Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KNPI

  • Syamsul Bahri Majjaga Tanggapi Dinamika KNPI Makassar: Dualisme Bukan Soal Kepentingan, Tapi Tata Kelola Organisasi

    Syamsul Bahri Majjaga Tanggapi Dinamika KNPI Makassar: Dualisme Bukan Soal Kepentingan, Tapi Tata Kelola Organisasi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Makassar, Syamsul Bahri Majjaga, angkat bicara terkait polemik dualisme kepengurusan KNPI di Kota Makassar.

    Melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu (26/4/2025), Syamsul menguraikan secara sistematis akar persoalan yang menyebabkan keterbelahan organisasi pemuda tersebut.

    Ia menjelaskan bahwa dualisme kepemimpinan KNPI bukan hanya terjadi di Makassar, namun bermula dari tingkat pusat dan berjenjang ke provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan. Oleh karena itu, menurutnya, kondisi tersebut perlu disikapi secara arif dan tidak emosional.

    “Dinamika ini bukan fenomena baru. Tapi perlu kita sikapi dengan bijak. Ini bukan soal siapa yang berkuasa, tapi bagaimana tata kelola organisasi dijalankan sesuai aturan,” ujar Syamsul.

    Syamsul mengungkapkan bahwa elit KNPI di pusat telah berupaya menyatukan kepengurusan KNPI melalui mekanisme organisasi dan dasar hukum yang berlaku. Di sisi lain, ia menyoroti pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Makassar yang sebelumnya menetapkan Baso Muhammad Ikram sebagai ketua terpilih.

    Ia menyebut Musda tersebut dilaksanakan di bawah kepemimpinan Hasrul Kaharuddin dan didampingi oleh Ilhamzah, Mandataris DPD I KNPI Sulsel. Namun dalam praktiknya, ia menilai proses pasca-Musda tidak berjalan sebagaimana mestinya.

    “Kami sulit memahami bagaimana struktur hasil Musda ini berakhir dengan pelantikan oleh pihak yang tidak memiliki keterkaitan dalam proses penyusunan kepengurusan,” jelasnya.

  • Syamsul Bahri Majjaga Tanggapi Dinamika KNPI Makassar: Dualisme Bukan Soal Kepentingan, Tapi Tata Kelola Organisasi

    Legitimasi Ketua Terpilih Dipertanyakan, Pelantikan KNPI Makassar Jadi Polemik

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dinamika kepemimpinan di tubuh DPD II KNPI Kota Makassar kembali menjadi sorotan menjelang pelantikan ketua terpilih, Baso Muhammad Ikram.

    Penetapan Baso sebagai ketua terpilih hasil Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar pada 17–19 Desember 2024 lalu kini menuai polemik, setelah muncul dugaan proses pasca-Musda tidak dijalankan sesuai kaidah organisasi dan etika kelembagaan.

    Musda tersebut sebelumnya menetapkan Baso sebagai ketua terpilih, dan seluruh rangkaian pelaksanaannya dikawal oleh Ketua OKK DPD I KNPI Sulsel, Ilhamzah, di bawah koordinasi Ketua DPD I Sulsel, Andi Surahman Batara.

    Namun munculnya kabar bahwa pelantikan akan dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki keterlibatan formal dalam Musda, menuai kecaman keras.

    Salah satu pengurus DPD I KNPI Sulsel, Syamsul Bahri Majjaga, menilai bahwa proses tersebut mencerminkan inkonsistensi serius dalam struktur organisasi dan berpotensi melemahkan legitimasi kepemimpinan yang terbentuk.

    “Kita tidak sedang main sandiwara organisasi. Musda-nya siapa, yang susun pengurus siapa, lalu yang akan melantik siapa? Ini inkonsistensi akut yang melecehkan prinsip dasar dalam berorganisasi,” tegas Syamsul saat ditemui di salah satu kafe kawasan Boulevard, Makassar, Kamis (24/4/2025).

    Menurutnya, Musda seharusnya menjadi momentum rekonsiliasi dan konsolidasi pemuda, bukan justru menambah kegaduhan akibat manuver yang tidak sehat.

