Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi I DPR

  • BRICS, babak baru diplomasi ekonomi Indonesia

    BRICS, babak baru diplomasi ekonomi Indonesia

    Logo kelompok kemitraan strategis BRICS. (ANTARA/https://infobrics.org)

    BRICS, babak baru diplomasi ekonomi Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 08 Januari 2025 – 07:35 WIB

    Elshinta.com –  Resmi menjadi anggota BRICS, Indonesia memasuki babak barunya dalam berdiplomasi ekonomi di tingkat global. Sebagai organisasi antarpemerintah, BRICS seperti tujuan awalnya adalah menciptakan tatanan dunia yang lebih seimbang dengan memberikan suara lebih kuat bagi negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan global.

    Maka bersama negara-negara yang telah lebih dahulu bergabung, yakni Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirates Arab, Indonesia berupaya mengurangi dominasi negara-negara maju dalam lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia dengan membentuk institusi alternatif, seperti New Development Bank (NDB), yang fokus pada pembiayaan proyek infrastruktur dan pembangunan di negara-negara anggotanya.

    Dengan bergabungnya Indonesia secara penuh per 6 Januari 2025, BRICS kini mencakup lebih dari 40 persen populasi dunia dan sekitar 27 persen dari produk domestik bruto (PDB) global, menjadikannya blok ekonomi yang signifikan dalam perekonomian dunia. Bergabungnya Indonesia dalam BRICS sejatinya tidak mengejutkan karena telah melalui penjajakan sejak 2023 dalam KTT di Johannesburg, Afrika Selatan, pada Agustus 2023.

    Dengan bergabungnya Indonesia, kelompok ini semakin relevan, mengingat posisi strategis Indonesia sebagai negara berkembang terbesar di Asia Tenggara. BRICS juga menjadi simbol pergeseran kekuatan ekonomi global yang tak lagi didominasi oleh negara-negara Barat.

    Namun, di balik optimisme ini, penting kemudian untuk ditilik kembali kemanfaatan yang bisa diraih Indonesia dari keanggotaan ini. Dan sejauh mana manfaat risikonya dalam peta geopolitik global yang semakin dinamis.

    BRICS lahir dari kebutuhan untuk menciptakan keseimbangan global di tengah dominasi lembaga-lembaga Barat seperti IMF dan Bank Dunia. Dalam konteks ini, keanggotaan Indonesia memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam membangun tatanan ekonomi yang lebih inklusif.

    Indonesia dapat memanfaatkan platform ini untuk memperjuangkan isu-isu penting seperti pembiayaan pembangunan berkelanjutan, penghapusan ketimpangan ekonomi global, dan reformasi sistem keuangan internasional. Di sisi lain, kehadiran Indonesia juga memperkuat legitimasi BRICS, menjadikannya lebih representatif bagi negara-negara berkembang.

    Namun, sejauh mana manfaat keanggotaan ini dapat dirasakan oleh anggotanya, tentu saja sangat bergantung pada strategi yang diambil masing-masing, termasuk Indonesia. Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid berpendapat keanggotaan penuh merupakan momen bersejarah yang mengukuhkan posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global.

    Keanggotaan ini juga menurut dia, akan membuka peluang besar untuk memperluas kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara Indonesia dan negara-negara BRICS, sekaligus mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Salah satu potensi terbesar tersebut misalnya, akses pada New Development Bank (NDB) yang didirikan BRICS.

    Bank ini menawarkan alternatif pembiayaan infrastruktur yang tidak hanya lebih fleksibel dibandingkan pinjaman tradisional dari Barat, tetapi juga lebih sensitif terhadap kebutuhan negara berkembang. Dengan bergabungnya Indonesia, proyek-proyek strategis seperti pembangunan ibu kota baru, transisi energi, hingga pengembangan kawasan ekonomi khusus dapat memperoleh suntikan dana baru yang signifikan.

    Di luar aspek finansial, multiplier effect keanggotaan BRICS terletak pada peluang peningkatan perdagangan dan investasi. Negara-negara BRICS adalah pasar besar dengan populasi kolektif lebih dari 40 persen penduduk dunia. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan untuk mengekspor komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan produk manufaktur.

    Selain itu, transfer teknologi dan peningkatan kerja sama di bidang energi terbarukan dapat menjadi katalisator penting dalam perjalanan Indonesia menuju ekonomi hijau.

    Bebas Aktif

    Namun, menjadi bagian dari BRICS bukan tanpa tantangan. BRICS, meski tampak solid, sebenarnya adalah kelompok yang sangat heterogen. Kepentingan ekonomi dan geopolitik Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan sering kali berbeda, bahkan bertentangan. Konflik kepentingan ini bisa saja menghambat efektivitas kelompok dalam mengambil keputusan strategis.

    Misalnya, ketegangan antara China dan India dapat berimbas pada dinamika internal BRICS, sehingga menimbulkan dilema bagi Indonesia untuk memilih posisi. Ada pula risiko geopolitik yang tak bisa diabaikan. Bergabung dengan BRICS bisa memicu persepsi bahwa Indonesia condong ke blok non-Barat, yang berpotensi mempengaruhi hubungan strategis dengan mitra-mitra tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.

    Dalam iklim geopolitik yang semakin bipolar, menjaga keseimbangan dua kutub kekuatan ini adalah tantangan tersendiri. Indonesia harus cermat agar tidak terjebak dalam rivalitas geopolitik yang merugikan.

    Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengatakan bahwa Indonesia yang telah resmi menjadi anggota tetap organisasi internasional BRICS harus bisa memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat tanah air. Meski memang secara domestik, manfaat keanggotaan BRICS bisa jadi tidak langsung terasa oleh masyarakat.

    Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan digital di Indonesia adalah isu-isu mendesak yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menjadi anggota aliansi global. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang strategi yang memastikan manfaat dari BRICS benar-benar terdistribusi hingga ke akar rumput. Tanpa ini, keanggotaan hanya akan menjadi sekadar simbol tanpa dampak nyata.

    Sejumlah hal yang harus dilakukan di antaranya, Indonesia perlu memperkuat perannya sebagai jembatan komunikasi dalam BRICS. Dengan posisi netral dan kebijakan luar negeri yang bebas aktif, Indonesia bisa menjadi mediator dalam menyatukan kepentingan yang beragam di antara anggota BRICS.

    Ini adalah peluang untuk memposisikan diri sebagai pemimpin moral di panggung internasional, mengadvokasi agenda-agenda global yang inklusif dan berorientasi pada pembangunan. Indonesia juga harus menggunakan keanggotaan BRICS untuk memperkuat agenda nasional, bukan sekadar menyesuaikan diri dengan prioritas kelompok.

    Dalam konteks transisi energi, misalnya, Indonesia dapat menginisiasi pembentukan dana khusus dalam BRICS untuk mendukung pengembangan teknologi energi terbarukan di negara-negara berkembang. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di BRICS tetapi juga memberi manfaat langsung bagi pembangunan domestik.

    Indonesia pun harus proaktif mendorong BRICS untuk lebih melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan. Ini penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan berdampak luas. Sebagai negara demokrasi terbesar di BRICS, Indonesia memiliki legitimasi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam kelompok ini.

    Memang, keanggotaan Indonesia di BRICS membuka babak baru dalam diplomasi ekonomi global. Namun, keberhasilan langkah ini tidak terletak pada keanggotaan itu sendiri, melainkan pada bagaimana Indonesia memanfaatkan posisi ini untuk mencapai tujuan strategisnya.

    Di tengah kompleksitas geopolitik dan ekonomi global, Indonesia harus cerdas membaca peluang sekaligus bijak mengelola tantangan. Dengan demikian, keanggotaan BRICS bukan sekadar status, tetapi alat untuk memperkuat posisi Indonesia di pentas dunia.

    Kuncinya adalah fleksibilitas dan keberanian untuk berpikir melampaui paradigma lama. Indonesia tidak hanya harus menjadi pengikut dalam BRICS, tetapi juga pencipta agenda. Dengan pendekatan yang strategis, BRICS bisa menjadi panggung bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan global yang relevan dan progresif.

    Keanggotaan ini bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari peran baru Indonesia dalam membentuk masa depan ekonomi dunia. Bangsa ini sedang melangkah menuju babak baru diplomasi ekonomi menuju ketangguhan posisi di tingkat global.

    Sumber : Antara

  • TNI evaluasi prosedur penggunaan senjata api oleh personel

    TNI evaluasi prosedur penggunaan senjata api oleh personel

    Regulasi penggunaan senjata api, diatur oleh Mabes TNI dan Mabes Angkatan. Hal ini tentu akan menjadi evaluasi oleh Mabes TNI dan Mabes Angkatan terkait penggunaan senjata

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto mengatakan pihaknya akan mengevaluasi penggunaan senjata api pascakasus penembakan yang dilakukan oknum TNI AL di Tangerang beberapa waktu lalu.

    “Regulasi penggunaan senjata api, diatur oleh Mabes TNI dan Mabes Angkatan. Hal ini tentu akan menjadi evaluasi oleh Mabes TNI dan Mabes Angkatan terkait penggunaan senjata,” kata Hariyanto kepada wartawan, di Jakarta, Kamis.

    Menurut Hariyanto berdasarkan prosedur dasar, seluruh personel harus memiliki surat izin penggunaan senjata api.

    Surat izin itu harus sesuai dengan jabatan dan tugas utama dari jabatan tersebut. Dia pun meyakini seluruh personel TNI sudah mendapatkan penjelasan terkait izin dan penggunaan senjata sesuai jabatan.

    Namun, saat ditanya lebih jauh soal poin prosedur mana yang akan dievaluasi Mabes TNI, dia tidak menjelaskannya dengan rinci.

    Sebelumnya, Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendukung evaluasi menyeluruh penggunaan senjata di lingkungan TNI setelah kasus penembakan oleh oknum anggota TNI AL di Tol Tangerang-Merak yang menyebabkan seorang warga tewas.

    “Kasus ini mengingatkan kita bahwa prosedur yang ada harus dijalankan dengan disiplin tinggi untuk cegah penyalahgunaan senjata,” kata Amelia dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (7/1).

    Selain itu, dia juga menyarankan evaluasi terhadap kebijakan penugasan pasukan elite sebagai ajudan, karena tugas tersebut memiliki risiko tinggi jika tidak diawasi dengan baik.

    Dari tiga oknum TNI AL yang terlibat kasus itu, kata dia, dua di antaranya merupakan prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska) sebagai satuan elite TNI AL dan salah satunya bertugas sebagai ajudan pejabat.

