Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • Momen Komisi I DPR Buru-buru Akhiri Rapat, Takut Kejebak Demo

    Momen Komisi I DPR Buru-buru Akhiri Rapat, Takut Kejebak Demo

    Video: Momen Komisi I DPR Buru-buru Akhiri Rapat, Takut Kejebak Demo

    Video PSSI Tunjuk Alexander Zwiers Sebagai Dirtek

    1 Views | Selasa, 26 Agu 2025 09:30 WIB

    Komisi I DPR RI kebut jalannya rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran, Senin (25/8). Diketahui RDPU tersebut hanya berlangsung sekitar setengah jam.

    Rapat dipercepat lantaran Wakil Ketua Komisi I, Dave Laksono, khawatir peserta rapat akan kesulitan keluar dari kompleks parlemen akibat aksi demonstrasi yang memanas di sekitar Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

    Wasti Samaria Simangunsong – 20DETIK

  • Golkar Harap Dubes RI untuk AS Bisa Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan-Keamanan

    Golkar Harap Dubes RI untuk AS Bisa Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan-Keamanan

    Jakarta –

    Dwi Suryo Indroyono Soesilo dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS). Golkar meminta Indroyono fokus mengerjakan sejumlah hal.

    “Beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian beliau meliputi penguatan diplomasi ekonomi untuk menarik investasi berkualitas dan memperluas akses pasar produk Indonesia; peningkatan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk teknologi militer dan penanganan kejahatan lintas negara,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono kepada wartawan, Selasa (26/8/2025).

    Kemudian, Dave juga meminta Indroyono memperhatikan sektor pendidikan, perlindungan hukum hingga sosial budaya bagi WNI serta diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Selanjutnya PR Indroyono, kata Dave, yakni soal advokasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu global seperti perubahan iklim, stabilitas Indo-Pasifik, dan reformasi tata kelola internasional.

    “Kami di Komisi I DPR RI akan terus memantau dan mendukung kinerja para duta besar, termasuk Dubes RI untuk AS, agar diplomasi Indonesia semakin berdaya dan berdampak,” tutur Dave.

    Bagi Dave, Amerika Serikat memiliki peran penting dalam berbagai sektor, dari pertahanan, perdagangan, hingga teknologi dan pendidikan. Ketua DPP Partai Golkar ini berharap Indroyono dapat mendorong kerja sama yang lebih konkret dan saling menguntungkan, termasuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di forum-forum penting di Washington.

    “Beliau memiliki rekam jejak yang kuat di bidang pemerintahan dan hubungan internasional, sehingga kami berharap penugasan ini dapat memperkuat posisi Indonesia di panggung global, khususnya dalam hubungan bilateral dengan AS,” sambungnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo melantik enam duta besar (Dubes) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin. Selain itu, ada dua Wakil Tetap RI (Watapri) yang dilantik.

    Berikut nama duta besar yang dilantik:

    1. Dubes RI untuk Meksiko, Toferry Primanda Soetikno

    2. Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS), Dwi Suryo Indroyono Soesilo

    3. Dubes RI untuk Brasil, Andhika Chrisnayudhanto

    4. Dubes RI untuk Jerman, Abdul Kadir Jaelani

    5. Dubes RI untuk Persatuan Emirat Arab, Judha Nugraha

    6. Dubes RI untuk Ekuador, Imam As’ari

    7. Watapri di New York, Umar Hadi

    8. Watapri di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro.

    Halaman 2 dari 2

    (isa/idn)

  • PBB Umumkan Bencana Kelaparan di Gaza, Legislator: RI Tak Boleh Diam

    PBB Umumkan Bencana Kelaparan di Gaza, Legislator: RI Tak Boleh Diam

    Jakarta –

    Anggota Komisi I DPR RI, Yudha Novanza Utama, menyoroti pengumuman resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai bencana kelaparan di Gaza, Palestina. Ia menyebut peringatan itu harus menjadi alarm untuk Indonesia mengambil langkah insiatif menghentikan segala bentuk penindasan.

    “Deklarasi PBB menandai pertama kalinya bencana kelaparan dinyatakan di kawasan Timur Tengah. Fakta ini menunjukkan penderitaan rakyat Palestina sudah pada tahap yang sangat darurat,” kata Yudha kepada wartawan, Senin (25/8/2025).

