Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • Besok, MKD DPR Panggil Politikus PDIP Soal Tudingan Polisi Tak Netral pada Pilkada 2024

    Besok, MKD DPR Panggil Politikus PDIP Soal Tudingan Polisi Tak Netral pada Pilkada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan memanggil anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, Yulius Setiarto besok, Selasa (3/12/2024). Pemanggilan ini terkait dengan laporan masyarakat atas pernyataan Yulius soal polisi tidak netral di Pilkada Serentak 2024.

    “Bapak Yulius dari Fraksi PDI Perjuangan dilaporkan seseorang karena berbicara ke publik, di media sosial yang mengatakan ada kecurangan yang dilakukan oleh parcok,  konon disebut sebagai partai coklat (Polri),” ujar Wakil Ketua MKD TB Hasanuddin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Dia mengatakan, Yulius dipanggil untuk dimintai klarifikasi soal laporan tersebut. Pelapor atau pengadu atas nama Ali Lubis, kata dia, sudah diminta keterangannya oleh MKD pada hari ini khusus terkait identitas dan materi laporannya.

    “Kalau saya lihat dia warga biasa, ya warga biasa dari wilayah Bekasi begitu. Saya tanya apakah Anda atas nama pemerintah? Bukan. Apakah Anda atas nama polisi? Bukan. Apakan Anda atas nama Pak Sigit (Kapolri)? Bukan. Jadi beliau itu berbicara atas nama pribadi,” ungkap TB Hasanuddin terkait laporan terhadap Yulius yang menyatakan polisi tak netral pada Pilkada 2024.

    Dalam pandangan pribadinya, dia menilai tidak ada pelanggaran etika dari pernyataan Yulius Setiarto. Alasannya, pernyataan Yulius sebagai anggota DPR dilindungi undang-undang dan yang bersangkutan memiliki hak imunitas.

    Apalagi, kata TB Hasanuddin, pernyataan Yulius sama dengan pandangan partai dan fraksinya. Hanya saja, kata dia, ada pihak yang melaporkan, maka MKD wajib melakukan klarifikasi kepada Yulius.

    “Ya, itu diselesaikan saja secara intern dengan fraksinya. Kan tidak bisa kalau beliau berpendapat ternyata selaras dengan fraksinya, ya selesai. Menyikapi, mengkritisi pemerintah, ya tidak bisa kemudian dipanggil ke MKD, tetapi ini ada pengaduan dari seseorang,” pungkas TB Hasanuddin.

    Diketahui, Yulius melalui akun TikTok-nya diduga menuding polisi tak netral pada Pilkada 2024, yaitu secara aktif menggalang dukungan untuk memenangkan calon-calon yang didukung Mulyono pada Pilkada 2024. Mulyono merupakan nama kecil dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

  • MKD klarifikasi Anggota Komisi I DPR soal pernyataan singgung Polri

    MKD klarifikasi Anggota Komisi I DPR soal pernyataan singgung Polri

    Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengundang Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto untuk memberikan klarifikasi pada Selasa (3/12), terkait penyataannya yang menyinggung institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Wakil Ketua MKD DPR RI, TB Hasanuddin mengatakan Yulius dilaporkan oleh seseorang karena berbicara di akun media sosialnya bahwa ada kecurangan yang dilakukan oleh “Partai Coklat” dalam pemilihan kepala daerah.

    “Ada pengaduan dari seseorang, ya sudah kita besok akan meminta pernyataan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak begitu,” kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, Yulius dilaporkan oleh seseorang yang bernama Ali Hakim Lubis. Dia mengatakan MKD pun sudah menanyakan identitas beserta maksud dan tujuan pelaporan tersebut.

    “Ya kami tanya identitas yang kedua yang tadi saya sampaikan apakah anda mewakili siapa? Saya tidak mewakili polisi, saya tidak mewakili institusi lain dan sebagainya, begitu,” kata dia.

    Di samping itu, dia pun menilai bahwa pernyataan Yulius tersebut semestinya dilindungi oleh undang-undang. Karena, kata dia, Anggota DPR RI memiliki imunitas ketika menyampaikan pendapat.

