Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KNPI

  • Musda VII LDII Kota Kediri Dijadwalkan 17 Desember 2025, Bahas Program Kerja hingga Pemilihan Ketua

    Musda VII LDII Kota Kediri Dijadwalkan 17 Desember 2025, Bahas Program Kerja hingga Pemilihan Ketua

    Kediri (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Kediri memastikan Musyawarah Daerah (Musda) VII akan digelar pada Rabu, 17 Desember 2025, sebagai agenda lima tahunan organisasi untuk mengevaluasi kinerja, menyusun program kerja, dan memilih kepengurusan baru periode 2025 – 2030.

    Ketua DPD LDII Kota Kediri Agung Riyanto menyampaikan Musda VII direncanakan berlangsung selama satu hari dan diikuti ratusan peserta dari unsur internal maupun eksternal organisasi.

    “Nanti rencananya. Musdanya insyaallah hari Rabu tanggal 17 Desember. Satu hari cukup insyaallah,” ujar Agung Riyanto usai Media Gathering Road To Musda VII LDII Kota Kediri di Pondok Wali Barokah Kediri, pada Minggu 14 Desember 2025.

    Agung menjelaskan, peserta Musda berasal dari jajaran pengurus LDII di berbagai tingkatan, serta undangan dari luar organisasi.

    “Peserta yang hadir di Musdah itu nanti dari eksternal. Beberapa teman-teman dari pengurus pleno DPD, PC, PAC, kemudian dari pengurus Pondok Wali Barokah, kemudian juga ada teman-teman ya dari kabupaten juga kita undang,” katanya.

    Jumlah peserta Musda VII LDII Kota Kediri diperkirakan mencapai ratusan orang. “Kurang lebih sekitar 400 sampai 500 orang,” lanjutnya.

    Agenda Pokok Musda VII LDII Kota Kediri

    Menurut Agung, Musda merupakan amanah organisasi yang dilaksanakan setiap lima tahun dengan sejumlah agenda strategis.

    “Musda itu kan helatan 5 tahun sebagai amanah organisasi kan. Ada tiga pokok bahasan di Musda, pola sistem kerja, kemudian membuat program kerja dan pemilihan pengurus periode 2025-2030 itu. Intinya kan seperti itu,” jelasnya.

    Ia menekankan Musda tidak semata-mata dimaknai sebagai agenda pemilihan kepemimpinan, tetapi juga ruang musyawarah yang memberi manfaat luas.

    “Bagaimana musyawarah ini kesannya tidak hanya melulu apa itu memilih kekuasaan, tetapi bagaimana lebih musyawarah ini bisa lebih bermanfaat,” ungkapnya.

    Dukung Program Pemerintah dan Visi Kota Kediri

    Agung menegaskan hasil Musda diharapkan sejalan dan mendukung program pemerintah, baik pusat, provinsi, hingga Pemerintah Kota Kediri.

    “Terutama dalam mendukung program visi-misi baik itu dari pemerintah pusat kemudian provinsi dan lebih-lebih kalau saya yang ada di Kota Kediri bagaimana mendukung program Mbak Wali kan gitu kan yang mapan itu kan,” ujarnya.

    Ia mengaitkan peran LDII dengan delapan bidang pengabdian yang menjadi fokus organisasi.

    “Kalau kita koneksikan dengan delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa itu kan sudah nyambung terkait wawasan kebangsaan, dakwah, pendidikan, ekonomi, syariah, ketahanan pangan, lingkungan hidup, kemudian kesehatan vital, teknologi informasi dan energi baru terbarukan kan itu,” katanya.

    Kolaborasi dengan Ormas dan Stakeholder Kota Kediri

    Dalam implementasinya di tingkat kota, LDII Kota Kediri berencana memperkuat kolaborasi lintas organisasi dan pemangku kepentingan.

    “Nah itu nanti pelaksanaannya kita bekerja sama dengan steak holder yang ada di Kota Kediri ya bersama-sama kan dengan organisasi masyarakat dengan NU, Muhammadiyah, KNPI dan lain-lain itu ya kita sama-samalah nanti bagaimana mewujudkan Kota Kediri ini lebih lebih MAPAN (Maju, Agamis, Produktif, Aman dan Ngangenu),” ucap Agung.

    Ia menyebut komunikasi awal terkait agenda dan arah Musda telah disampaikan kepada Pemerintah Kota Kediri. “Kemarin sudah kita sampaikan ke Mbak Wulandari ke edensi kemarin,” katanya.

    Hadir dalam Media Gathering ini, Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah H Sunarto, segenap panitia dan pengurus DPD LDII Kota Kediri. [nm/aje]

  • Sosok Tagore Abubakar Bupati Bener Meriah yang Bantah Ucapan Gubernur Aceh Soal 80 Ton Bantuan Raib

    Sosok Tagore Abubakar Bupati Bener Meriah yang Bantah Ucapan Gubernur Aceh Soal 80 Ton Bantuan Raib

    GELORA.CO – Inilah sosok Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar yang membantah kabar 80 ton bantuan untuk korban banjir di daerahnya hilang. 

    Bantahan Tagore Abubar diungkapkan menanggapi pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem). 

    Sebelumnya, Mualem mengaku kecewa setelah mendapatkan kabar tentang hilangnya 80 ton bantuan di Bener Meriah. 

    Menurut Mualem, seyogyanya penyaluran logistik ke wilayah Bener Meriah-Aceh Tengah sudah berjalan maksimal. Namun, prosesnya tergantung di lapangan (daerah) apakah tepat sasaran atau tidak.

