Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • Menlu: Israel bisa menginspirasi negara lain langgar hukum

    Menlu: Israel bisa menginspirasi negara lain langgar hukum

    Mungkin negara-negara lain berani juga mencoba melanggar hukum-hukum internasional dengan kedok mengamankan kepentingan nasionalnya.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan bahwa Israel yang seolah-olah lolos dari jeratan hukum internasional bisa menjadi inspirasi bagi negara-negara atau aktor lainnya untuk berani untuk melakukan pelanggaran serupa.

    Di tengah kondisi geopolitik saat ini, kata Sugiono, negara-negara di dunia sedang mengedepankan sistem survivability atau kemampuan ketahanan dan cenderung mengesampingkan kolaborasi dan kooperasi.

    “Mungkin negara-negara lain berani juga mencoba melanggar hukum-hukum internasional dengan kedok mengamankan kepentingan nasionalnya,” kata Sugiono saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, peristiwa-peristiwa di Timur Tengah menimbulkan kepercayaan luntur terhadap tatanan hukum internasional dan multilateralisme yang melemah, padahal berbagai pihak berharap agar lingkungan internasional bisa terjaga di paruh pertama abad ke-20, khususnya Perang Dunia II.

    Menlu mengatakan bahwa Timur Tengah saat ini berada di titik krisis dan bisa makin meruncing jika tidak mengelolanya dengan baik.

    Konflik di kawasan itu, kata Sugiono, bisa membuka ruang konflik terbuka di belahan dunia lain, termasuk di kawasan Indo-Pasifik.

    Hal itu karena situasi global saat ini, menurut dia, peristiwa yang terjadi suatu tempat akan bisa dengan cepat mempengaruhi kondisi dan situasi bagi negara-negara lainnya.

    Walaupun demikian, dia tidak berharap rentetan eskalasi konflik yang terjadi di timur tengah tidak terulang. Namun, tidak ada jaminan bahwa konflik tersebut tidak terulang.

    Oleh karena itu, Menlu menegaskan bahwa Republik Indonesia selalu menyalurkan aspirasi untuk menurunkan eskalasi dan kembali ke langkah politik diplomasi dengan mengedepankan kebijaksanaan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi I DPR dan Menteri Luar Negeri bahas konflik geopolitik

    Komisi I DPR dan Menteri Luar Negeri bahas konflik geopolitik

    Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri Sugiono guna membahas kondisi konflik geopolitik yang akhir-akhir ini memanas serta upaya perlindungan dan pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) di daerah rawan konflik.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan bahwa pembahasan itu sangat krusial dan bisa berdampak langsung kepada kepentingan nasional dan keselamatan jutaan rakyat Indonesia.

    “Kondisi geopolitik yang sangat dinamis dan penuh tantangan menuntut adaptasi dan strategi yang tangkas dari jajaran diplomat Indonesia,” kata Budisatrio di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan rapat tersebut perlu menjadi momentum untuk memahami dan menyelaraskan pandangan, juga memperkuat sinergi. Setelah itu, langkah-langkah konkret perlu dirumuskan untuk menghadapi kompleksitas global.

    Menurut dia, Komisi I DPR RI perlu mendalami kondisi geopolitik dunia saat ini dan implikasinya terhadap perlindungan WNI di luar negeri. Dia pun ingin memahami eskalasi konflik di timur tengah juga sengketa atau isu perbatasan regional dari kacamata Kementerian Luar Negeri.

    Dia pun mengapresiasi kepada jajaran Kementerian Luar Negeri yang sudah cepat dan tanggap dalam menyikapi situasi global yang sangat sulit.

    “Kami bersyukur bahwa telah banyak warga negara kita yang sudah selamat pulang aman ke tanah air,” kata dia.

