Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • Mekanisme “Fit and Proper Test” Calon Dubes di Komisi I DPR Hari Ini

    Mekanisme “Fit and Proper Test” Calon Dubes di Komisi I DPR Hari Ini

    Mekanisme “Fit and Proper Test” Calon Dubes di Komisi I DPR Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Hari ini, Sabtu (5/7/2025), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (
    DPR
    RI) menggelar
    fit and proper test
    atau uji kelayakan dan kepatutan calon duta besar (
    dubes
    ) untuk sejumlah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).
    Dalam agenda rapat fit and proper test yang diterima
    Kompas.com
    , uji kelayakan tersebut akan dimulai pukul 09.30 WIB di ruang rapat internal Komisi I.
    Kemudian, ada 24 nama
    calon dubes
    yang bakal diuji kelayakanan dan kepatutannya oleh
    Komisi I DPR
    secara tertutup.
    Beberapa nama yang telah terkonfirmasi adalah Dwisuryo Indroyono Soesilo, yang digadang menjadi calon
    Dubes
    RI untuk Amerika Serikat (AS).
    Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengungkapkan,
    fit and proper test
    yang akan digelar pada Sabtu dan Minggu akan dibagi ke beberapa sesi.
    Untuk setiap sesi, terdapat empat sampai lima nama yang akan dilakukan pendalaman oleh Komisi I.
    “Biasanya dibagi per sesi, masing-masing empat sampai lima calon dubes. Jadi bisa satu sampai tiga sesi dalam sehari, tergantung jumlahnya,” ujar Dave, Sabtu.
    Dia menjelaskan, untuk setiap negara hanya diusulkan satu nama.
    Adapun
    fit and proper test
    menjadi tempat bagi Komisi I DPR untuk menyetujui atau tidak nama-nama yang diusulkan menjadi Dubes RI.
    “Jadi, kita hanya melakukan uji kelayakan. Kalau layak, berarti lolos. Kalau tidak layak, berarti tidak lolos,” ujar Dave.
    Komisi I DPR juga dipastikan menggelar
    fit and proper test

    calon Dubes
    Indonesia di Kompleks Parlemen, bukan di hotel.
    Targetnya, nama-nama calon dubes bisa dikembalikan ke pemerintah minggu depan.
    “Kalau Sabtu-Minggu ini diselesaikan, minggu depan sudah bisa dikembalikan ke pemerintah,” kata Dave.
    Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, DPR sudah menerima surat presiden (surpres) yang berisi nama-nama calon duta besar untuk 24 negara.
    Jumlah tersebut termasuk calon duta besar untuk AS dan utusan tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    “Bisa saya sampaikan usulan negara yang disampaikan oleh pemerintah ada 24 negara. Termasuk (untuk AS dan PBB),” kata Puan pada Jumat, 4 Juli 2025.
    Puan lantas menyebut, DPR akan menjalankan mekanisme pemilihan duta besar sesuai dengan aturan yang berlaku.
    Setelah menerima surpres, pembahasan pertimbangan calon duta besar akan dilakukan oleh Komisi I DPR secara rahasia.
    “Nama-nama yang diusulkan sudah merupakan pilihan yang terbaik. Karenanya kami berharap bahwa calon-calon tersebut bisa mewakili Indonesia di negara-negara tersebut dan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya atas nama Indonesia,” ujar Puan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mekanisme “Fit and Proper Test” Calon Dubes di Komisi I DPR Hari Ini

