Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • Tegas! DPR Minta Pelaku Pengeroyokan Prada Lucky Namo Dipecat

    Tegas! DPR Minta Pelaku Pengeroyokan Prada Lucky Namo Dipecat

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menegaskan, kasus kematian Prada Lucky Namo bukan sekadar insiden, melainkan tindakan pengeroyokan. Ia meminta pengadilan militer bersikap transparan dalam menyidangkan perkara tersebut.

    “Kalau sampai empat orang terlibat, ini bukan sekadar insiden, tetapi pengeroyokan. Korban pun tidak melawan karena merasa sebagai junior,” ujarnya kepada wartawan, Senin (11/8/2025).

    Politikus PDIP ini menilai, pengadilan militer harus memberikan sanksi berat kepada para pelaku, termasuk pemecatan dari dinas militer. Menurutnya, tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian prajurit junior tidak bisa ditoleransi.

    “Pengadilan militer harus memproses kasus ini dengan serius, transparan, dan menjatuhkan hukuman yang setimpal,” tegas TB Hasanuddin.

    TB Hasanuddin juga menyoroti perlunya reformasi budaya di lingkungan TNI, terutama dalam hubungan senior-junior. Ia mengingatkan agar pembinaan prajurit tidak disalahgunakan menjadi ajang kekerasan.

    Selain itu, ia menilai tradisi satuan tetap bisa dilakukan, asalkan dengan pengawasan ketat dari komandan dan aturan yang jelas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

    “Hubungan senior-junior perlu dibenahi. Pembinaan, arahan, dan teguran adalah hal yang wajar, tetapi ketika kekerasan masuk, itu sudah ranah pidana. Ini harus menjadi kesadaran bersama di tubuh TNI,” tegasnya.

    Keempat tersangka pengeroyokan terhadap Prada Lucky Namo adalah Pratu AA, Pratu EDA, Pratu PNBS, dan Pratu ARR. Mereka saat ini ditahan di Subdenpom IX/1-1 di Ende. Penyidik masih mendalami peran masing-masing pelaku.

  • Heboh BI Intip Seluruh Transaksi Via Payment ID, Cek Detailnya

    Heboh BI Intip Seluruh Transaksi Via Payment ID, Cek Detailnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Bank Indonesia (BI) menerapkan sistem pemantauan transaksi melalui Payment ID memicu kontroversi. Meski sejatinya sistem ini bisa mendorong transparansi dan mencegah penyalahgunaan transaksi, namun belum jelasnya infrastruktur keamanan dan aturan main, membuat banyak pihak mempertanyakan urgensi penerapan sistem pengawasan transaksi yang akan diluncurkan 17 Agustus 2025 itu.

    Anggota Komisi I DPR RI dari PDI Pejuangan (PDI) Sarifah Ainun Jariyah, misalnya, meminta pelaksanaannya ditunda. Menurutnya, pengawasan melekat melalui Payment ID rentan karena infrastruktur keamanan yang dinilai belum siap.

    “Kita harus belajar dari negara lain. Insentif, bukan paksaan. Perlindungan, bukan eksploitasi. Komisi I DPR akan terus mengawal isu ini untuk memastikan hak warga terlindungi,” kata Sarifah dikutip dari Antara, Minggu (10/8/2025).

    Lantas Apa Itu Payment ID?

    Payment ID secara sederhana dimaknai sebagai sistem pemantauan transaksi seluruh warga Indonesia. Nantinya, setiap orang akan memiliki identitas pembayaran yang terintegrasi dengan nomor induk kependudukan alias NIK sehingga BI memantau seluruh transaksi, baik perbankan, multifinance, pinjol, hingga e-wallet.

    Dalam catatan Bisnis, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Dudi Dermawan menjelaskan bahwa Payment ID merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Dalam Payment ID, setiap orang akan memiliki kode unik untuk mengidentifikasi transaksi pembayaran.

    “Payment ID di-generate dari NIK, NIK di-generate dari data kependudukan. Jadi, seluruh data di bank nantinya terkait dengan nomor rekening maka akan ada ekuivalen yang terkait dengan Payment ID-nya,” ujar Dudi katanya Juli lalu.

