Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • DPR minta program Serbuan Maritim digelar di seluruh wilayah pesisir

    DPR minta program Serbuan Maritim digelar di seluruh wilayah pesisir

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta program Serbuan Maritim oleh Komando Armada (Koarmada) RI bisa digelar di seluruh wilayah pesisir Indonesia.

    “Kita berharap kegiatan-kegiatan semacam ini tentunya tidak hanya dilakukan di Muara Angke tetapi di seluruh kawasan pesisir-pesisir nusantara,” kata Oleh Soleh saat menghadiri kegiatan Serbuan Maritim yang digelar di Muara Angke, Jakarta Utara, Senin.

    Menurut Soleh, program Serbuan Maritim banyak membawa dampak baik bagi nelayan maupun kualitas laut Indonesia.

    Dia pun menyoroti beberapa program yang dilakukan dalam Serbuan Maritim ini seperti kerja bakti membersihkan laut, penguatan program bioflok hingga bakti sosial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    “Saya dapat menangkap bahwa tujuan Pak Pangkoarmada ini adalah ingin wilayah pesisir pantai bersih, yang kedua keluarga nelayan sejahtera syukur-syukur sampai level mandiri kemudian yang ketiga, menginginkan adanya keberlanjutan. Ini adalah sebuah visi-visi yang cukup bagus,” kata Oleh Soleh.

    Soleh berharap kegiatan ini tidak ini tidak hanya dilakukan dalam momentum tertentu saja tapi dapat bergulir terus hingga membuahkan hasil baik.

    “Insyaallah DPR akan mendukung 100 persen atas kegiatan-kegiatan semacam ini,” jelas Oleh Soleh.

    Di saat yang sama, Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata yang diwakili Kepala Staf Koarmada RI Laksda TNI Eko Wahjono menjelaskan kegiatan Serbuan Maritim itu memiliki empat tujuan utama.

    Tujuan pertama, yakni menciptakan lingkungan laut yang bersih. Hal tersebut diwujudkan dengan menggelar kegiatan kerja bakti membersihkan laut yang telah digelar Koarmada pada Minggu (20/7).

    “Kita lihat kemarin Bapak Panglima Koarmada RI dan para pejabat semuanya itu melaksanakan bersih pantai di sini. Ini tujuannya untuk menjaga kebersihan karena pantai itu sangat penting sekali untuk fondasi kehidupan kita, terutama nelayan,” kata Eko saat ditemui awak media di kawasan Muara Angke.

    Kedua, lanjut Eko, Pangkoarmada berupaya mendorong para nelayan untuk membudidayakan ikan di kolam khusus dengan konsep bioflok. Konsep ini dapat menolong nelayan mendapatkan ikan jika tidak bisa melaut karena kendala cuaca atau kapal yang rusak.

    Ketiga, Eko mengatakan Pangkoarmada ingin mendorong kalangan anak muda untuk terjun ke lapangan membenahi kondisi laut sehingga dalam kegiatan ini Koarmada RI melibatkan unsur mahasiswa yang ditugaskan sebagai pelayan masyarakat.

    “Karena suatu saat mahasiswa juga akan menjadi pemimpin, jadi mereka harus tahu kondisi di lapangan nya seperti ini, khususnya di lingkungan masyarakat nelayan,” kata Eko.

    Terakhir, Eko mengatakan Pangkoarmada ingin kegiatan Serbuan Maritim ini dapat menyejahterakan masyarakat ragam kegiatan seperti donor darah, pemeriksaan kesehatan dan pembagian sembako.

    Beberapa program bakti sosial yang digelar dalam acara ini, di antaranya khitanan massal untuk 50 orang, donor darah diikuti 300 orang, pengobatan gratis untuk 250 orang, dan pemeriksaan mata untuk 200 orang.

    Seluruh peserta yang mengikuti program bakti sosial tersebut pun mendapatkan paket sembako dari Koarmada RI.

    Eko berharap kegiatan Serbuan Maritim tahun ini dapat memberikan dampak positif bagi para nelayan dan kondisi laut Indonesia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bansos Dipakai Main Judol, Bukti Proses Verifikasi Data Penerima Asal-asalan

    Bansos Dipakai Main Judol, Bukti Proses Verifikasi Data Penerima Asal-asalan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Berdasarkan data yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan sebanyak 571.410 penerima bansos melakukan transaksi judi online pada 2024.

