Kementrian Lembaga: KNPI

  • Bogor Guyub! Ribuan Warga Ramaikan Halal Bihalal, Setu Cibinong jadi Lokasi Mancing Gratis Berikutnya

    Bogor Guyub! Ribuan Warga Ramaikan Halal Bihalal, Setu Cibinong jadi Lokasi Mancing Gratis Berikutnya

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bogor bekerja sama dengan Karang Taruna dan KNPI menggelar acara Halal Bihalal tingkat Kabupaten Bogor yang berlangsung meriah di depan Gedung Kesenian, Minggu (13/4).

    Acara ini dimeriahkan dengan kegiatan mancing ikan dan ribuan jajanan gratis untuk masyarakat Kabupaten Bogor yang hadir.

    Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyampaikan bahwa Halal Bihalal ini disambut dengan antusias oleh ribuan warga.

    “Tadi bertemu dengan masyarakat Kabupaten Bogor, intinya bukan hanya mancing intinya adalah segala tempat dan fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ini adalah milik masyarakat Kabupaten Bogor yang bisa dimanfaatkan dengan cara yang baik dan benar,” kata Rudy.

    Rudy mengapresiasi sinergi dua organisasi kepemudaan di Kabupaten Bogor, yakni KNPI dan Karang Taruna, yang telah sukses menyelenggarakan acara mancing dan kuliner gratis tersebut.

    BACA JUGA: Antusiasme Tinggi, 3 Warga Pingsan saat Halal Bihalal di Bogor!

    “Ini ikan ada 1 ton dan ini merupakan kolaborasi yang sangat baik kita melihat hari ini dua orgaisasi besar kepemudaan Kabupaten Bogor KNPI dan Karang Taruna Kabupaten Bogor bersinergi bersama sama dalam membangun Kabupaten Bogor,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Heri Gunawan, menambahkan bahwa acara ini merupakan bukti kekompakan masyarakat, sehingga kegiatan tersebut akan menjadi agenda rutin ke depannya.

    “Kemudian, ke depan kita pastikan halal bihalal tidak hanya di teras pemerintah saja, tapi warga juga kita kasih ruang untuk halal bi halal,” tuturnya.

    Heri juga menjelaskan bahwa kegiatan mancing gratis ini sekaligus menjadi bentuk pemanfaatan ruang publik seperti setu yang ada di Kabupaten Bogor. Ke depannya, kegiatan serupa akan digelar di Setu Plaza Cibinong.

    “Ke depan, kita akan memaksimalkan setu yang ada. Misalkan di HJB nanti kita akan laksanakan di situ Cibinong ini. Namun sebelum itu kita akan mengundang masyarakat untuk membersihkan bareng-bareng,” katanya.

    BACA JUGA: Ketua DPRD Kabupaten Bogor Tunggu Hasil Akhir Tim Saber Pungli Soal THR dan Kompensasi Sopir

    Ia mengajak seluruh pengurus Karang Taruna di tingkat kecamatan untuk terus berkolaborasi dengan KNPI dalam membangun Kabupaten Bogor, termasuk menangani persoalan sampah sejak dari hulu.

  • Pengurus KNPI Kalteng Beraudiensi dengan Gubernur Agustiar Sabran, Bahas Persiapan Rapimpurnas – Halaman all

    Pengurus KNPI Kalteng Beraudiensi dengan Gubernur Agustiar Sabran, Bahas Persiapan Rapimpurnas – Halaman all

    Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM – Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan audensi dengan Gubernur Kalteng, H Agustiar Sabran, belum lama ini.

    Audensi tersebut dilakukan dalam rangka silaturahmi sekaligus koordinasi terkait kesiapan Kalimantan Tengah sebagai tuan rumah pelaksanaan Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (Rapimpurnas) DPP KNPI 2025.

    Pertemuan berlangsung di ruang kerja Gubernur dan dipimpin langsung oleh Ketua KNPI Kalteng, M Alfian Mawardi, didampingi oleh Sekretaris Rusdianor dan Bendahara Artha. Mereka diterima langsung oleh Gubernur H. Agustiar Sabran yang menyambut baik kehadiran para pengurus pemuda tersebut.

    Alfian menjelaskan bahwa Rapimpurnas DPP KNPI rencananya digelar di Palangka Raya pada bulan Mei atau Juni 2025 mendatang.

    Kegiatan ini akan dihadiri oleh sekitar 300 organisasi kepemudaan (OKP) tingkat nasional serta pengurus DPD KNPI dari 38 provinsi se-Indonesia.

