Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • Legislator Minta Prajurit Aniaya Prada Lucky hingga Tewas Dihukum Setimpal

    Legislator Minta Prajurit Aniaya Prada Lucky hingga Tewas Dihukum Setimpal

    Jakarta –

    Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, meminta kasus kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo diusut tuntas. Dia mengatakan prajurit TNI yang diduga menganiaya Lucky hingga tewas harus dihukum setimpa.

    “Peristiwa ini sangat memprihatinkan. Tidak boleh ada pembiaran. Pelakunya harus diadili dan dihukum setimpal. Kekerasan di tubuh TNI tidak boleh lagi terjadi,” kata Oleh kepada wartawan, Jumat (8/8/2025).

    Legislator PKB ini menyebut kematian Prada Lucky di tangan seniornya melanggar hukum dan merusak citra TNI. Dia mengecam peristiwa yang terjadi di institusi TNI itu.

    “TNI adalah penjaga kedaulatan negara. Disiplin dan jiwa korsa seharusnya menjadi kekuatan positif, bukan digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap sesama prajurit,” ujarnya.

    Oleh meminta polisi militer bergerak cepat mengusut kasus tersebut. TNI, kata dia, harus segera mengumumkan siapa saja yang menjadi pelaku kekerasan.

    4 Prajurit TNI Ditangkap

    Polisi Militer (POM) TNI menangkap empat prajurit yang diduga menganiaya Prada Lucky Namo. Adapun Prada diketahui meninggal dunia saat masuk ICU akibat luka berat.

    “Betul, sudah ada (empat prajurit TNI) yang diamankan oleh pihak POM yang terindikasi kuat melakukan penganiayaan hingga korban mengalami trauma berat saat masuk ICU,” kata Dandim 1625 Ngada, Letkol Czi Deny Wahyu Setiyawan, dilansir detikBali, Jumat (8/8).

    Deny menyebut Pangdam IX Udayana memerintahkan agar kasus ini diproses secara transparan. Pangdam IX Udayana, lanjutnya, memantau langsung penanganan dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian Prada Lucky.

    “Yang jelas, petunjuk Bapak Pangdam harus transparan dan dipantau langsung oleh Bapak Pangdam IX Udayana,” ujar Deny.

    (dwr/haf)

  • Pimpinan Komisi I Ingatkan Kemenhan: Penambahan Badan Baru Jangan Sekadar Perluas Birokrasi Nasional 8 Agustus 2025

    Pimpinan Komisi I Ingatkan Kemenhan: Penambahan Badan Baru Jangan Sekadar Perluas Birokrasi Nasional 8 Agustus 2025