    Total nilai transaksi diperkirakan mencapai Rp957 miliar hingga Rp1 triliun. Jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah seiring investigasi yang melibatkan bank lainnya.

    Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Pratikno telah merespons temuan ini dengan menyatakan siap memberikan sanksi tegas, mulai dari pemotongan hingga penghentian bansos kepada penerima yang terbukti menyalahgunakannya.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menanggapi bansos bisa dicabut jika terbukti digunakan untuk kegiatan ilegal, termasuk judi online.

    Selain aspek moralitas dan ekonomi, fenomena ini juga menyoroti lemahnya sistem verifikasi data penerima bansos. Banyak rekening yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ternyata masih aktif secara ekonomi namun tidak diverifikasi ulang.

    Hal ini membuka peluang bansos diterima pihak yang tidak tepat sasaran, dan lebih rentan terhadap penyalahgunaan.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyebut fenomena ini sebagai ironi besar dan peringatan serius atas rapuhnya sistem perlindungan sosial dan ekonomi rakyat.

    “Pemerintah sudah berupaya keras menyalurkan bansos untuk membantu masyarakat miskin, tapi kalau dana itu justru digunakan untuk judi, ini bukan sekadar penyimpangan, tapi bisa merusak fondasi upaya pengentasan kemiskinan,” kata Sukamta melalui keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (18/7/2025).

  • Jadi Korban Penipuan di Medsos, Nico Siahaan Curhat di DPR

    Jadi Korban Penipuan di Medsos, Nico Siahaan Curhat di DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas sekaligus anggota DPR Junico Siahaan atau Nico Siahaan meminta pertanggungjawaban platform dalam mengawasi para penipu yang beredar di transaksi jual beli yang terjadi di media sosial (medsos). Nico Siahaan pernah menjadi korban penipuan.

    “Saya ini salah satu korban iklan Instagram. Saya bicara apa adanya karena saya ditipu, makanya saya mau bertanya di sini,” jelas Nico Siahaan saat RDPU Panja Penyiaran Komisi I DPR dengan platform Google, YouTube, Meta dan Tiktok di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    “Karena pemasangan iklan itu enggak ada skriningnya, yang tukang tipu juga boleh iklan. Jadi, mana tanggung jawabnya?” tegas Nico Siahaan dengan nada emosi

    Nico Siahaan mengatakan, jika tidak ingin disamakan dengan aturan penyiaran yang lain, maka platform media sosial ini harus melakukan seleksi lebih dan mengerjakan PR-nya sendiri

    “Saya beli suatu barang, ternyata bukan penjual asli. Jadi, kami pribadi harus melakukan seleksi. Kalau teman-teman mengatakan kami jangan diatur sama,” ungkapnya.

    “Buktinya, tidak mau diatur sama tetapi teman-teman tidak melakukan PR-nya sendiri. Sehingga hal tersebut tidak fair jika dibandingkan dengan aturan penyiaran yang lain” sindirnya.

    Ia berharap, platform media sosial bisa melakukan kurasi lebih terhadap iklan-iklan yang beredar di platform untuk melindungi para konsumen

    “Ayo lebih ketat lagi pengaturannya, jangan sampai ada orang tertipu. Iklannya sah loh. Ada tanda “ads”, ya saya percaya dong. Saya beli ternyata penipu,” tuturnya.

    “Kalau di marketplace enggak pernah ada, paling salah barang. Karena, marketplace melakukan pengawasan terhadap itu dan melakukan kurasi makanya kami belanja,” jelas nya.

    Menurutnya, perlu penguatan pengawasan iklan jual beli di platform. Hal tersebut dalam rangka melindungi konsumen.

    “Kalau memang enggak bisa dikurasi jangan diperbolehkan. Kalau enggak mau tanggung jawab, jangan ada iklan jual beli di platform,” katanya.

    “Ini bagian dari pengawasan kami, supaya menjadi bagian dari perlindungan konsumen juga,” tutupnya.