    “Agenda ini menjadi momen strategis bagi Kalteng untuk memperkuat peran pemuda dalam pembangunan nasional. Selain itu, ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan budaya, potensi, dan kearifan lokal Kalimantan Tengah kepada pemuda dari seluruh Indonesia,” ujar Alfian.

    Gubernur H. Agustiar Sabran mengapresiasi langkah KNPI Kalteng yang telah aktif dalam membangun jejaring kepemudaan nasional. Ia juga menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalteng dalam mendukung pelaksanaan Rapimpurnas tersebut.

    “Pemuda adalah aset bangsa. Kegiatan seperti ini sangat positif untuk membangun semangat kolaborasi antar daerah dan memperkuat kontribusi pemuda dalam pembangunan. Pemprov siap mendukung demi suksesnya acara ini di Bumi Tambun Bungai,” kata Agustiar.

    Alfian berharap dengan dukungan pemerintah daerah, pelaksanaan Rapimpurnas dapat berjalan sukses dan meninggalkan kesan positif bagi seluruh peserta. Ia juga mengajak seluruh elemen pemuda di Kalteng untuk berperan aktif menyukseskan event nasional ini.

    “Kami ingin menunjukkan bahwa pemuda Kalteng siap menjadi tuan rumah yang baik, hangat, dan penuh semangat gotong royong,” katanya.

  • Haul Kyai Sholeh Darat Diperingati Besar-Besaran, Ada Kirab Hingga Pengajian

    Haul Kyai Sholeh Darat Diperingati Besar-Besaran, Ada Kirab Hingga Pengajian

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Haul Sematang menjadi tajuk baru peringatan kematian tokoh besar Kyai Sholeh Darat. 

    Haul ke-125 Mahaguru ulama Nusantara ini akan diperingati secara meriah dan besar-besaran pada 10 Syawal 1446 atau bertepatan 9 April 2025.

    Acara untuk umum akan dilaksanakan sebagaimana biasa, yaitu khataman Al Qur’an, Maulid Barzanji plis Sholawat Burdah diiringi Rebana. Lalu, tahlilan dan pengajian umum di lokasi makam Kyai Sholeh Darat di Bergota, Semarang pada pagi hari.

    Kemudian, dilanjutkan dua acara besar pada sore hari dan malam hari, di lapangan Garnisun Kalisari, sebelah barat laut kompleks makam Bergota, Semarang.

    Acara sore adalah kirab ulama dan santri se-Kota Semarang. Adapun, malam hari dimeriahkan pengajian umum Semarang Bersholawat. 

    Puluhan ribu orang dari berbagai daerah di Indonesia berasal dari aneka elemen Islam telah menyatakan akan hadir dalam rangkaian acara Haul Semarang ini.

    Pemberi Mauidhoh Hasanah adalah Rois Aly Jam’iyyah Ahlut Thoriqoh al-Mu’tabaroh An-Nahdliyyah (JATMAN-PBNU), Kyai Achmad Chalwani dari Purworejo.

    Kegiatan ini diorganisir oleh tiga perkumpulan, yaitu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Jama’ah Pengajian Ahad Pagi 1939 dan Komunitas Pecinta Kyai Sholeh Darat (KOPISODA) difasilitasi oleh Pemerintah Kota Semarang.

    Wali Jota dan Wakil Wali Kota Semarang dipastikan akan hadir memberi sambutan dan memimpin upacara pemberangkatan kirab Haul Semarang ini. 

    Dalam kegiatan ini juga akan ada penyerahan secara simbolis pengusulan gelar pahlawan untuk Kyai Sholeh Darat dari para ulama dan santri Semarang kepada Pemerintah Kota Semarang.

    Ketua Panitia Haul Semarang Kyai Sholeh Darat Syaiful Bahri menyatakan, telah mematangkan seluruh persiapan sejak Ramadhan. Dia optimistis acara akan berlangsung meriah.

    “Berkat dukungan para kyai dan santri, serta fasilitasi dari Pemerintah Kota Semarang, kami optimis acara akan ramai dan meriah. Persiapan sudah matang. Hadirilah dan ajak seluruh keluarga dan teman Anda di Haul Semarang ini,” ujar Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Semarang yang akrab dipanggil Rahul ini.