    “Saya dengar berita, berita burung, ada 80 ton (bantuan) hilang entah ke mana. Kita turunkan semua di Bener Meriah, banyak donatur-donatur yang menyumbangkan, tetapi ya seperti itu, tidak tepat kepada sasaran,” katanya saat konferensi pers di Pendopo Gubernur Aceh, Kamis (10/12/2025) malam.

    Mualem minta kepada pihak yang ada di Bener Meriah dan semua relawan yang ada di sana agar menyalurkan bantuan tepat sasaran.

    “Kita juga mohon kepada Bapak Tagore, Bupati Bener Meriah, supaya dengan seadil-adilnya membagi sembako,” ujarnya.

    Namun demikian, Mualem menyebut, dirinya akan memeriksa kembali soal kebenaran di balik kabar kehilangan tersebut.

    “Saya tidak tahu, kita cek dulu apa betul atau tidak. Yang baru dengar berita burung, tidak kita percaya kan. Nanti bersama-sama ini ada Pak Pangdam, ada Pak Polisi apakah betul atau tidak,” pungkasnya.

    Menanggapi hal itu, Tagore Abubakar mengaku tidak mengerti dengan kata tidak adil yang disampaikan Mualem. 

    Ia menegaskan dirinya memperlakukan masyarakat Bener Meriah setara dalam menyalurkan bantuan.

    “Saya tidak mengerti maksud ‘tidak adil’. Semua sama, masyarakat Bener Meriah, bahkan masyarakat di Karang Ampar Aceh Tengah juga saya bantu, pengungsi dari Aceh Tengah yang ada di Bener Meriah juga kita bantu, apalagi masyarakat Bener Meriah. Jadi sudah adil, apa yang tidak adil? Salah ngomong dia (Mualem) kali,” kata Tagore, dihubungi melalui telepon Whatsapp, Kamis (11/12/2025).

    Tagore mengaku sedang dalam perjalanan menyalurkan bantuan logistik bagi korban bencana hidrometeorologi ke kampung terpencil di daerah tersebut.

    Mengenai kabar bantuan hilang, Tagore membantahnya.

    “Dikatakan ada bantuan, seperti dari beliau (Mualem), dari Bu Gubernur, waktu kita cek gak ada kita terima. Hilang atau tidak kita tidak tahu, kita telusuri dulu,” sebut Tagore.

    Ia mengungkapkan, penelusuran bantuan yang tiba di daerah itu masih terus dilakukan, untuk memastikan keberadaan logistik bagi korban bencana yang masuk melalui Bandara Rembele.

    “Karena dari Menteri Transmigrasi juga, ada 20 ton beras, tetapi belum kita terima. Apakah di Bulog, atau di mana, belum kita terima, masih diselidiki. Kita belum sempat selidiki, kita masih terus ke lapangan untuk menyalurkan logistik,” ucap Tagore.

    Sosok Tagore Abubakar

    Tagore Abubakar merupakan politisi kelahiran Takengon, Aceh Tengah pada 20 April 1954.

    Tagore Abubakar sebelumnya sudah bergelut lama di bidang politik.

    Tagore Abubakar memulai pendidikan dasar di SD Negeri 1 Takengon.

    Lalu Tagore Abubakar melanjutkan sekolah menengah di SMP 1 Takengon dan SMA 1 Takengon.

    Kemudian Tagore Abubakar melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara lulus pada 1972.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Tagore Abubakar sempat menjadi Kepala UPP PJM Seulimum Aceh Besar pada 1975.

    Kemudian dirinya juga pernah menjabat sebagai kepala UPP ITR Blangkejeren pada 1986.

    Tagore Abubakar juga pernah menjabat sebagai koordinator OPSUS Gelora Pertanian BANPRES, Blangkejeren.

    Kemudian dirinya kembali ke Aceh Tengah dan menjabat sebagai Kasi Usaha Tani di Dinas Perkebunan Cabang V Aceh Tengah pada 1988.

    Lalu sebagai Sekretaris Korpri Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Aceh 1988.

    Jabatan terakhir sebelum terjun ke dunia politik adalah sebagai Kepala Cabang V Dinas Perkebunan Takengon pada 1993.

    Bertahun-tahun Tagore Abubakar juga sempat menjabat sebagai Kepala Cabang Perkebunan hingga 1999.

    Kemudian sejak saat itu Tagore Abubakar memutuskan untuk terjun ke dunia politik.

    Karier politiknya pun cukup mentereng, buktinya pada 1999-2004 dirinya menjabat sebagai wakil ketua DPRD Aceh Tengah.

    Lalu pada 2004-2007 Tagore Abubakar menjabat sebagai Ketua DPRD Bener Meriah.

    Kemudian pada 2007, Tagore Abubakar melebarkan sayap dengan menjadi Bupati Bener Meriah hingga 2012.

    Selepas jabatan tersebut, Tagore Abubakar melangkah ke tingkat nasional dengan menjabat sebagai anggota DPR RI Dapil II Aceh periode 2014-2019.

    Sempat beberapa tahun vakum dari dunia politik, Tagore Abubakar kembali terpilih menjadi bupati Bener Meriah periode 2025-2030.

    Riwayat Organisasi

    Wakil Ketua GMNI Aceh Tengah (1975–1983)

    Wakil Ketua HKTI Aceh Tengah (1980–1983)

    Ketua KGAAT Aceh Tengah (1982–1983)

    Wakil Ketua DPD II KNPI (1989–1992)

    Ketua PPM (1993–1998)

    Wakil Ketua DPD Golkar Aceh Tengah (1993–1998)

    Ketua DPD Golkar Aceh Tengah (1998–2013)

    Ketua Perkemi Bener Meriah (2006–2011)

    Pembina Himabiah (2004–2008)

    Ketua KONI (periode tidak disebutkan)

    Ketua Dewan Adat Gayo (sampai sekarang)

    Diapresiasi Presiden Prabowo

    Sebelumnya, Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar bersama Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga mendapat apresiasi Presiden Prabowo Subianto dalam penanggulangan bencana di kabupatennya masing-masing.