  • Tarif Trump 19 Persen, Pemerintah Dinilai Sudah Hitung Untung Ruginya

    Tarif Trump 19 Persen, Pemerintah Dinilai Sudah Hitung Untung Ruginya

    Tarif Trump 19 Persen, Pemerintah Dinilai Sudah Hitung Untung Ruginya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai, pemerintah sudah menghitung untung dan ruginya dari negosiasi dengan
    Amerika Serikat
    (
    AS
    ) yang akhirnya menyepakati
    tarif impor
    sebesar 19 persen.
    Turunnya angka tarif impor dari 32 persen menjadi 19 persen, kata Sukamta, akan menjadi keuntungan dan tantangan tersendiri bagi Indonesia.
    “Pemerintah pastinya sudah berhitung untung rugi untuk Indonesia, sebelum adanya kesepakatan dengan
    Trump
    ,” ujar Sukamta dalam keterangannya, Kamis (17/7/2025).
    Salah satu tantangan yang akan dihadapi adalah semakin membajirnya produk luar negeri di Indonesia, terutama dari AS.
    Pasalnya salah satu kesepakatannya, produk dari AS dapat masuk tanpa tarif. Hal itu membuat harganya akan menjadi lebih ekonomis dan menciptakan standar harga baru.
    Di sisi lain, hal tersebut akan menguntungkan konsumen di Indonesia. Namun, berpotensi mengancam produk-produk lokal.
    “Yang berpotensi terancam adalah produk-produk lokal. Bagaimana produk-produk lokal bisa bersaing dengan produk-produk luar tersebut,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
    Kendati demikian, Sukamta melihat hal lain dari keberhasilan Indonesia melakukan negosiasi dengan AS, yaitu posisi Indonesia yang semakin diperhitungkan secara geoekonomi.
    “Indonesia sedikit demi sedikit naik kelas dalam geliat ekonomi global. PDB per kapita Indonesia menunjukkan tren positif satu dekade terakhir. Meski Indonesia belum bisa dikategorikan ke dalam negara maju, tapi kita optimis dengan tren yang positif, kita on the track ke arah sana,” ujar Sukamta.
    Presiden Prabowo Subianto mengungkap alotnya negosiasi dengan Presiden AS Donald Trump terkait tarif impor.
    Meski sempat disebutnya alot, akhirnya tercipta kesepakatan tarif impor dari 32 persen menjadi 19 persen antara Indonesia dengan AS.
    “Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga perundingan alot akhirnya ada kesepakatan. Kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan-kepentingan mereka, mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati,” ujar Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
    Trump, kata Prabowo, merupakan negosiator yang keras dan membuatnya harus terus melakukan negosiasi.
    “Sekarang kalau enggak salah tarifnya dari 32 persen diturunkan jadi 19 persen. Ya, saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga,” ujar Prabowo.
    Prabowo menjelaskan, kesepakatan antara Indonesia dengan AS sudah diperhitungkan hingga memunculkan angka tarif impor sebesar 19 persen.
    “Semua sudah kita hitung, semua kita berunding, kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya,” ungkap Prabowo.
    Diketahui, Donald Trump resmi menetapkan tarif impor terhadap produk asal Indonesia sebesar 19 persen. Sebaliknya, barang-barang dari AS diklaim akan bebas bea masuk ketika memasuki pasar Indonesia.
    Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Trump melalui unggahan di platform media sosial miliknya, Truth Social, pada Selasa (15/7/2025) waktu setempat.
    Dalam pernyataannya, Trump menyebut kesepakatan dagang terbaru ini sebagai pencapaian besar antara kedua negara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Telkomsel Berharap Regulasi Sanksi Satu NIK Tiga Nomor Dirancang Secara Adil

    Telkomsel Berharap Regulasi Sanksi Satu NIK Tiga Nomor Dirancang Secara Adil

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam memperkuat regulasi satu NIK untuk maksimal tiga nomor prabayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 5 Tahun 2021.

    Vice President Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono berharap agar penyusunan regulasi lanjutan, terutama yang mengatur mekanisme sanksi, dapat dilakukan secara adil dan konsisten bagi seluruh pelaku industri

    “Guna menciptakan industri telekomunikasi yang lebih sehat dan berkelanjutan,” kata Saki kepada Bisnis pada Kamis (17/7/2025).

    Saki mengatakan pembatasan tersebut pada prinsipnya penting dalam upaya menjaga keamanan data dan tata kelola identitas digital masyarakat. Namun, dia juga menyoroti perlunya ruang fleksibilitas bagi pelanggan yang memiliki kebutuhan riil atas kepemilikan multi-nomor.

    “Misalnya individu yang menggunakan beberapa nomor untuk keperluan pribadi dan bisnis, atau mewakili pihak lain dalam keluarga yang belum memiliki identitas digital mandiri,” tambahnya.

