Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • Konektivitas Internet RI Capai 97%, Menkomdigi: Sebagian Masih 2G

    Konektivitas Internet RI Capai 97%, Menkomdigi: Sebagian Masih 2G

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut jangkauan internet di Indonesia sudah menjangkau 97% daerah. Namun, sebagian koneksi internetnya masih 2G.

    Meutya menuturkan, pemerintahan presiden sebelumnya yaitu Joko Widodo (Jokowi) berhasil membuat jangkauan internet di Indonesia mencapai 97%. Akan tetapi, setelah dirinya melakukan pengecekan jaringan, masih banyak daerah yang hanya terjangkau sinyal 2G dan belum sampai 3G.

    Jaringan 2G merupakan jaringan seluler generasi kedua yang menggunakan sistem digital untuk melayani komunikasi suara dan teks.

    “Periode yang lalu dan sebelumnya kita sudah mencapai jangkauan yaitu 97% konektivitas, tapi ini belum ada artinya kalau memang koneksinya masih sebagian 2G. Jadi artinya masih lambat,” kata Meutya saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

    Melihat hal ini, Meutya menegaskan bahwa dalam jangka pendek Komdigi bakal memprioritaskan agar jaringan internet lebih cepat dan terjangkau luas di seluruh daerah.

    “Prioritas kami meningkatkan kapasitas sehingga di beberapa daerah koneksi internetnya sudah bisa lebih cepat tidak hanya luas tapi lebih cepat,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Meutya Hafid menekankan terdapat sejumlah prioritas yang bakal dikerjakan oleh instansinya dalam 100 hari masa kerja pertama. 

    Dia menjabarkan bahwa usai menerima Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan perubahan nama dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) menjadi Menkomdigi. Maka, instansinya juga akan fokus dalam mengawasi perihal digital di Tanah Air.

    Oleh sebab itu, dia memerinci bahwa dalam 100 hari masa kerja instansinya bakal fokus dalam perlindungan data pribadi, judi daring atau online, dan pemerataan internet khususnya jaringan 2G. 

    “Jadi kalau kemarin beberapa temuan yang kami sebagai Komisi I kemarin ya, memang yang paling banyak juga diharapkan masyarakat adalah bagaimana mengamankan data, bagaimana security PDNS kita, TDN kita, kemudian juga bagaimana mengamankan anak-anak muda kita dari hal-hal yang buruk di internet,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa untuk fokus selanjutnya yaitu judi online dan pinjaman online (pinjol) turut memberikan imbas yang tak terlihat selama ini yaitu kekerasan anak hingga pornografi anak.

    Krisis internet ramah anak, kata Meutya, merupakan kerugian tak berwujud yang seringkali tak disadari oleh masyarakat.

    “Ada tangible loss atau kehilangan-kehilangan yang kita nggak rasakan dari internet yang tidak tertata dengan baik. Kekerasan anak, trafficking anak, pornografi anak. Nah, ini yang kami coba benahi dengan pembobotan baru yaitu memasukkan data digital,” imbuhnya.

  • Menkomdigi Berang, Pegawai yang Terjerat Judi Online Bakal Dipecat Tidak Hormat

    Menkomdigi Berang, Pegawai yang Terjerat Judi Online Bakal Dipecat Tidak Hormat

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan tak menutup kemungkinan bakal menambah pegawai Kemenkomdigi yang dinonaktifkan terkait dengan judi online. Dia pun tak segan memecat pegawainya jika kasus inkrah.

    Meutya menuturkan, saat ini 11 pegawai yang dinonaktifkan sudah terverifikasi ditahan oleh pihak kepolisian.

    Akan tetapi, Meutya menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan ada penonaktifan kembali kepada pegawai Komdigi karena masih ada nama-nama yang belum terverifikasi.

    “Jadi kami harus verifikasi dulu sehingga untuk saat ini masih 11, namun kemudian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan akan bertambah,” kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

    Meutya menjelaskan langkah pihaknya melakukan penonaktifan dikarenakan masih menunggu surat penetapan penahanan dari pihak kepolisian.

    Nantinya, jika surat penahanan sudah keluar dan kasus ini sudah inkrah barulah pegawai tersebut akan dipecat secara tidak hormat.

