Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • Puja-puji Golkar untuk Jokowi: Tokoh Bangsa yang Miliki Daya Jual Luar Biasa

    Puja-puji Golkar untuk Jokowi: Tokoh Bangsa yang Miliki Daya Jual Luar Biasa

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Dave Laksono ikut berkomentar soal partainya yang membuka pintu lebar kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), jika memang ingin bergabung dengan partai berlogo pohon beringin itu.

    Menurut Dave, Jokowi merupakan tokoh bangsa yang telah membantu banyak orang. Dengan itu, dave memandang bahwa Jokowi memiliki daya tarik yang luar biasa.

    “Ya Pak Jokowi itu tokoh bangsa, beliau itu panutan banyak orang. Jadi pasti beliau memiliki daya jual yang luar biasa kepada siapapun, beliau tetap dibutuhkan oleh seluruh bangsa Indonesia,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024).

    Dave melanjutkan partainya ini merupakan partai yang terbuka dengan siapa saja yang ingin bergabung guna berkarya dalam membangun bangsa.

    “Golkar itu partai terbuka, mungkin beda dengan yang lain. Saya enggak tahu, tapi yang jelas Golkar partai terbuka, siapa saja bisa bergabung, masuk bersama untuk berkarya membangun bangsa,” kata Politikus Golkar yang juga Wakil ketua Komisi I DPR RI.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa sejauh ini komunikasi antara Jokowi dengan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia rutin dilakukan. 

    Kendati demikian, putra Agung Laksono itu tidak membeberkan apakah komunikasi itu menyangkut soal kans Jokowi bergabung dengan Golkar atau tidak. 

    “Sesuai katanya Pak Jokowi sudah ada komunikasi kan, ya itulah. Kalau komunikasi kan memang rutin, Pak Bahlil kan dulu menterinya Pak Jokowi, jadi komunikasi adalah hal yang wajar,” tuturnya.

    Jika memang Jokowi memutuskan bergabung dengan Golkar, Dave mengatakan kalau berbicara mengenai kaderisasi dari awal itu adalah hal yang terlalu jauh untuk dibahas.

    Namun yang jelas, tambahnya, partainya selalu terbuka kepada Jokowi untuk menjadi bagian dari partai berlogo pohon beringin tersebut.

    Lebih jauh, dia juga enggan membeberkan apakah nanti akan ada kejutan di perayaan ulang tahun Golkar yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 12 Desember mendatang atau tidak.

    “Tunggu nanti,” pungkas Dave.

  • Komisi I: Hari HAM Sedunia momentum terus dukung kemerdekaan Palestina

    Komisi I: Hari HAM Sedunia momentum terus dukung kemerdekaan Palestina

    Israel telah melakukan genosida. Membantai rakyat Gaza dan ingin merampas tanah Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mengajak semua pihak untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia 2024 pada 10 Desember sebagai momentum untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.

    Sebab, kata dia, Israel bukan sedang berperang melainkan melakukan genosida dengan terus meluluhlantakkan Jalur Gaza.

    “Israel telah melakukan genosida. Membantai rakyat Gaza dan ingin merampas tanah Palestina,” terang Deng Ical, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia menuturkan bahwa Israel terus membombardir Gaza sejak 7 Oktober 2023. Hingga kini, ratusan ribu warga Palestina terluka, dan puluhan ribu jiwa meninggal dunia.

    “Kekejaman Israel sudah di luar batas kemanusiaan,” ucapnya.

    Menurut dia, pembantaian yang dilakukan Israel telah di luar nalar kemanusiaan. Untuk itu, dia menilai sudah tidak ada lagi HAM di Gaza sebab Israel sudah mengabaikan sisi-sisi hak asasi manusia (HAM).

    Dia pun menyerukan agar genosida di Gaza harus dihentikan, oleh karenanya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) harus lebih berani bersikap terhadap Israel.

    “Israel harus dikeluarkan dari keanggotaan PBB. Semua negara harus mendukung usulan itu,” ujar mantan Wakil Wali Kota Makassar itu.

