Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • Komisi I DPR tunggu pemerintah soal tuntutan bentuk tim investigasi

    Komisi I DPR tunggu pemerintah soal tuntutan bentuk tim investigasi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan pihaknya menunggu langkah pemerintah soal tuntutan untuk pembentukan tim investigasi independen atas kerusuhan dalam aksi unjuk rasa yang menimbulkan jatuhnya korban.

    Menurut dia, pembentukan tim investigasi itu memerlukan kolaborasi antara berbagai sektor, termasuk pihak intelijen dan aparat keamanan.

    “Jadi bukan DPR saja, tapi kan harus melibatkan baik intelijen, atau aparat keamanan,” kata Dave di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Sejauh ini, dia pun mempersilakan aparat penegak hukum untuk memproses penyelidikan yang sedang berjalan terkait kasus-kasus dari aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusuhan di berbagai titik pada akhir Agustus lalu.

    Pasalnya, dia menilai bahwa proses penyelidikan masih terus berjalan dan satu per satu kasusnya sudah mulai terkuak.

    “Sembari itu berjalan, nanti terlihat hasilnya seperti apa,” katanya.

    Sebelum, pemengaruh, musisi, komunitas, hingga jejaring organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam kelompok Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah secara langsung menyerahkan dokumen fisik tuntutan rakyat 17+8 ke Dewan Perwakilan Rakyat RI.

    Sejumlah tokoh yang hadir, yaitu Jovial da Lopez, Jerome Polin, Abigail Limuria, Andovi da Lopez, dan Andhyta F. Utami. Mereka menyuarakan tuntutan tersebut di Gerbang Pancasila Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, yang kemudian disambut langsung oleh perwakilan DPR.

    Adapun poin pertama tuntutan itu yakni meminta negara untuk membentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28–30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Profil Rusdi Masse Pengganti Ahmad Sahroni, Istrinya Jabat Wagub Sulsel

    Profil Rusdi Masse Pengganti Ahmad Sahroni, Istrinya Jabat Wagub Sulsel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI Rusdi Masse Mappasessu resmi ditetapkan menjadi wakil ketua Komisi III DPR RI menggantikan koleganya di Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni.

    Prosesi pergantian tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025.)

    Sebelumnya Fraksi NasDem telah bersurat kepada Ketua DPR RI perihal pergantian tersebut melalui surat bernomor F.NasDem.758.DPR-RI/VIII/2025, bahwa terhitung tanggal 29 Agustus 2025, Ahmad Sahroni yang sebelumnya merupakan Pimpinan Komisi III menjadi Anggota Komisi I DPR RI.

    Sedangkan penggantinya, Rusdi Masse Mappasessu semula merupakan Anggota Komisi IV DPR RI.

    Rusdi Masse Mappasessu resmi ditetapkan menjadi wakil ketua Komisi III DPR RI menggantikan koleganya di Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni.

    “Apakah saudara Rudi Masse Mappasessu dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III?” tanya Dasco kepada seluruh Anggota Komisi III yang diikuti persetujuan seluruh Anggota Komisi III.

    RMS, demikian akronim namanya merupakan Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan. Ia telah duduk di Senayan sebagai anggota DPR RI sejak tahun 2019. Artinya, ini adalah periode keduanya di DPR.

    Rusdi Masse berasal dari Daerah pemilihan Sulawesi Selatan III meliputi sebagian besar wilayah utara Sulawesi Selatan, yang terdiri atas 8 kabupaten dan Kota Palopo.

    Sebelumnya ia menjabat sebagai Bupati Sidenreng Rappang selama dua periode, 2008 hingga 2018.

    Pada Pemilu 2024, Nasdem di bawah kepemimpinan RMS mencatatkan rekor membanggakan. Untuk pertama kalinya Nasdem mendudukkan kadernya di posisi puncak Ketua DPRD Sulsel.

    Nasdem Sulsel berhasil mengalahkan kedigdayaan Golkar sebagai Ketua DPRD Sulsel.

  • Komisi VII DPR undang TVRI, RRI dan ANTARA rapat bahas rencana kerja-anggaran

    Komisi VII DPR undang TVRI, RRI dan ANTARA rapat bahas rencana kerja-anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mengundang Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA untuk rapat kerja membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2026.

    Rapat tersebut digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, pukul 13.00 WIB. Rapat akan berlangsung di ruang rapat Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I.

    Selain itu, Komisi I DPR RI mengundang Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk juga mengikuti rapat kerja dan anggaran tersebut.

