Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KNPI

  • Hari Pers Nasional 2025, Legislator DPRD Jabar Gelar Gerak Jalan

    Hari Pers Nasional 2025, Legislator DPRD Jabar Gelar Gerak Jalan

    JABAR EKSPRES – Legislator DPRD Jabar dari Dapil Bandung Barat Tuti Turimayanti menggelar jalan sehat dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2025.

     

    Kegiatan Gerak Jalan dilaksanakan di Citapen, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.

     

    Acara Gerak Jalan yang dimulai pukul 07.00 WIB antusias diikuti warga di kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Minggu 9 Februari 2025.

     

    Usai kegiatan gerak Jalan, Tuti Turimayanti legislator DPRD Jabar menjelaskan bahwa pentingnya peran Pers Nasional sebagai pendukung pembangunan Nasional.

     

    “Kami sebagai legislator perlu peran Pers untuk pembangunan secara nasional, khususnya pembangunan di Jawa Barat dan Bandung Barat. Masyarakat harus mengetahui apa yang dilakukan, dilaksanakan pemerintah. Dan itu bisa diketahui oleh peran Pers, ” jelas Tuti Legislator DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan, Minggu 9 Februari 2025.

     

    Tuti menambahkan, peran Pers Nasional, khususnya di Jabar dan Bandung Barat sangat penting untuk memberikan informasi dalam hal keberhasilan pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

     

    “Berkali kali saya pribadi selalu memberikan informasi kepada rekan rekan Pers, dalam hal pembangunan yang sudah dilakukan dan yang akan datang. Perihal itu semua saya informasikan ke masyarakat melalui rekan rekan Pers dalam hal ini wartawan dari berbagai media, ” jelasnya.

     

    Senada dengan Tuti, Tokoh Pemuda Jabar Pamriadi juga mengingatkan pentingnya peran Pers sebagai pilar kelima setelah Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

     

    “Dengan peran Pers Nasional masyarakat mengetahui informasi akurat dan terpercaya, ” jelas Pamriadi.

     

    Pamriadi juga mengingatkan dengan Hari Pers Nasional, semoga rekan rekan Pers dari berbagai media selalu memberikan pemberitaan positif dan tidak hoax.

     

    “Kepada rekan rekan Pers Nasional saya ucapkan selamat Hari Pers Nasional, semoga terus memberikan informasi membangun, positif dan tidak hoax, ” jelas Pamriadi yang juga Bendahara DPP KNPI ini.

     

    Usai kegiatan gerak jalan, warga Kecamatan Cihampelas dihibur dengan musik dangdut organ tunggal.

  • Bahlil Disebut Representasi Negara dalam Keberpihakan Ekonomi Rakyat

    Bahlil Disebut Representasi Negara dalam Keberpihakan Ekonomi Rakyat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tokoh muda Maluku, Subhan Pattimahu, angkat bicara terkait kebijakan yang diambil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia terkait distribusi LPG 3 kg. Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah dalam menertibkan distribusi LPG 3 kg merupakan bagian dari tugas negara dalam memastikan kebijakan energi berjalan dengan baik dan berpihak pada rakyat.

    “Pengelolaan sumber daya alam sebagai kekayaan negara memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kenaikan harga LPG 3 kg di tingkat eceran seringkali dipengaruhi oleh praktik korupsi yang perlu ditertibkan. Kami yakin kebijakan yang diambil ini bukan keputusan tiba-tiba, melainkan berdasarkan pengawasan lapangan yang telah dilakukan dalam waktu lama,” ujar Pattimahu, dikutip Jumat (7/2/2025)

    Ia menambahkan bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2023 juga menjadi dasar kebijakan ini. Menurutnya, masyarakat sebenarnya tidak puas dengan harga eceran yang tinggi, namun tetap membeli LPG karena sudah menjadi kebutuhan pokok.

    Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan distribusi LPG 3 kg dapat berlangsung secara adil, merata, dan terjangkau.

    “Negara harus hadir untuk memberikan solusi terbaik, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menunjukkan keberpihakan ekonomi terhadap rakyat. Dari sisi sosial, masyarakat tentu akan tetap mencari gas ini meskipun harga naik. Jangan sampai negara kalah oleh pengusaha nakal dalam pengendalian harga LPG 3 kg,” tegas Pattimahu.

    Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa subsidi untuk LPG 3 kg sudah mencapai Rp87 triliun per tahun. Oleh karena itu, pengawasan distribusi harus diperketat agar subsidi benar-benar tepat sasaran.

    “Kami mendukung jika status pedagang pengecer dinaikkan menjadi sub-pangkalan dan didorong ke arah digitalisasi. Dengan begitu, harga jual bisa lebih terkontrol dan distribusi lebih merata, dari pusat hingga daerah,” tutup Ketua KNPI Maluku tiga Periode dan sekarang Wakil Ketua Umum DPP KNPI tersebut.

    Dia berharap, dengan kebijakan yang lebih transparan dan pengawasan ketat, harga gas bersubsidi tetap terkendali. Sehingga masyarakat tetap bisa menikmati energi dengan harga yang wajar.

    (dpu/dpu)

  • Profil Siti Aisyah, Anggota DPR yang Kritik Menteri Pigai: Apa yang Sebenarnya Bapak Kerjakan? – Halaman all

    Profil Siti Aisyah, Anggota DPR yang Kritik Menteri Pigai: Apa yang Sebenarnya Bapak Kerjakan? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Profil Siti Aisyah, Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP yang cecar kinerja Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai.

    Siti Aisyah blak-blakan menyebut Menteri Pigai tak memiliki gebrakan apa-apa dalam rapat kerja, Rabu (5/2/2025).

    Siti Aisyah mengaku kecewa lantaran harapan besar terhadap Pigai sebagai pegiat HAM justru ciut saat menjadi Menteri HAM.

    “Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi, setelah 105 hari bekerja, kami tidak melihat sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan,” ujar Siti Aisyah dalam rapat kerja, Rabu (5/2/2025) dikutip dari YouTube TVR Parlemen.

    Bahkan Siti Aisyah menyinggung permintaan dana Rp20 triliun untuk Kementerian HAM yang diminta Pigai saat masih awal menjadi Menteri.

    Sayangnya permintaan tersebut tak sebanding dengan kinerja Menteri Pigai.

    Masalah HAM yang viral tentang Rempang hingga Pagar Laut di Tangerang juga tak membuat Menteri Pigai turun ke lapangan.

    “Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, sangat viral. Seperti di Rempang dan soal pagar laut. Saya tidak melihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Bapak Menteri, Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM?” tanya Siti.

    “Kami ingin Pak Pigai yang dulu,” tegas Siti.

    Video potongan Siti Aisyah cecar Menteri Pigai pun viral di media sosial.

    Lantas siapa sosok dan profil Siti Aisyah?

    Hj Siti Aisyah merupakan politisi perempuan asal Riau yang berhasil melenggang ke Senayan setelah menang dalam Pemilu Legislatif 2024.

    Ia diusung oleh PDI Perjuangan dengan nomor urut 3.

    Hasil pemilihan umum (Pemilu) legislatif pada 4 Februari 2024 lalu, Siti Aisyah meraih 37.331 suara. 

    Selisihnya pun cukup jauh dibanding perolehan suara calon legislatif (Caleg) PDIP lainnya, yang rata-rata di bawah 30 ribuan.

    Siti Aisyah bisa menumbangkan petahana, Marsiam Saragih.

    Selain itu perolehan suaranya jauh mengungguli pengacara senior Dr. Kapitra Ampera.

    Sebelum menjadi DPR, Siti Aisyah berprofesi sebagai notaris senior di Riau.

    Pekerjaan tersebut sudah diemban selama kurang lebih 30 tahun.

