Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • Kemenlu Bakal Bentuk Ditjen Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan

    Kemenlu Bakal Bentuk Ditjen Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu akan membentuk direktorat jenderal baru bernama direktorat jenderal hubungan ekonomi dan kerja sama pembangunan.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).

    Sugiono mengatakan pembentukan ini dilakukan dalam rangka memperkuat dalam bidang kelembagaan.

    Nantinya, lanjut dia, direktorat jenderal baru tersebut juga akan meng-address hubungan ekonomi dengan negara-negara tetangga.

    “Direktorat ini kami bangun dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinkronisasi hubungan ekonomi luar negeri, karena ada beberapa evaluasi dari mekanisme dan proses yang terjadi selama ini yang ujungnya melibatkan Kementerian Luar Negeri,” tuturnya dalam rapat.

    Sugiono menilai Kemlu sebaiknya memahami proses dari awal, sehingga bisa memiliki awareness sejak awal pula.

    “Sehingga jika ada fasilitas yang perlu kami lakukan, perlu bantuan, kita semua sudah aware dari awal,” ujarnya.

    Sebagai informasi, rapat kerja pada hari ini merupakan rapat perdana Kemlu dengan DPR.

    Dalam rapat ini, Sugiono memaparkan program 100 hari kerja di kementeriannya.

    “Saat ini, kami kira merupakan sebuah waktu untuk ataupun suasana yang penuh dengan tantangan dan menurut saya juga menarik karena dinamika global yang tidak menentu,” katanya di ruang rapat Komisi I, Senayan, Jakarta Pusat.

  • 10 Menlu Bilang Banyak Pemimpin Dunia Ingin Indonesia Jadi Penghubung Antarnegara Nasional

    10 Menlu Bilang Banyak Pemimpin Dunia Ingin Indonesia Jadi Penghubung Antarnegara Nasional

    Menlu Bilang Banyak Pemimpin Dunia Ingin Indonesia Jadi Penghubung Antarnegara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan, banyak pemimpin dunia yang berharap Indonesia bisa menjadi penghubung atau mediator hubungan antarnegara.
    Ia mengungkapkan, hal itu banyak disampaikan para pemimpin dunia kepada Presiden
    Prabowo
    Subianto dalam lawatannya ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Peru dan KTT G20 di Brasil beberapa waktu lalu.
    “Bahwa ada suatu harapan besar dari para pemimpin-pemimpin dunia kepada Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Karena negara-negara tersebut juga memperhatikan apa yang terjadi secara politik di Indonesia,” ujar Sugiono dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
    Ia mengungkapkan, transisi kepemimpinan di Indonesia dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Presiden Prabowo dianggap mulus dan juga membawa dampak positif untuk politik global.
    Situasi tersebut, lanjut Sugiono, membuat para pemimpin negara lain melihat Indonesia bisa menjalankan peran sebagai mediator antarnegara.
    “Sehingga, harapan kepada Indonesia untuk bisa menjadi jembatan, untuk bisa menjadi komunikator, untuk bisa menjadi penghubung antara negara-negara lain,” sebut dia.
    Di sisi lain, Sugiono menuturkan negara-negara lain sangat membuka diri untuk kerja sama lebih lanjut dengan Indonesia.
    Posisi tersebut bakal dimanfaatkan juga oleh pemerintah untuk mendorong berbagai kesepakatan yang menguntungkan.
    “Saya kira ini merupakan suatu gestur yang perlu kita respon dengan baik dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral dan multilateral kita. Juga meningkatkan kemampuan kita memenuhi kepentingan-kepentingan nasional yang kita miliki,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi I DPR rapat perdana dengan Menlu bahas program kerja 100 hari

    Komisi I DPR rapat perdana dengan Menlu bahas program kerja 100 hari

    Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI menggelar rapat perdana dengan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk membahas rencana program kerja 100 hari Kementerian Luar Negeri RI.

    “Agenda kita dua, yaitu rencana program kerja 100 hari Kementerian Luar Negeri tentu atas arahan presiden,” kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat membuka rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Selain membahas program kerja 100 hari Kemenlu, rapat tersebut juga beragendakan pembahasan sejumlah isu-isu aktual.

