Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • Panglima Janji TNI Netral Meski 35 Prajurit Ikut Pilkada Serentak 2024 Nasional 25 November 2024

    Panglima Janji TNI Netral Meski 35 Prajurit Ikut Pilkada Serentak 2024 Nasional 25 November 2024

    Panglima Janji TNI Netral Meski 35 Prajurit Ikut Pilkada Serentak 2024
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Panglima TNI
    Jenderal
    TNI
    Agus Subiyanto mengungkapkan, ada 35 prajurit yang tercatat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah di Pilkada serentak 2024.
    Hal itu disampaikan Agus mendampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja perdana bersama Komisi I DPR RI, Senin (25/11/2024).
    “Terdapat 35 bakal calon kepala daerah yang merupakan prajurit TNI baik aktif maupun purnawirawan, dengan rincian 16 orang perwira tinggi, 16 orang perwira menengah dan 2 orang perwira pertama, dan satu orang tamtama,” ujar Agus di ruang rapat Komisi I DPR RI, Senin (25/11/2024).
    Agus menegaskan bahwa data tersebut diungkapkan sebagai bentuk komitmen TNI untuk bersikap netral dalam Pilkada serentak 2024, dan tidak akan terlibat dalam proses pemenangan.
    “Hal ini penting saya sampaikan karena telah menjadi komitmen TNI terkait netralitas dalam Pilkada,” kata Agus.
    Pada sela-sela jeda istirahat rapat kerja, Agus pun mengklarifikasi pernyataannya soal calon kepala daerah berstatus prajurit TNI aktif di Pilkada serentak 2025.
    Menurut dia, maksud pernyataan “Prajurit Aktif” tersebut adalah anggota TNI yang mengundurkan diri sebelum memasuki masa pensiun dinas berdasarkan usia.
    “Sudah mengundurkan diri, karena kan kalau prajurit aktif kan enggak boleh ikut politik praktis,” kata Agus.
    “Itu kan komitmennya untuk netralitas saja gitu,” sambungnya.
    Panglima TNI pun mencontohkan Cagub Nusa Tenggara Timur (NTT) Simon Petrus Kamlasi mengundurkan diri karena ingin berkontestasi di Pilkada serentak 2024.
    Diketahui, Simon adalah prajurit TNI berpangkat Brigadir Jenderal yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus KASAD.
    “Sudah mengundurkan diri lah, seperti yang di NTT itu kan (Brigjen TNI) Simon Petrus dia mengundurkan diri jadi (calon kepala daerah) itu, ikut (Pilkada),” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kesan Perdana Menteri Inggris bertemu Prabowo: Sebuah keistimewaan

    Kesan Perdana Menteri Inggris bertemu Prabowo: Sebuah keistimewaan

    Jakarta (ANTARA) – Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menilai pertemuannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Downing Street, London, Inggris pada Kamis (21/11), sebagai sebuah keistimewaan.

    “Selamat datang. Sungguh luar biasa bisa menyambut Anda di sini. Memang benar kita bertemu awal minggu ini. Tapi kedatangan Anda di sini di Downing Street adalah sebuah keistimewaan,” tutur PM Starmer kepada Prabowo, dalam siaran pers yang diterima dari Tim Media Presiden Prabowo di Jakarta, Jumat.

    Prabowo tiba di Downing Street pada pukul 11:36 waktu setempat, usai sebelumnya bertemu Raja Charles III. Prabowo tiba mengenakan jubah berwarna abu-abu dan berpeci hitam.

    Presiden disambut hangat oleh PM Starmer. Dalam pertemuan ini keduanya membahas penguatan kerja sama antara Indonesia dan Inggris yang telah terjalin dalam berbagai sektor dan isu-isu strategis global.

    “Kita bisa membicarakan apa saja. Sangat-sangat baik,” ujar Starmer.

    Sementara Presiden Prabowo mengungkapkan kesannya bertemu dan berbincang bersama PM Starmer.

    “Terima kasih, Pak Perdana Menteri. Suatu kehormatan bagi saya. Akhirnya, saya melihat bagian dalam Downing Street,” ujar Prabowo.