    Dia menegaskan bahwa Indonesia akan terus bersama Palestina, serta mengajak semua pihak lainnya untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Golkar undang Prabowo hingga Jokowi dalam acara Puncak HUT Ke-60

    Golkar undang Prabowo hingga Jokowi dalam acara Puncak HUT Ke-60

    Pak Jokowi, Pak Presiden Prabowo, Pak Gibran kita undang di acara HUT

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan partainya bakal mengundang Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam acara Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-60 Partai Golkar.

    Adapun Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar bakal berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    “Pak Jokowi, Pak Presiden Prabowo, Pak Gibran kita undang di acara HUT,” kata Sarmuji saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, Ketua Lembaga Informasi dan Komunikasi Partai Golkar Dave Laksono tak menutup kemungkinan bahwa Jokowi bisa saja bergabung dengan Golkar pada momen acara tersebut. Dia pun meminta publik untuk menunggu hal-hal yang akan terjadi pada acara tersebut.

    “Tunggu nanti,” kata Dave yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI tersebut.

    Dia mengatakan bahwa partai berlambang pohon beringin itu merupakan partai yang terbuka dan berbeda dari partai lainnya. Siapa pun, kata dia, bisa bergabung dengan Golkar jika ingin bersama-sama berkarya membangun bangsa.

    Menurut dia, Jokowi merupakan sosok yang tetap dibutuhkan oleh bangsa Indonesia karena merupakan panutan dan tokoh bangsa. Dia menilai bahwa Jokowi masih memiliki daya jual yang luar biasa dalam hal politik.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa wajar jika Jokowi masih berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Pasalnya, Bahlil merupakan menteri dari Jokowi ketika masih menjabat sebagai presiden.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komdigi Pecat 5 Pegawai Kontrak, Terkait Kasus Judi Online?

    Komdigi Pecat 5 Pegawai Kontrak, Terkait Kasus Judi Online?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunukasi dan Digital (Komdigi) memberhentikan lima pegawai kontrak yang disinyalir tidak memenuhi persyaratan administrasi. 

    Inspektur Jenderal Kemkomdigi, Arief Tri Hardiyanto, menjelaskan bahwa pemberhentian ini merupakan hasil evaluasi terhadap keabsahan status kepegawaian di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika). 

    Audit SDM atas Sistem Penanganan dan Penanggulangan Konten Ilegal pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menemukan adanya pegawai kontrak yang tidak terdaftar dalam sistem kepegawaian resmi kementerian, meskipun tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Aptika Nomor 87 Tahun 2024

    “Arahan Menteri sangat jelas, setiap pegawai di Kemkomdigi harus memenuhi kualifikasi administrasi sesuai aturan. Lima pegawai kontrak yang tidak sesuai standar tersebut tidak dapat melanjutkan kontraknya,” kata Arief dalam keteranganya, Senin (9/12/2024).

    Arief menambahkan, pegawai tersebut diketahui bekerja melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA) tanpa basis administrasi di Biro Kepegawaian Kemkomdigi. Hal ini bertentangan dengan aturan kepegawaian kementerian.

    Pemberhentian ini merupakan bagian dari audit internal Inspektorat Jenderal yang menegaskan komitmen Komdigi terhadap transparansi dan akuntabilitas. 

    Langkah ini juga diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola di berbagai bidang, termasuk dalam pengawasan konten digital.

    “Kami tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga fokus pada pencegahan melalui evaluasi berkelanjutan. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendukung transformasi digital yang inklusif, aman, dan berdaya guna,” ujar Arief.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid belum dapat melakukan audit sistem karena masih dalam proses penyidikan di kepolisian usai adanya kasus judi online.

    Meutya mengakui upaya pemblokiran situs judi online belum cukup untuk menekan penetrasi judi online. Oleh karena itu, audit sistem dan audit sumber daya manusia (SDM) sangat mendesak untuk dilakukan.