    Pada awal September 2025, Komisi VII DPR RI menggelar sejumlah rapat dengan mitra-mitranya untuk membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2026.

    Komisi VII DPR mempunyai mitra, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Standardisasi Nasional, RRI, TVRI, dan ANTARA.

    Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay pun mendorong agar anggaran bagi mitra-mitra komisinya itu bisa lebih besar sebab mitra-mitra Komisi VII DPR mendapatkan anggaran paling kecil dibandingkan mitra dari komisi-komisi lainnya.

    Menurut dia, anggaran optimal dibutuhkan agar kementerian dan lembaga bisa menjalankan programnya dengan maksimal.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rusdi ditetapkan jadi Wakil Ketua Komisi III DPR gantikan Sahroni

    Rusdi ditetapkan jadi Wakil Ketua Komisi III DPR gantikan Sahroni

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Rusdi Masse Mappasessu resmi ditetapkan menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI oleh Pimpinan DPR RI untuk menggantikan Ahmad Sahroni yang dipindah ke Komisi I DPR RI dan kemudian dinonaktifkan oleh partainya.

    Penetapan itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai Pimpinan DPR RI yang membidangi urusan politik, hukum, dan keamanan. Menurut Dasco, pergantian itu dilakukan berdasarkan surat dari Fraksi Partai NasDem.

    “Maka pimpinan Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem mengalami perubahan dari yang semula saudara Ahmad Sahroni A-381, digantikan Rusdi Masse Mappasessu A-424,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan pergantian tersebut diatur dalam Pasal 58 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI, yang menyebutkan bahwa Pimpinan Komisi III DPR RI merupakan satu paket berdasarkan usulan fraksi yang berlaku selama lima tahun.

    Sehingga pengganti Ahmad Sahroni, yakni Rusdi Masse Mappasessu merupakan Anggota DPR RI dari partai yang sama yakni Fraksi Partai NasDem.

    Dia pun menetapkan Rusdi sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh Anggota Komisi III DPR RI.

    “Apakah saudara Rusdi dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, setuju?” kata Dasco yang dijawab setuju.

    Dengan begitu, dia menjelaskan susunan Pimpinan Komisi III DPR RI terbaru yaitu Habiburokhman (Gerindra) sebagai ketua komisi, Dede Indra (PDIP), Sari Yuliati (Golkar), Rusdi Masse (NasDem), dan Rano Alfath (PKB), sebagai wakil ketua komisi.

    Adapun sebelumnya Ahmad Sahroni dicopot dari Pimpinan Komisi III DPR RI oleh Partai NasDem dan dipindahkan ke Komisi I DPR RI sebagai anggota biasa. Pencopotan itu dilakukan oleh partai untuk merespons sorotan dari publik.

    Setelah dipindahkan, Sahroni pun dinonaktifkan oleh Partai NasDem sebagai Anggota DPR RI. Partai NasDem juga meminta kepada DPR RI untuk menyetop gaji, tunjangan, dan segala fasilitas yang masih diterima oleh Sahroni.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bakamla Usul Tambah Anggaran Rp 5,6 T, Akan Bangun Pos Pantau di 35 Titik

    Bakamla Usul Tambah Anggaran Rp 5,6 T, Akan Bangun Pos Pantau di 35 Titik

    Jakarta –

    Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengusulkan tambahan anggaran 2026 sebesar Rp 5,6 triliun. Anggaran itu nantinya akan digunakan untuk membangun pos pantau atau National Maritime Surveillance System (NMSS) di 35 titik wilayah Indonesia.

    “Penambahannya (anggaran) itu sekitar Rp 5,6 triliun kita minta tambah,” kata Kepala Bakamla Laksamana TNI Irvansyah usai rapat dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

    Irwansyah mengatakan NMSS itu perlu dibangun untuk memudahkan Bakamla dalam mendeteksi pergerakan kapal di laut. Khususnya, kata dia, di wilayah perbatasan antara Indonesia dan negara lain.

    “Bakamla akan membangun 35 stasiun, 35 titik di seluruh Indonesia tersebar yang nantinya akan menjadi 70 titik,” katanya.

    “Sementara kita minta 35 titik dulu yang akan dilengkapi dengan radar, kamera dan sarana patroli yang kecil, drone dan kapal-kapal kecil untuk patroli,” sambung dia.

    “Ada tiga zona di Bakamla, zona barat di Bakamla, kemudian zona tengah di Manado, zona timur di Ambon. Kita bagi tiga itu, kemudian bisa terlaksana semua dan anggarannya bisa diturunkan semua,” tuturnya.

