Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi A DPRD DKI

  • Pegawai Dinas Gulkarmat DKI belum ideal karena keterbatasan anggaran

    Pegawai Dinas Gulkarmat DKI belum ideal karena keterbatasan anggaran

    Selain itu, untuk memperkuat upaya pemadaman kebakaran, Dinas Gulkarmat juga membentuk relawan pemadam kebakaran (Redkar) yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan jumlah pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) saat ini masih belum ideal karena keterbatasan anggaran belanja pegawai.

    “Masih sangat jauh dari angka ideal,” kata Mujiyono di Jakarta, Selasa.

    Mujiyono mengatakan dari data yang ada saat ini terdapat 1.745 orang dari Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) operasional atau 40,9 persen dan 1.845 orang PNS operasional atau 44 persen, sisanya jumlah pegawai terdiri atas PNS staf dan PJLP non operasional sebanyak 644 orang.

    Menurut Mujiyono, jumlah personel ini masih jauh dari rekomendasi ideal yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang mengusulkan 11.200 orang.

    Namun, keterbatasan jumlah pegawai di DKI Jakarta ini terhambat oleh aturan mengenai batasan belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 30 persen dari total belanja daerah.

    Saat ini, lanjut Mujiyono, belanja pegawai di DKI Jakarta sudah mencapai Rp22,3 triliun dari total Belanja Daerah sebesar Rp82,6 triliun, atau sekitar 26,9 persen.

    “Tahun 2025 mendatang, Gulkarmat merencanakan penambahan PNS sebanyak 215 orang,” ujarnya.

    Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. ANTARA/Ho-Pribadi

    Untuk itu, Mujiyono menyampaikan solusi sementara dengan menyarankan Pemprov DKI Jakarta mengatasi kekurangan personel dengan mengandalkan pegawai tidak tetap atau Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

    Selain itu, untuk memperkuat upaya pemadaman kebakaran, Dinas Gulkarmat juga membentuk relawan pemadam kebakaran (Redkar) yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta.

    Hingga Juni 2024, total anggota Redkar di Jakarta mencapai 6.368 orang, dengan distribusi di lima wilayah sebagai berikut: Jakarta Pusat (1.215), Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu (561), Jakarta Barat (1.115), Jakarta Selatan (2.164), dan Jakarta Timur (1.313).

    Dengan adanya relawan dan upaya penambahan pegawai, diharapkan kekurangan personel di Dinas Gulkarmat dapat segera teratasi, sekaligus memastikan respon cepat dalam menangani kebakaran di Jakarta.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI kemarin, identifikasi korban kebakaran hingga sekolah gratis

    DKI kemarin, identifikasi korban kebakaran hingga sekolah gratis

    Jakarta (ANTARA) –

    Sejumlah peristiwa di DKI Jakarta yang terjadi pada Jumat (24/1) masih layak untuk disimak kembali hari ini, antara lain RS Polri identifikasi tiga jenazah korban kebakaran Glodok hingga program sekolah swasta gratis.

    Berikut rangkumannya:

    1. RS Polri berhasil identifikasi tiga jenazah korban kebakaran Glodok

    Jakarta (ANTARA) – Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Pusdokkes Polri (RS Polri) berhasil mengidentifikasi tiga dari 14 korban yang dilaporkan hilang akibat kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat, pada Rabu (15/1).

    “Pada hari ini, tim gabungan sementara berhasil mengidentifikasi tiga korban dari 14 korban yang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya,” kata Kepala RS Polri Brigjen Polisi Prima Heru Yulihartono saat konferensi pers di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Tim Transisi Pram-Doel sebut sekolah swasta gratis akan diuji coba

    Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel) menyebutkan program sekolah swasta gratis di Jakarta akan diuji coba terlebih dahulu.

    “Kemarin kami rapat tiga, empat kali dengan Dinas Pendidikan, mungkin akan dicoba, uji coba dulu,” kata Ketua Tim Transisi Pramono-Doel Ima Mahdiah di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Gulkarmat DKI imbau masyarakat cek listrik sebelum tinggalkan rumah

    Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengimbau kepada masyarakat yang ingin berlibur di akhir pekan panjang (long weekend) untuk memeriksa kelistrikan sebelum meninggalkan rumah.

