Kementrian Lembaga: Kodam Jaya

  • Profil 5 Tokoh Militer Penerima Pangkat Jenderal Kehormatan dari Prabowo Subianto

    Profil 5 Tokoh Militer Penerima Pangkat Jenderal Kehormatan dari Prabowo Subianto

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyematkan anugerah jenderal kehormatan dan kenaikan pangkat kehormatan ke sejumlah purnawirawan dan perwira tinggi TNI.

    Penganugerahan itu diberikan saat Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara (Lanud) Suparlan Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 

    Dalam upacara yang diikuti oleh 27.384 prajurit dari tiga matra TNI itu, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda pangkat Jenderal Kehormatan, menyematkan tanda jabatan Wakil Panglima TNI, menyerahkan piagam penghargaan Bintang Sakti kepada prajurit berintegritas tinggi.

    Selain itu, Prabowo juga meresmikan dan mengukuhkan sejumlah satuan baru TNI di antaranya peningkatan kepangkatan perwira tinggi pasukan elite TNI dan pembentukan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru.

    Berikut profil penerima penganugerahan itu:

    Letjen TNI (Purn) Yunus Yosfiah

    Alumni AMN 1965, aktif dalam Kopassus dan operasi penting di Timor:

    Yunus memasuki satuan elite Kopassus (dahulu RPKAD), mulai dari Komandan Peleton Grup 2, Komandan Kompi Grup 2 dan Grup 4, hingga menjabat Komandan Batalyon Infanteri 744 yang dikenal atas keterlibatannya dalam operasi di Timor Timur, termasuk penembakan Nicolao Lobato pada tahun 1978

    Dia meneruskan karier sebagai Kepala Staf Kodam VI/Tanjungpura, Panglima Kodam II/Sriwijaya, dan kemudian menjabat Komandan Sesko ABRI serta Kepala Staf Sosial Politik ABRI

    Pada masa transisi reformasi, Yunus menjadi Ketua Fraksi ABRI di MPR pada tahun 1997, kemudian ditugaskan sebagai Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan di Sekretariat Negara. Dia kemudian ditunjuk sebagai Menteri Penerangan oleh Presiden BJ Habibie (1998–1999), dan dikenal karena mencabut kewajiban SIUPP serta menghentikan pemutaran film kontroversial G30S/PKI—langkah yang menjadi tonggak awal kebebasan pers era reformasi

    Setelah pensiun sebagai Letjen TNI pada 1999, Yunus bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia juga menjabat sebagai Sekjen PPP (2003–2007) dan pernah menjadi anggota DPR RI (2004–2009) dari fraksi PPP. Sejak tahun 2015, dia aktif bergabung dengan Partai Gerindra dan dipercaya sebagai anggota Dewan Pembina 

    Dihormati dengan pangkat kehormatan oleh Presiden Prabowo pada Agustus 2025:

    Pada 10 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pangkat kehormatan Jenderal TNI bintang empat kepada Yunus Yosfiah, sebagai pengakuan atas dedikasi dan jasanya selama pengabdian di TNI dan pelayanan negara

    Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin

    Alumni Akabri 1974, rekan seangkatan Prabowo di militer:

    Sjafrie Sjamsoeddin lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 30 Oktober 1952. Ia menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri), lulus pada 1974 bersama Presiden Prabowo Subianto

    Memulai karier sebagai perwira Kopassus, Sjafrie memegang jabatan sebagai Komandan Peleton, Komandan Kompi, hingga Wakil Asisten Operasi Kopassus. Dia kemudian dipercaya menjadi Komandan Grup A Paspampres dan bertugas sebagai pengawal pribadi Presiden Soeharto. Kariernya berkembang hingga menduduki posisi penting seperti Danrem 061, Kepala Staf Kodam Jaya, hingga Panglima Kodam Jaya pada era 1997–1998 

    Masuk pemerintahan sebagai pejabat Kementerian Pertahanan hingga kini menjadi Menteri Pertahanan (2024–sekarang).

    Setelah pensiun dari militer pada sekitar tahun 2010, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan dan kemudian Wakil Menteri Pertahanan antara 2010–2014. 