    Pimpinan Komisi I Ingatkan Kemenhan: Penambahan Badan Baru Jangan Sekadar Perluas Birokrasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengingatkan agar penambahan badan baru di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2025 tidak sekadar memperluas birokrasi.
    Dia menegaskan, langkah tersebut harus dibarengi dengan tata kelola yang baik, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar unit kerja dan benar-benar memperkuat pelaksanaan kebijakan pertahanan negara.
    “Harus didasarkan pada kajian yang jelas terhadap urgensi dan fungsi badan baru, memastikan tidak ada tumpang tindih antar unit kerja, serta menjamin bahwa pembentukan struktur baru benar-benar memperkuat pelaksanaan kebijakan, bukan sekadar menambah birokrasi,” ujar Dave saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/8/2025).
    Selain itu, Dave menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi badan baru tersebut harus berdasarkan pada regulasi teknis yang jelas.
    Dia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas matra dan lembaga, serta mengedepankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
    “Dengan pendekatan yang terukur dan berbasis tata kelola yang transparan, restrukturisasi Kemhan diharapkan mampu memperkuat postur pertahanan nasional secara berkelanjutan,” kata Dave.
    Dengan demikian, Dave berharap langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo Subianto tersebut berdampak positif terhadap pertahanan nasional, serta berorientasi pada kepentingan bangsa.
    “Memastikan bahwa setiap langkah reformasi institusional memberikan dampak nyata bagi efektivitas kebijakan pertahanan nasional dan berorientasi pada kepentingan strategis bangsa,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menambah badan baru di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2025 tentang Kementerian Pertahanan yang diteken pada 5 Agustus 2025.
    Perpres 85/2025 ini menggantikan Perpres Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kemenhan yang diteken Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
    Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang juga telah membenarkan Perpres 85/2025 ini.
    Dalam Pasal 7 Perpres 85/2025 ini, diatur penambahan badan baru di lingkungan Kemenhan.
    Badan baru tersebut adalah Badan Cadangan Nasional serta Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan.
    Sedangkan Badan Logistik Pertahanan, Badan Teknologi Pertahanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan, serta Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan merupakan penyesuaian nomenklatur dari Perpres 151/2024.
    Sebab, dalam Pasal 7 Perpres 151/2024 yang diteken Jokowi hanya terdapat empat badan, yakni Badan Sarana Pertahanan, Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, serta Badan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pertahanan.
    Lebih detail, Badan Logistik Pertahanan dalam Pasal 33 Perpres 85/2025 bertugas menyelenggarakan pengelolaan logistik pertahanan dan sarana pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Badan Logistik Pertahanan akan dipimpin oleh kepala badan yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan.
    Selanjutnya, Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan diatur dalam Pasal 35B Perpres 85/2025, yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan, sarana pertahanan, serta pengoordinasian kegiatan farmasi pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Kemudian, Badan Cadangan Nasional, “Mempunyai tugas menyelenggarakan pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan, serta penataan dan pembinaan bela negara dan keveteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 35F Perpres 85/2025.
    Lalu, Badan Teknologi Pertahanan dalam Pasal 37 Perpres 85/2025, yang bertugas menyelenggarakan pengembangan teknologi pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Setelah itu adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan.
    Dalam Pasal 41 Perpres 85/2025, badan ini mempunyai tugas sumber daya manusia di bidang pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Terakhir adalah Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan informasi dan komunikasi intelijen pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mau Jadi Tempat Pengobatan Warga Gaza, Pulau Galang Dinilai Miliki Simbol Kemanusiaan Nasional 7 Agustus 2025

    Mau Jadi Tempat Pengobatan Warga Gaza, Pulau Galang Dinilai Miliki Simbol Kemanusiaan Nasional 7 Agustus 2025

    Mau Jadi Tempat Pengobatan Warga Gaza, Pulau Galang Dinilai Miliki Simbol Kemanusiaan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyiapkan Pulau Galang menjadi tempat pengobatan bagi 2.000 warga Gaza, Palestina.
    Menurutnya, penunjukkan Pulau Galang merupakan hal yang tepat, karena telah memiliki pengalaman sebagai tempat yang mengedepankan sisi kemanusiaan.
    “Pulau Galang memiliki nilai historis sebagai simbol solidaritas kemanusiaan, dan jika dimanfaatkan kembali untuk tujuan serupa, tentu akan menjadi pesan kuat bagi dunia internasional bahwa Indonesia tidak hanya bersuara, tetapi juga bertindak nyata,” ujar Dave kepada Kompas.com, Kamis (7/8/2025).
    Ia menjelaskan, Pulau Galang menjadi tempat dibangunnya Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Covid-19.
    Pada masa lalu, Pulau Galang pernah dijadikan sebagai tempat sementara bagi pengungsi asal Vietnam pada 1979.
    Oleh karena itu, Dave menilai rencana Prabowo itu merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam menjalankan diplomasi kemanusiaan terhadap Palestina.
    “Guna memastikan misi kemanusiaan ini berjalan optimal dan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam solidaritas, kemanusiaan, dan perdamaian,” ujar Dave.
    Kendati demikian, Dave mengingatkan pemerintah agar rencana tersebut tidak hanya sekedar simbolis saja.
    Perlu ada perencanaan yang komprehensif oleh kementerian/lembaga terkait dalam mewujudkan rencana Pulau Galang untuk pengobatan warga Gaza itu.
    “Kami mendorong agar misi ini tidak sekadar bersifat simbolis, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi warga Gaza yang membutuhkan,” ujar politikus Partai Golkar itu.
    Diketahui, Prabowo tengah menyiapkan Pulau Galang yang terletak di Kepulauan Riau untuk menjadi tempat pengobatan 2.000 warga Gaza, Palestina.
    Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi, yang disebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet pada Rabu (6/8/2025).
    “Presiden kemarin juga memberikan arahan untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang,” ungkap Hasan di kantornya, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
    Prabowo, kata Hasan Nasbi, sudah meminta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk menyiapkan skema dari rencana itu.
    “Dan ini memang bukan evakuasi ya, ini untuk pengobatan. Jadi nanti setelah sembuh, setelah selesai pengobatan, mereka tentu akan kembali lagi ke Gaza,” ujar Hasan Nasbi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKB Sasar Pemilih Pemula hingga Muhammadiyah, Tak Lagi Eksklusif NU