    Presiden Prabowo sampai menelpon dua bupati itu saat rapat terbatas (ratas) dengan kementerian/lembaga di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.

    “Terima kasih pengabdianmu, tabah selalu. Saya akan berusaha nengok kalian kesempatan pertama ya,” ujar Prabowo kepada BUpati Aceh Tengah dan Bupati Bener Meriah.

    Meski sambungan panggilan video beberapa kali tersendat, Prabowo kembali mengucapkan terima kasih serta berjanji akan berkunjung ke Aceh Tengah dan Bener Meriah.

    “Saya datang, saya mau nengok kalian, saya mau lihat muka-muka kalian. Terima kasih,” ujar Prabowo.

    Baca juga: Ancaman Sanksi Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang Umroh saat Bencana, Prabowo: Copot, Desersi Itu

    Sementara itu, Haili dalam panggilan video menyatakan akan menunggu kehadiran Prabowo di Aceh Tengah.

    “Kita kuat, Pak Presiden. Kita tunggu di Aceh Tengah, Pak,” kata Haili.

    Sikap Prabowo ini berbeda ketika menyinggung sosok bupati yang justru meninggalkan wilayahnya saat bencana terjadi. 

    Prabowo tidak langsung menyebut nama Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, namun ucapannya diduga ditujukan untuk Mirwan MS. 

    Prabowo awalnya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para kepala daerah dalam rapat tersebut. 

    Dia kemudian menegaskan bahwa para bupati memang dipilih agar menghadapi situasi sulit, terutama saat bencana terjadi.

    “Terima kasih, hadir semua bupati? Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” katanya di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).

    Prabowo lalu melontarkan sindiran kepada bupati yang tidak siap bekerja dalam kondisi darurat.

    Ia lantas meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar menindak bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir bandang.  

    “Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa… hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?” kata Prabowo.

    “Bisa, Pak,” sahut Mendagri Tito Karnavian.

    Prabowo melanjutkan bahwa dalam dunia militer, tindakan meninggalkan tugas saat kondisi genting disebut desersi, dan itu tidak dapat ditoleransi.

    “Itu kalau tentara namanya desersi. Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh… itu enggak bisa. Saya enggak mau tanya partai mana. Sudah kau pecat?” sentil Prabowo.

    Pernyataan tersebut disambut senyum para kepala daerah yang hadir. Prabowo kemudian menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan kepada para bupati yang bekerja di garis depan.

    “Baik Mendagri, terima kasih. Saya lihat bupati pada senyum semua itu? Pokoknya kita dukung terus,” kata Presiden.

    Diberitakan sebelumnya, Mirwan memilih melaksanakan ibadah umroh, saat wilayahnya masih terendam banjir dan longsor.

    Hal ini diketahui dari foto-foto yang sempat dibagikan travel umrah yang memberangkatkannya itu pun viral di media sosial. 

    Dari foto-foto itu terlihat Mirwan MS umrah bersama istrinya Devina Fisah Mirwan. 

    Disebutkan Mirwan M.S berangkat umrah pada Selasa (2/12/2025) atau setelah wilayahnya diterjang banjir bandang.

  • Jalur Nasional Sibolga–Padang Sidempuan Putus Total, 7 Wilayah Masih Terisolasi

    Jalur Nasional Sibolga–Padang Sidempuan Putus Total, 7 Wilayah Masih Terisolasi

    Terpisah, Ketua DPD KNPI Sumut Samsir Pohan, mendorong pemerintah pusat segera menetapkan peristiwa tersebut menjadi bencana nasional. Apalagi peristiwa yang sama juga terjadi di dua provinsi lain yakni Sumatera Barat dan Aceh.

    “Di Sumut sudah merenggut 127 nyawa, dan warga sudah mulai menjarah seperti peristiwa di Sibolga. Penjarahan ini tentu sangat meresahkan karena bisa berdampak lain. Pemerintah pusat harus segera menetapkan jadi bencana nasional,” tegas Samsir Pohan di Medan.

    Status bencana nasional ditetapkan resmi dari pemerintah pusat untuk suatu bencana yang sangat besar, yang berdampak luas pada korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak sosial ekonomi yang signifikan.

    Penetapan ini dilakukan Presiden berdasarkan rekomendasi dari badan penanggulangan bencana agar penanganan darurat secara terpadu dan membuka akses untuk pengerahan sumber daya yang lebih besar, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

    “Penetapan bencana nasional ini penting agar penangannya secara terpadu dan membuka akses yang lebih besar untuk distribusi logistik,” ujar Mantan Ketum Badko HMI Sumut itu.Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menjelaskan alasan pemerintah belum menetapkan banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Menurutnya, banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih berada pada tingkat daerah provinsi.

    Desakan soal bencana nasional juga disuarakan sejumlah tokoh. Di antaranya Ketum DPP KNPI Haris Pertama dan Anggota DPRD RI Dapil Sumut, Hinca Panjaitan.

    “Presiden Prabowo agar segera mengerahkan bantuan dan sumber daya pemerintah semaksimal mungkin. Apalagi di daerah-daerah ini, pada pemilu lalu, Pak Prabowo menang mutlak,” kata Haris Pertama.