    Untuk itu, dia memastikan bakal terus mendorong Kementerian Luar Negeri untuk mendukung kepulangan WNI dengan selamat dari daerah konflik.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Selain Iran-Israel, Komisi I DPR Siap Bahas Nuklir Rusia dengan Presiden Prabowo

    Selain Iran-Israel, Komisi I DPR Siap Bahas Nuklir Rusia dengan Presiden Prabowo

    PIKIRAN RAKYAT – Sukamta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, menyampaikan bahwa Komisi I akan menggelar rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri RI pada Senin 30 Juni 2025 pekan depan. Pembahasan utama dalam rapat tersebut adalah konflik antara Iran dan Israel yang berkecamuk di Timur Tengah.

    “Hari Senin kalau tidak salah itu akan ada rapat Komisi I dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi kami akan bahas soal itu,” ucapnya.

    Sukamta tidak menampik bahwa agenda rapat juga akan mencakup evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di area konflik. Ia menjelaskan bahwa rapat tersebut secara garis besar akan membahas perkembangan geopolitik akibat konflik yang pecah di Timur Tengah saat ini.

    “Ya, semua yang terkait dengan perkembangan geopolitik, terutama terkait dengan Timur Tengah ini kami bahas,” kata dia dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 27 Juni 2025.

    Masih berkoordinasi

    Terkait rencana pertemuan Komisi I DPR RI dengan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mendiskusikan situasi global mengenai konflik Iran dan Israel, Sukamta menyatakan bahwa pihaknya masih mengoordinasikan jadwal yang pasti.

    “Kami dapat update tentang perjalanan beliau (Presiden Prabowo) ke beberapa negara, sekaligus kami mohon penjelasan beliau tentang arah politik luar negeri yang beliau sedang jalankan. Mudah-mudahan nanti kami dapat waktu secepatnya,” tuturnya.

    Anggota dewan yang merupakan bagian dari komisi yang mengurus pertahanan, hubungan luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen ini selanjutnya mengatakan bahwa pihaknya menunggu jadwal yang ditentukan presiden.

    Sukamta menambahkan bahwa dalam dialog Komisi I DPR RI dengan Presiden Prabowo, ada kemungkinan juga akan dibahas mengenai rencana kerja sama pengembangan energi nuklir dengan Rusia.

    “Mungkin saja (rencana kerja sama nuklir) itu nanti akan jadi salah satu (pembahasan), tetapi yang pokok adalah saya kira nanti kami ingin berdialog terkait dengan perkembangan dunia internasional,” ucap Sukamta.

    Diskusi konflik Iran-Israel

    Sebelumnya, Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, telah menyampaikan bahwa Komisi I DPR RI akan segera menemui Presiden Prabowo Subianto untuk mendiskusikan dinamika global terkait konflik antara Iran dan Israel.

    Menurut Dasco, penting bagi DPR untuk berkomunikasi dengan Pemerintah guna mengetahui pandangan dan sikap pemerintah dalam merespons situasi di Timur Tengah. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa DPR akan memberikan masukan kepada pemerintah terkait isu tersebut.

    “Dan tadi kami juga bersama-sama berbicara dengan pimpinan Komisi I. Dalam waktu dekat, pimpinan Komisi I akan melakukan dialog dengan Presiden,” kata dia.***

     

  • Politik kemarin, revisi UU Pemilu dan penutupan retret kepala daerah

    Politik kemarin, revisi UU Pemilu dan penutupan retret kepala daerah

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (26/6) menjadi sorotan, di antaranya pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menegaskan revisi UU Pemilu tidak dibahas pada masa sidang terdekat yaitu pada 24 Juni—24 Juli, dan penutupan retret kepala daerah gelombang ke-2.

    Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

    1. Dasco ungkap revisi UU Pemilu tak akan dibahas di masa sidang ini

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) tidak akan dibahas pada masa sidang kali ini, yang dimulai pada 24 Juni hingga 24 Juli 2025.

    Pasalnya, dia mengatakan bahwa fraksi-fraksi partai politik di DPR RI masih membicarakan revisi UU tersebut hanya sebatas informal. Menurut dia, pembicaraan itu pun belum bisa disampaikan ke publik.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Wamendagri minta kepala daerah bina dan tindak tegas ormas bermasalah

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta para kepala daerah untuk membina sekaligus menindak tegas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bermasalah di wilayah masing-masing agar dapat berkontribusi positif bagi masyarakat.