    (amw/rfs)

  • Lemhannas ajukan tambahan anggaran Rp312 miliar ke Komisi I DPR RI

    Lemhannas ajukan tambahan anggaran Rp312 miliar ke Komisi I DPR RI

    Lemhannas dimandatkan untuk memberikan pendidikan bagi pimpinan nasional, memberikan masukan-masukan strategis kepada pemerintah, memantapkan nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat, serta melakukan pengukuran ketahanan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengajukan penambahan anggaran menjadi Rp312 miliar dari pagu indikatif Rp197 miliar ke Komisi I DPR RI dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga untuk tahun anggaran 2026.

    “Dalam pagu indikatif kita memang mendapatkan anggaran sebesar Rp197 miliar untuk tahun 2026. Kami mengajukan kebutuhan anggaran untuk fungsi pembinaan ketahanan nasional dan dukungan manajemen sebesar Rp312 miliar,” kata Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan Lemhannas dimandatkan untuk memberikan pendidikan bagi pimpinan nasional, memberikan masukan-masukan strategis kepada pemerintah, memantapkan nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat, serta melakukan pengukuran ketahanan nasional.

    Oleh sebab itu, menurut Ace, lembaganya perlu mengajukan kebutuhan anggaran senilai Rp312 miliar guna memaksimalkan jalannya program. Ace pun berterima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi I atas dukungan yang diberikan kepada Lemhannas.

    “Kebutuhan tersebut tentu tadi telah disetujui terkait dengan penambahan anggaran tersebut untuk dibahas di dalam rapat Badan Anggaran DPR RI,” jelas dia.

    Pada Rabu ini, Komisi I DPR RI yang membidangi urusan hukum dan pertahanan menggelar rapat tertutup dengan tiga mitranya, yakni Lemhannas, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menjelaskan rapat digelar secara tertutup karena membahas hal-hal yang cukup sensitif sehingga belum bisa disampaikan kepada publik.

    “Akan tetapi setelah rapat selesai dan setelah keputusan sudah dibuat, para masing-masing instansi dapat menyampaikan yang dapat disampaikan,” ujarnya ditemui pada kesempatan yang sama.

    Selain itu, Dave juga menyebut rapat yang digelar pascaksi unjuk rasa besar-besaran terkait penolakan tunjangan anggota DPR ini dihadiri oleh semua anggota Komisi I.

    “Kita tidak ada yang bolos, semua hadir,” ucapnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komdigi Fokus Infrastruktur Digital, Ajukan Anggaran Tambah Rp 12,6 T

    Komdigi Fokus Infrastruktur Digital, Ajukan Anggaran Tambah Rp 12,6 T

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan fokus memperkuat pada infrastruktur digital di 2026. Untuk mencapai tujuan tersebut, Komdigi mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 12,6 triliun.

    Dalam paparan Rencana Kerja Anggaran 2026 yang disampaikan di depan Komisi I DPR RI, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria, menyebutkan ada tiga hal dilakukan Komdigi pada tahun depan.

    Di sini kami membahas bagaimana anggaran yang digunakan di tahun 2026 untuk penguatan infrastruktur digital, lalu penguatan ekosistem, dan juga ruang digital yang aman bagi warga, serta sejumlah program yang lain,” kata Nezar dikutip dari Antara, Rabu (3/9/2025).

    Tidak dijelaskan berapa besaran anggaran untuk 2026 yang disepakati oleh kedua pihak tersebut, namun jika mengacu pada rapat yang berlangsung di Juli 2025 Komdigi sempat mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 12,6 triliun untuk anggaran 2026.

    Pada Senin (7/7), Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail, menjelaskan kebutuhan anggaran 2026 Komdigi sebesar Rp 20,3 triliun. Namun, pagu indikatif Komdigi yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp 7,75 triliun sehingga terdapat kebutuhan tambahan anggaran senilai Rp 12,6 triliun.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono yang juga hadir dalam pembahasan RKA 2026 Komdigi yang terbaru tersebut mengatakan bahwa rapat itu berjalan dengan lancar dan difokuskan dengan pembahasan pemanfaatan anggaran 2026 untuk Komdigi mendukung digitalisasi di Indonesia.

    Selain membahas RKA 2026, dalam pertemuan antara wakil rakyat dengan perwakilan pemerintah itu Dave mengatakan turut dibahas beberapa isu lainnya termasuk yang tengah dihadapi saat ini di Indonesia.

    Menurutnya jawaban dari para Wakil Menteri Komunikasi dan Digital yang hadir baik Nezar Patria maupun Angga Raka Prabowo mampu memuaskan para anggota DPR.