    Adapun berdasarkan BSPI 2030, pemanfaatan Payment ID mencakup tiga fungsi. Pertama, kunci identifikasi untuk membentuk data profil pelaku sistem pembayaran. Kedua, kunci otentifikasi data dalam pemrosesan transaksi. Ketiga, kunci unik dalam proses agregasi antara data profil individu dengan data transaksional.

    Dudi menjelaskan bahwa Payment ID dapat mengintegrasikan seluruh aktivitas keuangan dengan identitas tersebut. Misalnya, BI dapat mengidentifikasi seseorang yang memiliki lebih dari satu rekening bank, memiliki pinjaman/kredit di multifinance, memiliki akun e-wallet dan uang elektronik, hingga memiliki akun pinjaman online atau pinjol.

    Data Transaksi Mencurigakan Januari – Juni 2025

    Sumber: PPATK, non bank termasuk e-wallet

    Integrasi itu membuat otoritas moneter bisa mengetahui aktivitas pembayaran, transfer, dan seluruh transaksi. BI juga bisa mengetahui nominal dan sumber pendapatan seseorang, kewajiban dan utang yang sedang dimiliki, penempatan investasi, hingga aktivitas pinjol.

    Data tersebut menurutnya bisa menjadi acuan untuk menilai kesehatan keuangan seseorang, apakah rasio pinjaman atau kreditnya masih dalam batas aman terhadap total penghasilannya, juga profil keuangan seseorang yang terkait dengan aktivitas berisiko seperti pinjol ilegal. “Payment ID ini sangat powerful … Ini jauh lebih akurat dibandingkan sistem penilaian konvensional seperti SLIK [Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK],” ujarnya.

    Diterapkan Bertahap

    Adapun BI mengungkapkan implementasi sistem pemantauan transaksi seluruh warga Indonesia alias Payment ID akan berlangsung bertahap mulai 2026. 

    “Payment ID sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur data SP akan diimplementasikan secara bertahap mulai 2026,” ungkap Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono dalam keterangan resmi, Senin (28/7/2025). 

    Pada tahap awal, Dicky menyampaikan bahwa pengembangan sistem itu akan diawali dengan tahap eksperimentasi untuk menguji model bisnis, mekanisme pembentukan, dan pemanfaatan Payment ID. 

    Eksperimentasi dilakukan secara terbatas, antara lain pada use case penyaluran bantuan sosial (Bansos) untuk mendukung program digitalisasi Bansos yang dilakukan oleh pemerintah.

    Dicky menjelaskan bahwa BI akan mengembangkan Payment ID sebagai unique identifier yang merepresentasikan pelaku sistem pembayaran, baik individu maupun entitas. Tujuannya, untuk mendukung penguatan integritas transaksi pembayaran, perluasan inklusi keuangan, dan perumusan kebijakan.

    Nantinya, format Payment ID terdiri dari 9 digit alfanumerik yang akan dibentuk berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di-hash dengan formula enkripsi terkini.

    Adapun pembentukan dan pemanfaatan Payment ID akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keamanan data sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), antara lain pemanfaatan Payment History hanya dapat dilakukan setelah memperoleh consent atau persetujuan dari individu pemilik data.

    Dicky berharap implementasi secara bertahap ini setidaknya memberikan manfaat bagi masing-masing pelaku terkait. Pertama, bagi pemerintah hal ini akan mendukung program transformasi digital pemerintah dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Kedua, bagi Bank Indonesia, hal ini memperkuat kapabilitas bank sentral dalam memelihara stabilitas sistem pembayaran, mencapai stabilitas nilai rupiah, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Ketiga, bagi industri, Payment ID menjadi alat untuk menjamin ekosistem dan integritas transaksi, serta mendukung sistem keuangan yang built on trust.

    Sementara bagi masyarakat, pembentukan payment history akan mendukung perluasan akses pembiayaan dan kualitas kredit.