    “Audit sistem kita belum bisa dilakukan, karena sistem yang sekarang mungkin menjadi objek dari pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian,” kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

    Kendati demikian, Meutya mengakui bahwa perang terhadap judi online menjadi prioritas. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan para pembantunya untuk mengganyang judi online yang telah memakan korban harta dan nyawa. 

    “Fokus pemerintah khususnya fokus Presiden Prabowo Subianto atau tepatnya arahan dari presiden Prabowo Subianto adalah judi online,” ujarnya.

  • Prabowo Rayu Nadiem Jadikan Pelajar untuk Komponen Cadangan Pertahanan

    Prabowo Rayu Nadiem Jadikan Pelajar untuk Komponen Cadangan Pertahanan

    JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memantapkan langkah untuk melanjutkan amanat Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) terkait dengan bela negara. UU tersebut disahkan saat Ryamizard Ryacudu menjadi menteri pertahanan.

    Kemenhan yang kini dipimpin Prabowo Subianto akan menggandeng Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) yang dikepalai Nadiem Makarim untuk merelisasikan komponen cadangan dalam pertahanan negara. Prabowo berencana menyerap kompenen cadangan untuk pertahanan negara dari tingkat sekolah menengah pertama (SMP) hingga univeristas. Namun, fokusnya pada tingkat universitas.

    “Iya tentunya harus kita ikut sertakan. Karena dalam kompetensi cadangan, itu juga menyangkut pembentukan kekuatan cadangan kita, yang akan mengandalkan kekuatan rakyat. Terutama para golongan terdidik, S3, S2, dan S1. Lalu golongan mahasiswa,” ujar Prabowo, usai rapat kerja dengan Komisi I, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November 2019.

    Prabowo menegaskan, bela negara di Indonesia tidak bersifat seperti wajib militer seperti di beberapa negara. Bela negara di Indonesia, sifatnya sukarela bagi masyarakat yang bersedia ikut serta terlibat dalam menjaga pertahanan negara Insonesia.

    “Saya kira dalam UU kita tidak sampai (wajib) di situ, Tapi lebih bersifat komponen cadangan. Nanti pada saatnya akan kita tampilkan,” tuturnya.

    Konsep ini, kata Prabowo sudah lama terjadi sejak 1945 dan sudah teruji secara sejarah. Prabowo tinggal melakukan pemutakhiran, modernisasi, dan penyesuaian dengan kondisi bangsa saat ini.

    Saat rapat dengan Komisi I DPR, Prabowo mengatakan, sistem pertahanan Indonesia terdiri dari militer dan nirmiliter, fisik dan nonfisik. Pertahanan militer fisik itu terdiri dari komponen utama, cadangan dan pendukung. Untuk kategori utama, itu merujuk TNI. Sedangkan komponen non militer berasal dari unsur lain, dan perannya dipegang oleh di luar kementerian pertahanan. Sebabnya, Prabowo ingin berkomunikasi dengan Kemendikbud untuk urusan ini. 

    Dia mencontohkan, Amerika Serikat memiliki sumber perwira yang jumlahnya sedikit. Sementara, untuk memenuhi kebutuhan pertahanan lainnya, negara ini memanfaatkan sumber komponen cadangan.

    “Perwira dari akademi militer mungkin 20 persen. Sedangkan, 80 persen adalah perwira cadangan dari universitas.”

  • PDIP Dorong RUU Kepresidenan Cegah Cawe-cawe Presiden di Pemilu

    PDIP Dorong RUU Kepresidenan Cegah Cawe-cawe Presiden di Pemilu

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, mendorong pemerintah dan DPR untuk segera menyusun Rancangan UU Lembaga Kepresidenan.

    Hasan menyoroti praktik cawe-cawe Presiden selama Pilpres dan Pilkada 2024. Menurut Hasan, sikap demikian bagi presiden dinilai tak etis.

    “UU tersebut untuk menjaga marwah lembaga kepresidenan agar siapapun presidennya tidak melanggar etika politik bernegara dan mencederai nilai-nilai demokrasi dalam menjalankan kekuasaan eksekutif di republik ini,” ujar Hasan dalam keterangannya, Senin (9/12).