    Rapat kemudian diawali dengan perkenalan para anggota Komisi I DPR RI yang hadir.

    “Karena ini rapat perdana, kami akan mempersilakan setiap anggota yang hadir dalam rapat kerja ini untuk memperkenalkan dirinya masing-masing,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono yang meneruskan memimpin jalannya rapat.

    Menlu Sugiono lantas memperkenalkan pula jajaran Kemenlu RI yang hadir, di antaranya Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir hingga Wamenlu Anis Matta.

    Sementara Wamenlu Arif Havas Oegroseno berhalangan hadir dalam rapat karena sedang berada di Eropa untuk menjalankan tugas.

    Ia menjelaskan bahwa tiap Wamenlu memiliki bidang tugasnya masing-masing, misalnya Wamenlu Arrmanatha Nasir yang lebih banyak aktif di bidang-bidang yang bersifat internal dan multilateral.

    “Kemudian Pak Anis Matta tentu saja nature-nya beliau lebih banyak mengurusi hal-hal yang sifatnya dengan dunia Islam,” ucapnya.

    Sedangkan Wamenlu Arif Havas Oegroseno lebih banyak fokus pada bidang urusan bilateral dan perjanjian-perjanjian internasional.

    “Walaupun demikian, pembagian tugas ini sifatnya tidak menyekat, tidak rigid, tetapi kami juga memimpin Kemenlu ini secara kolektif kolegial,” kata Sugiono.

    Dia lantas berkata, “Ini saya sebulan dilantik jadi menteri, 24 hari ada di luar negeri pak, jadi belum sempat orientasi.”

    Pada kesempatan itu, turut hadir pula para Wakil Ketua Komisi I DPR RI lainnya, yakni Ahmad Heryawan, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, dan Anton Sukartono, serta para direktur jenderal di lingkungan Kemenlu RI lainnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Waka Komisi I akan perjuangkan anggaran TNI untuk wujudkan Astacita

    Waka Komisi I akan perjuangkan anggaran TNI untuk wujudkan Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mengatakan akan memperjuangkan anggaran bagi TNI dalam upaya mewujudkan Astacita Presiden Prabowo di bidang pertahanan dan swasembada pangan.

    “Kami di Komisi I tetap mendukung dan insya Allah kami akan perjuangkan di anggaran dan TNI menjadi TNI yang kuat untuk Republik Indonesia,” ujar Anton dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Anton mendukung penguatan TNI melalui kesejahteraan TNI. Hal itu karena baginya tentara yang baik adalah tentara yang kuat. Tentara yang kuat, tegasnya, jika tidak sejahtera maka akan sia-sia. Oleh karenanya, Anton menilai peningkatan kesejahteraan TNI diperlukan.

    “Tapi tentara yang kuat kalau tidak sejahtera bagaimana ceritanya, uang lauk pauk harus kita tingkatkan, kesejahteraan prajurit harus ditingkatkan perumahannya. Jangan bicara yang sudah pensiun sedangkan yang aktif saja masih kurang perumahannya, intinya kami di Komisi I tetap mendukung,” ucapnya.

    Anton menjelaskan bahwa Komisi I DPR RI mendapatkan informasi terkait kondisi SDM di tubuh TNI. Hal itu meliputi profesionalitas prajurit, pembinaan mental ideologi, dan kesejahteraan prajurit.

    Selain itu, Anton juga mendapat informasi mengenai sarana dan prasarana yang meliputi modernisasi alutsista, pengembangan infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi informasi.

    Berbagai informasi tersebut ia peroleh ketika melakukan pertemuan dengan jajaran Korem 052/WJK di Tangerang, Banten, Jumat (29/11).

    Anton mendalami poin pertahanan negara yang kuat dan mandiri yang meliputi strategi pertahanan Korem 052/WJK, deteksi dan pencegahan ancaman, dan kerja sama dengan komponen lain.