    Rahul mengatakan, masyarakat Kota Semarang sangat antusias berpartisipasi dalam Haul Semarang ini. Dia menyebutkan, semua ormas kepemudaan yang bernaung di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Semarang yang berbasis Islam maupun berbasis nasional, akan ikut kirab. Serta, semua organisasi dan komunitas berbasis Islam binaan Kementerian Agama. 

    Ketua Pengarah Panitia Haul Semarang, Anasom menambahkan, gerakan para ulama dan santri yang diorganisir oleh PCNU, dengan dukungan Pemerintah Kota Semarang, telah berhasil menata makam Kyai Sholeh Darat menjadi rapi, bagus, dan nyaman untuk para peziarah, pada 2022.

    Pihaknta mengupayakan pengusulan gelar pahlawan untuk mahaguru ulama Nusantara yang makamnya ada di Komplek Bergota, belakang Rumah Sakit Kariadi itu.

    Dikatakannya, PCNU Kota Semarang didukung komunitas Pengajian Ahad Pagi 1939 dan KOPISODA, telah mendirikan Pondok Pesantren yang diberi nama Ma’had Kyai Sholeh Darat di Dusun Palir, Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

    Bangunan Pesantren dengan dukungan fasilitas dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah berdiri dan dipakai belajar para santri pada tahun 2023.

    “Kami sejak 2021 menyusun langkah mengusulkan gelar pahlawan untuk Kyai Sholeh Darat. Diantara, langkahnya adalah mendirikan pesantren bernama Kyai Sholeh Darat dan menata makam menjadi lebih representatif. Semoga dengan Haul Semarang kali ini, harapan kita lekas terwujud,” tutur Anasom. (eyf)

  • SOSOK Permadi Arya dan Sederet Kasusnya yang Dikabarkan Jadi Komisaris JMTO, tapi Dibantah BUMN

    SOSOK Permadi Arya dan Sederet Kasusnya yang Dikabarkan Jadi Komisaris JMTO, tapi Dibantah BUMN

    TRIBUNJAKARTA.COM – Influencer media sosial, Permadi Arya alias Abu Janda dikabarkan ditunjuk menjadi komisaris PT Jasamarga Toll Road Operation.

    Abu Janda juga mengunggah postingan di akun Instagram resminya terkait ucapan selamat penunjukkan dirinya sebagai komisaris tersebut. 

    “Selamat dan sukses. Permadi Arya. Sebagai Komisaris PT Jasamarga Toll Road Operation,” demikian ucapan di postingan itu pada Senin (7/4/2025). 

    “Nemu berita @metrotv alhamdulilah rezeki anak sholeh. Tolong jangan pada minta kartu E-Tol saldo unlimited ya. Apalagi minta diskon tol, Astagfirullah haram,” respons Abu Janda dalam keterangan postingan tersebut. 

    Saat dikonfirmasi terpisah, Abu Janda hanya memohon doa agar dirinya tetap amanah.

    “Insya Allah. Doakan semoga amanah,” ujar Abu Janda kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).

    Meski begitu, saat ditanya terkait kapan dirinya diangkat menjadi komisaris, Abu Janda meminta agar publik menunggu pengumuman resmi.

    “Nanti ada pengumuman resminya,” imbuhnya.

    Dibantah BUMN

    Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara terkait kabar penunjukkan Abu Janda sebagai komisaris PT Jasamarga Toll Road Operation (JMTO).

    Dengan tegas, BUMN membantah kabar tersebut.

    Informasi ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian BUMN Putri Violla kepada awak media pada Senin (7/4/2025).

    “Kabar tersebut tidak benar. Tidak ada pengangkatan atas nama Permadi Arya sebagai komisaris JMTO,” kata Putri Violla seperti dikutip dari Wartakota.

    Senada dengan Violla, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga juga membantah isu penunjukan Abu Janda selaku komisaris JMTO.

    Dia mengatakan kabar itu hoax alias informasi palsu.

    “Hoax” ungkap Arya kepada MNC Portal.

    Sebelumnya, beredar sebuah poster dengan keterangan bahwa Permadi Arya dipercaya menjabat sebagai Komisaris JMTO.

    Bahkan, pria kelahiran Cianjur, Jawa Barat, itu memberi sinyal positif soal informasi yang beredar.

    Untuk diketahui, JMTO merupakan kelompok usaha Jasa Marga dengan komposisi saham 99,9 persen dimiliki oleh perseroan dan 0,1 persen dimiliki oleh Induk Koperasi Karyawan Jasa Marga.

    Kegiatan Usaha JMTO meliputi layanan pengoperasian, ETC, dan layanan IT.

