Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • Judol Sasar Anak-anak, Legislator Dorong Pemakaian AI untuk Pengawasan

    Judol Sasar Anak-anak, Legislator Dorong Pemakaian AI untuk Pengawasan

    Jakarta –

    Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat penggunaan teknologi kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI) sebagai sistem pemblokiran situs judi online (judol). Hal ini menyusul maraknya kasus judol yang kian mengkhawatirkan apalagi kini menyasar ke anak-anak.

    “Masalah judi online sudah semakin mengkhawatirkan. Bukan karena perputaran uangnya yang sangat besar dari praktik ilegal ini saja, tapi juga bagaimana judol telah menyasar anak-anak,” kata Junico Siahaan, dalam keterangannya, Jumat (16/11/2024).

    Pekan lalu, Komdigi menyampaikan pihaknya telah menerapkan sistem pengawasan dan pemblokiran konten negatif, termasuk situs-situs judi online, dengan menggunakan teknologi machine learning dan artificial intelligence (AI). Nico meminta sistem ini dimaksimalkan.

    “Ini yang saya juga sampaikan dalam rapat kerja dengan Komdigi pekan lalu. Komdigi harus maksimal memberantas situs-situs judol, salah satunya dengan pengoptimalan penggunaan AI, agar jangan sampai kecolongan lagi,” tuturnya.

    Politisi PDIP ini menyoroti bagaimana pemblokiran situs judol yang masih ditangani oleh manusia. Penangkapan sejumlah pegawai Komdigi menjadi bukti metode tersebut masih memiliki banyak celah.

    “Kita sudah lihat kalau penanganan terhadap pornografi itu sudah pakai sistem AI dan ruangan khusus. Untuk yang judi online ini yang ngawasin manusia. Kita sudah pernah ngomong, bisa kok penguasaan pornografi pakai AI, kenapa AI tidak dimaksimalkan untuk mengawasi judol?” ujarnya.

    “Maka kita juga perlu pertanyakan bagaimana perkembangan pemantauan judol dengan AI? Karena kalau kita cari kawan-kawan di luar negeri sana mereka bilang bisa kok kalau mau,” ungkap Nico.

    Algoritma machine learning itu akan mampu mempelajari dan membuat prediksi berdasarkan data yang digunakan. Semakin sering algoritma ini dilatih, maka tingkat akurasinya akan semakin tinggi dan bisa menyaring konten yang dianggap berbahaya atau tidak pantas.

    Nico meyakini sumber daya manusia (SDM) Indonesia di bidang teknologi tidak kalah hebat dari para pelaku kejahatan siber.

    “Dengan sistem yang telah dimiliki saat ini, maka pilihannya tinggal mau atau tidak. SDM-SDM kita hebat-hebat kok dan saya yakin pasti sudah tahu bagaimana caranya menghalau situs-situs judol,” ujar Legislator dari dapil Jawa Barat I itu.

    Nico meminta Pemerintah dan penegak hukum melakukan langkah efektif dalam pemberantasan judol. Termasuk, kata Nico, dengan menyentuh hingga ke para bandar judol dan pengendalian utamanya.

    “Usut dan tindak tegas para bandar dan pengendali utama judol agar dapat menyelamatkan negara dari kerugian, baik kerugian materiil maupun moril masyarakat Indonesia,” ucapnya.

    Nico pun menilai kasus yang melibatkan internal Komdigi menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk menunjukkan komitmen dan kemampuan dalam memberantas praktik ilegal yang tumbuh subur di bawah pengawasan mereka.

    “Salah satu aspek paling mencolok dari kasus ini adalah keterlibatan begitu banyak pegawai Komdigi dalam jaringan mafia judi online. Kita harap ke depan Komdigi memperbaiki mekanisme pengawasan internal yang ketat untuk mencegah pegawai melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan,” papar Nico.

    (eva/maa)

  • DPR Usulkan RUU TNI Masuk Prolegnas, Fokus Bahas Usia Pensiun dan Jabatan di Lembaga Sipil

    DPR Usulkan RUU TNI Masuk Prolegnas, Fokus Bahas Usia Pensiun dan Jabatan di Lembaga Sipil

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi I DPR telah mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) TNI masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah periode 2025-2029. 

    Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin mengemukakan ada dua fokus utama terkait revisi UU ini yaitu, pos jabatan di kementerian/lembaga yang bisa ditempati prajurit TNI dan perubahan usia pensiun.

    “Di dalam pasal 47 UU TNI Nonor 34 Tahun 2004 itu, bahwa prajurit TNI aktif hanya di 10 tempat saja yang boleh menduduki jabatan di tempat tersebut, di tempat lain tidak bisa,” ujarnya kepada wartawan, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/11/2024).

    Namun, dia menjelaskan dalam revisi itu nantinya akan ada pembahasan lebih lanjut terkait posisi lain yang mungkin bisa ditempati prajurit TNI, karena menurutnya ada lembaga atau instansi terkait militer yang bisa ditempati TNI.

    “Yang kedua Pasal 47, Pasal 47 itu yang tadinya hanya 10 [jabatan] ya. Pakai koma, titiknya dicabut pakai koma dan lembaga lain sesuai perintah dari Presiden. Intinya itu. Sesuai perintah. Itu nanti akan kita diskusikan ya, mana saja. Apakah seluruh kementerian boleh, atau sebagian saja,” jelasnya.

    Selanjutnya, ujar Legislator PDIP ini, ada revisi terkait usia pensiun prajurit TNI pada tingkatan perwira dan bintara. Tadinya, lanjut dia, masa dinas perwira TNI yang mulanya 58 tahun menjadi 60 tahun, kemudian untuk bintara dari 55 tahun menjadi 58 tahun.

    Namun, dirinya menuturkan dan mengakui bahwa perihal umur kemungkinan sudah tidak ada masalah lagi. 

    “Dua fokus yang dalam pembahasan kira kira itu. Tapi saya setuju baru satu pokok, karena yang urusan umur mungkin sudah tidak ada masalah,” jelasnya.

    Dia melanjutkan, terkait pos jabatan di kementerian/lembaga yang bisa ditempati prajurit TNI aktif masih memerlukan kajian dan pembahasan. 

    Lebih jauh, Hasanuddin menyampaikan Komisi I DPR RI berharap bahwa keberlanjutan pembahasan RUU TNI ini sebaiknya di Komisi I DPR RI saja.

    “Dari teman-teman Komisi I mengatakan ya kalau urusan TNI yang paling tahu ya TNI, kalau misalnya urusan polisi ya di Komisi III. Jadi menurut teman-teman di komisi sebaiknya di komisi I saja,” pungkasnya.

    Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin menjelaskan fokus utama dalam revisi UU TNI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

  • Dewan Ketahanan Nasional Minta Ubah Nama Saat Rapat Bersama DPR – Page 3

    Dewan Ketahanan Nasional Minta Ubah Nama Saat Rapat Bersama DPR – Page 3

    Anggota Komisi III DPR RI TB Hasanuddin bercerita terkait dengan tugas Dewan Keamanan Nasional (Wantannas) pada saat ini dan tahun 2012 lalu.

    Hal ini disampaikan dalam rapat bersama antara Komisi I DPR RI dengan Sesjen Wantannas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/11).

    “Tahun 2012 itu, dari pemerintah waktu itu berdasarkan hasil dari diskusi antara DPR dengan Lemhanas, lalu diadakan seminar nasional. Dipimpin waktu itu oleh Bapak Presiden Pak SBY, lalu diusulkan lah produk waktu dari Lemhanas dibentuknya Dewan Keamanan Nasional dibawa lah draft itu ke Komisi I, karena keputusan dari pimpinan DPR, lalu dibuat Panja di Komisi I,” kata Hasanuddin dalam rapat.

    “Terjadi perdebatan ya, waktu itu sudah bagus sebetulnya yang dihasilkan dalam seminar di Lemhanas itu yang diprakarsai oleh Bapak Presiden SBY, clear ya. Tetapi, draft yang masuk menjadi versi-versi lain. Setelah dibuka dim-nya disini,” sambungnya.