    Syamsul juga menyayangkan figur ketua terpilih, Baso Muhammad Ikram, yang dianggap belum menunjukkan kapasitas memadai untuk memimpin organisasi pemuda sebesar KNPI. Ia menilai proses menuju pelantikan Baso sarat kepentingan, berisiko mengarahkan KNPI ke jurang stagnasi.

  • Dana Hibah Pesantren Dihapus, Dedi Mulyadi Soroti Akses Politik dan Yayasan Bodong

    Dana Hibah Pesantren Dihapus, Dedi Mulyadi Soroti Akses Politik dan Yayasan Bodong

    BANDUNG – Gubernur Jabar (Jabar) Dedi Mulyadi mengatakan, penghapusan dana hibah Provinsi Jabar untuk pondok pesantren pada tahun anggaran 2025 ini guna membenahi tata kelola hibah.

    “Ini upaya kita dalam membenahi manajemen tata kelola hibah, agar hibah ini tidak jatuh pada pondok pesantren yang itu-itu saja,” kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dikutip di Bandung, Antara, Kamis, 24 April. 

    Kemudian, kata Dedi, diharapkan agar hibah tidak jatuh hanya pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik, seperti terhadap DPRD atau gubernur.

    “Karenanya saya telah rapat dengan Kemenag seluruh Jabar. Ke depan kita akan mengarahkan pada distribusi rasa keadilan. Kita akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, tsanawiyah-tsanawiyah, yang mereka tidak lagi punya akses terhadap kekuasaan dan terhadap politik,” ujarnya.

    Ditemui di Gedung Negara Pakuan Bandung, Rabu malam, Dedi mengatakan pertimbangan pemberian dana hibah nantinya adalah pertimbangan kebutuhan dan teknis, seperti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

    “Jadi bukan pertimbangan politis, karena selama ini bantuan-bantuan yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenag itu, selalu pertimbangannya politik,” ujarnya.

    Hal ini, kata Dedi, adalah untuk perbaikan sistem mekanismenya, terlebih diketahui juga banyak yayasan bodong yang mendapatkan bantuan, bahkan dengan nilai antara Rp2 miliar sampai dengan Rp50 miliar tiap yayasan.

    “Jadi ini adalah bagian audit kita untuk segera dilakukan pembenahan. Karena ini untuk yayasan-yayasan pendidikan agama, maka prosesnya pun harus beragama,” tuturnya.

    Sebelumnya Pemprov Jabar mencukur rencana kucuran hibah ke sejumlah pesantren dalam pergeseran APBD 2025, dimana tercatat ada 370 lebih lembaga yang direncanakan bakal menerima kucuran hibah, yang tertera di  Sub Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual.

    Lembaga-lembaga itu akhirnya batal menerima hibah karena kebijakan pergeseran anggaran, dan tersisa hanya pada dua lembaga, yakni Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Jabar dengan nilai Rp9 miliar dan Yayasan Mathlaul Anwar Ciaruteun Udik di Kabupaten Bogor senilai Rp250 juta.

    Selain hibah ke pondok pesantren yang dihapuskan, kucuran hibah masih mengalir ke sejumlah lembaga.

    Kucuran hibah itu tercatat dalam dokumen Pergub Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, antara lain PMI Jabar dengan nilai Rp1,8 miliar, meski sudah terpangkas dari rencana sebelumnya Rp2,1 miliar.

    Kemudian Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar Rp 3,4 miliar, DPD KNPI Jabar Rp2 miliar dari rencana sebelumnya Rp5,5 miliar dan NPCI Jabar Rp10 miliar dari sebelumnya Rp12,1 miliar.

    Lalu Kormi Jabar Rp1 miliar dari sebelumnya Rp3,7 miliar. Ada juga KONI Jabar untuk pembinaan prestasi Rp30 miliar dari sebelumnya Rp31,1 miliar.

    Selanjutnya ada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jabar Rp1 miliar, Kanwil Kemenag Jabar untuk layanan petugas haji Rp19,2 miliar, PWNU Jabar Rp1,7 miliar, dan Persis Jabar Rp560 juta.