    Untuk itu, Telkomsel mendorong agar pendekatan kebijakan dilakukan secara human-centric dan disertai sosialisasi yang inklusif. 

    Saki mengatakan pihaknya percaya dengan pendekatan yang human-centric serta sosialisasi yang inklusif dari seluruh pemangku kepentingan, kebijakan ini dapat diterapkan secara bertahap tanpa mengurangi kenyamanan pelanggan. 

    Saki menekankan Telkomsel juga telah melakukan berbagai langkah proaktif untuk memastikan validitas data pelanggan, di antaranya verifikasi identitas melalui akses ke database Dukcapil, penyediaan saluran registrasi dan pemutakhiran data yang mudah melalui aplikasi MyTelkomsel, UMB, dan GraPARI, serta edukasi digital kepada masyarakat. 

    “Telkomsel turut mendukung migrasi bertahap ke teknologi e-SIM untuk keamanan dan efisiensi yang lebih baik,” tandasnya. 

    Sebelumnya,  Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan aturan soal pembatasan registrasi sebenarnya sudah tercantum dalam Permenkominfo No. 5 Tahun 2021. Namun, beleid tersebut belum mengatur mengenai sanksi terhadap operator yang melanggar.

    “Permen itu belum mengatur sanksi ya, ini yang sedang kami exercise. Mungkin kami akan keluarkan Permen baru yang mengatur sanksi bagi operator selular yang tidak mematuhi itu,” kata Meutya dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Senin (7/7/2025).

  • Komisi I DPR nilai kesepakatan Prabowo dengan Trump buat RI naik kelas

    Komisi I DPR nilai kesepakatan Prabowo dengan Trump buat RI naik kelas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menilai kesepakatan penurunan tarif impor Amerika Serikat (AS) menjadi 19 persen yang dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto membuat Indonesia sedikit demi sedikit naik kelas dalam geliat ekonomi global.

    Meski di atas kertas kesepakatan tarif Trump tersebut dinilai merugikan Indonesia, menurut dia, posisi Indonesia semakin diperhitungkan oleh AS secara geoekonomi. Terlebih lagi, dia mengatakan PDB per kapita Indonesia menunjukkan tren positif dalam 1 dekade terakhir.

    “Meski Indonesia belum bisa dikategorikan ke dalam negara maju, tapi kita optimis dengan tren yang positif, kita on the track ke arah sana,” kata Sukamta di Jakarta, Rabu.

    Dengan kondisi tersebut, dia harapkan daya tawar Indonesia meningkat dalam percaturan global, yang bukan hanya soal ekonomi dan perdagangan, melainkan juga politik global. Salah satunya, kata dia, soal upaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah dan kemerdekaan Palestina secara penuh.

    Di sisi lain, dia menilai bahwa kesepakatan tarif impor itu menjadi tantangan bagi Indonesia karena neraca perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat diprediksi bisa menurun bahkan malah jadi defisit. Padahal, kata dia, neraca perdagangan sejak 2020 sampai tahun ini selalu surplus.

    “Pemerintah pastinya sudah berhitung untung rugi untuk Indonesia, sebelum adanya kesepakatan dengan Trump,” katanya.

    Selain itu, menurut dia, Indonesia juga diprediksi akan dibanjiri produk-produk murah dari asing. Pasalnya, produk AS akan memiliki harga yang lebih murah karena bisa masuk tanpa tarif, yang membuat produk-produk dari negara lain pun akan “banting harga” agar kompetitif dengan AS.

    “Yang berpotensi terancam adalah produk-produk lokal. Bagaimana produk-produk lokal bisa bersaing dengan produk-produk luar tersebut,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Indonesia akan membayar tarif 19 persen kepada Amerika Serikat untuk semua barang impor dari mereka ke negara kita,” ucap Trump terkait kesepakatan yang dicapai dengan RI dalam hal tarif impor, seperti dipantau dari media sosial Truth Social di Jakarta, Rabu.

    Nilai baru tersebut menunjukkan telah tercapai kesepakatan untuk menurunkan tarif impor AS untuk produk Indonesia dari angka 32 persen yang diumumkan pertama kali oleh Trump pada April lalu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Sukses Negosiasi Tarif Impor, DPR: Ini Kemenangan Diplomasi

    Prabowo Sukses Negosiasi Tarif Impor, DPR: Ini Kemenangan Diplomasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengaku alot saat berunding dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump terkait dengan penurunan tarif ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam tersebut.