    Sebagai organisasi besar dan berpengalaman, kata dia, TNI sudah memiliki mekanisme pengawasan terhadap personelnya. Namun, untuk mencegah kejadian serupa, diperlukan penguatan monitoring serta pembinaan moral dan mental prajurit secara konsisten.

    Wakil rakyat ini mengatakan bahwa Komisi I DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap TNI untuk memastikan profesionalisme dan kredibilitas institusi ini tetap terjaga.

    Panglima Komando Armada TNI AL Laksamana Madya TNI Denih Hendrata di Markas Koarmada TNI AL, Jakarta, Senin (6/1), mengungkapkan bahwa oknum anggota TNI AL yang melakukan penembakan di Tol Tangerang-Merak membawa senjata api karena tugasnya sebagai ajudan.

    Ia mengatakan bahwa pihaknya bakal mengevaluasi terkait dengan penggunaan senjata api oleh anggota TNI AL. Namun, penggunaan senjata api melekat untuk seorang ajudan guna mengamankan pejabat yang dikawalnya, termasuk dirinya sendiri.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Effendi Simbolon Minta Megawati Mundur, PDIP: Pernyataan Kurang Ajar!

    Effendi Simbolon Minta Megawati Mundur, PDIP: Pernyataan Kurang Ajar!

    Bisnis.com, JAKARTA — Juru Bicara atau Jubir PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli mengkritik Effendi Simbolon soal pernyataannya yang meminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mundur dari jabatannya.

    Menurut Guntur, Effendi Simbolon tidak etis berkata seperti itu lantaran statusnya saat ini pun adalah pecatan dari partai berlogo banteng moncong putih tersebut.

    “Effendi Simbolon sudah dipecat dari PDI Perjuangan, maka tidak layak dan tidak etis mengomentari PDI Perjuangan, dan pernyataannya minta Ibu Megawati mundur adalah pernyataan kurang ajar,” ujarnya kepada Bisnis, pada Kamis (9/1/2025).

    Bahkan, lanjut Guntur, pihaknya menduga pernyataan Effendi adalah buah hasil dari pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo beberapa waktu lalu.

    Dilanjutkan dia, maka dari itu pihaknya merasa semakin yakin dengan ucapan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember 2024 lalu, bahwa memang ada pihak yang hendak mengawut-awut (mengacak-acak) partai.

    Tak hanya itu, Guntur mengemukakan PDIP semakin yakin dengan ditetapkannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terlihat sebagai “orderan politik” dan sebagai pintu masuk untuk menekan Ketum partai mundur.

    “Semakin terungkap cara licik, nabok nyilih tangan, menampar pinjam tangan. Ada yang memakai KPK untuk menyerang PDI Perjuangan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Mantan politisi PDI Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon meminta Megawati Soekarnoputri mengundurkan diri buntut penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Effendi mengaku prihatin dengan status hukum Hasto saat ini. Dia menyebut perkembangan kasus Harun Masiku itu merupakan petaka bagi partai yang lama menjadi rumahnya. Untuk itu, dia pun menilai perlu adanya perubahan kepemimpinan hingga level ketua umum di PDIP.  

    “Harus diperbaharui ya semuanya mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya lah sudah waktunya pembaharuan yang total ya, karena ini kan fatal ini, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri,” katanya kepada wartawan, Rabu (8/1/2025). 

    Menurut Effendi, partai memiliki pertanggungjawaban kepada publik yang tinggi sesuai dengan Undang-undang (UU) Partai Politik. Dia menyebut harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum karena kasus yang menjerat Hasto.  

    Mantan anggota Komisi I DPR yang sebelumnya dicalonkan PDIP itu menyebut, pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Megawati adalah mengundurkan diri dari jabatan yang sudah dipegangnya sejak berdirinya partai. 

    “Dia harus mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan. Ini hukum, ya harus seperti Perdana Menteri Kanada aja mengundurkan diri,” ucapnya.

  • Anggota DPR: RI harus jaga diplomasi bebas aktif walau gabung BRICS

    Anggota DPR: RI harus jaga diplomasi bebas aktif walau gabung BRICS

    “Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS harus menjadi langkah strategis yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, tanpa mengorbankan prinsip bebas aktif yang menjadi dasar diplomasi kita,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Idrus Salim Al-Jufri mengatakan bahwa Indonesia harus tetap menjaga diplomasi bebas aktif walau kini telah bergabung dengan organisasi internasional BRICS, dengan tidak mengganggu hubungan dengan mitra-mitra strategis lainnya.

    Menurut dia, keputusan bergabungnya Indonesia dengan BRICS juga mengandung risiko. Posisi geopolitik BRICS, yang sering dilihat sebagai penyeimbang dominasi negara-negara barat, dapat mempengaruhi hubungan strategis Indonesia dengan negara-negara barat termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa.

    “Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS harus menjadi langkah strategis yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, tanpa mengorbankan prinsip bebas aktif yang menjadi dasar diplomasi kita,” kata Idrus dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Namun dengan populasi gabungan mencapai 3,6 miliar jiwa, dia menilai bahwa BRICS merupakan blok dengan pengaruh ekonomi dan geopolitik yang signifikan, sekaligus menawarkan peluang besar bagi Indonesia. Sehingga langkah yang cermat dan berbasis kepentingan nasional, sangat penting dalam mempertimbangkan keanggotaan tersebut.

