Kementrian Lembaga: Komisi A DPRD DKI

  • Kenaikan dana operasional RT-RW harus merata ke perangkat wilayah

    Kenaikan dana operasional RT-RW harus merata ke perangkat wilayah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Riano P. Ahmad mengemukakan, kebijakan menaikan dana operasional untuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) harus diberlakukan secara menyeluruh, tidak parsial tetapi harus ke semua perangkat kewilayahan lainnya.

    “Usulan kenaikan operasional RT dan RW kami sambut baik. Tapi harus ada keadilan dan pemerataan,” kata Riano di Jakarta, Rabu.

    Pihaknya menyambut baik kebijakan kenaikan dana operasional untuk ketua RT dan RW se-Jakarta.

    Riano juga mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan RT/RW di Ibu Kota.

    Namun, Riano berharap kebijakan ini juga perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh parsial.

    Riano menekankan, selain RT/RW dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), masih banyak perangkat kewilayahan lainnya yang memiliki peran penting dalam pelayanan publik. Khususnya, di tingkat kelurahan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat.

    Seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Dasawisma dan Posyandu. Kemudian, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) hingga Pos Binaan Terpadu (Posbindu).

    “Semua elemen ini berperan penting dalam pelayanan di wilayah, jadi tidak boleh hanya satu sisi saja yang dinaikkan operasionalnya. Saya kira, perangkat-perangkat lain juga harus disesuaikan agar ada rasa keadilan,” katanya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan mengumumkan kenaikan dana operasional bagi RT/RW di Jakarta dalam waktu dekat.

    Kenaikan dana operasional RT/RW ini merupakan salah satu janji kampanye Pramono-Rano saat maju di Pilkada Jakarta 2024.

    “Jadi dana operasional untuk RT/RW saya sudah tanda tangani. Nanti saya umumkan pada saat berlakunya, mudah-mudahan bulan Oktober,” kata Pramono di Jakarta Selatan, Selasa (22/7).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ternyata Ada Juga yang Siap Ambil Tanggung Jawab Sosial

    Ternyata Ada Juga yang Siap Ambil Tanggung Jawab Sosial

    JAKARTA – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengapresiasi sosok Sahdan Arya Maulana, pemuda 19 tahun yang menjadi ketua RT Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

    Menurut Mujiyono gebrakan menggunakan dana operasional RT dan iuran warga untuk memperbaiki jalan yang dilakukan oleh Sahdan bisa menjadi inspirasi bagi anak muda lainnya, terutama generasi Z.

    “Ini adalah bukti nyata bahwa generasi muda, khususnya Gen Z, yang sering disebut generasi strawberry yang manja, ternyata ada juga yang siap mengambil tanggung jawab sosial dan kepemimpinan di lingkungan mereka,” kata Mujiyono kepada wartawan, Kamis, 17 Juli.

    Dari hal ini, Mujiyono mendorong lahirnya lebih banyak pemimpin muda di tingkat RT/RW. Pemprov DKI diminta memberikan ruang pembinaan dan pelatihan kepada kaum muda.

    “Perlu pendampingan agar para pemuda seperti Sahdan tidak hanya diberi kesempatan, tetapi juga dukungan untuk menjalankan tugasnya secara maksimal,” tutur dia.

    Lebih lanjut, Mujiyono memandang kehadiran Gen Z dalam struktur pemerintahan lokal akan memperkaya perspektif, mempercepat inovasi, dan memperkuat keterlibatan warga dalam pembangunan kota.

    “Menurut saya, hal ini sejalan dengan semangat otonomi, partisipasi, dan regenerasi kepemimpinan yang selama ini juga menjadi perhatian kami sebagai wakil rakyat Jakarta,” pungkasnya.

    Menyandang status generasi Z, Sahdan yang berhasil terpilih secara demokratis sebagai Ketua RT 07 RW 08, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

    “Alhamdulillah saya menang dengan 126 suara, sedangkan lawan saya memperoleh 17 suara,” ungkapnya saat di wawancarai pada senin, 14 Juli 2025.

    Saat pertama kali menjabat, Sahdan bersama tim mendapat beragam respons dari masyarakat sekitar. Banyak yang memberikan dukungan dan ada juga beberapa yang meragukan kepemimpinan era Gen Z.