    Menurut Hasan, ada banyak pelanggaran etika selama pemilihan umum serentak 2024, baik Pilpres maupun Pilkada yang baru saja digelar.

    Dia menyebut masyarakat telah dipertontonkan dengan terang perilaku tak etis dan mencederai nilai-nilai demokrasi oleh Presiden. Baik oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat pilpres lalu, maupun oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Pilkada.

    “Pada periode kampanye Pilpres 2024 misalnya, sempat heboh diberitakan Presiden Jokowi makan malam dengan capres Prabowo jelang pelaksanaan debat, bahkan fotonya beredar di media,” tuturnya.

    Sementara di Pilkada kali ini, Hasan menyoroti surat yang dibuat oleh Presiden Prabowo untuk mengajak masyarakat memilih paslon Ridwan Kamil-Suswono.

    Hasan menilai seorang negarawan dan pimpinan tertinggi seperti Presiden mestinya menahan diri dengan tidak terlibat pada politik elektoral. Sebab, presiden berkewajiban memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan demokratis, tanpa intervensi, atau kecurangan agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

    “Jika presiden mewakili paslon tertentu dalam pemilu, maka akan memperkeruh situasi. Bukan tidak mungkin partisipasi presiden sebagai juru kampanye paslon tertentu akan berujung pada konflik sosial dan perpecahan anak bangsa,” katanya.

    Hasan berpandangan, seorang Presiden yang telah dilantik mestinya milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu kelompok atau golongan tertentu. Atas dasar ini, ia ingin hal itu nantinya bisa diatur lewat UU Lembaga Kepresidenan.

    Nantinya, RUU tersebut akan melarang presiden menggunakan kekuasaannya untuk mendistribusikan bantuan pemerintah dengan tujuan elektoral paslon tertentu.

    “UU Lembaga Kepresidenan setidaknya harus mengatur larangan mengenai Presiden untuk menunjukkan keberpihakan kepada paslon/kelompok tertentu,” ucap Hasan.

    (thr/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • Mereka yang Bisa Jadi Ancaman di Papua

    Mereka yang Bisa Jadi Ancaman di Papua

    JAKARTA – Papua menjadi perhatian saat rapat kerja Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Anggota Komisi I DPR meminta Prabowo mewaspadai beragam ancaman yang datang ke bumi cenderawasih itu.

    Ancaman itu macam-macam bentuknya. Mulai dari kehadiran misionaris, pekerja sosial, peneliti, wisatawan, jurnalis, hingga bisnis. Mereka mudah berbaur di sana. Ini sebabnya, Papua rawan disusupi.

    Pengamat intelijen dan teroris, Haris Abu Ulya mengatakan, Papua menjadi sasaran dunia karena memiliki nilai strategis dalam banyak aspek. Soal kekayaan alamnya, juga soal wilayahnya yang strategis jadi target operasi intelijen. Ancaman ini yang harus diantisipasi pemerintah. 

    “Tentu semua harus ketat dimonitoring. Ini harus direduksi atau diantisipasi. Papua patut menjadi prioritas utama, tidak boleh lepas dari Indonesia,” ucap Ulya, saat dihubungi VOI, di Jakarta, Selasa, 12 November 2019.

    Dia takut wilayah tersebut terpisah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena berbagai ancaman tadi. Apalagi, isu Papua merdeka digaungkan di ranah internasional, lewat Benny Wenda. Isu tersebut juga ditanggapi serius oleh pimpinan Partai Buruh di Inggris Jeremy Corbyn yang berpeluang jadi perdana menteri di sana.

    Langkah yang disarankan Ulya untuk mengantisipasi ancaman ini adalah pelaksanaan operasi teritorial, intelijen dan tempur dari semua Matra. Tujuannya satu, menjaga kedaulatan NKRI serta memastikan Papua menjadi bagian integral NKRI.

    “Perkuatan kemampuan tempur TNI sebagai antisipasi segala kemungkinan untuk menjaga keutuhan wilayah Papua.”

