Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • DPR Minta Prabowo dan Sri Mulyani Sigap Antisipasi Dampak Konflik Iran vs Israel

    DPR Minta Prabowo dan Sri Mulyani Sigap Antisipasi Dampak Konflik Iran vs Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto meminta pemerintah untuk siap dan sigap mengantisipasi konflik yang kini sedang terjadi di Iran dan Israel. Menurutnya, saat ini dunia sedang dalam titik membahayakan (jeopardizing).

    Utut berujar ada tiga hal yang perlu dicermati dalam konflik kedua negara tersebut. Pertama, penyebab terjadinya konflik. Kedua, sampai di mana titik berakhirnya. Ketiga, konsep pertahanan negara Indonesia.

    “Kita harapkan Pak Presiden Prabowo harus siap dan sigap mengantisipasi. Pemahaman siap, tentu kita tidak berperang, tapi sigap terhadap dampak ikutan lainnya,” pintanya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Selain itu, Wasekjen PDI Perjuangan (PDIP) ini turut mengusulkan agar Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono bisa mengundang Duta Besar RI di Teheran, Iran untuk memberikan laporan tertulis soal kondisi di sana.

    “Karena beliau yang ada di Teheran dan di Teheran yang terluka atau yang wafat, atau instalasi apa saja yang rusak akibat perang yang baru berjalan 3 hari ini. Mudah-mudahan kita semua berdoa perangnya tidak berkelanjutan, semua sama-sama bisa menahan diri,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Utut mengingatkan Indonesia perihal rute penerbangan dari Tanah Air yang melintasi wilayah udara di lokasi konflik kedua negara tersebut. Selain itu juga, dia menyoroti adanya potensi salah sasaran, karena namanya perang tidak mengenal kapan ada kesialan terjadi.

    “Karena apapun satu nyawa manusia adalah sangat berharga. Jadi kita enggak bisa menyebut hanya satu, we can not count numbers untuk nyawa. Jadi ini pemahaman sikap seperti itu dan idealnya memang Pak Dubes segera melapor ke Pak Menlu,” tutur dia.

    Di sisi lain, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini juga berpandangan perlu adanya semacam ‘tabungan’ dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) untuk anggaran hal-hal urgent seperti konflik ini.

    “Kan tidak tahu bakal ada perang seperti ini, nah ini kita harus ada konsep untuk menabung untuk hal-hal yang urgent seperti ini. Ini catatan untuk Ibu Srimul [Sri Mulyani] dan Banggar kita,” tutupnya.

    Dalam catatan Bisnis, Israel melakukan serangan udara yang menghantam fasilitas nuklir dan rudal Iran pada Jumat (13/6) dini hari. 

    Serangan tersebut menewaskan lebih dari 104 penduduk Iran, termasuk komandan Garda Revolusi (IRGC), beberapa komandan tinggi, dan sembilan ilmuwan nuklir, serta melukai hampir 380 orang lainnya. 

    Sebagai balasan, Iran meluncurkan rudal balistik yang menargetkan beberapa wilayah di Israel. Serangan itu dikabarkan menewaskan tiga orang dan melukai lebih dari ratusan orang lainnya.

  • Komisi I minta Presiden sigap dan siap antisipasi konflik Iran-Israel

    Komisi I minta Presiden sigap dan siap antisipasi konflik Iran-Israel

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk sigap dan siap dalam mengantisipasi konflik bersenjata yang tengah berlangsung antara Iran dan Israel atas kemungkinan dampaknya terhadap Indonesia.

    “Kita dunia saling terkait. Hanya betapa besar ketarkaitannya dengan Indonesia ini yang kita harapkan Pak Presiden Prabowo harus siap dan sigap mengantisipasi,” kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia lantas menjelaskan bahwa pemahaman siap mengandung makna Indonesia tidak ikut berperang, adapun sigap berarti sikap yang diambil untuk mengantisipasi kemungkinan dampak ikutan lainnya.

    “Sigap itu kan artinya cepat dan tepat, pemahaman sigap,” ujarnya.

    Dalam kesigapan tersebut, dia mengatakan pemerintah Indonesia perlu untuk mempersiapkan skenario evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di dua wilayah konflik tersebut.