    “Kami menghormati asas praduga tak bersalah, pemecatan baru akan dilakukan kalau proses hukumnya sudah inkrah. Pemecatan akan dilakukan dengan tidak terhormat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, eks Ketua Komisi I ini menuturkan kasus judi online yang menjerat Komdigi merupakan pil pahit dan mendukung langkah kepolisian untuk terus mengusut kasus ini.

    “Kami membuka pintu selebar lebarnya, kami telah membuka surat instruksi ke dalam kepada seluruh pegawai dari Kemkomdigi untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum agar terang benderang proses penyidikan,” ucap Meutya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menonaktifkan 11 orang yang terlibat dalam praktik pelindungan terhadap 1.000 situs judi online. 

    Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan keputusan penonaktifan ini merupakan langkah awal dari komitmen Kemkomdigi dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi di tengah tantangan peningkatan kejahatan digital.

    Sebanyak 11 pegawai Kemkomdigi dinonaktifkan setelah pihak kepolisian melakukan penahanan atas dugaan pelanggaran. 

    “Nama-nama lainnya yang mungkin terlibat saat ini masih dalam proses verifikasi dan menunggu koordinasi lanjutan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika [Ditjen Aptika] Kemkomdigi dengan Polri. Verifikasi ini akan memastikan kejelasan identitas bagi pegawai yang diamankan,” kata Meutya dikutip, Senin (4/11/2024). 

  • Meutya Hafid Ungkap Suasana Mencekam Saat Polisi Geledah Kantor Komdigi Terkait Kasus Judi Online

    Meutya Hafid Ungkap Suasana Mencekam Saat Polisi Geledah Kantor Komdigi Terkait Kasus Judi Online

    GELORA.CO  – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkap suasana mencekam saat puluhan anggota polisi menggeledah kantornya terkait kasus judi online (judol).

    Saat itu, puluhan pejabat dan staf Komdigi diamankan pihak kepolisian.

    Meutya Hafid mengatakan pihaknya menyaksikan saat puluhan personel kepolisian menggeledah kantor Kementerian Komdigi.

    Bahkan, dia melihat ada 40 sampai 50 personel polisi menggeledah kantornya.

    “Mengenai judi online penanganan sampai hari ini mungkin yang terakhir disampaikan kepada yang terhormat pimpinan Komisi I bahwa ini pil pahit. Jadi di dalam itu suasannya mencekam itu pasti pak. Karena kemarin kepolisian datangnya cukup banyak, 40-50 orang,” kata Meutya Hafid dalam rapat kerja (raker) perdana bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (5/11/2024).

    Meutya mengaku pihaknya tidak bisa berbuat banyak saat melihat kantornya digeledah polisi.

    Dia menyampaikan kementerian yang dipimpinnya juga sudah berupaya terbuka dalam upaya penyidikan penegak hukum dalam judi online.

    “Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama pun mereka harus datang, dan meneliti di kantor kami sebagai bentuk pertanggungjawaban kami, kami membuka pintu selebar-lebarnya,” jelasnya.

    Bahkan, kata Meutya, pihaknya juga telah membuat surat instruksi kepada internal yang ditujukan kepada seluruh pegawai dari Kemkomdigi.

    Isinya untuk memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum agar proses penyidikan lebih terang.

    Tak hanya itu, Meutya mengakui pihaknya juga sudah mengidentifikasi 11 nama pegawainya yang ditangkap polisi karena kasus judi online.

    Mereka sudah menonaktifkan nama-nama tersebut dari Kemkomdigi.

    “Kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang sudah terverifikasi,” ucapnya.

    Sebelumnya, Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir judi online. 

    Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Jumat (1/11/2024).

    “11 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ada sipil dan beberapa diantaranya Komdigi ada juga beberapa staf ahli komdigi,” katanya kepada wartawan Jumat (1/11/2024).

    Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat di antaranya menyewa sebuah kantor satelit di kawasan Bekasi, Jaka Setia Jawa Barat. 

    Ade Ary menturkan bahwa oknum Komdigi diduga menyalahgunakan wewenang.

    “Mereka dikasih kewenangan untuk melakukan pengecekan dan pemblokiran web judi online. Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka,” ucap dia.

    Terkini, polisi saat ini masih mengembangkan kasus ini. 

    Adapun, kepolisian juga mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. 