    Nampak mendampingi Prabowo dalam pertemuan bersama dengan ini di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah Minta Google hingga Meta Blokir Konten Judi Online – Page 3

    Pemerintah Minta Google hingga Meta Blokir Konten Judi Online – Page 3

    Mantan Anggota Komisi I DPR RI ini juga mengungkapkan sebagai menteri yang memimpin Komdigi, dirinya akan lebih giat berkomunikasi dengan perusahaan teknologi, operator seluler, hingga penyedia layanan internet (ISP) untuk memblokir konten atau keyword terkait judi online di platform.

    “Nanti siang, kami tugaskan Dirjen Aptika untuk bertemu dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Dari kami singkatnya itu,” kata dia.

    Tak hanya Google dan Meta, Meutya mengaku akan berkomunikasi dengan X alias Twitter untuk menangani konten terkait judi online di platform tersebut. Saat ini, dari 4-19 November 2024, konten judi online yang ditemui di X sebanyak 691 konten.

    Menteri yang merupakan politisi Partai Golkar ini curhat, ketika Komdigi menutup situs maupun aplikasi, kadang pihaknya berhadapan dengan tuntutan balik dari situs yang tak terima platformnya ditutup.

    “kami siap berhadapan jika digugat, kami akan menjelaskan kenapa situs-situs ini kami sinyalir terkait dengan kegiatan judi online,” kata Meutya Hafid.

  • Kedatangan Prabowo di Inggris disambut suhu dingin minus 1 derajat

    Kedatangan Prabowo di Inggris disambut suhu dingin minus 1 derajat

    Presiden Prabowo Subianto menyalami satu per satu pihak dari kerajaan Inggris yang hadir dan KBRI London saat tiba di Bandara Stansted Airport London, Rabu (20/11/2024), untuk memenuhi undangan dari Raja Charles III. (ANTARA/HO-Sekretariat Presiden)

    Kedatangan Prabowo di Inggris disambut suhu dingin minus 1 derajat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 21 November 2024 – 13:19 WIB

    Elshinta.com – Cuaca dingin yang melanda Inggris akhir-akhir ini turut dirasakan oleh Presiden Prabowo Subianto yang tengah melakukan kunjungan resmi ke negara tersebut. Kabar itu disampaikan Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis, bertepatan dengan ketibaan Presiden beserta rombongan di Bandara Stansted Airport London, Rabu (20/11) pukul 08.42​ waktu setempat.

    “Cuaca di London saat ini terbilang sangat dingin di mana suhu mencapai minus satu derajat,” demikian petikan keterangan resmi Sekretariat Presiden.

    Prabowo dalam situasi itu tampak mengenakan jubah panjang hitam untuk melindungi diri dari terpaan suhu musim dingin yang melanda Inggris. Dilansir dari pemberitaan BBC, beberapa sekolah di wilayah barat Inggris ditutup akibat salju yang turun menimbulkan gangguan pada aktivitas masyarakat setempat.

    Sejumlah sekolah di salah satu kota kecil di Inggris bernama Tewkesbury, berjarak sekitar 2 jam perjalanan darat ke London, terpaksa menutup aktivitasnya akibat situasi itu. Penduduk di Gloucestershire, Wiltshire, dan Bristol melaporkan hujan salju terjadi sejak Selasa (19/11) dini hari dengan suhu berkisar antara minus 3°C hingga 3°C.

    Laman resmi Pemerintah Inggris, gov.uk, menginformasikan bahwa krisis iklim dan alam menjadi salah satu fokus kerja sama bilateral yang kini menjadi perhatian Indonesia dan Inggris. Menteri Inggris untuk Pembangunan, Perempuan, dan Kesetaraan Anneliese Dodds dalam kunjungannya ke Jakarta, Selasa (17/9), menandatangani komitmen Inggris untuk membantu mempercepat transisi global menuju energi bersih dan upaya mengatasi perubahan iklim.

    Kedatangan Presiden Prabowo ke London kali ini adalah bagian dari rangkaian lawatan kunjungan ke luar negeri perdananya sebagai presiden. Sebelumnya, Prabowo mengunjungi Brasil untuk menghadiri KTT G20. Sesampainya di London, Prabowo disambut dengan karpet merah dan juga oleh perwakilan kerajaan Inggris Deputy Lieutenant Charles Anderson.

    “Selamat datang,” ujar Charles kepada Presiden Prabowo.

    “Terima kasih,” kata Presiden Prabowo seraya menyalami satu per satu pihak dari kerajaan Inggris yang hadir dan KBRI London.