    “Ada baiknya dipikirkan untuk dievakuasi ke daerah atau ke wilayah yang dianggap aman atau kembali (ke Indonesia),” ucapnya.

    Dia juga meminta pemerintah Indonesia sigap dalam mencermati rute penerbangan dari Tanah Air yang sekiranya melintasi wilayah udara di lokasi konflik kedua negara tersebut agar tidak terkena imbas langsung.

    Selain itu, dia menyebut pemerintah Indonesia perlu sigap dalam mengantisipasi kemungkinan salah sasaran dari konflik yang tengah berkecamuk antara kedua negara di Timur Tengah tersebut, meskipun Indonesia tidak menjadi sasaran langsung dalam konflik tersebut.

    “Tapi bisa ya namanya lagi apes di wilayah perang, bisa saja salah koordinat, surveillance-nya lagi pas, atau di-intercept harusnya ke titik daerah sekitar jauh dari Teheran, ternyata masuk di situ,” tuturnya.

    Dia lantas membeberkan tiga hal yang perlu dicermati pemerintah Indonesia dalam menyikapi konflik Iran-Israel. Menurut dia, hal pertama yang perlu dicermati ialah terkait penyebab meletusnya konflik kedua negara tersebut.

    “Yang kedua, kira-kira di mana titik berakhirnya?”

    Adapun hal ketiga yang perlu dicermati, dia menyebut terkait dengan konsep pertahanan negara Indonesia. Untuk itu, dia pun mempertanyakan apakah rencana pertahanan strategi Indonesia sudah tepat dalam mengantisipasinya konflik antara Iran-Israel tersebut.

    Menurut dia, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Pothan Kemhan), Direktur Jenderal Rencana Pertahana (Dirjen Renhan Kemhan), dan para kepala staf TNI mencermati dan membuat laporan dalam merespons konflik Iran-Israel.

    Sebelumnya Israel pada Jumat (13/6) dini hari waktu setempat melancarkan serangan udara ke Teheran, ibu kota Iran dan beberapa kota lainnya di berbagai penjuru Iran. Serangan-serangan tersebut menyerang fasilitas nuklir serta menewaskan sejumlah komandan tinggi militer, ilmuwan nuklir, dan warga sipil Iran. Serangan Israel terus berlanjut ke berbagai wilayah di Iran pada Sabtu (14/6).

    Sebagai respons, Iran pada Jumat dan Sabtu (14/6) tersebut melancarkan beberapa gelombang serangan rudal terhadap sejumlah target di Israel, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan.

    Sementara itu, pasukan intelijen Iran telah menangkap dua “anggota” Mossad, badan intelijen Israel di Provinsi Alborz, Iran utara, sebut laporan dari kantor berita semiresmi Iran, Tasnim pada Minggu (15/6).

    Dua orang anggota Mossad tersebut ditangkap di sebuah rumah di wilayah Savojbolagh, tempat mereka merakit bom, bahan peledak, perangkap, dan berbagai perangkat elektronik, ungkap laporan Tasnim tanpa menyebutkan tanggal penangkapan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Kunjungan Prabowo ke Singapura-Rusia perkuat posisi RI

    Anggota DPR: Kunjungan Prabowo ke Singapura-Rusia perkuat posisi RI

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Singapura dan Rusia merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah perubahan geopolitik dan ekonomi global yang semakin dinamis.

    Dengan kunjungan itu, menurut dia, Indonesia dapat memainkan peran sebagai jembatan diplomatik untuk mendorong dialog perdamaian bagi kawasan-kawasan yang sedang mengalami konflik.

    “Pendekatan yang inklusif dan berimbang adalah kunci agar Indonesia tetap menjadi kekuatan moral dan strategis dalam percaturan global,” kata Amelia di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan bahwa Singapura selama ini adalah mitra utama Indonesia dalam investasi, perdagangan, dan transformasi digital. Dalam konteks ini, kunjungan Presiden menjadi momentum penting untuk mendorong kerja sama yang lebih mendalam di bidang ekonomi digital, keamanan siber, dan investasi energi bersih.