  • Komisi I DPR: Pasukan elite TNI garda terdepan hadapi ancaman modern

    Komisi I DPR: Pasukan elite TNI garda terdepan hadapi ancaman modern

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan pasukan elite TNI akan menjadi garda terdepan pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks.

    “Tantangan yang dihadapi oleh TNI ke depan diantaranya pertama, peningkatan kemampuan tempur berbasis teknologi mutakhir, termasuk penguasaan drone tempur, siber, dan kecerdasan buatan,” kata Sukamta saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Minggu.

    Tantangan kedua adalah kesiapsiagaan menghadapi ancaman asimetris seperti terorisme, infiltrasi intelijen asing, penyelundupan senjata, dan kejahatan lintas negara memerlukan respon cepat dan presisi tinggi.

    Ketiga, pengamanan wilayah strategis untuk memastikan kedaulatan di wilayah perbatasan, laut lepas, dan ruang udara dari potensi ancaman eksternal maupun konflik terbuka.

    Keempat, penguatan operasi gabungan antar matra untuk membangun interoperabilitas darat-laut-udara agar operasi gabungan berjalan efektif dan responsif.

    Politisi asal Yogyakarta ini juga menegaskan bahwa dukungan politik, anggaran, dan kebijakan dari DPR RI akan terus diarahkan untuk memperkuat TNI, termasuk pasukan elite.

    “TNI yang kuat adalah TNI yang profesional, modern, dan didukung rakyat. Tantangan global menuntut kita memiliki pasukan elite yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga unggul dalam teknologi dan strategi. Saya berharap para Panglima baru dapat membawa pembaruan dan meningkatkan kesiapsiagaan TNI dalam setiap situasi,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Sukamta juga mengucapkan selamat kepada tiga panglima pasukan elite TNI yang baru dilantik Presiden RI Prabowo Subianto pada Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung, Minggu.

    Ketiga perwira tinggi yang dilantik adalah Letjen TNI Djon Afriandi sebagai Pangkopassus, Letjen TNI Marinir Endi Supardi sebagai Pangkormar, dan Marsdya TNI Deny Muis sebagai Pangkopasgat.

    “Atas nama pribadi dan sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, saya mengucapkan selamat bertugas. Semoga amanah besar ini dapat dijalankan dengan penuh dedikasi, menjaga kehormatan TNI, dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya,” ujar Sukamta.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Wakil Panglima TNI Dibutuhkan karena Jumlah Pasukan dan Tugas Bertambah Nasional 10 Agustus 2025

    Anggota DPR: Wakil Panglima TNI Dibutuhkan karena Jumlah Pasukan dan Tugas Bertambah Nasional 10 Agustus 2025

    Anggota DPR: Wakil Panglima TNI Dibutuhkan karena Jumlah Pasukan dan Tugas Bertambah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menilai penunjukan Wakil Panglima TNI kembali relevan dengan perkembangan organisasi TNI saat ini.
    Menurut dia, jumlah pasukan, struktur komando, dan variasi tugas TNI terus bertambah sehingga membutuhkan peran tambahan di level pimpinan tertinggi.
    “Pelantikan atau penambahan jabatan wakil panglima TNI menurut hemat saya itu relevan. Sekarang ini ada penambahan 6 Komando Daerah Militer, kemudian 20 brigade, dan 100 batalion. Banyak, loh, itu,” ujar Hasanuddin saat dikonfirmasi, Minggu (10/8/2025).
    Dia menegaskan bahwa bertambahnya jumlah satuan turut membuat rentang kendali Panglima TNI semakin lebar.
    Selain itu, beban dan ragam tugas TNI juga terus meningkat seiring perkembangan zaman, tak terkecuali dalam hal ancaman pertahanan.
    “Maka jumlah pasukan makin banyak, itu satu. Dua, rentang kendalinya, komando dan pengendalian makin lebar. Dan ketiga, tentu tugasnya menjadi bertambah dan bervariasi. Sehingga dibutuhkan wakil panglima untuk membantu panglima TNI melaksanakan tugas pokoknya,” kata Hasanuddin.
    Politikus PDI-P ini menambahkan, UU TNI tidak secara terperinci mengatur soal jabatan Wakil Panglima TNI, jumlah satuan, maupun struktur organisasi.
    Menurut dia, hal tersebut menjadi kewenangan Presiden dengan penerbitan peraturan presiden (Perpres).
    “Di dalam struktur organisasi, penambahan atau pengurangan itu tidak dicantumkan. Undang-undang tidak mengatur berapa jumlah satuan-satuan TNI, jadi besarannya diatur oleh Perpres oleh presiden,” kata Hasanuddin.
    Diberitakan sebelumnya, Letjen TNI Tandyo Budi Revita resmi dilantik menjadi Wakil Panglima TNI oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Upacara Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) TNI AD, Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu.
    Pelantikan ini menjadi momen bersejarah karena jabatan Wakil Panglima TNI telah kosong hampir 25 tahun.
    Tandyo mengisi kursi yang terakhir ditempati Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi pada tahun 2000.
    Bersamaan dengan pelantikan, Tandyo yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) juga resmi naik pangkat menjadi jenderal bintang empat.
    Kenaikan pangkat ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 yang mengatur bahwa Wakil Panglima TNI dijabat perwira tinggi berpangkat jenderal penuh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Lantik Wakil Panglima TNI, Legislator PDIP: Itu Relevan