    Hari Ini, Komisi I DPR “Fit and Proper Test” Calon Dubes RI

    Hari Ini, Komisi I DPR “Fit and Proper Test” Calon Dubes RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Komisi I DPR RI
    menjadwalkan untuk melakukan
    fit and proper test
    atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon Duta Besar Republik Indonesia (
    Dubes RI
    ) pada hari Sabtu (5/7/2025) ini.
    Selain pada Sabtu, uji kelayakan dan kepatutan tersebut juga dijadwalkan bakal berlangsung pada Minggu (6/7/2025).
    Anggota Komisi I
    DPR
    RI, Sukamta sebelumnya sudah mengonfirmasi jadwal
    fit and proper test
    tersebut.
    Bahkan, menurut dia, jadwal itu sudah direstui oleh pimpinan DPR RI.
    “Sudah diizinkan (pimpinan). Ya, Sabtu-Ahad besok akan dilakukan
    fit and proper
    di DPR terhadap 24
    calon Dubes
    ,” kata Sukamta kepada
    Kompas.com
    , Jumat (4/7/2025).
    Rencananya,
    fit and proper test

    calon dubes
    tersebut bakal diadakan di ruang Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan.
    Sebelumnya diberitakan, DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) berisi nama-nama calon duta besar untuk 24 negara dan organisasi internasional. Penerimaan surat diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat kemarin.
    Puan menyebut, DPR RI akan menjalankan mekanisme pemilihan duta besar sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah menerima Surpres, pembahasan pertimbangan calon duta besar akan dilakukan oleh Komisi I DPR RI secara rahasia.
    Nantinya, hasil pembahasan komisi tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.
    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa nama-nama calon duta besar itu bersifat rahasia karena menyangkut dengan integritas.
    “Nama-nama yang diusulkan sudah merupakan pilihan yang terbaik. Karenanya kami berharap bahwa calon-calon tersebut bisa mewakili Indonesia di negara-negara tersebut dan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya atas nama Indonesia,” kata Puan.
    Sebagaimana diketahui, ada 12 posisi dubes yang kosong, yakni Dubes RI untuk Amerika Serikat; Dubes RI untuk Jerman; Dubes RI untuk Korea Utara; Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Markas PBB Jenewa; PTRI di Markas PBB New York; Dubes RI untuk Meksiko; Dubes RI untuk Afghanistan; Dubes RI untuk Azerbaijan; Dubes RI untuk Libya; Dubes RI untuk Madagaskar; Dubes RI untuk Myanmar; dan Dubes RI untuk Polandia.
    Khusus untuk posisi Dubes AS telah kosong lama, yakni sejak 2023 lalu. Sosok terakhir yang menjadi Dubes AS adalah Rosan Roeslani.
    Ketiadaan Dubes Indonesia untuk AS ini menjadi sorotan saat Indonesia tengah menegosiasikan tarif impor atau tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.
    Padahal, posisi Dubes dapat menjadi orang pertama di AS yang dapat mengantisipasi dinamika politik dan kebijakan perdagangan yang diambil Presiden Trump.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR minta KemenHAM tak lindungi pelaku intoleran di Sukabumi

    Anggota DPR minta KemenHAM tak lindungi pelaku intoleran di Sukabumi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja meminta Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk tidak melindungi para tersangka pelaku peristiwa intoleran di Sukabumi, Jawa Barat, yang membubarkan kegiatan rohani pelajar Kristen.

    Dia menyatakan upaya restorative justice atau perdamaian adalah langkah yang baik dan konstruktif. Namun, ia menolak jika Kementerian HAM menjadi penjamin penangguhan penahanan bagi para pelaku.

    “Keliru apabila Kementerian HAM sebagai institusi negara justru ikut menjadi penjamin penangguhan penahanan. Itu bukan tempatnya,” kata Abraham di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, peristiwa kriminal yang bersifat intoleransi di Sukabumi itu juga berpotensi melanggar HAM. Maka, dia pun mengherankan jika Kementerian HAM justru menjadi penjamin.

    Dia pun menyayangkan langkah dari kementerian itu karena bisa mencoreng kredibilitas sebagai institusi yang seharusnya berdiri tegak membela hak asasi manusia, bukan sebaliknya.

    “Narasi soal ‘bahaya mispersepsi’ justru memberi kesan bahwa negara memaklumi tindakan intimidasi terhadap anak-anak dan perusakan rumah retret, di mana ada anak-anak kecil yang sedang beribadah,” kata dia.