    Haris menambahkan tiga provinsi yang kini dilanda bencana merupakan lumbung suara Prabowo saat Pemilu Presiden. “Sudah tiga kali pemilu presiden sejak 2014, tiga provinsi ini lumbung suara Pak Prabowo,” ujar Haris.Anggota DPR Hinca Panjaitan menilai fenomena cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini belum pernah terjadi sebelumnya di Sumut.

    Dikatakan Hinca, langkah cepat pemerintah sangat dibutuhkan karena situasi di lapangan telah menyentuh level darurat dan mengancam keselamatan warga.

  • Saya Kejar Anda sampai Saya Tembak Mati

    Saya Kejar Anda sampai Saya Tembak Mati

    GELORA.CO  – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau yang dikenal sebagai kelompok kekerasan bersenjata (KKB) mengancam Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli di Provinsi Pegunungan, Kamis (13/11/2025). 

    Ancaman itu disampaikan lewat siaran pers TPNPB. Menurut TPNPB, Didimus Yahuli terlibat dalam penempatan aparat militer dan operasi yang menimpa warga sipil.

    Sebelumnya, dalam laporan 9 November 2025, Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Mayor Kopitua Heluka mengklaim Yahukimo sudah dikuasai enam batalion TPNPB.

    Heluka mendesak TNI–Polri agar menghentikan penyisiran. Dia mengklaim operasi aparat kerap membuat warga panik.

    Lalu, Heluka menuding Didimus Yahuli adalah dalang penempatan aparat militer di Yahukimo. Menurut pentolan KKB itu, Bupati Yahukimo bertanggung jawab atas penangkapan dan penembakan warga.

    “Saya akan kejar Anda sampai saya tembak mati,” demikian ancaman TPNPB terhadap Didimus Yahuli, dikutip dari TribunPapua.com.

    TPNPB juga mengaku menargetkan warga imigran asal Jawa yang menetap di Yahukimo.

    Menurut TPNPB, imigran yang dianggap sebagai “agen intelijen” harus segera meninggalkan wilayah. Apabila tetap berada di Papua, mereka bisa menjadi sasaran eksekusi oleh pasukan TPNPB. 

    Didimus Yahuli berkomitmen lindungi warga sipil

    Beberapa bulan lalu, tepatnya Maret 2025, Didimus Yahuli mengatakan Pemkab Yahukimo berkomitmen melindungi warga sipil dari ancaman KKB.

    Komitmen itu disampaikan setelah enam guru dilaporkan tewas dalam serangan yang diduga dilakukan oleh OPM di Distrik Anggruk, Jumat, (21/3/2025)

    Dikutip dari laman Indonesia.go.id, Didimus Yahuli berkata pihaknya akan berkomitmen mengedepankan keamanan warga sipil.

    Menurut dia, selama ini Anggruk adalah wilayah tanpa gangguan. Lalu, dia akan meminta akan meminta TNI-Polri membangun pos di kawasan itu.

    Dia mengklaim serangan KKB itu merupakan kejadian luar biasa yang mengejutkan banyak pihak.

    “Kami biasa merasakan keamanan dan ketenangan. Namun, kali ini kami semua, termasuk pemerintah, masyarakat, dan gereja, terkejut dan syok atas kejadian ini. Kami merasa hal ini seharusnya tidak terjadi di daerah terpencil seperti ini,” kata dia dikutip dari laman Tribratanews Polri.

    Mengenai tudingan guru dan nakes yang diserang KKB berasal dari TNI/Polri, dia dengan tegas membantah.

    “Itu 100 persen tidak benar. Proses rekrutmen kami terbuka dan diketahui publik. Setelah rekrutmen, para pendeta mendoakan dan mereka menandatangani perjanjian kerja sama. Jika ada yang mengatakan mereka anggota TNI/Polri dan memiliki bukti, silakan tunjukkan kepada saya. Kalau benar, saya siap mundur dari jabatan Bupati,” katanya.

    Profil Didimus Yahuli

    Didimus Yahuli adalah Bupati Yahukimo dua periode, yakni 2021–2025 dan 2025–2030.

    Dia lahir di Wamena pada tanggal 20 Juli 1973 dan menikah dengan Ami Milka Orva Yikwa

    Bupati ini menamatkan pendidikan menengah di SMA YPPK St. Asisi Sentani (1989-1993). Kemudian, dia menempuh pendidikan D-2 PGSD di Universitas Cenderawasih Jayapura (1993-1995), dan

    strata satu (S-1) Ilmu Hukum di kampus yang sama.

    Sebelum menjadi Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Yahukimo. 

    Dia menjabat sejak 2014 hingga 2019 sebelum setahun kemudian mencalonkan diri sebagai Bupati Yahulimo. 

    Selama menjadi anggota DPRD, ia menempati berbagai posisi strategis, mulai dari anggota biasa sampai menjadi ketua DPRD dan kemudian menjadi Wakil Ketua sebelum akhirnya terpilih sebagai Bupati Yahukimo dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 lalu.

    Didimus Yahuli kemudian mencalonkan diri sebagai Bupati Yahukimo dalam Pilbup Yahukimo 2020. 

    Dalam pilkada keempat di Kabupaten Yahukimo tersebut, Didimus Yahuli menggandeng Esau Miram, seorang politisi muda yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Yahukimo (2014-2019) sebagai wakilnya. 

    Pasangan Didimus Yahuli-Esau Miram diusung oleh empat partai politik, yaitu NasDem, Hanura, Golkar, dan Perindo. Mereka berhasil menang.

    Didimus terpilih kembali menjadi Bupati Yahukimo periode 2025-2030.