    “Kan tidak bisa kalau beliau berpendapat ternyata selaras dengan fraksinya, ya selesai. Menyikapi, mengkritisi pemerintah, ya tidak bisa kemudian dipanggil ke MKD, tetapi ini ada pengaduan dari seseorang, ya sudah kita tadi meminta apa yang diadukan,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gavriel Novanto Tinjau Program Akses Internet BAKTI Komdigi

    Gavriel Novanto Tinjau Program Akses Internet BAKTI Komdigi

    Bisnis.com, KUPANG – Anggota Komisi I DPR RI, Gavriel Novanto, tinjau program akses internet BAKTI Komdigi di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, 20-21 November 2024. Selain itu, Gavriel juga mendampingi Plt Direktur Sumber Daya dan Administrasi BAKTI Komdigi, Tri Haryanto, menyerahkan secara simbolis akses internet di beberapa gereja dan sekolah.

    HARI 1

    Dalam kunjungan ke Puskesmas Oelbiteno, Gavriel berdialog dengan dokter dan para pegawai puskesmas yang melaporkan kebutuhan mendesak akses sinyal telekomunikasi dan internet.

    Layanan BAKTI AKSI, nama akses internet yang dibangun BAKTI, menjadi satu-satunya alternatif untuk menyelenggarakan operasional sehari-hari yang membutuhkan jaringan internet.

    “Di puskesmas tadi kami menemukan kebutuhan penting untuk koneksi internet yang selama ini sudah di-support oleh BAKTI dan telah lama dibangun. Hanya saja saya minta agar BAKTI mengatasi kendala-kendala yang terjadi. Dan Direktur BAKTI sudah berkomitmen untuk mengatasi kendalanya, terutama bandwidth, sesegera mungkin karena memang kehadiran koneksi ini sangat penting,” tutur Gavriel Novanto.

    “Sedang di  SMPN 6 Nunbaun tadi kami mendampingi Plt Direktur SDA BAKTI, menyerahkan perangkat dan akses internet karena sama sekali tidak ada sinyal dan internet. Kasihan jika saat belajar dan ujian yang berbasis komputer, para siswa harus mencari aksesnya di tempat lain. Demikian juga untuk Gereja GMIT Imanuel, kami juga melihat serah terima simbolis akses internet yang dapat digunakan untuk kepentingan pewartaan secara digital,” lanjut Gavriel.

    Perbesar

    Kunjungan hari pertama di lingkup Kabupaten Kupang ini diakhiri dengan tinjauan ke stasiun bumi untuk satelit SATRIA-1 di Bolok. Pada kesempatan ini anggota Komisi I DPR RI tersebut mendapatkan penjelasan dari Supra Riyadi, Direktur Operasi PT Satelit Nusantara Tiga, tentang fungsi stasiun bumi dalam konteks layanan internet melalui satelit SATRIA-1.

    “Kami sebagai anggota DPR melakukan fungsi pengawasan. Setelah sukses diluncurkan, kami juga harus terus mengawasi anggaran yang sudah dikucurkan oleh negara, apakah digunakan dengan baik. Dan hari ini kami melihat bahwa pemanfaatan sejauh ini, apa yang sudah dikerjakan oleh BAKTI Komdigi dan penyedia sudah sangat baik,” tutur Gavriel.

    Gavriel juga menjawab pertanyaan media tentang masalah kekurangan akses internet di Kabupaten Kupang dan sekitarnya. “Bukan hanya internet, namun akses sinyal juga masih terkendala. Nanti kami akan koordinasikan agar lebih banyak lagi menara-menara BTS (base transceiver station) didirikan di daerah-daerah terpencil di Nusa Tenggara Timur ini. Untuk akses-askes internet yang sudah diajukan dan disetujui, hanya butuh seminggu untuk dirampungkan pengerjaannya,” papar Gavriel.