    Dia pun menilai bahwa dominasi China dan Rusia dalam aliansi BRICS tersebut menuntut agar Indonesia memiliki strategi kuat dan mempunyai pengaruh yang signifikan.

    “Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS bisa menjadi peluang besar untuk memperluas akses pasar, memperkuat transformasi teknologi, dan memainkan peran lebih besar dalam reformasi sistem global,” kata dia.

    Dia mengatakan keanggotaan tersebut dapat membuka akses ke pasar besar untuk ekspor Indonesia sekaligus memberi peluang pendanaan alternatif melalui BRICS Development Bank, karena BRICS mewakili seperempat ekonomi dunia.

    “Transfer teknologi dari negara-negara anggota seperti China dan India dapat mempercepat transformasi digital dan pengembangan energi terbarukan di Indonesia,” kata dia.

    Di sisi lain, dia pun mengingatkan agar semua langkah yang diambil pemerintah terkait dengan BRICS harus berorientasi pada manfaat nyata bagi rakyat, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

    “Pemerintah perlu memiliki rencana yang jelas untuk memaksimalkan keuntungan dari kerja sama BRICS, baik di bidang ekonomi, teknologi, maupun geopolitik,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kasus Hasto Jadi Kado Pahit HUT ke 52 Tahun PDIP?

    Kasus Hasto Jadi Kado Pahit HUT ke 52 Tahun PDIP?

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) akan merayakanan Hari Ulang Tahun alias HUT ke 52 pada Jumat (10/1/2025). Namun demikian, perayaan HUT kali ini akan berlangsung di tengah kasus yang menjerat Sekretaris Jenderal alias Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

    Hasto saat ini berstatus sebagai tersangka di KPK. Dia dijerat dua pasal sekaligus. Selain penyuapan, Hasto ditengarai turut melakukan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. 

    Di sisi lain, muncul juga dugaan mengenai adanya politisasi dalam kasus Hasto. Hasto menjadi tersangka karena dianggap kritis terhadap Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintahan Prabowo Subianto.

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto memastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto sudah sesuai prosedur.

    Setyo menyatakan bahwa penersangkaan Hasto dalam kasus Harun Masiku selalu diawasi oleh pimpinan KPK. Hasilnya, sepanjang pengawasannya, penyidik lembaga antirasuah itu telah melakukan penegakan hukum dengan benar.

    “Prinsipnya kami pimpinan itu melakukan pengawasan sepanjang sudah dilakukan dengan benar, sudah dilakukan dengan sesuai dengan ini, secara administrasi ada suratnya ada tugasnya dan lain lain,” ujarnya di Mabes Polri, Rabu (8/1/2025).

    Dengan demikian, mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta seluruh pihak agar menunggu hasil dari deputi penindakan KPK dalam membuat terang kasus yang menyeret Hasto tersebut.

    “Intinya tinggal menunggu saja, prosesnya dilakukan oleh kedeputian penindakan yaitu teknisnya, detailnya semuanya dilakukan oleh orang penyidik,” jelasnya.

    Sejarah PDIP

    Dalam catatan Bisnis, PDIP adalah pewaris dari PDI. Partai ini lahir dari sebuah upaya ‘kawin paksa’ Orde Baru terhadap kubu atau partai politik yang berhaluan nasional dan agama selain Islam. Partai ini lahir pada 10 Januari 1973.

    Secara genealogis, PDI tidak pernah lepas dari PNI. Basis pemilih PDI pun juga mewarisi lumbung suara PNI di wilayah Bali, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, khususnya kawasan Mataraman.

    Sayangnya sejak kemunculannya, capaian suara PDI tidak pernah mengulang kejayaan PNI. Pada Pemilu 1977, misalnya, PDI hanya memperoleh 8,6 persen suara atau 29 kursi di DPR. 

    Perolehan kursi ini terpaut jauh dibandingkan PPP yang memperoleh 99 kursi atau penguasa parlemen Golkar yang meraup 232 kursi. Kondisi itu terulang pada Pemilu 1982. Capaian suara PDI tak pernah tembus di angka 10 persen. 

    Nasib PDI di parlemen mulai moncer pada Pemilu 1987. Suara PDI melesat dibandingkan dua pemilu lalu. Partai berlambang kepala banteng itu memperoleh lebih dari 10 persen suara. Jumlah kursi di parlemen menjadi 40 kursi atau naik 16 kursi dari periode pemilu sebelumnya.

    Tren peningkatan suara PDI kembali terulang pada Pemilu 1992. Golkar partai penguasa Orde Baru kendati masih dominan suaranya turun 5,1 persen. Suara PPP naik menjadi 17 persen. PDI partai yang menjadi anak tiri Orde Baru suaranya meroket dari 10,9 persen menjadi 14,9 persen atau naik 4 persen.

    Trah Sukarno 

    Banyak pihak yang berpendapat meroketnya suara PDI adalah implikasi dari keberadaan trah Sukarno di partai kepala banteng. Trah Sukarno yang dimaksud adalah Megawati Soekarnoputri. 

    Mega dalam sekejap menjadi tokoh di PDI. Suara PDI langsung melesat. Kongres PDI di Surabaya pada tahun 1993, bahkan memilih Megawati sebagai Ketua PDI. 