    “Kami ucapkan selamat dan ucapkan terima kasih, dan apresiasi, akan kemampuan dan keberhasilan Komdigi dalam mengendalikan situasi, dan juga bisa menjaga kedaulatan digital kita,” kata Dave.

    (agt/agt)

  • Komisi I DPR awasi TNI dalam menyelenggarakan Pam Swakarsa

    Komisi I DPR awasi TNI dalam menyelenggarakan Pam Swakarsa

    Kita terus mendukung dan juga kita bisa melakukan koreksi bila mana ada dilihat atau dinilai ada permasalahan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan pihaknya mendukung sekaligus akan memantau TNI dalam memberlakukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa).

    “Kita terus mendukung dan juga kita bisa melakukan koreksi bila mana ada dilihat atau dinilai ada permasalahan,” kata Dave saat ditemui di kompleks gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Rabu.

    Menurut politisi partai Golkar itu, sistem keamanan dan pertahanan Indonesia sedari dulu memang berbasis kerakyatan. Kondisi tersebut membuka kemungkinan bagi rakyat untuk terlibat dalam upaya menjaga keamanan nasional.

    Dave sendiri juga menilai Pam Swakarsa layak untuk dikeluarkan untuk menciptakan situasi aman pasca aksi anarkis yang terjadi beberapa waktu lalu.

    Dengan adanya Pam Swakarsa ini, Dave berharap aparat dan masyarakat bisa berkolaborasi menjaga stabilitas keamanan nasional.

    Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen (Mar)TNI Freddy Ardianzah mengatakan TNI mengimbau masyarakat untuk terlibat dalam Pam Swakarsa.

    Kegiatan ini dilakukan agar tercipta sinergitas antara TNI dan masyarakat dalam menciptakan situasi aman dan kondusif pasca terjadinya rentetan aksi demonstrasi yang berujung tindakan anarkis.

    “Bukan perintah ya, sifatnya imbauan atau ajakan, karena terbukti efektif di beberapa daerah,” kata Freddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Dalam kegiatan ini, pihak TNI mengajak beragam elemen masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat (Ormas) ataupun masyarakat secara individu.

    Walau banyak melibatkan masyarakat, Freddy memastikan keterlibatan sipil bukan serta merta mengganti peran aparat dalam menjaga keamanan wilayah.

    Dia memastikan masyarakat yang terlibat dalam upaya pengamanan wilayah akan tetap berada di bawah koordinasi TNI dan Polri.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komdigi Fokus Perkuat Infrastruktur Digital pada 2026, Tambahan Anggaran Diajukan

    Komdigi Fokus Perkuat Infrastruktur Digital pada 2026, Tambahan Anggaran Diajukan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan fokus pada tiga hal dalam memperkuat dan mendorong digitalisasi di Indonesia. Salah satunya adalah infrastruktur digital yang aman.

    Kementerian telah meminta tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun pada 2026 yang sebagian digunakan untuk memperkuat infrastruktur digital.

    Dalam paparan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2026 yang disampaikan di depan Komisi I DPR RI, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan pihaknya fokus pada tiga hal dalam pengembangan digital yang aman bagi masyarakat Indonesia.

    “Anggaran yang digunakan di tahun 2026 untuk penguatan infrastruktur digital, lalu penguatan ekosistem, dan juga ruang digital yang aman bagi warga, serta sejumlah program yang lain,” kata Nezar dilansir dari Antara, Rabu (3/9/2025). 

    Nezar tidak menjelaskan berapa besaran anggaran untuk 2026 yang disepakati oleh kedua pihak tersebut, namun jika mengacu pada rapat yang berlangsung di Juli 2025 Kemkodigi sempat mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun untuk anggaran 2026.

    Sebelumnya, pada Senin (7/7), Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail menjelaskan kebutuhan anggaran 2026 Kemkomdigi sebesar Rp20,3 triliun. Namun, pagu indikatif Kemkomdigi yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp7,75 triliun sehingga terdapat kebutuhan tambahan anggaran senilai Rp12,6 triliun.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono yang juga hadir dalam pembahasan RKA 2026 Kemkomdigi yang terbaru tersebut mengatakan bahwa rapat itu berjalan dengan lancar dan difokuskan dengan pembahasan pemanfaatan anggaran 2026 untuk Kemkomdigi mendukung digitalisasi di Indonesia.