    “Lakukan pembinaan, pendampingan, dan motivasi agar ormas yang nakal kembali ke jalan yang benar,” kata Bima setelah memimpin apel terakhir Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di IPDN Jatinangor, Sumedang, Kamis.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Dasco: Komisi I DPR segera temui Presiden bahas konflik Iran-Israel

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Komisi I DPR RI akan segera menemui Presiden Prabowo Subianto untuk membahas dinamika global terkait konflik yang terjadi antara Iran dan Israel.

    Menurut dia, komunikasi antara DPR dengan pemerintah diperlukan untuk mengetahui pandangan dan sikap pemerintah dalam menanggapi situasi di timur tengah tersebut. Di sisi lain, dia mengatakan DPR juga akan memberikan masukan terhadap pemerintah terkait hal itu.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Wamendagri resmi tutup retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto secara resmi menutup retret kepala daerah gelombang kedua di kampus Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis.

    “Para kepala daerah yang kami hormati, selamat, anda sekarang ini sejajar dengan seluruh kepala daerah yang juga mengikuti proses retret,” kata Bima saat upacara penutupan retret kepala daerah di Sumedang.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Ketua Komisi III DPR ungkap RUU KUHAP “kick off” pada 7 Juli

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP akan “kick off” pada 7 Juli 2025.

    Setelah itu, dia mengatakan bahwa Komisi III DPR RI akan menggelar rapat setiap hari secara maraton untuk membahas RUU tersebut hingga selesai. Dia memastikan seluruh rapat akan diadakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, bukan di hotel.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi I DPR rapat dengan Kemlu bahas konflik Iran-Israel pekan depan

    Komisi I DPR rapat dengan Kemlu bahas konflik Iran-Israel pekan depan

    Iya, semua yang terkait dengan perkembangan geopolitik, terutama terkait dengan Timur Tengah ini kami bahas.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri RI pada hari Senin (30/6) pekan depan untuk membahas soal konflik antara Iran dan Israel yang berkecamuk di Timur Tengah.

    “Hari Senin kalau tidak salah itu akan ada rapat Komisi I dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi kami akan bahas soal itu,” kata Sukamta di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Sukamta tak menampik bahwa rapat tersebut akan membahas pula perihal evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah konflik antara Iran dan Israel.

    Legislator itu menuturkan secara keseluruhan rapat tersebut akan membahas ihwal perkembangan geopolitik imbas meletusnya konflik di Timur Tengah saat ini.

    “Iya, semua yang terkait dengan perkembangan geopolitik, terutama terkait dengan Timur Tengah ini kami bahas,” katanya.

    Terkait dengan rencana Komisi I DPR RI menemui Presiden RI Prabowo Subianto untuk membahas perkembangan situasi global mengenai konflik antara Iran dan Israel, Sukamta menyebut masih mengoordinasikan kepastian waktunya.

    “Kami dapat update tentang perjalanan beliau (Presiden Prabowo) ke beberapa negara, sekaligus kami mohon penjelasan beliau tentang arah politik luar negeri yang beliau sedang jalankan. Mudah-mudahan nanti kami dapat waktu secepatnya,” tuturnya.

    Wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen ini lantas berkata, “Nanti kami tunggu jadwal dari Pak Presiden. Nanti kalau Presiden sudah memberi jadwal, kami bisa informasikan.”

    Ia menyebut dialog Komisi I DPR RI dengan Presiden Prabowo tak menutup pula kemungkinan akan membahas soal rencana kerja sama pengembangan energi nuklir dengan Rusia.

    “Mungkin saja (rencana kerja sama nuklir) itu nanti akan jadi salah satu (pembahasan), tetapi yang pokok adalah saya kira nanti kami ingin berdialog terkait dengan perkembangan dunia internasional,” kata dia.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Komisi I DPR RI akan segera menemui Presiden Prabowo Subianto untuk membahas dinamika global terkait dengan konflik yang terjadi antara Iran dan Israel.

