Kementrian Lembaga: KNPI

  • 1
                    
                        Ada 9 Demo 1 September Digelar Serentak di Jakarta Hari Ini
                        Megapolitan

    1 Ada 9 Demo 1 September Digelar Serentak di Jakarta Hari Ini Megapolitan

    Ada 9 Demo 1 September Digelar Serentak di Jakarta Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar demo 1 September di beberapa titik di wilayah Jakarta, Senin (1/9/2025).
    Berdasarkan catatan Polres Metro Jakarta Pusat, aksi akan digelar di berbagai wilayah Jakarta Pusat, yakni Tanah Abang, Gambir, Senen, Menteng, hingga Sawah Besar. Isu yang dibawa juga beragam, baik lokal maupun nasional.
    Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki mengatakan, seluruh aksi yang digelar hari ini sudah sesuai dengan pemberitahuan.
    “Aksi dilaksanakan sesuai dengan pemberitahuan,” ujar Ruslan Basuki kepada
    Kompas.com
    , Senin.
    Berikut ini adalah demo yang digelar di sejumlah titik di Jakarta pada hari ini:
    Aliansi BEM Tangerang Selatan yang dipimpin Reza Riskiawan dan Ahmad Ryani dengan sekitar 50 peserta menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1998, pengesahan RUU perampasan aset, penurunan gaji DPR, penolakan RUU KUHAP, serta penolakan program strategis nasional (PSN).
    Demo yang dilakukan oleh Mantan Dosen Universitas Muhammadiyah Madiun ini menyoroti keberpihakan tim audit Itjen dalam kasus dugaan ijazah ilegal tahun 2022.
    Demo yang dilakukan oleh Koalisi Mahasiswa Nusantara (Kamnas), menuntut pengusutan dugaan korupsi distribusi anggaran beasiswa.
    Lembaga Bantuan Hukum DPD KNPI DKI Jakarta menggelar aksi bersama sekitar 200 orang terkait insiden kematian seorang pengemudi ojek
    online
    yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob.
    Di lokasi yang sama, Pengurus Pusat PMKRI dengan sekitar 30 peserta menuntut pencopotan Kapolri, penghentian program makan bergizi gratis, serta pencopotan menteri dan wakil menteri yang merangkap jabatan.
    Kelompok Bangun Indonesia Maju dengan sekitar 30 orang menyoroti tindakan represif anggota Brimob terhadap pengemudi ojek
    online
    .
    Komunitas Pemantau Korupsi berunjuk rasa di kantor DPP Partai Nasdem. Mereka mendesak agar kader Nasdem Amelia Anggraini diperiksa terkait dugaan korupsi program biskuit balita dan ibu hamil.
    Aksi dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat (Gempar) di kantor Kementerian Agama RI. Mereka mendesak pengusutan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji.
    Masih di wilayah yang sama, Gerakan Muda Anti Korupsi juga menyampaikan aspirasinya di depan kantor BPS RI dengan tuntutan evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPD Dorong Kopdes Merah Putih Selesaikan Masalah Kesenjangan Harga TBS Sawit

    DPD Dorong Kopdes Merah Putih Selesaikan Masalah Kesenjangan Harga TBS Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin menilai kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dapat membuat harga tandan buah segar kelapa sawit lebih stabil.

    Dia menyoroti kesenjangan harga TBS kelapa sawit antar daerah yang salah satunya dikeluhkan oleh banyak masyarakat di provinsi Bengkulu.

    “Banyak laporan dan aspirasi yang masuk ke kami terkait perbedaan harga TBS kelapa sawit. Kami memaklumi fenomena ini tentunya disebabkan oleh banyak faktor di masing-masing daerah,” ujar Sultan dikutip dari keterangan resminya, Rabu (30/7/2025).

    Menurutnya, perbedaan harga TBS yang signifikan antara Bengkulu dengan Jambi, Lampung dan Riau misalnya lebih banyak disebabkan mekanisme pasar yang membentuk persaingan harga antarpengumpul.

    Untuk itu, dia menuturkan semakin banyak pengumpul dan industri pengolahan sawit di suatu daerah, makin mahal harga TBS.

    “Sementara jumlah pabrik kelapa sawit di Bengkulu masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan PKS di provinsi lainnya. Oleh karena itu, kami meminta agar Koperasi Merah Putih (KMP) di setiap desa perlu mengambil bagian dalam industri sawit,” tegas Mantan aktivis KNPI itu.