    “Ada yang bilang Gen Z itu males gerak, gak bisa kerja, atau gak bakal ada pembangunan,” katanya, sambil tersenyum.

    Dalam waktu kepemimpinannya yang baru berjalan dua bulan ini, kerja Sahdan yang menjadi sorotan adalah pengecoran jalan. Pengecoran jalan yang sempat viral ini, tidak menggunakan dana pemerintah melainkan menggunakan iuran dari warga setempat.

  • PSI Usul Insentif via JAKI bagi Pengguna Transportasi Umum di Luar Jam Sibuk
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        14 Juni 2025

    PSI Usul Insentif via JAKI bagi Pengguna Transportasi Umum di Luar Jam Sibuk Megapolitan 14 Juni 2025

    PSI Usul Insentif via JAKI bagi Pengguna Transportasi Umum di Luar Jam Sibuk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif kepada warga yang menggunakan
    transportasi umum
    di
    luar jam sibuk
    .
    Usulan ini muncul menanggapi wacana mewajibkan karyawan swasta menggunakan transportasi umum setiap Rabu, seperti yang telah diterapkan kepada ASN.
    “Harus ada insentif yang diberikan, kalau tidak ada, tidak akan efektif. Menurut saya lebih baik diberikan insentif bagi warga yang naik bus di luar jam sibuk,” ujar dalam Diskusi Publik “100 Hari Gubernur Jakarta” di Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2025).
    William menilai, transportasi umum sudah cukup ramai pada jam berangkat kerja di pagi hari meskipun tanpa insentif. Namun, pada siang hari layanan angkutan umum cenderung sepi dan kurang efisien.
    “Kalau sistem ini dilaksanakan bisa mengurangi kemacetan karena orang orang bisa menggeser jam naik transportasi umumnya,” kata dia.
    Menurutnya, Jakarta bisa mencontoh program Travel Smart Rewards di Singapura, di mana pengguna transportasi umum di luar jam sibuk mendapat poin yang bisa ditukar dengan uang tunai, voucher belanja, atau undian.
    Jakarta bisa menerapkan model serupa dengan memanfaatkan
    aplikasi JAKI
    (Jakarta Kini) milik Pemprov DKI.
    “Pake apps JAKI saja, orang yang berangkat di luar jam sibuk diberikan insentif,” kata dia.
    Wacana penggunaan transportasi umum oleh karyawan swasta setiap Rabu sebelumnya diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia mengatakan kebijakan ini masih dalam tahap kajian.
    “Apakah kemudian sudah saatnya swasta pada hari Rabu juga naik kendaraan transportasi publik. Saya sedang kaji untuk itu,” ujar Pramono saat ditemui di Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis (12/6/2025).
    Menurut Pramono, kebijakan tersebut bertujuan membangun budaya menggunakan transportasi umum serta mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi di wilayah Jabodetabek. Ia juga menyebut sejumlah pihak swasta sudah menunjukkan minat untuk berpartisipasi.
    “Menurut saya, ini baik karena shifting perubahan dari menggunakan kendaraan pribadi. Menjadi menggunakan kendaraan publik dan itulah yang kita jaga,” ujarnya.
    Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta telah lebih dahulu mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 yang ditandatangani Pramono Anung pada 23 April 2025.
    Dalam aturan tersebut, ASN diwajibkan menggunakan moda transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, LRT, KRL, bus reguler, hingga kapal atau kendaraan antar jemput karyawan.
    Namun, aturan ini dikecualikan untuk ASN yang sedang sakit, hamil, penyandang disabilitas, dan petugas lapangan dengan kebutuhan mobilitas khusus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kyai Betawi Mu’allim Bunyamin Berpulang Meninggalkan Jejak Ilmu Sejak Muda

    Kyai Betawi Mu’allim Bunyamin Berpulang Meninggalkan Jejak Ilmu Sejak Muda

    JAKARTA – Kabar duka menyelimuti warga Betawi dan umat Islam di Jakarta dengan wafatnya salah satu ulama KH Bunyamin bin H Muhammad, pada Kamis, 12 Juni 2025. Ia menghembuskan napas terakhirnya di kediamannya di Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

    Kyai Bunyamin adalah salah seorang murid kesayangan almaghfurlah muallim Syafi’i Hadzami. Beliau adalah seorang kyai muda yang sangat alim dan tawadhu’. Tidak hanya itu, beliau merupakan ulama betawi yang di kenal tidak mau berpolitik praktis.