    PKB Sasar Pemilih Pemula hingga Muhammadiyah, Tak Lagi Eksklusif NU

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menunjukkan keseriusannya menghadapi Pemilu 2029 dengan mengubah arah strategi politik.

    Tak lagi semata mengandalkan basis tradisional Nahdlatul Ulama (NU), PKB menyatakan akan menjadi partai yang inklusif, membuka diri kepada seluruh elemen bangsa, termasuk Muhammadiyah dan generasi muda.

    Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Dr. Syamsu Rizal MI, dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Room Cendana Lantai 1 Hotel Royal Bay, Jl. Sultan Hasanuddin, Makassar, Kamis (7/8/2025).

    “Kami sedang menguatkan fondasi sebagai partai terbuka. Bukan lagi hanya soal NU. Muhammadiyah pun kami ajak bergandeng,” kata Deng Ical, sapaannya.

    Dikatakan Deng Ical, PKB ingin merangkul pemilih pemula dan anak muda untuk menciptakan basis suara baru di Pemilu 2029.

    Selain menyasar anak muda, PKB juga menargetkan penguatan suara di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan akan aktif memberikan pendidikan politik ke masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab demokratis.

    Langkah ini mendapat respons dari sejumlah pengamat politik yang turut hadir.

    Prof. Hasrullah, akademisi dan pengamat politik dari Unhas, menyebutkan bahwa pendekatan ke pemilih muda mutlak memerlukan strategi digital.

    “Contoh nyata ada pada Pilpres 2024. Prabowo-Gibran bisa memanfaatkan media sosial secara masif dan berhasil menang karena narasi gemoy yang dekat dengan generasi muda. Mereka eksis di semua platform medsos,” jelas Hasrullah.

    Sementara itu, Suryadi Culla mengingatkan bahwa PKB juga perlu memperbaiki internal partai.

  • 8 Anggota DPR Minta TNI AL Patroli Usai Malaysia Sebut Ambalat Jadi Laut Sulawesi Nasional

    8 Anggota DPR Minta TNI AL Patroli Usai Malaysia Sebut Ambalat Jadi Laut Sulawesi Nasional

    Anggota DPR Minta TNI AL Patroli Usai Malaysia Sebut Ambalat Jadi Laut Sulawesi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mendorong TNI Angkatan Laut (AL) melakukan patroli di sekitar wilayah Laut Ambalat yang menjadi obyek sengketa antara pemerintah Indonesia dan Malaysia.
    Pernyataan ini disampaikan Dave guna menanggapi pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang menyebut obyek sengketa itu sebagai “Laut Sulawesi”.
    “Sebagai bagian dari strategi tersebut, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL,” kata Dave dalam siaran pers, Kamis (7/8/2025).
    Ia pun mengusulkan pembangunan fasilitas navigasi dan eksplorasi minyak dan gas oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina Hulu Energi karen perairan yang disengketakan itu disebut kaya akan kandungan minyak bumi.
    “Aktivitas ekonomi dan sosial juga harus digalakkan untuk menunjukkan kontrol de facto Indonesia atas wilayah tersebut,” ujar Dave.
    Di luar skema itu, politikus Partai Golkar tersebut juga mendukung kerja sama Indonesia dan Malaysia dengan membentuk Joint Development Authority atau mengelola kawasan tersebut bersama-sama.
    “Dengan syarat adanya kejelasan batas wilayah serta mekanisme pengelolaan yang transparan dan adil bagi kedua negara,” ujar Dave.
    Sebagai informasi, dikutip dari keterangan resmi Kemenlu Malaysia, Malaysia menyebut wilayah maritim yang meliputi Blok ND6 dan ND7, yang terletak di dalam Peta Baru Malaysia 1979, sebagai Laut Sulawesi, dan bukan “Ambalat”.
    Ambalat merupakan istilah yang digunakan oleh Indonesia.
    Menteri Luar Negeri Mohamad bin Haji Hasan di Dewan Rakyat pada 5 Agustus 2025 mengatakan, putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2002 tentang kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat posisi wilayah maritim di Laut Sulawesi.
    “Menteri Luar Negeri menggarisbawahi bahwa setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan posisi kedaulatan serta hak hukum Malaysia atas wilayah yang bersangkutan,” tulis Kementerian Luar Negeri Malaysia.
    Adapun terkait pengembangan bersama antara Malaysia dan Indonesia di perairan tersebut masih dalam tahap penjajakan.
    Belum ada kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak.
    Pemerintah Malaysia menyatakan akan tetap berkomitmen untuk melindungi kedaulatan, hak berdaulat, dan kepentingannya sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
    “Dan semua pembahasan mengenai hal ini akan dilakukan melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis dalam kerangka kerja bilateral yang telah ditetapkan,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Siapa Nama Wakil Panglima TNI yang Akan Dilantik di Batujajar? Ini Kata Kapuspen Nasional