    Karier politik

    Wakil Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo (2014-2019)

    Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo (2009-2014)

    Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo (2004-2009)

    Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya (1999-2004)

    Bupati Yahukimo (2021-2025, 2025-2030)

    Riwayat organisasi

    Ketua DPD Partai NasDem, Kabupaten Yahukimo (2021-sekarang)

    Ketua Partai Patriot Kabupaten Yahukimo (2008-2013)

    Ketua Partai Patriot Kabupaten Jayawijaya (2003-2008)

    Sekretaris Partai PDKB Kabupaten Jayawijaya (1998-2003)

    Sekretaris Gereja GIDI Wilayah Yahukimo Kabupaten Jayawijaya (1994-1996)

    Manajer Persikimo, Yahukimo (2005-2008)

    Asisten Manajer Persiwa, Wamena (2000-2005)

    Ketua Komdis PSSI Cabang Wamena (2000-2005)

    Pengurus KNPI Kabupaten Jayawijaya (1997-2000)

    Ketua Pemuda Gereja “GIDI” Klasis Lembah Baliem Wamena (1990-1999)

    Pendiri PERKANTAS, Jayapura (1995-1997)

    Pendiri Komunitas Pelajar Mahasiswa Jayawijaya (KPMJ) di Jayapura (1995-1996)

    Ketua Pemuda Gereja “GIDI” Kabupaten Jayapura (1994-1996)

    Anggota LPMI Perwakilan Jayapura (1994-1997)

    Humas UKM UKM – PMK, Universitas Cenderawasih (1994-1996)

    Humas Senat Mahasiswa Universitas Cenderawasih (1994-1996)

  • Ziarah ke Masa Lalu Lewat Lagu-Lagu Pelanggaran HAM di Aceh

    Ziarah ke Masa Lalu Lewat Lagu-Lagu Pelanggaran HAM di Aceh

    Liputan6.com, Aceh – Ada satu kutipan yang membuat kita perlu menafakuri kembali arti penting dari sejarah serta bagaimana sejarah akan berdampak antargenerasi. Kutipan in berasal dari seorang filsuf Spanyol bernama George Santayana, berbunyi ‘Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.”

    Sebagai aforisme atau ungkapan yang berisi nasihat —pengajaran, kalimat ini terdengar kuat. Intimidatif, seperti sebuah tamparan yang tidak memberi peluang sedikit pun untuk menghindar. Lantas, apa hubungan aforisme ini dengan musik?

    Saya suka mengatakan bahwa musik merupakan berumbung di mana realitas tumpah ruah. Sebagai entitas seni —mengikuti Theodore Adorno seperti yang ditulis Karina Andjani dalam bukunya “Musik dan Masyarakat: Filsafat Musik Theodore Adorno” (hlm. 26, 2022)— maka musik dapat secara intrinsik melekat dan jadi cermin masyarakat. Melalui retakan yang ada pada cermin tersebutlah suara-suara seperti ekspresi kesendirian, penderitaan, serta jeritan dehumanisasi dari penindasan terefleksikan.

    Semasa Aceh dikoyak-moyak oleh badai operasi militer, suara-suara seperti yang disebutkan oleh Adorno tersebut dilampiaskan ke dalam lirik lagu. Dapat dikatakan bahwa lagu-lagu yang tercipta pada waktu itu tak lagi bernilai sebagai produk studio rekaman semata, tetapi telah bersulih jadi ekspresi kolektif yang terikat oleh ruang dan waktu dari banyak kejadian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlangsung di ujung utara pulau Sumatera (sepanjang penerapan Daerah Operasi Militer 1989-1998 hingga Darurat Militer 2003).

    Lagu-lagu yang diciptakan oleh musisi lokal kala itu menjadi disonansi, tak ubahnya setumpuk nyanyian yang terdengar sumbang bagi status quo. Status quo di sini tentu saja kepentingan militer untuk memastikan agar semua informasi mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh tak menjadi pengetahuan populis.

    Ia harus diredam, seperti membenamkan derum amarah orang-orang terhadap fakta adanya kejahatan kemanusiaan di Aceh. Ke dasar bumi. Dari sini, pembredelan terhadap sejumlah lagu pun dimulai.

    Pada 2003, beberapa seniman serta produser dipanggil oleh otoritas militer untuk mempertanggungjawabkan sejumlah lagu yang dinilai menjadi amplifikator bagi propaganda yang menyerempet kepentingan militer. Walhasil, sejumlah lagu pun ditarik dari pasaran.

    Operasi pemberangusan bahkan dilakukan jauh lebih serius dengan terjadinya razia ke toko-toko kaset di sejumlah wilayah. Tak ayal, dengan situasu ini, para musisi pun merayap. Kendati di pelojok sana, dalam sayup, lagu-lagu tersebut masih terus berkumandang, menuding moncong otoritas militer dalam senyap.

    Sejumlah lagu yang masuk ke dalam daftar target antara lain, Nanggroe Meredeka yang diciptakan dan dinyanyikan oleh Yusbi Yusuf yang menggambarkan Aceh sebagai sebuah wilayah nihil hukum tempat di mana kekerasan merajalela, menempatkan rakyat sipil sebagai korban. Lagu ini ikut menyinggung tentang peristiwa kekerasan oleh pasukan Linud 100/PS Sumatera Utara di Idi Cut yang dikenal juga sebagai tragedi Arakundo, menewaskan 28 orang termasuk di antaranya anak-anak pada 3 Februari 1999.

    Termasuk juga peristiwa Alue Nireh yang menewaskan lima orang oleh Pasukan Penindak Rusuh Massa (PPRM) juga pada 1999. Peristiwa Arakundo sendiri secara khusus diulas kembali oleh Yusbi Yusuf dalam lagu lainnya yang mengambil judul sama yakni Arakundoe.