    Para pejabat daerah pun mengakui ke waroan beliau dengan hadir di rumah duka Jalan H Kelik Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Misalnya Sekda DKI Marullah Matali, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua, Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto, Anggota DPRD DKI, dan para politikus.

    Dimata Tokoh Pemuda Jakarta Barat, Umar Abdul Aziz, KH Bunyamin, atau yang lebih akrab disapa Mu’allim Bunyamin, dikenal luas sebagai sosok yang menjadi cahaya ilmu dan akhlak di tengah masyarakat Betawi.

    “Kepergiannya bukan hanya kehilangan bagi keluarga dan para murid, tetapi juga meninggalkan kekosongan dalam dunia dakwah dan keilmuan Islam di Tanah Air, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya, ” kata Umar, Jumat (13/6/2025).

    Semasa hidupnya, Mu’allim Bunyamin mendedikasikan diri sepenuhnya untuk menyebarkan ilmu agama, membina umat, dan menanamkan akhlak mulia. Ia tidak hanya berperan sebagai guru dalam pengertian formal, tetapi juga menjadi pembimbing spiritual yang tutur katanya selalu menyejukkan hati dan tindak-tanduknya mencerminkan nilai-nilai Islam yang luhur.

    “Kami sangat kehilangan sosok ulama seperti beliau dimana semasa hidupnya beliau adalah sosok yang di tuankan dalam ilmu oleh kalangan-kalangan ulama serta selalu menjadi contoh bagi kami generasi muda dalam menjalankan hidup. Dimana beliau berpesan supaya jangan terlalu mencintai dunia lebihlah cinta kepada Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka Insya Allah, Allah akan cukupkan kita, ” kenang Umar.

    Tidak hanya itu, keteladanan dan dedikasinya dalam membina masyarakat menjadikan almarhum sebagai figur ulama yang disegani lintas generasi. Sosoknya telah menanamkan pengaruh mendalam di tengah komunitas Betawi dan menjadi bagian penting dalam pelestarian nilai-nilai Islam di lingkungan urban.

    Wafatnya Mu’allim Bunyamin menjadi pengingat betapa berharganya kehadiran seorang alim dalam kehidupan umat. Doa-doa dan ucapan belasungkawa pun mengalir dari berbagai kalangan, menandakan betapa besar cinta dan penghormatan masyarakat kepadanya.

    Di wilayah Jakarta Barat, nama beliau sangatlah dikenal karena beliau tinggal di daerah Kelapa Dua Srengseng, Kebon Jeruk. Murid – murid beliau sangatlah banyak di Jakarta, setiap sabtu pagi beliau mengajar ngaji dirumahnya membaca kitab mawahibusshomad (fiqh) dan tafsir jalallain (tafsir Al qur’an) banyak sekali orang yang hadir dalam pengajian tersebut.

    Setiap malam jum’at beliau juga mengadakan ta’lim dan sebelum memulai ta’lim beliau membaca hizib bahar bersama para jama’ah. Dan setiap minggu pagi beliau juga mengajar di tempat almaghfurlah muallim Syafi’i Hadzami menggantikan almaghfurlah.

    Beliau adalah seorang Kyai Betawi yang sangat dibutuhkan umat khususnya warga Jakarta sepeninggal almaghfurlah muallim Syafi’i Hadzami. Setiap hari beliau disibukkan dengan mengajar ilmu – ilmu agama dari pagi hingga malam hari, beliau tidak pernah merasa lelah untuk mensyiarkan ilmu Allah.

    “Duduk bersama beliau kita akan merasa tenang, memandang wajah beliau kita merasa teduh mungkin karena pancaran cahaya keimanan beliau, adab dan tata cara beliau berbicara mengingatkan kita kepada almaghfurlah muallim Syafi’i Hadzami, ” ucap Umar.

    Jejak Ilmu Sejak Muda

    Lahir dan besar di Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Mu’allim Bunyamin tumbuh dalam lingkungan yang sarat dengan semangat keislaman. Sejak usia muda, beliau menunjukkan kecintaan luar biasa terhadap ilmu agama. Tekun menimba ilmu dari ulama-ulama besar Betawi, terutama dari gurunya yang terkenal, Mu’allim Syafi’i Hadzami — seorang ahli tafsir dan fikih yang disegani.