    Kehadiran KMP, kata Sultan, bisa menjadi solusi ketidakpastian dan kesenjangan harga TBS di daerah. Demikian untuk urusan pupuk dan persoalan harga komoditas perkebunan lainnya seperti karet.

    “Karet menjadi salah satu komoditas andalan Indonesia yang patut diberikan perhatian oleh pemerintah. Kami akan menyampaikan perihal kesenjangan harga TBS ini ke pihak pemerintahan untuk ditindaklanjuti,” tutupnya.

  • KNPI Usul Pemisahan Bidang Pemuda dan Olahraga di Kemenpora, Langkah Strategis Menuju Indonesia Emas – Page 3

    KNPI Usul Pemisahan Bidang Pemuda dan Olahraga di Kemenpora, Langkah Strategis Menuju Indonesia Emas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum DPP KNPI, Ryano Panjaitan, menyampaikan usulan soal perlunya pemisahan antara urusan kepemudaan dan olahraga dalam struktur Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Hal ini bertujuan, agar masing-masing dapat fokus di bidangnya.

    “Sudah saatnya urusan kepemudaan mendapatkan perhatian khusus tanpa harus berbagi fokus dengan sektor olahraga,” kata Ryano saat sambutan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimpurnas) Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) di Kalteng, Kamis (3/7/2025).

    Ryano menegaskan, saat ini tantangan pemuda Indonesia sangat besar. Bahkan ketika kemajuan teknologi global semakin maju, pemuda perlu bersaing dengan kemajuan baru dalam sehari-hari mereka.

    “Kemajuan ekonomi global semakin canggih, berbagai produk teknologi dan robotik hampir setiap hari diluncurkan. Hal itu akan mengancam sektor tenaga kerja hingga posisi kita di tempat kerja, oleh karena itu pemuda harus menjadi ahli di bidang tertentu, baik teknologi maupun ekonomi,” pungkas Ryano.

     

  • Bupati Ungkap Praktik Ladang di Lamandau Berbenturan dengan UU LH, Sebut Peladang Kebingungan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        4 Juli 2025

    Bupati Ungkap Praktik Ladang di Lamandau Berbenturan dengan UU LH, Sebut Peladang Kebingungan Regional 4 Juli 2025

    Bupati Ungkap Praktik Ladang di Lamandau Berbenturan dengan UU LH, Sebut Peladang Kebingungan
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com

    Bupati Lamandau
    , Kalimantan Tengah (Kalteng), Rizky Aditya Putra, turut serta dalam retret gelombang kedua yang diadakan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, beberapa hari yang lalu.
    Dalam acara tersebut, Rizky mengungkapkan bahwa ia memperoleh banyak pengetahuan terkait pengelolaan pemerintahan daerah dan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.
    Selama retret, Rizky juga menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Lamandau, khususnya masyarakat adat.
    Lamandau dikenal dengan kekayaan kearifan lokal dan adat istiadatnya, termasuk praktik berladang tradisional yang bertujuan untuk mencapai
    swasembada pangan
    .
    Namun, Rizky menyoroti bahwa aktivitas ini belum mendapatkan
    kepastian hukum
    , sehingga
    peladang tradisional
    sering kali terancam dengan sanksi pidana.
    “Selama ikut retret, saya banyak membawa persoalan yang terjadi di Lamandau, terutama masalah peladang tradisional, agar ke depan mereka memiliki kepastian hukum,” ungkap Rizky saat diwawancarai media di sela kegiatan Rapimpurnas KNPI 2025 di Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Kamis (3/7/2025) malam.
    Peladang tradisional
    di Lamandau masih menggunakan metode pembukaan lahan dengan cara membakar untuk menanam komoditas hortikultura seperti beras.

    Rizky menjelaskan bahwa meskipun beberapa desa di Lamandau berhasil mencapai swasembada pangan setiap tahunnya, mereka masih menghadapi kendala hukum.
    “Ada beberapa desa di Lamandau yang masih melakukan praktik berladang tradisional, luar biasanya, mereka mencapai swasembada pangan setiap tahunnya. Selama ini kami punya perda perlindungan aktivitas berladang tradisional itu, tetapi kadang bentrok dengan aturan pusat,” jelas Rizky.
    Menurut Rizky, bentrok aturan antara pemerintah pusat dan daerah yang berdampak pada peladang tradisional terjadi karena adanya Undang-Undang Lingkungan Hidup yang melarang pembakaran lahan.
    “Ke depan kami harapkan perlu ada harmonisasi Undang-Undang tersebut, paling tidak peladang tradisional dibolehkan membakar setengah sampai satu hektar lahan,” ujarnya.
    Rizky menambahkan bahwa peladang tradisional sering kali terancam sanksi pidana akibat aktivitas mereka, padahal tujuan mereka adalah untuk mencapai swasembada pangan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat adat.
    “Tahun ini belum ada dengar (yang dipenjara), tetapi sebelum pandemi Covid-19 marak, ini menjadi persoalan, yang berdampak bagi luas tanam dan ketahanan pangan kita,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Semangat politik kedekatan Prabowo Subianto – Anwar Ibrahim