    Dari ketiga poin yang diharapkan, Anton menyoroti soal kesejahteraan prajurit yang terkait dengan perumahan. Diketahui, di Korem 052/WJK masih terdapat 15 persen perumahan yang tak layak huni.

    “Tadi masalah perumahan kita tahu bahwa TNI yang aktif pada saat ini (memiliki) 218 rumah atau unit yang bagus, tapi ada 15 persen yang masih belum layak huni, ya mungkin itu kita akan perjuangkan lagi, balik ke anggaran lagi,” ucap dia.

    Secara keseluruhan, Anton mengapresiasi kinerja dari Korem 052/WJK, utamanya dalam pengamanan pemilu dan pilkada di Provinsi Banten yang berjalan aman, damai, dan kondusif, juga kesiapan Korem 052/WJK dalam mendukung program kerja Presiden Prabowo Subianto.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kronologi Munculnya Isu Partai Cokelat di Pilkada Serentak 2024

    Kronologi Munculnya Isu Partai Cokelat di Pilkada Serentak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Cokelat sedang menjadi pembicaraan ramai yang dikaitkan dengan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Menurut sejumlah pihak, kehadiran Partai Cokelat diduga menjadi masalah yang menyebabkan adanya kasus penyimpangan jelang Pilkada dilaksanakan pada 27 November 2024.

    Hal ini pernah diungkapkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan bahwa Partai Cokelat merujuk pada simpatisan Joko Widodo (Jokowi).

    “Pak Jokowi menempatkan keluarganya dan gerak membatasi lawan-lawan politiknya yang berbeda, yang harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi ada mobilisasi yang disebut sebagai Partai Cokelat,” ucap Hasto dalam video yang ditayangkan di YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Jumat (22/11) lalu.

    Hasto menyebut bahwa Jokowi ingin membuat politik seperti kerajaan dengan menempatkan hulubalang yang mewakili kepentingan politiknya.

    Pernyataan Hasto mengenai Partai Coklat ini pun menjadi viral hingga ikut dibahas oleh anggota DPR RI Fraksi NasDem, Yoyok Riyo Sudibyo.

    Yoyok menyinggung mengenai kehadiran Partai Cokelat saat melakukan rapat kerja Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/11).

    “Di media ini, yang lagi kenceng-kencengnya ini Pak, katanya ada partai baru, Partai Coklat,” ucap Yoyok.

    Menurutnya, Partai Cokelat juga diduga memiliki hubungan erat dengan netralitas institusi kepolisian dalam kondisi politik saat ini.

    Tanggapan Jokowi

    Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kemudian memberikan tanggapan mengenai tudingan bahwa ia mengerahkan Partai Cokelat untuk memenangkan paslon-paslon yang di-endorse oleh dirinya.

    Ia meminta semua pihak bisa membuktikan tudingan mengenai hubungan Partai Cokelat dengan dirinya.

    “Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan. Dilaporkan ke Bawaslu atau dibawa ke MK,” ucapnya kepada wartawan saat hadir di Masjid Raya Medan pada Jumat (29/11).

    DPR Sebut Partai Cokelat Hoaks

  • Penguatan Pertahanan, Pemerintah Terapkan Taktik "Selimut Udara" dan Awasi "Choke Point" Nasional 26 November 2024

    Penguatan Pertahanan, Pemerintah Terapkan Taktik "Selimut Udara" dan Awasi "Choke Point" Nasional 26 November 2024

    Penguatan Pertahanan, Pemerintah Terapkan Taktik “Selimut Udara” dan Awasi “Choke Point”
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah terus berupaya memperkuat
    pertahanan
    nasional melalui pengembangan kekuatan udara dan maritim.
    Strategi ini mencakup penerapan konsep ”
    selimut udara
    ” serta penguatan titik sempit strategis (
    choke point
    ) di perairan nasional.
    Menteri
    Pertahanan

    Sjafrie Sjamsoeddin
    menjelaskan langkah ini menjadi bagian dari rencana jangka panjang
    TNI
    dalam menghadapi problem keamanan di kawasan.
    “TNI membutuhkan kekuatan udara yang mumpuni melalui pengadaan skuadron pesawat tempur interim. Langkah ini diperlukan sebagai antisipasi terhadap ketidakpastian ancaman, sambil menunggu peralatan baru tiba di tanah air,” kata Sjafrie saat rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024), seperti dikutip dari
    Antara
    .

