Kementrian Lembaga: Kepala Staf TNI Angkatan Laut

  • KSAL Ungkap Beda Kodaeral yang Baru Dibentuk Dibanding Era 70-an
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 Agustus 2025

    KSAL Ungkap Beda Kodaeral yang Baru Dibentuk Dibanding Era 70-an Nasional 26 Agustus 2025

    KSAL Ungkap Beda Kodaeral yang Baru Dibentuk Dibanding Era 70-an
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) yang baru dibentuk punya perbedaan fungsi dibandingkan Kodaeral yang pernah berdiri pada tahun 1970-an dan 1980-an.
    Ali menuturkan, Kodaeral saat ini memiliki fungsi yang lebih lengkap karena tidak hanya bersifat pendukung operasional, tetapi juga memiliki kemampuan langsung dalam melaksanakan operasi.
    “Kalau Kodaeral yang dulu maksudnya tahun 70-an sampai 80-an, kalau yang sekarang ini lebih lengkap. Jadi dia mempunyai fungsi tidak hanya pendukung operasional dari kapal-kapal ataupun pesawat, tapi juga mempunyai kemampuan operasional di daerahnya,” kata Ali di Mabes TNI AL, Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025).
    KSAL menambahkan, fungsi utama Kodaeral adalah pemberdayaan wilayah pertahanan maritim serta kesiapan menghadapi situasi kritis, termasuk perang.
    “Nantinya ada fungsi pertahanan pantai. Itu jadi fungsi utama dari Kodaeral adalah melaksanakan pertahanan pantai. Kalau dalam kondisi kritis atau kondisi perang, dia operasi anti-amfibi atau pertahanan pantai,” kata Ali.
    Ia melanjutkan, Kodaeral berada langsung di bawah komando Koarmada RI dan akan membawahi Pangkalan TNI AL (Lanal) serta Pos TNI AL (Posal) di wilayah masing-masing.
    Saat ini ada beberapa Lanal dan Posal baru yang dibangun, termasuk peningkatan sejumlah Posal menjadi Lanal kelas D.
    “Ini dilaksanakan untuk memperkuat dan menjadi perpanjangan mata dan telinga dari Angkatan Laut itu sendiri,” kata Ali.
    Ia menambahkan, penguatan Kodaeral juga dibarengi dengan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).
    Kapal-kapal besar akan dipenuhi oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan), sedangkan kapal kecil dapat dipenuhi baik oleh Kemenhan maupun TNI AL.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan 14 Kodaeral dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) TNI AD, Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).
    Pembentukan Kodaeral ini akan menggantikan nomenklatur Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) di sejumlah wilayah strategis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mantan KSAL nilai PT PAL kunci kemandirian pertahanan laut Indonesia

    Mantan KSAL nilai PT PAL kunci kemandirian pertahanan laut Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi menilai PT PAL Indonesia merupakan kunci kemandirian pertahanan laut Indonesia.

    Sebab, kata dia, masa depan kekuatan maritim tidak bisa bergantung pada impor alat utama sistem senjata (alutsista), sehingga kemandirian industri juga perlu diutamakan, khususnya PT PAL, sebagai fondasi utama membangun armada laut tangguh dan berdaulat.

    “Ini harus ditopang instrumen pertahanan yang nyata. Nah, instrumen ini tidak bisa hanya dibeli, tapi juga harus kita bangun sendiri,” ucap Ade dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Dengan demikian, dirinya berpendapat Indonesia beruntung memiliki PT PAL yang sudah bisa membuat kapal perang, kapal selam, dan dermaga platform pendaratan alias landing platform dock (LPD).

    Apalagi, kata dia, kondisi geopolitik global yang terus memanas menuntut Indonesia untuk segera berbenah memperkuat sistem pertahanan, khususnya di laut.

    Sebab sebagai negara kepulauan, salah satu kunci menjaga kedaulatan maritim ada pada kemampuan industri pertahanan dalam negeri.

    Ade menjelaskan kemampuan PT PAL dalam memproduksi alutsista laut sudah teruji sejak lama, bahkan sejak era Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie, Perseroan telah mampu merakit kapal patroli cepat FPB-57.

    Kini, PT PAL berkembang dengan membangun kapal perang, kapal selam, serta tank kapal pendarat alias landing ship tank (LST) dan LPD yang strategis bagi pertahanan laut RI.

    Oleh karenanya, PT PAL sudah melakukan langkah tepat untuk memprioritaskan pembuatan LPD karena lebih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran pertahanan, mengingat fungsional LPD yang lebih banyak, seperti pertahanan depan hingga mengangkut pasukan.