    Berikutnya yang nilainya tak terusik atau tergeser adalah hibah bantuan keuangan kepada partai politik di Jabar, nilainya dihitung berdasar perolehan suara masing-masing.

    Lalu ada juga hibah dana operasional organisasi ke sejumlah instansi vertikal di Jabar, nilai anggarannya juga tak terusik. Misalnya untuk Polda Jabar Rp44,963 miliar, Pangkalan TNI AL Bandung Rp16,5 miliar, hingga Kodam III/Siliwangi Rp54 miliar.

  • Lestarikan Budaya Sunda, Pemkab Bogor Bangun Replika Pendopo Kawedanaan Jasinga

    Lestarikan Budaya Sunda, Pemkab Bogor Bangun Replika Pendopo Kawedanaan Jasinga

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan komitmennya dalam melestarikan budaya Sunda melalui pembangunan replika Pendopo Kawedanaan Jasinga.

    Bupati Bogor Rudy Susmanto meninjau langsung progres pembangunan pendopo yang diinisiasi sebagai pusat budaya Jasinga, Rabu (23/4).

    “Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersilaturahmi dan menyaksikan langsung pembangunan replika pendopo yang telah dinanti masyarakat Jasinga,”ujarnya.

    BACA JUGA: Di tengah Efisiensi Anggaran Dishub Bogor Miliki 55 Unit Kendaraan Dinas, Kadishub: Masih Kurang!

    Menurut Rudy, ini bukan sekadar bangunan, tapi tentang menghidupkan kembali semangat dan identitas budaya Sunda di Kawedanaan Jasinga.

    Ia menegaskan, pendopo yang dinantikan ini dibangun tanpa menggunakan anggaran APBD. Sebaliknya, proyek gotong royong ini sepenuhnya didukung oleh sumbangan tokoh masyarakat yang peduli terhadap warisan budaya Bogor.

    “Ini adalah bentuk cinta masyarakat terhadap warisan budaya Jasinga. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para dermawan,” tambahnya.

    Rudy menargetkan pendopo akan rampung dalam satu minggu, diikuti pembangunan fasilitas penunjang seperti galeri budaya, musala, toilet umum, dan alat musik tradisional gamelan untuk mendukung aktivitas seni di kawasan tersebut.

    BACA JUGA: Bupati Bogor Prioritaskan Pembangunan serta Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Jasinga dan Nanggung

    “Mari kita bangun Kabupaten Bogor yang lebih aman, adil, maju, dan makmur. Perjalanan ini masih panjang, tapi dengan kebersamaan, kita akan mampu mewujudkan cita-cita tersebut,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, mengungkapkan bahwa kawasan budaya ini dibangun di atas lahan 12.000 meter persegi, dengan 1.300 meter persegi telah dipagar untuk tahap awal pembangunan.

    “Ke depan, kami merencanakan pameran pusaka Jasinga yang akan dibawa ke Cibinong untuk mengenalkan budaya kita kepada masyarakat luas,” jelasnya.

    Nantinya, kawasan budaya ini akan dikelola oleh para budayawan, pemuda, serta organisasi kepemudaan seperti KNPI, Karang Taruna, dan Paguyuban sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

  • Halal bil halal DPD Hanura Sumut, Wakil Bupati Langkat: Tumbuhkan semangat berbagi 

    Halal bil halal DPD Hanura Sumut, Wakil Bupati Langkat: Tumbuhkan semangat berbagi 

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Halal bil halal DPD Hanura Sumut, Wakil Bupati Langkat: Tumbuhkan semangat berbagi 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 21 April 2025 – 18:14 WIB

    Elshinta.com – Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, menghadiri acara silaturahmi Syawal Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Sumatera Utara, di salah satu hotel di kota Medan, Kamis (17/4).

    Acara ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antar keluarga besar Partai Hanura Sumut serta menjalin komunikasi dan sinergi yang baik dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk DPD KNPI Provinsi Sumatera Utara yang turut hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut.

    Kegiatan ini juga diisi dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim dari sejumlah panti asuhan di Kota Medan, sebagai bentuk kepedulian sosial Partai Hanura terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang.