    “Masih ada yang DPO segala macem,” ujar Kabid Humas

  • DPR Dukung Polri Usut Tuntas Kasus Judi Online yang Libatkan Pegawai dan Staf Ahli Kemenkomdigi

    DPR Dukung Polri Usut Tuntas Kasus Judi Online yang Libatkan Pegawai dan Staf Ahli Kemenkomdigi

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi I DPR Andina Theresia Narang mendukung langkah Polri mengusut tuntas kasus judi online (judol) yang melibatkan pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). Polri harus menindak tegas pegawai dan staf ahli Kemenkomdigi yang sudah menyalahgunakan institusi pemerintah.

    “Kami mendukung penuh langkah hukum yang diambil pihak berwenang. Saya juga mengapresiasi Polri yang langsung melakukan penegakan hukum,” katanya kepada wartawan, Senin (4/11/2024).

    Andina mengaku prihatin atas keterlibatan pegawai dan staf ahli Kemenkomdigi. Hal tersebut menunjukkan masih ada oknum yang menyalahgunakan wewenang dalam institusi pemerintah.

    Dia menilai fenomena berkembang pesatnya internet di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat. Menurut Andina, fenomena judi online memunculkan kekhawatiran adanya penurunan potensi kualitas generasi muda.

    “Fenomena judi online kini juga cukup meresahkan kita semua karena bisa menjalar kepada generasi muda kita yang seharusnya lebih produktif. Jika tidak segera diatasi hal ini tentu akan menjadi ancaman bagi generasi muda Indonesia,” tegas legislator Dapil Kalteng tersebut.

    Andina juga mendorong pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan terkait kasus tersebut. Menurut dia, fenomena ini bisa menjadi masukan dalam rapat untuk memperkuat pengawasan terhadap kebijakan digitalisasi yang dijalankan  Kemenkomdigi.

    “Kami juga ikut memastikan dalam pengawasan dan pemantauan perkembangan kasus ini bisa dilakukan dengan seksama oleh semua pihak,” tutur dia.

    Andina mengaku sepakat dengan Presiden Prabowo Subianto yang menghadirkan Kementerian Komunikasi dan Digital. Alasannya, semua perkembangan sudah mulai beralih pada digitalisasi.

    Untuk itu, ia berharap Kemenkomdigi bisa bergerak lebih cepat mencegah terulangnya kejadian serupa pada masa yang akan datang. Andina mendukung komitmen Kemenkomdigi memberantas judi online. Menurutnya, fenomena judol tersebut sangat meresahkan masyarakat.

    “Kami juga mengapresiasi dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 tentang Upaya mendukung Penegakan Pemberantasan Kegiatan Perjudian Online dan siap bersinergi dengan Kemenkomdigi untuk mendorong adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan transparan terhadap segala bentuk digitalisasi yang berkembang,” pungkasnya.

  • Komisi I DPR dan BIN Bahas Pengamanan Pilkada 2024 Nasional 4 November 2024

    Komisi I DPR dan BIN Bahas Pengamanan Pilkada 2024 Nasional 4 November 2024

    Komisi I DPR dan BIN Bahas Pengamanan Pilkada 2024
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Komisi I DPR
    RI menggelar rapat tertutup dengan Kepala Badan Intelijen Negara (
    BIN
    )
    Muhammad Herindra
    pada Senin (4/11/2024).
    Rapat ini merupakan pertemuan perdana yang membahas program kerja 100 hari pertama Kepala BIN beserta jajarannya.
    Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menjelaskan, salah satu program prioritas BIN adalah mempersiapkan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
    “Tadi dibicarakan tentang beberapa pemaparan Kepala BIN dalam 100 hari ke depan. Sebagai sebuah program prioritas yang disampaikan adalah bagaimana mengamankan proses pilkada yang akan berlangsung pada 27 November,” ujar Muzani kepada wartawan usai rapat.
    Dalam rapat tersebut, BIN juga memaparkan hasil pemetaan terkait lokasi dan tingkat kerawanan yang mungkin terjadi selama Pilkada serentak 2024.
    Selain itu, BIN menyampaikan agenda-agenda yang perlu menjadi perhatian aparat ketika pesta demokrasi berlangsung.
    “Ya ada peristiwa ataupun tuntutan masyarakat, massa, yang dapat berpotensi untuk kerawanan, sehingga itu mestinya menjadi sebuah atensi bagi lembaga. Jadi upaya BIN untuk mendukung informasi intelijen supaya lebih baik lagi,” kata Muzani.
    Kepada jajaran Komisi I DPR RI, Herindra memastikan bahwa BIN akan berkoordinasi dengan lembaga negara lain untuk mengantisipasi dan menangani segala bentuk kerawanan hingga gangguan.
    “Kepala BIN mengatakan bahwa sebagai intel negara, dia akan terus berkoordinasi dengan lembaga negara dan penegak hukum lainnya, seperti Polri dan TNI, supaya informasi intelijen akan aktif disampaikan kepada lembaga-lembaga tersebut. Sehingga sebagai garis depan, polisi dan dukungan TNI lebih tepat sasarannya,” ujar Muzani.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi I akan bahas kejelasan regulasi-tupoksi kementerian soal judol