    Peristiwa kekerasan yang terjadi di Aceh juga dapat dilihat melalui lagu berjudul Peristiwa Simpang KKA yang diciptakan dan dinyanyikan oleh Abu Bakar Ar yang berduet dengan Armawati Ar. Mengikuti judulnya, lagu ini bercerita tentang peristiwa yang terjadi di Aceh Utara pada 3 Mei 1999 ketika pasukan Arhanud 001 dan Batalyon 113 memberondong warga yang sedang menggelar aksi protes di Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA) dengan peluru secara membabi buta —sedikitnya 21 orang dinyatakan meninggal dunia, kurang lebih 146 orang mengalami luka-luka, dalam tragedi berdarah tersebut.

    Peristiwa Arakundo juga disebut di dalamnya. Juga peristiwa Kandang pada 3 Januari 1999. Peristiwa Kandang, Lhokseumawe terjadi dalam operasi penyisiran yang dilakukan oleh aparat keamanan di Kandang dan Pusong yang merenggut nyawa beberapa warga desa.

    Peristiwa Kandang terjadi kurang dari satu pekan sebelum ledakan kekerasan lainnya yang diakibatkan oleh brutalitas tentara menyusul di Lhokseumawe. Yakni Peristiwa Gedung KNPI pada 9 Januari 1999 yang menyebabkan 5 orang meninggal dunia serta puluhan lain luka-luka.

    Lagu lainnya yang merupakan ciptaan Abu Bakar Ar, tetapi dinyanyikan oleh duet antara penyanyi cilik Ari Rama dengan Nurhayati AZ, berjudul Musibah Beutong, mengangkat peristiwa ketika beberapa pasukan elite TNI mengepung lalu mulai membantai orang-orang di sebuah dayah tradisional di lembah Beutong Ateuh Banggalang pada 23 Juli 1999.

    Penyerbuan tersebut memakan korban yakni sang pemimpin sang dayah tersebut, Tengku Bantaqiah, juga anak beserta 57 santrinya. Lagu ini juga sempat menyinggung Cot Murong, sebuah desa yang berkaitan dengan peristiwa Simpang KKA.

    Haro-Hara yang dinyanyikan oleh Cut Aja Riska dalam album Nyawöung menjadi ikhtisar dari banyak peristiwa kekerasan yang terjadi di Aceh. Mulai dari Arakundo, Simpang KKA, Beutong, hingga secara gamblang menyebut Rumoh Geudong, sebuah rumah besar milik warga yang dialihgunakan oleh tentara sebagai kamp konsentrasi atau rumah jagal. Rumah yang berlokasi di Pidie ini menjadi momok, di mana segala kengerian yang dapat dibayangkan oleh manusia berlangsung di sana selama beberapa tahun.

     

  • KNPI Pamekasan Ajak Pemuda Jadi Motor Perubahan di Era Digital

    KNPI Pamekasan Ajak Pemuda Jadi Motor Perubahan di Era Digital

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan periode 2025–2028 mengajak seluruh organisasi kepemudaan di wilayah setempat untuk menjadi motor penggerak perubahan menuju masa depan yang lebih baik.

    Ketua DPD KNPI Pamekasan, Haidar Ansori, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menghadirkan organisasi yang aktif dalam pemberdayaan pemuda.

    “Ke depan kami akan hadir sebagai wadah bagi pemuda-pemudi di Pamekasan. Kami komitmen memberikan edukasi dan pelatihan hingga uji mental bagi pemuda di Pamekasan,” ujar Haidar, Rabu (5/11/2025).

    Menurutnya, banyak pemuda di Pamekasan yang memiliki potensi besar namun belum tergali optimal. Potensi itu perlu dikembangkan, terutama di tengah kemajuan informasi dan teknologi di era digital.

    “Di era digital seperti saat ini, sebagian besar pemuda bisa memanfaatkan platform media sosial. Sehingga sangat penting sekiranya diberikan bekal positif melalui program edukasi maupun pelatihan bagaimana bermedsos yang baik, dan tentunya dapat menguntungkan bagi para pemuda,” katanya.

    Haidar juga menekankan pentingnya peran pemuda dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, digitalisasi hingga penguatan karakter bangsa. “Maka dari itu, mari kita menjadi motor perubahan untuk masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

    Ia menambahkan, KNPI Pamekasan akan terus membangun sinergi lintas organisasi agar gerakan kepemudaan semakin solid. “Ke depan kami juga komitmen membangun sinergi lintas organisasi, sekaligus menjadikan organisasi kepemudaan semakin solid. Bersinergi bersama pemerintah maupun dunia usaha, serta kembali menghidupkan budaya gotong royong di tengah derasnya perubahan zaman,” pungkasnya.

    Diketahui, Haidar Ansori bersama jajaran DPD KNPI Pamekasan periode 2025–2028 resmi dilantik oleh DPD KNPI Jawa Timur di Ballroom Azana Style Hotel Madura, Jalan Jokotole 282 Pamekasan, Jumat (31/10/2025). Haidar terpilih secara aklamasi sebagai ketua dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-9 KNPI Pamekasan di Ballroom Hotel Cahaya Berlian, Jalan Raya Panglegur 69–71 Pamekasan, Rabu (19/2/2025). [pin/beq]

  • Raih CNN Award, Ketua DPD RI Tegaskan Komitmen Kawal Asta Cita di Daerah

    Raih CNN Award, Ketua DPD RI Tegaskan Komitmen Kawal Asta Cita di Daerah

    Jakarta –

    Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin menerima penghargaan bergengsi dari CNN TV dalam ajang CNN Award 2025 yang mengusung tema ‘Kolaborasi dan Harmoni Mencapai Asta Cita untuk Negeri.’