    Berikut Profil Lengkap Siti Aisyah, dikutip dari situs dpr.go.id:

    Nama: Hj Siti Aisyah

    Tempat Tanggal Lahir: Bengkalis, Riau, 12 Oktober 1967

    Usia: 57 tahun

    Alamat: Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Indragiri Hulu, Provinsi Riau

    Pendidikan

    SDN 07 Bekasap duri. Tahun: 1975 – 1980
    SMPN 2 Pekanbaru. Tahun: 1980 – 1983
    SMAN 1 Pekanbaru. Tahun: 1983 – 1986
    Fakultas hukum, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Tahun: 1986 – 1992
    Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Pekanbaru. Tahun: 1986 – 1992
    Spesial Notaris, Universitas Sumatera Utara. Tahun: 1992 – 1995

    Organisasi

    Ikatan Persatuan Pemuda Terminal, Sebagai: penasehat. Tahun: 2024 – 2024
    PSHT (persaudaraan Setia hati terate), Sebagai: anggota kehormatan. Tahun: 2023 – 2024
    Pujakusuma (putra jawa kelahiran sumatra), Sebagai: pembina. Tahun: 2022 – 2024
    Pemuda batak bersatu (pembina), Sebagai: pembina. Tahun: 2019 – 2024
    Yayasan pendidikan indragiri, Sebagai: ketua. Tahun: 2004 – 2014
    Pemuda Pancasila, Sebagai: dewan pakar dan sekretaris kabupaten indragiri hulu. Tahun: 2001 – 2024
    Komite nasional pemuda indonesia (KNPI), Sebagai: sekretaris. Tahun: 2001 – 2024
    Ikatan notaris indonesia, Sebagai: ketua. Tahun: 2000 – 2020
    Sekolah tinggi STIE, ABID dan STTI (sekolah tinggi ilmu ekonomi, akademi kebidanan dan sekolah tinggi teknik indragiri), Sebagai: . Tahun: –

    Sebagain artikel ini telah tayang di TribunPekanbaru.com dengan judul Sosok Siti Aisyah Anggota DPR RI Dapil Riau II Periode 2024-2029, Latar Belakang Sebagai Notaris

    (Tribunnews.com/ Siti N)

  • Deklarasi Dukungan untuk Bahlil Lahadalia, Tokoh Indonesia Timur Siap Kawal – Halaman all

    Deklarasi Dukungan untuk Bahlil Lahadalia, Tokoh Indonesia Timur Siap Kawal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koordinator Gerakan Pemuda Indonesia Timur (GP-Intim), Bernard D. Namang, mengumumkan bahwa pada 10 Februari 2025, GP-Intim akan mendeklarasikan dukungan bagi Bahlil Lahadalia sebagai Calon Wakil Presiden RI 2029.

    “Acara deklarasi ini akan dihadiri oleh 1.000 perantau asal Indonesia Timur yang berada di Jabodetabek,” ujar Ketua Umum Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (29/1/2025).

    Kegiatan yang akan berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, ini juga rencananya akan dihadiri oleh berbagai tokoh asal Indonesia Timur yang bermukim di Jabodetabek.

    “Kami perlu mendeklarasikan ini sejak dini agar semua pihak dapat lebih siap dalam mengawal gerakan ini,” kata Wakil Ketua MPI DPP KNPI tersebut.

    Bernard juga menekankan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur pada 2029 seharusnya diikuti dengan terpilihnya seorang wakil presiden dari Indonesia Timur.

    “Pilihan kami kepada Bung Bahlil bukan tanpa dasar. Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, sebuah partai besar dengan jaringan yang kuat di seluruh Indonesia. Dengan modal tersebut, peluang beliau untuk menjadi Wapres pada 2029 sangat besar,” tegasnya.

    Ketika ditanya mengapa hanya mengusung sebagai wakil presiden, Bernard menyatakan bahwa pihaknya memperkirakan Prabowo Subianto masih akan maju sebagai calon presiden pada 2029.

    “Sejak Indonesia merdeka, belum pernah ada putra Papua yang menjadi wakil presiden. Habibie dan Jusuf Kalla berasal dari Sulawesi Selatan, sementara Hamzah Haz dari Kalimantan. Oleh karena itu, pada 2029, sudah saatnya Wapres berasal dari Papua,” pungkas Bernard. 

  • Dukung Kemenag Pasang Ornamen Imlek, KNPI Banja: Ini Toleransi

    Dukung Kemenag Pasang Ornamen Imlek, KNPI Banja: Ini Toleransi

    JABAR EKSPRES – Riuh persoalan Kantor Kementerian Agama Kota Banjar yang memasang aksesoris perayaan Imlek ternyata mendapat dukungan positif dari Ketua KNPI Kota Banjar, Agus Harianto.