    Dia pun menegaskan bahwa Kementerian HAM seharusnya berpihak pada prinsip keadilan dan konstitusi, dengan tidak terlibat dalam langkah-langkah yang justru melemahkan penegakan hukum.

    “Kita tidak boleh memberi ruang sedikit pun pada praktik intoleransi,” kata dia.

    Pada Kamis (3/7), Kementerian HAM mendorong agar penyelesaian kasus ini diupayakan melalui pendekatan restorative justice, dan juga ikut mendorong agar para tersangka dilakukan penangguhan penahanan.

    Langkah itu dilakukan untuk menjaga kerukunan, perdamaian dan kondusivitas wilayah serta memastikan semua pihak di masyarakat tidak mudah terprovokasi.

    Staf Khusus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta mengatakan bahwa pluralisme dan keberagaman dengan menjunjung tinggi kebebasan beragama dan berkeyakinan serta mengedepankan dialog harus menjadi nafas kehidupan bersama sebagai sesama anak bangsa.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 24 Nama Calon Dubes Beredar, DPR: Daftar Resmi Keluar Besok

    24 Nama Calon Dubes Beredar, DPR: Daftar Resmi Keluar Besok

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 24 nama calon duta besar (dubes) Indonesia untuk berbagai negara beredar luas di kalangan wartawan, Jumat (4/7/2025). Meski begitu, Komisi I DPR belum memberikan konfirmasi atas keabsahan daftar tersebut.

    Anggota Komisi I DPR, Nico Siahaan menegaskan, daftar resmi baru akan diterima oleh DPR pada Sabtu (5/7/2025) pagi. Ia menolak memastikan kebenaran nama-nama yang sudah lebih dahulu beredar.

    “Kami belum dapat daftar aslinya, baru akan dikeluarkan besok pagi,” kata Nico Siahaan saat dikonfirmasi Beritasatu.com.

    Selain itu, menurut Nico, proses fit and proper test untuk para calon dubes tersebut juga akan dilakukan esok hari, begitu daftar resmi diterbitkan oleh pemerintah.

    Daftar 24 Nama Calon Dubes yang Beredar

    Berikut ini adalah nama-nama 24 calon dubes yang disebut dalam dokumen yang belum terkonfirmasi kebenarannya:

    Judha Nugraha – Uni Emirat Arab (Abu Dhabi)Yusron Ambari – Aljazair (Alger)Berlian Helmy – Azerbaijan (Baku)Hari Prabowo – Thailand (Bangkok)Abdul Kadir Jaelani – Jerman (Berlin)Andhika Chrisnayudhanto – Brasil (Brasilia)Redianto Heru Nurcahyo – Slowakia (Bratislava)Andi Rachmianto – Uni Eropa (Brussel)Lukman Hakim – Suriah (Damascus)Laurentius Amrih Jinangkung – Belanda (Den Haag)Listyowati – Bangladesh (Dhaka)Syahda Guruh Langkah Samudera – Qatar (Doha)Adam Mulawarman Tugio – Vietnam (Hanoi)Kuncoro Giri Waseso – Mesir (Kairo)Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo – Malaysia (Kuala Lumpur)Andi Rahadian – Oman (Muscat)Okto Dorinus Manik – Papua Nugini (Port Moresby)Sidharto Reza Suryodipuro – PTRI JenewaUmar Hadi – PTRI New YorkGina Yoginda – Korea Utara (Pyongyang)Imam A’sari – Ekuador (Quito)Letjen (Purn) Hotmangaradja Panjaitan – SingapuraNurmala Kartini Sjahrir – Jepang (Tokyo)Dwisuryo Indroyono Soesilo – Amerika Serikat (Washington D.C.)

    Meski daftar tersebut telah beredar, publik diimbau menunggu pengumuman resmi dari pihak terkait. Pemerintah dan Komisi I DPR akan memastikan kesesuaian nama-nama calon dubes dalam rapat resmi pada Sabtu (5/7/2025).