    Sosok Abu Janda

    Permadi Arya diketahui memiliki nama lengkap Heddy Setya Permadi. 

    Ia dikenal dengan nama Abu Janda Al-Boliwudi.

    Pria kelahiran 14 Desember 1973 ini adalah seorang pegiat dan pemengaruh media sosial berkebangsaan Indonesia. 

    Permadi menempuh pendidikan Diploma Ilmu Komputer Informatic It School Singapura pada April 1997 dan menjadi Sarjana Business & Finance University of Wolverhampton Inggris pada tahun 1999. 

    Ia bergabung menjadi pegiat media sosial dan influencer tim sukses Joko Widodo di Pilpres 2019.

    Sebelum menjadi pegiat media sosial, Abu Janda bekerja sebagai karyawan di berbagai perusahaan.

    Mulai dari perusahaan sekuritas, bank swasta hingga tambang batu bara dalam rentang waktu 1999 hingga 2015. 

    Sederet kasus 

    Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memeriksa Abu Janda atas cuitan ‘Islam adalah agama arogan’ yang ia unggah di Twitter pada 1 Februari 2021. 

    Dia juga sempat akan dimintai keterangan atas dugaan ujaran rasisme yang ditujukan kepada eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. 

    Selanjutnya, ia pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh anggota Majelis Taklim Al-Minawwir Bekasi, Alwi Muhammad Alatas karena kasus penghinaan bendera tauhid. 

    Ia mengunggah postingan di akun Facebook-nya soal bendera teroris bukan panji nabi.

    Menurut Alwi, unggahan Abu Janda termasuk ke dalam penghinaan syariat Islam dan menyinggung perasaan umat muslim.

    Abu Janda juga pernah dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh guru asal Jakarta bernama Mintaredja karena diduga menyebut Aksi Bela Tauhid sebagai aksi politik terselubung melalui media sosial.

    Ustaz Maaher At-Thuwailibi atau yang dikenal dengan nama Soni Eranata juga melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik.

    Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri terkait ujaran kebencian terhadap Natalius Pigai. 

    Abu Janda juga pernah berseteru dengan Maaher At-Thuwailibi. 

    Kala itu, Maaher pernah mengatakan bahwa Abu Janda dan Sukmawati Soekarnoputri layak dibunuh karena dianggap telah melakukan penistaan agama. 

    Maaher dituduh telah melakukan ancaman pembunuhan melalui media sosial. 

    Ia pun disebut telah melanggar pasal 28 dan 29 UU ITE. 

    Tak terima dengan tuduhan tersebut, Maaher melaporkan balik Abu Janda atas dugaan pencemaran nama baik. 

    Sebab, Abu Janda sempat menyampaikan ke awak media bahwa terorisme mempunyai agama, yaitu Islam dan gurunya adalah Maaher. 

    Selain itu, Abu Janda juga pernah berseteru dengan Wasekjen MUI Pusat, Tengku Zulkarnain atau Tengku Zul di media sosial. 

    Mereka saling beradu komentar untuk membuktikan siapa yang benar dan salah. 

    Awalnya, Abu Janda beropini bahwa Islam merupakan agama arogan. 

    Pasalnya, kehadirannya di Indonesia disebut telah ‘menginjak-injak’ budaya lokal.

    Hal tersebut yang kemudian memantik amarah Tengku Zul hingga membuat pesan balasan. (TribunJakarta.com, Wartakota, Kompas.com, Wikipedia).

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Profil Permadi Arya Diduga Calon Komisaris di PT Jasamarga Tollroad Operator, Netizen Sindir 6 Kontroversinya

    Profil Permadi Arya Diduga Calon Komisaris di PT Jasamarga Tollroad Operator, Netizen Sindir 6 Kontroversinya

    PIKIRAN RAKYAT – Permadi Arya dikenal dengan nama Abu Janda masuk trending topik media sosial X karena kabar yang beredar luas soal penunjukannya sebagai Komisaris di PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) hari ini Senin, 7 April 2025.

    Kabar ini membuat heboh netizen, banyak yang memberi ucapan selamat tapi sejumlah di antaranya terkesan sarkastis hingga komentar bernada sindiran, meramaikan linimasa dan meningkatkan popularitas topik ini.

    Ia dikenal sebagai pegiat media sosial yang seringkali menyampaikan pandangan-pandangan kontroversial, sehingga setiap berita yang melibatkan dirinya cenderung menarik perhatian publik.