    Menurutnya, langkah yang diambil oleh Kementerian Agama dalam memasang ornamen untuk memperingati hari besar Imlek adalah bentuk nyata dari toleransi beragama. Ia menegaskan bahwa Kementerian Agama tidak hanya milik satu agama, tetapi juga berfungsi untuk mengurus semua agama yang ada di Indonesia.

    “Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat toleran terhadap kehidupan beragama. Tentu saja ini sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia, Bhineka Tunggal Ika,” ungkap Agus Harianto pada Rabu, 22 Januari 2025.

    Hari Raya Imlek juga tidak terlepas dari peran penting Presiden RI ke-4, KH Abdurrahman Wahid, yang melalui keputusan presiden menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional.

    BACA JUGA:Membentuk Karakter Toleransi dengan Implementasi Program P5

    “Beliau mengakui kontribusi masyarakat Tionghoa yang memiliki peran positif terhadap bangsa dan negara. Oleh karena itu, mereka harus diperlakukan setara, meskipun berasal dari kaum minoritas,” lanjutnya.

    Agus menekankan bahwa toleransi beragama bukanlah teori yang perlu diperdebatkan, melainkan harus diimplementasikan.

    “Umat Islam Indonesia sudah cukup cerdas untuk memahami mana ranah akidah yang tidak bisa diganggu gugat dan mana ranah muamalah yang menjadi acuan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

    Sejak hari Minggu, 19 Januari 2025, Kantor Kementerian Agama Kota Banjar telah memasang ornamen-ornamen khas perayaan Imlek, termasuk lampion yang menghiasi area kantor.

    Menurut pihak Kemenag, langkah ini diambil sebagai wujud kerjasama dengan umat Khonghucu dari Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) Kota Banjar, dalam rangka menghormati dan memfasilitasi keragaman budaya serta keagamaan yang ada di Indonesia.

    BACA JUGA:SMPN 1 Cimahi Ajarkan Siswa Bangun Karakter dan Nilai-Nilai Toleransi

    Pemasangan ornamen Imlek tersebut merupakan implementasi dari instruksi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Surat No. B-270/SJ/BIX/KP.02/01/2025, yang diterbitkan pada 17 Januari 2025.

    “Surat tersebut berisi pemberitahuan mengenai pemasangan ornamen Imlek dalam rangka merayakan Hari Raya Imlek 2576/Kongzili Tahun 2025, yang akan jatuh pada 29 Januari 2025. Ini sekaligus mempertegas peran Kementerian Agama sebagai pelayan bagi semua umat beragama,” kata Kepala Kantor Kemenag Kota Banjar, Ahmad Fikri Firdaus.

  • Abaikan Aturan, Ratusan Pengembang Perumahan di Lombok Akan Dipolisikan

    Abaikan Aturan, Ratusan Pengembang Perumahan di Lombok Akan Dipolisikan

    Liputan6.com, Lombok – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB berencana akan melaporkan ratusan pengembang perumahan di Lombok Barat dan kota Mataram lantaran tidak menyediakan fasilitas umum seperti Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan prasarana lainnya.

    Ketua KNPI NTB, Taufik Hidayat mengatakan, ratusan pengembang tersebut diduga menyalahi aturan yang ditetapkan, namun mereka tetap membangun dan melakukan penjualan. Ia mengatakan, diduga kuat mereka sengaja melawan hukum. “Ada 166 pengembang  yang akan kami laporkan. Rata-rata tidak menyediakan TPU, mereka hanya menjual rumah tanpa memperhatikan hak hak konsumen,” kata Taufik, Minggu (12/1/2025).

    Aturan tentang kewajiban pengembang menyediakan TPU dan Sarana Utlitas Umum tertuang dalam UU nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman serta peraturan Bupati nomor 35 tahun 2021 tentang pedoman prasarana sarana dan tilitas umum.

    Taufik menjelaskan, bahwa aturan tersebut seharusnya mereka taati karena ada konsekuensi hukum. Namun, kata dia, para pengembang ini terkesan mengabaikan aturan-aturan tersebut. “Artinya mereka melawan hukum secara sengaja. Jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah, maka bulan dalam bulan Januari ini kami akan laporkan ke aparat penegak hukum,” ujar Taufik.