    Popularitas Mega rupanya mulai mengusik Orde Baru. Soeharto menganggap Megawati sebagai ancaman. Dia kemudian berupaya sekeras mungkin untuk menyingkirkan Megawati. Salah satunya dengan memilih Soerjadi sebagai Ketua PDI dalam Kongres Medan. 

    Kubu Megawati menolak Soerjadi, konflik internal di PDI kemudian berkecamuk. Kritik terhadap Orde Baru semakin deras meluncur dari PDI Mega. Puncaknya, peristiwa 27 Juli 1996 terjadi. Saat itu massa PDI Soerjadi, dibantu ABRI, menyerang kantor PDI yang dikuasai kubu Megawati. Puluhan orang tewas dan hilang.

    Meski demikian, MC Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008 menulis bahwa represi dan aksi kekerasan yang dijalankan Orde Baru ternyata gagal membendung laju PDI Megawati. Sebaliknya, nama Megawati justru semakin populer. 

    PDIP Setelah Reformasi 

    Popularitas Megawati kelak menjadi kunci bagi kesuksesan PDI, yang kemudian pada tahun 1999 berubah namanya menjadi PDI Perjuangan (PDIP). 

    Lewat tangan dingin Megawati partai berlambang banteng moncong putih tersebut menikmati pait getirnya reformasi. Pada Pemilu multi partai tahun 1999, PDIP berhasil menjadi partai pemenang dengan 33,7 persen suara. Sayangnya meski tampil sebagai pemenang pemilu, Megawati gagal menjadi presiden setelah kalah voting melawan Gus Dur.

    Kesuksesan PDIP juga tak berlangsung lama, pada Pemilu 2004, suara PDIP turun cukup signifikan.PDIP hanya memperoleh suara sebanyak 18,9 persen, tren ini berlanjut pada tahun 2009 yang hanya sebanyak 14 persen suara.

    Anjloknya suara PDIP tersebut pararel dengan turunnya popularitas sosok sentral Megawati Soekarnoputri karena perubahan pola politik dan sejumlah skandal selama dia menjabat sebagai Presiden menggantikan Gus Dur.

    Beruntung pada tahun 2014, situasinya agak berbalik, sosok Joko Widodo berhasil meningkatkan elektabilitas partai. Jokowi effect mengantarkan kembali PDIP sebagai partai mayoritas dengan suara 18,9 persen suara. Kinerja positif tersebut berhasil mengantarkan Joko Widodo sebagai Presiden RI.

    Tren positif perolehan suara berlanjut pada tahun 2019. PDIP memperoleh 19,3 persen dan mengantarkan Jokowi untuk kedua kalinya menjabat sebagai presiden.

    Sementara itu tahun 2024 PDIP tampaknya sedang menghadapi situasi yang cukup pelik. Jokowi telah berpaling dan diisukan mendukung rival lama PDIP, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Suara PDIP di legislatif tersisa 16%.

    Megawati Dituntut Mundur

    Sementara itu, mantan politisi PDI Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon meminta Megawati Soekarnoputri mengundurkan diri buntut penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Hasto adalah Sekretaris Jendersl alias Sekjen PDIP. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024. Advokat dan kader PDIP Donny Tri Istiqomah juga ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Hasto. 

    Effendi mengaku prihatin dengan status hukum Hasto saat ini. Dia menyebut perkembangan kasus Harun Masiku itu merupakan petaka bagi partai yang lama menjadi rumahnya. Untuk itu, dia pun menilai perlu adanya perubahan kepemimpinan hingga level ketua umum di PDIP. 

    “Harus diperbaharui ya semuanya mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya lah sudah waktunya pembaharuan yang total ya, karena ini kan fatal ini, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri,” katanya kepada wartawan, Rabu (8/1/2025). 

    Menurut Effendi, partai memiliki pertanggungjawaban kepada publik yang tinggi sesuai dengan Undang-undang (UU) Partai Politik. Dia menyebut harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum karena kasus yang menjerat Hasto. 

    Mantan anggota Komisi I DPR yang sebelumnya dicalonkan PDIP itu menyebut, pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Megawati adalah mengundurkan diri dari jabatan yang sudah dipegangnya sejak berdirinya partai. 

    “Dia harus mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan. Ini hukum, ya harus seperti Perdana Menteri Kanada aja mengundurkan diri,” ucapnya. 

    Di sisi lain, Effendi mengkritik sikap PDIP yang dinilai kerap mencaci maki Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Dia menilai justru presiden bekas kader PDIP itu justru membantu Hasto melalui political will-nya. 

    “Di satu sisi caci maki terus pak Jokowi, ini ya memalukan partai itu, masa partai kerjanya caci maki sih. Tapi ketika ada persoalan hukum, gak usah dicari-cari lagi pembelaannya,” terang politisi asal Sumatera Utara itu. 

    Dia bahkan menyebut pernah menegur Hasto bahwa Jokowi berperan dalam menjaga elite PDIP itu.”Saya sampaikan juga ke mas Hasto begitu ‘Mas setahu saya pak Jokowi itu yang ikut menjaga anda loh’, ya silakan saja tapi ini enggak hanya sebatas seorang Hasto saya kira ini harus pertanggungjawaban nya dari Ketua Umumnya dong,” ungkapnya.

