Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • NasDem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa dari DPR, Netizen: Akhirnya

    NasDem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa dari DPR, Netizen: Akhirnya

    Jakarta

    Partai NasDem resmi menonaktifkan dua anggota DPR dari fraksinya, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Netizen merasa bahwa ini merupakan langkah yang tepat.

    “Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,” demikian pernyataan resmi Partai NasDem dari siaran pers yang ditandatangani Ketum NasDem, Surya Paloh, dan Sekjen NasDem, Hermawi Taslim, dikutip dari detikNews, Minggu (31/8/2025).

    Tentunya kabar ini langsung menarik perhatian netizen. Banyak yang memberikan tanggapannya terkait keputusan yang diambil Partai NasDem. Tidak sedikit dari warganet mengapresiasinya.

    “Sangat bagus pemikiran yang bijak dari Nasdem untuk mengnonaktifkan 2 orang anggota DPR nya,” tambah @pil*****.

    Namun tetap masih ada yang belum puas. Menurut netizen, pemecatan merupakan pertimbangan paling tepat dibanding menonaktifkannya saja.

    “Kurang puas, tetep kudu dipecat sih,” jelas @n.an*****.

    Terlepas dari itu, netizen yang lain masih memaklumi, karena setidaknya ada tindakan yang diambil oleh partainya. Berikut beberapa reaksi warganet terkait Sahroni dan Nafa yang dinonaktifkan dari DPR.

    “Rumah dijarah , jabatan hilang, mudah bagi Allah merubah keadaan seseorang. Maka yang sedang berjuang, terus lah berusaha, yang sedang di atas lihatlah mudah bagi Allah menghilangkan semuanya . Salam damai,” ujar @usi*****.

    “Akhirnya,” imbuh @mol*****.

    “Kshan mb nafa urbach, bru kmrn blm ckup sethun kepilih mlah di nonaktfkan sj, ikut prihatin mb, turut bersedih. smga dilapangakn hati u ya mb. semngat mb nafa,” ucap @hur*****.

    “Ini baru keputusan yang tepat, sudah seharusnya para partai partai mengevaluasi parah kader nya di DPR, kader yang menyakiti rakyat harus di pecat, Terimakasih @official_nasdem sudah mengambil keputusan yang tepat, kapan giliran @amanatnasional , @pdiperjuangan , dan partai lainnya untuk menonaktifkan kader nya di DPR yang tidak layak mewakili rakyat,” jelas @ric*****.

    “Nahh ini baru bener pak @official_nasdem,” puji @lal*****.

    “Alhamdulillah… pelan pelan di dengar oleh petinggi partainya,” tambah dian*****.

    Sebelumnya, Sahroni telah turun jabatan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Surat itu bernomor F.NasDem.758/DPR-RI/VIII/2025. Sahroni kemudian ditempatkan sebagai Anggota Komisi I DPR.

    Sementara, Nafa Urbach merupakan Bendahara Fraksi NasDem di DPR RI. Dia duduk di Komisi IX DPR.

    (hps/fay)

  • Nasdem Copot Ahmad Sahroni & Nafa Urbach dari DPR RI

    Nasdem Copot Ahmad Sahroni & Nafa Urbach dari DPR RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dari Fraksi Partai NasDem.

    Adapun langkah untuk menonaktifkan kedua kader DPP Partai NasDem berlaku efektif terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025.

    Dalam Siaran Pers resmi yang ditandatangani oleh Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Nasdem Hermawi F. Taslim, mengungkapkan alasan Partai menonaktifkan kedua kadernya dilatarbelakangi oleh berbagai peristiwa yang terjadi akhir akhir ini.

    “Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari pada wakil rakyat khususnya Anggota DPR- RI dari Fraksi Partai NasDem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem,” ungkap Paloh dan Hermawi.

    Surya Paloh juga mengungkapkan Partai NasDem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga Negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya.

    Lebih lanjut Surya Paloh menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai NasDem.