    Sejak 2019, dia menjadi Asisten Khusus Menteri Pertahanan di bidang manajemen pertahanan. Pada 2023, ia menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Pertahanan dengan hasil Summa Cum Laude  

    Pada 21 Oktober 2024, Prabowo Subianto melantik Sjafrie sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet Merah Putih Hubungan mereka bersahabat erat sejak masa cadet di Akmil dan berlanjut ke kerja sama profesional hingga kini.

    Pada 13 Maret 2025, dia menerima empat tanda kehormatan tertinggi dari TNI, meliputi Bintang Yudha Dharma Utama, Kartika Eka Paksi Utama, Jalasena Utama, dan Swa Bhuana Paksa Utama. Selain itu, ia juga telah dianugerahi pangkat kehormatan Jenderal (Purn) Kehormatan pada 10 Agustus 2025 sebagai penghargaan atas jasa dan dedikasinya di dunia militer dan pertahanan.

    Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra

    Lahir di Magelang, Jawa Tengah, pada 30 November 1964, Herindra menyelesaikan pendidikan di Akademi Militer tahun 1987 dan meraih predikat terbaik Angkatan (Adhi Makayasa)

    Bergabung dengan Kopassus sejak dini, dia memimpin Batalyon Infanteri 812 (unit kontra-teror) dan menjalani berbagai peran di intelijen serta teritorial—termasuk sebagai Kasum TNI, Inspektur Jenderal, hingga pimpinan umum Kopassus.

    Karier pemerintahan pasca-pensiun yaitu menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan sejak Desember 2020 hingga Oktober 2024, lalu dilantik menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada 21 Oktober 2024. Ia juga menjabat Komisaris Utama PT Len Industri

    Menerima berbagai tanda jasa—mulai dari Bintang Yudha Dharma, Kartika Eka Paksi, hingga penghargaan asing seperti Royal Order of Sahametrei dari Kamboja.

    Pada 10 Agustus 2025, Presiden Prabowo menganugerahi Herindra pangkat kehormatan Jenderal (bintang empat) atas dedikasi panjangnya terhadap TNI dan negara  

    Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo

    Lahir di Blitar, Jawa Timur (25 Agustus 1955), Agus menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Laut dan lulus pada tahun 1978.

    Menjabat sebagai Kepala Staf TNI AL sejak November 2009 dan kemudian diangkat menjadi Panglima TNI pada Desember 2010. Dalam tugasnya, ia memperkuat profesionalisme dan mendorong modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

    Pada 10 Agustus 2025, Agus mendapatkan pangkat kehormatan Jenderal (bintang empat) sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi strategisnya di TNI dan pemerintahan.

    Letjen TNI (KKO) (Purn) Ali Sadikin

    Ali Sadikin lahir di Sumedang, Jawa Barat pada 7 Juli 1926. Ia memulai kiprah kemiliterannya dalam era awal kemerdekaan, bergabung dengan angkatan laut (yang kemudian menjadi Korps Marinir), dan berani maju ke garis depan dalam pertempuran melawan Belanda—aksi heroiknya disebut “Hollywood style”.

    Selain kiprah militer, Ali juga aktif sebagai anggota kelompok “Petisi Lima Puluh”, yang vokal menolak dominasi kekuasaan otoriter di era Orde Baru.

    Meskipun telah wafat pada 20 Mei 2008, Ali Sadikin secara anumerta dianugerahi pangkat kehormatan Jenderal (bintang empat) oleh Presiden Prabowo pada 10 Agustus 2025 sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya bagi bangsa.

  • Mengenal Sjafrie Sjamsoeddin, Teman Dekat Prabowo yang Pernah Jadi Pengawal Soeharto – Page 3

    Mengenal Sjafrie Sjamsoeddin, Teman Dekat Prabowo yang Pernah Jadi Pengawal Soeharto – Page 3

    Tidak hanya berkarier di militer, Sjafrie juga mengemban berbagai tugas penting dalam pemerintahan. Salah satu jabatan strategis yang pernah diembannya yakni, sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan pengawal pribadi Presiden kedua RI, Soeharto.

    Pengalamannya di bidang keamanan nasional diperkuat dengan jabatan sebagai Danrem 061 Suryakencana Bogor, Kepala Staf Garnisun Ibu Kota, serta Kepala Staf Kodam Jaya pada 1997.