    “Memang lebih baik kita bangun LPD, kapal amfibi, atau kapal selam yang sesuai kebutuhan,” tuturnya.

    Menurut Ade, keberhasilan PT PAL juga tak lepas dari kerja sama dengan mitra internasional, seperti Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) asal Belanda dan Rosyth Royal Dockyard Ltd (Babcock) asal Inggris.

    Namun ia menekankan konsistensi kebijakan dan dukungan politik menjadi faktor penentu agar industri pertahanan dalam negeri tidak mundur, terutama di tengah persaingan saat ini yang lebih ketat.

    “Banyak negara buka peluang kerja sama, Korea Selatan, Jepang, Eropa, dan Amerika. PT PAL sudah bekerja sama dengan Damen, Babcock Inggris, dan lainnya itu bagus, tinggal konsistensi dan keberanian kita menjaga agar industri ini tidak jalan mundur,” katanya menambahkan.

    Selain itu, disebutkan bahwa PT PAL juga tengah bekerja sama dengan negara lain, salah satunya dengan Naval Group (Prancis) untuk membangun dua unit kapal selam Scorpene Evolve.

    Kemudian PT PAL turut menjalin kemitraan dengan TAIS Shipyards, galangan kapal asal Turki, untuk pengembangan platform kapal kombatan dan non-kombatan serta penerapan offset di Indonesia.

    Kendati demikian, Ade mengingatkan agar industri pertahanan nasional tidak hanya dipandang sebagai pelengkap, tetapi harus dijaga agar terus tumbuh, lantaran jika pemerintah tidak konsisten mendukung, industri strategis seperti PT PAL bisa terancam stagnan bahkan hilang.

    “Industri pertahanan jangan sampai punah. Kalau sudah punah, kita akan sangat bergantung pada luar negeri, padahal kemandirian adalah bagian dari harga diri bangsa,” ujarnya.

    Di sisi lain, dia berpandangan agar pelaksanaan teknis industri pertahanan sebaiknya bisa lebih melibatkan swasta agar lebih lincah.

    Sementara, lanjut dia, tugas pemerintah bisa menjadi jembatan, terutama untuk peralatan sensitif seperti rudal, radar, dan mesin, yang memang harus melalui sistem antarpemerintah atau government-to-government (G2G).

    Baginya, arah pembangunan kekuatan laut Indonesia bukan sekadar memperbanyak jumlah kapal, melainkan menata strategi pertahanan.

    Dengan penyebaran armada di titik-titik strategis ditambah fasilitas pelabuhan yang memadai dan landasan pacu di pulau-pulau penting, Indonesia diyakini mampu menjaga kedaulatannya.

    “Yang realistis adalah perkuat Koarmada 3, bangun LPD, kembangkan galangan,” ungkap Ade.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar Lengkap Satuan Baru di TNI yang Diresmikan Prabowo
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        12 Agustus 2025

    Daftar Lengkap Satuan Baru di TNI yang Diresmikan Prabowo Nasional 12 Agustus 2025