    “Selain itu, kemitraan erat dengan Singapura juga sangat relevan dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara, terutama menghadapi dinamika di Laut China Selatan,” katanya.

    Sementara itu, dia menilai bahwa kunjungan ke Rusia menunjukkan bahwa Indonesia tetap konsisten menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Di tengah ketegangan global dan sanksi terhadap Rusia, Indonesia tetap membuka ruang dialog dan kerja sama yang saling menguntungkan.

    Menurut dia, Rusia memiliki potensi besar dalam penyediaan energi alternatif, teknologi tinggi, serta pasokan pangan dan pupuk. Dia menilai hal itu yang sangat dibutuhkan Indonesia dalam menjaga ketahanan nasional.

    “Saya mendukung penuh langkah Presiden dan berharap kunjungan ini menghasilkan kesepakatan konkret yang memberi manfaat langsung bagi rakyat, memperkuat daya saing Indonesia, serta menjaga stabilitas kawasan dan dunia,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Konflik Iran-Israel Memanas, Komisi I DPR Minta WNI Segera Dievakuasi

    Konflik Iran-Israel Memanas, Komisi I DPR Minta WNI Segera Dievakuasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Laksono meminta pemerintah segera mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Iran, menyusul ketegangan yang terus meningkat antara Iran dan Israel.

    Dave menegaskan, keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam situasi genting seperti ini.

    “Mengevakuasi mereka menjadi prioritas utama pemerintah saat ini,” ujarnya saat dihubungi pada Senin (16/6/2025).

    Ia menegaskan, WNI tidak boleh menjadi korban dalam konflik bersenjata ini. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk bergerak cepat melakukan evakuasi.

    “Memastikan mereka semua tidak ada yang terjebak dalam peperangan ini,” tegasnya.

    Diketahui, Iran kembali melancarkan gelombang serangan rudal baru ke Israel pada Senin (16/6/2025) pagi sebagai langkah balasan. Pihak Israel mengatakan, Iran telah menembakkan lebih dari 270 rudal sejak Jumat (13/6/2025), menewaskan 14 orang dan melukai 390 lainnya.

    Sementara itu, serangan Israel ke Iran telah menewaskan 224 orang. Otoritas kesehatan juga melaporkan sebanyak 1.277 orang terluka.

  • Jangan Hilang Fokus, Palestina Masih Dijajah

    Jangan Hilang Fokus, Palestina Masih Dijajah

    JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, mengecam aksi militer Israel yang menyerang fasilitas nuklir Iran dan sejumlah titik strategis di negara lainnya.

    Namun, ia mengingatkan dunia agar jangan kehilangan fokus bahwa Palestina masih dijajah Israel. 

    Sukamta menyebut serangan Israel ke Iran sebagai bentuk agresi terbuka yang tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga memperlihatkan wajah brutal Israel yang semakin kehilangan legitimasi moral di mata dunia.

    Menurut Sukamta, eskalasi ini bukanlah respons pertahanan, melainkan bagian dari manuver politik Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, yang tengah terpojok oleh tekanan internasional dan krisis legitimasi di dalam negeri.

    “Netanyahu sedang dalam tekanan luar biasa. Dukungan Barat terhadap kebrutalan genosida di Gaza mulai surut.”

    “Bahkan, dari dalam negeri Israel sendiri, gelombang kritik atas kepemimpinannya kian membesar,” ujar Sukamta, Sabtu, 14 Juni 2025. 

    Sukamta berpandangan serangan Israel ke Iran hanya sebagai langkah mencari perhatian dari negara Barat.

    “Maka, serangan ke Iran tampak seperti langkah putus asa untuk kembali menarik simpati negara-negara Barat yang memang punya sentimen terhadap Iran, apalagi terkait isu nuklir,” tutur anggota Komisi Hubungan Internasional DPR ini.

    Sukamta juga menilai Israel kini lebih pantas disebut sebagai agresor regional, bukan lagi negara yang berperang untuk mempertahankan diri. Ia berharap agar global tetap berfokus pada serangan Israel ke Palestina.

    “Ini bukan soal eksistensi Israel, ini soal eksistensi politik Netanyahu. Dunia internasional tidak boleh terkecoh,” tutur Sukamta.