    Yudha menyoroti pernyataan Kepala Bantuan PBB Tom Fletcher yang menegaskan bahwa kelaparan ini seharusnya tidak perlu terjadi. Ia menyebut peristiwa yang terjadi di Gaza bukan bencana alam melainkan kejatahan politik pada akses kemanusiaan.

    “Fletcher mengatakan dengan sangat jelas bahwa makanan tidak bisa sampai ke Gaza karena hambatan sistematis oleh Israel. Artinya, ini bukan bencana alam, tetapi akibat dari kebijakan politik yang menutup akses kemanusiaan,” ujarnya.

    Legislator Golkar ini menyerukan komunitas internasional segera bersatu untuk menekan Israel membuka jalur bantuan kemanusiaan. Ia meminta pemerintah RI untuk berusaha lebih lantang di forum dunia.

    “Pemerintah Indonesia harus lebih aktif memimpin inisiatif diplomatik, baik di PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), maupun forum internasional lainnya. Indonesia tidak boleh diam, harus berdiri di garis depan memperjuangkan pembukaan jalur bantuan dan penghentian blokade Israel,” sambungnya.

    Ia mengutuk keras blokade bantuan makanan terhadap Gaza hingga membuat anak-anak menderita dan akhirnya meninggal dunia. Yudha meminta negara di seluruh dunia tak tutup mata atas peristiwa ini.

    “Anak-anak adalah korban paling tidak berdaya. Mereka menderita kelaparan, sakit, bahkan kehilangan masa depan karena perang dan blokade. Dunia tidak boleh menutup mata ketika generasi muda Palestina dibiarkan mati perlahan akibat kelaparan,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi menyatakan bencana kelaparan di Jalur Gaza, Palestina. Namun warga Palestina menilai deklarasi PBB itu terlambat.

    Pengumuman PBB tersebut datang setelah berbulan-bulan peringatan mengenai krisis pangan di Gaza. Pada akhir Juli lalu, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), sebuah inisiatif yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan peringatan krisis kelaparan akibat konflik di Gaza.

    IPC menyebut semakin banyak bukti menunjukkan bahwa kelaparan, malnutrisi, dan penyakit yang meluas mendorong peningkatan kematian akibat kelaparan. Tercatat lebih dari 20.000 anak dirawat untuk perawatan malnutrisi akut antara April dan pertengahan Juli. Jumlah itu di antaranya 3.000 anak lebih mengalami malnutrisi parah.

    “Data terbaru menunjukkan bahwa ambang batas kelaparan telah tercapai untuk konsumsi pangan di sebagian besar Jalur Gaza dan untuk malnutrisi akut di Kota Gaza,” demikian bunyi peringatan tersebut, yang menyerukan tindakan segera untuk mengakhiri permusuhan dan memungkinkan respons kemanusiaan yang luas, tanpa hambatan, dan menyelamatkan nyawa.

    (dwr/azh)

  • Takut Terjebak Demo, Komisi I DPR Ngebut Selesaikan Rapat – Page 3

    Takut Terjebak Demo, Komisi I DPR Ngebut Selesaikan Rapat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi I DPR mempercepat pelaksanaan rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait RUU Penyiaran bersama berbagai Ormas, buntut adanya aksi unjuk rasa di sekitar Kompleks Parlemen Senayan, Senin (25/8/2025).

    Rapat yang dijadwalkan dimulai pukul 13.00 itu akhirnya hanya berlangsung sekitar 30 menit. Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengaku mempercepat rapat karena khawatir terkepung masa demo.

    “Mengingat situasi terus bergulir di luar, ini yang kami khawatirkan kalau kita terlalu lama, nanti akhirnya sulit kita keluar dari kompleks parlemen,” kata Dave dalam rapat.

    Dave meminta agar pandangan setiap organisasi massa dapat disampaikan secara tertulis saja.

    “Jadi kalau kita semua sepakat ya teman-teman bilamana ada yang ingin pendalaman, pertanyaan, tolong disampaikan tertulis saja ya, sampaikan tertulis kepada narsum melalui sekretariat, nanti narsum bisa jawab dan kita rangkum di meja kita,” kata Dave.