    Turut menyambut kehadiran Presiden di London, di antaranya Dubes RI di London Desra Percaya, Dubes Inggris untuk Indonesia Jermey CVO OBE, KBRI London, Kol. Faishal Ridlwan serta Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono.

    Sumber : Antara

  • DPR: Korsel dukung program pemerintahan Presiden Prabowo

    DPR: Korsel dukung program pemerintahan Presiden Prabowo

    Dukungan tersebut mencakup program mahasiswa gratis, pembangunan IKN, percepatan pembangunan infrastruktur, serta ….

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan bahwa Kedutaan Besar Korea Selatan mendukung program-program pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, bahkan sedang dibahas potensi kerja sama strategis untuk program-program tersebut.

    “Dukungan tersebut mencakup program mahasiswa gratis, pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara), percepatan pembangunan infrastruktur, serta capacity building di berbagai bidang,” ujar Dave dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Hal itu menjadi pembahasan ketika Dave menerima kunjungan kehormatan dari Charge d’Affaires Kedutaan Besar Korea Selatan HE Mr. Park Soo-deo, Selasa (19/11).

    Ia menegaskan pentingnya percepatan proses persetujuan dari DPR RI terkait dengan agreement agar Duta Besar Korea Selatan yang baru segera dapat bertugas di Indonesia.

    Selain itu, kerja sama bilateral lainnya juga menjadi topik pembahasan, meliputi pembangunan industri, kerja sama di sektor pariwisata, budaya, serta pengembangan kapasitas di berbagai sektor.

    “Kami membahas hal-hal ini dengan keyakinan bahwa hubungan dan kedekatan antara Indonesia dan Korea Selatan akan terus terbangun serta makin erat ke depannya,” ucap dia.

    Sebelumnya, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menerima kunjungan jajaran Delegasi Parlemen Korea Selatan (National Assembly of the Republic of Korea) dalam rangka penguatan kerja sama pada Selasa (12/11).

    Dalam pertemuan tersebut, Mardani mengungkapkan terjadi sharing knowledge atau pertukaran informasi antara Indonesia dengan Korea Selatan mengenai pengembangan ekonomi kreatif.

    Ia bercermin dari keberhasilan Korea Selatan dalam mengembangkan Korean Wave, sebuah fenomena penyebaran budaya populer Korea Selatan ke berbagai negara di dunia.

    “K-Pop-nya itu bagus sekali dan kami sudah punya beberapa workshop yang akan segera dijalankan. Mereka ingin share keberhasilan ekonomi kreatif mereka ke Indonesia,” ucap Mardani.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi I: Tak masalah RI kirim pasukan ke Palestina

    Komisi I: Tak masalah RI kirim pasukan ke Palestina

    Selama puluhan tahun untuk mengirim pasukan penjaga keamanan. Jadi tentu tidak masalah bila dibutuhkan untuk di Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan bahwa tak masalah bila Indonesia ikut mengirimkan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Palestina, sebab sudah berpengalaman dalam mengirimkan pasukan penjaga keamanan.

    “Selama puluhan tahun untuk mengirim pasukan penjaga keamanan. Jadi tentu tidak masalah bila dibutuhkan untuk di Gaza,” kata Dave dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Namun, dia mengingatkan agar kesepakatan penyelesaian konflik Israel-Palestina menjadi fokus yang dituju sehingga pasukan perdamaian yang ikut dikerahkan Indonesia tidak terjebak dalam pertikaian.

    “Tetapi yang lebih utama adalah kesepakatan untuk menghentikan konflik. Jangan sampai prajurit kita justru jadi target serangan dari pihak yang bertikai,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia untuk mendukung penguatan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, khususnya di Palestina.

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuannya dengan Sekjen PBB António Guterres, di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (17/11).

    “Kebutuhan akan pasukan penjaga perdamaian yang diamanatkan secara internasional, kami siap menyediakan pasukan,” kata Presiden Prabowo diikuti dalam jaringan YouTube Prabowo Subianto di Jakarta, Senin (18/11).

    Dalam pernyataannya kepada Guterres, Presiden menyebut bahwa dukungan tersebut didasari atas catatan dan pengamatan yang dilakukan Indonesia terhadap situasi yang ada.