    “Fokus utama tetap harus pada genosida terhadap rakyat Palestina yang hingga kini belum dihentikan.”

    “Jangan biarkan serangan ke Iran ini menjadi pengalih perhatian yang membuat dunia melupakan kejahatan utama yang sedang berlangsung,” tambah Legislator dari Dapil Yogyakarta itu.

    Sukamta juga menyerukan kepada komunitas internasional, termasuk Indonesia dan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), untuk tetap konsisten menolak segala bentuk kejahatan kemanusiaan dan tidak terseret dalam narasi provokasi baru yang dimainkan oleh Israel dan sekutunya.

    “Kita harus tetap berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Jangan kehilangan fokus. Palestina masih dijajah, rakyatnya masih dibunuh.”

    “Dunia harus tetap bersuara lantang terhadap kejahatan itu, bukan justru terpecah fokus karena skenario provokasi baru,” ujar Sukamta.

  • Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Iran, Minta Pemerintah Lakukan Hal Ini

    Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Iran, Minta Pemerintah Lakukan Hal Ini

    Jakarta

    Komisi I DPR RI mengecam serangan yang dilakukan Israel terhadap Teheran yang merupakan Ibu Kota Iran. Serangan tersebut dinilai dapat memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah dan menimbulkan konflik baru.

    “Komisi I DPR RI menyesalkan dan mengecam keras serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Ibu Kota Iran, Teheran, yang terjadi pada pagi hari ini. Tindakan tersebut berpotensi memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah dan dapat memicu eskalasi konflik yang lebih luas, yang tentunya bertentangan dengan prinsip perdamaian dan stabilitas internasional yang selalu diperjuangkan oleh Indonesia,” kata Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono kepada wartawan, Minggu (15/6/2025).

    Dave menuturkan Komisi I DPR mendukung langkah diplomatik yang ditempuh pemerintah dalam merespons serangan tersebut. Mulai dari berkoordinasi dengan negara-negara sahabat hingga organisasi internasional.

    “Sebagai negara yang menjunjung tinggi diplomasi dan penyelesaian konflik secara damai, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah menyerukan agar semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog sebagai solusi utama dalam menyelesaikan perselisihan. Komisi I DPR RI mendukung penuh langkah-langkah diplomatik yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam merespons insiden ini, termasuk melalui pernyataan resmi dan koordinasi dengan negara-negara sahabat serta organisasi internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan OKI (Organisasi Kerja Sama Islam),” ujarnya.

    Dave mewanti-wanti dampak ekonomi yang timbul akibat serangan tersebut. Dia mendorong pemerintah RI mengambil langkah mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia yang berampak pada stabilitas ekonomi nasional.

    “Terkait dampak ekonomi, khususnya lonjakan harga minyak dunia yang mencapai 10.74% dan menembus angka US$ 76,81 per barel, Komisi I DPR RI mendorong pemerintah untuk mengambil langkah antisipatif guna menjaga stabilitas ekonomi nasional,” ucapnya.

    Seperti diketahui, Israel menggempur lebih dari 200 target nuklir dan militer di berbagai wilayah Iran pada Jumat (13/6) pagi. Teheran kemudian membalas dengan rentetan serangan drone dan rudal pada Jumat (13/6) malam dan Sabtu (14/6) pagi yang menargetkan wilayah Israel.

    Sedikitnya 78 orang tewas di Iran akibat rentetan serangan Israel. Sedangkan serangan rudal Iran dilaporkan merenggut dua nyawa di wilayah Israel.

    (dek/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Desy Ratnasari Sandang Gelar Doktor Psikologi

    Desy Ratnasari Sandang Gelar Doktor Psikologi

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas sekaligus politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Desy Ratnasari, mengungkapkan rasa bahagianya mengikuti wisuda setelah berhasil menyelesaikan pendidikan S3 dalam program doktor psikologi di Universitas Atma Jaya. Momen wisuda tersebut dibagikan Desy melalui akun Instagram pribadinya.