    Dalam perjalanannya, beliau mendalami berbagai disiplin ilmu seperti fikih, tasawuf, dan ilmu alat. Namun yang paling menonjol adalah konsistensinya dalam mengamalkan dan menyebarkan ilmu tersebut dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati.

    Kiprah dakwah KH Bunyamin tak hanya terbatas pada mimbar-mimbar pengajian. Beliau aktif mengasuh majelis taklim dan membina para santri di lembaga-lembaga pendidikan seperti Pesantren Darul Mushtofa dan Ma’had Zawiyah Jakarta.

    Dalam setiap pengajarannya, beliau selalu menekankan pentingnya adab, akhlak, dan keikhlasan — nilai-nilai yang kini mulai langka dalam kehidupan umat. Tausiyahnya tidak meledak-ledak, tetapi meresap, penuh hikmah, dan mampu menjangkau berbagai kalangan. Tak heran bila kehadirannya selalu dinanti dan dihormati oleh masyarakat lintas usia dan latar belakang.

  • 100 Hari Pramono-Rano Karno, Nasdem Jakarta Kritik Program MTU Belum Maksimal
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        31 Mei 2025

    100 Hari Pramono-Rano Karno, Nasdem Jakarta Kritik Program MTU Belum Maksimal Megapolitan 31 Mei 2025

    100 Hari Pramono-Rano Karno, Nasdem Jakarta Kritik Program MTU Belum Maksimal
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Program Mobile Training Unit
    (MTU) dinilai masih belum maksimal dilaksanakan dalam 100 hari kerja Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.
    Ketua Komisi B
    DPRD DKI Jakarta
    dari Fraksi Nasdem, Nova Harivan Paloh menyebut ketersediaan MTU masih terbatas di Jakarta Timur. 
    “Misalnya di Jakarta Timur, baru ada tujuh unit. Itu belum mencukupi,” kata Nova Harivan Paloh saat dihubungi, Sabtu (31/5/2025).
    Selain itu, dia menekankan pentingnya
    pelatihan kerja
    sebagai pendamping program
    Job Fair
    .
    “Job Fair memang langkah baik, tapi harus didorong dengan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja,” jelas Nova.
    Nova juga mengatakan pelatihan kerja harus menghasilkan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. 
    “Kita harus cek, setelah mereka dilatih, apakah mereka jadi pengusaha atau pekerja yang andal? Itu bagian dari pengawasan kami,” ujarnya.
    Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyoroti program
    job fair
    yang digelar setiap tiga bulan. 
    Menurut dia, program tersebut belum efektif mengurangi angka
    pengangguran
    di Jakarta.
    “Harus ada pengukuran efektivitas pelaksanaannya, dilihat dari berapa banyak peserta yang mendapatkan kerja,” ujar Mujiyono dari Fraksi Demokrat.
    Mujiyono menilai tantangan terbesar terletak pada kesenjangan keterampilan antara lulusan sekolah dan kebutuhan industri.
    “Khususnya di sektor-sektor baru seperti digital, maritim, ekonomi kreatif, dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition),” tuturnya.
    Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim mengatakan, satu dari 40 program unggulan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno belum terealisasi menjelang 100 hari masa kerja mereka.
    Program yang dimaksud adalah Jakarta Funding, yakni pembentukan badan investasi untuk mendukung pembiayaan pembangunan Jakarta.
    “Kalau kita sebutin 40 program kan terlalu panjang ya. Tapi intinya dari 40 program, mungkin hanya ada satu atau dua yang belum bisa direalisasikan dalam 100 hari. Contohnya Jakarta Funding,” ujar Chico di Balai Kota Jakarta, Selasa (27/5/2025).
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemasangan CCTV perlu dikaji lebih mendalam agar tidak sia-sia

    Pemasangan CCTV perlu dikaji lebih mendalam agar tidak sia-sia

    pemasangan CCTV di area publik sangat dibutuhkan  warga. Terutama daerah yang rawan tindak kriminalitas dan tawuran

    Jakarta (ANTARA) – Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI mengkaji secara mendalam program pemasangan kamera pengintai (CCTV) di sejumlah areal publik agar tidak menjadi sia-sia.