    Menurut dia, komunikasi antara DPR dengan Pemerintah perlu untuk mengetahui pandangan dan sikap pemerintah dalam menanggapi situasi di Timur Tengah.

    Di sisi lain, dia mengatakan bahwa DPR juga akan memberikan masukan terhadap pemerintah terkait dengan hal itu.

    “Dan tadi kami juga bersama-sama berbicara dengan pimpinan Komisi I. Dalam waktu dekat, pimpinan Komisi I akan melakukan dialog dengan Presiden,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nurul Arifin: Konflik Iran-Israel picu ekstremisme bila dikapitalisasi

    Nurul Arifin: Konflik Iran-Israel picu ekstremisme bila dikapitalisasi

    pemerintah ikut membantu mengakhiri perang melalui diplomasi kemanusiaan, terlebih pembukaan UUD Indonesia dengan jelas menegaskan jika penjajahan di atas dunia harus dihapuskan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mengingatkan konflik antara Iran-Israel yang berkecamuk di Timur Tengah bila dikapitalisasi dapat berpotensi memicu ekstremisme dan radikalisme.

    “Konflik ini melibatkan dua entitas yang jika dikapitalisasi bisa memicu ekstremisme dan radikalisme,” kata Nurul dalam diskusi dialektika demokrasi ‘Langkah Konkret Antisipasi Dampak Meluasnya Perang Israel-Iran’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Meski demikian, dia mensyukuri potensi untuk mengkapitalisasi konflik tersebut menjadi ekstremisme dan radikalisme tidak kemudian berkembang.

    “Kalau tidak, kerusakannya bisa berdampak sangat luas, termasuk ke Indonesia, bukan cuma soal nuklir, tetapi juga potensi perang etnis dan konflik ideologi,” ucapnya.

    Dia lantas memberikan sejumlah catatan terkait langkah konkret yang perlu diambil pemerintah Indonesia dalam merespons konflik antara Iran dan Israel.

    Pertama, menurut dia, Indonesia harus aktif mendorong gencatan senjata melalui organisasi-organisasi internasional, seperti ASEAN, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Nurul juga meminta pemerintah ikut membantu mengakhiri perang melalui diplomasi kemanusiaan, terlebih pembukaan UUD Indonesia dengan jelas menegaskan jika penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

    “Kita tidak ingin ada penjajahan dan peperangan di muka bumi ini begitu, paling tidak menyediakan bantuan dan perlindungan terhadap warga sipil terdampak perang,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengungkapkan langkah konkret lain yang mesti dilakukan pemerintah dalam merespons kemungkinan dampak terburuk dari perang Israel-Iran, yakni melakukan mitigasi dalam negeri.

    “Menjaga stabilitas harga energi dan mencegah penyebaran paham ekstrem di ruang digital,” ucapnya.

    Selain pemerintahan, legislator perempuan itu memastikan bahwa legislatif akan mendorong penguatan diplomasi parlemen untuk membawa pesan perdamaian dan kemanusiaan.

    “Menyuarakan dampak perang agar konflik seperti ini bisa dieliminasi dan tidak berlanjut,” tuturnya.

    DPR RI, lanjut dia, bahkan akan melakukan fungsinya sebagai lembaga pengawas terhadap kesiapan pemerintah dalam menghadapi dampak konflik global.

    “Pasti juga pemerintah sudah bersiap-siap apalagi kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto sekali lagi sangat-sangat responsif terhadap isu-isu dan kejadian-kejadian seperti ini,” katanya.

    Dia mengatakan Komisi I DPR RI mendukung kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Nurul bahkan menyambut baik resolusi-resolusi damai yang dilakukan pemerintah.

    “Mudah-mudahan apapun caranya perang ini bisa segera diakhiri tidak cuma dalam batasan waktu dengan istilah gencatan senjata begitu, tapi dalam jangka waktu yang tidak terbatas,” ujarnya.