    Semangat politik kedekatan Prabowo Subianto – Anwar Ibrahim

    Kuala Lumpur (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim adalah dua sahabat dekat. Persahabatan kedua pemimpin negara bertetangga itu bukan hanya bersifat simbolis namun terlihat dalam berbagai peristiwa penting yang menunjukkan hubungan personal yang kuat dan konsisten.

    Anwar Ibrahim dalam konferensi pers bersama di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur beberapa waktu lalu menyebut Prabowo sebagai “sahabat setia yang mendampingi dalam masa senang dan susah.”

    Prabowo bahkan sebelumnya pernah berkunjung ke Kuala Lumpur untuk makan siang bersama sambil mendiskusikan hubungan dua hala, dan kemudian kembali ke Indonesia.

    Menariknya, perjalanan politik kedua sosok pemimpin tersebut bisa dikatakan sebanding. Prabowo pada 1998 diberhentikan dengan hormat dari dinas kemiliteran –saat itu ia menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad)– karena kaitannya dengan peristiwa Reformasi Mei 1998.

    Namun ia tetap konsisten pada perjuangannya, memilih tetap berada di jalur pengabdian politik, membangun jaringan, memperkuat gagasannya, dan menumbuhkan narasi kebangsaan yang terus digaungkan kepada generasi muda.

    Sementara Anwar Ibrahim pada September 1998 diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia, yang kemudian diikuti dengan penangkapannya atas tuduhan sodomi dan korupsi.

    Peristiwa ini kemudian membentuk narasi panjang perjuangan Anwar hingga akhirnya ia menjadi perdana menteri pada 2022.

    Kini, Indonesia dan Malaysia sama-sama dipimpin oleh tokoh yang sudah saling mengenal sejak muda. Hubungan mereka bukan dilandasi ego politik, melainkan pada semangat kerja sama dan visi kawasan yang lebih besar. Ini menjadi sinyal positif bagi hubungan bilateral kedua negara dan tentu saja, menjadi inspirasi baru bagi generasi muda di ASEAN bahwa perjuangan, integritas, dan keteguhan dalam visi akan selalu menemukan jalannya menuju kepercayaan rakyat.

    Sebagai diaspora Indonesia di Malaysia, penulis menilai bahwa sosok Prabowo mampu membangkitkan semangat nasionalisme bahkan dari jarak jauh. Banyak di antara diaspora muda Indonesia di negeri jiran ini yang mulai mencintai kembali identitas keindonesiaan dari nilai-nilai yang ia sampaikan dalam pidato-pidato dan wawancara.

    Prabowo adalah seorang yang negarawan, mempunyai patriotisme yang kuat untuk membangun negara, serta menyejahterakan rakyatnya. Ia juga memiliki pemahaman mendalam tentang geopolitik internasional. Kepiawaiannya dalam membaca dinamika global membuatnya mampu membangun hubungan yang solid dengan berbagai pemimpin, khususnya di kawasan ASEAN, bahkan hingga tingkat Asia dan dunia. Kualitas kepemimpinan ini menjadi modal penting dalam memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.

    Dalam berbagai forum internasional, ia menunjukkan kapasitas sebagai pemimpin yang tidak hanya berorientasi domestik, tetapi juga global. Ia memahami peran strategis Indonesia di Asia Tenggara dan dunia. Maka, tidak heran jika hubungannya dengan pemimpin-pemimpin negara lain, termasuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim, begitu erat dan konstruktif.

    Membangun diplomasi antapemuda

    Bagi Indonesia, Malaysia adalah negara yang sangat penting. Pertama, karena wisatawan asing terbanyak yang datang ke Indonesia berasal dari Malaysia. Kedua, karena diaspora Indonesia terbanyak yang tinggal di luar negeri, jumlahnya paling besar ada di Malaysia.

    Oleh karena itu, hubungan Indonesia dan Malaysia bukan hanya penting di tingkat bilateral, tetapi juga sangat menentukan stabilitas dan kerja sama regional di ASEAN dan kawasan Asia. Jika kedua negara ini menjaga ego masing-masing, maka ruang bagi pihak ketiga untuk masuk dan memecah belah akan terbuka lebar. Namun jika kita terus memperkuat persaudaraan ini, manfaatnya bukan hanya untuk dua negara, tetapi juga untuk kawasan Asia Tenggara, Asia, bahkan dunia.