    Ketua DPD Partai Hanura Sumut, El Adrian Shah, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir. Ia menjelaskan bahwa kegiatan halal bil halal ini bertujuan untuk memperkuat tali silaturahmi antar pengurus dan anggota partai serta mempererat hubungan dengan berbagai organisasi kepemudaan, termasuk KNPI.

    “Melalui silaturahmi Syawal ini, kita ingin menjaga semangat kebersamaan, kekeluargaan, serta terus menjalin komunikasi yang positif demi kebaikan bersama,” ujar El Adrian Shah seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Senin (21/4). 

    Wakil Bupati Tiorita Br Surbakti menyampaikan salam dan apresiasi dari Bupati Langkat, atas undangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat untuk turut hadir dalam kegiatan penuh kehangatan ini. “Kami sangat berterima kasih telah diundang. Semoga kegiatan ini tidak hanya mempererat hubungan silaturahmi antar pengurus dan anggota Hanura serta KNPI, tetapi juga menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama, sebagaimana yang telah ditunjukkan lewat santunan kepada anak-anak yatim,” ungkap Tiorita.

    Pemerintah Kabupaten Langkat di bawah kepemimpinan Bupati Syah Afandin, senantiasa mendukung upaya-upaya kolaboratif lintas sektor, termasuk kegiatan sosial dan kebersamaan seperti ini. Langkah ini dinilai penting untuk membangun daerah yang harmonis, inklusif, dan penuh kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • 57 Pemuda Dilantik Jadi Pengurus DPD II KNPI Kabupaten Semarang 2024-2027, Jadi Agen Perubahan

    57 Pemuda Dilantik Jadi Pengurus DPD II KNPI Kabupaten Semarang 2024-2027, Jadi Agen Perubahan

    TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN – Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Jawa Tengah melantik puluhan pengurus DPD II KNPI Kabupaten Semarang Masa Bhakti 2024-2027 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang, Sidomulyo, Ungaran Timur pada Minggu (19/4/2025).

    Wakil Ketua DPD I KNPI Provinsi Jawa Tengah, Bagus Suryokusumo mendapatkan amanah untuk melantik 57 anggota kepengurusan dari organisasi kepemudaan di wilayah Bumi Serasi tersebut.

    Pelantikan ditandai dengan pembacaan sumpah, seremoni penyerahan bendera, penandatanganan berita acara, serta para pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang yang bersalaman dengan para pengurus baru.

    Dengan struktur organisasi dan program kerja yang baru, KNPI Kabupaten Semarang diharapkan bisa menjadi motor penggerak peran para pemuda dan generasi muda.

    Sehingga pemuda dan generasi muda di daerah ini tidak sekedar aktif dalam berbagai organisasi, namun juga harus hadir di tengah- tengah masyarakat melalui kreativitas, inovasi dan kolaborasi yang membangun.

    “Mudah-mudahan bisa mewarnai dan bersinergi untuk membangun wilayah dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang.

    Saya lihat visi misi yang dipaparkan ketua ini sudah hebat, tinggal anggotanya harus mengikuti dan ketuanya yang mampu mengakomodir semuanya,” kata Bagus seusai pelantikan.

    Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Semarang, Suyana yang hadir dalam pelantikan juga menyambut baik dengan para pengurus yang baru tersebut.

    Menurut dia, pemuda memiliki niat dan semangat untuk memperjuangkan perubahan yang lebih baik dan menjawab tantangan global.

    “Sudah saatnya pemuda bersatu padu dan ikut mengambil peran sebagai agen perubahan, pembangunan, dan pembaruan,” kata dia membacakan sambutan dari Bupati Semarang, Ngesti Nugraha.

    Sementara itu, Ketua DPD II KNPI Kabupaten Semarang yang baru dilantik, Muhammad Ulin Nuha menyampaikan sejumlah program kerja pihaknya ke depan.

    Tagline yang diambil, lanjut dia, yakni Muda Menginspirasi.