    Satriadi mengatakan imbauan ini penting untuk diterapkan terutama bagi masyarakat yang menghuni di kawasan permukiman padat.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Pengelola gedung di Jakarta harus tingkatkan sistem proteksi kebakaran

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta agar pengelola gedung bertingkat di Jakarta harus meningkatkan sistem proteksi kebakaran untuk memberikan keselamatan kepada masyarakat mengingat masih banyak yang belum sesuai standar.

    “Kebakaran tidak hanya berisiko bagi pemilik atau pengelola, tetapi juga dapat membahayakan orang lain,” kata Mujiyono di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Nelayan dan pedagang ikan Muara Angke dukung pembatasan impor ikan

    Jakarta (ANTARA) – Nelayan dan pedagang ikan di Muara Angke, Jakarta Utara mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang membatasi impor ikan impor terutama ikan salem atau makarel dari China pada Januari dan Februari 2025.

    “Kami tentu mendukung sekali kebijakan ini karena kehadiran ikan impor jenis salem membuat harga ikan lokal turun,” kata nelayan Muara Angke, Kariadi di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengelola gedung di Jakarta harus tingkatkan sistem proteksi kebakaran

    Pengelola gedung di Jakarta harus tingkatkan sistem proteksi kebakaran

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta agar pengelola gedung bertingkat di Jakarta harus meningkatkan sistem proteksi kebakaran untuk memberikan keselamatan kepada masyarakat mengingat masih banyak yang belum sesuai standar.

    “Kebakaran tidak hanya berisiko bagi pemilik atau pengelola, tetapi juga dapat membahayakan orang lain,” kata Mujiyono di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, banyak gedung yang belum sepenuhnya memenuhi standar keselamatan kebakaran, sehingga berisiko tidak hanya bagi penghuninya tetapi juga orang lain.

    Seharusnya, kata Mujiyono, setiap pengelola gedung harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya sistem proteksi kebakaran karena banyak dijumpai ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi pengelola gedung kaitannya dengan proteksi kebakaran.

    “Artinya, perhatian pengelola sangat penting atas keselamatan gedung, termasuk adanya resiko kebakaran,” katanya.

    Mujiyono juga mengingatkan bahwa penanggulangan kebakaran harus menjadi tanggung jawab bersama. Peran serta setiap elemen masyarakat sangat diperlukan, terutama untuk pencegahan.

    Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. ANTARA/HO-Pribadi

    Dia mencontohkan, Gerakan Masyarakat Mempunyai APAR (Gempar) yang merupakan inisiatif Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan yang awalnya hanya mewajibkan kepemilikan alat pemadam api ringan (APAR) di setiap rumah aparatur sipil negara (ASN), kini kepemilikan APAR wajib disediakan kepada pengusaha restoran, pengusaha laundry kiloan, dan lainnya.

    “Akhirnya, sekarang ini hampir merata ketersediaan APAR tidak hanya yang dibiayai oleh APBD,” ujarnya.

    Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menyebutkan sebanyak 694 gedung bertingkat di DKI Jakarta belum memenuhi syarat proteksi kebakaran.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi Gunawan di Jakarta, Selasa merinci dari 694 gedung tersebut, sebanyak 361 gedung merupakan gedung bertingkat tinggi (delapan lantai ke atas).

    Sementara itu, sebanyak 333 gedung lainnya merupakan bertingkat rendah (delapan lantai ke bawah).

    Gulkmarmat DKI telah memeriksa 2.609 gedung bertingkat. Dari 2.609 gedung bertingkat ini, sebanyak 1.228 gedung merupakan gedung bertingkat tinggi, sementara sisanya gedung bertingkat rendah.

    Lalu, terkait peristiwa kebakaran yang terjadi di gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat beberapa waktu lalu, Satriadi mengungkapkan bangunan tersebut berdasarkan data tahun 2023 dinyatakan tidak memenuhi syarat proteksi kebakaran.

    “Untuk kasus Glodok Plaza ini memang pada tahun 2023, itu sudah kami nyatakan belum memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran,” ujar dia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pasca Kebakaran Glodok Plaza, Komisi A DPRD: Sistem Keselamatan Gedung di Jakarta Penting Dievaluasi – Page 3

    Pasca Kebakaran Glodok Plaza, Komisi A DPRD: Sistem Keselamatan Gedung di Jakarta Penting Dievaluasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Insiden kebakaran di Glodok Plaza yang terjadi pada Rabu (15/1) malam hingga Kamis (16/1) pagi menelan korban jiwa dan kerugian besar. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD Jakarta, Hilda Kusuma Dewi, mengaku prihatin terhadap peristiwa tersebut. Pasca kejadian, dia pun menekankan pentingnya evaluasi keselamatan di gedung-gedung komersial.