    HARI 2

    Kunjungan hari kedua dilakukan di Kawasan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), menempuh jalan darat sepanjang 9 jam perjalanan pulang pergi dari Kupang.

    Lokasi kunjungan pertama di TTU adalah di SMPN Oelneke. Para siswa, guru, dan para pejabat dan tokoh Masyarakat menyambut dengan antusias.

    “Kunjungan ini merupakan sebuah kehormatan besar bagi kami, pemerintah daerah, Masyarakat, dan khususnya generasi muda di TTU. Menjadi momentum penting untuk dapat meninjau langsung layanan akses internet BAKTI Komdigi yang sudah disediakan bagi peningkatan layanan publik. Internet BAKTI merupakan salah satu wujud komitmen bersama dalam mengurai kesenjangan akses informasi khususnya di daerah terpencil seperti di Kabupaten TTU ini, yang masih menghadapi banyak tantangan dalam hal infrastruktur telekomunikasi dan internet. Kami berharap kunjungan ini dapat memberikan gambaran nyata tentang potensi dan kebutuhan daerah kami sebagai landasan untuk membuat Keputusan-keputusan strategis ke depan,” sambut Pj Bupati TTU yang disampaikan oleh Kepala Dinas Komdigi, Kristoforus Ukat.

    “Ini merupakan momen yang penting bahwa kitab isa hadir langsung, membersamai Bapak Gavriel, sebagai anggota Komisi I DPR RI dengan fungsi pengawasan Beliau. Bersama-sama kita, sejalan dengan arahan Bapak Presiden, untuk dapat mengurangi kesenjangan digital melalui sektor-sektor Pendidikan, layanan Kesehatan, fasilitas keamanan, pariwisata, dan sebagainya. Kami mohon agar fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah ini dirawat dan digunakan sebaik-baiknya untuk kegiatan positif. Mengenai bandwidth yang masih selalu terasa kurang, untuk momen-momen penting seperti ANBK, bisa bersurat agar kami bisa tingkatkan secara temporer. Karena memang yang membutuhkan banyak, namun kapasitas harus dibagi-bagi,” jelas Tri Haryanto, Plt Direktur Sumber Daya dan Administrasi, BAKTI Komdigi.

    Gavriel juga mengunjungi Pos Lintas Batas Negara Nino, Satgas Pengamanan Perbatasan RI- Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) di Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten TTU.

    Selain mendampingi menyerahkan bantuan dari BAKTI Komdigi, Gavriel juga berdialog dengan para prajurit dan tokoh setempat.

    “Memang masih banyak kekurangan dalam pelayanan akses internet ini, terutama dalam hal bandwidth. Namun layanan pemerintah melalui BAKTI Kominfo ini sudah merupakan langkah yang sangat maju, terutama untuk daerah-daerah blankspot seperti di perbatasan ini. Ke depan, kita akan koordinasikan untuk tingkatkan lagi agar jauh lebih baik,” tutur Gavriel menjawab sebagian curahan hati warga.

    Komandan Pos (Danpos) Nino, Didik Kurniawan yang menerima kunjungan ini menyampaikan apresiasi kepada BAKTI Komdigi yang telah membantu akses internet kepada Pos Nino.

    “Pada saat kami melakukan pembekalan dan latihan kepada anggota yang akan bertugas di pos ini, selalu kami sampaikan tempatnya susah sinyal. Namun begitu kami sampai ke sini, baru kami mau bikin surat permohonan untuk mendapatkan akses sinyal atau internet, ternyata “barang” dari BAKTI sudah ada lebih dulu,” papar Didik Kurniawan.

    “Selain anggota TNI, masyarakat sekitar Pos Nino juga bisa mengkakses internet melalui fasilitas internet yang diberikan BAKTI Komdigi. Semoga bantuan ini terus berkelanjutan melalui pemantauan rutin agar akses jaringan ini bisa terus dipakai secara jangka panjang,” ujarnya.