    Sjafrie juga tercatat pernah bertugas menangani Operasi Seroja di Timor Timur, operasi di Aceh, dan konflik Papua.

    Pada 2005, Sjafrie Sjamsoeddin diangkat sebagai Sekretaris Jenderal di Departemen Pertahanan. Dia ditunjuk Presiden keeenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai sebagai Wakil Menteri Pertahanan tahun 2010-2014.

     

  • 2
                    
                        Profil Sjafrie Sjamsoeddin, Orang Dekat Prabowo Terima Jenderal Kehormatan Bintang 4
                        Nasional

    2 Profil Sjafrie Sjamsoeddin, Orang Dekat Prabowo Terima Jenderal Kehormatan Bintang 4 Nasional

    Profil Sjafrie Sjamsoeddin, Orang Dekat Prabowo Terima Jenderal Kehormatan Bintang 4
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menjadi salah satu sosok purnawirawan jenderal TNI yang mendapat penganugerahan Jenderal Kehormatan Bintang 4.
    Sjafrie diketahui pensiun dari TNI dengan pangkat terakhir letnan jenderal (letjen) atau bintang 3.
    Penganugerahan Jenderal Kehormatan Bintang 4 ini dilakukan dalam acara ‘Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer’ di Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Bandung Barat, Minggu (10/8/2025).
    Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung upacara penganugerahan ini.
    Diketahui, Sjafrie merupakan orang dekat Prabowo, di mana keduanya lulus dari angkatan AKABRI yang sama. Prabowo bahkan mempercayai Sjafrie menjadi Menhan saat ini.
    Berikut profil Sjafrie Sjamsoeddin:
    Sjafrie merupakan lulusan Akabri 1974, satu angkatan dengan Prabowo.
    Pria kelahiran Ujungpandang, Sulawesi Selatan, pada 30 Oktober 1952 ini kemudian melanjutkan pendidikannya di bidang bisnis dan meraih gelar MBA tahun 1993.
    Karier militernya dimulai di lingkungan Baret Merah dengan jabatan sebagai Danton Grup I, Danki II Grup I, Pa Intel Grup I, Dan Satlak Pengawal Pribadi Presiden RI, Wadan Yon Grup I, Danyon I Grup I, Waasops Dan Kopassus (1975-1991).
    Selain itu, ia pernah bertugas sebagai pengawal pribadi Presiden ke-2 Soeharto dalam setiap kunjungan ke luar negeri.
    Sjafrie antara lain pernah menjadi pengawal pribadi Presiden Soeharto ketika melakukan kunjungan kerja ke Malaysia, Singapura, Filipina, Srilanka (1979), Amerika Serikat, Jepang (1980), AS, Jepang, Korea, Spanyol (1982), Malaysia, Singapura (1984), AS, Timur Tengah, Tunisia (1993), India (1994), Denmark, Bosnia, Kroasia, Jerman, CIS (1995).
    Kariernya diawali sebagai Komandan Peleton (Danton) Grup I Kopassus (1975-77), Komandan Kompi (Danki) II Grup I (1977-80), Perwira Intel Grup I (1980-81), Dan Satlak Walpri Pres (1978-84), Wadan Denpur 13 Grup I (1982-85), Wadan Denpur 12 Grup I (1986-89), Wadanyon I Grup I (1986-89), Danyon I Grup I (1989-91).
    Setelah itu, sejak 1 September 1991, Sjafrie menjabat Wakil Asisten Operasi Komandan Kopassus sejak 2 Juni 1993 dan Komandan Grup A Pasukan Pengaman Presiden.
    Awal Maret 1995, Sjafrie menjabat sebagai Komandan Korem (Danrem) 061 Suryakencana Bogor. Kurang dari satu tahun kemudian, 1 Februari 1996, Sjafrie menjadi Kepala Staf Garnisun (Kasgar) I Ibu Kota dengan pangkat brigadir jenderal.
    Pada Agustus 1996, Sjafrie menjabat sebagai Kepala Staf Kodam Jaya. Saat itu, ia menggantikan posisi Mayjen Susilo Bambang Yudoyono.
    Satu tahun kemudian, Sjafrie diangkat menjadi Panglima Kodam Jaya pada tahun 1997. Ia menggantikan posisi Mayjen TNI Sutiyoso setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta.
    Sjafrie juga pernah menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli (Korsahli) TNI pada tahun 2001.
    Setelah itu, ia diangkat menjadi Kepala Pusat Penerangan (Puspen) TNI, menggantikan Marsekal Muda Graito Usodo pada tahun 2002.
    Pada 2005, Sjafrie diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan. Namun, unjuk rasa puluhan korban pelanggaran hak asasi manusia mewarnai pelantikan Sjaffrie.
    Mereka mempersoalkan diangkatnya Sjafrie yang diduga terkait dalam kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, seperti diberitakan Harian Kompas, 16 April 2005.
    Pada 2010, Sjafrie dipercaya menduduki jabatan Wakil Menteri Pertahanan, mendampingi Purnomo Yusgiantoro yang menjadi Menhan saat itu.
    Lalu, ia menjadi wakil ketua Indonesian Asian Games Organizing Committee/Inasgoc pada 2018. Lalu pada 2019, Sjafrie ditunjuk Prabowo, yang saat itu menjabat Menhan, menjadi penasihat khususnya.
    Kini, Sjafrie bertugas sebagai Menhan di kabinet yang Prabowo pimpin. Sjafrie pun mendapat Jenderal Kehormatan Bintang 4.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kodam Jaya gelar Serbuan Teritorial bantu warga dapatkan layanan dasar

