Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi A DPRD DKI

  • Perbaikan infrastruktur di Kali Sepak Jaksel optimal

    Perbaikan infrastruktur di Kali Sepak Jaksel optimal

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menyatakan perbaikan infrastruktur pengendali banjir di Kali Sepak, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, berlangsung optimal.

    “Hari ini kita lakukan monitoring untuk melihat sampai mana proses pengerjaannya,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar di Jakarta, Jumat.

    Anwar mengatakan kondisi longsor di lokasi itu cukup panjang dan dikhawatirkan jika tidak segera dikerjakan akan ada longsor susulan yang bisa menyebabkan bangunan di sekitarnya terdampak.

    Dalam pengawasannya, dipastikan seluruh proses pengerjaan berjalan lancar dan sesuai yang telah direncanakan oleh Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan.

    Kepala Seksi Pemeliharaan Suku Dinas SDA Jakarta Selatan, Junjung menjelaskan, turap Kali Sepak yang longsor tersebut diperbaiki sepanjang 550 meter.

    Pengerjaan sudah dimulai sejak Juni 2025 dengan melibatkan 25 personel. “Saat ini sudah 60 persen dan ditargetkan rampung pada Oktober mendatang,” katanya.

    Legislator Komisi A DPRD DKI Jakarta, Dadiyono menyampaikan apresiasi dan terima kasih dengan telah dilakukannya perbaikan turap akibat longsor beberapa waktu lalu.

    Menurut dia, dalam menjaga infrastruktur publik di DKI Jakarta agar tetap baik sesuai fungsinya, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga perlu peran masyarakat.

    “Ini sudah terlihat rapi dan kokoh. Saya minta tolong jaga kebersihannya karena salah satu faktornya yang menjadi permasalahan selama ini adalah kurangnya perhatian masyarakat dalam menjaga dan merawat apa yang sudah ada,” katanya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Disdukcapil DKI ingatkan warga berhati-hati penipuan aktivasi IKD

    Disdukcapil DKI ingatkan warga berhati-hati penipuan aktivasi IKD

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dengan adanya penipuan yang mengatasnamakan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mengingat proses aktivasi IKD hanya dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka.

    Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Denny Wahyu Haryanto di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa upaya penipuan tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi pejabat internal Dukcapil pun disasar oleh penipu.

    Denny mengungkapkan bahwa terdapat pejabat kepala bidang di Dukcapil pernah dihubungi pelaku yang mengaku sebagai staf humas kecamatan.

    “Memang marak penipuan terkait aktivasi IKD ini, bahkan terjadi di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Maraknya penipuan tersebut, membuat Dirjen Dukcapil Kemendagri mengeluarkan surat edaran sejak 5 Juni lalu untuk mengimbau masyarakat agar jangan ada komunikasi pribadi seperti telepon, SMS, atau pesan WhatsApp untuk aktivasi IKD.

    Menurut dia, aktivasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dukcapil melalui pertemuan langsung, termasuk program jemput bola yang bekerja sama dengan pengurus RT/RW.

    “Kami datang langsung, mengumpulkan warga di satu lokasi, lalu aktivasi dilakukan oleh petugas kami secara resmi. Ini adalah upaya untuk melindungi data masyarakat dari kejahatan siber,” katanya.

    Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Nuchbatillah mengungkapkan pernah menjadi target penipuan pada 2 Agustus lalu.

    Saat itu, seseorang yang mengaku dari layanan Dukcapil Terpadu meneleponnya.

    “Ada enam kali panggilan tak terjawab. Saat saya angkat, dia mengaku dari Jakarta Pusat. Ketika saya tanya nama Kasudinnya, jawabannya salah. Saya langsung tahu, Anda ini penipu,” katanya.

    Ia pun meminta Dinas Dukcapil untuk meningkatkan sosialisasi secara lebih luas dan masif agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI utamakan warga Jakarta dalam perekrutan anggota damkar

    Pemprov DKI utamakan warga Jakarta dalam perekrutan anggota damkar

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan akan mengutamakan warga yang memiliki KTP Jakarta dalam perekrutan anggota pemadam kebakaran (damkar).

    “Ya tentunya prioritas utama adalah warga Jakarta. Tetapi Jakarta ini kan kota terbuka. Nggak boleh kemudian membatasi siapapun. Kalau ditanya siapa yang utama? Ya warga Jakarta,” kata Pramono di kawasan Jakarta Selatan, Kamis.

    Sebelumnya, Pramono sempat menyebut lowongan damkar dan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) rata-rata diikuti oleh masyarakat luar Jakarta.