    “Artinya pemuda yang memiliki cara pandang dunia yang berpijak pada realita dan fakta, sehingga bukan sesuatu yang mengambang.

    Kami ingin menjadi generasi yang berdampak, tidak hanya omon-omon saja, namun bermanfaat bagi masyarakat dan terbebas dari belenggu penjajahan, termasuk yang memenjarakan pemikiran,” kata pria yang kerap disapa Gus Ulin tersebut.

    Beberapa di antara problematika yang dihadapi bangsa, khususnya wilayah Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah, menurut dia, saat ini yaitu persoalan ekonomi, sumber daya manusia, serta lingkungan dan alam.

    Menurut Ulin, tren populasi yang masih baik di Indonesia mampu meningkatkan perekonomian bangsa.

    Selain itu, pemahaman terhadap para pemuda terkait krisis lingkungan juga harus selalu digencarkan.

    “Masih minimnya pengetahuan anak-anak muda yang menganggap sumber daya alam kita tidak terbatas, padahal realitanya hari ini alam sudah mulai keberatan.

    Jangan sampai kita mewariskan dunia yang tidak baik pada generasi penerus nantinya.

    Sehingga harapan kami, dari problem-problem yang kami kaji bisa memunculkan solusi yang baik ke depannya dan bersinergi dengan pemerintah,” pungkas dia.

    Berikut ini daftar komposisi dan personalia DPD II KNPI Kabupaten Semarang Masa Bhakti 2024-2027:

     

    KETUA :

    MUHAMMAD ULIN NUHA

    WAKIL KETUA : 

    KHUSNI MUBAROK

    MUHAMAD DIDIK NUGROHO

    MUHAMMAD FIKRUL UMAM

    DIYAH YUNITASARI

    NUGROHO SUNU PRATAMA

    HANIFA NURUZZAKIA

    NICOLAUS KEVIN MURDY PURNOMO 

    AHMAD MUNIR

    SEKRETARIS : 

    YOGY PRATAMA MUHAMAD ABDUL GHANY, SH

    WAKIL SEKRETARIS : 

    ALVIN FUADY

    SITI MAULUDIYANTI

    JIHAN CRISMAWANDI

    OCKTA RINA KUSUMA, SH

    AZKA ILHAM MAULANA

    ANDRI IHSAN NT

    M JULFA KAMAL

    NUR FAIZ MA’MUN

    BENDAHARA : YOKI ELANGGA ARYARISTY

    WAKIL BENDAHARA : 

    ERNAWATI

    ARYANTO

    NOVI NURYANTI

    SUTARNO

    ARRIJAL WAHYU

    FAHMI RAHMAN SANY

    WARDA LATIF FIANA

    NOVITA YUNI RAHMAWATI

     

    KOMISI KEORGANISASIAN : 

    ALI MAHMUDI

    NURMUWACHID, M.PD

    SINTYA FIKA

    IMRON ISNAINI

    KOMISI KEANGGOTAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN OKP : 

    KHOIRUDIN NASRULLAH

    AHMAD SHODERI, M.PD

    ERYANI INDRASARI

    ANDRI SULISTYONO

     

    KOMISI POLITIK, HUKUM, HAM, PENCEGAHAN TERORISME DAN RADIKALISME :

    NIRWAN KUSUMA

    MUHAMMAD WILDAN MUA’FFAA

    TRIYANTO

    VICENSA GEROSA RACHEL

     

    KOMISI SOSIAL, PENDIDIKAN, OLAHRAGA, DAN SENI BUDAYA : 

    MUHAMMAD RASYID HAKIM

    SITI FUTKHATIN NASIKHAH

    NASRUL ANWARI

    MAULIDINA NUR RAHMAH

     

    KOMISI PEREKONOMIAN, PARIWISATA, DAN TENAGA KERJA :

    HERU WIDODO

    EKO PUJO NURNANTO

    NIKEN PRASASTI KASIH

     

    KOMISI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK, DAN KESEHATAN :

    IFQI ULFA LUTFIANA

    NUR ADILA MAHDA FIQIHA

    ZULFANIDA ABABIL SALAM

    FATIYA ADINDA

     