    Sultan dinobatkan dalam kategori Outstanding in Regional Inclusion Advocate. Ia dinilai berhasil menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan daerah otonom di tingkat nasional, sekaligus menjadi penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah pusat.

    Sultan juga menegaskan bahwa Asta Cita Presiden Prabowo Subianto merupakan arah pembangunan nasional yang selaras dengan semangat gotong royong untuk memperkuat kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.

    “Bagi kami Asta Cita Presiden Prabowo Subianto merupakan peta jalan kebangsaan atau Pokok-Pokok Haluan Negara yang harus kita dukung dan realisasikan secara gotong royong,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/11/20250.

    Melalui gagasan Green Democracy, Sultan merekomendasikan kebijakan pembangunan ekonomi dan inovasi demokrasi yang lebih seimbang, inklusif, dan berkelanjutan agar tidak ada daerah yang tertinggal dalam desain kebijakan pembangunan nasional.

    “Penghargaan yang penting ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus konsisten dan berkomitmen meningkatkan kualitas kinerja konstitusional kami sebagai pimpinan lembaga legislatif. DPD RI akan terus membuka diri untuk berkolaborasi dengan semua pihak, terutama media massa, dalam mendukung dan mengawal program-program prioritas pemerintah,” ujar Sultan.

    “Terima kasih kepada Mentor kami, Sang Maestro bisnis Indonesia Pak Chairul Tanjung, bersama CNN dan Trans Corp. DPD RI akan terus menjadikan semangat dan tema dari penghargaan CNN Award kali ini sebagai komitmen dalam berkolaborasi secara positif dengan insan pers,” tutupnya.

    Sebagai informasi, dalam rekam jejaknya, pada periode 2019-2024 Sultan menjadi Wakil Ketua DPD RI, selain itu, Sultan juga pernah menjadi Wakil Gubernur Bengkulu 2013-2014, Ketua KNPI Bengkulu 2006-2011 serta Ketua HIPMI Bengkulu 2011-2014

    (akn/ega)

  • Ansari: KNPI Simbol Persatuan, Idealisme, dan Keberanian Pemuda Indonesia

    Ansari: KNPI Simbol Persatuan, Idealisme, dan Keberanian Pemuda Indonesia

    Pamekasan (beritajatim.com) – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dinilai bukan sekedar sebagai wadah organisasi semata, tetapi sebagai simbol persatuan, idealisme serta keberanian pemuda-pemudi Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Ansari saat memberikan sambutan dalam prosesi pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Pamekasan, Periode 2025-2028 di Ballroom Azana Style Hotel Madura, Jl Jokotole 282 Pamekasan, Jum’at (31/10/2025).

    Bahkan politisi perempuan Madura dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, juga menegaskan besarnya peran pemuda dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, diawali dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

    “Hari ini kita berkumpul dengan satu semangat besar, semangat memberdayakan generasi muda untuk bersama membangun bangsa sesuai dengan tema yang diusung pada moment ini; Pemuda Bergerak, Indonesia Maju,” kata Ansari.

    Komitmen memberdayakan pemuda, sama halnya dengan membangun masa depan bangsa Indonesia. “Sejarah sudah mencatat bahwa setiap kebangkitan bangsa selalu diawali dari semangat pemuda, mulai dari sumpah pemuda hingga perjuangan kemerdekaan, pemuda selalu menjadi lokomotif perubahan,” ungkapnya.

    “Dari tangan pada pemuda lahir gagasan besar, keberanian untuk bermimpi dan kekuatan untuk mewujudkannya. Mengutip pidato Bung Karno: seribu orang tua hanya dapat bermimpi, satu orang pemuda dapat mengubah dunia,” jelasnya.

    Wakil rakyat perempuan satu-satunya dari Madura di parlemen pusat, juga menyinggung besarnya semangat pemuda dalam kongres pemuda hingga menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. “Jangan pernah mewarisi abu dari sumpah pemuda, tapi kita harus mewarisi apinya,” tegas Ansari.

    “Oleh karena itu penting juga untuk kami ingatkan, KNPI bukan hanya warah organisasi, tetapi simbol persatuan, idealisme dan keberanian pemuda dalam menatap masa depan bangsa. Sebab tantangan kedepan tidaklah mudah, kita dihadapkan pada era global hingga revolusi industri digital,” imbuhnya.

    Sebagai wakil rakyat dari Madura, pihaknya ingin tetap selalu mendorong kebijakan pendidikan nasional yang adaptif dan berorientasi untuk masa depan, sehingga pemuda Indonesia, benar-benar memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif dan berdaya saing global.

    “Tentu kami juga mendukung perluasan akses ekonomi dan lapangan kerja bagi generasi muda, termasuk melalui wirausaha, ekonomi kreatif, UMKM dan bidang kreatif lainnya. Termasuk mendorong agar ruang ekspresi, partisipasi, dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan nasional, baik di ranah sosial, politik dan bidang lainnya selalu diisi para generasi muda,” pungkasnya. [pin/but]

  • Foksi: Santri dan pemuda pilar utama bangsa untuk bangun masa depan

    Foksi: Santri dan pemuda pilar utama bangsa untuk bangun masa depan

    “Santri dan pemuda harus menjadi bagian dari generasi emas yang mampu menggabungkan kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional. Pemuda dan santri saat ini harus unggul dalam teknologi, disertai juga yang mampu menjaga akhlak, moralitas, dan nil

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) menekankan pentingnya peran santri dan pemuda dalam menyongsong generasi emas Indonesia 2045 yang diharapkan mampu menjadi generasi yang tangguh, berilmu, dan berakhlak.