    Saat rapat kerja Komisi I DPR dengan Prabowo, Senin, 11 November, ancaman terhadap Papua diungkapkan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Dia khawatir dengan keberadaan misionaris di Papua. Katanya, para misionaris ini bukan sekadar menyebarkan agama, tapi mengancam geopolitik dan ditakutkan bisa menyebabkan kerusuhan di Papua.

    “Maaf Pak Menhan kita ingin singgung sesuatu yang sensitif di Papua, itu banyak juga pesawat yang angkut misionaris, pihak (pengamanan) Papua kesulitan cek ini,” ucapnya.

    “Yang kita khawatirkan (bukan) soal orang sebar agama. Tetapi yang kita khawatir ada orang atas nama misionaris tapi simpan agenda lain di Papua. Itu yang jadi biang kerok, bisa jadi, kita tidak boleh tuduh, tapi harus diperiksa,” tegas Jazuli yang juga menyarankan Prabowo melakukan penambahan personel untuk pengamanan di Papua yang wilayahnya cukup luas. 

    Usai rapat, Prabowo menaytakan akan mempertimbangkan usulan semua hasil rapat dengan Komisi I DPR ini. Dia juga akan menyusun strategi sembari merumuskan postur pertahanan dengan berbasis ancaman di sana.

    “Mereka (Komisi I) baru saja kembali dari Papua melihat kondisi kesejahteraan prajurit di situ. Secara garis besar pembahasan yang cukup mendalam tentang postur pertahanan tentang ancaman yang akan kita rumuskan bersama dengan lembaga-lemabaga lain pemerintah,” ujar Prabowo usai rapat.

    Menhan Prabowo Subianto usai melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPR (Mery/VOI)

  • Tarif 100 Persen dari Trump? Syamsu Rizal: Itu Bukti Mereka Ada Ketakutan

    Tarif 100 Persen dari Trump? Syamsu Rizal: Itu Bukti Mereka Ada Ketakutan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, melontarkan ancaman kepada negara-negara BRICS, termasuk Indonesia, jika mereka meninggalkan dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional.

    Ancaman itu berupa tarif 100 persen atas barang-barang yang masuk ke Amerika Serikat.

    Menanggapi hal ini, anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu merasa takut.

    Menurutnya, ancaman tersebut justru menunjukkan posisi strategis Indonesia dan negara-negara BRICS dalam percaturan ekonomi global.

    “Bergabungnya Indonesia dengan BRICS membawa potensi besar karena kita kini bersama-sama dengan hampir setengah penduduk dunia atau pasar dunia. Itu adalah bargaining yang sangat positif dan harus dimanfaatkan dengan baik,” ujar Syamsu Rizal dikutip pada Minggu (8/12) melalui unggahan akun Instagram pribadinya @daengical.

    Syamsu Rizal, yang akrab disapa Daeng Ical, mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan semua negara.

    Ia meminta Menteri Luar Negeri Sugiono dan jajarannya untuk menunjukkan kecerdasan diplomatik dalam menghadapi ancaman Trump.

    “Jangan sampai kita berteman dengan satu kelompok tapi bermusuhan dengan yang lain. Ini butuh kecerdasan diplomasi. Sugiono dan jajaran Wamen yang sangat profesional adalah modal penting untuk menjaga keseimbangan ini,” tambahnya.

    Terkait dedolarisasi, Daeng Ical menyebutkan bahwa ancaman Trump adalah bukti Amerika khawatir dengan kekuatan kolektif BRICS.

    “Itu kan gila, ancaman yang luar biasa dan mesti disikapi dengan bijak. Oh mereka juga tanda kutip ada ketakutan. Dengan ketakutan itu berarti mendeklarasikan sesuatu terutama apresiasi bergaining kita naik juga,” sebutnya.

  • Komisi I DPR RI Minta Pemerintah Terbitkan SKB Pembatasan Akses Internet Anak di Bawah Umur

    Komisi I DPR RI Minta Pemerintah Terbitkan SKB Pembatasan Akses Internet Anak di Bawah Umur

    ERA.id – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta pemerintah membuat surat keputusan bersama (SKB) untuk membatasi akses internet dan penggunaan ponsel bagi anak-anak.