    Prabowo Lantik Wakil Panglima TNI, Legislator PDIP: Itu Relevan

    Jakarta –

    Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai pelantikan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, oleh Presiden Prabowo Subianto relevan di masa sekarang. TB Hasanuddin menyebut dihidupkannya kembali posisi ini usai 25 tahun mengalami kekosongan wajar, lantaran bertambahnya tugas hingga jumlah komando daerah militer (kodam).

    “Gini ya, pelantikan atau penambahan jabatan Wakil Panglima TNI menurut hemat saya itu relevan ya, kenapa? sekarang ini ada penambahan 6 komando daerah militer, kemudian 20 brigade, dan 100 batalyon, banyak loh itu,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (10/8/2025).

    TB Hasanuddin menyebut pasukan TNI juga semakin bertambah. Ia mengatakan tugas bagi TNI seiring berjalannya waktu bervariasi.

    “Maka jumlah pasukan makin banyak satu, dua rentang kendalinya komando dan pengendalian makin lebar ya. Dan ketiga tentu tugasnya menjadi bertambah dan bervariasi sehingga dibutuhkan wakil panglima untuk menjadi panglima TNI di dalam melaksanakan tugas pokoknya begitu,” kata dia.

    Legislator PDIP ini mengatakan Undang-Undang TNI tak mengatur struktur satuan TNI beserta jumlahnya. Ia menyebut penambahan hingga pengurangan satuan TNI diatur langsung oleh Presiden.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Wakil Panglima TNI. Jenderal Tandyo Budi Revita dipercaya menjadi Wakil Panglima TNI.

    Pelantikan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita digelar dalam rangkaian acara upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). Upacara ini digelar pukul 09.00 WIB dan dihadiri langsung Presiden Prabowo beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sebagaimana diketahui, posisi Wakil Panglima kosong selama 25 tahun. Terakhir jabatan ini diemban oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi pada 1999-2000.

    (dwr/gbr)

  • Komisi XIII DPR RI Minta Panglima TNI Tindak Tegas Pelaku Pembunuhan Prada Lucky

    Komisi XIII DPR RI Minta Panglima TNI Tindak Tegas Pelaku Pembunuhan Prada Lucky

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Rudi Kabunang meminta Panglima TNI menindak tegas pelaku dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo.

    Ia menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan objektif demi menjamin keadilan bagi korban serta membersihkan institusi TNI dari budaya kekerasan.

    “Semua pelaku harus diungkap dan dihukum seberat-beratnya, bahkan dikeluarkan dari TNI. Proses hukum harus transparan dan objektif, karena ini menyangkut hak hidup dan perlindungan dari negara,” ujar Umbu Rudi, Minggu (10/8/2025).

