Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • Anggota DPR minta pemerintah percepat evakuasi 360 WNI dari Iran

    Anggota DPR minta pemerintah percepat evakuasi 360 WNI dari Iran

    Pemerintah melalui KBRI Teheran harus segera mengambil langkah cepat dan terukur. Setiap detik sangat berharga dalam situasi genting seperti ini

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal meminta pemerintah segera mempercepat evakuasi terhadap 360 WNI dari Iran, di tengah situasi memanasnya konflik antara Israel dan Iran.

    Dia mengatakan situasi tersebut pun mendorong negara-negara lain untuk memulangkan warganya dari daerah rawan. Menurut dia, mayoritas WNI di Iran berada di Teheran, sekitar 360 orang.

    “Pemerintah melalui KBRI Teheran harus segera mengambil langkah cepat dan terukur. Setiap detik sangat berharga dalam situasi genting seperti ini,” kata Rizal di Jakarta, Kamis.

    Selain berkoordinasi dengan KBRI Iran, dia pun meminta pemerintah berkoordinasi dengan negara-negara di sekitar Iran untuk memperlancar proses evakuasi.

    “Keselamatan dan keamanan WNI harus menjadi prioritas utama. Kami berharap evakuasi berjalan lancar dan seluruh WNI dapat kembali dengan selamat,” kata dia.

    Menurut dia, rencana evakuasi disebut akan dilakukan via jalur darat lantaran wilayah udara Iran tidak kondusif untuk penerbangan sipil. Dia meminta agar jalur evakuasi darat benar-benar dipastikan keamanannya, termasuk pengawalan di titik perlintasan dan penyediaan logistik seperti makanan dan akomodasi.

    “Setiap titik perlintasan harus dipastikan aman. Negara-negara tetangga juga perlu dilibatkan agar akses lintas batas bisa dibuka dengan cepat dan aman,” katanya.

    Dia juga meminta TNI mengambil peran aktif, terutama melalui atase pertahanan dan unsur terkait lainnya, dalam membantu proses evakuasi.

    “Ini sesuai amanat Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025, bahwa TNI wajib memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri,” kata dia.

    Untuk itu, dia mengimbau seluruh WNI di Iran untuk mematuhi instruksi dari KBRI Teheran demi kelancaran proses evakuasi.

    “Siapkan dokumen penting, bawa barang seperlunya, dan tetap terhubung dengan KBRI agar informasi bisa diterima dengan cepat,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kursi Dubes RI di Amerika Serikat Masih Kosong, Ini Kata Menlu Sugiono

    Kursi Dubes RI di Amerika Serikat Masih Kosong, Ini Kata Menlu Sugiono

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan bahwa proses penunjukan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) saat ini masih berlangsung dan belum sampai pada tahap final.

    Dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (19/6), ketika ditanya mengenai perkembangan terbaru, Menlu Sugiono menyampaikan bahwa mekanisme penunjukan dubes tetap mengacu pada prosedur yang berlaku.

    “Sedang berproses, kan prosesnya nanti melalui fit and proper di DPR,” ujar Sugiono di Taleon Imperial Hotel, St Petersburg, Rusia, Rabu (18/6/2025) malam waktu setempat.

    Sebagaimana diketahui, penunjukan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) memerlukan persetujuan DPR RI setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi I DPR. Nama-nama calon dubes biasanya diajukan oleh Presiden melalui Kementerian Luar Negeri dan kemudian dibahas secara internal sebelum diserahkan kepada parlemen.

    Namun hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan secara resmi siapa nama yang akan diusulkan sebagai calon Dubes RI untuk Washington DC, menggantikan pejabat sebelumnya yang telah selesai masa tugasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut telah mengantongi sejumlah nama kandidat calon Duta Besar Amerika Serikat (AS). Posisi tersebut diketahui kosong sudah hampir dua tahun lamanya.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut sudah ada beberapa nama yang dibahas oleh Presiden Prabowo. Dia menyebut proses pemilihan dubes RI di Negeri Paman Sam itu akan secepatnya diselesaikan.

    Prasetyo menyebut nama-nama kandidat calon Dubes AS itu sudah dibahas juga dengan menteri-menteri dan pihak terkait. Dia menyebut setidaknya ada empat nama kandidat yang tengah diseleksi oleh Kepala Negara.