    DPR, melalui Komisi I, memiliki wewenang untuk melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon dubes, sebelum mereka disahkan presiden dan dilantik secara resmi.

  • Anggota DPR: Fit-Proper Test Calon Dubes Sabtu-Minggu, Diizinkan Pimpinan

    Anggota DPR: Fit-Proper Test Calon Dubes Sabtu-Minggu, Diizinkan Pimpinan

    Anggota DPR: Fit-Proper Test Calon Dubes Sabtu-Minggu, Diizinkan Pimpinan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi I DPR
    RI Sukamta memastikan uji kelayakan dan kepatutan atau 
    fit and proper test

    calon duta besar
    untuk 24 negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bakal dilaksanakan pada Sabtu (5/7/2025) hingga Minggu (6/7/2025) pekan ini.
    Ia mengonfirmasi bahwa jadwal tersebut sudah direstui oleh pimpinan
    DPR RI
    .
    “Sudah diizinkan (pimpinan). Ya, Sabtu-Ahad besok akan dilakukan fit and proper di DPR terhadap 24 calon Dubes,” kata Sukamta kepada
    Kompas.com
    , Jumat (4/7/2025).
    Adapun fit and proper test bakal diadakan di ruang Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan.
    Kini, ada dua daftar nama 24 calon dubes yang beredar, namun berbeda-beda.
    Dua daftar tersebut memperlihatkan nama Dwisuryo Indroyono Soesilo sebagai calon dubes AS.
    Sukamta juga mengonfirmasi bahwa ada beberapa nama yang cocok dalam daftar tersebut.
    Namun hingga kini, surat presiden (
    Surpres
    ) terkait 24 nama duta besar masih ada di Ketua Komisi I DPR RI.
    “Surat masih di Ketua Komisi I. Sebagian yang saya dengar memang ada yang cocok dengan daftar tersebut,” jelasnya.
    Sebelumnya diberitakan, DPR RI telah menerima Surpres berisi nama-nama calon duta besar untuk 24 negara dan organisasi internasional.

    Penerimaan surat diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna, kemarin.
    Puan menuturkan bahwa DPR RI akan menjalankan mekanisme pemilihan duta besar sesuai dengan aturan yang berlaku.
    Setelah menerima Surpres, pembahasan pertimbangan calon duta besar akan dilakukan oleh Komisi I DPR RI secara rahasia.
    Nantinya, hasil pembahasan komisi tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.
    Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa nama-nama calon duta besar itu bersifat rahasia karena menyangkut integritas.
    Intinya, kata Puan, pimpinan DPR RI menghormati nama-nama yang telah diusulkan tersebut.
    “Nama-nama yang diusulkan sudah merupakan pilihan yang terbaik. Karenanya kami berharap bahwa calon-calon tersebut bisa mewakili Indonesia di negara-negara tersebut dan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya atas nama Indonesia,” jelasnya.
    Adapun saat ini, sebanyak 12 pos kedutaan besar Republik Indonesia tidak memiliki duta besar definitif.
    Kekosongan ini terungkap ketika Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkannya dalam rapat dengan Komisi I DPR RI pada 30 Juni 2025.
    Wakil Ketua Komisi I DPR, Anton Sukartono Suratto, juga mengungkapkan bahwa kekosongan terjadi di sejumlah negara mitra penting seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, hingga PBB di New York dan Jenewa.
    Posisi Duta Besar di AS misalnya, kosong sejak sekitar dua tahun yang lalu ketika Rosan diangkat menjadi Menteri Investasi pada masa Presiden ke-7 Joko Widodo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi I DPR Ditugaskan Bahas Surpres Calon Dubes RI untuk Negara Sahabat

    Komisi I DPR Ditugaskan Bahas Surpres Calon Dubes RI untuk Negara Sahabat

    Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Paripurna DPR RI menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas permohonan pertimbangan bagi calon duta besar RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional.

    Semula, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden RI Nomor R3 pada 1 Juli 2025 soal permohonan pertimbangan bagi calon duta besar RI tersebut.