    Profil Permadi Arya

    Ia memiliki nama asli Heddy Setya Permadi. Lahir di Cianjur, Jawa Barat pada 14 Desember 1973. Diploma Ilmu Komputer, Informatic IT School, Singapura (1997) dan Sarjana Business & Finance, University of Wolverhampton, Inggris (1999).

    Sebelum aktif di media sosial, Ia bekerja di berbagai perusahaan termasuk perusahaan sekuritas, bank swasta, dan tambang batu bara (1999-2015).

    Permadi Arya mulai aktif sebagai pegiat media sosial dan influencer sejak sekitar tahun 2016. Ia dikenal sebagai salah satu buzzer pendukung Jokowi, terutama pada Pilpres 2019.

    Pihaknya sring tampil di berbagai platform media sosial, terutama X dengan tagline “Melawan Teror dengan Humor”. Ia dikenal sebagai figur yang seringkali menyampaikan pandangan kontroversial dan menuai berbagai reaksi dari masyarakat.

    Kontroversi Permadi Arya

    1. Dugaan Ujaran Rasisme terhadap Natalius Pigai (2021)

    Ia dilaporkan ke polisi oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) soal cuitannya di X yang dianggap rasis pada mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Cuitan ini mempertanyakan kapasitas Pigai dan menyinggung soal “evolusi”.

    2. Pernyataan Kontroversial tentang Agama Islam (2021)

    Cuitan Permadi Arya yang menyebut “Islam adalah agama arogan” juga menuai kecaman luas dan dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Ia mengklarifikasi, yang ia maksud adalah oknum atau kelompok tertentu yang membawa paham Wahabi dan Salafi dengan mudah mengharamkan tradisi lokal.

    3. Menghina Bendera Tauhid (2018)

    Pihaknya dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh anggota Majelis Taklim Al-Minawwir Bekasi karena postingannya di Facebook yang menyebut bendera tauhid sebagai “bendera teroris”. Hal ini dianggap sebagai penghinaan pada syariat Islam dan menyinggung perasaan umat Muslim.

    4. Menyebut Aksi Bela Tauhid sebagai Aksi Politik Terselubung (2018)

    Ia dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh seorang guru karena diduga menyebut Aksi Bela Tauhid sebagai aksi politik terselubung lewat media sosial.

    5. Dugaan Pencemaran Nama Baik Ustaz Maaher At-Thuwailibi (2019)

    Ustaz Maaher melaporkan Permadi Arya ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik karena menyebut “teroris punya agama, dan agamanya adalah Islam serta gurunya adalah Ustad Maaher”.

    6. Kritik Terhadap Kelompok Tertentu

    Dirinya dikenal sering melontarkan kritik keras pada kelompok-kelompok Islam konservatif dan gerakan seperti PA 212.

    Tanggapan Jasa Marga

    PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) sudah memberi tanggapan resmi soal kabar penunjukan Permadi Arya sebagai komisaris perusahaan.

    Melalui akun Instagram resminya @jasamargatollroadoperator, JMTO menyatakan informasi tersebut tidak benar. Masyarakat diimbau selalu memverifikasi informasi lewat kanal resmi perusahaan.

    Namun, komentar bantahan akun Instagram JMTO ini sempat menghilang, menimbulkan pertanyaan dan spekulasi di kalangan netizen. Hingga saat ini, pernyataan resmi JMTO tetap menyatakan bahwa kabar tersebut tidak benar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Andi Yuslim Patawari Temui 2 Sahabatnya yang Kini Jadi Wali Kota Parepare dan Bupati Sidrap

    Andi Yuslim Patawari Temui 2 Sahabatnya yang Kini Jadi Wali Kota Parepare dan Bupati Sidrap

    loading…

    Sekretaris Jenderal Partai Perindo Andi Muhammad Yuslim Patawari (AYP) saat bertemu sahabatnya, Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif. Foto/Abdoellah Nicolha

    PAREPARE – Wali Kota Parepare Tasming Hamid dan Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif menghamparkan “karpet merah” untuk sahabatnya, Andi Muhammad Yuslim Patawari (AYP) yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Partai Perindo. AYP melanjutkan lawatannya ke Sidrap dan Parepare setelah dua hari berkegiatan di kota kelahirannya di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa dan Rabu.