    “Santri dan pemuda harus menjadi bagian dari generasi emas yang mampu menggabungkan kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional. Pemuda dan santri saat ini harus unggul dalam teknologi, disertai juga yang mampu menjaga akhlak, moralitas, dan nilai-nilai kebangsaan serta kemanusiaan dalam setiap langkah,” kata Ketua Umum DPP Foksi Natsir Sahib dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat terkait momen peringatan Hari Santri Nasional dan Hari Sumpah Pemuda 2025.

    Cak Nasir sapaan akrabnya mengatakan peringatan Hari Santri dan Hari Sumpah Pemuda 2025 juga dapat dijadikan momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan yang berlandaskan keberagaman dan toleransi.

    “Semangat dari hari santri saat ini seharusnya disalurkan untuk membangun semangat (menjaga) keberagaman yang telah ada di bumi Indonesia. Menjaga keberagaman ini harus dilakukan oleh santri dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi,” ujarnya.

    Dalam konteks pembangunan nasional, ia juga menyoroti perlunya kolaborasi nyata antara santri, pemuda, dan pemerintah dalam menyukseskan visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi Astacita, khususnya dalam aspek peningkatan kualitas manusia Indonesia dan penguatan ekonomi rakyat.

    “Kami, para santri dan pemuda siap menjadi bagian dari kekuatan bangsa untuk menyukseskan program Astacita Presiden Prabowo. Kami melihat Astacita sebagai visi pemerintahan yang membangkitkan panggilan moral untuk membangun manusia Indonesia yang unggul, sehat, berpendidikan, dan sejahtera,” ungkapnya.

    Ia juga menyatakan kolaborasi lintas generasi dan lintas iman menjadi kunci untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing global.

    “Sumpah Pemuda dulu menyatukan bahasa, bangsa, dan tanah air. Kini tugas kita adalah menyatukan semangat kemajuan dengan nilai-nilai kebangsaan. Santri dan pemuda harus menjadi teladan dalam menjaga persatuan dan menjadi jembatan bagi kemajuan bangsa,” tuturnya.

    Dalam memperingati Hari Santri Nasional bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda 2025, DPP Foksi juga telah menggelar dialog kebangsaan dan pagelaran budaya dengan menghadirkan sejumlah tokoh pemuda lintas organisasi dan pejabat daerah di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (28/10).

    Dialog kebangsaan diisi oleh Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto, Forkopimda Surakarta serta para pimpinan organisasi kepemudaan tingkat nasional seperti Ketua Umum DPP KNPI Ryano Panjaitan, Ketua Umum GMKI Sahat MP Sinurat, Ketua Umum Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma, Ketua Umum KMHDI I Wayan Darmawan, dan Habib Anis Bin Yahya.

    Acara peringatan itu juga dimeriahkan oleh pagelaran seni dan budaya yang menghadirkan Hadad Alwi dan Kyai Kanjeng, menggambarkan harmoni antara spiritualitas, kebudayaan, dan nasionalisme.

    Dengan semangat toleransi, kolaborasi, dan inovasi, santri dan pemuda siap mewujudkan cita-cita Indonesia yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berperadaban.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengurus KNPI Pamekasan Periode 2025-2028 Resmi Dilantik

    Pengurus KNPI Pamekasan Periode 2025-2028 Resmi Dilantik

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan, Periode 2025-2028 secara resmi dilantik di Ballroom Azana Style Hotel Madura, Jl Jokotole 282 Pamekasan, Jum’at (31/10/2025).

    Pelantikan tersebut dipimpin langsung DPD KNPI Provinsi Jawa Timur, dihadiri sejumlah perwakilan organisasi kepemudaan di Pamekasan, termasuk juga hadir anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ansari, serta beberapa undangan lainnya.

    “Kedepan kami akan hadir sebagai wadah bagi pemuda-pemudi di Pamekasan, kami komitmen memberikan edukasi, pelatihan hingga uji mental bagi pemuda di Pamekasan,” kata Ketua DPD KNPI Pamekasan, Haidar Ansori.

    Pihaknya menilai jika selama ini banyak pemuda di Pamekasan, memiliki beragam potensi yang sangat perlu untuk digali dan dikembangkan, khususnya seiring dengan kemajuan informasi dan teknologi alias IT.

    “Di era digital seperti saat ini, sebagian besar pemuda bisa memanfaatkan platform media sosial. Sehingga sangat penting sekiranya diberikan bekal positif melalui program edukasi maupun pelatihan bagaimana bermedsos yang baik, dan tentunya dapat menguntungkan bagi para pemuda,” ungkapnya.

    Selama ini peran pemuda sangat dibutuhkan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, digitalisasi hingga penguatan karakter bangsa. “Maka dari itu, mari kita menjadi motor perubahan untuk masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

    “Kedepan kami juga komitmen membangun sinergi lintas organisasi, sekaligus menjadikan organisasi kepemudaan semakin solid. Bersinergi bersama pemerintah maupun dunia usaha, serta kembali menghidupkan budaya gotong royong di tengah derasnya perubahan zaman,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, Haidar Ansori terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD KNPI Pamekasan, Periode 2025-2028, dalam Musyawarah Daerah (Musda) Ke-9 KNPI Pamekasan, di Ballroom Hotel Cahaya Berlian, Jl Raya Panglegur 69-71 Pamekasan, Rabu (19/2/2025).

    Dalam Musda yang mengusung tema ‘Pemuda Harapan Bangsa’ tersebut, dihadiri Sekjen DPD KNPI Jatim, Aminuddin, perwakilan Forkopimda Pamekasan, dan lainnya. Haidar Ansori yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPD KNPI Pamekasan, dipercaya sebagai suksesor Ali Hosnan untuk masa empat tahun kedepan. [pin/kun]