    Karena, saat itu dirinya diminta untuk menjadi pimpinan dari Panitia Kerja (Panja, timbul ada tiga kelompok yakni dari TNI yang menghendaki Wantannas bersifat operasional.

    “Bahkan pelakunya adalah satuan-satuan teritorial, Kodam, Korem, Kodim sampai ke bawah begitu dan itu di TNI pun lah, kok massa Angkatan Darat (AD) saja dipertanyakan oleh Angkatan Laut (AL) dan Angkat Darat (AD), jadi operasional,” ucapnya.

    “Yang kedua, versi yang kedua dari pihak Polri, walaupun waktu itu Kapolri-nya sudah tandatangan, mungkin untuk basa-basi waktu itu. Tetapi disini terjadi perdebatan, nah begitu. Yang ketiga, versi Lemhanas yang menurut hemat saya seperti berada di dalam seminar itu,” tambahnya.

     

  • Pemerintah Didorong Perkuat Tim Siber dalam Pemberantasan Judi Daring

    Pemerintah Didorong Perkuat Tim Siber dalam Pemberantasan Judi Daring

    Jakarta: Pemutusan akses operasional judi daring, seperti konektivitas dan sistem pembayaran, harus menjadi prioritas utama pemerintah. Judi daring saat ini masih terus berkembang karena akses yang mudah.

    “Kalau simpul-simpul operasionalnya tidak diputus, maka aktivitas ini akan terus berlangsung,” ujar Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Nurul Arifin kepada wartawan, Rabu, 13 November 2024. 

    Sebelumnya Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan, salah satu strategi yang akan diambil pemerintah adalah memutus mata rantai judi online. Strategi tersebut dianggap sebagai pendekatan yang tepat untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas ilegal ini. 

    Nurul menyebutkan, kolaborasi lintas sektor, seperti yang dilakukan pemerintah dengan PPATK  dan OJK, adalah langkah yang sangat strategis.

    “Pengawasan terhadap aliran dana ini penting untuk memastikan bahwa jaringan pelaku kehilangan kemampuan finansialnya,” ujar legislator DPR RI yang sudah tiga periode tersebut.

    Meski langkah itu dinilai sebagai upaya konkret yang dapat menghentikan aktivitas jaringan pelaku secara efektif, namun, ia juga mengingatkan bahwa pelaku judi daring seringkali adaptif dan mampu berpindah ke platform lain. 

    “Ini sebabnya pemerintah perlu terus memperbarui teknologi pemantauan dan membangun tim siber yang lebih kuat,” tambahnya.

    Selain memutus mata rantai operasional, Nurul menekankan bahwa pendekatan pencegahan juga harus mendapat perhatian yang sama. Pendidikan publik adalah investasi jangka panjang. Masyarakat harus diedukasi tentang risiko sosial dan finansial dari judi daring.

    “Tanpa pemahaman yang memadai, godaan untuk terlibat dalam judi daring akan terus ada,” katanya.

    Menko Polkam Budi Gunawan sebelumnya juga menyatakan bahwa pendidikan tentang bahaya judi daring untuk menciptakan kesadaran kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi daring. Nurul menyarankan agar pemerintah melibatkan lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan organisasi keagamaan untuk memperluas jangkauan program edukasi.

    “Kalau masyarakat sudah memiliki kesadaran tinggi, pelaku judi daring akan kehilangan pasar utamanya,” tambah Nurul Arifin yang juga Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Golkar.

    Upaya pemerintah tersebut memerlukan konsistensi dan evaluasi rutin. Menurutnya, penegakan hukum juga harus diarahkan pada aktor-aktor besar di balik jaringan judi daring.

    “Penindakan tegas terhadap aktor utama harus menjadi prioritas. Jangan sampai hanya pelaku kecil yang terkena dampaknya. Kalau aktor besar tetap bebas, ekosistem ini akan terus bertahan,” tegas Nurul Arifin Wakil Rakyat asal Dapil Jabar I.