    Konsep “selimut udara” dirancang guna melindungi wilayah Indonesia dari potensi ancaman udara. Strategi ini mencakup pengadaan pesawat tempur baru serta pengembangan kemampuan pertahanan udara secara berkelanjutan.
    Sjafrie menekankan pentingnya kesiapan teknologi dan personel dalam mendukung konsep ini.
    “Kita tidak bisa memastikan kapan ancaman menjadi nyata. Oleh karena itu, langkah interim sangat penting agar kemampuan tetap terjaga sambil menunggu pengadaan peralatan lebih canggih,” ujar Sjafrie.
    Sedangkan di sektor maritim, pemerintah berencana memperkuat sejumlah
    choke point
    strategis. Langkah ini dirancang menutup celah penyusupan di perairan Indonesia, sekaligus menjaga kedaulatan wilayah nasional.
    Fokus pengamanan mencakup wilayah-wilayah rawan yang memiliki nilai strategis bagi perdagangan dan keamanan regional.
    “Kita akan fokus pada pengisian
    choke point
    untuk mencegah potensi infiltrasi asing masuk ke wilayah nasional,” ucap Sjafrie.
    Pengamanan
    choke point
    , kata Sjafrie, tidak hanya bertujuan melindungi aset nasional, tetapi juga meningkatkan daya tawar Indonesia di tingkat regional.
    Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kekuatan regional yang tangguh.
    Sjafrie menambahkan, penguatan sektor laut dan udara juga dilakukan secara terintegrasi dengan latihan multilateral bersama negara sahabat. Latihan ini berlangsung di wilayah timur Indonesia, termasuk Morotai dan Papua, sebagai lokasi strategis yang mendukung pengembangan kemampuan militer TNI.
    “Latihan bersama ini mencerminkan upaya kita dalam membangun
    capacity building
    dan kerja sama saling menghormati dengan kolega profesional dari berbagai negara,” kata Sjafrie.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bangun Postur Pertahanan, TNI Bakal Sering Latihan di Kawasan Timur Indonesia Nasional 26 November 2024

    Bangun Postur Pertahanan, TNI Bakal Sering Latihan di Kawasan Timur Indonesia Nasional 26 November 2024

    Bangun Postur Pertahanan, TNI Bakal Sering Latihan di Kawasan Timur Indonesia
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah berupaya memperkuat postur pertahanan di
    kawasan timur Indonesia
    .
    Salah satu caranya adalah
    TNI
    bakal lebih sering menggelar
    latihan militer bersama
    negara-negara sahabat di kawasan tersebut.
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin
    menjelaskan, langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di kawasan regional melalui kerja sama internasional non-pakta pertahanan.
    “Kita sudah mengembangkan daerah latihan di wilayah barat. Kini, akan diperluas ke Morotai dan Papua. TNI dapat mengundang kolega profesionalnya berlatih di tanah air, baik di aspek kekuatan laut, darat, maupun udara,” kata Sjafrie saat rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024), seperti dikutip dari
    Antara
    .
     
    Latihan bersama dijadwalkan mulai tahun ini. Menteri Pertahanan meminta dukungan dari Komisi I DPR agar pelaksanaannya berjalan lancar.
    Sjafrie turut mengundang anggota dewan menyaksikan langsung pelatihan multilateral ini.
    “Mengundang bapak-ibu sekalian untuk melihat bagaimana kita menggelar latihan bersama,” ujar Sjafrie.
    Sjafrie menegaskan, latihan militer multilateral ini bertujuan menciptakan kekuatan regional yang diakui kawasan. Ia menyebut, program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pertahanan Indonesia.
    “Kita ingin menjadi negara yang tidak hanya dibanggakan rakyatnya, tetapi juga oleh kawasan. Kekuatan regional menjadi target yang sedang dirintis,” ucap Sjafrie.
    Morotai dan Papua dipilih sebagai lokasi strategis karena potensinya mendukung latihan berbagai matra. TNI kemungkinan bakal menjadikan kedua wilayah ini pusat latihan regional sekaligus simbol kemandirian militer Indonesia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bantuan untuk distribusi logistik pilkada masih dilakukan