    Hubungan kedua negara memasuki babak baru seiring dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Momentum ini menjadi titik awal yang sangat penting untuk memperkuat kerja sama bilateral yang selama ini telah terjalin, khususnya karena kedekatan personal antara Prabowo dan Anwar Ibrahim.

    Pertemuan-pertemuan kedua tokoh, baik secara formal maupun informal, telah membuahkan sejumlah langkah nyata. Mulai dari kerja sama di sektor ekonomi, ketahanan pangan, hingga pelindungan bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia, semua dibahas dengan semangat memperbaiki dan meningkatkan hubungan yang sudah ada.

    Ini menunjukkan bahwa dalam membangun hubungan antarbangsa, pendekatan informal dan komunikasi personal sama pentingnya dengan diplomasi formal. Sering kali, ruang informal justru melahirkan solusi konkret karena tidak dibatasi oleh protokol dan ego institusi.

    Sebagai generasi muda, kita pun punya peran besar dalam merawat dan melanjutkan kedekatan ini. Hubungan antarpemuda ini perlu dirawat dan diperluas, karena bisa menjadi fondasi hubungan yang lebih kuat di masa depan.

    Mungkin dalam 5 atau 10 tahun ke depan, anak-anak muda hari ini akan menjadi pemimpin. Jika sejak sekarang sudah saling mengenal, berdialog, dan bekerja sama, maka di masa depan kita tidak lagi akan sibuk dengan demonstrasi atau konflik yang tidak perlu. Semua bisa diselesaikan dengan satu panggilan telepon, karena dasar hubungan telah dibangun di atas kepercayaan dan persahabatan.

    Momentum ini adalah peluang emas bagi Indonesia dan Malaysia. Dengan komitmen pemimpin senior dan sinergi generasi muda, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih harmonis, saling menguatkan, dan sejahtera bersama.

    Memperkuat fondasi kerja sama

    Anwar Ibrahim dan Prabowo Subianto kembali bertemu hari ini, Jumat (27/6) di Jakarta. Pertemuan tersebut memiliki sejumlah agenda strategis diantaranya pembahasan isu-isu bilateral, termasuk kerja sama ekonomi, perdagangan, dan Pendidikan; tindak lanjut KTT ASEAN ke-46, serta KTT ASEAN-GCC dan ASEAN-GCC-Tiongkok yang sebelumnya digelar di Kuala Lumpur; pembahasan mengenai dinamika kawasan dan isu global; serta persiapan Konsultasi Tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia, yang dijadwalkan berlangsung akhir tahun ini.

    Malaysia dan Indonesia sepakat untuk memanfaatkan potensi yang ada guna memperkuat kerja sama di berbagai bidang yang sudah berjalan sejak lama. Hal terpenting adalah fondasi yang sedang dibangun kedua pemimpin negara tersebut untuk memperbaiki kekurangan dan memperkuat hal-hal yang selama ini lemah. Hasilnya mungkin belum terasa hari ini, tapi dalam dua hingga tiga tahun ke depan, kita akan bisa menilainya dengan lebih objektif.

    Kemudian, tidak kalah penting adalah kesadaran bahwa Indonesia sangat membutuhkan Malaysia dan sebaliknya, Malaysia juga sangat membutuhkan Indonesia. Hubungan kedua negara ini sangat erat. Jika terjadi gesekan kecil saja, bukan hanya kita yang terdampak, tapi negara-negara lain mungkin akan memanfaatkan situasi tersebut. Kita memiliki banyak kesamaan, baik dari segi budaya, agama, maupun sejarah yang seharusnya menjadi kekuatan pemersatu.

    Tentu saja hubungan ini tidak selalu mulus. Hubungan antarmasyarakat, terutama di media sosial, sering kali dipenuhi oleh provokasi dan informasi yang tidak bertanggung jawab. Ini menimbulkan konflik antara netizen dari kedua negara, yang sebetulnya tidak mencerminkan realitas di lapangan.

    Sebagai politisi muda, kami merasa punya tanggung jawab untuk meredam isu-isu yang bisa merusak hubungan dua negara. Ketika ada informasi yang menyimpang dari kenyataan, kami akan turun memberikan penjelasan kepada publik. Dalam hal ini, kami tidak hanya berperan sebagai penggerak politik, tapi juga sebagai penyeimbang dan jembatan pemahaman antara masyarakat Malaysia dan Indonesia.