    Menanggapi hal ini, Ketua Real Estate Indonesia NTB, Heri Susanto mengatakan, jika ada aturan yang ditetapkan maka sudah seharusnya pengembang mengikuti aturan tersebut. Terutama bagi para pengembang yang membangun setelah peraturan tersebut ditetapkan. Sesangkan bagi pengusaha yang membangun sebelum ada peraturan,  maka, kata dia, pengembang harus menyesuaikan (dengan aturan yang baru). “Intinya, pada prinsipnya, jika sudah ada aturan, maka pengusaha atau pengembang harus melaksanakan aturan tersebut,” ujar Heri.

  • Kader Muda PDIP Malang Buka Suara Soal Bursa Calon Ketua

    Kader Muda PDIP Malang Buka Suara Soal Bursa Calon Ketua

    Malang (beritajatim.com) – Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok menilai ada banyak kader-kader senior yang layak menahkodai DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

    Apa yang disampaikan Zulham muncul ditengah menghangatkannya sejumlah nama yang masuk bursa calon Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

    Bagi politikus muda partai berlambang banteng moncong putih seperti Zulham, ambisi untuk bersaing memperebutkan kursi Ketua DPC saat ini bukanlah hal yang lazim. Oleh karena itu, Zulham memilih mengubur dalam-dalam ambisi untuk sekedar meramaikan bursa calon Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang.

    “Ambisi pun akan kalah dengan logika kelaziman, karena sudah tidak lazim muncul itu di era-era sekarang. Saya lebih senang mendorong yang sudah berkarir di partai, senior-senior itu. Di komponen pelengkap, okelah kita ini, tapi kalau memunculkan diri sepertinya tidak, tidak masuk juga. Ini bukan situasi ideal untuk menjadi pahlawan kesiangan,” kata Zulham, Kamis (16/1/2025).

    Ditegaskan Zulham, sama sekali tidak pernah terbesit di dalam dirinya untuk sekedar masuk bursa pencalonan Ketua DPC. Baginya, ada juga etika politik yang harus dijaga. “Artinya, kalaupun didorong, ya tetap saja kita ini pasti akan lebih mendahulukan senior-senior. Ini etika politik yang memang sudah ditekankan begitu di partai kita,” tegasnya.

    Menurut Zulham, di partai yang sudah shuttle seperti PDI ini senioritas merupakan hal yang secara aturan tidak tertulis. “Senioritas ini masih menjadi acuan terkait dengan posisi-posisi strategis apalagi ketua. Kecuali ada anomali, misalnya tiba-tiba Bu Ketum (Megawati Soekarnoputri, red) melalui jaringannya yang di DPP memberikan penugasan langsung kan tidak bisa ditolak itu pasti. Tapi kalau sifatnya masih prosedural seperti yang harus ada pencalonan, ada proses yang harus dilalui, ya kita antri, wong masih banyak senior yang ideal,” bebernya.

    Pria yang juga menjabat Ketua DPD KNPI Kabupaten Malang itu bilang, jika ada penugasan khusus untuk maju sebagai Ketua DPC dari Ketua Umum, semua kader tentunya akan siap sedia menjalankan. Namun, sekalipun itu penugasan, kader muda seperti dirinya, memiliki peluang yang kecil mendapatkan mandat tersebut.

    “Kansnya kecil kalau seperti di daerah yang menjadi basis suara PDI, kemudian terjadi anomali itu kansnya besar. Di sini membaca kultur ya, kalau sebagai kader semua pasti oke, kalau penugasan, tapi kalau dalam hal logika politik, PDI disini menang, kursinya banyak, senior-senior ini reputasinya bagus-bagus, maka berbicara kans ini minim bagi orang-orang seperti saya untuk meraih atau mengajukan diri. Ini tidak sesuai etika, tidak mungkin juga,” ujarnya.

    Soal sejumlah nama yang sudah mencuat ke permukaan meramaikan bursa pencalonan Ketua DPC, Zulham menyampaikan, seluruhnya memiliki track record yang bagus selama ini, disamping memiliki pengalaman yang mumpuni. Sejumlah nama yang dimaksud diantaranya, Didik Gatot Subroto, Darmadi, Sugeng Pujianto, Budi Kriswiyanto, dan Tutik Yunarni.