    Jakarta: Pemutusan akses operasional judi daring, seperti konektivitas dan sistem pembayaran, harus menjadi prioritas utama pemerintah. Judi daring saat ini masih terus berkembang karena akses yang mudah.
     
    “Kalau simpul-simpul operasionalnya tidak diputus, maka aktivitas ini akan terus berlangsung,” ujar Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Nurul Arifin kepada wartawan, Rabu, 13 November 2024. 
     
    Sebelumnya Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan, salah satu strategi yang akan diambil pemerintah adalah memutus mata rantai judi online. Strategi tersebut dianggap sebagai pendekatan yang tepat untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas ilegal ini. 
    Nurul menyebutkan, kolaborasi lintas sektor, seperti yang dilakukan pemerintah dengan PPATK  dan OJK, adalah langkah yang sangat strategis.
     
    “Pengawasan terhadap aliran dana ini penting untuk memastikan bahwa jaringan pelaku kehilangan kemampuan finansialnya,” ujar legislator DPR RI yang sudah tiga periode tersebut.
     
    Meski langkah itu dinilai sebagai upaya konkret yang dapat menghentikan aktivitas jaringan pelaku secara efektif, namun, ia juga mengingatkan bahwa pelaku judi daring seringkali adaptif dan mampu berpindah ke platform lain. 
     
    “Ini sebabnya pemerintah perlu terus memperbarui teknologi pemantauan dan membangun tim siber yang lebih kuat,” tambahnya.
     
    Selain memutus mata rantai operasional, Nurul menekankan bahwa pendekatan pencegahan juga harus mendapat perhatian yang sama. Pendidikan publik adalah investasi jangka panjang. Masyarakat harus diedukasi tentang risiko sosial dan finansial dari judi daring.
     
    “Tanpa pemahaman yang memadai, godaan untuk terlibat dalam judi daring akan terus ada,” katanya.
     
    Menko Polkam Budi Gunawan sebelumnya juga menyatakan bahwa pendidikan tentang bahaya judi daring untuk menciptakan kesadaran kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi daring. Nurul menyarankan agar pemerintah melibatkan lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan organisasi keagamaan untuk memperluas jangkauan program edukasi.
     
    “Kalau masyarakat sudah memiliki kesadaran tinggi, pelaku judi daring akan kehilangan pasar utamanya,” tambah Nurul Arifin yang juga Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Golkar.
     
    Upaya pemerintah tersebut memerlukan konsistensi dan evaluasi rutin. Menurutnya, penegakan hukum juga harus diarahkan pada aktor-aktor besar di balik jaringan judi daring.
     
    “Penindakan tegas terhadap aktor utama harus menjadi prioritas. Jangan sampai hanya pelaku kecil yang terkena dampaknya. Kalau aktor besar tetap bebas, ekosistem ini akan terus bertahan,” tegas Nurul Arifin Wakil Rakyat asal Dapil Jabar I.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Politisi PDIP Singgung Prabowo Dukung Ahmad Luthfi, Minta Lemhannas Tunjukkan Netralitas

    Politisi PDIP Singgung Prabowo Dukung Ahmad Luthfi, Minta Lemhannas Tunjukkan Netralitas

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Yulius Setiarto menyinggung soal dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap paslon Ahmad Luthfi-Taj Yasin dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah 2024.

    Yulius menyampaikan hal tersebut kala dia mengomentari paparan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, yang dinilai biasa saja dan standar saat membahas persiapan Pilkada.

    Pernyataannya dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Lemhannas dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/11/2024).

    “Di Jawa Tengah misalnya, ada endorsement dari seorang presiden yang adalah kepala negara, kepala pemerintah, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata Republik Indonesia. Ini tidak bisa dianggap sepele, karena dampak kedepannya ini yang kita tidak bisa bayangkan. Lalu kekuasaan akan kita gunakan dengan semau-maunya dan seenak-enaknya sendiri,” ujarnya.

    Legislator PDIP ini juga menyebut sudah jadi rahasia umum bahwa ada keterlibatan polisi dalam Pemilu kali ini, bahkan di Pilkada. Dia berkata demikian karena mendapatkan laporan dari warga di daerah pemilihannya.