    “Saya bicara dengan Presiden Donald Trump ya Alhamdulillah juga penuh dengan alot. Akhirnya ada persepakatan. Kita juga ada, istilahnya, kita memahami kepentingan-kepentingan mereka. Mereka memahami kepentingan kita dan kita sepakati sekarang tarifnya dari 32 (persen) diturunkan jadi 19 (persen),” ujar Prabowo kepada awak media di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (16/7).

    Prabowo juga menyebut bahwa Trump merupakan negosiator yang cukup keras dan terus berunding hingga tercapai kesepakatan

    “Saya tetap nego. Saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga,” imbuh Presiden Prabowo.

    “Ya, kita terus akan namanya hubungan dagang terus-menerus kita negosiasi,” lanjut Prabowo.

    Prabowo menyatakan sangat optimis dengan kondisi ekonomi seperti ini Indonesia akan semakin kuat.

    “Saya sangat optimistis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisinya bagus. Jadi apa pun yang terjadi, kita akan kuat,” tandasnya.

    Dia menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja Indonesia adalah prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi.

    “Semua sudah kita hitung. Semua kita berunding. Kita juga memikirkan. Yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita,” imbuh Presiden Prabowo.

    Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menilai penurunan tarif itu merupakan keberhasilan Prabowo dalam melobi.

  • DPR Pertanyakan Transparansi Algoritma TikTok

    DPR Pertanyakan Transparansi Algoritma TikTok

    Bisnis.com, JAKARTA— Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Desy Ratnasari mempertanyakan transparansi algoritma pada platform digital global seperti TikTok, Facebook (Meta), dan YouTube. 

    Menurut Desy, layanan tersebut selama ini memanfaatkan algoritma tanpa pengawasan yang jelas, tidak seperti lembaga penyiaran konvensional yang diawasi secara ketat.

    “Jadi tidak ada standar konten layak tayang. Bahkan konten-konten penipuan itu banyak masuk di situ,” kata Desy dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penyiaran bersama perwakilan dari platform digital: Google, YouTube, Meta, dan TikTok di Komisi I  DPR RI, Jakarta, Selasa (15/7/2025). 

    Dia membandingkan kondisi itu dengan lembaga penyiaran konvensional yang memiliki pengaturan dan pengawasan yang sangat ketat. 

    Di sisi lain, platform digital justru belum menjamin perlindungan privasi dan keamanan data pengguna. Padahal, dalam model bisnis mereka, data menjadi komoditas utama.

    Desy juga menyinggung soal ketimpangan kewajiban antara penyedia layanan digital dan lembaga penyiaran konvensional. Menurutnya, karena tidak menggunakan spektrum frekuensi publik, platform  layanan jadi tidak terikat pada Undang-Undang Penyiaran.

    “OTT karena sifatnya entitas lintas batas, dia tidak menggunakan spektrum frekuensi publik, tidak terikat pada kewajiban Undang-Undang Penyiaran,” katanya.

    Hal tersebut , lanjutnya, dapat merugikan penyiaran lokal yang selama ini diwajibkan memenuhi berbagai standar isi, etika, dan kontribusi budaya. Dia menilai tidak adanya level playing field menyebabkan ketimpangan yang nyata, tidak hanya dalam aspek regulasi, tetapi juga dalam kontribusi fiskal.

    “Platform digital global meraih pendapatan besar dari iklan dan langganan, sementara proporsi kontribusi kepada sistem penyiaran nasional atau fiskal negara ini tidak kita ketahui, berapa sih?” ungkapnya.

    Desy juga mempertanyakan besaran pajak yang telah dibayarkan oleh para platform global tersebut. Menurutnya, dominasi algoritma platform seperti TikTok, Meta, dan YouTube telah menciptakan kekuatan gatekeeping digital tanpa akuntabilitas hukum.

    Selain itu, dia menilai dominasi konten asing juga berpotensi melemahkan budaya dan identitas nasional. Desy juga menanyakan komitmen Meta dalam mendukung literasi digital dan upaya melawan disinformasi. Dia juga meminta penjelasan terkait mekanisme transparansi algoritma yang digunakan dalam menampilkan konten berita dan politik.

    Desy juga mempertanyakan persentase konten trending yang berasal dari kreator lokal dan kemungkinan penerapan kuota konten lokal seperti di Kanada. Untuk TikTok, Desy meminta penjelasan terkait kebijakan moderasi konten dan transparansi distribusi algoritma.