    Pramono menilai, hal ini merupakan bukti bahwa Jakarta merupakan kota terbuka yang menyambut baik siapa saja masyarakat yang ingin mengadu nasib di ibu kota.

    Oleh karena itu, meski pelamar lowongan damkar dan PPSU membludak, Pramono berjanji akan tetap melaksanakan perekrutan lowongan tersebut secara transparan.

    Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka lowongan untuk 1000 anggota damkar. Penerimaan anggota damkar baru ini dilakukan karena seperti diketahui, kuotanya sangat kurang di Jakarta.

    Dari total 267 kelurahan di Jakarta, saat ini hanya terdapat 170 pos pemadam kebakaran.

    Sementara untuk personel, saat ini Jakarta memiliki sekitar 4.000 personel, padahal kebutuhan idealnya mencapai 10.000 hingga 11.000 orang.

    Kendati demikian di sisi lain, Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mengutamakan warga Jakarta pada rekrutmen petugas damkar karena masih banyak warga yang menganggur.

    “Kami mengusulkan untuk rekrutmen diprioritaskan warga DKI,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono.

    Menurut dia, masih banyak warga Jakarta yang belum mendapatkan pekerjaan sehingga adanya rekrutmen petugas damkar bisa menjadi solusi lapangan pekerjaan.

    Ia meminta, agar Gubernur DKI Jakarta bersama timnya dapat memberikan peluang lebih banyak kepada warga DKI, dengan persentase 10 persen dari luar dan 90 persen dari Jakarta.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD minta Pemprov DKI utamakan warga Jakarta untuk petugas damkar

    DPRD minta Pemprov DKI utamakan warga Jakarta untuk petugas damkar

    Jakarta (ANTARA) – Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengutamakan warga Jakarta pada rekrutmen petugas pemadam kebakaran (damkar) karena masih banyak warga yang menganggur.

    “Kami mengusulkan untuk rekrutmen diprioritaskan warga DKI,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, masih banyak warga Jakarta yang belum mendapatkan pekerjaan sehingga adanya rekrutmen menjadi petugas damkar bisa menjadi solusi lapangan pekerjaan.

    Ia juga meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama timnya dapat memberikan peluang lebih banyak kepada warga DKI, dengan persentase 10 persen dari luar dan 90 persen dari Jakarta.

    “Presentasenya bisa diatur, tapi tetap memberikan lapangan kerja bagi warga DKI,” ujarnya.

    Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi A Achmad Yani. Menurut dia, ketika lapangan pekerjaan itu diberikan kepada warga Jakarta maka akan memberikan beragam efek.

    Untuk itu, pihaknya meminta warga DKI harus menjadi prioritas dalam rekrutmen petugas menjadi petugas damkar.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan pelamar petugas damkar dan menjadi Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) didominasi oleh masyarakat dari luar Jakarta.

    “Jadi Jakarta ini sebagai kota yang terbuka, memang harus saya akui apa adanya bahwa sekarang berbagai pembukaan lowongan itu yang mendaftar banyak sekali. Dan rata-rata bukan warga Jakarta, karena kan KTP-nya dilihat,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Senin (4/8).

    Hal itu merupakan bukti bahwa Jakarta merupakan kota terbuka yang menyambut baik siapa saja masyarakat yang ingin mengadu nasib di ibu kota.

    Karena itu, meski pelamar lowongan damkar dan PPSU membludak, Pramono berjanji akan tetap melaksanakan perekrutan lowongan tersebut secara transparan.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka lowongan untuk damkar sebanyak 1.000 orang. Penerimaan anggota damkar baru ini dilakukan karena kuotanya sangat kurang di Jakarta.

    Dari total 267 kelurahan di Jakarta, saat ini hanya terdapat 170 pos pemadam kebakaran. Saat ini Jakarta memiliki sekitar 4.000 personel, padahal kebutuhan idealnya mencapai 10.000 hingga 11.000 orang.

    Sementara untuk PPSU yang dibutuhkan sebanyak 1.023 orang yang tersebar di 239 kelurahan di Jakarta. Jumlah tersebut untuk mengisi kekosongan akibat adanya batas usia, petugas yang mengundurkan diri dan sebagainya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator minta Pemprov tambah CCTV di lokasi rawan kejahatan

    Legislator minta Pemprov tambah CCTV di lokasi rawan kejahatan

    Ilustrasi – Kamera pengawas atau \’closed circuit television\’ (CCTV) terpasang di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (23/1/2020). Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menerapkan tilang elektronik atau \’electronic traffic law enforcement\’ (ETLE) untuk pengendara sepeda motor di sepanjang Jalan Sudirman – MH Thamrin dan jalur koridor 6 Trans-Jakarta Ragunan-Dukuh Atas mulai awal Februari 2020. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp)

    Legislator minta Pemprov tambah CCTV di lokasi rawan kejahatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 07:19 WIB

    Elshinta.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI agar menambah kamera pengawas (CCTV) dan layanan internet gratis JakWifi, terutama di lokasi yang rawan kejahatan serta fasilitas umum.