    “Misalnya Kades ikut terlibat, Kades ditelepon oleh Kapolsek dan lain sebagainya. Ini akan merusak demokrasi kita. Dan harus ada yang berani menyuarakan itu secara tegas gitu,” tegasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Yulius berharap bahwa lembaga seperti Lemhannas bisa menyuarakan tentang netralitas dalam hajat rakyat yang berlangsung setiap lima tahun sekali itu.

    “Tentang adanya etika dan moral dalam Pilkada, sehingga apa yang disampaikan di dalam RDP itu tidak standar,” tandasnya.

  • Komdigi Punya 3 Ditjen Baru Urus Ruang Digital, Meutya Harap Bisa Tekan Judi Online – Page 3

    Komdigi Punya 3 Ditjen Baru Urus Ruang Digital, Meutya Harap Bisa Tekan Judi Online – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, pihaknya akan memecah direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Komdigi yang mengurus ruang digital. Hal ini dilakukan agar penugasannya bisa lebih fokus.

    “Akan ada pemecahan di satu direktorat jenderal yang sebelumnya mengawasi atau melakukan semua aktivitas di dunia digital, dan ini kita pecah tiga untuk ada konsentrasi,” kata Meutya Hafid dalam diskusi terkait pemberantasan judi online di Fraksi Golkar, DPR RI, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

    “Pengawasan nanti akan sendiri, pengawasan kejahatan siber. Kemudian ekosistem digital akan punya direktorat jenderal sendiri. Terus kemudian nanti teknologi pemerintahan digital akan punya direktorat jenderal sendiri,” sambungnya.

    Mantan Ketua Komisi I DPR RI ini menjelaskan, struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Komunikasi dan Digital sudah selesai pada pekan ini. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto disebutnya sudah mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) terkait hal itu.

    “Bayangkan betapa beban berat yang dipegang oleh satu ditjen yang menurut kita nanti pertanggungjawabannya akan sulit. Nah dengan ini lebih fokus, pertanggungjawaban mudah-mudahan juga lebih akuntabel dan sebagainya,” ucap Meutya.

    Meski diyakini restrukturisasi di Komdigi ini akan membawa dampak signifikan, namun ia mengakui perubahan tersebut membutuhkan waktu. Hal ini mengingat Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya memerlukan adaptasi di bidang yang mungkin baru bagi mereka.

    Meutya berharap, restrukturisasi ini dapat membawa dampak positif bagi pemberantasan judi online. “Konsolidasi organisasi ini mudah-mudahan jadi pintu masuk juga, momen baru untuk kita melangkah dalam upaya pengawasan yang lebih baik ke depan,” ujarnya.

    “Apakah akan selesai cepat? Rasanya judi online kalau melihat negara lain memang agak sulit juga cepat. Tapi apakah bisa turun signifikan? Saya rasa kita semua harus optimis,” kata Menkomdigi memungkasi.

     

  • Komisi I DPR Usul RUU Penyiaran dan RUU TNI Masuk Prolegnas Jangka Menengah

    Komisi I DPR Usul RUU Penyiaran dan RUU TNI Masuk Prolegnas Jangka Menengah

    Jakarta –

    Komisi I DPR RI mengusulkan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas jangka menengah tahun 2025-2029. Adapun dua RUU tersebut berkaitan dengan penyiaran dan TNI.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto. Ia menyebut RUU tentang Perubahan Atas UU nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran masuk ke dalamnya.

    “RUU Prolegnas jangka menengah Komisi I DPR RI tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut, a. RUU Tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, b. RUU Tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia,” kata Anton dalam rapat, Salasa (12/11/2024).

    Adapun untuk usulan RUU prioritas Komisi I untuk Tahun 2025, yakni RUU tentang Penyiaran. Usulan Komisi I itu ditandatangi langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.

    “RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran,” tambahnya.