    “Berkenaan dengan itu kami meminta persetujuan Rapat Paripurna hari ini untuk menugaskan komisi I untuk membahas Surat Presiden tersebut. Apakah dapat disetujui?” tanyanya dan dijawab setuju oleh para anggota dewan yang hadir, dikutip Jumat (4/7/2025).

    Sebelumnya pula, Puan menyampaikan berdasarkan Pasal 231 peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib ada beberapa hal yang perlu dilakukan terhadap pemberian pertimbangan calon duta besar RI.

    “Satu, surat pencalonan duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat disampaikan oleh Presiden kepada Pimimpinan DPR dan Pimpinan DPR segera memberitahukan dalam Rapat Paripurna DPR terdekat tanpa menyebut nama dan negara penerima,” jelasnya.

    Selanjutnya, ujarnya, Rapat Paripurna DPR menugasi komisi terkait untuk membahasnya secara rahasia. Nantinya, hasil pembahasan komisi terkait itu dilaporkan kepada Pimpinan DPR.

    “Dan pimpinan DPR menyampaikan hasil pembahasan komisi terkait kepada presiden secara rahasia,” ucapnya.

  • Farhan: Media Massa Kunci Masa Depan Bandung!

    Farhan: Media Massa Kunci Masa Depan Bandung!

    Bandung, Beritasatu.com – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan lembaga penyiaran sebagai bagian dari upaya membangun Kota Bandung menjadi kota terbaik di Indonesia.

    Pernyataan ini disampaikan dalam sambutan video yang ditayangkan pada acara Sarasehan Penyiaran: Sambung Rasa Wali Kota Bandung dengan Lembaga Penyiaran, Kamis malam (3/7/2025) di Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung.

    “Saya sangat berharap 77 lembaga penyiaran di Kota Bandung, baik TV maupun radio, terus berkolaborasi membangun kota ini jadi lebih baik,” kata Farhan.

    Farhan menegaskan, media memiliki peran krusial dalam menyampaikan informasi, edukasi, dan solusi untuk permasalahan kota.

    Ia menyebutkan isu-isu penting seperti kemacetan, sampah, stunting, hingga kriminalitas, hanya bisa diatasi lewat kerja sama multipihak, termasuk lembaga penyiaran.

    “Kita butuh media untuk menyuarakan program-program pemerintah kota. Kolaborasi ini penting demi kebutuhan dasar masyarakat,” jelasnya.

    Meski berhalangan hadir langsung karena harus menghadiri acara di Kementerian Keuangan, Farhan memastikan bahwa dukungannya terhadap insan penyiaran tidak akan surut.

    Farhan yang memiliki latar belakang sebagai insan penyiaran dan pernah duduk di Komisi I DPR RI, menyadari tantangan yang dihadapi oleh media tradisional.

    Disrupsi teknologi dan dominasi platform digital telah menciptakan persaingan tidak seimbang bagi radio dan televisi konvensional.

    “Saya tahu betapa berat perjuangan media konvensional saat ini. Karena itu, pemerintah perlu hadir sebagai mitra,” ujar Farhan.

    Ketua KPID Jawa Barat Dr Adiyana Slamet mengapresiasi komitmen Wali Kota dan menyebut sarasehan ini sebagai langkah strategis untuk menjembatani komunikasi antara lembaga penyiaran dan pemerintah.

    “Lembaga penyiaran bukan kompetitor, tetapi mitra satu sama lain. Kolaborasi adalah kunci untuk bertahan di tengah tekanan digital,” ungkapnya.

    Adiyana juga menyampaikan rencana untuk membuka komunikasi lebih luas dengan kepala daerah lain melalui roadshow, demi memperkuat posisi lembaga penyiaran lokal.

    Acara sarasehan ini menjadi titik awal penting bagi kolaborasi antara pemerintah kota dan media. Komitmen dari seorang wali kota yang memahami dunia penyiaran diharapkan bisa menjadi angin segar untuk masa depan media lokal di Bandung.