    “Hari ini aku ikutan wisuda, padahal sebenarnya enggak usah wisuda juga enggak apa-apa, tatapi kayaknya seru juga ya ikutan kegiatan wisuda,” tutur Desy Ratnasari dalam video yang dibagikannya, dikutip Sabtu (14/6/2025).

    Pada momen istimewa itu, Desy didampingi oleh putri semata wayangnya, Nasywa Nathania Hamzah. Tak hanya lulus, Desy Ratnasari juga diumumkan sebagai lulusan terbaik program doktor psikologi.

    “Alhamdulillah sudah selesai wisudanya, walaupun saya kabur karena ada urusan lagi. Ini mengingatkan saya momen wisuda saat saya S1 dan S2 yang Allah mudahkan urusannya,” lanjutnya.

    Anggota Komisi I DPR ini juga mengungkapkan, keberhasilannya menyelesaikan pendidikan hingga S3 merupakan bentuk penghormatan terhadap pesan sang ayah, yang mendorongnya tetap menyelesaikan pendidikan meski telah sukses sebagai artis.

    “Yang terpenting adalah saya ingat sekali pesan ayah saya. Walaupun saya jadi artis, saya harus lulus S1. Jadi tadi ada momen rasanya saya terharu dan ingin menangis mengingat pesan beliau. Alhamdulillah bisa melampaui target yang beliau tetapkan, minta saya lulus S1 tetapi sekarang bisa lulus sampai S3,” kata Desy.

  • Pemerintah Didesak Segera Tunjuk Dubes RI di AS Hadapi Kebijakan Migrasi Trump

    Pemerintah Didesak Segera Tunjuk Dubes RI di AS Hadapi Kebijakan Migrasi Trump

    Pemerintah Didesak Segera Tunjuk Dubes RI di AS Hadapi Kebijakan Migrasi Trump
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan mendesak pemerintah segera menunjuk Duta Besar Republik Indonesia (RI) di Amerika Serikat (AS).
    Permintaan ini muncul menyusul kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden AS
    Donald Trump
    , terutama terkait keimigrasian yang mengancam deportasi bagi imigran, pencari suaka, dan pengungsi.
    Baru-baru ini, dua warga negara Indonesia (WNI) berinisial ESS (53) dan CT (48) ditangkap oleh otoritas imigrasi federal AS, yaitu Department of Homeland Security (DHS) dan Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE), terkait masalah izin tinggal.
    Meskipun keduanya sedang dalam proses pengajuan perubahan status untuk mendapatkan
    green card
    , mereka tetap menjadi sasaran penegakan hukum.
    “Kita mendorong pemerintah segera menetapkan dubes untuk memimpin semua program-program dalam menyikapi keputusan-keputusan drastis Trump,” kata Junico, dalam keterangan persnya, Jumat (13/6/2025).
    Junico menilai, penangkapan kedua WNI tersebut mencerminkan lemahnya sistem perlindungan dan pengawasan terhadap diaspora Indonesia.
    Ia menilai, pemerintah lebih fokus pada migran legal, sementara banyak kasus WNI yang bermigrasi secara nonformal membutuhkan perhatian yang lebih serius.
    Diketahui, ESS ditangkap karena berstatus ilegal dan CT ditangkap karena memiliki catatan pelanggaran narkotika dan illegal entry. KJRI Los Angeles saat ini sedang berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk akses pendampingan kekonsuleran bagi kedua WNI tersebut.
    “Ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk meningkatkan perlindungan atau sistem proteksi bagi diaspora kita yang ada di sana,” tambah Junico.
    Ia beranggapan, pelindungan diperlukan lantaran deportasi Trump dilakukan dengan bantuan militer, yang membuat pelecehan terhadap WNI berpotensi meningkat.
    Terlebih, retorika anti-imigran menguat diiringi dengan pengetatan perbatasan yang agresif.
    “Kondisi di Amerika Serikat sekarang cukup mengkhawatirkan, terutama bagi para migran. Ketiadaan sistem data terpadu lintas kementerian memperparah situasi karena sulit untuk melakukan pelacakan dan pencegahan. Apapun itu, kita dorong Kementerian Luar Negeri untuk mendampingi WNI yang ditahan,” tegas Nico.
    Untuk diketahui, kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump telah memicu gelombang protes publik yang berujung pada kerusuhan dan ketegangan sosial di sejumlah negara bagian di AS.
    Setidaknya, ada 21 kebijakan yang dikeluarkan Trump untuk membersihkan AS dari migral ilegal.
    Kebijakan itu, di antaranya memberi wewenang kepada otoritas keamanan untuk menangkap terduga migran ilegal secara aktif.
    Dengan kebijakan ini, migran yang bermasalah secara hukum bisa ditangkap di mana saja, termasuk di tempat-tempat umum seperti gereja, sekolah, rumah sakit, atau pengadilan.
    Kebijakan lain yang krusial ialah penghapusan kewarganegaraan otomatis bagi bayi-bayi yang lahir di AS.
    Sebelumnya, bayi-bayi yang lahir dari ibu yang hanya tinggal secara ilegal atau hanya sementara di AS otomatis menjadi warga negara AS. Begitu pula jika ayah mereka bukan warga negara AS.
    Trump juga memerintahkan ICE menghentikan semua proses pengajuan imigrasi dan permintaan suaka serta memperkuat pengawasan perbatasan AS dan Meksiko yang kerap jadi pintu masuk imigran ilegal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kuota Internet Hangus Sampai Rp 63 Triliun, ATSI Buka Suara