    “Insyaallah secepatnya beliau akan ambil keputusan. Empat sampai lima nama lah,” ungkapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

    Politisi Partai Gerindra itu menyebut, terdapat banyak syarat yang harus dipenuhi oleh kandidat calon Dubes AS. Misalnya, kemampuan berdiplomasi, pengetahuan ekonomi, serta kemampuan menjaga hubungan dagang antara kedua negara.

    “Pengalaman tentunya. Pengalaman juga penting,” kata Prasetyo.

  • Prabowo bicara di forum SPIEF Rusia jadi bukti kepemimpinan Indonesia

    Prabowo bicara di forum SPIEF Rusia jadi bukti kepemimpinan Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto yang dijadwalkan menjadi pembicara utama di St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di St. Petersburg Rusia, Jumat (20/6), menunjukkan bukti kepemimpinan Indonesia di mata dunia.

    “Forum ini dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan stabilitas politik yang kuat dan prospek ekonomi yang menjanjikan,” ujar anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nahlia dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Farah mengatakan kehadiran Presiden Prabowo di SPIEF merupakan indikasi nyata bahwa Indonesia semakin diakui sebagai kekuatan penting dalam tatanan global.

    Hal ini bukan hanya menjadi kebanggaan nasional, melainkan juga peluang emas untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di berbagai sektor strategis, mulai dari investasi, perdagangan, hingga diplomasi multilateral.

    Menurut dia, kehadiran Prabowo di SPIEF 2025 merupakan sebuah penegasan akan posisi strategis Indonesia di panggung global.

    Dengan demikian, lawatan kenegaraan ke Rusia yang berlangsung pada 19–20 Juni 2025 bukan sekadar kunjungan diplomatik biasa, tetapi merupakan refleksi nyata dari diplomasi aktif yang dijalankan pemerintah Indonesia dalam merespons dinamika internasional yang kian kompleks dan menantang.

    SPIEF merupakan salah satu forum ekonomi paling bergengsi di dunia, mempertemukan para pemimpin negara, pelaku bisnis, dan pakar ekonomi dari berbagai penjuru dunia.

    Data SPIEF 2024 menunjukkan bahwa forum ini dihadiri lebih dari 21.000 delegasi dari 139 negara dan menghasilkan lebih dari seribu perjanjian kerja sama dengan nilai mencapai triliunan rupiah.

    Oleh karena itu, partisipasi Presiden Prabowo sebagai pembicara utama dalam forum tersebut dinilai menjadi pencapaian penting yang menunjukkan tingginya kepercayaan dunia internasional terhadap kepemimpinan Indonesia.

    Presiden Prabowo tiba di Bandara Internasional Pulkovo, St. Petersburg, Federasi Rusia, Rabu (18/6) malam waktu setempat.

    Prabowo tiba dalam rangka kunjungan kerja untuk memenuhi undangan resmi dari Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Prabowo disambut secara resmi Deputi Perdana Menteri (DPM) Federasi Rusia Denis Manturov setibanya di bawah tangga pesawat. Bersama Denis, ada pula Wakil Kepala Protokol Negara Federasi Rusia Alexander Prusov dan Menteri Luar Negeri RI Sugiono.

    Sebelum melakukan lawatan ke Rusia dan Singapura, Presiden Prabowo juga menerima telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan sebagai pemimpin dua negara besar, keduanya juga sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat serta menegaskan dukungan mereka terhadap upaya menjaga stabilitas dan perdamaian global.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kampus UIN Alauddin Makassar membahas revisi RUU KUHAP

    Kampus UIN Alauddin Makassar membahas revisi RUU KUHAP

    “Saatnya RUU KUHAP direvisi. Bisa di bayangkan itu sejak 1981 sampai 2025, sudah waktunya memang untuk diperbaiki. Karena kalau menurut teori hukum yang baik, adalah hukum yang mampu mengikuti perkembangan,”

    Makassar (ANTARA) – Civitas Akademika Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar turut membahas revisi Rencana Undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang kini sedang diproses pemerintah dan DPR RI.

    “Saatnya RUU KUHAP direvisi. Bisa di bayangkan itu sejak 1981 sampai 2025, sudah waktunya memang untuk diperbaiki. Karena kalau menurut teori hukum yang baik, adalah hukum yang mampu mengikuti perkembangan,” kata Akademisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Muh Amiruddin di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.