    Kodam Jaya gelar Serbuan Teritorial bantu warga dapatkan layanan dasar

    Jakarta (ANTARA) – Kodam Jaya menggelar kegiatan “Serbuan Teritorial 2025” untuk membantu warga mendapatkan sejumlah pelayanan dasar, mulai dari pengobatan gratis, sunatan masal, rehabilitasi rumah ibadah hingga penanaman bibit mangrove di Pulau Pari pada Selasa.

    “Kami apresiasi setinggi-tingginya kepada Kodam Jaya yang telah memilih Pulau Pari sebagai lokasi kegiatan bakti sosial ini dan sangat berarti bagi masyarakat kami,” kata Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Aceng Zaini di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah kepulauan yang masih menghadapi tantangan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, air bersih dan sarana transportasi.

    Ia berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi agenda rutin karena dampaknya langsung dirasakan oleh warga. “Kolaborasi seperti ini penting untuk terus diperkuat,” kata dia.

    Komandan Korem 052/Wijayakrama Brigjen TNI Zulhadrie S. Mara menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kepulauan.

    Menurut dia, wilayah Kepulauan Seribu punya potensi wisata dan sumber daya yang luar biasa, tapi masih banyak kendala yang harus diselesaikan bersama, termasuk soal air bersih, transportasi dan akses energi.

    “Kodam Jaya hadir bukan hanya untuk keamanan, tapi juga untuk kemanusiaan,” kata dia.

    Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam membangun daerah, serta menyatakan dukungan penuh terhadap program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

    “Kegiatan ini bukan hanya simbolis, tapi konkret. Kami hadir untuk mendengar, melihat, dan membantu langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” katanya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jaksel gencarkan sosialisasi larangan truk ODOL melalui Lintas Jaya

    Jaksel gencarkan sosialisasi larangan truk ODOL melalui Lintas Jaya

    Arsip foto – Petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan (Sudinhub Jaksel) melakukan penilangan terhadap truk yang melakukan pelanggaran, Jakarta, Jumat (4/7/2025). ANTARA/HO-Sudinhub Jakarta Selatan.

    Jaksel gencarkan sosialisasi larangan truk ODOL melalui Lintas Jaya
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 13:19 WIB

    Elshinta.com – Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan menggencarkan sosialisasi terkait larangan kendaraan truk dengan dimensi dan muatan melebihi ketentuan (Over Dimension and Over Load/ODOL) melalui Operasi Lintas Jaya 2025.

    Bernard mengatakan, sosialisasi Operasi Lintas Jaya ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional menuju “Indonesia Zero ODOL”.

