KPK Sita 4 Bidang Tanah dari Staf Ahli Menaker Haryanto Terkait Korupsi Pengurusan Izin TKA
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita empat bidang tanah milik Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Bidang Hubungan Internasional Haryanto (HY).
Dia adalah tersangka kasus korupsi pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
“Pada pekan lalu, penyidik juga melakukan penyitaan aset dari Tersangka HY,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Selasa (19/8/2025).
Budi mengatakan, empat bidang tanah tersebut diatasnamakan keluarga, kerabat, dan pihak lainnya.
“Penyitaan aset ini bertujuan untuk pembuktian dalam proses penyidikan sekaligus langkah awal dalam optimalisasi pemulihan aset (
asset recovery
),” ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Bidang Hubungan Internasional sekaligus Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025, Haryanto (HY), terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Kamis (17/7/2025).
Haryanto ditahan bersama tiga tersangka lainnya, yaitu Suhartono (S) selaku Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemenaker tahun 2020-2023; Wisnu Pramono (WP) selaku Direktur PPTKA Kemenaker tahun 2017-2019; dan Devi Angraeni (DA) selaku Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) Kemenaker tahun 2024-2025.
Penahanan dilakukan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.
“Hari ini KPK melakukan penahanan terhadap empat tersangka dari total delapan tersangka yang telah ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2025 yang lalu,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.
Setyo mengatakan, KPK melakukan penahanan kepada empat tersangka untuk 20 hari ke depan.
“Terhitung sejak tanggal 17 Juli sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025 dan penahanan akan dilakukan di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Kemnaker
-
/data/photo/2025/08/01/688c4e922a9b2.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "KPK Sita 4 Bidang Tanah dari Staf Ahli Menaker Haryanto Terkait Korupsi Pengurusan Izin TKA
Nasional
19 Agustus 2025")
KPK Sita 4 Bidang Tanah dari Staf Ahli Menaker Haryanto Terkait Korupsi Pengurusan Izin TKA Nasional 19 Agustus 2025
-
Menaker Sebut Program Hilirisasi Prabowo Bakal Dongkrak Lapangan Kerja
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli masih menargetkan sejumlah proyek hilirisasi yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa mendongkrak penciptaan lapangan kerja di Indonesia pada 2026.
Yassierli mengatakan proyek-proyek penghiliran diharapkan bisa berkontribusi besar untuk memperbanyak lapangan kerja di Indonesia, baik tahun ini maupun di tahun depan.
Menurutnya, proyek penghiliran di tahun depan diharapkan menjadi sumber terbesar penciptaan lapangan kerja.
“Tahun ini saja akan ada beberapa proyek hilirisasi dan tahun depan inilah yang akan menjadi sumber utama untuk penciptaan lapangan kerja dengan kualitas kerja yang lebih baik,” kata Yassierli kepada wartawan usai menghadiri Upacara HUT ke-80 RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026 menuturkan bahwa akan mendorong dan memperluas hilirisasi dalam rancangan anggaran pemerintah tahun depan.
Prabowo menekankan bahwa sumber daya alam harus dikelola demi kepentingan rakyat. Dia mengingatkan kekayaan alam Indonesia tidak boleh dinikmati oleh segelintir golongan saja.
Oleh karena itu, hilirisasi harus diperluas. Apalagi, menurutnya hilirisasi dapat membuka lapangan kerja baru.
“Hilirisasi akan kita perluas, lapangan kerja mudah kita ciptakan, nilai tambah kita maksimalkan,” ucap Prabowo.
Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal membukukan realisasi investasi sektor penghiliran atau hilirisasi mencapai Rp280,8 triliun pada semester I/2025, tumbuh 54,8% secara tahunan.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani dalam paparannya menunjukkan bahwa total nilai realisasi investasi hilirisasi tersebut mencakup 29,8% dari total investasi semester I/2025 yang senilai Rp942,9 triliun.
Meski kontribusi hilirisasi semesteran lebih rendah dari periode kuartal II/2025 yang mencakup 30,2% (Rp144,5 triliun dari total Rp477,7 triliun), Rosan meyakini peningkatan masih akan terus terjadi ke depannya. Utamanya hilirisasi untuk sektor nikel dan bauksit.
“Sektornya kalau dari mineral memang nikel. Karena kami juga dengan nikel ini ingin mendorong peningkatan dari whole ecosystem of EV battery,” ungkapnya dalam konferensi pers, Selasa (29/7/2025).
-
Prabowo Bangga Pengangguran di RI Terendah Sejak Krisis 1998
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyebut tingkat pengangguran di Indonesia saat ini berada di tingkat terendah sejak krisis moneter yang terjadi pada 1998.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025 sebanyak 153,05 juta orang, naik 3,67 juta orang dibandingkan Februari 2024.
Adapun, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 sebesar 4,76%, turun 0,06 poin dibanding Februari 2024. Rata-rata upah buruh pada Februari 2025 sebesar Rp3,09 juta atau tumbuh 1,78% dari Februari 2024.
“Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD, Jumat (15/8/2025).