    Komisi I akan bahas kejelasan regulasi-tupoksi kementerian soal judol

    Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah di Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/10/2024). ANTARA/Melalusa Susthira K..

    Komisi I akan bahas kejelasan regulasi-tupoksi kementerian soal judol
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Sabtu, 02 November 2024 – 09:31 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan isu menyangkut kejelasan regulasi hingga pembagian tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) kementerian/lembaga dalam mengatasi judi online (judol) akan menjadi pembahasan di Komisi I DPR RI.

    “Peraturan perundang-undangan juga harus jelas, pembagian tupoksi dari kementerian dan lembaganya juga harus jelas, Komdigi bergerak dimana, Siber Polri (Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri) bergerak dimana, BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) juga bergerak dimana. Nah, ini yang akan menjadi isu pembahasan di Komisi I,” kata Rizki di Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/10).

    Hal tersebut disampaikannya merespons kasus judi online yang masih terus bermunculan di tanah air. Terbaru, penangkapan 11 tersangka judi online yang merupakan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

    Dia berharap Kemenkomdigi dapat menggenjot kembali program-programnya guna membumikan sekaligus mengedukasi kebijakan terkait pemberantasan judi online kepada masyarakat.

    “Masyarakatnya harus bisa lebih teredukasi dengan baik karena sebaik-baiknya undang-undang, sebaik-baiknya peraturan, selama tidak bottom up, selama tidak mengakar atau mulai dari akar rumput masyarakat sepertinya sulit untuk bisa optimal,” tuturnya.

    Dia berharap pula pihaknya dapat berkoordinasi lebih intensif dengan para mitra kerja Komisi I DPR RI, di antaranya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam memberantas judi online di tanah air.

    Dia pun mengapresiasi ketegasan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam merespons kasus judi online yang melibatkan 11 tersangka di kementeriannya.

    “Beliau sudah sampaikan sepertinya bahwa beliau tidak akan main-main kalau sampai ada jajaran di dalam kementeriannya yang terlibat judi online,” tuturnya.

    Dia menambahkan bahwa upaya untuk memberantas judi online di tanah air sudah ditekankan sejak beberapa waktu lalu oleh Komisi I DPR RI bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang kini menjelma menjadi Kemenkomdigi.

    “Ke depan Komisi I dinahkodai pimpinan baru, banyak juga anggota baru, menteri-menterinya juga menteri baru, saya yakin semangatnya lebih kuat lagi untuk memberantas judol,” kata dia.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap 11 tersangka kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kemkomdigi di Kota Bekasi, Jawa Barat.

    “Ini 11 orang, beberapa orang di antaranya adalah oknum pegawai Kemkomdigi, antara lain, ada juga staf-staf ahli dari Komdigi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (1/10).

    Kombes Pol. Ade Ary menjelaskan bahwa pegawai Kementerian Komdigi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan web judi online hingga memblokir. Namun, mereka menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online.

    Sumber : Antara

  • Gerak Cepat, Menkomdigi Meutya Hafid sudah Blokir 187 Ribu Situs Judi Online

    Gerak Cepat, Menkomdigi Meutya Hafid sudah Blokir 187 Ribu Situs Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut pihaknya telah memblokir 187 ribu situs judi online sejak 10 hari lalu.

    Meutya menuturkan, angka ini menjadi trend positif yang dilakukan pemerintah khususnya Kemenkomdigi dalam mengatasi masalah judi online

    “Kita sudah menangani 187 ribu, terbanyak dalam rentang 10 hari sepanjang sejarah. Jadi 10 hari setelah dilantik itu 187 ribu,” kata Meutya di Istana Presiden, Jumat (1/11/2024) sore.

    Meski sudah memberantas 187 ribu situs, Meutya menegaskan bahwa hal ini bukanlah sebuah prestasi. 