    Kendaraan bermuatan lebih dan berdimensi yang tidak sesuai dinilai menjadi salah satu penyebab kerusakan infrastruktur jalan serta membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

    Dia menambahkan, hingga saat ini belum ada penindakan terhadap pelanggaran ODOL karena masih menunggu instruksi resmi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta maupun hasil rapat koordinasi di tingkat kementerian.

    “Terkait penindakan ODOL belum ada penindakan, baru sosialisasi. Kami masih menunggu instruksi dari dinas, karena saat ini masih dilakukan rapat di tingkat kementerian,” ujarnya.

    Ditegaskan Operasi Lintas Jaya tak hanya menyasar ODOL, namun juga pelanggaran rambu lalu lintas, kelengkapan surat hingga kendaraan tak laik jalan.

    “Jadi tilangan yang dilakukan anggota Lintas Jaya masih di pelanggaran biasa seperti kelengkapan surat-surat dan tidak laik jalan,” katanya.

    Operasi Lintas Jaya Tahun 2025 menjadi wujud nyata sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya dalam meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi di Jakarta.

    Dalam tiga tahun terakhir, Operasi Lintas Jaya 2025 telah berhasil melakukan upaya-upaya penindakan, yaitu 103.966 penindakan pada 2022, kemudian 71.478 pada 2023 dan 83.403 di 2024.

    Operasi Lintas Jaya tahun 2025 diharapkan dapat berjalan baik dan optimal dan memberikan dampak nyata terhadap pengurangan kemacetan, emisi karbon serta meningkatkan disiplin dan keselamatan pengguna jalan.

    Sumber : Antara

  • 6
                    
                        Arkhan Kaka Jadi Prajurit TNI AD, Dilantik dengan Pangkat Sersan Dua
                        Nasional

    6 Arkhan Kaka Jadi Prajurit TNI AD, Dilantik dengan Pangkat Sersan Dua Nasional

    Arkhan Kaka Jadi Prajurit TNI AD, Dilantik dengan Pangkat Sersan Dua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Eks pemain Timnas U-17 Indonesia,
    Arkhan Kaka
    , resmi bergabung menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (
    TNI AD
    ) dan dilantik sebagai Bintara TNI AD dengan pangkat Sersan Dua pada Sabtu (29/6/2025) lalu.
    Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan, Arkhan direkrut melalui jalur khusus Mabes TNI untuk atlet sepak bola dan bola voli.
    “Info tersebut memang benar, Arkhan bergabung menjadi prajurit TNI AD melalui jalur rekrutmen program khusus Mabes TNI (jalur atlet sepak bola dan bola voli),” kata Brigjen Wahyu kepada
    Kompas.com
    , Rabu (2/7/2025).
    Arkhan sebelumnya telah menempuh pendidikan pertama di Resimen Induk Kodam Jaya (Rindam Jaya/Jayakarta).
    Setelah dilantik, ia akan melanjutkan pendidikan kejuruan atau kecabangan sebelum nantinya ditempatkan di satuan tugas yang akan ditentukan kemudian.
    “Untuk penempatan tugas atau satuan barunya nanti akan ditentukan kemudian setelah menjalani pendidikan kejuruan/kecabangan tersebut,” ujar Wahyu.
    Arkhan Kaka dikenal publik setelah menjadi bagian dari skuad Timnas U-17 Indonesia di ajang Piala Dunia U-17 tahun 2023.
    Penyerang muda ini menjadi salah satu andalan Garuda Muda dan sempat mencuri perhatian lewat performanya di lapangan.
    Langkah Arkhan mengikuti jejak menjadi prajurit TNI AD melalui jalur atlet menambah daftar pesepak bola nasional yang berkontribusi di dunia militer.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3
                    
                        Dandim Jakpus Surati Bea Cukai untuk Amankan Barang, Kritik Mencuat
                        Nasional