    Merespons pernyataan Presiden Prabowo, Guterres mengapresiasi peran Indonesia dalam mendukung misi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB.

    Terkait isu Palestina, Sekjen PBB sepakat dengan Indonesia untuk mendorong pembentukan negara dan penentuan secara mandiri kemerdekaan rakyat Palestina.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Profil Effendi Simbolon, Kader PDIP yang Membelot Dukung RK di Pilkada Jakarta 2024

    Profil Effendi Simbolon, Kader PDIP yang Membelot Dukung RK di Pilkada Jakarta 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Nama Effendi Simbolon kembali mencuat ke publik lantaran dirinya menghadiri acara pertemuan antara Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi dengan Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil atau RK, di Kawasan Cempaka Putih, Jakarta, pada Senin (18/11/2024) malam.

    Dalam pertemuan tersebut, Effendi mengenakan kemeja hitam dan duduk berhadap-hadapan dengan RK. Kemudian, dia juga berjabat tangan dengan RK saat namanya disebut oleh Ketua Timses RIDO Ahmad Riza Patria, bahwa Effendi Simbolon adalah kader PDIP yang mendukung Ridwan Kamil.

    Lantas siapa sebenarnay sosok Effendi Simbolon?

    Profil Effendi Simbolon

    Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon, M.I.Pol lahir pada 1 Desember 1964 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dia merupakan sosok yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selama emoat periode sejak 2004.

    Saat itu, Politikus PDIP ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII yang berfokus pada bidang permasalahan Energi Sumber Daya Mineral, Riset, Teknologi dan Lingkungan Hidup hingga 2013. Adapun, sejak 2019, dia merupakan anggota Komisi I DPR RI. 

    Di internal partai PDIP, Effendi pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Sumber Daya dan Dana PDIP, bahkan dia juga sempat diusung sebagai bakal calon sekretaris jenderal PDIP untuk periode tahun 2010 hingga 2015.

    Menilik ke belakang, pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini merupakan putra bungsu dari St. MM Simbolon dan Martha br. Tobing. Dia mengenyam pendidikan di SD Negeri Cendrawasih Banjarbaru (1969–1975), kemudian berpindah ke Jakarta. 

    Di Jakarta, dirinya bersekolah di SMP Negeri 41 Jakarta (1975–1979) dan SMA Negeri 3 Jakarta (1979–1982). Dalam bangku pendidikannya, Effendi pernah ditunjuk menjadi Ketua Alumni SMA Negeri 3 Jakarta dengan anggota sekitar 600 orang yang terdiri dari berbagai kalangan.

    Selepas lulus SMA, Effendi mengemban studi S-1 Manajemen Perusahaan di Universitas Jayabaya dan meraih gelar Doktorandus pada 1988. Sambil berkursi di DPR, pada 2011 dia masih haus mengejar ilmu dengan menempuh studi S-2 Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran dan meraih gelar Magister Ilmu Politik pada 2013. Bahkan, dia langsung melanjutkan studi S-3 Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran dan meraih gelar Doktor pada 2015.

    Tak hanya mengenyam pendidikan, ternyata dia juga dipercaya dalam sejumlah bidang organisasi, salah satunya untuk menjabat sebagai Ketua Umum PB Lembaga Karate-Do Indonesia (PB Lemkari) hingga tahun 2012 menggantikan ketua lama periode 2004-2008, Doddy Susanto. Tak hanya itu, Effendi juga merupakan salah satu penggagas terbentuknya Pusat Punguan Simbolon dohot Boruna se-Indonesia (PSBI), sebuah perkumpulan bagi marga Simbolon.

    Kemudian, Effendi juga sempat ikut berpartisipasi sebagai calon gubernur pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2013 dan berpasangan dengan Jumiran Abdi. Dalam pemilihan ini, pasangan Effendi-Jumiran meraih posisi ke-2 dengan 24,34 persen suara, sementara posisi pertama diraih pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi dengan 33,00 persen suara.

  • KI Pusat beri 3 rekomendasi terkait penyelenggaraan tahapan pilkada

    KI Pusat beri 3 rekomendasi terkait penyelenggaraan tahapan pilkada

    “Satu, kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum), harus dimaksimalkan sosialisasi dan literasi, serta proaktif menyampaikan semua jenis informasi. Kemudian, perbaikan regulasi dan standardisasi supaya tidak terjadi misinterpretasi dengan pemilih,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Donny Yoesgiantoro mengungkapkan bahwa lembaganya memberikan tiga rekomendasi terkait penyelenggaraan tahapan Pilkada 2024 berdasarkan catatan pemantauan dan evaluasi.