    “Saya ingin sambung rasa ini tidak hanya jadi pertemuan sesaat, tetapi menjadi gerakan membangun Bandung lebih baik bersama-sama,” tutupnya.

  • Kecaman ke Israel yang Bunuh Direktur RS Indonesia di Gaza

    Kecaman ke Israel yang Bunuh Direktur RS Indonesia di Gaza

    Jakarta –

    Israel membunuh Direktur Rumah Sakit (RS) Indonesia, Marwan al-Sultan, di Gaza, Palestina. Indonesia mengecam tindakan Israel tersebut.

    Dilansir Aljazeera, Rabu (2/7/2025), reporter Aljazeera mengatakan pihaknya menerima laporan dari rekan-rekan Aljazeera Arabic bahwa Marwan al-Sultan tewas dalam serangan Israel di Gaza. Aljazeera melaporkan Marwan tewas bersama keluarganya.

    Serangan Israel terjadi di sebuah bangunan perumahan di barat daya Kota Gaza. Istri dan anak-anak dari Marwan tewas dalam serangan itu.

    Marwan Al-Sultan merupakan sumber informasi utama dari Gaza, yang melaporkan kondisi warga Palestina di wilayah utara yang terkepung. Marwan berulang kali meminta masyarakat internasional untuk mendesak keselamatan tim medis, termasuk ketika tentara Israel mengepung atau menyerang rumah sakit tersebut.

    Dilansir The Guardian dan BBC, Marwan adalah seorang ahli jantung yang sangat terkenal. Dia memiliki banyak pengalaman di sejumlah rumah sakit.

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Palestina mengatakan Marwan memiliki karier yang panjang di bidang kedokteran. Kemenkes Palestina menyebut Marwan adalah orang yang penuh belas kasih. Marwan, katanya, menjadi simbol dedikasi, keteguhan, dan ketulusan, selama situasi yang paling sulit dan saat-saat yang paling berat.

    “Dia menjadi simbol dedikasi, keteguhan, dan ketulusan, selama situasi yang paling sulit dan saat-saat yang paling berat yang dialami oleh rakyat kita di bawah agresi yang terus-menerus,” kata Kemenkes Palestina kepada BBC.

    Beberapa hari yang lalu, Marwan sempat diwawancarai The Guardian mengenai situasi kritis yang dia hadapi di rumah sakit Indonesia. Marwan mengaku dia bersama staf lain di rumah sakit Indonesia sedang berjuang mengatasi banyaknya korban sipil setelah meningkatnya serangan Israel bulan Mei lalu.

    Marwan juga merupakan sumber informasi utama dari Gaza, yang melaporkan kondisi warga Palestina di wilayah utara yang terkepung. Marwan berulang kali meminta masyarakat internasional untuk mendesak keselamatan tim medis, termasuk ketika tentara Israel mengepung atau menyerang rumah sakit tersebut.

    Kecaman ke Israel

    Foto: RS Indonesia di Gaza Utara dikosongkan (Dok Mer-C)

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berduka atas meninggalnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan al-Sultan dalam serangan Israel di Gaza. Indonesia mengutuk serangan yang dilakukan Israel.

    “Indonesia turut berduka atas wafatnya dr. Marwan Al Sultan, Direktur RS Indonesia di Gaza, beserta keluarganya pada tanggal 2 Juli 2025 dan mengutuk serangan Israel tersebut,” tulis Kemlu RI melalui akun X nya, Kamis (3/7).

    Kemlu menyampaikan Indonesia mengapresiasi segala jasa dan perjuangan Marwan Al Sultan. Khususnya perjuangan perdamaian di Palestina.

    “Indonesia mengapresiasi jasa, komitmen dan perjuangan beliau bagi kemanusiaan dan bagi perdamaian di Palestina,” ujarnya.

    Kemlu mengatakan RI terus melakukan monitoring RS Indonesia di Gaza. RI juga menyerukan penghentian kekejaman Israel terhadap Gaza serta mendorong gencatan senjata.