    Menurut Dave, DPR menargetkan Panja RUU Penyiaran bisa selesai tahun ini juga. Sehingga pembahasan RUU tersebut bisa dilanjutkan ke Badan Legislasi DPR.

    “Dan insyaallah bila tuhan kehendaki, panja ini bisa kita selesaikan di tahun 2025 ini agar bisa segera di teruskan diproses di Baleg, untuk kita bisa revisi, karena UU ini dibuat tahun 2002 dan semenjak 2011 sudah ada proses revisi, dan ini belum juga selesai,” pungkasnya.

     

  • Budisatrio Djiwandono terpilih sebagai Ketum Karang Taruna 2025-2030

    Budisatrio Djiwandono terpilih sebagai Ketum Karang Taruna 2025-2030

    Budisatrio Djiwandono terpilih sebagai Ketum Karang Taruna 2025-2030 Minggu 24/8 (Foto : Humas Kemensos)

    Siap sukseskan program pemerintah

    Budisatrio Djiwandono terpilih sebagai Ketum Karang Taruna 2025-2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 19:14 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) periode 2025–2030. Penetapan dilakukan dalam Temu Karya Nasional IX Karang Taruna di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Jakarta, Minggu (24/8/2025).

    “Saya merasa bukan cuma dukungan tapi yang lebih berat adalah harapan rakyat yang begitu besar terhadap kerja nyata yang nanti harus dibuktikan oleh pengurus pusat Karang Taruna yang baru,” ujarnya.

    Budisatrio menegaskan kepemimpinannya akan bersifat inklusif dengan merangkul pemuda dari berbagai latar belakang tanpa sekat agama, suku, daerah, maupun politik. Ia berkomitmen membangun keluarga besar Karang Taruna yang diisi oleh anak-anak muda yang memiliki semangat sosial yang tinggi.

    “Saya akan membangun sebuah keluarga besar Karang Taruna yang diisi oleh pemuda yang benar-benar mempunyai jiwa dan semangat sosial yang tinggi,” kata dia. 

    Menurutnya Program kerja Karang Taruna, akan disusun melalui rapat pimpinan mendatang dengan melibatkan Kementerian Sosial, pengurus sebelumnya, dan jaringan daerah. Ia memastikan Karang Taruna siap menjadi mitra strategis pemerintah, terutama dalam memperkuat program kesejahteraan sosial.

    “Semoga kami akan selalu dibimbing dan dinasehati serta benar-benar bisa menjalankan tugas kami untuk hadir bagi masyarakat yang sangat membutuhkan, fakir miskin, anak putus sekolah, lansia terlantar dan penyandang disabilitas,” jelas Budisatrio.

    Ia juga menyoroti program prioritas nasional Presiden Prabowo, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, Karang Taruna yang tersebar hingga ke desa dapat berperan mengawasi, memberi masukan, dan mendukung suksesnya program tersebut. 

    “MBG adalah salah satu program baik dari Bapak Presiden Prabowo, sebagai bagian dari investasi terhadap SDM kita di masa depan dan bagian dari niat untuk memperkuat anak-anak kita melalui asupan gizi yang cukup, dan diharapkan bisa menumbuhkan anak-anak yang kuat, cerdas, serta produktif di masa yang akan datang,” kata Budisatrio.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyambut positif terpilihnya Budi sebagai ketua umum Karang Taruna yang baru. Ia menegaskan, Kementerian Sosial siap bergandengan tangan dengan Karang Taruna untuk memperkuat program sosial dan pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah.

    “Kami seterusnya nanti akan bermitra, jadi Kementerian Sosial akan bermitra dengan Karang Taruna dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial,” kata Gus Ipul.

    Menurutnya, sinergi Karang Taruna dengan pemerintah akan menjadi kekuatan penting untuk mewujudkan visi besar Presiden Prabowo yang tertuang dalam astacita.

    Penulis : Hutomo Budi

    Sumber : Radio Elshinta

  • Update Terkini Rencana RI Tampung Warga Gaza, Ini Lokasinya

    Update Terkini Rencana RI Tampung Warga Gaza, Ini Lokasinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia tengah mengkaji rencana besar untuk memberikan perawatan medis bagi 2.000 warga Palestina dari Gaza, yang hingga kini masih dilanda perang berkepanjangan. Rencana ini dibahas serius lintas kementerian karena menyangkut logistik, aspek hukum, hingga implikasi kebijakan luar negeri.