    “Penambahan titik CCTV dan JakWifi harus dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan aktual dan analisis tingkat kerawanan wilayah,” kata Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Jupiter saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, penting bagi Pemprov DKI untuk memetakan penambahan CCTV dan JakWifi dengan mengidentifikasi area prioritas, seperti area publik rawan kejahatan, persimpangan jalan, dan fasilitas umum. Beberapa area publik yang perlu ditambah CCTV, antara lain gang sempit, area parkir gelap, dan tempat umum lainnya yang dianggap rawan tindak kejahatan.

    Penambahan CCTV dan JakWifi tersebut, lanjut dia, bertujuan meningkatkan keamanan dan ketertiban, sesuai dengan rekomendasi Komisi A DPRD DKI Jakarta. Dia juga meminta Pemprov DKI agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja JakWifi, termasuk tingkat utilisasi serta dampak layanannya.

    Evaluasi itu dinilai penting untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program tersebut bagi masyarakat, termasuk perubahan maupun perbaikan dalam implementasinya.

    “Titik-titik yang kurang produktif perlu direlokasi ke lokasi-lokasi yang lebih tepat,” kata dia.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan saat ini DKI memiliki 1.500 unit kamera pengawas atau CCTV yang tersebar di seluruh wilayah.

    “Sebenarnya, CCTV secara keseluruhan sudah ada 1.400, hari ini ditambah 100, jadi 1.500. Ditempatkan di tempat-tempat strategis, termasuk 12 taman yang baru dan taman yang kita buka 24 jam,” kata Pramono, Rabu (25/5).

    Sementara itu, dikutip dari laman resmi jakarta.go.id, layanan internet gratis atau JakWifi telah tersedia di sejumlah kota dan kabupaten, yakni, Jakarta Barat sebanyak 1.743 titik, Jakarta Pusat sebanyak 2.021 titik, Jakarta Selatan sebanyak 2.250 titik, Jakarta Timur sebanyak 1.074 titik, Jakarta Utara sebanyak 1.115 titik dan Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 35 titik.

    Sumber : Antara

  • Setelah Kebakaran Taman Puring, DPRD Dorong Pemprov Jakarta Audit Instalasi Listrik di Pasar – Page 3

    Setelah Kebakaran Taman Puring, DPRD Dorong Pemprov Jakarta Audit Instalasi Listrik di Pasar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengaudit sistem instalasi listrik pasar yang ada di Jakarta.

    Hal ini disampaikan Kevin menyikapi peristiwa kebakaran Pasar Taman Puring pada Senin malam, 28 Juli 2025. Diketahui, kebakaran itu menghanguskan sekitar 500 kios pedagang.

    “Kami mendorong Pemprov DKI untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem instalasi listrik di seluruh pasar rakyat,” ujar Kevin dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (31/7/2025).

    Kevin menyayangkan, sistem keamanan dan pengawasan infrastruktur pasar di wilayah Jakarta yang dinilai masih lemah. Pasalnya, kata dia, ini menjadi kali ketiga Pasar Taman Puring terbakar, yakni pada 29 Juni 2002, 13 April 2005, dan Senin lalu.

    “Ini bukan kejadian pertama. Dalam 20 tahun terakhir, kebakaran di Pasar Taman Puring sudah terjadi tiga kali. Artinya, kita belum belajar dari kejadian sebelumnya,” ucap Kevin.

    Politisi PSI itu menyampaikan, perlu langkah konkret Pemprov Jakarta untuk menangani masalah kebakaran yang terus berulang.

    Selain itu, Kevin juga berharap revitalisasi pasar di Jakarta tidak hanya fokus pada tampilan fisik. Dia ingin revitalisasi pasar juga menyentuh aspek mendasar, seperti keamanan instalasi listrik, sistem proteksi kebakaran, dan edukasi pedagang.

    “Jika tidak diselesaikan secara sistemik, warga yang selalu jadi korban. Kita butuh keberanian untuk berubah,” papar Kevin.