    Daftar Lengkap Satuan Baru di TNI yang Diresmikan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto meresmikan sejumlah satuan baru di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).
    Pembentukan satuan-satuan baru ini diatur lewat Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi TNI.
    Peresmian ini menandai perubahan besar dalam penataan organisasi TNI guna memperkuat respons terhadap ancaman dan memperluas jangkauan pertahanan nasional.
    Lantas, apa saja satuan baru yang diresmikan oleh Prabowo?
    Presiden Prabowo membuka enam komando daerah militer (kodam) baru sehingga TNI Angkatan Darat kini punya 21 kodam yang tersebar di 38 provinsi se-Indonesia.
    Berikut daftar kodam disertai wilayah diliputi dan sosok panglimanya:
    1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai meliputi Riau-Kepulauan Riau: Mayjen TNI Agus Hadi
    2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol meliputi Sumatera Barat-Jambi: Mayjen TNI Arif Gajah Mada
    3. Kodam XXI/Radin Inten meliputi Lampung-Bengkulu: Mayjen TNI Kristomei Sianturi
    4. Kodam XXII/Tambun Bungai meliputi Kalimantan Tengah-Kalimantan Selatan: Mayjen TNI Zainul Arifin
    5. Kodam XXIII/Palaka Wira meliputi Sulawesi Tengah-Sulawesi Barat: Mayjen TNI P. Binsar Sianipar
    6. Kodam XXIV/Mandala Trikora meliputi Merauke Papua Selatan: Mayjen TNI Lucky Avianto
    Setelah peresmian, keenam Kodam baru telah mulai beroperasi, meski markas dan fasilitas pendukungnya masih dalam tahap pembangunan.
    “Untuk Makodam, perkantoran, pangkalan, semuanya sudah disiapkan dalam proses, sudah berjalan, pembangunannya, penyiapannya, karena rencana ini sudah lama dikomunikasikan, termasuk dengan Pemda,” ujar Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, Senin (11/8/2025).
    Perubahan juga terjadi di TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.
    Namun, kedua matra ini hanya mengubah nomenklatur satuan wilayah mereka, berbeda dengan TNI Angkatan Darat yang mendapatkan penambahan kodam.
    Nomenklatur Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) kini berubah menjadi Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) yang tersebar di 14 titik, berikut daftar beserta nama komandannya:
    1. Kodaeral I (Belawan) – Laksda TNI Deny Septiana, sebelumnya Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Strategi Lemhannas.
    2. Kodaeral II (Padang) – Laksma TNI Sarimpunan Tanjung, sebelumnya Danlantamal II Padang Koarmada I.
    3. Kodaeral III (Jakarta) – Laksma TNI Uki Prasetia, sebelumnya Danlantamal III Jakarta Koarmada I.
    4. Kodaeral IV (Batam) – Laksma TNI Berkat Widjanarko, sebelumnya Danlantamal IV Batam Koarmada I.
    5. Kodaeral V (Surabaya) – Laksda TNI Ali Triswanto, sebelumnya Tenaga Ahli Utama Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional.
    6. Kodaeral VI (Makassar) – Laksda TNI Andi Abdul Aziz, sebelumnya Wadan Kodiklatal.
    7. Kodaeral VII (Kupang) – Laksma TNI Joni Sudianto, sebelumnya Danlantamal XIV Sorong Koarmada III.
    8. Kodaeral VIII (Manado) – Laksma TNI Dery Triesnanto Suhendi, sebelumnya Waaspers KSAL.
    9. Kodaeral IX (Ambon) – Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, sebelumnya Staf Khusus KSAL.
    10. Kodaeral X (Jayapura) – Brigjen TNI (Mar) Werijon, sebelumnya Waaspotmar KSAL.
    11. Kodaeral XI (Merauke) – Laksma TNI Monang Hatorangan, sebelumnya Kadispamsanal.
    12. Kodaeral XII (Pontianak) – Laksda TNI Sawa, sebelumnya Tenaga Ahli Pengajar Bidang Geopolitik dan Wawasan Nusantara Lemhannas.
    Sementara, di TNI Angkatan Udara, nomenklatur Komando Operasi Udara (Koopsud) di TNI Angkatan Udara kini berubah menjadi Komando Daerah Angkatan Udara (Kodau), berikut daftar berserta nama panglimanya:
    1. Kodau I (Wilayah Indonesia Bagian Barat): Marsda TNI Muzafar, sebelumnya menjabat sebagai Panglima Koopsud I. 
    2. Kodau II (Wilayah Indonesia Bagian Tengah): Marsda TNI Deni Hasoloan, sebelumnya menjabat sebagai Panglima Koopsud II.
    3. Pangkodau III (Wilayah Indonesia Bagian Timur): Marsda TNI Azhar Aditama D, sebelumnya menjabat sebagai Panglima Koopsud III.
    Perubahan juga terjadi di 3 pasukan elite TNI, yakni Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Korps Marinir TNI AL, dan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU.
    Jumlah grup di Kopassus bertambah menjadi 6 grup yang tersebar di beberapa titik di Indonesia, yakni Grup 1 bermarkas di Banten, Grup 2 di Surakarta (Jawa Tengah), Grup 3 di Dumai (Riau), Grup 4 di Penajam (Ibu Kota Nusantara), Grup 5 di Kendari (Sulawesi Tenggara), dan Grup 6 di Timika (Papua Tengah)
    Prabowo juga menambah 1 brigade infantri dan 5 batalyon di Korps Marinir serta 1 resimen dan 5 batalyon komandi di Kopasgat.
    Prabowo juga mengumumkan berdirinya 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) dan 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan persebaran di bawah ini
    20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan:
    – Pulau Sumatera: 6 satuan
    – Pulau Jawa: 3 satuan
    – Pulau Kalimantan: 3 satuan
    – Pulau Bali Nusa Tenggara: 1 satuan
    – Pulau Sulawesi: 2 satuan
    – Pulau Maluku: 1 satuan
    – Pulau Papua: 4 satuan
    100 Batalyon Teritorial Pembangunan:
    – Pulau Sumatera: 31 satuan
    – Pulau Jawa: 14 satuan
    – Pulau Kalimantan: 15 satuan
    – Pulau Bali Nusa Tenggara: 5 satuan
    – Pulau Sulawesi: 10 satuan
    – Pulau Maluku: 5 satuan
    – Pulau Papua: 25 satuan
    Prajurit yang tergabung dalam Brigif TP dan Yonif TP disiapkan bukan untuk bertempur, melainkan untuk menjawab kebutuhan di tengah-tengah masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga pelayanan kesehatan. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Emak-Emak Anak 3 Tantang Batas Kemampuan, Berenang di Selat Madura