    3 Dandim Jakpus Surati Bea Cukai untuk Amankan Barang, Kritik Mencuat Nasional

    Dandim Jakpus Surati Bea Cukai untuk Amankan Barang, Kritik Mencuat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Langkah Komandan Kodim (Dandim) 0501/JP Jakarta Pusat,
    Letkol Harry Ismail
    , menjadi sorotan usai bersurat kepada Kepala Kantor
    Bea Cukai
    Bandara Soekarno-Hatta.
    Surat yang ditandatangani Letkol Harry pada tanggal 14 Mei 2025 itu meminta agar pihak
    Bea Cukai
    meloloskan barang bawaan milik seseorang bernama
    Arie Kurniawan
    tanpa diperiksa petugas.
    Berdasarkan salinan surat yang tersebar di media sosial, tertulis bahwa barang-barang yang dibawa oleh Arie merupakan oleh-oleh, terdiri dari jam tangan, tas, jaket, serta pernak-pernik untuk kulkas.
    Letkol Harry menuliskan, salah satu dasar surat tersebut adalah sinergisitas antara TNI, Bea Cukai, dan Imigrasi.
    Setelah surat tersebut viral di media sosial, Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta (Kodam Jaya) langsung memberikan klarifikasi.
    Kepala Penerangan Kodam Jaya (Kapendam Jaya), Kolonel Czi Anto Indriyanto, mengatakan bahwa pada saat kedatangan, Arie Kurniawan tidak mendapat perlakuan khusus.
    Barang bawaannya tetap diperiksa oleh petugas Bea Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.
    “Barang yang dibawa oleh Bapak Arie Kurniawan tetap dilaksanakan pemeriksaan secara keseluruhan oleh petugas dan tidak ada barang ilegal,” kata Anto kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).
    Menurut Anto, surat tersebut ditulis semata-mata untuk memohon bantuan dan perhatian dari petugas Bea Cukai, mengingat anak dari Arie Kurniawan sedang dalam kondisi sakit.
    Ia menambahkan, Arie Kurniawan merupakan sahabat dari Letkol Harry sehingga permintaan itu didasari hubungan personal.
    “Surat yang dibuat oleh Dandim bukan untuk mengintervensi atau menghindari kewajiban kepabeanan,” kata Anto.
    Kodam Jaya menegaskan akan tetap memantau dan mendalami permasalahan ini.
    Tindakan tegas pun akan diambil bila di kemudian hari terdapat pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.
    “Permasalahan ini masih didalami. Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai aturan, maka tentunya akan ada tindakan untuk yang bersangkutan,” ujar Kapendam.
    Permintaan ‘perlakuan khusus’ untuk kerabat personel TNI ini mendapat kecaman dari sejumlah pihak, salah satunya Imparsial.
    Aksi surat-menyurat oleh Letkol Harry Ismail ini dianggap sebagai suatu intervensi dan upaya intimidasi kepada instansi lain.
    Padahal, instansi lain dalam hal ini Bea Cukai, sudah punya prosedur operasi standar (SOP) yang jelas.
    “Biarkan Bea Cukai bekerja sesuai standar aturan yang sudah berlaku di Bea Cukai. Jangan ada intervensi, intimidasi, kolusi, dan nepotisme kepada Bea Cukai dalam menjalankan kerjanya,” ujar Peneliti Senior Imparsial, Al Araf, saat dihubungi Kamis (29/5/2025).
    Araf menilai TNI tidak punya urusan untuk menyurati instansi seperti Bea Cukai, terlebih ketika tugas TNI adalah sebagai alat pertahanan negara.
    Sementara, surat dari Letkol Harry sama sekali tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi TNI.
    Di samping itu, Araf juga menyoroti sosok Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama yang berlatar belakang tentara.
    Kendari surat Letkol Harry dilayangkan sebelum Djaka menjadi Dirjen Bea Cukai, Araf mengingatkan bahwa personel TNI tidak boleh bertindak macam-macam hannya karena posisi Dirjen Bea Cukai diisi purnawirawan TNI.
    “Jangan karena Dirjen Bea Cukai berasal dari militer, hal-hal seperti ini diperbolehkan dan dibiarkan. Bea Cukai harus tegas bahwa semua harus sesuai prosedur dan tidak perlu ada surat-menyurat seperti itu,” tegas Araf.
    Lebih lanjut, pimpinan TNI juga diharapkan segera mengevaluasi tindak laku anak buahnya ini agar tidak lagi melakukan tindakan yang menimbulkan pertanyaan di publik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Imparsial Kritik Dandim Jakpus Surati Bea Cukai Minta Amankan Barang
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Mei 2025

