoe (excavator) untuk menggali lubang dan robot bom untuk membawa munisi/bahan peledak ke lubang penghancuran, juga alat perlengkapan lain yang dapat meminimalisir risiko yang ditimbulkan,” ungkap Wahyu.
    Wahyu menyampaikan rasa duka mendalam atas insiden yang terjadi serta menegaskan komitmen TNI AD untuk menjadikan seluruh temuan dan masukan dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi.
    Ledakan saat pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Kabupaten Garut, Jawa Barat, 12 Mei lalu, menewaskan 13 orang, terdiri dari empat prajurit TNI dan sembilan warga sipil.
    TNI mengakui adanya keteledoran dalam insiden ledakan tersebut.
    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, proses pemusnahan amunisi dan alat peledak itu sebetulnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
    Namun, dia mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan akan tetap dievaluasi menyusul terjadinya insiden fatal tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.