    Cerita Emak-Emak Anak 3 Tantang Batas Kemampuan, Berenang di Selat Madura

    Liputan6.com, Jakarta Penampilannya sangat mencolok. Mengenakan baju berwarna merah muda, dia berdiri di antara ratusan peserta dengan satu tujuan yang sama, siapa sanggup menaklukkan selat Madura.

    Namanya Euis. Dia satu dari sekian banyak peserta lomba fin swimming Selat Madura Piala KSAL 2025. Siang itu, Euis ingin menantang batas kemampuannya.

    Baginya, naik podium juara tidak penting. Kondisi berat badannya menjadi faktor utama, terlebih dia telah memiliki anak tiga.

    “Ibu-ibu punya anak tiga, berat badannya juga kategori big size, sanggup enggak ni nyebarang ke Selat Madura,” kata Euis. Dikutip dari SCTV, Senin (11/8).

    Dengan mengenakan swimming fins atau ‘kaki katak’ berwarna pink dan pelampung yang terikat di badan, dia mulai berenang. Gerakannya lincah, tangannya mengayun menyibak ombak tenang selat Madura.

    Perlahan, dia meninggalkan titik start di Pelabuhan Kamal, Bangkalan, Madura, menuju garis finish di Koarmada II, Surabaya.

    “Saya di antara anak-anak muda yang usianya belasan tahun, bahkan usianya seanak saya. Saya ingin men-chalanggange yang sedang berlomba dengan mereka. Saya tidak sedang memperebutkan juara,” ucapnya sambil senyum.

    Terdapat beberapa kategori untuk perlombaan yang digelar Sabtu kemarin. Kategori dibagi berdasarkan latar belakang peserta. Ada kategori TNI, Polri dan umum.

    “Pemenanganya yang jelas adalah siapa yang sampai finish dulu. Walau itu ada kelompoknya. Tni, Polri. Jadi tidak digabung satu. Kelompok TNI siapa, Polri siapa, umum siapa. Jadi sudah ada kriterianya,” kata Palaksa Lanal Batuporon Mayor Laut (P) Yenif Forniawan.

  • Usai 25 Tahun Kosong, Jabatan Wakil Panglima TNI Diisi Lagi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        11 Agustus 2025

    Usai 25 Tahun Kosong, Jabatan Wakil Panglima TNI Diisi Lagi Nasional 11 Agustus 2025