    Tasming langsung mengosongkan agendanya di Kamis (3/4/2025) malam begitu mendengar sahabatnya, Andi Yuslim Patawari akan berkunjung di Kota Parepare. AYP yang juga Wakil Ketua Kadin Indonesia ini, tiba di Parepare pada Kamis malam dan langsung dijamu oleh Wali Kota Parepare di salah satu restoran di Kota Bandar Madani itu dilanjutkan dengan diskusi hangat.

    Andi Yuslim mengaku dia dengan Tasming Hamid merupakan sahabat lama. Sejak keduanya masih aktif di KNPI. “Beliau dulu KNPI di Parepare, saya ketua DPP KNPI pusat,” katanya.

    AYP pun meyakini Kota Parepare akan lebih maju di bawah kepemimpinan Tasming Hamid. “Pak Wali Kota ini saya kenal betul. Orangnya cerdas, visioner. Saya yakin Pak Tasming ini mampu membawa Parepare lebih maju lagi,” ujarnya.

    Sambutan yang sama dilakukan Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif di rumah jabatan (rujab) bupati. “Beliau sahabat saya, kami memiliki DNA yang sama berasal dari aktivis pergerakan, pernah bersama di KNPI, beliau salah satu tokoh muda Sulsel yang cerdas dan visioner,” katanya.

    AYP menyebutkan, sosok Syahar begitu dia akrab disapa menilai adalah tokoh yang berproses panjang dalam kehidupan hingga perjuangan politik dan pernah menjadi pimpinan DPRD Provinsi Sulsel. “Saya datang silaturahmi mengucapkan selamat atas amanah yang diberikan oleh rakyat, tentu kami dari Perindo akan mendukung pemerintahannya,” ujarnya.

    Diketahui, Partai Perindo pada pemilu lalu berhasil mendudukkan dua wakilnya di DPRD Sidrap. “Kami ada dua kursi di DPRD Sidrap. Sebagai sahabat tentu kami akan mendukung dan mendoakan untuk memajukan Sidrap agar masyarakat bisa sejahtera,” tandasnya.

    (rca)

  • KBNU Kota Bandung Kecam Kepemimpinan Bena Aji Satria, Ancam Mufaroqoh dari KNPI

    KBNU Kota Bandung Kecam Kepemimpinan Bena Aji Satria, Ancam Mufaroqoh dari KNPI

    JABAR EKSPRES – Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Kota Bandung menyatakan sikap tegas terhadap hasil pleno formatur DPD KNPI Kota Bandung yang diumumkan oleh Ketua Terpilih, Bena Aji Satria.

     

    KBNU menilai keputusan tersebut bersifat sepihak dan mengabaikan prinsip musyawarah serta keterwakilan organisasi yang selama ini aktif membangun gerakan kepemudaan di Kota Bandung.

     

    Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua GP Ansor Kota Bandung, Irwan, mewakili KBNU. Ia menegaskan bahwa keputusan Bena Aji Satria dalam menyusun kepengurusan KNPI tidak mempertimbangkan aspirasi dari unsur KBNU dan mencederai semangat kolektif dalam wadah kepemudaan lintas organisasi.

     

    “Kami mengecam keras tindakan sepihak Ketua Terpilih yang tidak melibatkan KBNU dalam proses penyusunan kepengurusan. Ini bukan hanya soal representasi, tapi juga soal penghormatan terhadap kontribusi nyata KBNU selama ini,” ujar Irwan, Jumat (29/3).

     

    Lebih lanjut, Irwan menyampaikan bahwa KBNU menyesalkan sikap Bena Aji yang hanya memanfaatkan KBNU untuk kepentingan politik selama proses pemilihan, namun mengabaikan keberadaannya setelah terpilih.

     

    “Ada kesan bahwa KBNU hanya dijadikan alat legitimasi saat pemilihan. Setelah itu, ditinggalkan begitu saja. Ini mencederai etika dan integritas organisasi pemuda,” tambahnya.

     

    KBNU juga menilai bahwa keputusan tersebut berpotensi memecah belah soliditas internal, dan menunjukkan kurangnya komitmen Ketua Terpilih dalam membangun KNPI sebagai rumah bersama bagi seluruh elemen kepemudaan.

     

    Oleh karena itu, KBNU Kota Bandung mendesak Ketua Terpilih untuk segera membatalkan hasil pleno dan melakukan revisi susunan kepengurusan melalui mekanisme musyawarah yang terbuka dan inklusif.

     

    Jika seruan ini tidak diindahkan, KBNU menyatakan siap mengambil langkah tegas.