    Sebelumnya, Sahroni telah lebih dulu digeser dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni sebagai anggota Komisi I DPR, sementara posisi Wakil Ketua Komisi III DPR diisi oleh Rusdi Masse Mappasessu yang sebelumnya Anggota Komisi IV DPR.

    Sahroni diketahui memberikan komentar pedas terkait protes dan komentar warga terhadap anggota DPR. Kediaman dirinya diketahui juga ikut digerusuk massa dalam demo berkepanjangan yang terjadi sepakekan.

    Ahmad Sahroni juga telah buka suara merespons demonstrasi yang berkepanjangan saat ini. Ia mendukung total evaluasi tunjangan yang diterima para anggota DPR dan berjanji tunjangan yang ia peroleh diberikan ke masyarakat.

    “Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total,” kata Sahroni.

    Sahroni juga memastikan segala tunjangan hingga gaji yang diterima akan diberikan kepada masyarakat jika nantinya dievaluasi. Ia juga berharap para anggota DPR lain berlaku demikian.

    “Untuk saya semua gaji dan tunjangan dari dulu selalu saya berikan kembali ke masyarakat itu wajib,” ucap dia. “Semua gaji dan tunjangan yang saya terima, meski nanti dievaluasi, tetap akan saya kembalikan ke masyarakat,” tegas Sahroni.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Massa Geruduk Rumah Ahmad Sahroni, Barang Dijarah – Mobil Rusak

    Video: Massa Geruduk Rumah Ahmad Sahroni, Barang Dijarah – Mobil Rusak

    Jakarta, CNBC Indonesia- Rumah Politikus Partai Nasdem, Ahmad Sahroni sekaligus anggota Komisi I DPR RI digeruduk massa pada Sabtu (30/8/2025) sekitar pukul 15.00 WIB.

    Massa tampak berdatangan di Jalan Swasembada Timur XXII, Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok dan menggelar aksi unjuk rasa di depan rumah Ahmad Sahroni.

    Aksi massa yang melempari rumah Ahmad Sahroni dengan batu semakin tidak terkendali hingga masuk ke dalam rumah.

    Massa tampak menjarah isi rumah hingga merusak perabot dan mobil mewah yang terparkir

    Ahmad Sahroni menjadi sorotan publik setelah pernyataannya mengenai kenaikan tunjangan DPR RI. ia menyebut desakan masyarakat agar DPR dibubarkan adalah hal yang keliru dan bahkan mengeluarkan komentar yang bernada keras.

  • 2
                    
                        Imbas Ucapan Kontroversial, Rumah Ahmad Sahroni Didatangi Massa
                        Megapolitan

    2 Imbas Ucapan Kontroversial, Rumah Ahmad Sahroni Didatangi Massa Megapolitan

    Imbas Ucapan Kontroversial, Rumah Ahmad Sahroni Didatangi Massa
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rumah anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, digeruduk massa di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Sabtu (30/8/2025) sekitar pukul 15.00 WIB.
    Massa tiba di lokasi dengan mengendarai sepeda motor dan langsung memasuki gang permukiman padat di wilayah Kelurahan Kebon Bawang itu. Mereka kemudian berunjuk rasa di depan kediaman Ahmad Sahroni.
    Massa berkumpul di depan pagar rumah sambil menyuarakan kekesalan atas ucapan kontroversial Sahroni. Rumah tersebut tampak tertutup rapat dengan pagar hitam tinggi yang dikunci.
     