  • RI Gabung BRICS, Gerindra Bantah Ingin Konfrontasi dengan Barat

    RI Gabung BRICS, Gerindra Bantah Ingin Konfrontasi dengan Barat

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono membantah anggapan bahwa keanggotaan Indonesia di aliansi BRICS sebagai langkah konfrontatif dengan blok ekonomi Barat.

    Budisatrio mengemukakan bahwa Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Selain BRICS, Indonesia juga cukup intens terlibat dalam berbagai forum internasional mulai dari OECD, APEC, G20, OKI, dan lain-lainnya. 

    “Kita juga terlibat aktif dalam forum lain. Artinya, keanggotaan Indonesia di BRICS ini bukan bentuk konfrontasi dengan pihak manapun. Seperti pesan Presiden Prabowo, bahwa ‘seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,’ hal ini yang perlu kita pahami dari keterlibatan Indonesia dimanapun nantinya,” terangnya dalam keterangan resmi, Rabu (8/1/2024). 

    Keponakan Prabowo itu juga menekankan bahwa melalui organisasi-organisasi atau kelompok kerja sama antar negara, Indonesia ingin menjaga kepentingannya di tengah kondisi global yang tidak stabil. Bagi dia, kepentingan ndonesia tetap menjadi yang paling diperjuangkan.

    “Kita perlu tetap menjadikan kepentingan dalam negeri sebagai acuan dari setiap kebijakan luar negeri. Semangat ini yang tercermin dari keanggotaan Indonesia di BRICS,” tuturnya. 

    Sebelumnya, Pemerintah Brasil mengatakan dalam sebuah pernyataan menyebut bahwa Indonesia secara resmi bergabung dengan aliansi BRICS sebagai anggota penuh. 

    “Dalam konteks kepresidenan pro tempore Brasil di BRICS, yang dimulai pada 1 Januari dan akan berlanjut hingga 31 Desember 2025, pemerintah Brasil mengumumkan masuknya secara resmi Republik Indonesia ke dalam BRICS sebagai anggota penuh pada 6 Januari 2025,” jelas Kementerian Luar Negeri Brasil dikutip dari keterangan resminya, Selasa (7/1/2025). 

    Pemerintah Brasil menyebut, Indonesia memiliki tujuan yang sama dengan anggota kelompok lainnya untuk reformasi lembaga tata kelola global, dan memberikan kontribusi positif terhadap pendalaman kerja sama di belahan bumi selatan.  

    Kementerian Luar Negeri Brasil menjelaskan, para pemimpin BRICS mendukung pencalonan Indonesia selama KTT Johannesburg pada Agustus 2023, sebagai bagian dari proses perluasan kelompok untuk anggota penuh. 

  • Effendi Simbolon Minta Megawati Mundur Buntut Kasus Hasto di KPK

    Effendi Simbolon Minta Megawati Mundur Buntut Kasus Hasto di KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan politisi PDI Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon meminta Megawati Soekarnoputri mengundurkan diri buntut penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Hasto adalah Sekretaris Jendersl alias Sekjen PDIP. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024. Advokat dan kader PDIP Donny Tri Istiqomah juga ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Hasto. 

    Effendi mengaku prihatin dengan status hukum Hasto saat ini. Dia menyebut perkembangan kasus Harun Masiku itu merupakan petaka bagi partai yang lama menjadi rumahnya. Untuk itu, dia pun menilai perlu adanya perubahan kepemimpinan hingga level ketua umum di PDIP. 

    “Harus diperbaharui ya semuanya mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya lah sudah waktunya pembaharuan yang total ya, karena ini kan fatal ini, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri,” katanya kepada wartawan, Rabu (8/1/2025). 

    Menurut Effendi, partai memiliki pertanggungjawaban kepada publik yang tinggi sesuai dengan Undang-undang (UU) Partai Politik. Dia menyebut harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum karena kasus yang menjerat Hasto. 

    Mantan anggota Komisi I DPR yang sebelumnya dicalonkan PDIP itu menyebut, pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Megawati adalah mengundurkan diri dari jabatan yang sudah dipegangnya sejak berdirinya partai. 

    “Dia harus mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan. Ini hukum, ya harus seperti Perdana Menteri Kanada aja mengundurkan diri,” ucapnya. 

    Di sisi lain, Effendi mengkritik sikap PDIP yang dinilai kerap mencaci maki Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Dia menilai justru presiden bekas kader PDIP itu justru membantu Hasto melalui political will-nya. 

    “Di satu sisi caci maki terus pak Jokowi, ini ya memalukan partai itu, masa partai kerjanya caci maki sih. Tapi ketika ada persoalan hukum, gak usah dicari-cari lagi pembelaannya,” terang politisi asal Sumatera Utara itu. 

    Dia bahkan menyebut pernah menegur Hasto bahwa Jokowi berperan dalam menjaga elite PDIP itu.”Saya sampaikan juga ke mas Hasto begitu ‘Mas setahu saya pak Jokowi itu yang ikut menjaga anda loh’, ya silakan saja tapi ini enggak hanya sebatas seorang Hasto saya kira ini harus pertanggungjawaban nya dari Ketua Umumnya dong,” ungkapnya.

    Hasto Tersangka

    Sebelumnya, penetapan Hasto sebagai tersangka disetujui pada rapat expose yang dihadiri oleh pimpinan dan pejabat struktural Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK, Desember 2024 lalu. Expose itu digelar tidak lama setelah pimpinan KPK Jilid VI mulai menjabat. 