    Langkah tersebut diumumkan awal bulan ini, dengan Pulau Galang, sebuah pulau tak berpenghuni di selatan Singapura yang pernah digunakan sebagai kamp pengungsi Vietnam dan lokasi rumah sakit darurat pandemi, muncul sebagai salah satu opsi penempatan.

    Namun pemerintah menegaskan rencana tersebut masih bersifat eksploratif. Beberapa kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan pembahasan awal.

    “Diskusi ini fokus pada kelayakan logistik, kesiapan medis, dan kerangka hukum,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, kepada The Guardian, dikutip Jumat (22/8/2025).

    “Komisi I juga mendapat penjelasan mengenai implikasi strategis, khususnya terkait posisi politik luar negeri Indonesia dan stabilitas regional.”

    Selain Pulau Galang, pemerintah juga menimbang sejumlah alternatif lain, seperti fasilitas di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang dekat dengan rumah sakit besar serta jalur logistik utama.

    Menurut seorang pejabat senior yang mengetahui langsung pertemuan antar kementerian tersebut, opsi penggunaan rumah sakit militer besar di Jakarta serta kemungkinan kerja sama dengan Yordania, negara yang memiliki hubungan erat dengan Presiden Prabowo Subianto, juga masuk dalam pembahasan.

    Laksono memastikan bahwa semua prosedur akan dilakukan bersama lembaga internasional seperti UNRWA dan ICRC, termasuk pencatatan identitas, rekam medis, hingga protokol repatriasi.

    “Tujuan kami adalah memberikan perawatan, bukan pemukiman ulang, dan mendukung kepulangan mereka setelah kondisi di Gaza memungkinkan,” kata Laksono. “Ini adalah langkah yang sangat hati-hati, dan kami sepenuhnya menyadari sensitivitas geopolitik yang terlibat.”

    Adapun rencana ini dinilai sangat sensitif secara politik. “Isu pentingnya adalah bagaimana memastikan hak untuk kembali warga Palestina tetap dihormati, karena banyak pihak khawatir kebijakan ini bisa ditafsirkan lain,” ujar Abdul Kadir Jailani, Direktur Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika Kementerian Luar Negeri.

    Ia menegaskan belum ada keputusan final soal penggunaan Pulau Galang. “Kami harus memastikan langkah ini konsisten dengan prinsip hukum humaniter internasional, khususnya terkait penghormatan terhadap hak kembali warga Palestina,” ujarnya.

    Menurut Jailani, pelaksanaan rencana tersebut sangat kompleks baik secara politik maupun teknis.

    “Salah satu hal paling penting adalah bahwa kami tidak akan melaksanakannya tanpa persetujuan dan dukungan dari para pemangku kepentingan terkait, khususnya otoritas Palestina dan negara-negara di kawasan,” tambahnya.

    Sebelumnya, dalam saat ditemui wartawan di sela-sela Sidang Tahunan DPR/MPR, Jumat (15/8/2025), Menteri Luar Negeri Sugiono membantah pernyataan bagaimana pemerintah Israel disebut tengah melakukan perundingan dengan negara-negara tertentu terkait evakuasi warga Gaza. RI, ujarnya, tidak pernah melakukan itu.

    “Kita tidak pernah bernegosiasi,” tegasnya.

    Sementara pembahasan terus berlangsung, Indonesia juga tetap aktif memberikan bantuan ke Gaza. Dalam pekan ini, Indonesia berhasil melaksanakan operasi penerjunan bantuan udara untuk kedua kalinya dalam dua hari berturut-turut, sebuah langkah yang dimungkinkan berkat koordinasi dengan Yordania.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengeroyokan 8 pewarta, Syamsu Rizal minta pelaku ditindak tegas 

    Pengeroyokan 8 pewarta, Syamsu Rizal minta pelaku ditindak tegas 

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Pengeroyokan 8 pewarta, Syamsu Rizal minta pelaku ditindak tegas 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 22 Agustus 2025 – 15:02 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal, mengecam keras aksi pengeroyokan yang menimpa delapan wartawan saat meliput sidak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di pabrik PT Genesis Regeneration Smelting, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten.