    Dari luar hanya terlihat satu unit mobil terparkir di halaman, sementara seorang pria tampak berjaga di dalam.
    Setelah melakukan orasi singkat, massa perlahan meninggalkan lokasi sekitar pukul 15.15 WIB.
    Nama Ahmad Sahroni dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan publik usai pernyataannya terkait kisruh kenaikan tunjangan DPR RI.
    Dalam salah satu komentarnya, ia menilai desakan masyarakat untuk membubarkan DPR adalah hal keliru.
    Bahkan, dalam kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara, Jumat (22/8/2025), Sahroni menyebut pernyataan pembubaran DPR sebagai tindakan bodoh.
    “Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita,” ujar Sahroni.
    Imbas dari pernyataan tersebut, Ahmad Sahroni dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
    *Disclaimer*: Pemberitaan ini untuk kepentingan informasi publik, agar hak masyarakat untuk tahu tetap terjaga.
    Redaksi menolak kekerasan/perusakan/pembakaran/penjarahan, karena bangsa ini hanya akan kuat jika kita setia melindungi sesama, merawat fasilitas umum, dan menjaga dunia usaha tetap berjalan agar ekonomi tak makin terpuruk.
    Tetap tenang, jangan terprovokasi, jadikan negeri ini rumah aman buat kita semua, dan utamakan sumber informasi yang kredibel.
    Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul BREAKING NEWS Rumah Anggota DPR RI Ahmad Sahroni di Tanjung Priok Digeruduk Massa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Top 3 News: Ahmad Sahroni Dicopot dari Pimpinan Komisi III DPR – Page 3

    Top 3 News: Ahmad Sahroni Dicopot dari Pimpinan Komisi III DPR – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ahmad Sahroni dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. Itulah top 3 news hari ini.

    Keputusan tersebut tercantum dalam surat Fraksi Partai NasDem DPR yang ditandatangani Ketua Fraksi Victor Laiskodat dan juga Sahroni sendiri sebagai Sekretaris Fraksi NasDem. 

    Pengganti Ahmad Sahroni adalah anggota Komisi I DPR Rusdi Masse Mappasessu. Sementara Sahroni mengisi posisi Rusdi sebagai anggota Komisi I DPR.

    Sementara itu, Divisi Propam Polri memeriksa tujuh anggota Brimob, dalam kasus kematian driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan.

    Akun Instagram Divisi Propam Polri @divisipropampolri menayangkan secara langsung atau live proses pemeriksaan tujuh anggota yang berada dalam mobil rantis Brimob.

    Pantauan Liputan6.com, Jumat 29 Agustus 2025, live di akun Instagram itu bertuliskan ‘Pemeriksaan Kode Etik Terhadap 7 Personel di Divpropam Polri’. Mereka mengenakan kaos hijau dengan kalimat punggung Titipan Divpropam Polri.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait bentrokan antara massa dan polisi pecah di Jalan Otista, Jakarta Timur, Jumat 29 Agustus 2025 buntut insiden mobil rantis Brimob lindas ojol. Kericuhan terjadi diduga karena massa ini ingin menuju Kwitang tetap diblokade petugas.

    Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal mengatakan, anggota lalu lintas pun sempat diculik. Massa juga membakar ban dan traffic light di perempatan jalan depan kampus STIS.

    Meski begitu, anggota lalu lintas tersebut tidak mengalami kekerasan saat diculik. Kericuhan oleh warga sekitar lokasi itu terjadi sekitar pukul 02.00 WIB.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Jumat 29 Agustus 2025:

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengomentari bebasnya terdakwa kasus pembunuhan Ronald Tanur oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

  • 2
                    
                        Imbas Ucapan Kontroversial, Rumah Ahmad Sahroni Didatangi Massa
                        Megapolitan

    Ahmad Sahroni Dicopot dari Kursi Wakil Ketua Komisi Hukum DPR dan Alasannya Nasional 30 Agustus 2025