    Diketahui, Baleg DPR RI menggelar rapat pleno dengan pimpinan Komisi I hingga XIII membahas penyusunan program legislasi nasional (Prolegnas) tahunan 2025-2029 dan RUU Prioritas tahun 2025. Baleg akan meminta masukan dari para pimpinan komisi.

    Rapat ini dihadiri 35 orang anggota dari 90 anggota Baleg. Bob Hasan mengatakan pimpinan Komisi dapat mengusulkan 1 RUU prioritas tahunan

    (dwr/maa)

  • Soal Penyerangan di Deli Serdang, Tifatul Sembiring: Oknum TNI Harus Ditindak Tegas

    Soal Penyerangan di Deli Serdang, Tifatul Sembiring: Oknum TNI Harus Ditindak Tegas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Penasihat PKS sekaligus anggota Komisi VII DPR RI, Tifatul Sembiring, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Pangdam Bukit Barisan Letjen Mochammad Hasan dalam menangani oknum TNI yang merusak citra institusi.

    “Tindak tegas ini pak Pangdam. Kami dukung,” ujar Sembiring dalam keterangannya di aplikasi X @tifsembiring (12/11/2024).

    Ia menambahkan bahwa perilaku oknum tersebut mencoreng nama baik TNI yang selama ini dikenal dekat dengan rakyat dan digaji dari uang rakyat.

    “Oknum perusak nama baik TNI yang selama ini dekat dengan rakyat dan digaji dari uang rakyat,” cetusnya.

    Sembiring juga menyebut bahwa pimpinan Komisi I DPR RI akan menindaklanjuti kasus ini untuk memastikan adanya tindakan yang sesuai.

    “Pimpinan Komisi 1 DPR RI, akan tindak lanjuti ini,” tandasnya.

    Sebelumnya, Panglima Kodam I Bukit Barisan, Letjen Mochammad Hasan, menyampaikan permohonan maaf atas insiden penyerangan yang dilakukan puluhan prajurit TNI dari Batalyon Artileri Medan (Armed) 2/105 Kilap Sumagan terhadap warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (8/11/2024).

    Insiden tersebut mengakibatkan puluhan warga terluka dan seorang warga, Raden Barus (61), meninggal dunia.

    Hasan secara langsung bertemu dengan keluarga korban meninggal serta keluarga warga yang terluka.

    Dalam pertemuan itu, Hasan menyampaikan belasungkawa dan memastikan bahwa warga yang terluka akan mendapatkan perawatan terbaik.

    Selain itu, ia menegaskan bahwa para prajurit yang terlibat dalam insiden ini akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