    “Mengapa TikTok belum membuka akses kepada pemerintah terkait moderasi konten dan distribusi algoritmanya?” katanya.

    Dia juga menagih komitmen TikTok dalam mempromosikan budaya lokal Indonesia di platformnya. Desy pun menyimpulkan bahwa tantangan utama saat ini terletak pada ketidakseimbangan regulasi akibat pergeseran dari teknologi analog ke digital. 

    Menurutnya, regulasi saat ini belum mampu mengimbangi perkembangan teknologi, meskipun fungsi komunikasi dan distribusi informasi antara platform  digital dan lembaga penyiaran konvensional sejatinya serupa.

    “Ketidakseimbangan regulasi karena pergeseran teknologi dari analog lalu sekarang digital. Ini tentu membuat regulasi yang ada itu memang belum bisa catch up dengan teknologi yang baru,” tuturnya.

    Saat ini, DPR tengah melalukan pembahasan Revisi UU Penyiaran untuk menyesuaikan regulasi penyiaran dengan perkembangan zaman, termasuk tantangan dari media baru dan platform digital. 

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan revisi UU Penyiaran sudah dimulai sejak 2012. Namun sampai dengan hari ini belum juga kunjung selesai. Pihaknya pun menargetkan supaya revisi tersebut rampung pada periode tahun ini. 

    “Kami memang menargetkan diperiode ini akan segera rampung,” katanya. 

    Namun demikian, Dave mengatakan pihaknya belum membuat rangkaian jadwal yang ditetapkan untuk proses penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan revisi undang-undang tersebut. Dave menjelaskan draf RUU Penyiaran belum dibagikan ke publik karena masih mengalami sejumlah perubahan. 

    Dia menyebut, draf tersebut telah berubah tiga kali, salah satunya karena adanya aturan induk yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa ketentuan yang sebelumnya dimuat dalam RUU Penyiaran, seperti soal multiflexing, akhirnya diatur dalam UU Cipta Kerja.

    “Masih ada substansi yang juga tak kalah pentingnya yang kita putuskan di RUU Penyiaran ini,” katanya. 

  • Komisi I DPR apresiasi diplomasi Prabowo hasilkan tarif impor AS turun

    Komisi I DPR apresiasi diplomasi Prabowo hasilkan tarif impor AS turun

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto dalam melobi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, sehingga menghasilkan penurunan tarif impor AS terhadap Indonesia dari menjadi 19 persen.

    Dia menilai keberhasilan penurunan tarif tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki daya tawar yang kuat di level global.

    “Dalam konteks geopolitik dan perdagangan internasional, penurunan tarif ini bukan hanya kemenangan diplomasi, tapi juga kemenangan ekonomi bagi Indonesia,” kata Dave di Jakarta, Rabu.

    Dia menekankan bahwa langkah strategis Presiden Prabowo tersebut, menciptakan fondasi baru menuju kemitraan strategis dan berkelanjutan antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

    “Kesepakatan ini adalah bukti bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tidak sekedar mengikuti arus, tetapi berani menavigasi arah baru demi kepentingan nasional,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Indonesia akan membayar tarif 19 persen kepada Amerika Serikat untuk semua barang impor dari mereka ke negara kita,” ucap Trump terkait kesepakatan yang dicapai dengan RI dalam hal tarif impor, seperti dipantau dari media sosial Truth Social di Jakarta, Rabu.

    Nilai baru tersebut menunjukkan telah tercapai kesepakatan untuk menurunkan tarif impor AS untuk produk Indonesia dari angka 32 persen yang diumumkan pertama kali oleh Trump pada April lalu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Minta Indonesia Tiru Kanada, Atur Transparansi Algoritma Meta–TikTok Cs

    DPR Minta Indonesia Tiru Kanada, Atur Transparansi Algoritma Meta–TikTok Cs

    Bisnis.com, JAKARTA— Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap Indonesia bisa meniru sejumlah negara yang telah lebih dahulu menerapkan regulasi ketat terhadap platform digital seperti Meta, YouTube, dan TikTok. Khususnya dalam pengawasan algoritma.

    Hal tersebut seiring dengan pembahasan Revisi UU Penyiaran untuk menyesuaikan regulasi penyiaran dengan perkembangan zaman, termasuk tantangan dari media baru dan platform digital. 

    Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, mencontohkan pendekatan beberapa negara yang telah memiliki regulasi tegas.

    “Seperti di Kanada itu melalui Kebijakan Online Streaming Act, mewajibkan semua platform seperti Meta, dan TikTok, dan YouTube juga tunduk pada regulasi nasional. Termasuk transparansi, algoritma, dan kontribusi pada ekosistem media lokal,” kata Amelia Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penyiaran bersama perwakilan dari platform digital seperti Google, YouTube, Meta, dan TikTok di Komisi I  DPR RI, Jakarta, Selasa (15/7/2025). 

    Dia juga menyinggung regulasi yang diterapkan oleh Perancis dan Singapura. 

    Perancis melalui Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) mewajibkan platform digital mendaftarkan diri dan membuka sistem rekomendasi untuk diaudit. 

    Sementara Singapura menggunakan UU Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menangani disinformasi digital.

    Amelia lantas meminta penjelasan langsung dari Meta terkait kesiapan platform tersebut terhadap rencana pengawasan yang tengah dirumuskan dalam pembahasan revisi UU Penyiaran. Termasuk transparansi, algoritma,  penghapusan konten yang melanggar pedoman perilaku penyiaran,  serta kewajiban untuk pendaftaran platform ke lembaga pengawas penyiaran.

    “Bagaimana pandangan Meta Group ini terhadap rencana pemerintah untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan platform digital penyiaran dalam beberapa hal,” katanya. 

    Dalam RUU Penyiaran yang tengah dibahas, DPR mengusulkan agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diberikan wewenang untuk mengakses algoritma rekomendasi konten. Tujuannya untuk mencegah penyebaran konten ekstrem, hoaks, paham radikal, hingga konten yang tidak layak bagi anak.

    Amelia juga menyoroti kecenderungan algoritma yang tidak transparan dan dikhawatirkan mematikan keragaman budaya lokal. Dia pun kembali menegaskan urgensi revisi UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang dinilai sudah tidak relevan dengan dinamika media saat ini.

    “Undang-undang ini dari tahun 2002 sudah tidak relevan dengan situasi saat ini. Maka itu direvisi. Karena konten itu juga kan definisinya sama dengan siar. Sesuatu yang dipublis, sesuatu yang disiar,” katanya.

    Logo TikTok di Smartphone

    Sebelumnya, Head of Public Policy TikTok Indonesia Hilmi Adrianto menyampaikan keberatan jika platform user-generated content (UGC) seperti TikTok disamakan dengan lembaga penyiaran tradisional dalam hal pengawasan dan regulasi.

    “Kami melihat perbedaannya sangat signifikan dengan lembaga penyiaran tradisional, terutama dari sisi pembuatan isi konten. Platform UGC seperti TikTok memuat konten yang dibuat oleh pengguna individu, lembaga penyiaran tradisional, maupun layanan OTT,” ujar Hilmi.

    Menurutnya, TikTok sudah menerapkan sistem moderasi konten berbasis teknologi dan manusia di bawah kerangka Kominfo dan Komdigi, sehingga pengawasan tak perlu disamakan dengan media siaran.

    “Kami merekomendasikan agar platform UGC tidak diatur di bawah aturan yang sama dengan penyiaran konvensional guna menghindari ketidakpastian hukum. Kami menyarankan agar platform UGC tetap berada di bawah moderasi Komdigi,” tegasnya.

    Hilmi juga menolak pendekatan one-size-fits-all terhadap platform digital dan media konvensional karena perbedaan model bisnis dan tata kelola konten yang mendasar.

    Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Nico Siahaan, menyatakan revisi UU Penyiaran penting untuk mengisi kekosongan aturan terhadap konten digital.

    “Kalau konten terestrial sudah jelas ada aturan, tapi konten digital belum. Bagaimana pengaturannya? Ini tetap harus kita atur,” kata Nico ditemui usai RDPU, pada Senin (14/7/2025).

    Dia menyebut definisi “siaran” tidak bisa diubah sembarangan. Jika seseorang membantu menyebarluaskan konten, bisa saja tetap dikenai ketentuan penyiaran, meski bukan pembuat konten langsung. Nico pun membuka opsi pemisahan pengaturan antara media digital dan konvensional dalam dua UU terpisah. 

    “Kalau memisahkan ya bisa saja. Artinya kita bisa pisahkan dengan judul yang lain. UU yang lain nanti kita bikin,” katanya.