    Prada Lucky, prajurit TNI yang baru dua bulan bertugas di Batalyon Infanteri 834/WM Nagekeo, meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus 2025 setelah dirawat di ICU RSUD Aeramo akibat luka-luka yang diduga kuat akibat penganiayaan oleh seniornya. Tubuh korban ditemukan penuh lebam dan luka sayatan.

    Umbu Rudi menekankan, pengusutan tidak boleh berhenti pada pelaku langsung.

    “Harus ditelusuri rantai komando. Siapa yang membiarkan, siapa yang tahu tapi tidak bertindak,” ucap dia.

    Menurut Umbu Rudi, pengungkapan kasus ini penting untuk menunjukkan bahwa TNI berkomitmen menjunjung tinggi HAM dan melindungi setiap prajuritnya. Ayah korban, Sersan Mayor Christian Namo, berharap pelaku dijatuhi hukuman berat.

    “Hukum mati pelaku,” katanya singkat saat prosesi pemakaman di TPU Kapadala, Kupang, Sabtu 9 Agustus 2025.

    Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Dapil NTT II Gavriel Putranto Novanto menyatakan keprihatinan dan duka mendalam atas meninggalnya Prada Lucky Chepril Saputra Namo, prajurit muda TNI AD Batalyon TP 834 Wakanga Mere, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, yang diduga kuat menjadi korban kekerasan oleh beberapa seniornya.

    “Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar almarhum Prada Lucky, khususnya kepada ayah beliau, Serma Christian Namo, yang juga merupakan anggota TNI aktif,” ucapnya.

     

    Tangis Sepriana Paulina Mirpey pecah saat menceritakan derita putranya, Prada Lucky Chepril Saputra Namo (23), prajurit TNI AD yang diduga tewas akibat penganiayaan.

  • Anggota DPR: Wakil Panglima TNI Dibutuhkan karena Jumlah Pasukan dan Tugas Bertambah Nasional 10 Agustus 2025

    Rencana Pengobatan Warga Gaza, TB Hasanuddin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Jebakan Israel Nasional 9 Agustus 2025

    Rencana Pengobatan Warga Gaza, TB Hasanuddin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Jebakan Israel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati terhadap jebakan Israel terkait rencana evakuasi 2.000 warga Palestina untuk diobati di Pulau Galang, Kepulauan Riau.
    TB Hasanuddin menuturkan, Gaza saat ini masih berada dalam situasi konflik blokade militer Israel dan proses evakuasi harus melalui izin akses Israel.
    “Israel dan sekutunya punya kepentingan agar warga Palestina meninggalkan wilayah sengketa. Ini harus dicermati agar kita tidak terjebak pada skenario seperti itu,” jelas TB Hasanuddin dalam keterangannya, Sabtu (9/8/2025).
    Menurut TB Hasanuddin, persetujuan dari warga Palestina perlu dikaji terlebih dahulu apakah mereka bersedia untuk dievakuasi ke Indonesia.
    “Bisa saja mereka justru ingin tetap dirawat di negerinya sendiri atau di negara tetangga yang lebih dekat,” tuturnya.
    Hingga saat ini, belum ada sinyal resmi dari otoritas Palestina terkait evakuasi warganya keluar dari wilayah konflik.
    Bahkan, kata TB Hasanuddin, terdapat perbedaan pendapat di internal otoritas Palestina, termasuk dari kelompok Hamas.
    “Tidak bisa ada evakuasi tanpa persetujuan dari otoritas yang berwenang,” ucapnya.
    TB Hasanuddin juga menekankan pentingnya koordinasi dengan negara-negara seperti Mesir dan Yordania, yang selama ini turut berperan dalam isu Palestina.
    “Mereka punya kepentingan dan posisi strategis, jadi Indonesia tak bisa bertindak sepihak,” ucapnya.
    Menurutnya, realisasi langkah tersebut harus mempertimbangkan sejumlah persyaratan penting yang belum tentu dapat dipenuhi dalam waktu dekat.
    “Harus dipastikan dulu apakah empat persyaratan penting itu bisa benar-benar terjadi,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto sedang menyiapkan Pulau Galang, Kepulauan Riau, untuk menjadi tempat pengobatan 2.000 warga Gaza, Palestina.
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan, Prabowo menyampaikan ini dalam Sidang Kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
    “Masih terkait dengan Gaza, Presiden kemarin juga memberikan arahan untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang,” ungkap Hasan di kantornya, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
    Menurut Hasan, Pulau Galang dipilih karena memiliki fasilitas rumah sakit dan fasilitas pendukungnya.
    Dengan demikian, korban perang yang mengalami luka-luka, terkena bom, atau reruntuhan bisa diobati di Pulau Galang.
    “Dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang,” ucap Hasan.
    Hasan menyebut, Prabowo sudah meminta Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri untuk menyiapkan sistem tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi I DPR kecam keras rencana Israel kuasai Gaza