    “Kejadian ini adalah tragedi yang mendalam, khususnya bagi keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta. Peristiwa ini harus menjadi pengingat bahwa keselamatan di gedung komersial harus menjadi perhatian serius, baik dari pemerintah, pengelola gedung, maupun masyarakat,” kata Hilda dalam keterangan diterima, Kamis (23/1/2025).

    Dalam penanganan insiden, Hilda menilai upaya tim pemadam kebakaran (Damkar) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang telah berjuang keras di lapangan patut diapresiasi. Namun, ia juga menyoroti perlunya peningkatan responsivitas dan koordinasi antarinstansi terkait.

    “Saya mengapresiasi tim pemadam kebakaran dan BPBD yang telah berjuang keras meski menghadapi tantangan, seperti akses sulit dan struktur bangunan yang kompleks. Namun, ini menjadi evaluasi penting untuk meningkatkan koordinasi dan kesiapan peralatan pendukung di masa depan,” jelas Hilda.

    Hilda menegaska, insiden terkait menuntut evaluasi dan penguatan regulasi keselamatan kebakaran di gedung-gedung komersial. Sebab, implementasi standar keselamatan harus menjadi prioritas bagi pengelola gedung di Jakarta.

    “Kami akan mengevaluasi implementasi standar keselamatan kebakaran di gedung komersial. Komisi A DPRD DKI akan mendorong penguatan regulasi, termasuk inspeksi berkala dan sanksi tegas bagi pengelola gedung yang melanggar, guna meminimalkan risiko dan memastikan sistem keamanan yang memadai,” tegas dia.

     

  • DKI diminta perketat pengawasan gedung tanpa sertifikat kelaikan

    DKI diminta perketat pengawasan gedung tanpa sertifikat kelaikan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindak tegas gedung-gedung di Jakarta yang tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terkait proteksi kebakaran, baik gedung perkantoran, mal maupun apartemen.

    “Pemprov DKI harus tegas menindak semua pemilik gedung atau mal yang tidak memiliki SLF atau yang SLF-nya mati (kedaluwarsa). Karena ini menyangkut keselamatan jiwa,” kata Riano di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, sertifikat ini untuk memastikan gedung memenuhi standar keamanan, seperti sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

    “Setiap gedung, selain memiliki IMB, wajib memperbarui SLF secara berkala. Jika ditemukan gedung yang SLF-nya sudah mati atau tidak ada, pemerintah harus segera bertindak. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mencegah potensi bencana kebakaran,” jelas Riano.

    Berdasarkan data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI, ada 361 gedung tinggi di Jakarta yang tidak memenuhi syarat atau tidak mempunyai sertifikat keselamatan kebakaran bangunan gedung atau fire safety.

    Menurut Riano, data tersebut menunjukkan betapa banyaknya pemilik atau pengelola gedung tinggi di Jakarta yang abai terhadap keselamatan jiwa karyawannya maupun para pengunjung.

    Salah satu contoh terbaru kasus kebakaran yang berakibat fatal adalah kebakaran maut yang menimpa Glodok Plaza. Diketahui, kebakaran tersebut memakan korban akibat SLF gedung tersebut telah kedaluwarsa.

    “Saya kira, kasus di Glodok itu harus ada yang bertanggung jawab. Agar menjadi pembelajaran bagi gedung-gedung bandel di tempat lain,” katanya.

    Oleh karena itu, Riano meminta Pemprov Jakarta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh perkantoran, pusat perbelanjaan, dan gedung-gedung lain di Jakarta.

    Dia pun mengingatkan, tak boleh ada kompromi terhadap SLF karena ini persyaratan utama yang harus dimiliki setiap gedung, termasuk perkantoran dan pusat perbelanjaan.

    Riano mengajak semua pihak, khususnya pengelola gedung, untuk lebih proaktif dalam menjaga kelaiakan fungsi gedungnya demi mencegah tragedi serupa terulang di masa mendatang.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPRD DKI nilai tukar guling aset dengan swasta masih untung

    DPRD DKI nilai tukar guling aset dengan swasta masih untung

    Kami menyetujui proses tukar guling lahan sepanjang itu memberikan manfaat untuk masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menilai tukar guling aset berupa tanah dengan swasta masih menguntungkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga sepatutnya untuk mendapatkan persetujuan.