    KOMISI PERTANIAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP :

    SUSANTO

    CLAUDIA BUNGA MEGA PRATIWI

    ANNISA NIDAUL FIRDAUS

     

    KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK : 

    AHMAD KHANIF

    AGUS KURNIAWAN

    SALMA AZZAHRA RAMADHANI

    OCKA DIAMONDIKA

    (*)

  • Profil Syaharuddin Alrif, Bupati Sidrap yang Tuntut Nathalie Holscher

    Profil Syaharuddin Alrif, Bupati Sidrap yang Tuntut Nathalie Holscher

    Jakarta, Beritasatu.com – Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif menyatakan keprihatinannya terhadap aksi DJ Nathalie Holscher yang tampil di sebuah tempat hiburan malam di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, dan menuntutnya untuk meminta maaf.

    “Saya sudah menyampaikan tadi malam kepada artis Nathalie Holscher, agar meminta maaf kepada masyarakat Sidrap. Saya pun difasilitasi untuk menyampaikan permintaan maaf atas aktivitas yang terjadi di wilayah kami,” ujar Syaharuddin.

    Menurut Syaharuddin aksi tersebut telah mencoreng citra Sidrap yang tengah berusaha menanamkan nilai-nilai religius di tengah masyarakat. Ia menilai kejadian itu tidak mencerminkan semangat daerah dalam menjunjung norma dan etika sosial yang berlaku.

    Menanggapi permintaan maaf dari pihak pemerintah daerah, Nathalie Holscher menyampaikan bahwa kehadirannya di Sidrap adalah murni untuk memenuhi undangan pekerjaan.

    Dalam sebuah siaran langsung di akun TikTok-nya, Nathalie mengaku tidak mengetahui adanya tuntutan untuk meminta maaf, dan menegaskan bahwa dirinya tidak berniat mengajukan permohonan maaf. Ia merasa telah menjalankan tugas secara profesional sesuai kontrak yang diterimanya.

    Lantas, siapa sebenarnya sosok Syaharuddin Alrif ini? Dihimpun dari berbagai sumber, berikut informasi lengkapnya!

    Sosok Syaharuddin Alrif

    Syaharuddin Alrif, pria kelahiran Sidrap pada 20 November 1980, saat ini mengemban amanah sebagai bupati Sidenreng Rappang berpasangan dengan Nurkanaah.

    Di usianya yang ke-44 tahun, ia dikenal sebagai politisi muda yang aktif dan berdedikasi, baik di bidang politik maupun organisasi sosial.

    Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas Muhammadiyah Makassar, tempat ia meraih gelar magister antara tahun 2017 hingga 2019.

    Sebelumnya, ia menuntaskan studi S1 di STISIP Muhammadiyah Sidrap pada periode 2003-2009. Latar belakang pendidikannya dimulai dari Pesantren DDI Kaballangan Pinrang hingga SMA 3 Muhammadiyah Makassar.

    Dalam perjalanan karier organisasinya, Syaharuddin memiliki rekam jejak yang cukup panjang. Ia pernah menjabat sebagai wakil ketua DPD KNPI Sulsel (2010–2013), wakil ketua HIPMI Sulsel (2013-2016), serta sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2014-2018). Sejak 2015, ia juga aktif sebagai sekretaris DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan.

    Pada 2019, Syaharuddin menjabat sebagai wakil ketua DPRD Sulsel, peran yang memperkuat posisinya dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat provinsi.

    Pengalamannya ini kemudian mengantarkannya mencalonkan diri sebagai bupati Sidrap dalam pilkada 2024. Kemenangan dalam kontestasi tersebut menjadi langkah awal baginya untuk membangun Sidrap ke arah yang lebih baik.

    Sebagai bupati Sidrap, Syaharuddin fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, serta kesejahteraan masyarakat. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemajuan daerah.

  • Profil Sekar Arum Widara, Bintang Angling Dharma yang Terjerat Kasus Uang Palsu, Pernah jadi Caleg PDIP

    Profil Sekar Arum Widara, Bintang Angling Dharma yang Terjerat Kasus Uang Palsu, Pernah jadi Caleg PDIP

    GELORA.CO – Nama mantan artis sinetron kolosal, Sekar Arum Widara, menjadi sorotan publik usai lama tak terdengar kabarnya di dunia hiburan.