    Ahmad Sahroni Dicopot dari Kursi Wakil Ketua Komisi Hukum DPR dan Alasannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ahmad Sahroni resmi dicopot dari posisi Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, oleh Fraksi Partai Nasdem DPR RI.
    Masih menjabat sebagai anggota dewan, Ahmad Sahroni dipindahkan menjadi anggota Komisi I DPR RI.
    Keputusan penggantian itu telah ditetapkan melalui surat resmi yang ditandatangani Ketua Fraksi Nasdem DPR Viktor Bungtilu Laiskodat pada Jumat (29/8/2025). Surat tersebut juga telah disampaikan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.
    Kemudian, Fraksi Nasdem menunjuk kader mereka yang lain, Rusdi Masse Mappasessu, untuk menduduki posisi Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
    Pencopotan dan rotasi terhadap Sahroni terjadi di tengah massa buruh, mahasiswa, dan ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi pada 29 Agustus 2025.
    Viktor mengatakan, rotasi komisi ini dilakukan untuk menyelaraskan semangat restorasi Indonesia yang digaungkan Partai Nasdem.
    “Kami ingin setiap kader bekerja sesuai kapasitas terbaiknya untuk rakyat. Itulah semangat restorasi yang terus kami jalankan,” ujar Viktor, Jumat.
    Dia juga menegaskan, Komisi III DPR RI punya peran vital dalam mengawasi kinerja institusi penegak hukum. Sehingga, rotasi dilakukan untuk mempertegas agenda-agenda pengawasan dan legislasi di bidang hukum.
    “Rotasi ini menegaskan komitmen Fraksi NasDem menghadirkan politik yang adaptif dan responsif,” kata Viktor.
    Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim membantah mutasi Ahmad Sahroni dari posisi wakil ketua Komisi III DPR berkaitan dengan pernyataan kontroversial “orang tolol sedunia”.
    Menurut Hermawi, pemindahan terhadap Ahmad Sahroni adalah rotasi rutin biasa.
    “Rotasi biasa saja,” ujar Hermawi kepada
    Kompas.com
    , Jumat
    Hermawi juga membantah Nasdem telah mencopot Sahroni dari posisi pimpinan di DPR RI. Dia menyebut, itu hanyalah langkah Nasdem dalam melakukan penyegaran.
    “Tidak ada pencopotan, hanya penyegaran,” katanya menegaskan.
    Sebelumnya, Ahmad Sahroni selaku Wakil Ketua Komisi III DPR sempat merespons kritik keras dari publik yang memunculkan desakan agar DPR dibubarkan.
    Desakan itu mencuat seiring munculnya rincian gaji dan penghasilan anggota DPR yang dinilai fantastis hingga Rp 230 juta, namun dinilai tak diimbangi dengan kinerja anggota DPR.
    Kenaikan tunjangan bagi anggota DPR di tengah kondisi ekonomi yang sulit di masyarakat dianggap tidak pantas.
    Ahmad Sahroni lalu merespons dengan mengatakan bahwa desakan untuk membubarkan DPR adalah sikap yang keliru. Dia bahkan menyebut bahwa pandangan ini sebagai mental orang tolol.
    “Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita,” ujar Sahroni saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025).
    Usai pernyataannya viral di media sosial, Ahmad Sahroni sempat memberikan klarifikasi.
    Dia membantah bermaksud merendahkan masyarakat yang belakangan menyerukan pembubaran DPR RI.
    Sahroni mengeklaim bahwa pernyataan “orang tolol sedunia” yang menuai kritik sesungguhnya bukan ditujukan kepada publik, melainkan pada cara berpikir pihak yang menilai DPR bisa begitu saja dibubarkan.
    “Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan enggak ada,” ujar Sahroni saat dihubungi
    Kompas.com 
    pada 26 Agustus 2025.
    “Tapi untuk spesifik yang gue sampaikan bahwa bahasa tolol itu bukan pada obyek, yang misalnya ‘itu masyarakat yang mengatakan bubar DPR adalah tolol’. Enggak ada itu bahasa gue,” katanya lagi.
    Politikus yang sempat dijuluki “crazy rich Tanjung Priok” ini menilai, ucapannya dipahami keliru kemudian digoreng oleh masyarakat.
    Ahmad Sahroni menegaskan, yang disorotinya adalah logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nasdem Rotasi Posisi Ahmad Sahroni di DPR

    Nasdem Rotasi Posisi Ahmad Sahroni di DPR

    Jakarta: Di tengah sorotan publik terhadap dinamika politik nasional, Fraksi Partai NasDem DPR RI mengambil langkah strategis dengan melakukan rotasi penugasan di Alat Kelengkapan Dewan. Keputusan ini ditetapkan melalui surat resmi yang ditandatangani Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, pada Jumat (29/8/2025) dan telah disampaikan kepada Ketua DPR RI.