    Selain membahas RKA 2026, dalam pertemuan antara wakil rakyat dengan perwakilan pemerintah itu Dave mengatakan turut dibahas beberapa isu lainnya termasuk yang tengah dihadapi saat ini di Indonesia.

    Menurutnya jawaban dari para Wakil Menteri Komunikasi dan Digital yang hadir baik Nezar Patria maupun Angga Raka Prabowo mampu memuaskan para anggota DPR.

  • Hore! TikTok Sudah Bisa Live Lagi

    Hore! TikTok Sudah Bisa Live Lagi

    Jakarta –

    Fitur Live TikTok sudah aktif kembali. Para penggunanya bisa menggunakan fitur tersebut sejak kemarin sore, Selasa, 2 September 2025.

    “Kami telah mengaktifkan kembali layanan livestream di Indonesia agar para pengguna dapat memiliki pengalaman TikTok yang lengkap. Bersamaan dengan langkah ini, kami terus menempatkan upaya-upaya pengamanan tambahan selama beberapa waktu ke depan. Kami terus memantau situasi yang ada, dan memprioritaskan upaya dalam menyediakan platform yang aman dan beradab bagi para pengguna untuk berekspresi,” kata Juru Bicara TikTok, kepada detikINET, Selasa (2/9/2025).

    Berdasarkan pantauan detikINET, beberapa akun pun sudah mulai memakainya lagi untuk berjualan, menyiarkan aktivitasnya bermain game, atau menampilkan konten-konten menarik mereka lainnya.

    Reaksi Warganet

    Pantauan detikINET, beberapa akun pun sudah mulai memakainya lagi untuk berjualan, menyiarkan aktivitasnya bermain game, atau menampilkan konten-konten menarik mereka lainnya.

    “TIKTOK UDAH BISA LIVE GUYS, ALHAMDULILLAH. Kasian yg nyari rejeki nya lewat tiktok, semangat!” tulis seorang netizen.

    “Update: Fitur Tiktok Live sudah bisa digunakan kembali/muncul per jam 4 sore tadi,” kabar yang lain.

    “Live Tiktok udah pulih guyss, udah bisa live lagii!!! Yeyayy, tapi untuk saat ini hati-hati kalau repost/post berbau demo ya, cek vt nya ada kekerasan atau engga. Takutnya akun kalian kelahap,” pesan yang lain.

    TikTok Masih Evaluasi Fitur Live

    Wamenkomdigi Nezar Patria mengatakan pihaknya masih berkomunikasi dengan TikTok terkait fitur live yang mati. Nezar mengatakan TikTok masih mengevaluasi fitur live.

    “Kita akan coba bangun komunikasi dan kita juga memahami bahwa ada dampak terhadap UMKM dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang menggunakan fitur live report,” kata Nezar seusai rapat bersama Komisi I DPR RI, di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

    Nezar memahami keresahan masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, dengan matinya fitur live TikTok. Namun, menurutnya, UMKM juga dapat memanfaatkan fitur lain yang ada di TikTok.

    “Tapi jangan lupa bahwa ada fitur-fitur lain juga di TikTok yang masih aktif. Jadi untuk kegiatan UMKM bisa juga menggunakan fitur-fitur yang selama ini juga dipakai untuk berjualan,” ujarnya.

    “Nantinya dalam diskusi kita mungkin kita akan juga membahas bagaimana fitur live report ini juga bisa digunakan dengan aman. Dengan aman bagi para UMKM dan juga bagi masyarakat umum,” sambung dia.

    Lebih lanjut, Nezar mengingatkan masyarakat berhati-hati dalam menggunakan platform media sosial untuk tak menyebarkan konten provokatif. Dia memastikan tengah mempelajari dan akan berkolaborasi dengan platform media sosial.

    “Kita inginkan sekali lagi, ekspresi warga itu bisa disampaikan dengan baik di platform-platform media sosial,” jelasnya.

    “Tapi juga kita harus memikirkan keselamatan warga atas beredarnya konten-konten yang provokatif, yang menganjurkan pembakaran, bahkan mengarahkan kepada pembunuhan dan lain-lain. Ini juga mesti harus jadi perhatian,” lanjut dia.

    Sebelumnya dikabarkan, fitur live TikTok dinonaktifkan imbas dari kondisi Indonesia saat ini yang banyak terjadi aksi demonstrasi masyarakat di berbagai daerah. Platform media sosial tersebut merupakan yang banyak diakses oleh pengguna internet Tanah Air.

    Saksikan selengkapnya hanya di program detikPagi edisi Rabu (03/09/2025). Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com, YouTube dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

    “Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!”

    (vrs/vrs)