    Komisi I DPR kecam keras rencana Israel kuasai Gaza

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/aa.

    Komisi I DPR kecam keras rencana Israel kuasai Gaza
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 21:28 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta menyatakan kecaman keras atas rencana Israel menguasai Kota Gaza dengan mengevakuasi semua penduduk ke kamp-kamp pusat untuk kemudian melakukan penguasaan total Kota Gaza.

    Dia menyebut rencana penguasaan Gaza akan sangat membahayakan keselamatan warga sipil yang saat ini kondisinya sudah sangat berat. Hal itu menunjukkan betapa kejinya Israel.

    “Mereka berdalih ingin melumpuhkan Hamas dan gerakan perlawanan lainnya padahal maksud sesungguhnya adalah menguasai wilayah Gaza dan mengusir serta membunuh warga sipil sampai tidak ada lagi yang tersisa. Jika rencana ini jadi dilaksanakan, akan sangat berisiko dengan semakin banyak korban sipil,” kata Sukamta di Jakarta, Jumat (8/8).

    Dia menyebut rencana Israel kuasai Kota Gaza juga menunjukkan Pemerintahan Netanyahu tidak punya itikad baik untuk gencatan senjata.

    Selama ini, menurut dia, Israel dan Amerika Serikat menuduh Hamas sebagai sebab belum tercapainya perundingan gencatan senjata, padahal sangat jelas yang jadi penyebabnya adalah Israel.

    “Israel hingga detik ini masih bernafsu untuk kuasai Gaza dan melakukan genosida,” katanya.

    Menurut dia, rencana Israel ini tentu akan sangat menghambat upaya gencatan senjata. Oleh sebab itu, dia berharap dunia Internasional tidak tinggal diam atas rencana tersebut.

    Deklarasi New York belum lama ini, kata dia, sudah menunjukkan dukungan internasional yang semakin kuat untuk segera menghentikan kekejian Israel.

    “Saya berharap negara-negara yang tergabung dalam deklarasi tersebut utamanya Inggris, Prancis dan Kanada bisa turut mendesak dihentikannya rencana Israel tersebut. Karena jelas akan bahayakan rencana two state solution,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Prada Lucky Tewas Dianiaya Senior, TB Hasanuddin Desak Pelaku Dihukum Lebih Berat

    Prada Lucky Tewas Dianiaya Senior, TB Hasanuddin Desak Pelaku Dihukum Lebih Berat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aksi kekerasan senior kepada junior di tubuh TNI kembali mengemuka. Kekerasan senior TNI kepada junior bahkan sampai merenggut nyawa.

    Itu dialami prajurit TNI Prada Lucky Chepril Saputra Namo yang diduga dilakukan oleh seniornya pada kesatuan yakni di Asrama Teritorial Pembangunan 834 Wakanga, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Atas peristiwa tragis dan memilukan itu, orang tua Prada Lucky Namo menuntut agar para pelaku yang tega menghabisi anaknya juga dihukum setimpal yakni hukum mati.

    “Saya ingin agar negara hadir dan mengungkap pelaku dan penyebab kematian anak saya,” kata Sersan Mayor Christian Namo di Kupang, Jumat (8/8).