    Ia juga mendesak adanya peningkatan standar keamanan di seluruh pasar, mulai dari detektor asap, alat pemadam api ringan (APAR), hingga jalur evakuasi yang jelas.

    “Pemprov DKI harus berpihak pada keselamatan dan kenyamanan warga, khususnya para pelaku UMKM yang menggantungkan hidup di pasar. Pedagang juga harus dilibatkan dalam pelatihan pencegahan kebakaran secara rutin,” tutup Kevin.

     

    Untuk ketiga kalinya, Pasar Taman Puring di Jakarta Selatan, terbakar. Demi mengembalikan aktivitas niaga rakyat, Gubernur Jakarta, Pramono Anung berkomitmen untuk memperbaiki atau merevitalisasinya.

  • Pasar Taman Puring terbakar, Legislator: Bukti lemahnya pencegahan

    Pasar Taman Puring terbakar, Legislator: Bukti lemahnya pencegahan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, kebakaran yang terjadi di Pasar Taman Puring di Jakarta Selatan merupakan alarm kegagalan dan bukti lemahnya sistem keamanan serta pencegahan kebakaran di pasar tradisional di Jakarta itu.

    “Kebakaran Pasar Taman Puring adalah alarm kegagalan sistem pencegahan,” kata Mujiyono di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, kebakaran tersebut merupakan peringatan serius bagi pemerintah dan kejadian tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga agar di kemudian hari tidak terulang lagi.

    Untuk itu, Mujiyono meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan audit ulang mulai dari instalasi listrik, ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR) dan juga sistem alarm asap terutama di pasar tradisional.

    Selain itu, Mujiyono juga berharap agar pasar tradisional di Jakarta dapat di revitalisasi dengan lebih baik lagi dan sesuai standar agar dapat mencegah terjadinya kebakaran.

    “Seluruh pasar wajib diaudit ulang, mulai dari instalasi listrik, ketersediaan APAR, sistem alarm asap, hingga jalur evakuasi dan akses mobil pemadam,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji memperbaiki Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, setelah terbakar pada Senin (28/7) malam.

    Sebanyak 552 kios dan barang di dalam pasar itu ludes terbakar di luas area 1.500 meter persegi (m2) tersebut.

    Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu toko pakaian bekas yang tertutup. Tak ada korban jiwa, namun taksiran total kerugian dari kebakaran itu mencapai Rp30 miliar.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator: Pengadaan Satu APAR Satu RT perlu disosialisasi

    Legislator: Pengadaan Satu APAR Satu RT perlu disosialisasi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi mengatakan pengadaan satu alat pemadam api ringan (APAR) untuk satu RT itu harus dibarengi dengan sosialisasi yang tepat dan menyentuh seluruh warga.

    “Jadi itu juga butuh respons cepat warga sebelum Damkar tiba di lokasi. Makanya program satu APAR untuk satu RT itu harus dibarengi sosialisasi yang proper. Tentunya dari pihak Damkar juga sudah saya melihat secara intensif melakukan pelatihan-pelatihan,” kata Hilda saat meninjau lokasi kebakaran di Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, Rabu.

    Hingga kini, kata Hilda, program itu masih berjalan di wilayah Jakarta.

    “Satu RT satu APAR itu sudah secara berkala berjalan, sudah mulai kita berikan, sambil pelan-pelan kita inventarisasi lagi mana yang sudah dan mana yang belum,” kata Hilda.

    Sementara itu, Kepala Sektor Tambora Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat Joko Susilo mengatakan bahwa program itu dibarengi dengan pembinaan serta perekrutan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar).

    “Terkait APAR ini kan sudah ada di Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2025. Pendistribusiannya sampai ke tingkat RT, bukan RW lagi. Jadi selain kita bagikan APAR, masyarakat juga kita didik, kita rekrut menjadi Redkar,” ujar Joko.

    Terkait kebakaran di Duri Utara yang merupakan area padat, Joko mengatakan bahwa pihaknya telah berulang kali melakukan sosialisasi serta pelatihan penanganan kebakaran.

    Namun kondisi bangunan di Tambora menyebabkan penyebaran kebakaran begitu cepat sehingga tidak tertanggulangi.

    “Nah, ini kenapa kejadian tau-tau apinya besar. Karena ini yang di luar dari pihak kami ya, material yang ada di situ. Jadi, mohon maaf, rumah-rumah di sini kan mungkin bahannya menyimpan bahan yang mudah terbakar. Jadi, di situlah begitu ada api awal, api kecil, tidak tertanggulangi, makanya api membesar,” kata Joko.