    Prabowo Subianto dan Anwar Ibrahim sudah selayaknya dijadikan inspirasi bagi anak muda. Keduanya menunjukkan keteguhan, konsistensi, dan daya juang luar biasa dalam perjalanan politik yang panjang, hingga akhirnya menduduki posisi tertinggi di negara masing-masing. Kedekatan personal antara Prabowo dan Anwar yang terjalin sejak lama menjadi modal besar dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Malaysia.

    Kedekatan ini telah membawa dampak positif, mulai dari diplomasi tingkat tinggi hingga membangun kerja sama di sektor strategis seperti ekonomi, ketahanan pangan, dan perlindungan pekerja migran.

    Oleh karena itu, anak muda didorong untuk mengambil peran aktif dalam memperkuat hubungan ini, membangun jejaring sejak dini, dan menjadi pelopor persahabatan lintas batas. Meski hasil kerja sama belum sepenuhnya terlihat dalam jangka pendek, fondasi yang dibangun oleh Prabowo dan Anwar diharapkan akan berdampak besar dalam beberapa tahun ke depan.

    Dengan semangat kolaborasi lintas generasi dan negara, Indonesia dan Malaysia diyakini dapat menjadi kekuatan regional yang stabil, harmonis, dan saling menguntungkan di kawasan ASEAN dan Asia, bahkan dunia.

    *) Tengku Adnan, Ketua Badan Perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (BP KNPI) di Malaysia

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Roy Suryo Sindir Jokowi Palsu: Mirip Profesor Alembick di Tintin atau Agen Ganda di Film Allied

    Roy Suryo Sindir Jokowi Palsu: Mirip Profesor Alembick di Tintin atau Agen Ganda di Film Allied

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, kembali menggemparkan publik dengan pernyataan tajam terkait sosok Jokowi Palsu yang viral di media sosial.

    Roy menyamakan fenomena ini dengan kisah tokoh kembar dalam komik Tintin serta agen mata-mata dalam film Hollywood Allied.

    “Pekan ini viral di Indonesia, khususnya Netizen +62, upaya waras dan logis pembongkaran identitas (Palsu) Jokowi oleh seorang dokter lulusan asli Universitas Airlangga (UnAir),” ujar Roy kepada fajar.co.id, Minggu (22/6/2025).

    Dikatakan Roy, dokter yang dimaksud ini pernah menjadi Anggota DPRD dan Anggota Korps Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kota Surabaya bernama dr. Zulkifli S. Ekomei (ZSE).

    Roy menegaskan bahwa dr. ZSE tidak bisa begitu saja disebut sebagai penyebar hoaks karena telah berani menyampaikan pernyataannya secara terbuka di media. Ia menyarankan agar klaim tersebut diklarifikasi langsung oleh pihak terkait.

    “Dokter ini tidak bisa disebut menebar Hoax, karena dia sudah berani Speak up secara gentle langsung di berbagai media, tinggal diklarifikasi langsung saja,” sebutnya.

    Penjelasan lengkap dr. ZSE ini dapat ditemukan dalam siaran langsung kanal YouTube Refly Harun (RH Channel) berjudul ‘Live, Ngeri, Mahluk Antah Berantah yang diberi nama JkW’.

    Roy juga menggarisbawahi bahwa dr. ZSE sejalan dengan pernyataan Rocky Gerung terkait keberadaan kekuatan kiri di balik sosok Jokowi yang disebut-sebut bernama Rewang, yang dikaitkan dengan bahaya laten ideologi pasca tragedi politik 1948 dan 1965.

  • Profil Yahya Zaini, Politikus Senior Golkar Betah di DPR sejak 1997

    Profil Yahya Zaini, Politikus Senior Golkar Betah di DPR sejak 1997

    Jakarta, Beritasatu.com – Muhammad Yahya Zaini merupakan salah satu politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)

    Ia menjabat sebagai wakil ketua Komisi XI DPR untuk periode 2024–2029, yang membidangi isu-isu terkait kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

    Lalu, bagaimana sosok Muhammad Yahya Zaini? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Muhammad Yahya Zaini

    Muhammad Yahya Zaini lahir di Dusun Teluk Jati, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada 24 April 1964. Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas Airlangga, Surabaya, dengan memperoleh gelar sarjana hukum pada 1990.

    Sejak masa kuliah, Yahya Zaini aktif dalam organisasi kemahasiswaan, khususnya di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ia pernah menjabat sebagai ketua umum pengurus besar HMI untuk periode 1992–1994.