    Yang turut membuat orang tua Prada Lucky kecewa karena rumah sakit di Kota Kupang yakni; RS Tentara dan RS Polri justru menolak melakukan otopsi terhadap jenazah anaknya padahal dari kondisi tubuhnya tampak ada tanda-tanda kekerasan.

    Tubuh Prada Lucky dipenuhi sejumlah Lebam dan memar. Tak hanya itu, pihak keluarga menemukan sejumlah luka seperti tusukan di kaki, dan juga di belakang tubuh korban.

    Prada Lucky Namo merupakan anggota TNI yang baru 2 bulan menjadi anggota TNI. Seusai sah menjadi anggota TNI, dia langsung ditempatkan di Batalion Pembangunan 843 yang baru ditempatkan kurang lebih satu bulan untuk membantu pembangunan masyarakat sekitar.

    Menyikapi kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan senior terhadap junior di tubuh TNI,
    Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menilai bahwa kasus pembunuhan itu sebagai kejahatan yang kelompok.

    “Ini sebuah kejahatan yang dilakukan oleh satu kelompok,” kata legislator Fraksi PDI Perjuangan itu saat dihubungi, Jumat (8/8).

  • Ini 6 Kodam Baru yang akan Diresmikan, Ada di Sumatera hingga Papua Nasional 8 Agustus 2025

    Ini 6 Kodam Baru yang akan Diresmikan, Ada di Sumatera hingga Papua Nasional 8 Agustus 2025

    Ini 6 Kodam Baru yang akan Diresmikan, Ada di Sumatera hingga Papua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer akan menjadi tempat bagi TNI untuk meresmikan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru yang tersebar di sejumlah wilayah.
    Peresmian enam Kodam baru itu akan dilaksanakan pada 10 Agustus 2025, di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat.
    “Iya (benar),” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi ketika ditanya terkait rencana peresmian Kodam baru itu, Jumat (8/8/2025).
    Berdasarkan informasi yang diterima Kompas.com, enam Kodam baru akan tersebar di sejumlah daerah, meliputi:
    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan bahwa rencana penambahan kodam sejumlah wilayah dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan di daerah tersebut.
    Agus menyebutkan bahwa kodam baru biasanya dibentuk di tempat-tempat yang memang tergolong daerah tertinggal.
    “Beberapa wilayah memang diperlukan penambahan kodam, ya tujuannya untuk itu percepatan pembangunan, biasanya kodam-kodam yang baru itu kondisi wilayahnya biasanya daerah tertinggal,” kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Kamis (21/3/2024).
    Dengan keberadaan kodam baru, kata Agus, TNI bisa ikut membangun beragam fasilitas umum yang dapat digunakan masyarakat setempat.
    Selain itu, penambahan kodam juga diperlukan untuk mengantisipasi ancaman berupa bencana alam hingga konflik sosial.
    “Kemudian juga sebenarnya tujuannya untuk sejahterakan masyarakat di wilayah tersebut sehingga tidak tertinggal, seperti yang akan kita lakukan di daerah Papua ya,” ujar Agus.
    Untuk diketahui, TNI tengah berencana menambah 22 kodam baru dari 15 kodam yang sudah berdiri saat ini.
    Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, salah satu tujuan dari wacana tersebut adalah demi ada perimbangan antara jumlah kodam di setiap provinsi.
    Maruli mengatakan, beberapa provinsi hanya memiliki komando resor militer (korem) yang dipimpin anggota TNI berpangkat kolonel dan brigadir jenderal (brigjen) TNI.
    Kendati demikian, ia menekankan bahwa wacana membentuk 22 kodam tersebut masih terus dikaji karena ada banyak hal yang dipertimbangkan, mulai dari masalah jumlah personel hingga uang yang dialokasikan untuk membayar gaji prajurit.
    “Itu saya pikir memerlukan waktu yang cukup panjang ya. Kalau kami mungkin nanti melihat sampai sejauh mana dinamika di daerah itu untuk sampai ke jenjang bintang dua. Jadi masih sangat panjanglah ceritanya itu,” kata Maruli saat ditemui di Markas Kopassus, Jakarta Timur pada 7 Maret 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.