    Terakhir, Nurul mengingatkan pula kesiapan pemerintah untuk terus mengupayakan proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari wilayah berkonflik tersebut.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, revisi UU Pemilu dan penutupan retret kepala daerah

    DPR imbau WNI tertahan di wilayah konflik Iran-Israel tetap tenang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengimbau warga negara Indonesia (WNI) yang masih tertahan di wilayah konflik antara Iran dengan Israel untuk tetap tenang sebab pemerintah terus mengupayakan evakuasi secara bertahap ke Tanah Air.

    “Kami mengimbau kepada warga negara Indonesia untuk tetap tenang, pemerintah terus berkomunikasi dan mengupdate kabar WNI di Iran dan akan terus melakukan evakuasi secara bertahap,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Dia pun menegaskan bahwa pimpinan DPR RI dan Komisi I DPR RI akan terus berkomunikasi dengan pemerintah guna memonitor keadaan WNI yang masih terjebak di wilayah konflik Iran-Israel.

    Dasco meminta pula kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran, Iran, untuk terus membuka layanan hotline yang dapat dihubungi WNI bila dalam kondisi darurat.

    “Mengupayakan adanya hotline agar komunikasi warga negara kita di Iran bisa terpantau dengan baik,” kata dia.

    Sebelumnya, Dasco mengatakan bahwa Komisi I DPR RI akan segera menemui Presiden Prabowo Subianto untuk membahas dinamika global terkait konflik yang terjadi antara Iran dan Israel.

    Menurut dia, komunikasi antara DPR dengan pemerintah diperlukan untuk mengetahui pandangan dan sikap pemerintah dalam menanggapi situasi di timur tengah tersebut. Di sisi lain, dia mengatakan DPR juga akan memberikan masukan terhadap pemerintah terkait hal itu.

    “Dan tadi kami juga bersama-sama berbicara dengan pimpinan Komisi I. Dalam waktu dekat pimpinan Komisi I akan melakukan dialog dengan Presiden,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Sebetulnya, dia mengatakan bahwa DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden mengenai masalah tersebut, tetapi belum terlalu intens. Pasalnya, dia mengatakan bahwa saat ini Prabowo memiliki kegiatan yang cukup padat.

    “Tetapi kami juga monitor bahwa sudah ada sikap dari Kementerian Luar Negeri yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri,” ucap Dasco.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi I DPR Akan Bertemu Prabowo Bahas Sikap Terkait Perang Iran-Israel – Page 3

    Komisi I DPR Akan Bertemu Prabowo Bahas Sikap Terkait Perang Iran-Israel – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya selalu memonitor dan berkomunikasi dengan pemerintah terkait potensi dampak perang Iran-Israel.

    “Ya, kami sudah melakukan komunikasi, tetapi belum terlalu intens karena kegiatan Presiden yang cukup padat. Tetapi kami juga monitor bahwa sudah ada sikap dari Kementerian Luar Negeri yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    Dasco menyebut, Komisi I DPR dalam waktu dekat akan bertemu Presiden Prabowo Subianto membahas sikap RI terkait perang Iran-Israel.

    “Dalam waktu dekat pimpinan Komisi 1 akan melakukan dialog dengan Presiden dalam rangka memberikan masukan, kemudian juga mendengar pandangan Pemerintah tentang bagaimana nanti sikap dari Pemerintah terhadap konflik Iran dan Israel,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah mengajak negara-negara sahabat mendorong perdamaian antara Iran dan Israel. Ia juga mewanti-wanti terhadap ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang bisa berdampak terhadap Indonesia.

    Meski Indonesia menganut prinsip bebas aktif, Puan menyebut Indonesia harus mengambil peran turut serta menciptakan perdamaian dunia mengingat perang Iran-Israel telah banyak memakan korban dari warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak.