    Imparsial Kritik Dandim Jakpus Surati Bea Cukai Minta Amankan Barang Nasional 29 Mei 2025

    Imparsial Kritik Dandim Jakpus Surati Bea Cukai Minta Amankan Barang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tindakan Komandan Kodim (Dandim) 0501/JP Jakarta Pusat, Letkol Harry Ismail, yang menyurati Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta dikritik oleh kelompok pemerhati militer dan hak asasi manusia (HAM),
    Imparsial
    .
    “Biarkan Bea Cukai bekerja sesuai standar aturan yang sudah berlaku di Bea Cukai. Jangan ada intervensi, intimidasi, kolusi, dan nepotisme kepada Bea Cukai dalam menjalankan kerjanya,” ujar peneliti senior Imparsial,
    Al Araf
    , kepada wartawan, Kamis, (29/5/2025).
    Soalnya, surat menyurati ini dinilai menyiratkan adanya intervensi dan intimidasi dari
    TNI
    kepada Bea Cukai.
    Al Araf mengatakan TNI bertugas sebagai alat pertahanan negara sehingga urusan surat menyurat tidak masuk dalam tugas dan fungsi pokok para prajurit.
    Dilantiknya, Letjen (Purn) TNI
    Djaka Budi Utama
    sebagai
    Dirjen Bea Cukai
    dinilai tidak membenarkan tindakan Dandim Jakpus yang meminta Bea Cukai untuk meloloskan barang pribadi milik kerabatnya.
    “Jangan karena Dirjen Bea Cukai berasal dari militer hal-hal seperti ini diperbolehkan dan dibiarkan. Bea cukai harus tegas bahwa semua harus sesuai prosedur dan tidak perlu ada surat menyurat seperti itu,” tegas Araf.
    Lebih lanjut, pimpinan TNI juga diharapkan segera mengevaluasi tindak laku anak buahnya ini agar tidak lagi melakukan tindakan yang menimbulkan pertanyaan di publik.
    Diberitakan, Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta (Kodam Jaya) memberikan klarifikasi terkait beredarnya surat dari Komandan Kodim (Dandim) 0501/JP Jakarta Pusat, Letkol Harry Ismail, kepada Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta.
    Dalam surat tersebut, Letkol Harry meminta petugas Bea Cukai mengamankan barang bawaan seorang penumpang bernama Arie Kurniawan yang baru kembali dari luar negeri.
    Kepala Penerangan Kodam Jaya (Kapendam Jaya) Kolonel Czi Anto Indriyanto menegaskan, surat itu tidak dimaksudkan untuk mengintervensi proses kepabeanan atau menghindari kewajiban pajak impor.
    “Surat yang dibuat oleh Dandim bukan untuk mengintervensi atau menghindari kewajiban kepabeanan,” kata Kapendam Jaya kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).
    Kapendam menjelaskan bahwa meskipun surat permohonan tersebut dikirim, barang-barang milik Arie Kurniawan tetap diperiksa secara menyeluruh oleh petugas Bea Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3
                    
                        Dandim Jakpus Surati Bea Cukai untuk Amankan Barang, Kritik Mencuat
                        Nasional

    Dandim Jakpus Surati Bea Cukai Minta Amankan Barang, Ini Penjelasan Kodam Jaya Nasional 28 Mei 2025