    “Selama ini, belum pernah melihat adanya kajian seperti itu. Jadinya mubazir. Maka! Perlu dilakukan desain besar (grand design) terhadap CCTV di Jakarta,” kata Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Inggard Joshua dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Inggard mengatakan Pemprov DKI Jakarta selama ini belum pernah menganalisa kebutuhan kamera CCTV, misalnya untuk pemantauan debit air, kemacetan, hingga daerah rawan kriminalitas.

    Inggard meminta agar Diskominfotik DKI Jakarta menyesuaikan kebutuhan pemasangan CCTV. Seperti pembagian jenis kamera CCTV seperti apakah diperuntukkan bagi surveillance, analitic, ataupun local area network di masing-masing wilayah.

    Apalagi, sambung Inggard, pemasangan 100 titik CCTV di lingkungan permukiman warga salah satu bagian dari visi dan misi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung guna menekan angka kriminalitas di lingkungan masyarakat.

    “Itulah makannya diperlukan kajian secara menyeluruh. Desain besarnya, manfaatnya apa, di mana tempatnya dan jenis kamera apa yang dibutuhkan,” ujarnya.

    Inggard menekankan pemasangan CCTV di area publik sangat dibutuhkan warga. Terutama daerah yang rawan tindak kriminalitas dan tawuran.

    “Kalau tidak tertib, tidak aman, dan tidak kondusif, siapa yang mau berinvestasi. Jadi dengan adanya CCTV bisa membantu dan mengamankan lingkungan,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta Budi Awaludin memastikan tengah merancang desain besar CCTV. Nantinya, akan dikaji terkait kebutuhan CCTV yang akan dipasang di sejumlah wilayah.

    “Grand design ini nantinya kita akan kaji, karena ini masih menjadi perdebatan yang juga menjadi pertanyaan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan), apakah CCTV ini sebaiknya mengadakan sendiri atau sewa,” katanya.

    Budi juga menyampaikan, pemasangan CCTV di sejumlah wilayah merupakan salah satu indikator DKI Jakarta menuju kota global atau kota cerdas.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPRD DKI disengketakan ke Komisi Informasi karena tak transparan

    DPRD DKI disengketakan ke Komisi Informasi karena tak transparan

    proses seleksi anggota Dewan Kota tidak berlangsung transparan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menggelar sidang sengketa informasi antara pemohon Siti Mariam dan termohon DPRD DKI terkait pengajuan informasi yang tidak direspons.

    “Kepada pemohon, silakan sampaikan permohonan informasinya agar diketahui oleh termohon,” kata Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin di Jakarta, Selasa, saat memimpin sidang.

    Luqman Hakim Arifin dan anggota majelis Harry Ara Hutabarat serta Agus Wijayanto Nugroho, memeriksa kelengkapan dokumen legal standing pihak-pihak yang bersengketa serta kronologi permohonan informasi, dan mendalami objek sengketa.

    Setelah legal standing terpenuhi, Luqman Hakim juga meminta pemohon menjelaskan kronologi serta alasan permintaan informasi.

    Dalam sidang tersebut, pemohon yaitu Siti Mariam menyampaikan bahwa proses seleksi anggota Dewan Kota tidak berlangsung transparan.

    Ia mengaku telah mengajukan permohonan dokumen kepada Komisi A DPRD DKI Jakarta, namun tidak mendapat respons.

    Sementara itu, perwakilan DPRD DKI Jakarta yang bertindak sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyatakan tidak pernah menerima surat permohonan informasi dari pemohon.

    Mereka menyebut bahwa dokumen yang diminta berada dalam kewenangan panitia seleksi tingkat kota/kabupaten administrasi dan provinsi, yang dibentuk melalui SK Gubernur. DPRD hanya menerima surat persetujuan dari Pemerintah Provinsi.

    “Surat yang disampaikan pemohon kepada Bapak Inggard Joshua di Komisi A tidak kami terima. Semua permohonan informasi publik seharusnya ditujukan kepada Sekretaris DPRD DKI Jakarta selaku PPID, yaitu Kepala Bagian Humas dan Protokol. Jadi, surat tersebut tidak sampai kepada kami,” ujar kuasa termohon.

    Dalam persidangan tersebut, pemohon yang merupakan calon anggota Dewan Kota 2024 dari Kota Administrasi Jakarta Barat, mengaku masuk tiga besar nominator, namun tidak terpilih.