    “Artinya begini, Pak Didik oke, masih oke, Pak Sugeng ya masih oke, Mas Budi oke, Mas Darmadi tambah sip. Orang-orang ini kan reputasinya sudah lebih panjang daripada kita,” tuturnya.

    Sebagai kader muda, Zulham mengharapkan, siapapun nanti yang terpilih sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang mampu menjaga ritme apik yang sudah terbangun selama ini.

    “Tugas ketua partai ke depan menjaga ritme semua ini agar tidak turun. Karena tantangan ke depan ini situasi politik masih belum menentu, positioning partai kita secara nasional juga belum klir, semua masih menunggu. Maka jadi Ketua DPC di momen-momen yang seperti ini bukan opsi yang enak. Apalagi dari segi pemerintahan kita baru saja kehilangan Presiden, kursinya kursi panas, semua akan menghindari kursi panas itu. Siapapun yang mencalonkan, silakan saja, idealnya Malang ini mestinya masih menghangat, siapapun oke-oke saja,” Zulham mengakhiri. (yog/kun)

  • Profil Rita Widyasari, Terpidana Kasus Gratifikasi Rp 110 Miliar dan Suap Perizinan Kelapa Sawit – Halaman all

    Profil Rita Widyasari, Terpidana Kasus Gratifikasi Rp 110 Miliar dan Suap Perizinan Kelapa Sawit – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut adalah profil Rita Widyasari, terpidana kasus gratifikasi Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit.

    Nama Rita Widyasari saat ini sedang ramai menjadi perbincangan.

    Hal ini lantaran Rita Widyasari yang seorang mantan Bupati Kutai Kartanegara (Bupati Kukar) terseret dalam gratifikasi besar-besaran

    Lantas siapa Rita Widyasari sebenarnya ?

    Berikut Tribunnews rangkum terkait profil Rita Widyasari, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang menjadi terpidana kasus gratifikasi Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit.

    Rita Widyasari memiliki nama lengkap Rita Widyasari, S.Sos, M.M., Ph.D.

    Rita Widyasari merupakan mantan Bupati Kutai Kartanegara yang berkuasa pada tahun 2010-2015.

    Bahkan Rita Widyasari kembali menduduki jabatan yang sama untuk periode 2016–2021 s metelah dirinya berhasul memenangkan pemilihan umum Bupati Kutai Kartanegara 2015 silam. 

    Rita Widyasari adalah kepala daerah yang ikut menyuap penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju.

    Bupati Wanita pertama di Provinsi Kalimantan Timur ini pada 7 November 1973 di Tenggarong, Kutai Kartanegara.

    Politikus Golkar ini adalah anak kedua dari Syaukani Hasan Rais.

    Ayah Rita Widyasari adalah mantan Bupati Kutai Kartanegara.

    Bahkan pada 2007 silam, ayah Rita tersebut juga pernah terseret dalam kasus korupsi dana APBD Kutai Kartanegara.

    Ayah Rita diketahui sebagai narapidana kasus korupsi yang memperoleh grasi.

    Sementara itu, Rita Widyasari menikah dengan Endri Elfran Syafril, dilansir Wikipedia.

    Keduanya dikaruniai 3 orang anak.

    Pendidikan

    Sarjana – S1 di Universitas Padjadjaran.

    Magister – S2 di Universitas Soedirman, Purwokerto.

    S3 di Universitas Utara Malaysia

    Karier

    Simak inilah perjalanan karier Rita Widyawati mantan Bupati Kutai Kartanegara :

    Ketua STIE Kab. Kukar
    Ketua DPRD Kab. Kukar
    Komisaris Utama PT. Ketopong Damai Persada
    Ketua umum DPD KNPI Kab. Kukar
    Ketua umum DPD IPPI Kab. Kukar
    Ketua KORDA INKADO KALTIM
    Bendahara umum DPP AMMDI
    Ketua DPD Partai GOLKAR Kab. Kukar
    Ketua KONI Kab. Kukar
    Ketua MPI Kab. Kukar
    Wakil Bendahara DPP KNPI
    Bupati Kutai Kartanegara (2010-2015) dan (2016-2017)

    Harta Kekayaan

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, Rita Widyasari hanya tiga lai melaporkan harta kekayaannya.