    Keterlibatannya dalam organisasi kepemudaan berlanjut ketika dia menjadi wakil ketua umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada periode 1996–1999. Jejak organisasi ini menjadi awal dari perjalanan panjangnya di dunia politik nasional.

    Karier politik Yahya Zaini dimulai pada 1997 saat dia pertama kali menjadi anggota DPR melalui jalur pergantian antar waktu (PAW). Ia kemudian terpilih kembali melalui pemilihan umum secara langsung pada 1999, 2004, 2019, dan 2024 sebagai anggota legislatif dari Partai Golkar.

    Pada periode 2024–2029, Yahya Zaini kembali duduk di kursi parlemen sebagai wakil dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII, yang meliputi Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten/Kota Madiun.

    Ia ditugaskan di Komisi XI DPR yang fokus pada isu-isu strategis, seperti kesehatan masyarakat, tenaga kerja, dan sistem jaminan sosial nasional. Dalam komisi ini, dia dipercaya menjabat sebagai wakil ketua.

    Dalam struktur kepengurusan Partai Golkar, Yahya Zaini aktif selama beberapa periode. Pada masa kepemimpinan Airlangga Hartarto, dia menjabat sebagai ketua DPP Partai Golkar bidang keorganisasian.

    Setelah terjadi pergantian kepemimpinan pada 2024 dan posisi ketua umum dipegang oleh Bahlil Lahadalia, Yahya Zaini tetap berada di lingkaran inti partai. Ia kembali ditunjuk sebagai ketua DPP Partai Golkar bidang organisasi untuk periode 2024–2029.

    Selain aktif di dunia politik, Yahya Zaini juga memiliki pengalaman di bidang bisnis. Ia pernah menjabat sebagai direktur utama PT Intelegensia Graha Pratama pada 1995 hingga 1997.

    Ia juga tercatat sebagai komisaris utama PT Savindo Karya Perdana dari 1996 hingga 2019, serta PT Jaya Abadi Sukses dari 2010 hingga 2019.

    Pengalaman dalam dunia usaha tersebut menjadi bagian dari kiprah profesional Yahya Zaini di luar aktivitas politik dan legislatif. Hal ini juga menunjukkan keterlibatannya dalam sektor swasta yang cukup panjang sebelum kembali fokus ke dunia politik.

  • Fraksi PDIP Dukung Usulan Skema Pembiayaan Pusat untuk 5 Proyek Strategis Malang

    Fraksi PDIP Dukung Usulan Skema Pembiayaan Pusat untuk 5 Proyek Strategis Malang

    Malang (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang mengapresiasi langkah Bupati Malang Sanusi yang mengusulkan skema pembiayaan pemerintah pusat untuk lima proyek strategis daerah. Wakil Ketua Fraksi PDIP, Zulham Akhmad Mubarrok, menyebut langkah itu sebagai terobosan tepat untuk pemerataan pembangunan wilayah.

    “Langkah Pemkab mencari sumber pembiayaan alternatif, seperti kemitraan publik-swasta maupun skema pembiayaan pusat ini terobosan yang sesuai dan pas,” ujar Zulham, Sabtu (3/5/2025).

    Lima proyek strategis yang diajukan Pemkab Malang yaitu pembangunan alun-alun Kepanjen, Jalan Tol Malang–Kepanjen, revitalisasi Pasar Lawang, pengembangan skytrain wisata, dan pembangunan Masjid Besar Kepanjen.

    Zulham menjelaskan, alun-alun Kepanjen dirancang menjadi ruang publik terpadu yang mengintegrasikan fungsi rekreatif, edukatif, dan komersial, serta terhubung langsung dengan Stasiun Kereta Api dan pusat pemerintahan. Proyek ini diperkirakan menelan anggaran Rp764 miliar dan diajukan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    “Ini juga pakai KPBU idealnya karena APBD kita memang belum mampu,” tegas Zulham yang juga Ketua KNPI Kabupaten Malang.

    Proyek prioritas lain adalah pembangunan Jalan Tol Malang–Kepanjen yang disebut krusial untuk mempercepat konektivitas kawasan selatan Kabupaten Malang menuju Kota Malang dan wilayah megapolitan Surabaya. Pembangunan tol ini juga tercantum dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 dan diperkirakan membutuhkan anggaran Rp5,7 triliun.

    Revitalisasi Pasar Lawang yang terbakar pada 2019 diproyeksikan memerlukan dana Rp150 miliar. Sedangkan Masjid Jamik Kepanjen diajukan untuk mendapat pembiayaan hibah sebesar Rp350 miliar dari Uni Emirat Arab. Proyek skytrain wisata menjadi yang terbesar dengan estimasi anggaran mencapai Rp16 triliun.