    Kuota Internet Hangus Sampai Rp 63 Triliun, ATSI Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) buka suara terkait temuan nilai kuota internet prabayar yang hangus dan disebut-sebut mencapai Rp 63 triliun.

    Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menegaskan bahwa kebijakan masa aktif dan sistem pemakaian kuota data sepenuhnya mengacu pada regulasi yang berlaku dan praktik industri yang wajar.

    Menurutnya, penetapan harga, kuota, dan masa aktif layanan prabayar telah sesuai dengan Pasal 74 Ayat 2 Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2021. Regulasi tersebut menyebutkan bahwa deposit prabayar memiliki batas waktu penggunaan.

    “Ini juga sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, yang menegaskan bahwa pulsa bukan merupakan alat pembayaran sah maupun uang elektronik, sehingga juga sudah dikenakan PPN sebagaimana barang konsumsi lainnya,” ujar Marwan dalam keterangan tertulis yang diterima CNBC Indonesia, Jumat (13/6/2025).

    Marwan menjelaskan, pemberlakuan masa aktif pada paket data adalah praktik yang wajar dalam industri telekomunikasi.

    Sebab, kuota internet ditentukan berdasarkan lisensi spektrum frekuensi yang diberikan pemerintah dalam jangka waktu tertentu, bukan berdasarkan volume pemakaian seperti pada listrik atau saldo kartu tol.

    Menurut Marwan, penerapan masa aktif juga umum diberlakukan di berbagai sektor, seperti tiket transportasi, voucher, dan keanggotaan klub.

    Bahkan, operator global seperti Kogan Mobile di Australia dan CelcomDigi di Malaysia pun menerapkan kebijakan serupa, di mana kuota hangus apabila tidak digunakan dalam masa berlakunya.

    Lebih lanjut, ATSI menekankan bahwa transparansi adalah prinsip utama dalam pelayanan pelanggan.

    Setiap operator anggota ATSI telah menyampaikan secara terbuka seluruh informasi terkait masa aktif, kuota, dan hak-hak pelanggan, baik melalui situs resmi maupun saat proses pembelian.

    Pelanggan diberikan kebebasan atau keleluasaan untuk memilih dan membeli paket data sesuai keinginannya dan kebutuhannya.

    ATSI juga menyatakan keterbukaan untuk berdialog dengan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah meningkatkan literasi digital masyarakat sekaligus mendorong kebijakan yang adil bagi konsumen dan tetap mendukung keberlangsungan industri.

    Isu ini bermula dari Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi, yang baru-baru ini membahas temuan potensi kerugian negara akibat praktik hangusnya kuota internet pelanggan.

    Berdasarkan data dari Indonesian Audit Watch (IAW), angka kerugiannya disebut bisa mencapai Rp 63 triliun per tahun.

    Ia menilai, model bisnis yang membiarkan kuota yang telah dibayar hilang begitu saja bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut prinsip keadilan dan transparansi.