    Politisi yang akrab disapa Deng Ical ini menegaskan, kasus tersebut tidak bisa dibiarkan dan harus diusut tuntas. Apalagi, dari laporan yang beredar, diduga terdapat oknum anggota Brimob yang terlibat langsung dalam tindak kekerasan tersebut.

    “Kekerasan terhadap jurnalis adalah bentuk nyata pelanggaran kebebasan pers. Negara harus hadir memberikan perlindungan. Para pelaku, siapapun dia, wajib diproses hukum secara adil dan transparan,” tegas Deng Ical, Jumat (22/08).

    Ia menambahkan, jika benar ada anggota Brimob yang terlibat, maka aparat penegak hukum dan institusi kepolisian harus memberikan sanksi tegas tanpa pandang bulu.

    “Oknum Brimob yang terbukti melakukan pengeroyokan harus dihukum berat. Jangan ada kesan pembiaran, karena hal ini mencoreng nama institusi dan menimbulkan ketakutan bagi pers dalam menjalankan tugasnya,” lanjutnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Jumat (22/8). 

    Menurutnya, kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang harus dijaga. Jurnalis memiliki peran strategis untuk memberikan informasi yang benar kepada publik, sehingga segala bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap mereka merupakan ancaman terhadap demokrasi.

    Legislator asal Dapil Sulawesi Selatan I itu juga mengajak Dewan Pers, organisasi profesi wartawan, dan lembaga perlindungan HAM untuk turut mengawal kasus ini hingga tuntas.

    “Kami di Komisi I DPR RI akan memantau perkembangan kasus ini. Saya minta aparat jangan main-main, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan terbuka,” pungkasnya.

    Seperti diberitakan, para jurnalis melakukan peliputan atas undangan resmi KLH. Awalnya mereka sempat dihalangi masuk oleh pihak keamanan perusahaan. Namun, setelah Deputi KLH memerintahkan agar media dilibatkan dalam peliputan, para wartawan akhirnya diperbolehkan masuk dengan pengawalan.

    Namun, setelah sidak selesai dan pejabat KLH  meninggalkan pabrik, para wartawan langsung dikeroyok oleh sekuriti, anggota ormas, dan oknum Brimob. Bahkan, para pelaku menggunakan senjata tajam. Akibatnya, pada jurnalis mengalami luka serius hingga harus dibawa ke rumah sakit.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Mastel Sebut Pertumbuhan Ekonomi Sentuh 8% Jika Digitalisasi Tumbuh 16%

    Mastel Sebut Pertumbuhan Ekonomi Sentuh 8% Jika Digitalisasi Tumbuh 16%

    Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai digitalisasi harus ditempatkan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. 

    Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5–8% hanya akan tercapai jika pertumbuhan digitalisasi dapat bergerak lebih cepat.

    “Mastel meyakini syarat pertumbuhan GDP 5–8% tercapai bila digitalisasi tumbuh 10–16%,” kata Sarwoto kepada Bisnis pada Rabu (20/8/2025). 

    Pernyataan Mastel ini sekaligus menjadi respons atas tidak masuknya sektor digitalisasi dalam delapan agenda prioritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disampaikan pemerintah. Menurut Sarwoto, digitalisasi bukan sekadar sektor tambahan, melainkan pengampu (enabler) bagi seluruh sektor lain, baik ekonomi maupun layanan publik.

    Dia menekankan bahwa visi digital Indonesia menuju tahun emas 2045 masih relevan dan tetap valid.

    Sarwoto menambahkan, pembangunan konektivitas dan aplikasi digital baik untuk bisnis personal, antar-bisnis (business to business), maupun sektor pemerintaha akan menjadi faktor penting dalam mendukung suksesnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Konektivitas dan aplikasi untuk bisnis personal, bisnis ke bisnis dan sektor pemerintahan tetap penting untuk suksesnya pemerintahan Prabowo–Gibran,” katanya.

    Di sisi lain, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai sektor digital tetap perlu menjadi prioritas, meskipun tidak tercantum dalam delapan agenda prioritas RAPBN 2026.