    “Dalam hal ini kami di Dewan percaya penuh bahwa Abah Sanusi mampu membawa kabupaten menjadi prospektif dan terus berkembang,” pungkas Zulham. [yog/beq]

  • Fraksi PDIP Dukung Usulan Skema Pembiayaan Pusat untuk 5 Proyek Strategis Malang

    DPRD Malang Desak Evaluasi Total KEK Singhasari, Dinilai Mandek dan Minim Manfaat

    Malang (beritajatim.com) – Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari di Kabupaten Malang dinilai stagnan dan minim dampak nyata bagi masyarakat. DPRD Kabupaten Malang melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Malang 2024 bahkan merekomendasikan agar proyek strategis nasional tersebut dievaluasi ulang atau dibubarkan.

    “Rekomendasi Pansus sudah disampaikan di paripurna. Intinya kalau memang stagnan ya sebaiknya dikaji ulang atau dibubarkan saja,” tegas Zulham Akhmad Mubarrok, juru bicara Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Malang, Jumat (2/5/2025).

    Dalam laporan Pansus, hampir semua komisi DPRD mencantumkan kritik tajam terhadap kinerja KEK Singhasari. Zulham menilai keberadaan KEK terkesan hanya menjadi ajang seremonial tanpa memberikan kontribusi ekonomi, pariwisata, maupun manfaat sosial kepada masyarakat lokal.

    ”Terkesan KEK hanya menjadi ajang seremonial saja, dan keterlibatan warga asli kabupaten sangat minim. Sebenarnya untuk apa ada KEK ini kan perlu dipertanyakan?” ujarnya.

    Sejak diresmikan pada 21 November 2022, KEK Singhasari yang diklaim sebagai kawasan digital pertama di Indonesia dengan orientasi pariwisata dan pengembangan teknologi belum menunjukkan geliat investasi berarti. Zulham menyebut belum ada tanda-tanda tumbuhnya sektor industri kreatif secara massif di kawasan seluas 120,3 hektare itu.

    Ia juga menyoroti tidak adanya data atau laporan progres dari Bupati Malang HM Sanusi terkait realisasi dan dampak KEK kepada masyarakat.

    ”Kita ini tuan rumah program KEK, bukan tamu. Masa iya terus diam saja menjadi penonton dan tidak memberi masukan ke pemerintah pusat kalau kebijakannya tidak jalan,” tambahnya.

    Menurut Zulham, yang juga Ketua Pansus LKPJ Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Ketua KNPI Kabupaten Malang, KEK seharusnya menjadi pusat bisnis dan investasi strategis yang mampu membuka lapangan kerja serta mencetak wirausaha muda. Namun hingga kini, keberadaan KEK dianggap lebih banyak menguntungkan segelintir pihak.

    ”Sekarang sudah berapa pemuda pengangguran yang dientaskan menjadi wirausaha oleh KEK? Tanya warga Singosari, tahu apa enggak mereka? Merasakan apa enggak dampaknya? Pasti jawabnya tidak,” tutupnya. [yog/beq]

  • Anak Zarof Ricar Maju Pileg DKI Jakarta Pakai Uang Ayahnya yang Kini Terjerat Korupsi, Terpilih? – Halaman all

    Anak Zarof Ricar Maju Pileg DKI Jakarta Pakai Uang Ayahnya yang Kini Terjerat Korupsi, Terpilih? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengakuan mengejutkan datang dari Ronny Bara Pratama, anak mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar yang kini terjerat kasus pemufakatan jahat kepengurusan kasasi Ronald Tannur dan gratifikasi pengurusan perkara sekitar Rp 1 triliun.

    Ronny mengaku pernah meminta Rp 100 juta kepada ayahnya, Zarof Ricar, untuk membiayai pencalonannya dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) anggota DPRD DKI Jakarta 2024.

    Hal itu disampaikan Ronny saat dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) sebagai saksi dalam sidang dua kasus dugaan korupsi ayahnya, Zarof Ricar, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Bersama ibunya, Dian Agustiani, dan adiknya, Dietra Citra Andini, Ronny menjadi saksi kunci dalam persidangan Zarof Ricar.

    Ronny bersama ibu dan adiknya dicecar sejumlah pertanyaan oleh jaksa mengenai keterlibatan keluarga dalam kasus korupsi Zarof Ricar.

    Jaksa bertanya pada Ronny terkait permintaan uang Rp 100 juta kepada Zarof Ricar.