    Perempuan yang pernah dikenal luas berkat perannya dalam sinetron legendaris Angling Dharma ini kini harus berurusan dengan hukum, setelah ditangkap atas dugaan pengedaran uang palsu di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

    Sekar Arum Widara diamankan pihak kepolisian pada Rabu (02/04/2025).

    Penangkapan berawal saat dirinya kedapatan mencoba menggunakan uang pecahan Rp100 ribu yang diduga palsu untuk bertransaksi di salah satu gerai di Lippo Mall Kemang.

    Aksi tersebut terungkap setelah kasir memeriksa uang tersebut dengan alat pendeteksi ultraviolet (UV).

    Tidak hanya di satu toko, Sekar dilaporkan mencoba bertransaksi serupa di beberapa gerai sebelum akhirnya diamankan oleh petugas keamanan pusat perbelanjaan dan diserahkan kepada kepolisian.

    Jejak Karier, Dari Artis, Dunia Politik Hingga Karyawan Swasta

    Sekar Arum Widara lahir di Kota Bogor, Jawa Barat, pada 2 November 1984.

    Kariernya di dunia hiburan mulai dikenal publik saat ia terlibat dalam berbagai sinetron bertema kolosal yang populer di layar kaca pada awal tahun 2000-an.

    Ia dikenal sebagai sosok yang kerap memerankan karakter perempuan anggun dalam cerita-cerita berlatar kerajaan, cerita rakyat, dan legenda nusantara.

    Namanya semakin melejit setelah menjadi salah satu pemeran dalam sinetron Angling Dharma, sebuah serial televisi bertema kerajaan yang tayang di stasiun Indosiar mulai tahun 2000.

    Meski bukan bintang utama, pesona dan gaya aktingnya membuat Sekar cukup dikenal di kalangan penggemar sinetron kolosal.

    Setelah beberapa tahun vakum dari dunia hiburan, Sekar mencoba peruntungan baru di dunia politik.

    Ia mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Daerah Pemilihan V Bogor Utara dalam Pemilu 2014.

    Namun, langkah politiknya tersebut tidak berbuah manis, karena ia gagal meraih kursi di parlemen.

    Di luar aktivitas politik, Sekar Arum Widara juga diketahui aktif berorganisasi, salah satunya melalui Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

    Tak hanya itu, latar belakang pendidikannya mencerminkan ketertarikan pada dunia sosial dan tata kelola pemerintahan.

    Ia menempuh studi di Universitas Indonesia dan berhasil meraih gelar akademik Sarjana Ilmu Politik.

    Di usianya yang kini 41 tahun, Sekar Arum Widara diketahui telah beralih profesi sebagai karyawan swasta di bidang konsultasi profesional, dan tidak lagi aktif di dunia hiburan.

    Tertutup Tapi Aktif di Medsos

    Sebelum kasus ini mencuat, kehidupan pribadinya cenderung tertutup, walaupun ia cukup aktif di media sosial.

    Akun Instagram pribadinya @sekardaraaa memiliki lebih dari 12 ribu pengikut, dengan unggahan terakhir tercatat pada tanggal (16/03/2025), beberapa minggu sebelum penangkapannya. ***

  • Bupati Bogor Upayakan Warga yang Tinggal di Kawasan Hutan Bisa Punya Legalitas Lahan

    Bupati Bogor Upayakan Warga yang Tinggal di Kawasan Hutan Bisa Punya Legalitas Lahan

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar rapat terkait Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) pada Jumat (11/4) lalu.

    Rapat tersebut membahas upaya penyelesaian legalitas lahan milik warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

    Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyatakan bahwa pemerintah tengah berupaya agar masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar hutan dapat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati.