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan, ke depan di era digital, seluruh aspek kehidupan akan terkoneksi dengan inovasi digital. Karena itu, APJII akan terus memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Komisi I DPR yang membidangi industri komunikasi dan informatika. 

    “Saya rasa bukan hanya anggaran, tapi sebenarnya untuk mendukung digitalisasi ini perlu kebijakan-kebijakan baru oleh Komdigi di mana memang APJII sendiri fokus pada keberlangsungan dari industri internet di Indonesia, khususnya pemerataan dan juga peningkatan kualitas dari jaringan yang ada,” kata Arif saat dihubungi Bisnis pada Selasa (19/8/2025). 

    Arif menambahkan, pihaknya juga mendorong Komdigi untuk membenahi sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan dunia telekomunikasi. 

    Salah satunya adalah usulan moratorium penyelenggara ISP di Indonesia, karena jumlahnya saat ini dinilai terlalu banyak. “Bukan selamanya tentu, tapi dalam artian untuk merapikan dulu regulasi-regulasi yang ada,” imbuhnya.

    Menurut Arif, langkah tersebut diharapkan dapat menata industri telekomunikasi, khususnya bisnis ISP, sehingga para penyelenggara mampu meningkatkan kualitas layanan.

    “Dan juga kualitas dari servisnya kepada konsumen dalam hal ini masyarakat,” pungkasnya.

    Ilustrasi konektivitas

    Mengutip laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Presiden Prabowo Subianto mengatakan RAPBN 2026 akan mengedepankan delapan agenda prioritas. Hal tersebut diungkapkan dalam Pidato Pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR pada Jumat (15/8/2025). 

    Delapan agenda prioritas tersebut antara lain, pertama ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. 

    Kedua, ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, dan percepatan transisi energi menuju energi bersih.

    Ketiga, Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk generasi unggul. Program MBG yang telah menjangkau seluruh provinsi, ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita. 

    Keempat, pendidikan bermutu untuk SDM berdaya saing global. Dengan alokasi anggaran Rp757,8 triliun, RAPBN 2026 mencatat rekor tertinggi dalam sejarah belanja pendidikan. Fokus utamanya meliputi peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja. 

    Kelima, kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Anggaran kesehatan untuk memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

    Keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui  KDMP. Ketujuh, pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pemerintah akan memodernisasi alutsista, memperkuat komponen cadangan, serta mendukung industri strategis nasional dan kesejahteraan prajurit. 

    Kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global. Melalui peran Danantara, pemerintah memperkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia.

  • Waka Komisi I DPR dukung Presiden Prabowo perkuat pertahanan siber

    Waka Komisi I DPR dukung Presiden Prabowo perkuat pertahanan siber

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua (Waka) Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya yang menekankan pentingnya penguatan pertahanan siber dan percepatan modernisasi militer berbasis teknologi.

    “Indonesia harus segera memperkuat daya tangkal nasional melalui pertahanan siber yang terintegrasi dengan sistem pertahanan modern,” kata Sukamta dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, langkah Presiden Prabowo sejalan dengan kebutuhan mendesak bangsa, mengingat eskalasi ancaman di kawasan Indo-Pasifik yang kian kompleks. Mulai dari konflik Laut China Selatan hingga rivalitas strategis Amerika Serikat–China.

    “Tantangan di era multipolar bukan hanya serangan konvensional, tetapi juga ancaman di ruang siber yang dapat melemahkan kedaulatan bangsa,” ucapnya.

    Dia juga menekankan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia perlu diperkuat melalui kerja sama regional dan internasional yang cerdas, serta menyeimbangkan kepentingan geopolitik sekaligus mengutamakan kemandirian nasional.

    “Langkah strategis, pemerintah segera menyusun grand design pertahanan 2045 yang mencakup empat dimensi utama: pangan, energi, siber, dan maritim,” ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Selain itu, pengembangan industri pertahanan nasional harus diperluas melalui kemitraan dengan negara-negara strategis seperti Korea Selatan, Turki, dan sejumlah negara Eropa.”