    “Kita sudah cek AMDAL, appraisal (penilaian), dan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)-nya. Pasti kita akan cek silang ke dinas terkait,” kata Ima di Jakarta, Senin, saat meninjau tanah tukar guling.

    Ia beranggapan tanah hasil tukar guling itu memberikan keuntungan bagi Pemprov DKI Jakarta. Legislatif juga akan terus mengawasi penggunaan lahan sesuai prosedur.

    “Saya lihat kita lebih untung karena mendapatkan lahan yang lebih besar,” kata Ima.

    Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menegaskan kunjungan yang dilakukan Komisi A untuk memastikan kondisi existing tanah tukar guling.

    Selain itu, lanjut Inggard pihaknya memastikan kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta bermanfaat maksimal bagi masyarakat.

    “Kami menyetujui proses tukar guling lahan sepanjang itu memberikan manfaat untuk masyarakat,” katanya.

    Ia juga menekankan pengamanan aset daerah sangat penting. Termasuk pemantauan pelaksanaan proyek ke depan.

    Komisi A DPRD DKI Jakarta meninjau tanah hasil tukar guling Barang Milik Daerah (BMD) Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) dengan PT. Pacific Equity Management dan PT. FKS Makmur Mandiri, Senin (20/1).

    Berdasarkan Surat Nomor 002/PEM/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017, PT. Pacific Equity Management telah mengajukan permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kepada gubernur DKI Jakarta.

    Permohonan tersebut menyatakan, Pemprov DKI akan membebaskan BMD berupa tanah seluas 338 meter persegi dengan nilai aset sebesar Rp15,3 miliar, serta badan jalan MHT.

    Sebagai gantinya, diberikan tanah kosong seluas 501 meter persegi dengan nilai aset sebesar Rp16,8 miliar yang terletak di Gang Masjid Kampung Duku, RT 006/RW 05, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    Selain itu, berdasarkan Surat Nomor 104/DMM-DIR/FO/VI-2018 tanggal 28 Juni 2018, PT. FKS Makmur Mandiri juga mengajukan permohonan persetujuan tukar-menukar tanah milik Pemprov DKI Jakarta.

    Permohonan tersebut menyatakan bahwa BMD berupa tanah jalan lingkungan seluas 444,2 meter persegi dengan nilai aset sebesar Rp25,9 miliar akan digantikan dengan jalan pengganti seluas 802 meter persegi dengan nilai aset sebesar Rp41,2 miliar.

    Lokasi penggantinya berada di Jalan Karet Pasar Baru Barat 7, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jalan pengganti ini direncanakan akan segera dibangun.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Jakbar diminta selesaikan permasalahan pembangunan krematorium

    Pemkot Jakbar diminta selesaikan permasalahan pembangunan krematorium

    Jakarta (ANTARA) – Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Kota Jakarta Barat, untuk menyelesaikan polemik pembangunan krematorium dengan warga setempat agar bisa secepatnya menemui titik temu.

    “Kami beri waktu untuk berdialog kembali, supaya ada titik temu,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua di Jakarta, Senin, saat menerima audiensi warga Kelurahan Tegal Alur, Kalideres dan Cengkareng Barat terkait pembangunan krematorium itu.

    Menurut dia, permasalahan antara warga dan Pemerintah Kota Jakarta Barat, perlu diselesaikan dengan cara yang baik, karena keduanya mempunyai argumentasi masing-masing.

    Untuk itu, permasalahan tersebut lanjut Inggard, kedua belah pihak untuk berkoordinasi lebih lanjut dan meninjau kembali pembangunan krematorium tersebut.

    Apalagi kata Inggard, regulasi yang dijadikan dasar pembangunan mengalami perubahan karena dampak Omnibus Law.

    Sementara itu, Ketua RW 06 Kelurahan Tegal Alur Ngatiyono Tirta Ningrat alias Temon mengatakan bahwa pembangunan krematorium atau rumah pembakaran mayat tersebut berada pada lingkungan padat penduduk.

    Bahkan kata Temon, warga tak dilibatkan dalam proses pembentukan regulasi pendirian gedung krematorium tersebut. Karena itu, warga keberatan dengan terbitnya Surat Keputusan Pendirian Bangunan dan Gedung (SK-PBG) 317306-21122023-005.

    Menurut Temon, pembangunan krematorium yang dekat dengan permukiman padat penduduk akan berdampak negatif bagi warga.

    “Kami dari warga sekitar menolak keras pembangunan krematorium, karena akan berdampak pada lingkungan sekitar,” kata dia.

    Menanggapi usulan warga, Kepala Suku Dinas Citata Jakarta Barat Heru Sunawan memastikan bahwa pembangunan krematorium telah memenuhi persyaratan yang diperlukan.

    Ia juga menyatakan, dokumen yang masuk telah sesuai dengan peraturan dan bahkan sudah mendapatkan persetujuan warga.

    “Surat pernyataan warga ada dan itu digunakan untuk persetujuan pembangunan rumah duka dan secara prinsip kegiatan ini boleh,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPRD DKI Jakarta pantau Makan Bergizi Gratis di SLBN 5 Jakarta

    Anggota DPRD DKI Jakarta pantau Makan Bergizi Gratis di SLBN 5 Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 5 Jakarta pada Jumat.

    Kevin di SLBN 5 Jakarta, Slipi, Jumat, menyebutkan bahwa pemberian MBG di sekolah tersebut dilakukan dengan memperhatikan kekhususan disabilitas para murid.

    “Secara menu sama, hanya ketika di dalam kelas, mereka memang punya keterbatasan khusus yang memang berbeda-beda,” kata Kevin kepada wartawan usai memantau Program MBG tersebut.

    Murid di sekolah tersebut ada yang tidak bisa mendengar, hambatan dalam berbicara dan sebagainya. “Karena itu memang cara komunikasinya mungkin berbeda,” katanya.

    Para murid dikelompokkan sesuai dengan disabilitasnya masing-masing. Kemudian para guru mendampingi para murid berbasis pengelompokan tersebut.

    “Jadi mereka tidak dalam kelas besar. Tadi skalanya sekitar 5-6 orang di dalam kelas disajikan, dilayani oleh guru yang khusus, berkebutuhan khusus tersebut. Saya rasa ini sudah sangat baik,” katanya.

    Selain itu, Kevin juga mengapresiasi ketepatan waktu distribusi paket makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah menuju SLBN 5 Jakarta.

    “Tadi saya lihat juga pendistribusinya tepat waktu. Dari sisi hariannya sekitar jam 07.30 WIB, tadi saya datang, (paket MBG) sudah datang,” katanya.

    Selain itu, kata Kevin, menu MBG juga terhitung mewah, bahkan seperti menu di kafe-kafe. “Tadi saya lihat ada makaroni, kemudian ada telur, ada tahu, ada pisang, ada sayur,” katanya.

    Menurut dia, komposisi menu seperti standar di kafe. ‘Ini cukup mewah, bisa pemerataan seperti ini di Jakarta,” ungkap Kevin.

    Kepala Sekolah SLBN 5 Jakarta Hani Rustisiani menyebutkan bahwa pemberian MBG di sekolah juga disesuaikan dengan kebutuhan khusus para muridnya.

    “Ada yang memang (durasi makannya) 30 menit, ada yang lama sekali, ada yang 15 menit, 10 menit sudah selesai, ada yang 5 menit bahkan sudah habis,” katanya.

    Durasi tersebut sesuai dengan kondisi kebutuhan khusus mereka. “Kan anak-anak berkebutuhan itu ada yang tidak mengunyah dengan baik, tidak bisa mengunyah dengan baik,” kata Hani.

    Selain itu, pihaknya juga menangani sejumlah tantangan seperti para murid yang tidak terbiasa makan sayur.

    Menurut dia, Program MBG mendorong murid-murid untuk terbiasa makan makanan bergizi. “Iya (membantu para murid terbiasa dengan makanan bergizi). Itu karena di sini orang tuanya kalangannya menengah ke bawah,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPRD Jakarta Hilda Kusuma Dewi: Butuh Solusi Cepat Atasi Kekosongan Jabatan di Pemprov DKI – Halaman all

    Anggota DPRD Jakarta Hilda Kusuma Dewi: Butuh Solusi Cepat Atasi Kekosongan Jabatan di Pemprov DKI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Hilda Kusuma Dewi, menyoroti urgensi penyelesaian kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Menurutnya, langkah strategis diperlukan agar kualitas pelayanan publik tidak terganggu akibat posisi yang belum terisi. 