    Usai 25 Tahun Kosong, Jabatan Wakil Panglima TNI Diisi Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Minggu (10/8/2025) menjadi momentum bersejarah bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena jabatan tinggi yang kosong seperempat abad kini diisi kembali.
    Sebab, dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batujajar, Bandung Barat, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Letnan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI, sekaligus menandai berakhirnya kekosongan 25 tahun pada jabatan strategis ini.
    Bersamaan dengan itu, Tandyo Budi Revita juga naik pangkat menjadi Jenderal bintang empat.
    Jabatan Wakil Panglima TNI terakhir kali diemban oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi pada masa Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sekitar tahun 1999-2000.
    Jabatan itu kemudian dihapus oleh Gus Dur sebagai bagian dari efisiensi struktur TNI.
    Jabatan Wakil Panglima TNI kembali dihidupkan pada era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) 66 Tahun 2019 dan kini untuk pertama kalinya di era Presiden Prabowo, posisi itu diisi kembali melalui Perpres 84 Tahun 2025.
    Sebelum dilantik, nama Tandyo Budi Revita sudah digadang kuat bakal menduduki posisi Wakil Panglima TNI.
    Adapun jabatan Tandyo sebelumnya adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad).
    Dalam susunan acara (rundown) upacara kehormatan militer yang beredar, nama Tandyo tercantum sebagai pejabat yang akan dilantik sebagai Wakil Panglima TNI.
    Salah satu sinyal kuat Tandyo akan menjadi Wakil Panglima TNI juga terlihat pada 1 Agustus 2025, ketika ia menjadi satu-satunya wakil kepala staf yang hadir dalam pertemuan di Hambalang bersama Presiden Prabowo.
    Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan tiga kepala staf angkatan, yakni KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, serta KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono.
    Tandyo dikenal memiliki rekam jejak panjang di dunia militer. Sebelum menjabat Wakasad, ia pernah mengemban sejumlah posisi strategis, termasuk Pangdam hingga pejabat di Kementerian Pertahanan.
    Pelantikan Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI digelar di upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan TNI di Pusat Pendidikan dan Latihan Komando Pasukan Khusus TNI AD, Batujajar, Jawa Barat, Minggu (10/08/2025) kemarin.
    Prabowo menanggalkan tanda pangkat lama bintang tiga atau letnan jenderal dan tanda jabatan Tandyo, kemudian mengenakan tanda pangkat baru jenderal bintang 4 dengan lis merah melintang yang menandakan posisinya sebagai wakil panglima.
    Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, menilai reaktivasi jabatan Wakil Panglima TNI merupakan respons atas semakin kompleksnya tugas Panglima TNI di era sekarang.
    Menurut Anton, posisi tersebut kembali dihidupkan karena peran yang selama ini diemban kepala staf umum (kasum) TNI tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas yang ada.
    “Peran yang selama ini dimainkan kepala staf umum (kasum) TNI kelihatannya dirasa tidak cukup untuk mengimbangi kompleksitas tugas, sehingga pos Wapang dihidupkan,” kata Anton dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).
    Anton berpandangan, ada beberapa faktor utama yang mendorong TNI kembali menghidupkan jabatan wapang.
    Pertama, luasnya peran, tugas, dan ruang gerak TNI sebagai konsekuensi dari UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
    Kemudian, terbitnya Perpres Nomor 85 Tahun 2025 tentang Kementerian Pertahanan yang mengubah pola hubungan Kemenhan dan TNI.
    Kondisi ini membuat Panglima TNI memerlukan “backup” untuk menjalankan tugas sehari-hari.
    “Keberadaan ketentuan baru ini sedikit banyak mengubah ruang lingkup dan pola hubungan Kementerian Pertahanan-TNI terkait pengelolaan pertahanan negara,” ujar Anton.
    “Dengan demikian, mau tidak mau, seorang Panglima TNI akan membutuhkan ‘backup’ dalam menjalankan tugas sehari-hari,” imbuh dia.
    Pada Perpres 84 Tahun 2025 tidak diatur mengenai tugas dan prasyarat menduduki posisi Wakil Panglima TNI. Di situ hanya tertulis bahwa jabatan Wakil Panglima TNI diemban oleh perwira tinggi bintang 4.
    Namun pada Perpres 66 tahun 2019 dicantumkan empat tugas Wakil Panglima TNI.
    Pertama, membantu pelaksanaan tugas harian Panglima.
    Kedua, memberikan saran kepada Panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pengembangan Postur TNI, pengembangan doktrin, strategi militer dan Pembinaan Kekuatan TNI serta Penggunaan Kekuatan TNI.
    Ketiga, melaksanakan tugas Panglima apabila Panglima berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap.
    Keempat, melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Panglima.
    Dalam Perpres 66 Tahun 2019 juga disebutkan Wakil Panglima berperan sebagai koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Lengkap Satuan Baru di TNI yang Diresmikan Prabowo
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        12 Agustus 2025

    Prabowo Resmikan 14 Komando Daerah TNI AL dan Komandan, Ini Daftarnya Nasional 10 Agustus 2025