    9 Siapa Nama Wakil Panglima TNI yang Akan Dilantik di Batujajar? Ini Kata Kapuspen Nasional

    Siapa Nama Wakil Panglima TNI yang Akan Dilantik di Batujajar? Ini Kata Kapuspen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Jelang pelantikan Wakil Panglima TNI yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Agustus 2025 di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) TNI di Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, publik mulai menanti siapa sosok yang akan mengisi jabatan strategis tersebut.
    Namun, hingga Kamis (7/8/2025), Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi menyatakan bahwa belum ada keputusan resmi terkait nama calon Wakil Panglima TNI yang akan dilantik.
    “Belum, menunggu skep (Surat Keputusan)-nya keluar,” kata Kristomei kepada Kompas.com, Kamis.
    Seperti diketahui, jabatan Wakil Panglima TNI saat ini masih kosong setelah 25 tahun.
    Pelantikan Wakil Panglima TNI disebut-sebut akan dilakukan bersamaan dengan sejumlah agenda penting lainnya di Batujajar pada momentum menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
    Jabatan Wakil Panglima TNI terakhir kali diisi oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, yang menjabat dari Oktober 1999 hingga September 2000.
    Setelah itu, kursi orang nomor dua di tubuh TNI ini dibiarkan kosong selama lebih dari dua dekade.
    Catatan Kompas.com, menguatnya wacana posisi Wakil Panglima berembus pada akhir April 2025.
    Kala itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berencana mengisi posisi Wakil Panglima TNI yang sudah lama kosong dan sudah mengantongi sejumlah nama kandidatnya.
    Ia menyebutkan, ada sejumlah perwira yang memenuhi syarat dan akan dipilih sosok terbaik untuk menjadi wakil panglima.
    “Ada beberapa kandidat (Wakil Panglima). Saya kan sudah
    eligible
    , banyak
    eligible
    . Nanti kita akan pilih siapa yang terbaik,” kata Agus usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
    Agus menuturkan, jabatan strategis itu harus diisi oleh kandidat yang bisa membantu program-program dirinya sebagai Panglima TNI, maupun program pemerintah.
    Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
    Berdasarkan perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat bintang empat.
    Wakil Panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Israel Mau Caplok Gaza, Komisi I DPR: Perburuk Derita Rakyat Palestina

    Israel Mau Caplok Gaza, Komisi I DPR: Perburuk Derita Rakyat Palestina

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengaku khawatir terhadap rencana Israel dalam menguasai seluruh jalur Gaza. Dave meyakini langkah Israel itu hanya akan memperburuk penderitaan rakyat Palestina.

    “Komisi I DPR RI memandang bahwa langkah tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa dan resolusi-resolusi PBB, tetapi juga mengancam stabilitas kawasan dan memperburuk penderitaan rakyat Palestina,” kata Dave saat dihubungi, Kamis (7/8/2025).

    Dave mengatakan pemerintah Indonesia harus bersuara lantang dalam menolak rencana Israel tersebut. Menurutnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bisa kembali aktif menggunakan jalur diplomasi untuk mengajak komunitas internasional menentang dan menggagalkan niat Israel menguasai Gaza.