    Ia berharap dalam revisi RUU KUHAP tersebut yang membahas adanya kebebasan bagi masyarakat ketika diperhadapkan dengan hukum, bebas memberikan keterangan tanpa intimidasi dari penegak hukum, adalah hal tepat serta memenuhi hak asasi manusia.

    Anggota Komisi I DPR RI Dr Syamsu Rizal MI menyampaikan pada Seminar Legislatif Nasional bertema Revisi RUU KUHAP Sebuah Urgensi Nasional dalam Mewujudkan Keadilan, di kampus setempat, bahwa revisi RUU KUHP merupakan urgensi strategis mewujudkan sistem peradilan yang adil dan modern.

    Isu strategis yang dibahas pada RUU tersebut yakni adanya ketimpangan kekuasaan, lemahnya perlindungan tersangka dan korban, dimana hak-hak dasar tidak diatur secara operasional dan tegas.

    “Termasuk menjadi tantangan di era digital yang belum ada mekanisme jelas untuk bukti elektronik, penyadapan digital dan penggeledahan cloud serta keadilan restoratif yang tidak komprehensif,” paparnya.

    Hal senada disampaikan Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sulsel Soetarmi mengemukakan, ada hal yang menarik yang perlu yang perlu dimasukkan dalam RUU KUHAP yaitu peran jaksa dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.

    “Restorative Justice atau RJ, bukan hanya soal penyelesaian perkara. Ini cara baru negara menghadirkan keadilan lebih manusiawi, adil, dan bermartabat. Untuk itu, peran jaksa sebagai pengendali perkara, harus menjadi pilar utama RJ dalam sistem hukum pidana Indonesia,” tuturnya.

    Sementara Ketua Dewan Kehormatan Peradi Sulsel Tadjuddin Rachman memaparkan hasil penelitian mengenai penegak hukum. Ia menyebut bahwa setiap ada Undang undang yang baru harus selalu diikuti dengan infrastruktur yang mengikuti perubahan dalam sebuah peraturan.

    Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Sulsel Heriyanto menambahkan, terkait RJ dimana ada perbedaan antara Kriminal Justice dengan Restorative Justice. Kriminal Justice memandang bahwa kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap hukum dan negara. Sedangkan RJ memandang kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap rakyat.

    “Sekarang waktunya mahasiswa untuk memahami lebih dalam terhadap teori-teori hukum yang telah di pelajari di kelas, dipadukan dengan pengalaman praktik lapangan serta ilmu hukum dari narasumber,” kata Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Dr Abd Rauf Muhammad Amin menekankan.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Iran Harap Dukungan, Legislator PKS Sebut RI Bisa Bantu Lewat DK PBB

    Iran Harap Dukungan, Legislator PKS Sebut RI Bisa Bantu Lewat DK PBB

    Jakarta –

    Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta merespons Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, yang berharap RI bisa memberi dukungan kepada pihaknya di tengah konflik dengan Israel. Sukamta menyebut RI bisa membantu lewat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

    “Dukungan yang diminta oleh Dubes Iran kepada Indonesia supaya bisa berperan aktif untuk penghentian perang ini perlu direspons pemerintah dengan proaktif mendorong Dewan Keamanan PBB untuk segera berupaya meredakan konflik antara Israel dan Iran,” kata Sukamta saat dihubungi, Rabu (18/6/2025).

    Selain itu, Sukamta menilai RI juga bisa mengingatkan sikap kebrutalan Israel kepada komunitas internasional. Ia menyebut RI perlu menyuarakan juga bahwa langkah Israel justru memperburuk keadaan.

    “Pemerintah Indonesia perlu mengingatkan komunitas internasional akan sikap Israel yang semakin agresif dan brutal dengan terus melakukan genosida di Palestina dan juga menyerang negara lain akan menyebabkan konflik semakin besar menyeret banyak negara lain,” ucapnya.

    Selain itu, Sukamta menyebut RI sebetulnya sudah bersikap terkait konflik Iran dan Israel. Kutukan dan tudingan sudah disamping oleh RI.

    “Pemerintah Indonesia melalui Kemlu sudah memberikan sikap dengan mengutuk serangan Israel ke Iran pada Jumat (13/6) dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional yang serius. Ini sikap yang sudah tepat disampaikan, karena Indonesia anti penjajahan dan selalu mendorong adanya perdamaian,” jelas dia.

    Pernyataan Dubes Iran

    “Di awal pembicaraan saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia berkaitan dengan berbagai posisi dan pernyataan yang disampaikan, ujar Boroujerdi, di kediaman dinasnya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/6).

    “Kami sudah beberapa kali ada interaksi dan pembicaraan dengan pihak Kementerian Luar Negeri dari Indonesia dan kami menyaksikan bahwa telah terjadi kutukan keras dan tegas yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia,” katanya

    “Interaksi komunikasi terus berjalan antar-kementerian luar negeri antar para pejabat tinggi Iran dan Indonesia dan itu terus secara berkesinambungan,” ujar Boroujerdi

    (maa/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Anggota DPR usul platform digital diatur UU beda dengan UU Penyiaran

    Anggota DPR usul platform digital diatur UU beda dengan UU Penyiaran

    “Terjadi kekosongan hukum. TV konvensional merasa hanya mereka yang diawasi, sementara platform digital tidak,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja mengusulkan agar platform digital layanan over the top (OTT) seperti Netflix, TikTok, hingga YouTube, diatur dengan undang-undang (UU) tersendiri yang berbeda dengan UU tentang Penyiaran.

    Menurut dia, RUU Penyiaran yang sudah digagas lebih dari satu dekade lalu tidak lagi memadai karena tidak mencakup platform digital hingga OTT, sehingga menciptakan kekosongan hukum dan ketimpangan pengawasan antara media konvensional dan digital.

    “Terjadi kekosongan hukum. TV konvensional merasa hanya mereka yang diawasi, sementara platform digital tidak,” kata Abraham di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia menilai bahwa definisi “penyiaran” dalam RUU perlu dipertajam agar tidak menimbulkan kerancuan dalam praktik pengawasan. Menurut dia, RUU Penyiaran yang berfokus pada siaran melalui gelombang radio, harus terpisah dengan konten digital yang perlu diatur tersendiri.

    “Kalau semua digabung, KPI akan jadi super power. Maka OTT sebaiknya diatur dalam UU lain. Di Amerika, misalnya, ada FCC untuk TV konvensional dan lembaga lain untuk OTT,” katanya.

    Dia pun mengingatkan, revisi UU Penyiaran harus menghindari tumpang tindih kewenangan antara lembaga pengawas seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, dan Direktorat Pengawasan Ruang Digital di bawah Kominfo Digital (Komdigi).

    Menurutnya, pengaturan yang serampangan berpotensi menciptakan konflik antar-lembaga serta membuka celah penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum.

    Di sisi lain, dia juga menyampaikan bahwa masyarakat resah terhadap konten vulgar di platform digital yang tidak tersentuh sensor. Menurut dia, penanganan hal tersebut tetap harus mengedepankan kerangka hukum yang jelas dan tidak tumpang tindih.

    “Kalau mau dimasukkan, harus jelas sejak awal. Judulnya juga harus berubah, misalnya jadi ‘RUU Penyiaran dan Konten Digital’. Kalau tidak, ini akan menimbulkan konflik kewenangan,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rekrutmen 24.000 Tamtama, DPR Ungkap TNI AD Mau Bentuk 5 Kodam Baru

    Rekrutmen 24.000 Tamtama, DPR Ungkap TNI AD Mau Bentuk 5 Kodam Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto membeberkan pihaknya memang mendapatkan laporan dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Maruli Simanjuntak mengenai rencana perekrutan Tamtama TNI AD.

    Dalam pemaparan materinya Maruli, lanjutnya, disebutkan akan ada penambahan lima kodam dan saat ini TNI AD masih menggodok di titik mana saja penambahan tersebut disebarkan. 

    Namun demikian, Wakil Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) tersebut mengaku bahwa Komisi I DPR belum mengetahui soal jumlah pasti perekrutan itu. 

    “Jadi kalau ada angka 24.000 biar nanti dijelaskan, mau di-deploy di mana saja. Kita kan tidak bisa bilang ini tidak cocok, ini tidak pas,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Lebih lanjut, grandmaster catur Indonesia ini mengingatkan bilamana memang ada pertentangan mengenai perekrutan ini ada baiknya diselesaikan dengan duduk bersama.

    Menurutnya, Prabowo adalah orang yang tulus. Sebab itu, Utut menilai sifat ini perlu juga dibarengi dengan lingkup internal pendukung yang andal.

    “Kalau ada pertentangan, ya diselesaikan begitu. Karena kalau kita ngomong baik, Indonesia akan baik. Pak Prabowo adalah presiden yang menurut saya sangat sincere, tulus. Tapi sincere aja gak cukup kan? Dia juga harus punya unit proses dan prosesor yang handal,” tutupnya.

    Sebelumnya, rencana ini mendapat kritikan dari koalisi masyarakat sipil. Misalnya saja, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menilai ini tidak selaras dengan kebijakan strategis pertahanan Indonesia.

    Dia menjelaskan UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara telah mengamanatkan perubahan paradigma dari pertahanan berbasis daratan lewat penguatan TNI AD, menuju paradigma pertahanan berbasis kelautan dan kepulauan atau kemaritiman yang artinya memerlukan penguatan poster TNI AU dan AL.  

    Sebab itu, dia memandang rekrutmen 24.000 tamtam tersebut hanya akan menggemukkan poster TNI AD yang nyatanya selama ini juga memiliki masalah, baik di tingkat bintara maupun perwira.  

    Pasalnya, masalah tersebut ditunjukkan dari merambahnya peran militer aktif ke jabatan struktural sipil pemerintahan karena bertumpuknya perwira-perwira non-job di lingkungan TNI AD. 

    “Jumlah dan proporsi rekrutmen antar matra selama ini masih menyimpang dari garis kebijakan pertahanan negara sesuai UU Pertahanan Negara,” tegasnya kepada Bisnis, Rabu (11/6/2025).

  • PDIP: Prabowo Punya Kuasa Selesaikan Sengketa 4 Pulau Aceh Vs Sumut

    PDIP: Prabowo Punya Kuasa Selesaikan Sengketa 4 Pulau Aceh Vs Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI, Utut Adianto merespons soal sikap Presiden Prabowo Subianto yang akan turun langsung menyelesaikan polemik sengketa empat pulau yang melibatkan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Menurut dia, Presiden Prabowo memiliki hak kekuasaan untuk menentukan posisi wilayah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Apakah pulau tersebut berada di wilayah Aceh atau Sumut. 

    Meski demikian, Wakil Sekjen (Wasekjen) PDIP itu menekankan hak Prabowo tersebut tentu tidak akan melangkahi tugas dari para menteri terkait.

    “Apakah Pak Prabowo mem-by pass [melangkahi] pasukan atau menteri? Saya rasa enggak, itu masih kewenangannya. Kalau Pak Prabowo itu, di Undang-Undang Dasar itu sebetulnya punya kekuasaan untuk mengatur ini semua,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Ketua Komisi I DPR RI ini menilai para menteri Kabinet Merah Putih rasanya tidak perlu merasa kewenangannya direbut presiden. Karena juga dalam mengambil keputusan itu merupakan hal yang tak mudah.

    “Kalau ada menterinya yang merasa dilewati, ya yang ada Presiden aja, biar Pak Presidennya bercerita. Karena kadang juga kan mengambil keputusan itu sulit,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa keputusan soal polemik pemindahan kepemilikan 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara (Sumut) akan rampung pekan depan. 

    Ketua Harian Partai Gerindra ini menyebut Presiden Prabowo Subianto-lah yang nantinya akan memutuskan langsung polemik tersebut. “Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (15/6/2025).

    Senada, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa Presiden akan mengambil alih sepenuhnya persoalan ini dan berkomitmen menyelesaikannya secepat mungkin, dengan pendekatan dialogis dan penuh kehati-hatian. 

    “Dalam hal ini presiden mengambil alih ini langsung dan dijanjikan secepatnya akan diselesaikan. Ini harusnya tidak sulit untuk diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cara dingin, dengan kepala yang dingin, dengan cara yang baik-baik,” katanya di Gedung Kwarnas, Senin (16/6/2025).

  • Utut Adianto: 2 Minggu Perang Israel vs Iran Habiskan Dana Lebih Besar dari APBN 2025

    Utut Adianto: 2 Minggu Perang Israel vs Iran Habiskan Dana Lebih Besar dari APBN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto memandang perang di era saat ini, terutama Iran vs Israel, seperti film Star Wars lantaran terlihat lebih dominan terjadi di arena udara sebagai medan pertempurannya. 