    Menurut Joko, penyebaran kebakaran ke rumah-rumah lain dapat dicegah dengan langkah sederhana.

    “Jadi, kan api itu penyebarannya itu kan bisa kita setop, kita cegah ya, melalui kompartemen-kompartemen yang ada. Misalkan rumah tanpa jendela, itu kan bisa menyetop penyebaran api,” imbuh Joko.

    Diketahui, 86 unit rumah ludes terbakar dengan sekitar 100 kepala keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator DKI tinjau penanganan pascabencana kebakaran di Tambora

    Legislator DKI tinjau penanganan pascabencana kebakaran di Tambora

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi meninjau penanganan pascabencana kebakaran di RW 02 Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, Rabu.

    “Peninjauan hari ini di RW 2, RT 11 sampai RT 14 Duri Utara, Tambora yang terkena musibah kebakaran pada tanggal 21 Juli lalu. Tujuannya untuk memastikan apakah kondisi bantuan di lapangan itu cukup dan sudah memadai untuk korban kebakaran,” kata Hilda kepada wartawan di lokasi, Rabu.

    Dalam tinjauannya, Hilda menyebut bahwa instansi-instansi terkait sudah bergerak merespons bencana kebakaran dengan menyalurkan bantuan-bantuan logistik.

    “Sembako saya rasa sudah cukup banyak dari teman-teman Dinas Sosial, BPBD dan PMI. Warga sekitar cukup antusias bergotong-royong untuk memenuhi kebutuhan warga yang terkena dampak kebakaran,” ujarnya.

    Hilda mengatakan bahwa pihaknya masih mengasistensi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang belum tersalurkan, khususnya perlengkapan sekolah anak-anak.

    “Tentunya saya berduka, sedih melihat adik-adik ini yang sampai saat ini mungkin ada yang belum bisa sekolah karena buku-bukunya semua ikut terbakar. Kami juga mengumpulkan buku-buku tulis, kebutuhan-kebutuhan sekolah yang nantinya akan kita serahkan kepada warga yang membutuhkan,” tuturnya.

    Pantauan di lokasi, Hilda bersama timnya nampak membagikan bantuan berupa voucher dan makanan ringan kepada sebagian korban.

    Ratusan korban kebakaran pun masih menempati tenda-tenda pengungsian. Sejumlah instansi, seperti Baznas Bazis, BPBD, Dinsos, Dinkes, PMI serta warga sekitar juga berjibaku memenuhi kebutuhan para korban.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waktu tanggap perlu dipercepat dalam penanganan kebakaran di Jakarta

    Waktu tanggap perlu dipercepat dalam penanganan kebakaran di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Waktu tanggap (response time) dalam penanganan kebakaran di Jakarta perlu dipercepat agar musibah tersebut bisa segera dikendalikan dan dampaknya diminimalkan.

    “Semakin cepat pemadam kebakaran datang ke lokasi, maka semakin sedikit kerugian yang dialami oleh masyarakat,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua ​​​​​​ di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, waktu tanggap ini bisa dicapai oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI jika sarana dan prasarana memadai terutama jarak antarpos pemadam kebakaran dengan lokasi.

    Untuk itu, kata Inggard, pembangunan pos damkar di kawasan yang rawan terjadinya musibah kebakaran merupakan keharusan supaya penanganannya semakin cepat.

    “Memang perlu ada pendekatan pada daerah-daerah rawan kebakaran dan perlu dibangun pos pemadam kebakaran yang lengkap,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa pembangunan pos damkar juga harus tepat dan lokasi rawan menjadi prioritas adanya pos damkar.

    Bukan seluruh daerah tapi daerah rawanlah yang menjadi prioritas. “Sehingga dapat mempercepat ‘response time’ dan kedua, kalau ‘response time’ itu lebih singkat maka kerugiannya berkurang,” kata dia.

    Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Bayu Meghantara mengatakan, Pemprov DKI menambah lima pos pemadam kebakaran pada 2025 untuk mempercepat penanganan ketika terjadi musibah kebakaran.

    “Tahun ini kita tambah lima pos dan pada 2026 kami rencanakan tambah enam pos,” katanya.

    Menurut dia, penambahan pos pemadam kebakaran (damkar) ini bertujuan agar respon anggota damkar ketika terdapat laporan kebakaran bisa sesegera mungkin sampai ke lokasi.

    Sehingga, kata Bayu, dengan respon yang cepat diharapkan kejadian kebakaran di suatu wilayah bisa dikendalikan semaksimal mungkin dan tidak menjadi musibah besar.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.