    Ia kemudian mengajukan permintaan informasi berupa salinan surat pengantar dan berita acara penyampaian nama-nama anggota Dewan Kota dari Gubernur DKI Jakarta ke DPRD. Permohonan tersebut diajukan kepada Komisi A DPRD, tetapi tidak mendapat tanggapan, sehingga sengketa diajukan ke Komisi Informasi DKI Jakarta.

    Ketua Majelis Luqman mempertanyakan alasan pemohon tidak langsung menyampaikan permohonan kepada Sekretariat DPRD.

    Sementara itu, Anggota Majelis Harry Ara mengapresiasi langkah pemohon yang tetap mempercayai Komisi Informasi sebagai lembaga penjamin hak atas informasi publik.

    Ia menyampaikan bahwa perkara ini menjadi prioritas dan telah dibahas dalam rapat pleno karena menyangkut hak pemohon.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Calon Sekretaris DPRD DKI diminta jalin kedekatan dengan wali kota

    Calon Sekretaris DPRD DKI diminta jalin kedekatan dengan wali kota

    Arsip foto – Petugas gabungan mengangkut sepeda motor yang parkir di bahu jalan ke atas truk di kawasan Gandaria City, Jakarta, Selasa (18/3/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nz

    Calon Sekretaris DPRD DKI diminta jalin kedekatan dengan wali kota
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 04 Mei 2025 – 23:37 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta calon Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Agustinus menjalin kedekatan dengan para wali kota dan bupati di Provinsi DKI Jakarta guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Hal itu disampaikan Khoirudin menyusul dilaksanakannya uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon wali kota, bupati dan sejumlah pejabat lainnya beberapa waktu lalu.

    “Salah satu PAD itu sektor perparkiran karena masih banyak parkir tidak resmi dan tidak menambah PAD Jakarta, sehingga harus lebih diperhatikan sistem parkirannya untuk meningkatkan PAD Jakarta,” kata Khoirudin di Jakarta, Minggu.

    Menurut Khoirudin, setiap wali kota dan bupati juga harus memiliki “Key Performance Indicator” (KPI) atau indikator kinerja utama yang jelas untuk memastikan penyelesaian masalah utama di Jakarta.

    “Dan itu akan dimonitor oleh Setwan dan DPRD di Komisi A. Terus juga para lurah dan camat harus selaras visi-misinya dengan KPI ini sehingga pekerjaan itu akan akuntabel dan transparan,” kata dia.

    Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono menyebutkan “fit and proper test” terhadap para calon wali kota hingga calon Sekretaris DPRD DKI Jakarta turut membahas visi Jakarta sebagai kota global.

    “Dalam uji kelayakan dan kepatutan tersebut, para calon wali kota dan bupati memaparkan sejumlah permasalahan mendasar di wilayah administratif masing-masing, seperti banjir dan kemacetan,” katanya.

    Sebelumnya, sejumlah calon pejabat telah mengikuti “fit and proper test” di antaranya Wakil Bupati Kepulauan Seribu, M Fadjar Churmiawan, yang diproyeksikan menjadi Bupati Kepulauan Seribu.

    Kemudian Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat yang diusulkan menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara, Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin yang diusulkan menjadi Wali Kota Jakarta Timur.

    Adapun posisi Wali Kota Jakarta Selatan diusulkan diisi oleh Asisten Deputi Bidang Pengendalian Permukiman, M Anwar.

    Selain itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Agustinus diusulkan untuk menduduki jabatan sebagai Sekretaris DPRD DKI Jakarta.

    Sumber : Antara

  • ASN di Jakarta Wajib Naik Angkutan Umum Setiap Rabu, Anggota DPRD: Yang Melanggar Kena Sanksi – Halaman all

    ASN di Jakarta Wajib Naik Angkutan Umum Setiap Rabu, Anggota DPRD: Yang Melanggar Kena Sanksi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diwajibkan naik angkutan umum berangkat ke kantor setiap hari Rabu.

    Peraturan gubernur (pergub) yang mengatur soal hal ini sudah diteken Gubernur Pramono Anung belum lama ini.

    “Setiap Rabu kami akan setengah memaksa semua ASN di Jakarta, mereka harus naik angkutan umum,” ucap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025) kemarin.

    Pramono menambahkan, seluruh ASN itu nantinya bakal digratiskan untuk naik seluruh moda transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.