    “Langkah pertama yang sangat penting adalah inventarisasi jabatan yang kosong. Dengan mengetahui secara pasti posisi yang belum terisi, kita dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya serta dampaknya terhadap pelayanan publik,” ujar Hilda saat ditemui di Jakarta, Senin (16/12/2024). 

    Hilda menggarisbawahi bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) harus segera menyusun daftar kekosongan jabatan secara komprehensif.

    Setelah itu, percepatan proses rekrutmen dan seleksi untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut harus menjadi prioritas utama. 

    Hilda menegaskan bahwa proses pengisian jabatan harus dilakukan secara transparan dan profesional, untuk memastikan pejabat yang terpilih memiliki kompetensi dan kualitas yang sesuai. 

    “Kita harus memastikan rekrutmen dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan pejabat yang kompeten dan berkualitas,” tambahnya. 

    Selain itu, ia menyoroti pentingnya penguatan sistem pengembangan karir di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Program pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kompetensi harus menjadi bagian dari solusi agar para pegawai memiliki kesiapan untuk menduduki posisi strategis. 

    “Kekosongan jabatan sering kali disebabkan oleh kurangnya pengembangan karir yang jelas. Pemprov harus memberikan perhatian lebih pada hal ini agar dapat menciptakan calon pemimpin dari internal,” kata Hilda. 

    Hilda juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga, terutama antara BKD, gubernur, dan instansi terkait, untuk mempercepat pengisian jabatan sekaligus mencegah kekosongan serupa di masa mendatang.

    Ia juga mendorong evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi yang mengatur mekanisme pengisian jabatan. 

    “Jika ada kendala administratif yang memperlambat proses, regulasi tersebut sebaiknya direvisi agar lebih fleksibel tanpa mengorbankan integritas,” lanjutnya.

    Langkah lain yang menurut Hilda perlu dilakukan adalah membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pegawai internal.

    Pemprov harus memberikan informasi yang jelas tentang langkah-langkah yang sedang diambil untuk mendapatkan dukungan publik. 

    “Dengan komunikasi yang baik, masyarakat akan memahami dan mendukung langkah-langkah yang diambil Pemprov untuk menyelesaikan masalah ini,” tegasnya. 

    Hilda berharap langkah-langkah strategis ini dapat dilakukan secara konsisten dan terintegrasi agar kekosongan jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta segera teratasi. 

    “Jika ini dilakukan dengan baik, pelayanan publik akan menjadi lebih optimal,” pungkasnya.

  • Legislator minta Disdik beri edukasi budaya antikorupsi di sekolah

    Legislator minta Disdik beri edukasi budaya antikorupsi di sekolah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono meminta Dinas Pendidikan DKI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi untuk memberi edukasi budaya antikorupsi di sekolah di wilayah Jakarta.

    Hal ini, kata dia, karena perilaku koruptif telah memasuki hampir seluruh elemen bangsa. Padahal praktik korupsi merupakan tindakan yang tidak bermoral.

    Menurut Alia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, bagus kalau dari KPK dan dinas-dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan menanamkan moral yang kuat biar anak anak dari kecil sudah dididik untuk nggak serakah.

    “Untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang positif buat satu sama lainnya,” ujarnya.

    Dia dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut serta melakukan sosialisasi budaya antikorupsi di sekolah.

    Sosialisasi dilakukan mulai dari tingkat SD hingga SMA/SMK agar siswa yang memiliki cita-cita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun sebagai legislatif memahami etika dan moral bahwa praktik korupsi sebuah tindakan yang merugikan bangsa dan negara.

    “Harus diterapkan dari tingkat sekolah agar anak-anak sekolah yang mau berkarir di pemerintahan sebagai apapun itu pasti sudah mulai tahu bagaimana etika menjadi pegawai yang benar,” kata Alia.

    Dia kemudian berpesan agar para generasi penerus bangsa berkomitmen menjauhkan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

    Selain itu, seluruh pejabat di eksekutif maupun legislatif di Indonesia diharapkan dapat menjaga amanah sebagai pelayan masyarakat untuk menjauhkan tindakan praktik korupsi.

    Terlebih untuk generasi muda yang kini banyak menduduki jabatan strategis agar fokus dengan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

    “Saya harap semua pejabat dan semua pegawai publik di Indonesia, baik eksekutif maupun legislatif tidak melakukan korupsi,” kata Alia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024