    Prabowo Resmikan 14 Komando Daerah TNI AL dan Komandan, Ini Daftarnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden
    Prabowo Subianto meresmikan pembentukan 14 Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) TNI AD, Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).
    Pembentukan Kodaeral ini akan menggantikan nomenklatur Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) di sejumlah wilayah strategis.
    “Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan,” kata Prabowo dalam kata sambutannya, dilihat dari tayangan YouTube Puspen TNI, Minggu.
    Berikut daftar Kodaeral yang diresmikan Prabowo, disertai lokasi penempatannya, dan komandan yang akan memimpin masing-masing kodaeral.
    1. Kodaeral I (Belawan) – Laksda TNI Deny Septiana, sebelumnya Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Strategi Lemhannas.
    2. Kodaeral II (Padang) – Laksma TNI Sarimpunan Tanjung, sebelumnya Danlantamal II Padang Koarmada I.
    3. Kodaeral III (Jakarta) – Laksma TNI Uki Prasetia, sebelumnya Danlantamal III Jakarta Koarmada I.
    4. Kodaeral IV (Batam) – Laksma TNI Berkat Widjanarko, sebelumnya Danlantamal IV Batam Koarmada I.
    5. Kodaeral V (Surabaya) – Laksda TNI Ali Triswanto, sebelumnya Tenaga Ahli Utama Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional.
    6. Kodaeral VI (Makassar) – Laksda TNI Andi Abdul Aziz, sebelumnya Wadan Kodiklatal.
    7. Kodaeral VII (Kupang) – Laksma TNI Joni Sudianto, sebelumnya Danlantamal XIV Sorong Koarmada III.
    8. Kodaeral VIII (Manado) – Laksma TNI Dery Triesnanto Suhendi, sebelumnya Waaspers KSAL.
    9. Kodaeral IX (Ambon) – Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, sebelumnya Staf Khusus KSAL.
    10. Kodaeral X (Jayapura) – Brigjen TNI (Mar) Werijon, sebelumnya Waaspotmar KSAL.
    11. Kodaeral XI (Merauke) – Laksma TNI Monang Hatorangan, sebelumnya Kadispamsanal.
    12. Kodaeral XII (Pontianak) – Laksda TNI Sawa, sebelumnya Tenaga Ahli Pengajar Bidang Geopolitik dan Wawasan Nusantara Lemhannas.
    13. Kodaeral XIII (Tarakan) – Laksma TNI Phundi Rusbandi, sebelumnya Waaskomlek KSAL.
    14. Kodaeral XIV (Sorong) – Laksma TNI Djatmoko, sebelumnya Kadisminpersal.
    Selain itu, Presiden juga meresmikan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru, tiga Komando Daerah Angkatan Udara (Kodau), satu Komando Operasi Udara, dan enam Grup Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
    Prabowo juga meresmikan satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat), lima Batalyon Infanteri Marinir, serta lima Batalyon Komando Kopasgat.
    Prabowo mengatakan, para panglima pasukan elite TNI hingga komandan brigade harus selalu memimpin dari tempat yang paling berbahaya dan kritis.
    Prabowo menegaskan mereka tidak boleh memimpin dari belakang.
    “Saya lantik enam pangdam baru, 20 komandan brigade baru, dan 100 batalion teritorial pembangunan baru. Saya telah lantik panglima-panglima, komandan-komandan brigade, orang-orang yang dipilih,” ujar Prabowo.
    “Saudara-saudara sebagai pemimpin harus memimpin dari depan. Panglima TNI, panglima pasukan TNI, komandan-komandan brigade, komandan-komandan batalion, memimpin dari depan, memimpin di tengah-tengah pasukan, berada selalu di tempat yang paling bahaya, berada selalu di tempat yang paling kritis. Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berbaju TNI AD, Menhan Sjafrie Dampingi Prabowo di Upacara Kehormatan Militer
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 Agustus 2025

    Berbaju TNI AD, Menhan Sjafrie Dampingi Prabowo di Upacara Kehormatan Militer Nasional 10 Agustus 2025

    Berbaju TNI AD, Menhan Sjafrie Dampingi Prabowo di Upacara Kehormatan Militer
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin tampil mengenakan baju dinas TNI Angkatan Darat (AD) saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto memeriksa pasukan dalam upacara kehormatan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) TNI AD, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).
    Sjafrie dan Prabowo berada di satu mobil komando untuk mengecek pasukan. Keduanya didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
    Di mobil belakang, ada tiga Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).
    Sjafrie dalam kegiatan ini juga akan dianugerahi pangkat jenderal kehormatan bintang empat oleh Presiden Prabowo.
    Diketahui, Sjafrie merupakan purnawirawan TNI bintang tiga berpangkat Letnan Jenderal (Letjen).
    Kehadirannya menjadi sorotan karena kembali mengenakan seragam dinas TNI AD lengkap.
    Upacara kehormatan militer ini digelar untuk menganugerahkan pangkat jenderal kehormatan kepada empat perwira tinggi purnawirawan, termasuk Sjafrie.
    Prabowo memimpin langsung jalannya upacara, yang diwarnai atraksi pasukan dan prosesi penghormatan militer.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kenapa Posisi Wakil Panglima TNI Kosong sampai 25 Tahun?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Agustus 2025