    Pertama kali Rita Widya sari melaprokan harta kekayaannya pada 1 Februari 2010 saat menjabat sebagai Bupati periode 2010-2015 jenis laporan periodic senilai Rp.30.004.484.964.

    Laporan kedua harta kekayaan Rita Widyasari dilaporkan ada 23 Juni 2011 jenis laporan periodic, harta mantan Bupati Kukar tersebut ada di angka Rp.27.234.537.979

    Serta laporan terakhir harta kekayaan Rita Widyasari dilaporkan pada 29 Juni 2015 jenis Laporan Periodik yang mencatatkan bahwa hartanya sebanyak Rp.238.134.537.979.

    Kabar Terbaru: KPK Sita Rp 350 Miliar Terkait Gratifikasi Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp 350 miliar atau Rp 350.865.006.126 dari 36 rekening dalam kasus gratifikasi dan suap perizinan produksi batu bara yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

    Uang tersebut disita pada 10 Januari 2025 dari rekening eks Bupati Kukar, Rita Widyasari, dan sejumlah pihak lainnya.

    Tessa juga mengatakan, penyidik juga menyita uang asing senilai 6,2 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 102,2 miliar dari 15 rekening atas nama Rita Widyasari dan pihak terkait lainnya.

    Kemudian, KPK juga menyita uang senilai 2 juta dollar Singapura atau setara Rp 23,7 miliar.

    Tessa mengatakan, uang tersebut disita karena uang yang tersimpan dalam rekening tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

    Dalam kasus ini, Rita diduga mendapatkan jatah 3,3 sampai 5 dollar Amerika Serikat (AS) untuk setiap metrik ton tambang batu bara.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, jatah tersebut merupakan nilai gratifikasi yang diduga diterima Rita dari perusahaan tambang.

    Asep menuturkan, uang tersebut kemudian mengalir ke sejumlah orang yang saat ini tengah didalami penyidik.

    Rita merupakan kepala daerah yang turut menyuap penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju.

    Ia saat ini menjadi terpidana kasus gratifikasi Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit di Kutai Kartanegara.

    (TRIBUNNEWS/Ika Wahyuningsih, Kompas)(Falza/Jayanti Tri Utami/Ilham Rian Pratama, TribunKaltim.com/Heriani AM) (Tribun-Timur.com))

  • Pemkot dan DPRD Kota Bogor Beberkan Capaian Kinjerja di 2024

    Pemkot dan DPRD Kota Bogor Beberkan Capaian Kinjerja di 2024

    JABAR EKSPRES – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor kembali menggelar Program Obrolan Penting, Mencari Solusi dan Cerita Inspirasi (Open MiC) di markasnya, Selasa (1/1/2025).

    Ketua PWI Kota Bogor Herman Indrabudi mengatakan program tersebut diselenggarakan untuk mengekspos kinerja yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Bogor maupun DPRD Kota Bogor sepanjang tahun 2024.

    “Kami harap dengan digelarnya Open MiC ini, masyarakat bisa mengetahui kinerja dan kebijakan yang dijalankan Pemkot dan DPRD Kota Bogor,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Open MiC diisi oleh Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari dan Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil sebagai pemateri.

    BACA JUGA:Tertinggi dalam 10 Tahun Terakhir, Layanan Pertanahan Tahun 2024 Capai 8 Juta Berkas dan Hasilkan PNBP Rp2,9 Triliun

    Serta diikuti oleh Kepala Bapperida, perwakilan BUMD, Kadin Kota Bogor, hingga Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri, Safrudin Bima dan Desy Yanthi Utami, Ketua KNPI Kota Bogor Rivaldo Surya dan Ketua Karang Taruna Kota Bogor Asep Nazarullah atau Kevin.

    Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari mengapresiasi inisiasi program Open MiC yang digagas PWI Kota Bogor. Menurutnya, komunikasi dengan media jurnalistik amat penting untuk mempublikasikan kinerja yang telah dicurahkan.