  • 7 Budi Arie di Pusaran Skandal Judol Komdigi… Megapolitan

    7 Budi Arie di Pusaran Skandal Judol Komdigi… Megapolitan

    Budi Arie di Pusaran Skandal Judol Komdigi…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
    Budi Arie
    Setiadi terbawa-bawa dalam pusaran skandal judi
    online
    yang melibatkan sebelas pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
    Diketahui, sebelas pegawai Komdigi (dulu Kominfo) dengan jabatan tak strategis itu ditangkap polisi dan telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melindungi ribuan situs judi
    online
    yang seharusnya mereka blokir.
    Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menganggap sebelas pegawai Komdigi sudah lama melindungi ribuan situs judi
    online
    , tetapi tak pernah ditindak oleh Budi Arie semasa menjabat Menkominfo hingga akhirnya baru terungkap akhir-akhir ini.
    “Saat itu, saya sudah mengidentifikasi rasanya tidak mungkin kalau tidak ada ASN atau pegawai Menkominfo yang terlibat, tapi saat itu tidak mendapatkan perhatian Menteri Budi Arie. Sekarang terbukti dan
    clear
    ,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).
    Sementara itu, polisi akan mendalami kemungkinan keterlibatan Budi Arie dalam kasus ini.
    “Akan kami dalami,” ucap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Selasa.
    Budi Arie menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus yang dilakukan kesebelas mantan anak buahnya.
    “Pasti enggak (terlibat),” ujar Budi Arie di Istana, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
    Untuk membuktikan perkataannya, Budi Arie mengaku siap apabila dirinya harus diperiksa polisi.
    Dia mempersilakan polisi untuk mendalami informasi yang ingin diketahui dari dirinya selaku mantan Menkominfo.
    “Tunggu saja, dalami saja, kita siap,” imbuhnya.
    Pengamat kepolisian Bambang Rukminto, menilai polisi perlu segera memeriksa Budi Arie terkait kasus pegawai Komdigi bekingi situs judi
    online
    .
    Bambang berujar, keterangan Budi Arie diperlukan untuk mencari tahu bagaimana proses pengawasan saat ia memimpin Kemenkominfo.
    “Pemeriksaan Budi wajib dilakukan. Meskipun belum bisa dipastikan apakah Budi terlibat atau tidak. Sebagai atasan dia harus bertanggung jawab terkait kontrol dan pengawasan jajarannya,” jelas Bambang, dilansir dari
    Kompas.id
    , Kamis (7/11/2024).
    Senada dengan Bambang, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Soedeson Tandra mendesak kepolisian untuk memeriksa Budi Arie.
    “Kita mendesak agar bahkan siapa pun harus diperiksa, termasuk menterinya (Budi Arie). Karena kan kalau kami dapat info dari media-media, kan itu orang dekatnya beliau,” ujar Tandra kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).
    Meski begitu, sampai saat ini polisi belum melakukan pemeriksaan terhadap Budi Arie maupun atasan dari kesebelas pegawai Komdigi yang ditangkap.
    Di tengah desakan agar polisi segera memeriksa Budi Arie, relawan Pro Jokowi (Projo) justru memberikan pembelaan terhadap Budi Arie selaku Ketua Umum Projo.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP relawan Projo, Handoko, menilai Budi Arie adalah sosok pelopor pemberantasan judi online. Ia meyakini Budi Arie tak terlibat dalam kasus pegawai Komdigi lindungi situs judi
    online
    .
    “Padahal, kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita setelah menggelorakan pemberantasan judi
    online
    , maka sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi
    online
    ,” kata Handoko dalam jumpa pers di Sekretariat DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis.
    Handoko menjelaskan, Budi Arie sudah melakukan sejumlah langkah untuk memberantas judi
    online
    setelah dilantik sebagai Menkominfo pada era Presiden Joko Widodo, yakni pada 17 Juli 2023.
    Salah satu langkah yang dilakukan Budi Arie, jelas Handoko, adalah menghapus begitu banyak situs judi
    online
    di Indonesia.
    “Dalam catatan kami, selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo, 3,8 juta situs judi online di-
    takedown
    ,” ujar Handoko.
    “Kemudian, Budi Arie juga mendorong seluruh satker (satuan kerja) di Kominfo untuk tidak terlibat. Jadi, mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi
    online
    dalam bentuk pakta integritas. Jadi, waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas,” tambahnya.
    Tak sampai situ, Budi Arie juga disebut telah memberantas judi
    online
    hingga ke rekening-rekening pelakunya.
    Bahkan, kata Handoko, Budi Arie juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk menutup rekening pelaku judol.
    “Juga Budi Arie melakukan koordinasi dengan stakeholder di
    financial technology
    ,
    fintech
    , untuk memverifikasi 11.693 penyelenggara sistem elektronik. Beliau juga menerbitkan instruksi Menteri dan Keputusan Menteri dan Keputusan Menteri untuk memberantas dunia,” katanya.
    “Sebagai Menkominfo, dia juga melakukan langkah-langkah seperti mencopot, memutasi pegawai atau pejabat, serta tenaga honorer yang dicurigai terlibat judi
    online
    ,” sambung dia.
    Handoko mengungkapkan, Budi Arie menjadi korban pengkhianatan salah satu pegawai Komdigi yang menjadi tersangka, yakni AK.
    Saat awal menjabat sebagai Menkominfo, Budi Arie merasa pemberantasan judi
    online
    butuh sumber daya manusia yang lebih besar dan lebih berkualitas, terutama di bawah Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika.
    “Jumlah personel untuk mengawasi dan melakukan
    takedown
    situs-situs judi
    online
    sangat terbatas. Bahkan, sampai saat ini juga soal SDM masih jauh dari ideal karena keterbatasan alokasi anggaran,” kata Handoko kepada
    Kompas.com
    , Jumat.
    Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang lebih besar, Budi Arie melakukan rekrutmen tambahan, termasuk melibatkan tenaga non pegawai.
    Beberapa calon seleksi berasal dari berbagai kalangan, termasuk AK, seorang lulusan SMK yang direkomendasikan oleh T, seorang aktivis yang dikenal Budi Arie dalam kapasitas politiknya.
    Kala itu, AK disebut mampu men-
    takedown
    hingga 100.000 situs judi
    online
    per hari. Hal ini menjadi salah satu alasan Budi Arie mempertimbangkan AK masuk dalam tim pemberantasan judi
    online
    .
    Namun, perekrutan AK justru menjadi titik awal masalah.
    “Dalam masa rekrutmen ini ada beberapa pihak yang banyak mengajukan diri. Muncullah nama AK,” kata Handoko.
    Awalnya AK tidak lulus seleksi di Komdigi. Meski begitu, ia masih tetap bisa bekerja di Komdigi.
    Handoko menjelaskan, AK tidak lulus seleksi di Komdigi karena dia lulusan SMK sehingga menjadi sulit untuk menetapkan penggajian nya.
    “AK diterima karena yang bersangkutan mengklaim punya skill IT mumpuni, di mana dalam dunia IT, sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama,” kata Handoko.
    Handoko menyampaikan, T dan AK serta sejumlah PNS Kominfo diketahui menjadi operator bandar judi
    online
    . Mereka bahkan bekerja di kantor satelit di Bekasi untuk melindungi 1.000 situs judol dari
    take down
    Komdigi.
    “Tidak ada kaitan aktivitas mereka melindungi situs judol dengan Menteri Budi Arie,” kata Handoko.
    “Budi Arie justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai Komdigi. Tanpa sepengetahuan Direktur, Dirjen Aptika, apalagi Menteri. Perintah untuk menumpas judi
    online
    tidak dilaksanakan, malah mereka tergoda bersekongkol dengan bandar judi
    online
    ,” imbuhnya.
    (Penulis: Tatang Guritno, Baharudin Al Farisi, Adhyasta Dirgantara, Tria Sutrisna | Editor: Ihsanuddin, Fitria Chusna Farisa, Ardito Ramadhan, Muhammad Isa Bustomi)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPU bekerjasama dengan BSSN untuk cegah ancaman siber di Pilkada