  • Menlu Sugiono Blak-blakan soal Ancaman Trump Jika BRICS Bikin Mata Uang Sendiri

    Menlu Sugiono Blak-blakan soal Ancaman Trump Jika BRICS Bikin Mata Uang Sendiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menanggapi pernyataan Presiden terpilih AS Donald Trump yang meminta komitmen negara-negara anggota aliansi BRICS untuk tidak akan menciptakan mata uang baru sebagai alternatif penggunaan dolar AS.

    Sugiono menyatakan bahwa dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia beberapa waktu lalu tidak ada pembicaraan terkait mata uang ataupun dedolarisasi. 

    “Ancamannya itu dia [Donald Trump] bilang dedolarisasi, tapi di BRICS tidak ada pembicaraan dedolarisasi kemarin. Dan kemudian yang menggunakan mata uang, kemarin juga tidak ada pembicaraan mengenai mata uang [di BRICS],” katanya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).

    Adapun, lanjut dia, yang dibicarakan dalam KTT BRICS pada saat itu adalah tentang situasi hubungan multilateral dan suasana geopolitik dunia pada saat ini.

    Lebih lanjut, eks Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menyebut walaupun ada pernyataan Donald Trump itu, belum bisa mempengaruhi rencana awal Indonesia untuk tetap ingin bergabung dalam BRICS.

    “Belum ada perubahan [keinginan bergabung dalam BRICS]. Sekali lagi, kalau misalnya itu merupakan sesuatu yang sifatnya mengancam kepentingan nasional, ya kita bisa saja kan melihat kembali seperti apa,” pungkasnya.

    Mengutip dari Bloomberg pada Senin (2/12/2024), Donald Trump kembali mengulangi ancamannya untuk mengenakan tarif 100% apabila negara-negara yang tergabung dalam BRICS ‘ngotot’ untuk membuat mata uang baru. 

    Hal ini dia sampaikan dalam sebuah posting di jejaring sosial Truth Social. Trump mengemukakan bahwa gagasan negara-negara BRICS yang mencoba untuk menjauh dari dolar sudah berakhir.

    “Kami meminta komitmen dari Negara-negara ini bahwa mereka tidak akan menciptakan mata uang BRICS baru, atau mendukung mata uang lain untuk menggantikan Dolar AS yang perkasa atau, mereka akan menghadapi Tarif 100%, dan harus berharap untuk mengucapkan selamat tinggal pada penjualan ke Ekonomi AS yang luar biasa,” tambahnya.

  • Komisi VII DPR usulkan diskusi dengan Komisi I DPR bahas isu penyiaran

    Komisi VII DPR usulkan diskusi dengan Komisi I DPR bahas isu penyiaran

    Ini sangat berkaitan dengan TVRI, RRI, dan ANTARA

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengusulkan untuk berdiskusi dengan Komisi I DPR RI untuk membahas isu tentang penyiaran karena sejumlah lembaga penyiaran dan lembaga kantor berita merupakan mitra Komisi VII DPR RI.

    Jangan sampai, kata dia, isu-isu terkait penyiaran yang diputuskan oleh Komisi I DPR RI justru menimbulkan efek terhadap mitra kerja Komisi VII DPR. Adapun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran menjadi RUU Prioritas 2024 yang diusulkan oleh Komisi I DPR.

    “Ini sangat berkaitan dengan TVRI, RRI, dan ANTARA,” kata Rahayu saat rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

    Selain membahas RUU tentang Penyiaran, menurut dia, DPR juga perlu membahas RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI). Jika tidak, maka isu penyiaran tidak ada mengalami terobosan apa pun.

    “Saya rasa dari situ kita bisa melihat efisiensi dan memastikan adanya hasil kinerja yang baik, dan sikap kita ke depan,” ucap dia.

    Dia mengatakan bahwa lembaga penyiaran milik pemerintah Indonesia perlu melihat BBC (British Broadcasting Corporation) sebagai patokan model lembaga penyiaran nasional di Inggris.