    “Indonesia terus memonitor dari dekat perkembangan RS Indonesia di Gaza. Indonesia kembali menyerukan dihentikannya kekejaman Israel dan dilakukannya gencatan senjata segera di Palestina,” imbuhnya.

    Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan dukacita atas tewasnya Direktur Rumah Sakit Indonesia, Marwan al-Sultan. Puan berharap insiden serupa tak terjadi kembali.

    “Terkait apa yang terjadi di Gaza kami pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR. Saya mengucapkan belasungkawa seberat-berat, sedalam-dalamnya atas korban yang terjadi di Gaza,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7).

    “Khususnya kepada dirut rumah sakit di Gaza dan keluarga yang menjadi korban. Dan kami berharap hal tersebut jangan sampai terjadi lagi,” sambungnya.

    Puan menilai serangan Israel terhadap Gaza telah melanggar kemanusiaan. Puan meminta seluruh pihak saling menghormati dan menjaga.

    “Karena ini adalah bukan hanya masalah konflik yang terjadi di sana. Tapi ini adalah masalah kemanusiaan. Marilah kita sama-sama menghormati, saling menghargai dan menjaga hal-hal yang merupakan satu hal yang memang harus sama-sama dijaga,” ungkapnya.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, juga mengutuk serangan Israel yang menyebabkan Direktur RS Indonesia, Marwan al-Sultan, meninggal dunia. Sukamta menyebut apa yang dilakukan Israel merupakan serangan brutal dan genosida.

    “Israel terus-menerus menunjukkan kejahatannya yang luar biasa (extraordinary). Mereka tidak tunduk pada hukum, juga tidak memiliki komitmen pada kemanusiaan,” kata Sukamta kepada wartawan, Kamis (3/7).

    “Ini jelas terlihat dari serangan-serangan brutal tentara Israel selama ini terhadap objek yang tidak boleh dijadikan target serangan, seperti warga sipil, fasilitas sipil, rumah sakit, dan tenaga medis. Saya mengutuk kebrutalan Israel ini dan menyerukan semua pihak berupaya menghentikan genosida yang dilakukan Israel,” tambahnya.

    Sukamta mengatakan Israel telah melanggar Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977, yang secara eksplisit menekankan perlindungan bagi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya dari serangan. “Karena itu, saya terus mendukung pemerintah Indonesia agar bersikap lebih proaktif untuk mendesak PBB dan seluruh negara di dunia menghentikan genosida yang terjadi di Gaza dan mendesak segera dibuka akses bantuan kemanusiaan seluas-luasnya,” kata Sukamta.

    “Kami berharap kunjungan Pak Prabowo ke Arab Saudi dan kemudian menghadiri pertemuan BRICS di Brasil juga membawa misi utama untuk penghentian genosida di Palestina,” sambungnya.

    Lihat juga Video: Belasungkawa Menkes Atas Tewasnya Direktur RS Indonesia di Gaza

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Puan sebut pembahasan calon dubes secara rahasia sesuai tata tertib

    Puan sebut pembahasan calon dubes secara rahasia sesuai tata tertib

    Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/ist)

    Puan sebut pembahasan calon dubes secara rahasia sesuai tata tertib
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 19:59 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan pembahasan calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara sahabat dan organisasi internasional secara rahasia oleh Komisi I DPR RI melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sesuai dengan tata tertib yang berlaku di DPR.

    “Bukan kami rahasiakan, tapi tata tertibnya memang seperti itu,” kata Puan selepas menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7).

    Untuk itu, dia meminta publik untuk tidak keliru dalam menangkap pembahasan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dilangsungkan secara tertutup oleh Komisi I DPR.

    “Jadi bukannya ini dirahasia-rahasiain, aturannya memang tadi juga dalam paripurna, saya membacakan sesuai dengan tata tertib akan dibahas secara rahasia tanpa menyebut nama, kemudian akan dilakukan fit and proper, setelah itu selesai baru akan diumumkan,” ucapnya.