    Rotasi tersebut menempatkan Ahmad Sahroni sebagai anggota Komisi I DPR RI, sementara posisi Wakil Ketua Komisi III diisi oleh kader NasDem Rusdi Masse Mappasessu. 

    Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja fraksi agar selaras dengan semangat Restorasi Indonesia.

    “Kami ingin setiap kader bekerja sesuai kapasitas terbaiknya untuk rakyat. Itulah semangat restorasi yang terus kami jalankan,” ujar Viktor dalam keterangan tertulis, Jumat, 29 Agustus 2025.

    Viktor juga menekankan pentingnya menjaga soliditas internal dan memastikan politik restorasi benar-benar hadir dalam kerja nyata legislasi, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat.
     

    Komisi III DPR RI memiliki peran vital dalam mengawasi institusi penegak hukum, mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan rotasi ini, Fraksi NasDem mempertegas fokus untuk memperkuat agenda-agenda pengawasan dan legislasi di bidang hukum.

    Langkah ini menegaskan komitmen Fraksi NasDem menghadirkan politik yang adaptif dan responsif. Dengan mengusung semangat restorasi, partai menekankan bahwa setiap kader ditempatkan bukan hanya berdasarkan kebutuhan internal, tetapi juga demi menjawab tantangan kebangsaan yang terus berkembang.

    Jakarta: Di tengah sorotan publik terhadap dinamika politik nasional, Fraksi Partai NasDem DPR RI mengambil langkah strategis dengan melakukan rotasi penugasan di Alat Kelengkapan Dewan. Keputusan ini ditetapkan melalui surat resmi yang ditandatangani Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, pada Jumat (29/8/2025) dan telah disampaikan kepada Ketua DPR RI.
     
    Rotasi tersebut menempatkan Ahmad Sahroni sebagai anggota Komisi I DPR RI, sementara posisi Wakil Ketua Komisi III diisi oleh kader NasDem Rusdi Masse Mappasessu. 
     
    Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja fraksi agar selaras dengan semangat Restorasi Indonesia.

    “Kami ingin setiap kader bekerja sesuai kapasitas terbaiknya untuk rakyat. Itulah semangat restorasi yang terus kami jalankan,” ujar Viktor dalam keterangan tertulis, Jumat, 29 Agustus 2025.
     
    Viktor juga menekankan pentingnya menjaga soliditas internal dan memastikan politik restorasi benar-benar hadir dalam kerja nyata legislasi, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat.
     

     
    Komisi III DPR RI memiliki peran vital dalam mengawasi institusi penegak hukum, mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan rotasi ini, Fraksi NasDem mempertegas fokus untuk memperkuat agenda-agenda pengawasan dan legislasi di bidang hukum.
     
    Langkah ini menegaskan komitmen Fraksi NasDem menghadirkan politik yang adaptif dan responsif. Dengan mengusung semangat restorasi, partai menekankan bahwa setiap kader ditempatkan bukan hanya berdasarkan kebutuhan internal, tetapi juga demi menjawab tantangan kebangsaan yang terus berkembang.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni Digeser Jadi Anggota Komisi I

    Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni Digeser Jadi Anggota Komisi I

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah sorotan publik terhadap dinamika politik nasional, Fraksi Partai Nasional Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat mengambil langkah strategis dengan melakukan rotasi penugasan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

    Keputusan tersebut ditetapkan melalui surat resmi yang ditandatangani Ketua Fraksi NasDem DPR Viktor Bungtilu Laiskodat pada Jumat (29/8/2025) dan telah disampaikan kepada Ketua DPR Puan Maharani.