    “Satu, kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum), harus dimaksimalkan sosialisasi dan literasi, serta proaktif menyampaikan semua jenis informasi. Kemudian, perbaikan regulasi dan standardisasi supaya tidak terjadi misinterpretasi dengan pemilih,” kata Donny dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Rekomendasi kedua, kata dia, agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meningkatkan sosialisasi dan literasi mengenai cara partisipasi publik terlibat dalam pengawasan pemilu. Selain itu, Bawaslu perlu proaktif dalam menyampaikan jenis informasi sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), dan saluran pengaduan untuk masyarakat yang mengetahui indikasi kecurangan dalam Pilkada 2024.

    “Kemudian untuk Komisi Informasi, karena kami terdiri dari Komisi Informasi Daerah, dan Komisi Informasi Pusat, memaksimalkan sosialisasi dan literasi kepada penyelenggara pemilu, mekanisme mendapatkan informasi dan sengketa informasi di sisi publik, serta meningkatkan koordinasi dan keterlibatan dalam kebijakan program dan kegiatan terkait keterbukaan informasi publik,” jelasnya.

    Sementara itu, dia menjelaskan bahwa beberapa catatan hasil pemantauan dan evaluasi KI Pusat di lapangan adalah masih terdapat miskomunikasi oleh penyelenggara pemilu karena perbedaan pemahaman keterbukaan informasi publik.

    “Kedua, tidak hanya perbedaan, tetapi belum meratanya pemahaman keterbukaan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum, dan penyelenggara pemilu lainnya,” ujarnya.

    Berikutnya, KI Pusat menemukan masih terdapat banyak pemilih yang belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai jadwal dan mekanisme pemilihan.

    “Keempat, kesalahan data pada saat pendataan pemilih karena data kurang sinkron, dan kurang komunikasi antar pemegang data,” katanya.

    Kelima, lanjut dia, akses data terkendala teknis tingkat pendidikan dan aksesibilitas internet. Kemudian, mekanisme pengaduan sengketa informasi belum tersosialisasikan dengan baik.

    “Ketujuh, sosialisasi pemilihan di luar negeri masih terkendala, terutama pada saat penyusunan DPT (daftar pemilih tetap). WNI, warga negara Indonesia tidak mendapatkan informasi yang cukup berupa tahapan, jadwal, dan mekanisme,” jelasnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPI Pusat jelaskan solusi daerah “blind spot” informasi Pilkada 2024

    KPI Pusat jelaskan solusi daerah “blind spot” informasi Pilkada 2024

    Sampai saat ini tidak seluruhnya KPI Daerah (KPID) bisa melakukan pengawasan dengan maksimal. Bisa jadi karena sumber dananya hibah, dan tidak merata di semua daerah. Ada yang besar, tetapi ada juga yang tidak ada sama sekali. Penganggaran ini juga b

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjelaskan bahwa terdapat solusi untuk daerah blind spot atau mengalami keterbatasan untuk mendapatkan informasi tentang Pilkada 2024.

    “Di daerah blind spot, sebenarnya bisa dijangkau oleh lembaga penyiaran berlangganan. Jadi, tidak hanya lembaga penyiaran swasta dan publik yang menyiarkan informasi pilkada, tetapi juga lembaga penyiaran berlangganan,” kata Ketua KPI Pusat Ubaidillah dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Selain itu, Ubaidillah menjelaskan bahwa lembaga penyiaran komunitas dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa masih terdapat persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama terkait pemberian informasi Pilkada 2024, yakni tata kelola KPI Daerah.

    “Sampai saat ini tidak seluruhnya KPI Daerah (KPID) bisa melakukan pengawasan dengan maksimal. Bisa jadi karena sumber dananya hibah, dan tidak merata di semua daerah. Ada yang besar, tetapi ada juga yang tidak ada sama sekali. Penganggaran ini juga berdampak kepada pengawasan pilkada,” jelasnya.

    Ia menjelaskan bahwa permasalahan tata kelola tersebut membuat KPID tidak mempunyai alat pemantauan untuk mengawasi siaran Pilkada 2024.