     

    “Apabila tuntutan ini diabaikan, maka dengan berat hati KBNU Kota Bandung akan mempertimbangkan untuk melakukan mufaroqoh atau memisahkan diri dari seluruh proses dan struktur kelembagaan KNPI Kota Bandung,” tegas Irwan.

     

    KBNU mengajak seluruh elemen pemuda untuk tetap menjunjung nilai-nilai kebersamaan, keadaban, dan integritas dalam membangun gerakan kepemudaan yang representatif dan kolaboratif.

  • Ketua KNPI Haris Pertama: Penolakan UU TNI Harus Disikapi dengan Dialog Terbuka – Halaman all

    Ketua KNPI Haris Pertama: Penolakan UU TNI Harus Disikapi dengan Dialog Terbuka – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, menyoroti komunikasi publik pemerintah, dalam menyikapi isu Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

    Menurutnya, kurangnya urun rembuk dengan elemen masyarakat, terutama kelompok kepemudaan yang di dalamnya terdapat elemen pelajar dan mahasiswa, telah memicu gelombang aksi penolakan yang masif di berbagai daerah.

    “Bahwa apa pun motif di balik aksi-aksi tersebut, hal paling penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana pemerintah dan TNI dapat merangkul elemen kepemudaan sebagai garda terdepan generasi penerus bangsa,” katanya dalam keterangan yang diterima, Jumat (28/3/2025).

    Haris menilai bahwa aspirasi pemuda perlu menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan strategis, terlebih yang berkaitan dengan tata kelola pertahanan negara.

    “Sorotan terhadap isu-isu yang digaungkan oleh kelompok penolakan, seperti kekhawatiran kembalinya dwi fungsi ABRI dan pengekangan terhadap supremasi sipil, semakin menguat di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan komunikasi yang harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan kegelisahan yang lebih luas,” jelasnya.

    Kami memahami bahwa revisi ini mungkin memiliki urgensi tertentu, tetapi tanpa komunikasi publik yang baik, justru akan menimbulkan kesalahpahaman dan resistensi di masyarakat.

    “Maka penting sekali pemerintah dan TNI harus membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai elemen, termasuk pemuda, agar isu ini dapat dikupas secara komprehensif,” ujar Haris.

    Ia juga menekankan bahwa dalam era demokrasi, keterbukaan publik dalam proses legislasi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.

    “Jika revisi UU TNI ini memang bertujuan untuk memperkuat profesionalisme TNI dan memperkuat sistem pertahanan negara, maka argumentasi tersebut harus disampaikan dengan jelas kepada publik,” ucapnya.

    Menurut Haris, pemuda sebagai bagian dari masyarakat sipil memiliki hak untuk mengetahui serta berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang berdampak luas.

    “Pemuda seperti kami ini di KNPI, berharap agar pemerintah dan TNI dapat lebih responsif dalam mendengar masukan dari berbagai pihak, bukan hanya dari lingkup internal, tetapi juga dari kelompok eksternal yang turut menjaga demokrasi dan supremasi sipil”, kata Haris.

    Selain itu, ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut institusi negara harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan reformasi yang telah diperjuangkan.

    “Jika komunikasi publik tidak diperbaiki, maka narasi negatif yang berkembang di masyarakat justru akan semakin sulit dikendalikan dan dapat mengganggu stabilitas nasional,” ujarnya.

    Haris berharap kepada pemerintah dan TNI agar segera memperbaiki strategi komunikasi publiknya.

    “Jangan sampai karena kurangnya keterbukaan dan partisipasi publik, revisi UU TNI ini justru menimbulkan polemik berkepanjangan. Mari kita duduk bersama, berdiskusi secara terbuka, dan mencari solusi terbaik demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.

  • Taman Safari Bogor Gelar Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim, Usung Tema ‘Menjalin Kebersamaan Dalam Keberagaman’

    Taman Safari Bogor Gelar Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim, Usung Tema ‘Menjalin Kebersamaan Dalam Keberagaman’

    JABAR EKSPRES – Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan, Taman Safari Bogor menggelar acara Buka Puasa Bersama di Parkiran Gedung Gajah, Senin (24/3).

    Acara buka bersama yang dihadiri pimpinan dan segenap keluarga besar Taman Safari Bogor ini juga sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim.

    Dengan mengusung tema “Menjalin Kebersamaan dalam Keberagaman”, kegiatan itu dihadiri oleh Direksi Taman Safari Indonesia, serta tamu kehormatan M. Irvan Maulana, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor beserta jajarannya.