    Sebab, pemberantasan judi online merupakan tugas yang harus dilakukan pihaknya dan tidak menjadi prestasi jika situs tersebut masih ada.

    “Apapun itu judi online bukan prestasi, selama itu masih ada. Jadi saya tidak menyatakan itu prestasi kami, tapi paling tidak trend positif,” ujarnya.

    Lebih lanjut, eks Ketua Komisi I DPR RI periode 2019-2024 ini menargetkan dalam 100 hari kedepan pihaknya dapat memberantas 1,8 hingga 2 juta situs judi online.

    Untuk mendukung hal tersebut, Meutya bakal menambah anggota pengawas dari ruang digital. Sebab anggota yang ada saat ini, kata Meutya masih belum cukup.

    “Mudah-mudahan atau paling tidak kita persempit terus celah-celah kepada mereka yang ingin melakukan kejahatan-kejahatan di dunia maya termasuk judi online,” ucap Meutya.

    Sebelumnya, Meutya Hafid menegaskan bakal terus memberantas judi online di Indonesia

    Meuty mengatakan, selain pemberantasan judi online, masalah pinjaman online ilegal, dan internet ramah anak akan menjadi prioritas dirinya di Kemenkomdigi.

    Prioritas tersebut, kata Meutya merupakan pesanan yang dirinya terima saat masih menjabat sebagai ketua Komisi 1 DPR RI yang membawah Kemenkomdigi.

    “Perang terhadap judi online, pinjaman online ilegal karena saya perempuan, saya tambah tidak cuma dua itu saya tambah juga bagaimana internet ramah anak,” kata Meutya di kantornya, Senin (21/10/2024).

  • Komisi I DPR Akan Panggil Menkomdigi Terkait 11 Pegawai Terlibat Judi Online

    Komisi I DPR Akan Panggil Menkomdigi Terkait 11 Pegawai Terlibat Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi I DPR berencana memanggil Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid untuk meminta keterangan terkait 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online (judol). Anggota Komisi I dari Fraksi Demokrat, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, mengapresiasi respons cepat Menkomdigi Meutya Hafid dalam menangani isu tersebut.

    “Kami mengapresiasi beliau yang sudah menunjukkan sikap tegas dengan menyatakan tidak akan main-main jika ada jajaran di kementeriannya yang terlibat judi online,” ujar Rizki di Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/10/2024).

    Rizki menjelaskan upaya untuk menangani kasus judi online ini sebenarnya telah ditekankan sejak lama oleh Komisi I DPR dan pemerintah, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang kini bertransformasi menjadi Kemenkomdigi.

    “Ini adalah ikhtiar yang sudah sering disampaikan, baik dari Komisi I maupun dari pemerintahan,” tambahnya.

    Rizki berharap agar pihaknya dapat berkoordinasi lebih intensif dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat pemberantasan judi online. Menurutnya, selain regulasi yang ketat, upaya pemberantasan harus didukung dengan edukasi yang kuat kepada masyarakat.

    “Tanpa adanya edukasi yang mengakar hingga ke tingkat masyarakat bawah, pemberantasan judi online akan sulit optimal. Ke depan, kami harapkan Kemenkomdigi dapat meningkatkan program-program edukasi dan kebijakan yang efektif untuk memberantas judi online secara menyeluruh,” ujar Rizki.

  • Ketua KWP periode 2024-2026 kembali dipimpin Ariawan

    Ketua KWP periode 2024-2026 kembali dipimpin Ariawan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) untuk periode 2024-2026 kembali dipimpin oleh Ariawan yang terpilih secara aklamasi dalam pemilihan yang digelar di Wisma DPR RI, Cikopo, Bogor, Jawa Barat, Jumat.

    Ariawan mengatakan kepemimpinannya dua periode bukanlah semata-mata untuk mencari kemenangan, melainkan bertujuan untuk menyatukan para wartawan yang meliput di parlemen.

    “Jabatan yang saya emban kembali ini bukan semata-mata mencari kemenangan, tapi kebersamaan,” kata Ariawan usai dinyatakan terpilih kembali sebagai Ketua KWP.

    Baca juga: Ketua MPR minta wartawan parlemen tetap objektif beritakan pemilu

    Dia lantas berkata, “Tagline kita tetap sama, sinergisitas dan kolaborasi itu harga mati.”