    Dia memandang dengan pondasi pertahanan yang kuat dan adaptif terhadap dinamika global maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga kedaulatan, tetapi juga berperan aktif sebagai penyeimbang dalam percaturan geopolitik Indo-Pasifik.

    Sukamta pun mengusulkan pula pembentukan Komando Siber TNI (Cyber Command TNI) sebagai garda utama pertahanan siber, berdampingan dengan Komando Pertahanan Pangan Nasional untuk menjamin kedaulatan di sektor vital lainnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjadikan pertahanan semesta sebagai satu dari delapan program prioritas sasaran utama pemerintah dalam RAPBN 2026, selain ketahanan pangan, ketahanan energi, MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, dan percepatan investasi.

    Dalam pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat (15/8).

    Presiden Prabowo menyebutkan ada empat sasaran utama dari anggaran pertahanan semesta dalam RAPBN 2026, yaitu modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), memperkuat Komponen Cadangan (Komcad), memberdayakan industri strategis nasional terutama yang berkaitan dengan pertahanan, dan meningkatkan kesejahteraan prajurit-prajurit patriot bangsa.

    “Kita akan perkuat pertahanan rakyat semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa kita. Dunia global penuh ketidakpastian. Ancaman muncul tiba-tiba. Indonesia masih penuh dengan masalah menjaga keutuhan wilayah, menjaga kekayaan kita. Pertahanan yang kuat adalah fondasi kedaulatan,” kata Presiden Prabowo menjelaskan pentingnya memperkuat pertahanan negara dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian HAM Pantau Kasus Kematian Prada Lucky, 20 Prajurit TNI Tersangka

    Kementerian HAM Pantau Kasus Kematian Prada Lucky, 20 Prajurit TNI Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (PDK HAM) Kementerian Hukum dan HAM RI Munafrizal Manan menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo yang diduga akibat kekerasan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

    Penyidik Polisi Militer Kodam (Pomdam) Udayana telah menetapkan 20 prajurit sebagai tersangka, termasuk seorang perwira pertama. Munafrizal menilai peristiwa tragis yang merenggut nyawa prajurit muda ini sebagai sinyal serius perlunya reformasi internal di tubuh TNI.

    “Kementerian HAM mengapresiasi komitmen dan kerja TNI AD dalam mengusut kasus ini. Penegakan hukum harus berjalan transparan, sungguh-sungguh, dan adil. Itu merupakan bagian dari prinsip hak asasi manusia,” ujarnya dalam rilisnya, Selasa (19/8/2025).

    Munafrizal mendukung desakan Komisi I DPR RI agar TNI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pembinaan prajurit, khususnya menghapus budaya senior-junior yang kerap menjadi akar kekerasan.

    “Kematian Prada Lucky harus menjadi momentum TNI untuk mengevaluasi sistem pembinaan prajurit muda secara kritis dan menyeluruh. Evaluasi ini harus mencakup budaya organisasi dan praktik senior-junior,” tegasnya.

    Lebih lanjut, dia mendorong TNI melibatkan Komnas HAM, lembaga independen, serta pakar HAM dalam proses evaluasi untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan reformasi.

    Hasil evaluasi tersebut, katanya, wajib dijadikan dasar perbaikan, seperti revisi kurikulum pelatihan, penguatan mekanisme pengawasan internal yang independen, serta pembentukan tim pemantau eksternal.

    Munafrizal menegaskan bahwa pola pembinaan disiplin TNI tidak boleh mengandung unsur penyiksaan. Dia mengingatkan Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture/CAT) melalui UU No. 5 Tahun 1998, yang mewajibkan negara mencegah, menyelidiki, dan menghukum setiap bentuk penyiksaan.

    “Dalam keadaan apapun, baik perang, ancaman perang, instabilitas politik, maupun perintah atasan, tidak boleh ada pembenaran untuk penyiksaan. Jika terbukti, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM serius,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Munafrizal mengutip UUD 1945 Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) yang secara tegas melarang penyiksaan dan menyatakan hak untuk tidak disiksa adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun.

    “Penyiksaan terhadap prajurit muda tidak bisa disebut pembinaan. Kasus ini harus menjadi momentum TNI untuk membenahi sistem pembinaan agar selaras dengan HAM dan mencegah tragedi serupa terulang,” pungkasnya.