    Dandim Jakpus Surati Bea Cukai Minta Amankan Barang, Ini Penjelasan Kodam Jaya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta (
    Kodam Jaya
    ) memberikan klarifikasi terkait beredarnya surat dari Komandan Kodim (Dandim) 0501/JP Jakarta Pusat,
    Letkol Harry Ismail
    , kepada Kepala Kantor
    Bea Cukai
    Bandara Soekarno-Hatta.
    Dalam surat tersebut, Letkol Harry meminta petugas
    Bea Cukai
    mengamankan barang bawaan seorang penumpang bernama Arie Kurniawan yang baru kembali dari luar negeri.
    Kepala Penerangan
    Kodam Jaya
    (Kapendam Jaya) Kolonel Czi Anto Indriyanto menegaskan, surat itu tidak dimaksudkan untuk mengintervensi proses kepabeanan atau menghindari kewajiban pajak impor.
    “Surat yang dibuat oleh Dandim bukan untuk mengintervensi atau menghindari kewajiban kepabeanan,” kata Kapendam Jaya kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).
    Kapendam menjelaskan bahwa meskipun surat permohonan tersebut dikirim, barang-barang milik Arie Kurniawan tetap diperiksa secara menyeluruh oleh petugas Bea Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.
    “Barang yang dibawa oleh Bapak Arie Kurniawan tetap dilaksanakan pemeriksaan secara keseluruhan oleh petugas dan tidak ada barang ilegal,” kata Anto.
    Barang-barang tersebut berupa jam tangan, beberapa tas, jaket, serta pernak-pernik untuk kulkas yang dibawa sebagai oleh-oleh..
    Menurut Anto, surat tersebut ditulis semata-mata untuk memohon bantuan dan perhatian dari petugas Bea Cukai, mengingat anak dari Arie Kurniawan sedang dalam kondisi sakit.
    “Surat Dandim tersebut untuk memohon bantuan kepada petugas kepabeanan di Terminal 3 Bandara Soetta dikarenakan anak dari Bapak Arie Kurniawan sedang sakit,” jelasnya.
    Anto menambahkan, Arie Kurniawan merupakan sahabat dari Letkol Harry, sehingga permintaan itu didasari hubungan personal.
    Kodam Jaya menegaskan akan tetap memantau dan mendalami permasalahan ini.
    Tindakan tegas pun akan diambil bila di kemudian hari terdapat pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.
    “Permasalahan ini masih didalami. Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai aturan, maka tentunya akan ada tindakan untuk yang bersangkutan,” ujar Kapendam.
    Ia juga memastikan bahwa Letkol Harry telah dimintai klarifikasi oleh Kodam Jaya terkait surat yang telah telanjur beredar luas di media sosial.
    “Kemarin Dandim 0501/JP sudah diminta penjelasan ke Kodam Jaya/Jayakarta,” kata Anto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga korban premanisme diimbau segera lapor polisi

    Warga korban premanisme diimbau segera lapor polisi

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat korban premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) untuk segera melapor ke petugas terdekat.

    “Bagi siapapun masyarakat, individu dan pelaku usaha yang mendapat gangguan-gangguan dari orang-orang, baik pribadi maupun ormas seperti pungli, pemaksaan, intimidasi, pemerasan dan lain-lain tolong laporkan kepada polisi yang terdekat,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto saat ditemui di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat.

    Karyoto juga meminta kepada kepolisian sektor dan resor jajaran untuk segera menindak laporan tindakan premanisme tersebut.

    “Artinya, tindakan-tindakan itu adalah tindakan-tindakan yang melanggar peraturan, khususnya terhadap peraturan pidana seperti mengancam, mengintimidasi dan melakukan pemerasan,” katanya.

    Sementara itu Pangdam Jaya, Mayjen TNI Rafael Granada Baay menjelaskan bersama-sama Polda Metro Jaya akan melaksanakan pemberantasan terhadap preman-preman, tentunya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

    “Kami berkomitmen bersama dengan Polda Metro Jaya dan Pemerintah Daerah, untuk bersama-sama turun ke lapangan dan jajaran untuk melaksanakan bersih-bersih preman yang ada di wilayah Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya,” katanya.

    Dia juga telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk memberantas premanisme terutama di daerah industri dan pertokoan yang membuat masyarakat atau menghambat jalannya perputaran ekonomi daerah.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya menggelar Apel Siaga Anti Premanisme dalam rangka untuk pemberantasan aksi premanisme yang banyak terjadi di masyarakat.

    “Apel siaga anti premanisme ini bertujuan untuk mewujudkan situasi yang kondusif serta menciptakan iklim investasi yang stabil di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto.

    Karyoto menjelaskan operasi ini akan berlangsung selama 15 hari mulai dari 9 Mei hingga 23 Mei 2025.

    “Operasi ini mengedepankan kegiatan pendekatan hukum yang komprehensif dan terukur, juga didukung oleh kegiatan intelijen yang akurat,” ucapnya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025