    Hal tersebut dia sampaikan kala merespons soal konflik yang tengah terjadi di antara Iran dan Israel. Sebab itu, di menyebut perang modern saat ini sudah berbeda dengan yang dipersepsikan masih bertumpu pada infanteri dan kavaleri.

    Kalau dulu, lanjutnya, kavaleri atau pasukan berkudanya  melakukan serangan tembak terlebih dahulu. Kemudian, baru infanteri alias pasukan daratnya masuk dalam medan perang.

    “Nah, sekarang kelihatannya [perang Iran vs Israel] kalau diikutin aja di media-media itu kayak film Star Wars, tembak tu, tapi begitu jatuh, orang tau-tau udah merongrong meratapi kematian,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Adapun, Wakil Sekjen (Wasekjen) PDI Perjuangan (PDIP) ini turut menyebut dan berharap Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus siap menghadapi perang era modern saat ini.

    “Mudah-mudahan kita siap untuk berperang, tapi negara kita jangan sampai berperang, tapi kalau itu tidak bisa dielakkan ya harus siap, itu sebab nya TNI kita harus kuat,” beber dia.

    Lebih jauh, Utut memperkirakan dana yang dihabiskan dalam perang Iran dan Israel selama 2 minggu tersebut lebih besar dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yakni sebesar Rp3.621 triliun.

    Di sisi lain, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini juga berpandangan perlu adanya semacam ‘tabungan’ dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) untuk anggaran hal-hal urgent seperti konflik ini.

    “Kan tidak tahu bakal ada perang seperti ini, nah ini kita harus ada konsep untuk menabung untuk hal-hal yang urgent seperti ini. Ini catatan untuk Ibu Srimul [Sri Mulyani] dan Banggar kita,” tutupnya.

    Sementara itu, Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) memandang perang di Iran dan Israel ini dapat membuka cakrawala baru bagi Indonesia.

    “Perang ini membuka cakrawala baru. Memberikan pelajaran baru bagi angkatan perang kita,” tuturnya dalan kesempatan yang sama.

  • Ketua Komisi I DPR RI: Konflik Iran-Israel perang modern yang berbeda

    Ketua Komisi I DPR RI: Konflik Iran-Israel perang modern yang berbeda

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menilai konflik bersenjata yang sedang berlangsung antara Iran dan Israel sebagai perang modern yang berbeda dari perang yang selama ini dipersepsikan.

    “Ternyata perang modern beda sekali dengan perang yang kita persepsikan seperti sekarang. Drone yang ikut menembak juga banyak, tapi kita belum bisa bercerita dalam jumlah dan titik mana saja,” kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia menyebut bahkan konflik yang disebutnya membawa bahaya bagi sekitar itu mirip dengan adegan dalam film Star Wars yang penuh dengan tembakan misil oleh kedua negara.

    “Orang nembak begini di-intercept (cegat), tapi walaupun di-intercept karena yang nembak 100, ditembakin balistik misil,” ucapnya.

    Untuk itu, dia memandang perang yang berkecamuk saat ini lebih dominan bermain pada arena udara sebagai medan pertempuran, ketimbang medan darat.

    “Ternyata perang udara-lah penentunya sekarang ini. Kalau dahulu kan artilerinya tembak dulu, infanterinya masuk, ada kavaleri. Nah, sekarang kelihatannya kalau diikutin saja di media-media itu kayak film Star Wars, tembak, tapi begitu jatuh, orang tau-tau sudah merongrong meratapi kematian,” ujarnya.

    Untuk itu, dia mengingatkan agar pemerintah Indonesia bersiap dalam mengantisipasi kemungkinan yang terjadi atas perluasan konflik antara Iran dengan Israel.

    “Tapi negara kita jangan sampai berperang, tapi kalau itu tidak bisa dielakkan kita harus siap, itu sebabnya TNI kita juga harus kuat,” katanya.

    Menurut dia, ongkos yang dihabiskan dari perang antara Iran dengan Israel selama dua minggu saja dapat setara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

    Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menilai konflik antara Iran dengan Israel sebagai perang yang membuka cakrawala baru bagi angkatan perang Indonesia.

    “Perang ini membuka cakrawala baru, memberikan pelajaran baru bagi angkatan perang kita,” kata Pacul dalam kesempatan yang sama.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.