    “Fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah Jakarta tidak kami siapkan untuk Hari Rabu supaya ASN di Jakarta ini akan naik transportasi umum dan mereka akan kami gratiskan,” ujarnya.

    DPRD: Harus Diawasi

    Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta adanya pengawasan ketat terkait kebijakan Gubernur Pramono Anung yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) naik angkutan umum setiap Rabu.

    Ia pun mengusulkan adanya sistem lapor kepatuhan untuk memastikan setiap ASN Jakarta mematuhi aturan baru yang dibuat Gubernur Pramono.

    “Perlu ada sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses. ASN dapat melaporkan kepatuhan mereka. Misalnya melalui aplikasi atau formulir tertentu,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

    Politikus senior Partai Demokrat ini juga meminta setiap instansi Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan setiap ASN menggunakan transportasi publik setiap Rabu.

    “Instansi dapat bekerja sama dengan penyedia transportasi umum untuk memverifikasi penggunaan layanan oleh ASN,” ujarnya.

    “Misalnya memberikan tanda bukti bahwa ASN tersebut telah menggunakan transportasi publik,” sambungnya.

    Tak hanya itu, masyarakat disebut Mujiyono juga dapat dilibatkan dalam pengawasan melalui mekanisme pelaporan.

    Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta ini pun meminta adanya penerapan sanksi bagi ASN yang tak mematuhi aturan tersebut.

    “Ini sumbang saran saya terkait pengenaan sanksi bagi ASN yang tidak mematuhi kebijakan tersebut,” kata dia.

     

     

  • Pramono Perintahkan ASN Naik Angkutan Umum Tiap Rabu, DPRD Dorong Pemberian Sanksi Bagi Pelanggar

    Pramono Perintahkan ASN Naik Angkutan Umum Tiap Rabu, DPRD Dorong Pemberian Sanksi Bagi Pelanggar

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta adanya pengawasan ketat terkait kebijakan Gubernur Pramono Anung yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) naik angkutan umum setiap Rabu.

    Ia pun mengusulkan adanya sistem lapor kepatuhan untuk memastikan setiap ASN Jakarta mematuhi aturan baru yang dibuat Gubernur Pramono.

    “Perlu ada sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses. ASN dapat melaporkan kepatuhan mereka. Misalnya melalui aplikasi atau formulir tertentu,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

    Politikus senior Partai Demokrat ini juga meminta setiap instansi Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan setiap ASN menggunakan transportasi publik setiap Rabu.

    “Instansi dapat bekerja sama dengan penyedia transportasi umum untuk memverifikasi penggunaan layanan oleh ASN,” ujarnya.

    “Misalnya memberikan tanda bukti bahwa ASN tersebut telah menggunakan transportasi publik,” sambungnya.

    Tak hanya itu, masyarakat disebut Mujiyono juga dapat dilibatkan dalam pengawasan melalui mekanisme pelaporan.

    Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta ini pun meminta adanya penerapan sanksi bagi ASN yang tak mematuhi aturan tersebut.

    “Ini sumbang saran saya terkait pengenaan sanksi bagi ASN yang tidak mematuhi kebijakan tersebut,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk naik angkutan umum setiap hari Rabu.

    Peraturan gubernur (pergub) yang mengatur soal hal ini pun sudah diteken Gubernur Pramono belum lama ini.

    “Kami sudah menandatangani pergub bahwa setiap Rabu kami akan setengah memaksa semua ASN di Jakarta, mereka harus naik angkutan umum,” ucapnya di Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

    Pramono menambahkan, seluruh ASN itu nantinya bakal digratiskan untuk naik seluruh moda transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.

    “Fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah Jakarta tidak kami siapkan untuk Hari Rabu supaya ASN di Jakarta ini akan naik transportasi ymyn dan mereka akan kami gratiskan,” ujarnya.

    Sebagai informasi tambahan, Pemprov DKI Jakarta hari ini menerapkan tarif khusus Rp1 terhadap sejumlah moda transportasi, seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

    Penerapan tarif khusus ini dalam rangka peringatan Hari Angkutan Nasional 2025 yang jatuh pada 24 April ini.

    “Hari ini, baik perempuan, laki-laki, atau apapun mereka naik transportasi umum gratis, kecuali taksi. Jadi, mau LRT Jakarta, MRT Jakarta, Transjakarta gratis,” kata Pramono.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya