Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • Aher Jabat Ketua BAM, DPR Minta Respons Cepat atas Aspirasi Publik Nasional 26 Juni 2025

    Aher Jabat Ketua BAM, DPR Minta Respons Cepat atas Aspirasi Publik Nasional 26 Juni 2025

    Aher Jabat Ketua BAM, DPR Minta Respons Cepat atas Aspirasi Publik
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wakil Ketua
    DPR RI

    Saan Mustopa
    berharap Ketua Badan
    Aspirasi Masyarakat
    (BAM) DPR RI
    Ahmad Heryawan
    (Aher) dapat melanjutkan kinerja baik yang telah dicapai pemimpin sebelumnya, Netty Prasetiyani Heryawan.
    Ia menilai, perlu dibuka ruang yang lebih lebar untuk menampung, menyerap, dan memperjuangkan berbagai kepentingan, aspirasi, serta persoalan yang diadukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari masyarakat di seluruh Indonesia.
    Terkait hal itu, Saan meminta BAM menyiapkan berbagai skenario untuk merespons beragam isu aktual yang tengah ramai di bicarakan masyarakat, termasuk di media sosial. 
    “BAM harus menyiapkan berbagai skenario bagaimana menanggapi isu-isu yang memang sedang ramai,” katanya melansir
    dpr.go.id,
    Rabu (25/6/2025).
    Saan mengatakan itu seusai memimpin Rapat Penggantian dan Penetapan Ketua BAM DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu. 
    BAM DPR RI juga diminta untuk menyiapkan skenario dalam merespons
    aspirasi masyarakat
    , baik yang datang dari daerah-daerah maupun yang disampaikan langsung ke DPR RI.
    “Bahkan, mereka yang meminta waktu lewat mekanisme, misalnya mengirim surat dan sebagainya, semua ini harus direspons dengan baik dan juga harus diperjuangkan semaksimal mungkin,” jelas Saan.
    Oleh karena itu, ia mengingatkan BAM agar bekerja secara proaktif dalam menjembatani aspirasi masyarakat dan menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang disampaikan.
    “Tidak hanya menunggu, tidak hanya melihat, tetapi juga harus lebih proaktif, bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan, serta terus menyerap, menampung, dan menyalurkan ke komisi-komisi terkait,” tutur Saan.
    Untuk diketahui, Aher resmi ditetapkan sebagai Ketua BAM DPR RI dalam Rapat Penggantian dan Penetapan Ketua BAM DPR RI. 
    Sebelumnya, ia menduduki posisi Wakil Ketua Komisi I DPR RI. Aher menggantikan posisi Ketua BAM DPR RI yang sebelumnya dijabat Netty Prasetiyani Heryawan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dasco: Komisi I DPR segera temui Presiden bahas konflik Iran-Israel

    Dasco: Komisi I DPR segera temui Presiden bahas konflik Iran-Israel

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Komisi I DPR RI akan segera menemui Presiden Prabowo Subianto untuk membahas dinamika global terkait konflik yang terjadi antara Iran dan Israel.

    Menurut dia, komunikasi antara DPR dengan pemerintah diperlukan untuk mengetahui pandangan dan sikap pemerintah dalam menanggapi situasi di timur tengah tersebut. Di sisi lain, dia mengatakan DPR juga akan memberikan masukan terhadap pemerintah terkait hal itu.

    “Dan tadi kami juga bersama-sama berbicara dengan pimpinan Komisi I. Dalam waktu dekat pimpinan Komisi I akan melakukan dialog dengan Presiden,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Sebetulnya, dia mengatakan bahwa DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden mengenai masalah tersebut, tetapi belum terlalu intens. Pasalnya, dia mengatakan bahwa saat ini Prabowo memiliki kegiatan yang cukup padat.

    “Tetapi kami juga monitor bahwa sudah ada sikap dari Kementerian Luar Negeri yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri,” kata dia.

    Di sisi lain, dia pun mendengar bahwa pemerintah sudah mengusulkan nama-nama calon Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Amerika Serikat. Dia memastikan DPR RI akan secepatnya memproses nama-nama yang telah diusulkan itu.

    “Pemerintah juga sudah dalam waktu dekat akan menyampaikan untuk diproses DPR,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan DPR resmi ganti Wakil Ketua Komisi I dari Aher ke Sukamta

    Pimpinan DPR resmi ganti Wakil Ketua Komisi I dari Aher ke Sukamta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad secara resmi menyampaikan pergantian Wakil Ketua Komisi I DPR RI untuk Fraksi PKS, dari yang sebelumnya dijabat oleh Ahmad Heryawan alias Aher kini digantikan oleh Sukamta.

    Adapun Aher kini menjabat sebagai Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, sedangkan Sukamta sebelumnya hanya menjabat sebagai anggota di Komisi I DPR RI.

    “Apakah saudara Sukamta A471 dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI?” tanya Dasco yang dijawab setuju oleh para anggota Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan pergantian itu dilakukan setelah pimpinan DPR RI menerima surat dari pimpinan Fraksi PKS Nomor 293 pada 23 Juni 2025, perihal perubahan penugasan Alat Kelengkapan Dewan.

    “Maka pimpinan Komisi 1 DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengalihkan perubahan yang semula dari Ahmad Heryawan A453 digantikan saudara Sukamta A471,” kata dia.

    Sebelumnya, Ahmad Heryawan resmi ditetapkan sebagai Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dalam rapat penggantian dan penetapan Ketua BAM DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Aher, sapaan karib Ahmad Heryawan, yang sebelumnya menduduki posisi Wakil Ketua Komisi I DPR RI, kini menggantikan posisi Ketua BAM DPR RI yang sebelumnya dijabat oleh sang istri, Netty Prasetiyani Heryawan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Ternyata Belum Kirim Nama Calon Dubes RI untuk AS, Kenapa?

    Prabowo Ternyata Belum Kirim Nama Calon Dubes RI untuk AS, Kenapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi I DPR RI Ahmad Muzani masih menunggu pengajuan resmi Presiden RI Prabowo Subianto soal calon Duta Besar (Dubes) RI untuk Amerika Serikat (AS).

    Muzani membenarkan memang posisi dubes RI untuk beberapa negara penting, termasuk AS masih kosong hingga saat ini. Dia yakin bahwa Prabowo pastinya sudah mempertimbangkan pengisian posisi tersebut.

    “Kami pun di DPR, di Komisi I sedang menunggu tentang surat yang disampaikan oleh Presiden soal siapa yang akan ditunjuk menjadi calon duta besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Adapun, dia juga mengaku belum mendengar nama siapapun yang sekiranya akan diajukan Prabowo. Meskipun, sebelumnya Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pemerintah sudah menyiapkan sosok yang akan mengisi posisi Dubes RI untuk AS.

    Sebelumnya, Dasco mengemukakan saat ini pihaknya tengah menunggu pengajuan resmi dari pemerintah terkait pengisian posisi dubes tersebut. 

    “Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos penting itu orangnya sudah siap dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk dilakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025). 

    Meski dirinya sudah mendapatkan informasi tersebut, Dasco enggan mengungkapkan terperinci siapa sosok calon dubes yang disiapkan, termasuk berapa jumlah usulan nama.

    Di sisi lain, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyatakan pemerintah memastikan proses penunjukan duta besar (dubes) RI terus berlangsung. 

    Termasuk, kata Juri, melalui usulan dan masukan dari berbagai pihak, seperti mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Dino Patti Djalal. 

    “Semua masukan dan informasi dari masyarakat, dari tokoh-tokoh mengenai isu-isu penting, termasuk pengisian dubes, tentu tidak luput dari perhatian Presiden. Ini hanya soal timing, soal waktu, dan soal siapa yang akan ditempatkan,” ujar Juri di Kantor Kementerian Sekretariat Presiden (Kemensesneg), Selasa (24/6/2025).

  • Indonesia harus jadi pioner perdamaian 

    Indonesia harus jadi pioner perdamaian 

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Konflik Iran-Israel, legislator PKB: Indonesia harus jadi pioner perdamaian 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 24 Juni 2025 – 13:27 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menyuarakan dukungan penuh terhadap upaya gencatan senjata antara Iran dan Israel yang belakangan ini terus diupayakan oleh berbagai pihak internasional. Menurutnya, gencatan senjata adalah langkah penting demi menyelamatkan lebih banyak nyawa dan mencegah meluasnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.

    “Konflik berkepanjangan antara Iran dan Israel hanya akan memperbesar penderitaan rakyat sipil dan memperparah instabilitas global,” Belum lagi potensi ancaman kemanusiaan dan Lingkungan, ujar Deng Ical, sapaan akrab Syamsu Rizal dalam keterangan resminya, Selasa (24/06/2025).

    Legislator PKB, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dunia, harus berdiri tegas mendukung setiap upaya damai. Pemerintah Indonesia tidak boleh berhenti melakukan diplomasi untuk menghentikan perang Iran-israel.

    Presiden Prabowo saat ini telah menampilkan diplomasi cerdas dengan mengunjungi Presiden Rusia Putin. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga bertemu Presiden Prancis dan beberapa kepala negara strategis lainnya. 

    Sekarang tinggal bagaimana Indonesia menginisiasi pertemuan regional dan multilateral dalam perpekstif lingkungan dan humanity.

    Mantan Wakil Wali Kota Makassar itu juga mengkritik sikap Amerika Serikat yang dinilainya belum menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung perdamaian di kawasan.

    “Amerika harusnya menjadi bagian dari solusi, bukan justru memperbesar skala perang dengan dukungan senjata dan retorika yang memprovokasi. Dunia membutuhkan sikap yang bertanggung jawab dari negara-negara besar,” tegasnya.

    Deng Ical mengingatkan bahwa eskalasi konflik Iran-Israel berisiko memicu konflik regional yang lebih luas dan bahkan berpotensi menyeret negara-negara lain ke dalam pusaran perang. Oleh karena itu, ia mendorong diplomasi aktif dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan negara-negara kawasan untuk mempercepat tercapainya kesepakatan damai.

    Sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, hubungan luar negeri, dan intelijen, Deng Ical juga mengajak pemerintah Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum internasional guna mendorong penghentian kekerasan dan perlindungan terhadap warga sipil.

    “Suara Indonesia harus tegas: hentikan perang, lindungi rakyat sipil, dan tegakkan keadilan melalui jalur diplomasi damai,” tutupnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Selasa (24/6). 

    Dunia internasional juga harus terus menekan Israel agar menghentikan penjajahannya terhadap Palestina. Israel harus menghentikan genosida di Gaza yang telah menghilangkan puluhan ribu nyawa rakyat Gaza.

    “Semua ini bermula karena Israel. Israel yang melakukan penjajahan Palestina. Pembunuhan warga Palestina. Kejahatan Israel harus dihentikan. Perang Iran-Israel ini juga karena Israel,” tegas Deng Ical. 

    Dia menegaskan bahwa saatnya Indonesia membangun identitas sebagai pemimpin perdamaian dunia. Saatnya politik bebas aktif Indonesia naik level.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Perang Iran-Israel, legislator minta Pemerintah evakuasi WNI dan desak PBB hentikan konflik 

    Perang Iran-Israel, legislator minta Pemerintah evakuasi WNI dan desak PBB hentikan konflik 

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Perang Iran-Israel, legislator minta Pemerintah evakuasi WNI dan desak PBB hentikan konflik 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 23 Juni 2025 – 19:41 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menyerukan kepada Pemerintah Indonesia agar mengambil langkah aktif dan tegas bersama negara-negara Islam lainnya untuk mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghentikan eskalasi konflik bersenjata antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

    Oleh Soleh menyatakan keprihatinan mendalam atas konflik yang terus meluas dan menelan korban jiwa, serta berpotensi menyeret dunia ke dalam krisis global yang lebih besar. “Perang ini bukan hanya tragedi kemanusiaan di kawasan Timur Tengah, tetapi juga ancaman nyata terhadap perdamaian dan stabilitas global. Jika tidak segera dihentikan, situasi ini bisa menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga,” ujarnya, Senin (23/06).

    Ia mendorong Pemerintah Indonesia, yang selama ini dikenal aktif dalam diplomasi perdamaian internasional, untuk memanfaatkan posisinya di berbagai forum global, termasuk Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan PBB, guna menginisiasi gencatan senjata dan dialog damai antara pihak-pihak yang bertikai.

    “Kita tidak boleh diam. Indonesia harus mengambil peran kepemimpinan moral dan politik, bersama negara-negara Islam lainnya, untuk menyerukan penghentian perang dan perlindungan terhadap warga sipil,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Senin (23/6). 

    Oleh Soleh juga meminta semua pihak di dalam negeri untuk tetap menjaga persatuan dan tidak terprovokasi oleh sentimen yang bisa merusak harmoni sosial. Ia menegaskan bahwa suara kolektif dari masyarakat internasional sangat diperlukan untuk menghentikan konflik yang terus membesar ini.

    “Kita semua berharap perang ini segera berakhir, dan dunia tidak lagi dibayangi ancaman perang global,” paparnya.

    Mantan anggota DPRD Jawa Barat itu juga meminta Pemerintah Indonesia untuk terus menjamin keselamatan WNI di Iran, dengan melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman.

    “Keselamatan WNI harus menjadi prioritas. Evakuasi menjadi hal yang harus dilakukan. Semua warga Indonesia harus dievakuasi, sehingga aman dari dampak perang yang semakin memanas,” beber legislator asal Dapil Jawa Barat XI itu.

    Sebelumnya, dari total 386 WNI di Iran, Pemerintah Indonesia sudah melakukan evakuasi terhadap  97 orang. Rinciannya, 93 WNI, 3 staf kedutaan, dan 1 warga negara asing yang merupakan pasangan dari salah seorang WNI. 

    Mereka dievakuasi melewati jalur darat menggunakan bus melalui perbatasan Iran-Azerbaijan. Di saat yang bersamaan, sebanyak 4 WNI juga dievakuasi dari Israel via jalur darat melalui Yordania. 

    “Selain melakukan evakuasi WNI, Pemerintah Indonesia bersama negara Islam lainnya untuk mendorong PBB menghentikan perang Iran-Israel. Jangan sampai perang ini berlanjut,” pungkas Oleh Soleh.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Komisi I DPR Panggil Menlu, Bahas Sikap Indonesia Soal Perang Iran Israel – Page 3

    Komisi I DPR Panggil Menlu, Bahas Sikap Indonesia Soal Perang Iran Israel – Page 3

    Berangkat dari konflik di Timur Tengah tersebut, dia pun mempertanyakan perihal konfigurasi sistem pertahanan Indonesia sebab menurutnya perang saat ini telah menggunakan alat utama sistem senjata (alutsista) yang amat canggih.

    Ia lantas mencontohkan AS yang menggunakan pesawat pengebom (bomber) siluman B-2 dengan karakteristik sulit terdeteksi oleh radar musuh untuk menyerang tiga fasilitas nuklir Iran pada hari Sabtu (21/6).

    “Mohon maaf, nanti Panglima, Menhan, para kepala staf, masih perlukah konfigurasi personel seperti itu? Sekarang ‘kan (TNI) Angkatan Darat 370.000 orang, Angkatan Udara 40.000 orang, dan Angkatan Laut 70.000 orang,” tuturnya.

    Untuk itu, dia memandang perlu sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk dapat mengimbangi kemajuan alutsista tersebut.

    “Jadi, dia punya material. Jadi kita harus perbanyak ahli metalurgi, ahli ilmu IT, ahli radar,” katanya.

    Wakil rakyat ini berharap semua pihak untuk menahan diri agar eskalasi konflik di Timur Tengah tidak makin memanas dan melebar menjadi yang perang lebih luas. “Kita menahan dirilah. Kita juga berkomentar yang tidak memancing suasana tambah panas sebab kalau udah panas ini bahaya sekali,” katanya.

    Sebelum situasi kian memanas, dia mengingatkan pentingnya pemerintah RI segera mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang ada di wilayah konflik antara Iran dengan Israel.

    “‘Kan saya bilang sigap. Jauh sebelum hari saya bilang evacuate warga negara. Pasti ada di Iran, pasti ada di Israel. Sahabat, saudara-saudara kita yang Kristen ‘kan, melakukan pilgrim dia, kayak kita (umat Islam) umrah. Selalu ada. Nah, kalau sebelum makin gawat itu mudah dievakuasi,” ucapnya.

     

  • Komisi I undang Menlu bahas serangan AS di tengah perang Iran-Israel

    Komisi I undang Menlu bahas serangan AS di tengah perang Iran-Israel

    Kita memihak ke mana pun serbasalah, yang paling penting kita utamakan ‘kan kepentingan nasional kita.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan pihaknya akan mengundang Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono untuk membahas terkait dengan eskalasi perang di Timur Tengah menyusul serangan Amerika Serikat (AS) terhadap fasilitas nuklir Iran di tengah perang yang berkecamuk antara Iran dan Israel.

    “Pak Menlu mau kami undang segera ke DPR RI. Kalau orang kayak saya ngomong ‘kan orang pribadi, tetapi kalau Menlu ‘kan state (mewakili negara) dia, dia juga Pak Prabowo ngambil garis di mana,” kata Utut saat ditemui usai menghadiri uji formal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin.

    Utut mengatakan bahwa pihaknya hendak mendalami arah yang diambil pemerintah RI dalam merespons situasi perang yang berkecamuk di Timur Tengah tersebut.

    “Ini ‘kan titik yang rawan. Kita memihak ke mana pun serbasalah, yang paling penting kita utamakan ‘kan kepentingan nasional kita,” ujarnya.

    Berangkat dari konflik di Timur Tengah tersebut, dia pun mempertanyakan perihal konfigurasi sistem pertahanan Indonesia sebab menurutnya perang saat ini telah menggunakan alat utama sistem senjata (alutsista) yang amat canggih.

    Ia lantas mencontohkan AS yang menggunakan pesawat pengebom (bomber) siluman B-2 dengan karakteristik sulit terdeteksi oleh radar musuh untuk menyerang tiga fasilitas nuklir Iran pada hari Sabtu (21/6).

    “Mohon maaf, nanti Panglima, Menhan, para kepala staf, masih perlukah konfigurasi personel seperti itu? Sekarang ‘kan (TNI) Angkatan Darat 370.000 orang, Angkatan Udara 40.000 orang, dan Angkatan Laut 70.000 orang,” tuturnya.

    Untuk itu, dia memandang perlu sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk dapat mengimbangi kemajuan alutsista tersebut.

    “Jadi, dia punya material. Jadi kita harus perbanyak ahli metalurgi, ahli ilmu IT, ahli radar,” katanya.

    Wakil rakyat ini berharap semua pihak untuk menahan diri agar eskalasi konflik di Timur Tengah tidak makin memanas dan melebar menjadi yang perang lebih luas.

    “Kita menahan dirilah. Kita juga berkomentar yang tidak memancing suasana tambah panas sebab kalau udah panas ini bahaya sekali,” katanya.

    Sebelum situasi kian memanas, dia mengingatkan pentingnya pemerintah RI segera mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang ada di wilayah konflik antara Iran dengan Israel.

    “‘Kan saya bilang sigap. Jauh sebelum hari saya bilang evacuate warga negara. Pasti ada di Iran, pasti ada di Israel. Sahabat, saudara-saudara kita yang Kristen ‘kan, melakukan pilgrim dia, kayak kita (umat Islam) umrah. Selalu ada. Nah, kalau sebelum makin gawat itu mudah dievakuasi,” ucapnya.

    Terakhir, legislator itu pun berharap perang yang berkecamuk di Timur Tengah yang melihat Iran, Israel, hingga AS, dapat segera berakhir.

    “Kalau kita (RI) memang bisa, kita kirim utusan ke Iran, bisa untuk mendamaikan, membuat hati dingin itu penting,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump pada hari Sabtu (21/6) mengumumkan di Truth Social bahwa pasukan AS telah menuntaskan serangan terhadap tiga situs nuklir Iran, yakni Fordow, Natanz, dan Isfahan.

    Serangan AS tersebut menyusul serangan Israel yang dilancarkan sejak 13 Juni lalu ke berbagai target di Iran, termasuk situs-situs nuklir dan militer, yang menewaskan beberapa komandan senior, ilmuwan nuklir, dan warga sipil.

    Iran membalas dengan serangan rudal dan drone ke wilayah Israel. Hingga Sabtu (21/6), lebih dari 400 orang tewas dan lebih dari 3.500 lainnya luka-luka di Iran, menurut Kementerian Kesehatan Iran. Di Israel, otoritas melaporkan 24 korban jiwa.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida/Fath Putra Mulya
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Dimbau Manfaatkan Forum Internasional untuk Suarakan Perdamaian Dunia Nasional 23 Juni 2025

    Prabowo Dimbau Manfaatkan Forum Internasional untuk Suarakan Perdamaian Dunia Nasional 23 Juni 2025

    Prabowo Dimbau Manfaatkan Forum Internasional untuk Suarakan Perdamaian Dunia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi I
    DPR RI
    mengimbau Presiden
    Prabowo Subianto
    beserta jajarannya memanfaatkan forum-
    forum internasional
    untuk terus menyuarakan
    perdamaian dunia
    .
    Wakil Ketua Komisi I DPR RI
    Dave Laksono
    mengatakan, Indonesia saat ini memiliki hubungan baik dengan negara-negara yang menjadi kekuatan utama di dunia.
    “Apalagi, dengan kunjungan Pak Prabowo, Presiden kita, ke Singapura dan juga Rusia. Ini menunjukkan kita memiliki hubungan yang erat dengan negara-negara kekuatan utama di dunia,” kata Dave, kepada Kompas.com, Senin (23/6/2025).
    Hubungan baik tersebut, kata Dave, harus bisa dimanfaatkan oleh Prabowo untuk mengajak pemimpin-pemimpin negara di dunia mengedepankan komunikasi dalam penyelesaian konflik.
    “Maka dari itu kita harus bisa mengambil peran menyuarakan perdamaian di berbagai macam forum. Terus berupaya untuk menarik para pemimpin dunia untuk bisa berunding untuk mencapai satu kesepakatan agar perdamaian itu bisa benar-benar terjadi,” ujar Dave.
    Dave mengingatkan bahwa perdamaian dunia menjadi amanat dari Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945.
    Oleh karena itu, pemerintah harus terus menyuarakannya dan terlibat aktif dalam mewujudkannya.
    “Tentu kita akan terus menyerukan perdamaian sesuai dengan konstitusi dan Undang-Undang Dasar kita bahwa perdamaian di dunia itu menjadi suatu kebutuhan, di tengah ketidakpastian akibat berbagai macam hal yang bisa berdampak terhadap ekonomi global,” kata Dave.
    Dalam kesempatan itu, Dave juga menekankan bahwa jaminan keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) di wilayah konflik harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
    “Untuk sekarang ini yang paling utama adalah mengevakuasi seluruh WNI kita dari wilayah-wilayah yang berpotensi, dan terus memonitor semua WNI kita di wilayah sekitar. Bilamana perlu dilakukan evakuasi secara maksimal, tentu harus segera dilaksanakan,” pungkas dia.
    Adapun pernyataan tersebut disampaikan Dave sebagai respons atas penyerangan wilayah Iran oleh Amerika Serikat (AS).
    Serangan itu dilancarkan di tengah memanasnya konflik antara Iran dengan Israel.
    Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mengungkap alasan militer negaranya menyerang Iran pada Sabtu (21/6/2025).
    Hal itu diungkap Trump dalam pidato di hadapan rakyatnya di Gedung Putih pada hari yang sama pukul 10.00 waktu setempat.
    Dalam pidato tersebut, Trump juga mengumumkan bahwa pasukan militer negara tersebut telah menghancurkan tiga fasilitas nuklir utama Iran, yakni Isfahan, Natanz, dan Fordow.
    “Beberapa waktu lalu, militer AS melakukan serangan presisi besar-besaran terhadap tiga fasilitas nuklir utama di rezim Iran: Fordow, Natanz, dan Isfahan,” kata dia, dikutip dari Fox News.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dino Patti Djalal Soroti Kosongnya Dubes untuk AS hingga PBB: Menyulitkan Diplomasi

    Dino Patti Djalal Soroti Kosongnya Dubes untuk AS hingga PBB: Menyulitkan Diplomasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengisi sejumlah posisi Duta Besar RI di luar negeri yang masih kosong, termasuk di Amerika Serikat (AS) dan Jerman. 

    Dalam unggahan di akun X pribadinya, @dinopattidjalal, yang dikutip pada Senin (23/6/2025), Dino menilai kekosongan posisi duta besar tersebut akan menyulitkan Indonesia untuk berdiplomasi secara efektif.

    “Dalam dunia yang semakin dihantui perang, konflik, krisis yang berbahaya, mohon agar kursi Dubes-dubes untuk AS, PBB (New York & Jenewa), Jerman yang sudah lama kosong dapat segera diisi,” ungkap pendiri dan Ketua FPCI ini dalam unggahannya.

    Adapun, komentar tersebut disampaikan Dino di tengah eskalasi konflik global akibat ketegangan antara Iran dan Israel. Tensi geopolitik pun makin memanas pada akhir pekan lalu saat Amerika Serikat (AS) turut serta membantu Israel dengan menyerang berbagai fasilitas nuklir Iran.

    Posisi Duta Besar Indonesia untuk AS terakhir diisi oleh Rosan Roeslani dan telah kosong selama hampir 2 tahun. Rosan meninggalkan posnya di Washington pada Juli 2023 karena diangkat sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Sementara itu, posisi Duta Besar RI untuk PBB berkedudukan di New York terakhir kali dipegang oleh Arrmanatha Nasir. Dia meninggalkan posisi tersebut pada Oktober 2024 saat ditunjuk Prabowo menjadi Wakil Menteri Luar Negeri.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan bahwa proses penunjukan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) saat ini masih berlangsung dan belum sampai pada tahap final. 

    Dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, ketika ditanya mengenai perkembangan terbaru, Menlu Sugiono menyampaikan bahwa mekanisme penunjukan dubes tetap mengacu pada prosedur yang berlaku. 

    “Sedang berproses, kan prosesnya nanti melalui fit and proper di DPR,” ujar Sugiono.

    Sebagaimana diketahui, penunjukan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) memerlukan persetujuan DPR RI setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi I DPR. 

    Nama-nama calon dubes biasanya diajukan oleh Presiden melalui Kementerian Luar Negeri dan kemudian dibahas secara internal sebelum diserahkan kepada parlemen.