    “Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, perlu memperkuat diplomasi aktif di berbagai forum internasional, termasuk PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), untuk mendorong gencatan senjata permanen dan penyelesaian damai yang adil,” ujar Dave.

    Selain upaya diplomasi, Dave mengatakan pemerintah Indonesia juga harus tetap memperhatikan kondisi warga Gaza yang saat ini dilanda kelaparan. Pengiriman bantuan dan obat-obatan harus tetap dilakukan.

    AS Tak Cegah Israel Caplok Gaza

    Israel telah menggunakan perintah pemindahan paksa untuk memaksa warga Palestina masuk ke kantong-kantong yang semakin mengecil di Gaza, mengubah 86 persen wilayah tersebut menjadi zona militerisasi.

    Ketika ditanya tentang laporan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memutuskan untuk menduduki seluruh wilayah Palestina tersebut, Trump mengatakan ia hanya fokus untuk “memberi makan orang-orang” di Gaza.

    “Selebihnya, saya benar-benar tidak bisa mengatakannya. Itu akan sangat tergantung pada Israel,” kata Trump kepada para wartawan pada Selasa (5/8) waktu setempat, dilansir Al-Jazeera, Rabu (6/8).

    (ygs/jbr)

  • 1 Wakil Panglima TNI Akan Dilantik di Upacara Kehormatan Militer 10 Agustus Nasional

    1 Wakil Panglima TNI Akan Dilantik di Upacara Kehormatan Militer 10 Agustus Nasional

    Wakil Panglima TNI Akan Dilantik di Upacara Kehormatan Militer 10 Agustus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sejumlah pejabat tinggi TNI, termasuk pengisian jabatan Wakil Panglima TNI yang telah lama kosong.
    Pelantikan ini akan digelar dalam rangkaian Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, pada Minggu (10/8/2025).
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi membenarkan rencana pelantikan tersebut.
    “Iya,” singkat Kristomei, kepada wartawan, Rabu (6/8/2025).
    Meski demikian, Kristomei belum mengungkap siapa nama jenderal yang akan dilantik untuk menduduki posisi Wakil Panglima TNI.
    Jabatan Wakil Panglima TNI terakhir kali diisi oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, yang menjabat dari Oktober 1999 hingga September 2000.
    Setelah itu, kursi orang nomor dua di tubuh TNI ini dibiarkan kosong selama lebih dari dua dekade.
    Catatan Kompas.com, menguatnya wacana posisi Wakil Panglima berembus pada akhir April 2025.
    Kala itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berencana mengisi posisi Wakil Panglima TNI yang sudah lama kosong dan sudah mengantongi sejumlah nama kandidatnya.
    Ia menyebutkan, ada sejumlah perwira yang memenuhi syarat dan akan dipilih sosok terbaik untuk menjadi Wakil Panglima.
    “Ada beberapa kandidat (Wakil Panglima). Saya kan sudah
    eligible
    , banyak
    eligible
    . Nanti kita akan pilih siapa yang terbaik,” kata Agus, usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
    Agus menuturkan, jabatan strategis itu harus diisi oleh kandidat yang bisa membantu program-program dirinya sebagai Panglima TNI, maupun program pemerintah.
    Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
    Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat bintang empat.
    Wakil Panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator apresiasi Deklarasi New York dukung Palestina

    Legislator apresiasi Deklarasi New York dukung Palestina

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Legislator apresiasi Deklarasi New York dukung Palestina
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 17:35 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal, menyampaikan apresiasi atas langkah komunitas internasional melalui Deklarasi New York yang mendukung berdirinya negara Palestina dan mendorong implementasi solusi dua negara sebagai jalan keluar permanen bagi konflik Palestina–Israel.

    Menurut Deng Ical, sapaan akrab Syamsu Rizal, deklarasi tersebut merupakan sinyal positif bagi perjuangan rakyat Palestina yang selama puluhan tahun memperjuangkan hak kemerdekaannya. 

    “Deklarasi New York ini menegaskan bahwa dunia internasional tidak tinggal diam. Dukungan terhadap solusi dua negara adalah langkah strategis untuk memastikan rakyat Palestina memperoleh haknya hidup merdeka, berdampingan secara damai dengan Negara lainnya,” ujar Deng Ical, Selasa (05/08/2025).