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengumumkan status Hasto sebagai tersangka, Selasa (14/12/2024). Pada kasus suap, komisi antirasuah menduga Hasto dan Donny bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan penyuapan terhadap anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. 

    Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan. Dia diduga dengan sengaja mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung dan tidak langsung proses penyidikan. Di antaranya, yakni menyuruh Harun Masiku pada 2020 untuk menenggelamkan ponselnya ketika adanya operasi tangkap tangan (OTT). 

    “Bahwa pada 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sutan Syahrir untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam Hape ke dalam air dan melarikan diri,” papar Setyo.

    Kasus tersebut sudah mulai diusut KPK sejak 2020. Pada saat itu, lembaga antirasuah menetapkan empat orang tersangka yaitu anggota KPU Wahyu Setiawan, anggota Bawaslu Agustina Tio Fridelina, Saeful Bahri dan Harun Masiku. Hanya Harun yang sampai saat ini belum diproses hukum.

  • RI Resmi Gabung BRICS, DPR: Peluang Pertumbuhan Ekonomi di Atas 7%

    RI Resmi Gabung BRICS, DPR: Peluang Pertumbuhan Ekonomi di Atas 7%

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) memandang resminya Indonesia menjadi anggota penuh di aliansi BRICS dapat membuka peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7%. 

    Menurutnya, negara-negara yang tergabung dalam BRICS memiliki potensi ekonomi yang signifikan dan dapat menjadi pasar serta investasi baru bagi Indonesia.

    “Dengan lebih dari 3,27 miliar orang, BRICS memiliki kekuatan ekonomi yang besar dan pada 2023 mencapai sekitar 35% dari PDB dunia, porsi ekonomi yang luar biasa. Dan jika Indonesia menginginkan pertumbuhan ekonomi di atas 6-7 persen, tentu BRICS adalah peluang yang sangat nyata,” katanya kepada wartwan, di Jakarta pada Rabu (8/1/2025).

    Lantaran BRICS memiliki New Development Bank (NDB) atau bank pembangunan multilateral yang didirikan oleh negara-negara yang tergabung dalam BRICS, dia menilai Indonesia berpotensi mendapatkan alternatif pembiayaan infrastruktur dan lainnya tanpa harus bergantung dengan Bank Dunia atau Dana Moneter Internasional (IMF).

    Sebelumnya, pria yang akrab disapa Aher ini mengatakan dirinya menyambut baik soal resminya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS. Dengan demikian, Aher melihat bahwa peran dan ruang pengaruh Indonesia akan semakin besar.

    “Dalam situasi dunia yang tengah bergejolak, Presiden Prabowo dapat memanfaatkan posisinya saat ini untuk dapat lebih berperan dalam menjaga keseimbangan global dan perdamaian dunia sesuai dengan prinsip politik bebas dan aktif,” urainya.

    Politikus PKS ini menyebut dalam hal kolaborasi, BRICS dapat menyediakan tempat bagi Indonesia untuk berkolaborasi mengenai isu-isu global yang mendesak seperti perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, isu kemanusiaan di Palestina, dan sebagainya, dengan negara-negara berkembang lainnya.

    Meski sudah resmi menjadi anggota penuh BRICS, Aher turut menyampaikan di sisi lain Indonesia juga tetap harus membangun hubungan baik dengan siapapun, khususnya di kawasan Asean

    “Asean berpeluang menjadi pusat pertumbuhan baru ekonomi global seiring dengan penguatan kawasan [Regionalism]. Tentu ini bisa menjadi peluang baru, disinkronisasikan dan diperkuat dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS,” pungkasnya.

  • Indonesia Gabung BRICS, Langkah Strategis Perkuat Pengaruh di Kancah Global

    Indonesia Gabung BRICS, Langkah Strategis Perkuat Pengaruh di Kancah Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini mengatakan keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengaruh dan peran negara ini dalam tata kelola global.  

    “Dengan bergabungnya Indonesia, BRICS kini menjadi forum yang semakin inklusif dan representatif, mencakup hampir setengah populasi dunia dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi global, sebagai anggota Komisi I DPR RI, saya menyambut dengan penuh optimisme langkah bersejarah ini,” ujar Amelia kepada wartawan, Rabu (8/1/2024).

    Indonesia, kata Amelia, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan keanggotaan di BRICS, khususnya dalam mendorong agenda-agenda yang relevan dengan kepentingan nasional. Agenda tersebut, antara lain penguatan kedaulatan digital, kerja sama keamanan, keberlanjutan ekonomi hijau, serta pengurangan kesenjangan pembangunan antarnegara.

    “Indonesia berada di posisi strategis sebagai penghubung antara BRICS dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini memberikan peluang untuk memperluas jejaring diplomasi ekonomi dan geopolitik, serta menciptakan sinergi antara ASEAN dan BRICS sebagai dua kekuatan ekonomi kawasan,” ungkap Ketua Kelompok Kapoksi BKSAP DPR dari Fraksi Nasdem ini.

    Amelia juga menilai keanggotaan Indonesia dalam BRICS mencerminkan kepercayaan global terhadap kemampuan dan stabilitas bangsa ini dalam memimpin berbagai inisiatif internasional. 