    Rotasi tersebut menempatkan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni sebagai anggota Komisi I DPR, sementara posisi Wakil Ketua Komisi III DPR diisi oleh Rusdi Masse Mappasessu yang sebelumnya merupakan Anggota Komisi IV DPR.

    Ketua Fraksi NasDem DPR Viktor Bungtilu Laiskodat menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja fraksi agar selaras dengan semangat Restorasi Indonesia.

    “Kami ingin setiap kader bekerja sesuai kapasitas terbaiknya untuk rakyat. Itulah semangat restorasi yang terus kami jalankan,” ujar Viktor dalam keterangan tertulis, Jumat (29/8/2025).

    Viktor juga menekankan pentingnya menjaga soliditas internal dan memastikan politik restorasi benar-benar hadir dalam kerja nyata legislasi, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat.

    Komisi III DPR memiliki peran vital dalam mengawasi institusi penegak hukum, mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan rotasi ini, Fraksi NasDem mempertegas fokus untuk memperkuat agenda-agenda pengawasan dan legislasi di bidang hukum.

    Rotasi ini menegaskan komitmen Fraksi NasDem menghadirkan politik yang adaptif dan responsif.

    “Dengan mengusung semangat restorasi, partai menekankan bahwa setiap kader ditempatkan bukan hanya berdasarkan kebutuhan internal, tetapi juga demi menjawab tantangan kebangsaan yang terus berkembang,” jelas Viktor.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 1
                    
                        Ahmad Sahroni Dimutasi dari Posisi Wakil Ketua Komisi III DPR
                        Nasional

    1 Ahmad Sahroni Dimutasi dari Posisi Wakil Ketua Komisi III DPR Nasional

    Ahmad Sahroni Dimutasi dari Posisi Wakil Ketua Komisi III DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dimutasi dari jabatannya.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim membenarkan mutasi tersebut.
    “Rotasi rutin,” ujar Hermawi kepada Kompas.com, Jumat (29/8/2025).
    Sahroni dimutasi menjadi anggota di Komisi I DPR. Hermawi membantah jika Sahroni dicopot dari jabatannya.
    Dia menyebut, itu hanyalah langkah Nasdem dalam melakukan penyegaran.
    “Tidak ada pencopotan, hanya penyegaran,” imbuhnya.
    Saat ditanya apakah rotasi ini dilakukan karena ucapan kontroversial Sahroni baru-baru ini, Hermawi kembali membantah.
    “Rotasi biasa saja,” kata Hermawi.
    Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni merespons kritik keras dari publik yang memunculkan desakan agar DPR dibubarkan.
    Desakan itu mencuat seiring munculnya rincian gaji dan penghasilan anggota DPR yang dinilai fantastis hingga Rp 230 juta, namun dinilai tak diimbangi dengan kinerja anggota DPR.
    Di sisi lain, adanya kenaikan tunjangan bagi anggota DPR di tengah kondisi ekonomi yang sulit di masyarakat dianggap tidak pantas.
    Ahmad Sahroni lalu merespons desakan pembuaran DPR RI itu saat melakukan kunjungan kerja ke Polda Sumut pada Jumat (22/8/2025).
    Sahroni menuturkan bahwa desakan untuk membubarkan DPR adalah sikap yang keliru. Ia bahkan ia menyebut pandangan ini sebagai mental orang tolol.
    Sahroni mengingatkan bahwa boleh saja mengkritik DPR, mencacai maki dan komplain. Hanya saja harus punya adat istiadat dan sopan santun dalam menyampaikan kritik.
    “Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita,” ujar Sahroni saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025).
    Ahmad Sahroni membantah dirinya bermaksud merendahkan masyarakat yang belakangan menyerukan pembubaran DPR RI.
    Ia bahkan mengeklaim, pernyataan “orang tolol sedunia” yang menuai kritik sesungguhnya bukan ditujukan kepada publik, melainkan pada cara berpikir pihak yang menilai DPR bisa begitu saja dibubarkan.
    “Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan enggak ada,” ujar Sahroni saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/8/2025).
    “Tapi untuk spesifik yang gue sampaikan bahwa bahasa tolol itu bukan pada obyek, yang misalnya ‘itu masyarakat yang mengatakan bubar DPR adalah tolol’. Enggak ada itu bahasa gue,” imbuh dia.
    Menurut dia, ucapannya dipahami keliru sehingga kemudian digoreng seolah-olah ditujukan kepada masyarakat.
    Sahroni menegaskan, yang disorotinya adalah logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan anggota.
     