    Kenapa Posisi Wakil Panglima TNI Kosong sampai 25 Tahun? Nasional 8 Agustus 2025

    Kenapa Posisi Wakil Panglima TNI Kosong sampai 25 Tahun?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto akan melantik Wakil Panglima TNI dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, pada 10 Agustus 2025.
    Posisi tersebut akan kembali diisi, setelah 25 tahun kosong. Nama terakhir yang menjabat sebagai Wakil Panglima TNI adalah Jenderal (Purn) Fachrul Razi pada 1999-2000.
    Jabatan Wakil Panglima TNI diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perpres tersebut diteken oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
    Dalam Pasal 15 ayat (1) Perpres 66/2019, Wakil Panglima TNI merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas atau Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
    Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (2) Perpres 66/2019 mengatur empat tugas Wakil Panglima TNI, yakni:
    Namun sebelum Jokowi meneken Perpres 66/2019, posisi Wakil Panglima TNI sesungguhnya telah dihapus oleh Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
    Keputusan penghapusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 65/TNI/2000 tanggal 20 September 2000 yang ditandatangani oleh Gus Dur.
    Dikutip dari pemberitaan
    Harian Kompas
    pada 21 September 2000, Marsekal Muda Budhy Santoso yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Militer mengatakan bahwa alasan Gus Dur menghapus jabatan Wakil Panglima itu sebagai upaya perampingan dan efisiensi di jajaran TNI.
    Dengan keluarnya Keppres 65/TNI/2000, Fachrul Razi yang menjabat sebagai Wakil Panglima TNI pun diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
    Dalam Keppres itu juga disebutkan bahwa Gus Dur menyampaikan terima kasih atas tugas yang telah diemban oleh Fachrul Razi.
    Setelah 19 tahun berselang, Jokowi meneken Perpres 66/2019 yang kembali menghidupkan Wakil Panglima TNI.
    “Panglima dibantu oleh Wakil Panglima,” bunyi Pasal 14 ayat (3) Perpres 66/2019.
    Meski Jokowi sudah menerbitkan peraturan presiden yang menghidupkan lagi pos wakil panglima TNI, tetapi belum ada jenderal bintang empat yang ditunjuk mengisi kursi tersebut.
    “Kelembagaannya kan sudah ada, sudah ditanda tangan. Untuk pengisian memang belum,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).
    Jokowi menambahkan, langkahnya yang memunculkan kembali pos wakil panglima TNI ini berdasarkan usulan yang telah lama disampaikan. Tujuannya adalah untuk membantu Panglima mengelola manajemen TNI yang begitu besar.
    “Ini kan mengelola sebuah manajemen yang besar. Coba berapa TNI kita yang tersebar dari sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” kata Jokowi.
    Dok. Puspen TNI Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meninjau pelaksanaan Geladi Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lanud Suparlan, Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/8/2025).
    Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan respons soal kabar akan dilantiknya Wakil Panglima oleh Prabowo.
    Menurut Agus, jabatan Wakil Panglima TNI memang selama ini sudah ada dalam organisasi korps militer. Hanya saja, sosok Wakil Panglima TNI baru akan dilantik.
    “Itu organisasinya sudah ada Wakil Panglima TNI itu. Sudah ada organisasinya, cuma, baru dilantik sekarang,” ujar Agus, usai memberikan pembekalan pengarahan retret Kadin Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
    Kendati demikian, Kristomei belum mengungkap nama yang akan mengisi posisi Wakil Panglima TNI yang terakhir ditempati oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi.
    Adapun dalam Lampiran Perpres 66/2019, dijelaskan bahwa Wakil Panglima TNI diisi oleh perwira tinggi (Pati) bintang 4.
    Berdasarkan penelusuran Kompas.com, saat ini setidaknya terdapat tiga perwira aktif berbintang 4 di tubuh TNI.
    Pertama adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Ia diketahui merupakan perwira tinggi dengan empat bintang sejak 29 November 2023
    Maruli Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) pada 1992 yang berasal dari kecabangan infanteri (Kopassus) dan Detasemen Tempur Cakra. Ia diketahui juga merupakan menantu dari Luhut Binsar Panjaitan.
    Sebelum menduduki posisi KSAD, Maruli Simanjuntak menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis AD (Pangkostrad).
    Nama kedua adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali. Ia dilantik sebagai KSAL pada 28 Desember 2022
    Muhammad Ali adalah lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) 1989 dan mengawali kariernya sebagai Perwira Depops KRI Sigalu 857 pada 1990.
    Ia juga merupakan ajudan Wakil Presiden Boediono pada 2012-2014. Muhammad Ali juga pernah menjabat sebagai Pangkogabwilhan pada 2021 hingga 2022.
    Nama terakhir yang tercatat sebagai perwira bintang empat adalah Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono.
    Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) pada 1993. M Tonny Harjono juga dipercaya menjadi Ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 hingga 2016.
    Tonny juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus KSAU dan Pangkogabwilhan II. Hingga pada 5 April 2024, Tonny resmi dilantik sebagai KSAU.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pasukan Elite dari 3 Matra TNI Akan Dipimpin Jenderal Bintang 3

    Pasukan Elite dari 3 Matra TNI Akan Dipimpin Jenderal Bintang 3

    Jakarta

    TNI akan melakukan restrukturisasi pada organisasi pasukan elite di tiga matra mereka. Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Korps Marinir (Kormar), dan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) akan dipimpin perwira tinggi (pati) bintang tiga.

    Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal (Mayjen) Kristomei Sianturi, membenarkan adanya peningkatan level kepemimpinan pada ketiga satuan khusus.

    “Kita tunggu tanggal mainnya, ada beberapa peningkatan status kepangkatan di Mabes TNI AD, AL, AU, kita tunggu bulan depan,” ujar Kristomei kepada wartawan di Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

    Hal senada juga disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali saat ditanya kesiapan organisasi Korps Marinir saat akan dipimpin pati bintang tiga.

    “Untuk Marinir sudah siap saya rasa. karena kita sudah mempersiapkan sejak lama. Kita juga akan dipersiapkan tambahan 5 batalyon lagi. Dan mulai tanggal 1 kita akan mulai latihan rutin di Batujajar untuk pelaksanaan validasi organisasi,” kata Laksanama Ali saat ditemui di Markas Kormar, Cilandak, Jakarta, Kamis (24/7).

    Begitu juga Korpasgat yang akan dijabat pati bintang tiga (marsekal madya/marsdya) dengan jabatan Pangkorpasgat. Sebelumnya, Korpasgat dipimpin pati bintang dua (marsekal madya/marsdya) dengan sebutan Pangkorpasgat.

    Untuk diketahui, TNI akan menggelar Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer pada Minggu (10/8) di Lanud Suparlan, Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat.

    Upacara tersebut menjadi momen bersejarah dengan diresmikan, dilantik dan dikukuhkannya Pangkopassus, Pangkormar, Pangkorpasgat, Kodam baru, Kodaeral, Pangkodau, Pangkoopsau, Grup Kopassus, Brigade Teritorial Pembangunan, Batalyon Teritorial Pembangunan, Batalyon Infanteri Marinir dan Batalyon Komando Kopasgat.

    Upacara gelar pasukan akan menghadirkan sinergi kekuatan tiga matra TNI darat, laut, dan udara dengan menampilkan kemampuan terbaik mereka.

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi inspektur dalam upacara tersebut.

    (jbr/imk)

  • Presiden beri arahan ke Kemhan dan TNI antisipasi gejolak global

    Presiden beri arahan ke Kemhan dan TNI antisipasi gejolak global

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) memberikan pengarahan kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Kepala BIN M. Herindra, Kepala BAIS TNI Letjen TNI Yudi Abrimantyo di kediaman pribadi Presiden RI, Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/8/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

    Seskab: Presiden beri arahan ke Kemhan dan TNI antisipasi gejolak global
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 02 Agustus 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto memanggil petinggi di lingkungan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Badan Intelijen Negara untuk memberikan arahan-arahan secara langsung mengenai gejolak global dan langkah-langkah antisipasinya.

    “Masalah pertahanan adalah masalah yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara,” kata Seskab Teddy dalam siaran resmi Sekretariat Kabinet yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, membagikan salah satu isi arahan Presiden dalam rapat terbatas soal pertahanan dan keamanan di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/8).

    Dalam rapat terbatas itu, Presiden Prabowo berbicara langsung dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, yang tepat duduk di sebelah kanan Presiden, kemudian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, yang duduk tepat di sebelah kiri Presiden.

    Panglima TNI, sebagaimana ditunjukkan dalam foto-foto yang dibagikan oleh Sekretariat Presiden, terlihat mencatat poin-poin arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo.

    Kemudian, rapat itu juga dihadiri oleh pimpinan TNI dan petinggi Kementerian Pertahanan lainnya, yang duduk bersama-sama dalam format meja bundar. Di samping Panglima TNI, ada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Wakil KSAD Letjen TNI Tandyo Budi Revita.

    Di sebelah Menhan Sjafrie, ada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, kemudian ada Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Letjen TNI Yudi Abrimantyo, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari.

    Di seberang kursi Presiden, ada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang juga mengikuti rapat dan mendengar langsung arahan-arahan Presiden Prabowo kepada jajaran pimpinan TNI, Kemhan, dan BIN.

    Seskab Teddy melanjutkan Presiden Prabowo dalam rapat tersebut juga menjelaskan arti kemerdekaan sejati, khususnya menjelang peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan pimpinan Kemhan, TNI, dan BIN itu. Presiden menekankan kekuatan pertahanan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga kunci untuk melindungi kekayaan alam bangsa.

    “Jika sebuah negara ingin merdeka sesungguhnya, jika sebuah negara ingin sejahtera, maka harus punya kekuatan untuk melindungi diri, termasuk untuk melindungi semua kekayaan alam yang ada,” kata Seskab Teddy membagikan pesan Presiden Prabowo kepada pejabat negara bidang pertahanan dan keamanan saat rapat di Hambalang.

    Sumber : Antara