    Dia menyarankan SKB tersebut melibatkan beberapa kementerian atau lembaga untuk menjadi pedoman pembatasan akses internet dan penggunaan ponsel anak-anak di bawah umur.

    “Pemerintah harus segera membuat SKB terkait pembatasan akses internet dan penggunaan HP bagi anak-anak,” kata Oleh Soleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (6/12/2024), dikutip dari Antara.

    Sebab, menurut dia, anak-anak di Indonesia saat ini sangat bebas mengakses internet dan menggunakan ponsel yang penuh konten negatif, seperti iklan dan promo judi online yang bertebaran di media sosial serta sangat mudah diakses.

    “Barangkali harus ada sterilisasi dalam penggunaan HP dan akses internet, terutama anak-anak usia dini, di bawah 15 atau 16 tahun,” ucapnya.

    Dia lantas menyinggung bahwa sejumlah negara Eropa yang terkenal liberal sekalipun telah membuat regulasi tegas terkait pelarangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

    “Kita negara demokratis dan agamis, tetapi malah menggunakan cara-cara yang liberal. Orang-orang Eropa yang liberal malah sudah membuat aturannya,” ujarnya.

    Untuk itu, dia meminta pemerintah untuk memberi perhatian terhadap persoalan tersebut dengan membuat aturan khusus terkait penggunaan internet dan HP.

    Sebelumnya, Kamis (28/11/2024), parlemen Australia mengesahkan undang-undang (UU) yang akan melarang siapa pun di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial, seperti TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, Reddit, dan X.

  • Tegaskan Tak Gabung Blok Mana Pun, Menlu Sugiono: Indonesia Jadi Penengah

    Tegaskan Tak Gabung Blok Mana Pun, Menlu Sugiono: Indonesia Jadi Penengah

    ERA.id – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Menlu Sugiono menekankan Indonesia akan menjadi penengah bila nantinya bergabung dengan BRICS.

    Dalam rapat perdana bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12), Menlu Sugiono menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak bergabung dengan blok mana pun.

    “Sejak awal Presiden Prabowo telah menggariskan visi politik luar negeri, di mana bahwa Indonesia tetap pada garis non-aligned, non-blok, yang artinya kita tidak menempatkan diri diblok militer mana pun,” kata Menlu Sugiono, dikutip YouTube TV Parlemen, Senin (2/12/2024).

    Pernyataan sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak bergabung dengan blok mana pun ini dikatakan oleh Menlu Sugiono karena menyangkut berberapa hal.

    Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah hal tersebut tidak cocok secara konstitusi dan tradisi kepentingan nasional Indonesia.

    “Kita tidak mempunyai keinginan untuk bergabung dengan pakta militer mana pun, karena hal tersebut tentu saja secara konstitusi dan tradisi tidak cocok dengan kepentingan nasional kita,” tegasnya.

    Meski demikian, Menlu Sugiono menekankan kembali bahwa Indonesia akan terus menjalin hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara bersahabat. Hal ini pun akan dilakukan sesuai dengan amanat konstitusi yang berlaku.

    “Kami menilai bahwa BRICS merupakan grouping mulitlateral yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara yang ada di dalamnya,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Menlu Sugiono menjelaskan saat ini status Indonesia adalah sebagai interested country untuk bergabung menjadi anggota BRICS. Namun ia memastikan bila nanti Indonesia resmi bergabung, bukan menandakan keberpihakan pada blok tertentu.

    “Masuknya Indonesia ke BRICS tidak bisa diartikan sebagai berpihaknya Indonesia terhadap satu kekuatan atau line tertentu. Namun akan lebih pada ke bridge builder, menjadi pihak yang justru jadi penengah jika ada kepentingan-kepentingan yang saling bertolak belakang,” pungkasnya.

    Diketahui keinginan Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS disampaikan oleh Sugiono ketika ia menjadi utusan khusus Presiden Prabowo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan pada Oktober lalu.