    “Belum lagi terdapat KPID yang secara kelembagaan anggotanya masih ada, tetapi koordinasi dengan pemerintah daerah kurang aktif,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa tantangan tersebut dapat diatasi dengan perbaikan tata kelola dan KPID, serta sinkronisasi regulasi.

    “Kami sangat mendorong upaya pembaruan Undang-Undang Penyiaran (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran), karena hanya melalui revisi, KPI bisa secara kuat kelembagaan dan kewenangannya,” ujarnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Legislator Dukung Menko Polkam Tindak Siapapun Terlibat Judi Online

    Legislator Dukung Menko Polkam Tindak Siapapun Terlibat Judi Online

    Jakarta: Kalangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung langkah pemerintah dalam memberantas praktik judi online. Sikap ini merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan yang menegaskan tidak akan pandang bulu dalam menindak siapa pun yang terlibat dalam kasus tersebut.

    “DPR mendukung penuh. Langkah ini penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang merusak moral, sosial, dan ekonomi bangsa,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 15 November 2024.

    Dave menegaskan, pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup semua pihak yang terlibat.

    “Penegakan hukum harus transparan, adil, dan menyentuh seluruh jaringan judi online. Tidak boleh ada celah bagi siapa pun yang terlibat, termasuk pejabat atau aparat yang melindungi praktik ini,” ujarnya.

    Selain itu, ia mendorong pengawasan ketat terhadap sistem pembayaran digital yang kerap digunakan untuk memfasilitasi aktivitas ilegal tersebut. Dave menilai, infrastruktur pendukung judi online harus dihentikan sepenuhnya agar tidak ada peluang untuk berkembang kembali.

    Menurut Dave, DPR siap memperkuat regulasi bila diperlukan untuk memastikan pemberantasan judi online berjalan efektif. “Parlemen akan memastikan proses ini berjalan transparan dan akuntabel. Jika ada celah hukum, kami siap mendukung pemerintah dengan peraturan yang lebih tegas,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Menko Polkam Budi Gunawan menyampaikan bahwa pemerintah mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak memberi toleransi terhadap praktik judi online. Penegasan ini memperlihatkan komitmen pemerintah menyelesaikan kasus tersebut hingga ke akarnya.

    Dave optimistis bahwa dengan kerja sama pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, mata rantai judi online dapat diputus, menciptakan Indonesia yang lebih bersih dan bebas dari dampak buruk perjudian.

    Jakarta: Kalangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung langkah pemerintah dalam memberantas praktik judi online. Sikap ini merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan yang menegaskan tidak akan pandang bulu dalam menindak siapa pun yang terlibat dalam kasus tersebut.
     
    “DPR mendukung penuh. Langkah ini penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang merusak moral, sosial, dan ekonomi bangsa,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 15 November 2024.
     
    Dave menegaskan, pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup semua pihak yang terlibat.
    “Penegakan hukum harus transparan, adil, dan menyentuh seluruh jaringan judi online. Tidak boleh ada celah bagi siapa pun yang terlibat, termasuk pejabat atau aparat yang melindungi praktik ini,” ujarnya.
     
    Selain itu, ia mendorong pengawasan ketat terhadap sistem pembayaran digital yang kerap digunakan untuk memfasilitasi aktivitas ilegal tersebut. Dave menilai, infrastruktur pendukung judi online harus dihentikan sepenuhnya agar tidak ada peluang untuk berkembang kembali.
     
    Menurut Dave, DPR siap memperkuat regulasi bila diperlukan untuk memastikan pemberantasan judi online berjalan efektif. “Parlemen akan memastikan proses ini berjalan transparan dan akuntabel. Jika ada celah hukum, kami siap mendukung pemerintah dengan peraturan yang lebih tegas,” lanjutnya.
     
    Sebelumnya, Menko Polkam Budi Gunawan menyampaikan bahwa pemerintah mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak memberi toleransi terhadap praktik judi online. Penegasan ini memperlihatkan komitmen pemerintah menyelesaikan kasus tersebut hingga ke akarnya.
     
    Dave optimistis bahwa dengan kerja sama pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, mata rantai judi online dapat diputus, menciptakan Indonesia yang lebih bersih dan bebas dari dampak buruk perjudian.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)