    Ronny pun menjelaskan bahwa uang tersebut ia minta ke Zarof untuk keperluan pencalonan pemilihan legislatif.

    “Minta 100 juta untuk keperluan apa?,” tanya Jaksa.

    “Untuk keperluan pencalegan pak,” jawab Ronny.

    Dari penelusuran Tribunnews.com, Ronny Bara Pratama tercatat pernah maju ke Pileg Anggota DPRD DKI Jakarta 2024 melalui Partai Golkar dari Dapil DKI Jakarta 7. Dan hasilnya dia tidak terpilih alias kalah pada pileg tersebut.

    Meski telah menggugat hasil pileg ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun hasil tidak berubah. Majelis hakim MK menyatakan permohonan gugatan Ronny adalah gugur lantaran mangkir pada sidang perdana alias pendahuluan tanpa alasan sah.

    Selain itu, Ronny juga tercatat sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sejak tahun 2021 lalu.  

    Mengaku Tidak Tahu Uang Rp 1,2 Trilun dan Emas 51 Kg Ditimbun di Rumah

    Rumah mantan Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, di Jalan Senayan nomor 8, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024). Dari penggeledahan di rumah mantan pejabat MA itu, penyidik Kejaksaan Agung menemukan uang tunai berbagai mata uang asing dengan total hampir Rp1 triliun dan emas 51 kilogram. (Kolase Tribunnews)

    Jaksa juga mencecar Ronny berdasarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) perihal penyitaan uang senilai Rp 1,2 triliun yang didapat penyidik atas kasus ayahnya tersebut.

    Uang itu ditemukan di rumah ayahnya saat penggeledahan oleh penyidik Kejaksaan Agung.

    “Sejumlah berapa uang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut?” tanya Jaksa.

    “Jumlah kalau sesuai BAP pak, Rp 1,2 (Triliun) kalau gak salah,” jawab Ronny.

    “Rp 1,2 triliun?” tanya jaksa memastikan.

    “Ya. Saya disampaikannya bukan berdasarkan SGD nya berapa, ininya berapa,  saya langsung disampaikan bahwa ‘ini kami  bawa uang dengan total segini’,” kata Ronny.

    Setelah itu, Ronny juga dicecar terkait ditemukannya 51 kilogram emas yang didapatkan penyidik saat menggeledah kediaman Zarof di Jalan Senayan, Jakarta Selatan.

    Ronny membenarkan bahwa memang ada emas sebanyak 51 kilogram yang disita dari rumah ayahnya.

    Namun, saat itu ia mengaku tidak tahu asal usul logam mulia tersebut bisa didapatkan oleh ayahnya.

    Zarof, kata Ronny, juga tidak pernah bercerita mengenai sumber emas tersebut.

    Didakwa Upaya Suap Vonis Bebas Ronald Tannur dan Gratifkasi Rp 1 Triliun

    (Kiri) Tiga hakim PN Surabaya yang dijadikan tersangka dugaan kasus suap dan (Kanan) Gregorius Ronald Tannur yang terjerat kasus pembunuhan pacarnya Dini Sera Afriyant. (Tribunnews.com/Istimewa)

    Dalam sidang perkara ini, Zarof Ricar selaku mantan pejabat MA didakwa berupaya menyuap hakim kasasi perkara untuk terdakwa pembunuhan, Gregorius Ronald Tannur sebesar Rp 5 miliar. Pemufakatan itu dilakukan bersama-sama dengan pengacara Ronald, Lisa Rachmat, agar putusan kasasi menguatkan vonis bebas Ronald Tannur di Pengadilan Negeri Surabaya.

    Namun akhirnya Ronald divonis 5 tahun penjara di tingkat kasasi. Dalam putusan kasasi tersebut tiga hakim tidak bulat memutus Ronald bersalah. Ketua hakim kasasi yakni Soesilo berbeda pendapat (dissenting opinion) dan menyatakan Ronald tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan JPU.

    Selain menjadi perantara dalam kasasi Ronald Tannur, Zarof juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing dengan nilai total Rp 920,9 miliar dan emas batangan seberat 51 kilogram atau setara Rp 95,2 miliar (28 April 2025). Total uang dan emas tersebut senilai Rp 1, 016 triliun.

    Uang dan emas itu diduga berasal dari para pihak yang memiliki perkara alias makelar kasus di lingkungan pengadilan baik ditingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

    Baca kelanjutan kasus dugaan makelar kasus Zarof Ricar dan berita-berita terkini lainnya hanya di Tribunnews.com.