    Dia menegaskan bahwa Indonesia secara konsisten berada di garis depan mendukung kemerdekaan Palestina, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Ia berharap deklarasi tersebut menjadi momentum bagi PBB, negara-negara anggota, dan pihak terkait untuk menekan Israel menghentikan agresi militer dan memulai perundingan yang adil.

    “Bagi Indonesia, dukungan terhadap Palestina bukan sekadar politik luar negeri, melainkan panggilan moral dan konstitusional. Kami di Komisi I DPR RI akan terus mengawal agar diplomasi Indonesia di forum internasional semakin tegas dan efektif,” bebernya.

    Politisi asal Dapil Sulawesi Selatan I itu mengajak masyarakat Indonesia untuk terus memberikan dukungan kemanusiaan bagi warga Palestina yang terdampak konflik. Ia juga mendorong pemerintah memperkuat kerja sama dengan negara-negara anggota OKI dan blok pro-Palestina di PBB untuk mempercepat pengakuan de jure negara Palestina.

    “Deklarasi New York harus menjadi pemantik agar solusi dua negara tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan demi keadilan dan perdamaian di Timur Tengah,” jelasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Selasa (5/8). 

    Komunitas internasional juga harus mendesak Israel untuk membuka akses dan tidak membatasi pengiriman bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza yang sedang kelaparan, akibat blokade bantuan yang dilakukan Israel. 

    Menurut data Otoritas Kesehatan Gaza, lebih dari 60.930 warga Palestina telah tewas sejak Oktober 2023, termasuk sedikitnya 18.430 anak-anak. Sementara ratusan warga Gaza meninggal dunia karena malnutrisi dan kelaparan.

    Sebelumnya, komunitas internasional menggelar Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di Markas Besar PBB di New York, pada 28 sampai 30 Juli 2025.

    Dalam konferensi itu Prancis dan Arab Saudi berperan sebagai ketua bersama. Sementara Amerika Serikat (AS) dan Israel memilih absen. Konferensi tersebut menghasilkan Deklarasi New York. Dokumen itu berisi dukungan terhadap berdirinya negara Palestina serta dukungan terhadap two-state solution (solusi dua negara).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Presiden JDF Asia Pasifik kecam aksi provokatif menteri Israel

    Presiden JDF Asia Pasifik kecam aksi provokatif menteri Israel

    “Tindakan Ben Gvir jelas melanggar hukum internasional, melanggar kesepakatan status quo yang telah lama berlaku, serta merupakan upaya provokatif untuk mengubah sejarah dan status Masjidil Aqsa sebagai situs suci umat Islam,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik Jazuli Juwaini mengecam keras aksi agresif dan provokatif Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir yang memimpin ibadah doa Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem.

    “Tindakan Ben Gvir jelas melanggar hukum internasional, melanggar kesepakatan status quo yang telah lama berlaku, serta merupakan upaya provokatif untuk mengubah sejarah dan status Masjidil Aqsa sebagai situs suci umat Islam,” kata Jazuli di Jakarta, Selasa.

    Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur merupakan situs suci umat Islam yang diakui PBB dan UNESCO.

    Aksi Ben Gvir, kata dia, merupakan bentuk pelanggaran serius karena menginjak-injak hak umat Islam atas Masjidil Al-Aqsa hingga melanggar kesepakatan internasional yang menjamin status quo situs suci tersebut.

    Israel, kata dia, telah menunjukkan sikap arogan karena telah berulang kali menantang hukum internasional.

    Menurut dia, JDF Asia Pasifik mendesak PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan negara-negara dunia untuk mengecam keras tindakan pelanggaran tersebut hingga menjatuhkan sanksi tegas kepada Israel atas pelanggaran hukum internasional yang berulang.

    Seluruh pihak, kata dia, perlu mengambil langkah konkret, termasuk inisiatif mengirim pasukan internasional di bawah mandat PBB, untuk mengambil alih pengamanan kota suci Yerusalem dari kontrol Israel.

    “Dunia tidak boleh diam. Al-Aqsa adalah milik umat Islam yang dijaga hukum internasional. Bila dunia membiarkan, Israel akan terus melakukan provokasi dan pelanggaran, mengancam perdamaian di kawasan dan dunia,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.