    “Meski saat ini setiap orang bisa membangun media sosial sendiri, tetap saja tidak dapat mengalahkan media jurnalistik yang fundamental dan lebih terjaga grassrootnya. Saya selalu sampaikan pada jajaran untuk jangan parno apalagi mrnjauhi media karena nanti justru akan miskomunikasi,” ucapnya.

    Terkait pembangunan di Kota Bogor, Hery menerangkan banyak capaian-capaian yang sudah terealisasi dan diwujudkan. Seperti penambahan pembangunan 2 SMP Negeri dan penuntasan sekolah satu atap, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor yang terealisasi di angka 98 persen, dan lain sebagainya.

    BACA JUGA:Optimisasi Pelaksanaan Proyek Tahun 2025: Pemkot Bogor Mulai Laksanakan Tender Dini

    “Tentunya berbagai keberhasilan yang sudah tercapai dan diwujudkan di tahun 2024, merupakan kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai pihak, bersama DPRD Kota Bogor dan juga didukung oleh peranan media yang selalu menginformasikan ke publik berbagai pembangunan Kota Bogor,” jelasnya.

  • Rayakan HUT ke-6,  Vinus Berkomitmen Majukan Kabupaten Bogor Lewat Beragam Inovasi

    Rayakan HUT ke-6,  Vinus Berkomitmen Majukan Kabupaten Bogor Lewat Beragam Inovasi

    JABAR ESKPRES – Lembaga Visi Nusantara Maju (Vinus) merayakan hari lahir  yang ke-6 tahun di Kantor LS Vinus, Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (24/12).

    Dengan mengusung tema “Posisioning Masyarakat Sipil dalam Membumikan Spirit Berdaya “. Acara itu dihadiri oleh sejumlah tokoh publik dan politik.

    Sejak didirikan pada 24 Desember 2018 lalu. LS Visi Nusantara Maju telah aktif salam berbagai bidang, dengan fokus utama pada penguatan sosial, ekonomi dan pendidikan di Kabupaten Bogor.

    BACA JUGA: Akibat Dikejar Debt Colector Pengemudi Mobil di Bogor Tabrak Motor, Korban Alami Luka-Luka

    Direktur Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, dalam momentum hari lahir tersebut. Dirinya  menyampaikan pencapaian dan harapan lembaganya di masa depan.

    “Vinus telah berkomitmen untuk merespons dinamika sosial-politik melalui lembaga studi dan analisis, seperti Lembaga Studi Visi Nusantara,” katanya kepada media.

    Yusfitriadi menegaskan, lembaga yang dipimpinnya akan terus berusaha memberikan kontribusi nyata, terutama dalam masalah sosial di Kabupaten Bogor.

    BACA JUGA: Jelang Natal 2024, Forkopimda Bandung Barat Tinjau Gereja Santo Benediktus

    Kata dia, salah satu pencapaian signifikan yang disampaikan adalah pendirian koperasi Vinus pada tahun 2019.  Kini memiliki aset mencapai 15 miliar rupiah.

    Hal ini merupakan bagian dari upaya lembaga untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat.

    “Kami ingin memberikan contoh bagaimana kemandirian ekonomi bisa tercapai dengan mendirikan koperasi ini. Dalam waktu lima tahun, kami telah mengembangkan dan meningkatkan kapasitasnya,”tuturnya.

    BACA JUGA: DLH Kota Bandung Respon Usulan Menteri LH Terkait Pengelolaan Sampah

    Selain itu, Vinus juga mendirikan Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara. Kampus ini menawarkan program studi yang futuristik dan relevan dengan kebutuhan generasi muda saat ini, seperti Bisnis Digital, Teknologi Informasi, dan Enterpreneurship.

    Pria yang kerap di sapa Kang Yus ini menambahkan, Vinus juga memiliki program sosial melalui Vinus Care, yang telah membiayai pendidikan lebih dari 400 orang dari PAUD hingga perguruan tinggi.

    “Kami tidak hanya fokus pada aspek politik dan sosial, tetapi juga berupaya memastikan pendidikan yang layak untuk masyarakat,” ungkapnya.

    BACA JUGA: KNPI Dorong Pembangunan Gedung Pemuda di Cimahi, Keterbatasan Lahan Jadi Hambatan