    BACA JUGA: Bogor Guyub! Ribuan Warga Ramaikan Halal Bihalal, Setu Cibinong jadi Lokasi Mancing Gratis Berikutnya

    “Kita sedang mengupayakan beberapa masyarakat kita yang tinggal dekat dengan kawasan hutan untuk memperoleh legalitas lahan,” ujarnya, Minggu (13/4)..

    Kendati begitu, ia menegaskan bahwa legalitas tidak diberikan secara cuma-cuma. Prosesnya harus mengikuti sejumlah tahapan yang sedang disusun secara sistematis.

    “Masyarakat dapat mendapatkan legalitas lahan, tapi harus melalui proses, ada tahapan tahapnya, akan dimulai tahapan yang terstruktur,” tuturnya.

    BACA JUGA: Meriah! KNPI dan Karang Taruna Bogor Gelar Halal Bihalal, Tebar 1 Ton Ikan di Setu Gedung Kesenian

    Rudy menambahkan, masyarakat yang tinggal secara turun-temurun di wilayah tersebut akan menjadi prioritas dalam proses legalisasi.

    “Masyarakat kita masyarakat desa dan masyarakat di wilayah hutan yang tinggal disitu mulai dari buyutnya kakeknya turun temurun dan itu yang kita prioritaskan memiliki legalitas,” pungkasnya.

  • Meriah! KNPI dan Karang Taruna Bogor Gelar Halal Bihalal, Tebar 1 Ton Ikan di Setu Gedung Kesenian

    Meriah! KNPI dan Karang Taruna Bogor Gelar Halal Bihalal, Tebar 1 Ton Ikan di Setu Gedung Kesenian

    JABAR EKSPRES – Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengahadiri acara halal bihalal yang digagas oleh KNPI dan Karang Taruna Kabupaten Bogor, Minggu (13/4).

    Halal bihalal tingkat Kabupaten Bogor ini dimeriahkan dengan acara mancing dan jajan gratis untuk masyarakat.

    Rudy Susmanto sempat menyapa dan swafoto dengan masyarakat yang hadir dan ikut macing di setu depan Gedung Kesenian tersebut.

    Menurutnya, ribuan masyarakat sangat antusias mengikuti acara halal bihalal tingkat Kabupaten Bogor.

    “Tadi bertemu dengan masyarakat Kabupaten Bogor, intinya bukan hanya mancing intinya adalah segala tempat dan fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ini adalah milik masyarakat Kabupaten Bogor yang bisa dimanfaatkan dengan cara yang baik dan benar,” ujarnya.

    BACA JUGA: Bogor Guyub! Ribuan Warga Ramaikan Halal Bihalal, Setu Cibinong jadi Lokasi Mancing Gratis Berikutnya

    Politisi Partai Gerinda ini mengapresiasi sinergo dua organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Bogor dalam menggelar acara macinh dan kuliner gratis tersebut.

    “Ini ikan ada 1 ton dan ini merupakan kolaborasi yang sangat baik kita melihat hari ini dua orgaisasi besar kepemudaan Kabupaten Bogor KNPI dan Karang Taruna Kabupaten Bogor bersinergi bersama sama dalam membangun Kabupaten Bogor,” tutupnya.

    Di tempat yang sama, Ketua KNPI Kabupaten Bogor, Wahyudi Chaniago, mengungkapkan bahwa ide acara ini berawal dari keinginan untuk menghidupkan kembali fasilitas publik yang selama ini kurang dimanfaatkan.pemerintah yang selama ini terbengkalai.

    “Makanya saya bikin acara mancing dan makan gratis sambil halal bihalal, kita ingin lihat animo masyarakat seperti apa, dan ternyata sangat luar biasa animonya,” ucapnya.

    BACA JUGA: Antusiasme Tinggi, 3 Warga Pingsan saat Halal Bihalal di Bogor!

    Menurutnya, dari target awal sekitar 3.000 peserta, ternyata lebih dari 5.000 warga hadir meramaikan acara tersebut.

    “Tigernya kita 3000 orang ternyata yang hadir lebih dari prediksi kami, ini ada sekitar 5000 orang. Sekali lagi kami ucapkan terimakasih kepada masyarakat Kabupaten Bogor dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal yang kurang berkenan,” pungkasnya.