    Untuk itu, menurut dia, keberadaan lembaga penyiaran harus tetap diunggulkan karena menjadi mampu menjadi brand atau jenama bagi sebuah negara.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Waka Komisi I usulkan Kemenlu bangun pusat-pusat kebudayaan RI

    Waka Komisi I usulkan Kemenlu bangun pusat-pusat kebudayaan RI

    Apakah itu bisnis, ataupun juga UMKM, dan juga kebudayaan kita. Ini saya rasa bisa membantu dalam rangka membangun ekonomi Indonesia ke depan, juga mempertunjukkan kebudayaan-kebudayaan Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengusulkan agar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI membangun pusat kebudayaan (cultural centre) di negara-negara dunia guna menunjang diplomasi kebudayaan Indonesia.

    “Saya rasa ini masukan saja untuk juga menunjang diplomasi kebudayaan, meskipun memang sudah ada kementeriannya, ini kalau kita belajar dari beberapa negara lain, negara-negara sahabat, bahwa mereka negara-negara sahabat mempunyai cultural centre di Indonesia ataupun di negara-negara lain,” kata Budisatrio.

    Hal itu disampaikannya saat rapat kerja perdana Komisi I DPR RI bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan Kemenlu RI dapat berkoordinasi bersama kementerian terkait lainnya untuk menjadikan pembangunan pusat kebudayaan sebagai salah satu program ke depan.

    Menurut dia, pembangunan pusat-pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri dapat dimaksudkan pula untuk membangun kerja sama ekonomi hingga perdagangan.

    Dia menilai pusat-pusat kebudayaan tersebut dapat membawa manfaat ekonomi yang besar bagi pelaku ekonomi kreatif maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di tanah air.

    “Apakah itu bisnis, ataupun juga UMKM, dan juga kebudayaan kita. Ini saya rasa bisa membantu dalam rangka membangun ekonomi Indonesia ke depan, juga mempertunjukkan kebudayaan-kebudayaan Indonesia,” kata dia.

    Dia lantas berkata, “Saya harap ini bisa jadi catatan bagi Kementerian Luar Negeri.”

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • 3 Dicecar soal Kerja Sama Indonesia-China, Menlu Sugiono: Urusan Kedaulatan Kita Tidak Bergeser Nasional

    3 Dicecar soal Kerja Sama Indonesia-China, Menlu Sugiono: Urusan Kedaulatan Kita Tidak Bergeser Nasional

    Dicecar soal Kerja Sama Indonesia-China, Menlu Sugiono: Urusan Kedaulatan Kita Tidak Bergeser
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Luar Negeri (
    Menlu
    ) Sugiono kembali menekankan bahwa Indonesia tetap berpegang teguh pada kedaulatan wilayahnya terkait dengan sengketa
    Laut China Selatan
    (LCS).
    Ia menyebutkan, posisi politik Indonesia tidak bergeser meskipun sudah menandatangani kerja sama maritim dengan Pemerintah Republik Tiongkok (RRT) atau China.
    “Jadi balik lagi, prinsip utamanya adalah Bapak Presiden mengarahkan bahwa Indonesia akan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan negara-negara tetangganya demi kepentingan nasional,” ujar Sugiono dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
    “Urusan kedaulatan kita tidak bergeser dari posisi kita,” ujar dia.
    Adapun pernyataan Sugiono itu menjawab pertanyaan dari salah satu anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Amalia Anggraini.
    Mulanya, Amalia meminta ketegasan dari Sugiono setelah pemerintah menyatakan kerja sama maritim dengan Pemerintah China.
    Ia khawatir, kerja sama itu bakal memicu ketegangan antara Indonesia dengan sejumlah negara di ASEAN yang juga memiliki konflik yang sama dengan Pemerintah China soal LCS.
    “Dalam forum ini kami juga minta Pak Menteri untuk membrikan penjelasan terkait pernyataan bersama Indonesia dan China, kami berharap tidak ada perjanjian dalam perjanjian yang tidak transparan,” ujar Amalia.
    Menanggapi hal tersebut, Sugiono kembali memastikan bahwa saat ini Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsipnya soal wilayah kedaulatan di LCS.
    Ia menuturkan, sampai saat ini belum ada koordinat pasti soal pembagian kerja antara Pemerintah Indonesia dan China terkait kerja sama maritim tersebut.
    “Belum ada tulisan, belum ada pernyataan yang menyatakan bahwa kita akan bekerja di titik A, koordinat B, itu belum ada,” ucap Sugiono.
    Ia menekankan bahwa pemerintah Indonesia tetap berpegang pada
    United Nations Convention on the Law of the Sea
    (UNCLOS) 1982 tentang batas wilayah laut yang telah disepakati bersama.
    Di sisi lain, pemerintah mengupayakan agar wilayah perbatasan itu sumber dayanya bisa dioptimalkan.
    “Sebenarnya konsentrasinya adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan alam yang ada di situ untuk kepentingang bersama,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menlu paparkan sejumlah hal prioritas dukungan terhadap Astacita