    Dia juga menyebut tidak ada yang menang ataupun kalah dalam pemilihan Ketua KWP ini, sebaliknya dia justru mengajak seluruh anggota untuk bergotong royong memajukan KWP.

    “Tidak ada menang kalah karena semua adalah satu kesatuan. Kita tetap mengutamakan sinergisitas dan kolaborasi untuk memajukan KWP ke depan,” ucapnya.

    Menurut dia, tidak ada yang membedakan dirinya sebagai ketua dengan anggota KWP sebab semua yang tercatat sebagai bagian dari KWP harus bersama-sama berkontribusi membawa KWP menjadi lebih baik.

    “Kita semua sama sehingga semua dapat berkontribusi dan berbuat hal yang sama untuk KWP,” ujarnya.

    Dia pun menyampaikan terima kasih kepada semua anggota yang telah mendukungnya kembali memimpin KWP dan ikut mensukseskan acara tersebut.

    “Mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota KWP atas kerja samanya selama ini,” kata dia.

    Ariawan yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua KWP periode 2022-2024 kembali terpilih menjadi Ketua KWP periode 2024-2026. Pria yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas ANTARA itu mendapatkan seluruh dukungan suara dari 178 anggota KWP yang hadir pada pemilihan.

    Dalam pemilihan tersebut turut hadir pula, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah, Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti, anggota Komisi I DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo, hingga Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi.

    Baca juga: Gus Muhaimin: Peran wartawan parlemen sangat penting angkat citra DPR
    Baca juga: Wakil Ketua BKSAP sebut wartawan parlemen harus sukseskan P20

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Demi Internet Ramah Anak, Menkomdigi Ajak Pendeta Lakukan Literasi Digital

    Demi Internet Ramah Anak, Menkomdigi Ajak Pendeta Lakukan Literasi Digital

    Kupang –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengajak para pemuka agama di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk turut membantu mewujudkan internet ramah anak.

    Dalam kunjungan kerja perdana di NTT, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berdialog secara interaktif dengan para pendeta di wilayah tersebut.

    Meutya menjelaskan seiring dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, perlu diimbangi dengan pengetahuan pemanfaatan layanan internet agar dapat menghasilkan kegiatan produktif dan bermanfaat bagi generasi muda. Sebab, jika tidak diimbangi dengan literasi digital, maka pengguna internet bisa berdampak buruk.

    “Peran bapak-ibu pendeta khususnya, sebagai pendidik dalam mewujudkan internet sehat itu sangat penting. Jadi, jangan sampai kami di kementerian pembuat infrastruktur tapi anak-anak menggunakannya untuk hal yang kurang baik,” ujar Meutya di halaman Stasiun Bumi Satria-1 Kupang, Rabu (30/10/2024).

    Menurutnya literasi digital tidak bisa dilakukan oleh satu pihak yang dalam hal ini oleh pemerintah saja. Oleh karena itu, Meutya meminta bantuan dari para pendeta supaya generasi muda mengantisipasi hal negatif dari internet dan memanfaatkan akses tersebut untuk kegiatan positif.

    “Kami ingin pembangunan infrastruktur digital bagi anak-anak digunakan secara maksimal dan tidak digunakan untuk hal yang kurang baik. Kami mohon dibantu agar pemanfaatan internet bagi masyarakat dapat maksimal manfaatnya, karena pembangunan infrastruktur digital suatu PR yang besar, tidak murah, (anggaran pembangunan infrastruktur) dan menggunakan uang negara juga,” jelasnya.

    Dalam kunjungan kerja perdana di NTT, Menkomdigi Meutya Hafid, ajak pendeta untuk turut mewujudkan internet sehat. Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    Lebih lanjut, mantan Ketua Komisi I DPR periode 2019-2024 ini, pemerintah saat ini berupaya menciptakan keadilan dalam konektivitas. Tugas besar ini, kata Meutya, perlu dilakukan bersama-sama, terutama bagaimana pemanfaatannya.

    “Sekali lagi kepada para pendeta, bapak-ibu yang hadir mewakili gereja-gereja dari berbagai gereja di NTT. Tolong sampaikan kepada jemaatnya bahwa ini (layanan telekomunikasi) kita gunakan untuk sebaik-baiknya manfaat. Banyak orang tua yang sekarang khawatir anaknya pakai internet. Kita tidak mau itu, kita mau semua ini yang kita lihat untuk kebaikan, menyenangkan,” pungkasnya.

    (agt/agt)