    Puan pun meminta publik untuk menunggu hasil uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi I DPR terhadap nama-nama calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia tersebut.

    “Nanti dalam fit and proper itu kan akan dinyatakan bagaimana nanti kemudian Komisi I menyatakan apakah orang tersebut pantas, tidak pantas, boleh diajukan atau tidak diajukan, dan lain-lain sebagainya,” katanya.

    Dia menegaskan bahwa Komisi I DPR lah yang berwenang untuk mengumumkan nama-nama calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang lolos uji kelayakan dan kepatutan.

    “Itu ranah Komisi I untuk menyebutkan bagaimana orang tersebut apakah bisa lanjut dari calon menjadi duta besar atau tidak, ya silakan nanti,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia menyebut apabila nama-nama tersebut bocor ke publik sebelum diumumkan Komisi I DPR maka hal itu di luar kewenangan pihaknya.

    “Nanti akan diumumkan bahwa negara ini, walaupun nanti mungkin akan bocor, tapi bukan kami yang akan mengumumkan,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Jadi memang karena aturannya seperti itu. Jadi nggak ada rahasia-rahasiaan dalam artian rahasia. Itu aturan dalam tata tertib.”

    Terpisah, Puan mengatakan bahwa calon Duta Besar yang akan diproses melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi I DPR RI disiapkan untuk ditempatkan di 24 negara.

    Adapun 12 posisi dubes yang hingga saat ini belum terisi, yaitu Dubes RI untuk Amerika Serikat, Dubes RI untuk Jerman, Dubes RI untuk Korea Utara, Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Markas PBB Jenewa.

    Kemudian PTRI di Markas PBB New York, Dubes RI untuk Meksiko, Dubes RI untuk Afghanistan, Dubes RI untuk Azerbaijan, Dubes RI untuk Libya, Dubes RI untuk Madagaskar, Dubes RI untuk Myanmar, dan Dubes RI untuk Polandia.

    Sumber : Antara

  • Puan ungkap calon Dubes yang diproses DPR disiapkan untuk 24 negara

    Puan ungkap calon Dubes yang diproses DPR disiapkan untuk 24 negara

    Ketua DPR RI Puan Maharani di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (3/7/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    Puan ungkap calon Dubes yang diproses DPR disiapkan untuk 24 negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 16:17 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa sejumlah calon Duta Besar (Dubes) yang akan diproses melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi I DPR RI, disiapkan untuk ditempatkan di 24 negara.

    “Bisa saya sampaikan usulan (tujuan) negara yang disampaikan oleh pemerintah ada 24 negara,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dia belum menyebutkan nama-nama calon Dubes tersebut beserta negara-negara yang akan dituju. Menurut dia, nama-nama tersebut bersifat rahasia dan pembahasannya pun akan dirahasiakan.

    “Karena ini menyangkut nama dan terkait dengan integritas, dan lain sebagainya,” kata dia.

    Namun, dia mengatakan bahwa 24 negara tersebut termasuk untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Amerika Serikat dan perwakilan tetap untuk Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dia memastikan DPR RI menghormati dan menghargai nama-nama yang diusulkan oleh pemerintah itu karena diyakini merupakan pilihan terbaik. Untuk itu, dia berharap para calon-calon itu nantinya bisa bekerja sebaik-baiknya dalam mewakili Indonesia.

    “Apalagi dalam situasi geopolitik dan global yang sangat tidak menentu seperti ini,” kata dia.

    Dia menjelaskan bahwa uji kelayakan dan kepatutan yang bakal digelar oleh Komisi I DPR itu akan menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diajukan pemerintah. Nantinya hasil dari tes tersebut akan diserahkan kepada Presiden, juga secara rahasia.

    “Walaupun nanti mungkin akan bocor, tapi bukan kami yang akan mengumumkan. Jadi memang karena aturannya seperti itu,” katanya.

    Sumber : Antara