    Menlu paparkan sejumlah hal prioritas dukungan terhadap Astacita

    Di mana kita mendorong kemitraan dan tatanan ekonomi global yang berkeadilan, menciptakan suatu perdagangan yang bebas dan adil, kemudian memperluas kemitraan ekonomi di kawasan-kawasan nontradisional, membuka pasar-pasar baru bagi komoditas-komodita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono memaparkan sejumlah hal yang menjadi prioritas Kementerian Luar Negeri RI dalam rangka mendukung Program Astacita yang diusung Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Kementerian Luar Negeri dalam hal ini akan terus bekerja mendukung visi Presiden Prabowo sebagaimana yang tertuang di dalam Astacita, dan dalam rangka mendukung visi Presiden Prabowo, Kementerian Luar Negeri juga menggariskan beberapa hal yang kami jadikan prioritas,” kata Sugiono saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia menuturkan bahwa Kemenlu RI memprioritaskan diplomasi ketahanan nasional, yakni mempertahankan kedaulatan NKRI dan membangun ketahanan nasional.

    “Di mana kita akan memperluas kemitraan dan memperkuat sinergi untuk membahas isu-isu tentang ketahanan pangan, ketahanan energi dan air, serta mitigasi bencana dengan negara-negara tetangga dan teman-teman kita yang lain,” ujarnya.

    Kemenlu RI, kata dia, juga melakukan pendekatan prioritas berupa diplomasi ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

    “Di mana kita mendorong kemitraan dan tatanan ekonomi global yang berkeadilan, menciptakan suatu perdagangan yang bebas dan adil, kemudian memperluas kemitraan ekonomi di kawasan-kawasan nontradisional, membuka pasar-pasar baru bagi komoditas-komoditas Indonesia,” ucapnya.

    Selain itu, dia menyebut Kemenlu RI membentuk direktorat jenderal baru, yakni Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan dalam rangka penguatan kelembagaan.

    Dia menjelaskan bahwa direktorat tersebut dibangun dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinkronisasi hubungan luar negeri RI sebab sejumlah mekanisme dan proses ujungnya melibatkan Kementerian Luar Negeri RI.

    “Oleh karena itu, kami nilai bahwa Kementerian Luar Negeri juga sebaiknya memahami semua proses ini dari awal, dari depan, sehingga jika ada fasilitasi yang perlu kami lakukan, jika ada perlu bantuan-bantuan yang perlu diberikan Kementerian Luar Negeri kita semua sudah aware dari awal,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan Kemenlu RI memprioritaskan pula untuk meningkatkan pengaruh Indonesia di kawasan global.

    “Rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke beberapa negara juga merupakan bagian dari meningkatkan pengaruh Indonesia, baik di kawasan maupun global, di mana peran ini juga dapat dijalankan jika sistem multilateral yang ada berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Berikutnya, dia mengatakan Kemenlu RI memprioritaskan peningkatan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan peran diaspora.

    “Perlindungan ini tidak cukup hanya bisa bersifat reaktif, tapi juga harus antisipatif. Oleh karena itu, meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, dan menurut hemat kami Kementerian Luar Negeri juga perlu membangun suatu koridor migrasi yang aman dan terstruktur,” jelasnya.