    BACA JUGA: Polemik Gugatan Musda KNPI Kota Bogor Diduga Kental Motif Transaksional

    Sebagai bentuk kepedulian sosial, acara ini juga menghadirkan santunan bagi anak yatim, yang menjadi bagian dari komitmen Taman Safari dalam berbagi kebahagiaan di bulan penuh berkah ini.

    Untuk menambah keberkahan, acara ini juga diisi dengan tausiah/siraman rohani dari Ustadz H. Yasir Arafat Liputo, M.Pd, yang menyampaikan pesan-pesan inspiratif tentang pentingnya kebersamaan dalam keberagaman serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama.

    Lies Yuwati, selaku General Manager Taman Safari Bogor, menyampaikan bahwa acara ini tidak hanya menjadi ajang berbagi, tetapi juga mempererat silaturahmi seluruh keluarga besar Taman Safari.

    BACA JUGA: Solusi Longsor di Jalur Batutulis, Pemkot Bogor Mulai Petakan Akses Jalur Baru

    “Ramadan adalah bulan penuh berkah, dan melalui acara ini, kami ingin memperkuat rasa kebersamaan, kepedulian, serta semangat berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua,” ujar Lies Yuwati.

    Acara ditutup dengan sesi buka puasa bersama, di mana seluruh tamu undangan menikmati hidangan yang telah disiapkan dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan.

    Sebagai destinasi wisata yang mengusung konsep konservasi, edukasi, dan rekreasi, Taman Safari Bogor tidak hanya fokus pada pelestarian satwa, tetapi juga berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

  • Polemik Gugatan Musda KNPI Kota Bogor Diduga Kental Motif Transaksional

    Polemik Gugatan Musda KNPI Kota Bogor Diduga Kental Motif Transaksional

    JABAR EKSPRES – Polemik internal di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bogor terus bergejolak setelah mencuatnya kasus pembatalan hasil Musda KNPI Kota Bogor 2021-2024 yang berlanjut ke meja hijau.

    Gugatan Perdata No.32/Pdt.G/2025/PN.Bgr di Pengadilan Negeri Kota Bogor menyoroti dugaan ketidaksesuaian hasil Musyawarah Daerah (Musda) 2024-2025 dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

    Gugatan ini diajukan oleh sepuluh mantan kader KNPI Kota Bogor, di antaranya Bustomi, Rudi, Tri Rahman Yusuf, Ahmad Alwi, Heru Pegian Arafat, Verga Ajiz, Siswa Veronika, Dede Siti Amanah, Moh. Nurdat, dan Balqis.

    Mereka menuntut pembatalan hasil Musda KNPI Kota Bogor 2021-2024 yang menetapkan seorang ketua, serta meminta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp1,2 miliar.

    *Gugatan Dinilai Menodai Marwah Organisasi*

    Menanggapi gugatan tersebut, Tim Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat I, Abdul Rozak, menilai bahwa gugatan ini justru menodai marwah KNPI sebagai organisasi kepemudaan yang berbasis idealisme.

    “Jika memang ada dugaan cacat hukum dalam Musda, maka seharusnya ada mekanisme internal yang diatur dalam perangkat organisasi untuk menyelesaikannya. Hak menggugat memang dijamin oleh hukum, tetapi jangan sampai dinamika organisasi disamakan dengan perbuatan melawan hukum dalam doktrin Hukum Perdata,” kata Abdul Rozak dalam keterangannya dikutip Senin (24/3).

    Dirinya juga mempertanyakan tuntutan ganti rugi senilai Rp1,2 miliar yang dinilai bertentangan dengan semangat kepemudaan yang seharusnya jauh dari motif transaksional.

    “Maksudnya apa ini? Masa organisasi kepemudaan yang berlandaskan idealisme malah dibawa ke ranah transaksional? Ini sangat berbahaya dan menjadi kemunduran bagi KNPI Kota Bogor,” geram dia.

    Dana Hibah KNPI Kota Bogor Disorot
    Sidang gugatan ini juga membuka diskusi mengenai dana hibah yang rutin diterima KNPI Kota Bogor dari Pemerintah Kota Bogor.

    Abdul Rozak mengungkapkan bahwa setiap tahun, KNPI Kota Bogor menerima kucuran dana hibah dalam jumlah yang tidak sedikit.

    “Setiap rupiah yang masuk ke KNPI harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Jika tidak, maka wajar jika ada kecurigaan bahwa dana hibah ini menjadi ajang perebutan kepentingan kelompok tertentu,” bebernya.