    Bantuan untuk distribusi logistik pilkada masih dilakukan

    Ilustrasi pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024. ANTARA/Ilustrator/Kliwon

    Kadispenad: Bantuan untuk distribusi logistik pilkada masih dilakukan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 26 November 2024 – 12:15 WIB

    Elshinta.com – Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan bahwa bantuan dari TNI AD untuk mendistribusikan logistik Pilkada 2024 masih berlangsung demi menyukseskan pelaksanaan pada hari Rabu (27/11). 

    Pada masa tenang pilkada sejak Minggu (24/11) hingga kini, kata Kadispenad, distribusi logistik pilkada di beberapa wilayah masih berlangsung, khususnya di daerah yang sulit terjangkau.

    “Hingga masa tenang, distribusi logistik pilkada di beberapa wilayah masih berlangsung, terutama di wilayah yang memiliki akses geografis sulit (daerah terpencil, pegunungan, atau kepulauan),” kata Brigjen TNI Wahyu Yudhayana kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut dia mengatakan bahwa TNI AD juga membantu KPU untuk mendistribusikan logistik di wilayah yang sumber daya transportasinya masih terbatas. Selain itu, personel TNI yang bertugas membantu setiap tahapan pelaksanaan pilkada juga secara aktif memantau situasi terkini, dan selalu bersiap siaga mendukung kegiatan.

    “TNI AD secara aktif terus memantau dan siap memberikan bantuan transportasi darat, udara, atau laut,” ujar jenderal bintang satu itu.

    Kadispenad menuturkan bahwa TNI senantiasa menyiapkan segala kebutuhan untuk mendistribusikan logistik dengan penyediaan kendaraan militer seperti helikopter, pesawat, kapal, atau truk untuk memastikan logistik tiba tepat waktu di daerah-daerah tujuan.

    Menyinggung soal netralitas personel TNI AD, Brigjen TNI Wahyu menegaskan bahwa TNI AD selalu terjaga menjelang sehari pelaksanaan pilkada. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan ada 169.369 personel TNI dari tiga matra yang mengamankan Pilkada Serentak 2024. 

    Melalui pola pengerahan itu, menurut Panglima, TNI tidak hanya bertindak sebagai penjaga keamanan, tetapi juga fasilitator dalam mendukung stabilitas nasional dalam rangka Pilkada Serentak 2024.

    “Pendekatan ini menggambarkan komitmen TNI dalam menjaga integritas negara serta mendukung demokrasi damai dan terkendali,” kata Jenderal TNI Agus saat rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/11).

    Panglima menjelaskan 169.369 personel itu terdiri atas 139.339 personel TNI Angkatan Darat (AD), 19.793 personel TNI Angkatan Laut (AL), dan 10.237 personel TNI Angkatan Udara (AU). Adapun personel dari TNI AD, berasal dari 15 komando daerah militer (Kodam), termasuk personel Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Komando Cadangan Strategis (Kostrad).

    Personel dari TNI AL berasal dari semua Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) dan Pangkalan TNI AL (Lanal), dan Korps Marinir. Seluruh personel TNI AL itu, kata dia, melakukan patroli wilayah bersama satuan Polri.

    “TNI AU akan menyiagakan 10.237 personel dari semua Lanud (Pangkalan Udara), baik Lanud Tipe A, Tipe B, maupun Tipe C,” kata Panglima.

    Sumber : Antara

  • Menhan Sebut Perpres Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional Akan Keluar

    Menhan Sebut Perpres Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional Akan Keluar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memastikan pihaknya akan membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Dia juga menyatakan tidak ada hal atau persoalan aneh dari pembentukan DPN tersebut.