    KPU bekerjasama dengan BSSN untuk cegah ancaman siber di Pilkada

    Arsip foto – Kepala BSSN Hinsa Siburian saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6/2024). (ANTARA/HO-DPR)

    KPU bekerjasama dengan BSSN untuk cegah ancaman siber di Pilkada
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 09 November 2024 – 06:31 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI untuk mencegah ancaman keamanan siber di Pilkada 2024. Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Jumat, menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Kepala BSSN Hinsa Siburian terkait potensi gangguan keamanan siber di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

    “Kami bareng-bareng sama mereka juga kok, saling menjaga​​​​​​ dan tim semacam gugus tugas tuh kan ada BSSN atau polisi siber dan seterusnya,” kata Afif.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa mencegah Pilkada 2024 dari serangan siber merupakan kerja bersama semua pihak, bukan KPU semata. Sebelumnya, Kepala BSSN Hinsa Siburian di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11), mengatakan gangguan siber yang berpotensi mengancam keamanan pilkyada adalah “ransomware” yang bisa menjatuhkan sistem atau mencuri data.

    “Yang tidak kalah pentingnya adalah menyandera dan ‘web defacement’. Jadi, tampilannya itu diubah,” kata Hinsa.

    Karena itu, dia memastikan bahwa BSSN sudah lama berkoordinasi dengan KPU dalam membangun Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), yakni terkait keamanan dan keandalan fungsi.

    Sumber : Antara