    “Tentu saja kami mengimbau untuk adanya gencatan senjata di antara kedua pihak yang sedang berperang. Sehingga bisa segera menyelesaikan situasi tersebut dengan damai,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

  • Sikapi Konflik Iran – Israel, Komisi I DPR RI Bakal Berdialog dengan Pemerintah

    Sikapi Konflik Iran – Israel, Komisi I DPR RI Bakal Berdialog dengan Pemerintah

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pemerintah menyikapi konflik Iran dan Israel.

    “Ya, kami sudah melakukan komunikasi, tetapi belum terlalu intens karena kegiatan Presiden yang cukup padat,” ujar Dasco di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025.

    “Tetapi kami juga monitor bahwa sudah ada sikap dari Kementerian Luar Negeri yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri (Sugiono),” ujarnya.

    Politikus Partai Gerindra itu mengatakan dalam waktu dekat Komisi I DPR RI akan melakukan dialog dengan Presiden dalam rangka memberikan masukan.

    “Kemudian juga mendengar pandangan Pemerintah tentang bagaimana nanti sikap dari Pemerintah terhadap konflik Iran dan Israel,” tuturnya.

    Menlu RI Minta OKI Perkuat Multilateralisme

    Menlu Sugiono mendesak negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memperkuat komitmen terhadap multilateralisme dan penegakan hukum internasional.

    Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan Indonesia atas situasi geopolitik di Timur Tengah yang terus memanas, sekaligus menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam menjaga perdamaian global.***

  • 5 Dasco Bantah Marty Natalegawa dan Mari Elka Pangestu Masuk Daftar Calon Dubes RI di AS Nasional

    5 Dasco Bantah Marty Natalegawa dan Mari Elka Pangestu Masuk Daftar Calon Dubes RI di AS Nasional

    Dasco Bantah Marty Natalegawa dan Mari Elka Pangestu Masuk Daftar Calon Dubes RI di AS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR RI
    Sufmi Dasco Ahmad
    menegaskan tak ada nama
    Marty Natalegawa
    dan
    Mari Elka Pangestu
    dalam daftar calon Duta Besar (Dubes) RI di Amerika Serikat (AS) yang disiapkan pemerintah.
    Hal tersebut disampaikan Dasco saat merespons kabar yang beredar bahwa Marty dan Mari Elka masuk bursa calon Dubes Indonesia untuk AS yang diusulkan ke DPR RI.
    “Yang pasti dua-duanya bukan,” tegas Dasco saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (26/6/2025).
    Untuk diketahui, Marty adalah Menteri Luar Negeri periode 2009-2014.
    Sedangkan Mari Elka adalah Mantan Menteri Perdagangan serta juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
    Dasco menegaskan bahwa DPR RI akan segera menindaklanjuti usulan calon Dubes RI untuk AS dari pemerintah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
    “Dan dari usulan yang disampaikan Pemerintah, dalam waktu yang secepatnya karena kita baru masuk dari masa sidang, kita akan segera proses,” kata Dasco.
    Untuk diketahui, posisi Dubes RI untuk Amerika Serikat sudah kosong sejak 17 Juli 2023.
    Jabatan itu terakhir diisi oleh Rosan Roeslani yang ditunjuk oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
    Hingga kini, Presiden Prabowo Subianto yang telah dilantik pada 20 Oktober 2024, belum menunjuk pengganti Rosan untuk menempati posisi tersebut di Washington DC.
    Pada Selasa (24/6/2025) kemarin, Dasco menyatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan sosok yang akan menjadi calon Dubes RI untuk AS.
    DPR RI pun tengah menunggu pengajuan resmi dari pemerintah terkait dengan pengisian posisi Dubes RI untuk AS dan beberapa negara lainnya yang masih kosong.
    “Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos penting itu orangnya sudah siap, dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk dilakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR,” ujar Dasco saat ditanya soal
    Dubes AS
    yang masih kosong di Gedung DPR RI, Selasa (24/6/2025).
    Nantinya, para calon dubes yang diusulkan akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi I DPR RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.