    Menurutnya, DPN ini perlu dibentuk lantaran termasuk dalam amanat Undang-Undang Nomor 3 Pasal 15 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sehingga dirinya meminta pembentukan ini janganlah disalahartikan.

    Hal ini dia sampaikan seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/11/2024).

    “Ya itu bukan persoalan yang aneh, itu hanya melanjutkan amanat Undang-Undang, jadi jangan disalahinterpretasikan. Itu Dewan Pertahanan Nasional itu ada di dalam amanat UU Pertahanan, hanya belum dibentuk saja,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Sjafrie mengemukakan Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres terkait kelanjutan penbentukan DPN. Akan tetapi, dia belum bisa memberikan tanggal pasti kapan Perpres ini diterbitkan.

    “Ya akan keluar Perpres Dewan Pertahanan Nasional,” tutur Sjafrie.

    Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Sjafrie juga sudah menyampaikan pihaknya akan membentuk DPN guna melakukan penguatan kebijakan strategis nasional. 

    Menurutnya, ini merupakan amanat dari Pasal 15 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dalam konteks untuk mengamankan kedaulatan negara.

    “Kita akan melakukan penguatan kebijakan strategis nasional dengan membentuk amanat undang-undang pertahanan negara pasal 15, yaitu terbentuknya Dewan Pertahanan Nasional, dalam konteks bagaimana kita mengamankan kedaulatan negara,” tuturnya.

  • DPR Usulkan TNI Ikut Berantas Judi Online, Menhan: Tidak Berada di Garis Depan

    DPR Usulkan TNI Ikut Berantas Judi Online, Menhan: Tidak Berada di Garis Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin merespons usulan dari anggota Komisi I Sukamta yang mengatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk ikut serta dalam pemberantasan judi daring atau judi online.

    Menanggapi hal tersebut, Sjafrie meluruskan dan menegaskan bahwa TNI merupakan alat pertahanan negara, sehingga politik negara harus dipahami oleh TNI. Dengan demikian, lanjut Sjafrie, TNI dalam menjalankan tugasnya pun harus berdasarkan keputusan politik dari pemerintah. 

    Akan tetapi, dalam rangka pemberantasan judi online, kata Sjafrie, posisi TNI bukanlah di garis depan, tetapi posisinya adalah memberi dukungan kepada law enforcement atau penegakan hukum.

    “Dalam rangka mendukung pemberantasan judi online itu [TNI] tidak berada di garis depan, tapi sifatnya memberi dukungan kepada law enforcement. Jadi jangan disalahartikan seolah-olah TNI akan tampil untuk memberantas judi online,” tuturnya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/11/2024).

    Namun, Purnawirawan Letjen TNI ini memastikan bahwa pihaknya secara moral mendukung pemberantasan judi online di Indonesia.

    “Tapi yang pastinya adalah moril kita mendukung untuk pemberantasan judi online. Itu yang saya sampaikan dan juga dilaksanakan oleh panglima TNI,” pungkasnya.

    Sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Menhan dan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL, dan KASAU, Anggota Komisi I dari Fraksi PKS Sukamta mengusulkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut serta dalam memberantas judi online. 

    Dirinya merasa yakin bahwa hanya TNI yang bisa mengatasi hal tersebut. Dengan demikian, lanjutnya, dia berharap Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bisa melobi Presiden Prabowo agar menugaskan TNI untuk menyelesaikan permasalahan judol.

    Sukamta melanjutkan, jika nantinya TNI memang ditugaskan untuk memberantas judol, dia berharap 20 persen perputaran uang di judol menjadi hak TNI.

    “Tapi saya berharap mudah-mudahan kalau itu ditugaskan, nanti 20 persen omzet yang digrebek itu dikasihkan TNI pak. Untuk kesejahteraan anggota maupun tambah alutsista. Lumayan kan kalau Rp900 triliun, 20%-nya itu Rp180 triliun. Melebihi dari anggaran APBN,” tuturnya dalam rapat kerja, Senin (25/11/2024).