    Terakhir, dia menyebut Kemenlu RI memprioritaskan pula untuk mengoptimalisasi diplomatic tools dalam rangka memperkuat pengaruh dan posisi Indonesia, baik di kawasan maupun di global.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Raker Perdana, Menlu dan Komisi I DPR Bahas Diplomasi Ketahanan Nasional

    Raker Perdana, Menlu dan Komisi I DPR Bahas Diplomasi Ketahanan Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono bersama Komisi I DPR melakukan rapat kerja (raker) perdana membahas diplomasi ketahanan nasional, isu-isu terkini, dan arah politik luar negeri Indonesia.

    Sugiono dalam paparannya raker perdana dengan Komisi I DPR mengatakan, kebijakan Kemenlu mendukung visi misi Presiden Prabowo. Dia menggarisbawahi kebijakan yang menjadi prioritas, seperti diplomasi ketahanan nasional yang mencakup pangan, energi, serta mitigasi bencana.

    “Pertama, diplomasi ketahanan nasional sebagai prioritas untuk mempertahankan kedaulatan NKRI serta membangun ketahanan nasional,” kata dia pada raker perdana di ruang rapat Komisi I DPR, gedung parlemen, Senayan, Jakarta Senin (2/12/2024).

    Dia mengatakan, Kemenlu akan memperluas kemitraan dan melaukan sinergi dengan sejumlah pihak untuk membahas isu terkait pangan,energi, serta mitigasi bencana. 

    Kedua, dibahas rencana kerja 100 hari pertama dan isu aktual. 

    Dalam kesempatan raker perdana dengan Komisi I DPR ini, kedua belah pihak saling berkenalan karena akan menjadi mitra kerja selama 5 tahun ke depan.

    Dari Kemenlu, tampak hadir Menteri Luar Negeri Sugiono didampingi wamennya Anis Matta dan Armanatha Nasir.

    Sementara raker perdana Menku dengan komisi I DPR dibuka Ketua Komisi I DPR Utut Adianto yang tampak didampingi para wakil.

  • Tetap NonBlok, Menlu Sugiono Ungkap RI Tak Akan Gabung Blok Militer Manapun

    Tetap NonBlok, Menlu Sugiono Ungkap RI Tak Akan Gabung Blok Militer Manapun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan bahwa posisi politik luar negeri Indonesia akan tetap berada pada posisi nonblok. Dengan demikian, Indonesia tak menempatkan diri di blok militer manapun.

    Lebih lanjut, Sugiono mengatakan Indonesia tidak memiliki keinginan untuk bergabung dengan pakta militer manapun karena secara konstitusi dan tradisi, hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.

    “Sejak awal Presiden Prabowo telah menggariskan sebuah visi politik luar negeri, di mana Indonesia tetap pada garis non-aligned, nonblok yang artinya kita tidak menempatkan diri di blok militer manapun,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).

    Waketum Gerindra ini turut menyebut Indonesia mempunyai keinginan untuk menjalin hubungan dan kerja sama yang baik dengan semua negara yang ada. 

    “Kita ingin bersahabat baik dan bertetangga baik dengan semua negara dan jalan diplomasi yang kita lakukan tetap dijalankan sesuai amanat konstitusi tersebut,” tuturnya.

    Dengan demikian, lanjut dia, Indonesia memiliki hak kebebasan untuk bergabung dengan multilateral grouping yang lain.

    Salah satunya adalah saat ini Indonesia menjadi negara mitra (partner countries) BRICS.

    Dia menjelaskan bahwa Indonesia ingin bergabung dengan BRICS karena sebagai upaya untuk menjalin relasi dengan  negara-negara yang tergabung dalam BRICS dan melakukan balancing act dalam menjaga kepentingan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang.

    “Selain itu kami juga menilai bahwa BRICS merupakan sebuah grouping multilateral yang dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi RI dengan negara-negara yang tergabung di dalamnya,” katanya dalam rapat tersebut.