    Dalam konteks diplomasi parlementer, Amelia akan mendorong sinergi antara BKSAP DPR dan negara-negara anggota BRICS untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat Indonesia, khususnya terkait keadilan ekonomi, akses teknologi, dan kedaulatan pangan, dapat terakomodasi dengan baik.

    “Kita harus memastikan bahwa keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kolaborasi erat antara pemerintah, DPR, dunia usaha, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi yang ada,” imbuh dia.

    “Mari kita jadikan momen ini sebagai titik tolak untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Amelia.

    Indonesia resmi diumumkan menjadi anggota BRICS oleh Pemerintah Brasil pada Senin (6/1/2025). Pencalonan Indonesia untuk bergabung BRICS telah didukung sejak Agustus 2023 oleh para pemimpin aliansi tersebut. Namun, Indonesia memilih untuk menunda keanggotaannya hingga pembentukan pemerintahan baru yang terpilih pada tahun lalu.

    “Pemerintah Brasil menyambut baik keanggotaan Indonesia di BRICS,” tulis pernyataan resmi Pemerintah Brasil yang memegang jabatan presiden kelompok tersebut untuk 2025, dikutip dari AP.

    “Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia berbagi komitmen yang sama dengan anggota lainnya dalam mereformasi lembaga tata kelola global dan memperdalam kerja sama Selatan-Selatan,” lanjut pernyataan resmi Pemerintah Brasil.

    BRICS dibentuk pada 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, lalu Afrika Selatan bergabung pada 2010. Pada tahun lalu, blok ini memperluas keanggotaannya dengan menerima Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Meski Arab Saudi telah diundang, negara tersebut belum secara resmi menjadi anggota.

    Sejumlah negara lain, termasuk Turki, Azerbaijan, dan Malaysia, telah mengajukan permohonan untuk bergabung, sementara beberapa lainnya menunjukkan minat untuk bergabung dengan BRICS.

    Blok ekonomi ini awalnya dibentuk sebagai penyeimbang bagi kelompok tujuh (G-7) yang terdiri dari negara-negara maju. BRICS juga menjadi simbol negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang diprediksi akan mendominasi ekonomi global pada 2050.

  • Fraksi Gerindra apresiasi dan siap kawal program Makan Bergizi Gratis

    Fraksi Gerindra apresiasi dan siap kawal program Makan Bergizi Gratis

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    Fraksi Gerindra apresiasi dan siap kawal program Makan Bergizi Gratis
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 15:11 WIB

    Elshinta.com – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono mengapresiasi dan siap mengawal terlaksananya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi dimulai serentak di berbagai daerah pada Senin (6/1). Menurut dia, Fraksi Gerindra akan mendukung penuh dan membantu menyukseskan program MBG. Dia juga mengapresiasi kerja cepat pemerintah yang mewujudkan program unggulan ini dalam waktu kurang dari 100 hari kerja.

    “Fraksi Gerindra mengapresiasi kerja cepat pemerintah dalam mewujudkan salah satu program unggulan yang menjadi janji kampanye. Program MBG dapat berjalan di hari ke-79 pemerintahan, tentu ini jadi permulaan yang baik dan menunjukkan komitmen kuat pemerintah,” kata Budisatrio dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu menegaskan bahwa Fraksi Gerindra akan turut mengawal dan memastikan program MBG dapat berjalan sesuai dengan visi yang diproyeksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, selain menyediakan makanan, program itu juga diadakan untuk memenuhi gizi dan nutrisi yang berkualitas hingga visi keberlanjutan ekonomi.

    “Program MBG adalah wujud investasi pada sumber daya manusia serta generasi masa depan yang kompetitif dan produktif, untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Bahkan, program ini juga memiliki misi pemerataan ekonomi dan sosial,” katanya.

    Maka dari itu, menurut dia, jangan sampai program itu berfokus pada kuantitas, tetapi kualitasnya juga harus diperhatikan, seperti memperhatikan syarat kebutuhan kalori dan komposisi gizi bagi penerima manfaat.

    Dia juga mengapresiasi kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara program tersebut. Dia yakin dengan kinerja BGN ke depannya setelah memulai program MBG secara bertahap di 26 provinsi.

    “Kami yakin BGN mampu untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada sekolah dan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Target-target BGN sejauh ini juga cukup terukur dan menjanjikan,” kata dia.

    Lebih lanjut, dia mendukung agar program MBG mengutamakan pasokan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk pemerataan ekonomi dan pengembangan jaringan distribusi lokal.

    “Dengan melibatkan pelaku usaha lokal, petani, dan nelayan, program ini berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di daerah-daerah. Tentu kita ingin program ini bukan hanya sukses mengatasi isu stunting, namun juga berhasil membuka akses pemerataan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat,” kata dia.

    Adapun BGN telah memberdayakan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang siap melayani kebutuhan gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui di 26 Provinsi di Indonesia, dimana setiap titik SPPG ditargetkan mampu melayani 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat setiap harinya.

    Seperti diketahui, program Makan Bergizi Gratis membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk berkolaborasi sebagai mitra kerja. Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, saat ini tercatat 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program ini. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring tingginya minat dari UMKM, Koperasi, dan BUMDes yang telah mendaftar untuk bergabung sebagai mitra kerja.

    Sumber : Antara