    “Saya sangat prihatin atas temuan ini. Kuota internet yang sudah dibeli masyarakat adalah hak yang tidak boleh hilang tanpa jejak. Ini bukan semata masalah teknis, ini soal transparansi dan keadilan. Negara tidak boleh diam,” ujar Okta, dikutip dari Detikcom.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Politik kemarin, isu “reshuffle” kabinet hingga Indo Defence digelar

    Politik kemarin, isu “reshuffle” kabinet hingga Indo Defence digelar

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada pekan ini menjadi sorotan, mulai dari Prabowo tegaskan tak ada reshuffle kabinet karena kerja menteri baik hingga legislator dukung 27 MoU senilai Rp33 triliun diteken di Indo Defence.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Prabowo tegaskan tak ada “reshuffle” kabinet karena kerja menteri baik

    Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, karena para menterinya bekerja dengan baik.

    “Saya tidak ada rencana mau reshuffle, sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik,” ujar Prabowo saat memberikan keterangan setelah menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis.

    Prabowo menilai bahwa hingga saat ini para menterinya bekerja dengan baik dan solid sebagai sebuah tim. Menurut Presiden, adanya kritik terhadap kinerja pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Menko Yusril: Hubungan RI-AS miliki sejarah panjang dan berkembang

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat memiliki sejarah panjang dan terus mengalami perkembangan.

    Dalam perayaan Hari Kemerdekaan Ke-249 Amerika Serikat yang diselenggarakan Kedutaan Besar AS di Jakarta, Selasa (10/6), Yusril mengatakan kerja sama kedua negara mencakup berbagai bidang, mulai dari diplomasi, ekonomi, hingga keamanan dan pertahanan.

    “Amerika Serikat merupakan salah satu mitra penting Indonesia di kawasan. Hubungan bilateral kita berkembang pesat dan dilandasi oleh komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan keamanan regional,” ujar Yusril, dalam keterangannya seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Prabowo minta Pramono agar DKI mau patungan bangun “giant sea wall”

    Presiden RI Prabowo Subianto sempat mencari kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam penutupan konferensi infrastruktur ICI 2025, guna meminta Pemprov DKI agar mau patungan melalui APBD dalam pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall).

    Presiden menjelaskan bahwa proyek tanggul laut raksasa yang membentang sepanjang 500 kilometer di pantai utara Jawa, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, membutuhkan biaya pembangunan sebesar 80 miliar dolar AS, termasuk di Teluk Jakarta secara khusus sebesar 8 miliar dolar AS sampai 10 miliar dolar AS.

    “Khusus untuk Teluk Jakarta, kemungkinan 8 (miliar) sampai 10 miliar dolar (AS), kalau 8 sampai 10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Di sini ada hadir Gubernur DKI? Tidak? Enggak hadir? Waduh. Coba diselidiki kenapa tidak hadir,” kata Presiden Prabowo seraya berkelakar, dalam sambutannya saat menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    4. MPR: Pencabutan IUP di Raja Ampat komitmen pembangunan berkelanjutan

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai bentuk konkret komitmen kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menunjukkan keberpihakan terhadap pembangunan berkelanjutan.

    Menurut dia, hal itu menjadi bentuk nyata keberlanjutan visi Presiden dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati yang menjadi kebanggaan Indonesia.

    “Ini merupakan bentuk konkret dari keberanian pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Legislator dukung 27 MoU senilai Rp33 triliun diteken di Indo Defence

    Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim mendukung penandatanganan 27 dokumen nota kesepahaman (MoU) dengan industri pertahanan nasional serta program peningkatan fasilitas 20 Rumah Sakit TNI senilai total Rp33 triliun dalam Indo Defence 2025 Expo & Forum di Jakarta, Rabu (11/6).

    Dia menilai langkah strategis itu merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian sektor pertahanan nasional serta meningkatkan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI.

    “Kami menyambut baik langkah Kementerian Pertahanan dalam mempercepat modernisasi alutsista melalui kolaborasi dengan industri pertahanan dalam negeri,” kata pria yang akrab disapa Daeng Ical itu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.