    “Iya, masalah ngomong bubarin pada pokok yang memang sebelumnya adalah ada problem tentang masalah gaji dan tunjangan. Nah, kan itu perlu dijelasin bagaimana itu tunjangan, bagaimana itu tunjangan rumah. Kan perlu penjelasan yang detail dan teknis,” tutur Sahroni.
    “Maka itu enggak
    make sense
    kalau pembubaran DPR, cuma gara-gara yang tidak dapat informasi lengkap tentang tunjangan-tunjangan itu,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator Usul Bikin Second Account di Medsos Diperketat, Minta RI Tiru China

    Legislator Usul Bikin Second Account di Medsos Diperketat, Minta RI Tiru China

    Jakarta

    Anggota Komisi I DPR Fraksi PKB Oleh Soleh mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menumpas konten-konten Disinformasi, Fitnah dan Kebencian (DFK) yang masih berseliweran di media sosial (medsos). Oleh menyebut masih banyak konten bermuatan negatif di medsos sehingga perlu ada pembatasan.

    “Seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa dunia digital kita tidak sehat. Banyak provokasi, adu domba, bully, intimidasi, penggiringan opini palsu, dan yang lain-lain. Solusinya adalah, sudah batasi saja,” kata Oleh kepada wartawan, Kamis (28/8/2025).

    Oleh menyinggung kebijakan pembatasan penggunaan medsos di China. Dia menyebut pemerintah China mewajibkan warganya menggunakan identitas resmi saat membuat akun medsos.

    “Batasi akun-akun media sosial. Batasinya caranya gimana, ya seperti China. China hari ini itu, jika ada warganya ingin membuat akun medsos, harus jelas. ID-nya, KTP-nya ini siapa. Kalau dia mau pakai yang lain, harus ada yang bertanggung jawab,” ujar dia.

    Oleh pun mengusulkan ada aturan yang melarang pengguna memiliki akun samar atau dikenal dengan istilah ‘seccond acount’. Jika pengguna hendak memiliki lebih dari satu akun medsos, kata dia, harus menggunakan identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

    “Nah, undang-undang ITE juga tidak akan mampu untuk dilaksanakan kalau melihat hamparan medsos palsu yang sifatnya provokatif. Kan bukan jumlahnya 1, 2, 3, bukan 10, 20. Tapi kan ribuan, bahkan ratusan ribu akun,” imbuhnya.

    “Fenomena disinformasi fitnah dan kebencian (DFK) ini akhirnya merusak sendi-sendi demokrasi. Misalnya teman-teman yang tadinya mau menyampaikan aspirasi, mau menyampaikan unek-uneknya, akhirnya menjadi bias ketika sebuah gerakan itu di-engineering oleh hal-hal yang, mohon maaf ya, yang DFK tadi,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo, Selasa (26/8).

    Angga mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak platform media sosial tersebut.

    “Saya pribadi, tadi sama Pak Dirjen juga, saya hubungi. Yang pertama, saya sudah hubungi Head TikTok Asia Pasifik, Helena. Saya minta mereka ke Jakarta, kita akan bercerita tentang fenomena ini dan kita juga sudah komunikasi dengan TikTok Indonesia. Dengan Meta Indonesia juga kami sudah komunikasi,” kata Angga.

    (fca/ygs)