Prabowo meyakini kehadiran BPI Danantara akan menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas terutama di bidang hilirisasi. Adapun, saat ini Danantara merupakan lembaga pengelola investasi dengan aset dalam kelolaan lebih dari US$1 triliun.
“Untuk mempercepat investasi di hilirisasi SDA [sumber daya alam] dan berbagai bidang strategis, untuk membuka lapangan kerja berkualitas, kami bersama DPR RI telah membentuk apa yang kita sebut Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara,” tuturnya.
Kendati demikian, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat angka pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari-Juni 2025 mencapai 42.385 orang. Jumlah itu meningkat 32,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 32.064 orang.
Merujuk Satu Data Kemnaker, korban PHK tertinggi sepanjang Januari – Juni 2025 terjadi di Jawa Tengah. Secara terperinci, korban PHK di Jawa Tengah mencapai 10.995 orang atau 25% dari total angka PHK sepanjang Januari-Juni 2025.
Posisi terbanyak kedua ditempati Jawa Barat sebanyak 9.494 orang, diikuti Banten 4.267 orang, DKI Jakarta 2.821 orang, Jawa Timur 2.246 orang, dan Kalimantan Barat 1.869 orang.
Menurut sektornya, kasus PHK terbanyak terjadi di sektor pengolahan yakni 22.671 orang, diikuti perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan penggalian.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5315966/original/030097800_1755183696-pkp.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Kuota Rumah Subsidi untuk Buruh Naik jadi 50 Ribu Unit – Page 3")
Kuota Rumah Subsidi untuk Buruh Naik jadi 50 Ribu Unit – Page 3
Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Pekerjaan Rumah (PKP), Marurar Sirarait atau yang kerap disapa Ara memaparkan kenaikkan kuota rumah subsidi bagi buruh atau tenaga kerja dari 20 ribu menjadi 50 ribu unit. Keputusan ini dipaparkan usai menerima permintaan tambahan dari Kementerian Ketenagakerjaan.
“Dan tadi Komisioner Tapera Pak Heru meminta tambahan kuota ya, dan saya tanya sama Bapak Menteri, Bapak Menteri mengajukan tambahan Dari 20 ribu menjadi berapa? 50 ribu, dan saya langsung setuju,” ujar Menteri Perumahan dan Pekerjaan Rumah, Maruar Sirarait, dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker Jakarta Selatan, pada Kamis, (14/8/2025).
Dirinya menjelaskan, tiga bulan lalu dirinya bersama Menaker menandatangani kesepakatan kuota rumah subsidi untuk buruh sebanyak 20 ribu unit. Namun, menilai kebijakan rumah murah ini sangat diminati oleh buruh, Menteri PKP menyepakati penambahan kuota rumah subsidi tersebut menjadi 50 ribu unit. Hingga saat ini, BP Tapera mencatat sudah 36.629 unit terealisasi.
Hari ini, berdasarkan data yang dirilis oleh BP Tapera, tercatat sudah ada 36.629 unit rumah subsidi yang kuncinya telah diserahkan kepada penerima. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 183 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Sebelumnya, pada 10 April 2025, Menteri PKP, Menaker, dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepahaman tentang Dukungan Perumahan Subsidi untuk Pekerja/Buruh. Saat itu, kuota awal ditetapkan 20 ribu unit untuk buruh atau pekerja di berbagai wilayah Indonesia.
Menaker menambahkan, program rumah subsidi ini merupakan bentuk perhatian Presiden RI kepada buruh dan tenaga kerja. Program ini juga berjalan karena kerja sama lintas kementerian.
“Artinya kebijakan Presiden Prabowo Menaikan kuota rumah subsidi dari sebelumnya 220 ribu terbesar sepanjang sejarah Indonesia menjadi 350 ribu tepat,” ujarnya.
-
Menaker: Pembangunan rumah subsidi buka peluang kerja, kesejahteraan
Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pembangunan rumah subsidi memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan buruh maupun membuka peluang kerja baru.
Hal ini menyusul program pembangunan rumah subsidi yang melibatkan berbagai sektor usaha, mulai dari industri bahan bangunan hingga jasa konstruksi.
“Program ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga membangun ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja. Ini menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi kita,” ujar Yassierli dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Lebih lanjut, ia mengatakan target awal penyediaan rumah subsidi bagi pekerja sebanyak 20 ribu unit kini direvisi menjadi 50 ribu unit hingga akhir 2025.
“Perubahan target ini dilakukan seiring tingginya minat pekerja terhadap program tersebut,” ujar dia.
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) serta Badan Pusat Statistik (BPS) sepakat memperkuat kerja sama penyediaan rumah subsidi bagi buruh dan pekerja.
Upaya itu, menurut dia, diperkuat melalui Penandatanganan Kerja Sama terkait Dukungan Program Kepemilikan Rumah Layak Huni melalui Program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera.
“Kolaborasi ini diyakini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.
Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian ini merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap buruh dan pekerja.
“Ini adalah kolaborasi yang indah antara kementerian dan seluruh ekosistem perumahan. Salah satunya terwujud melalui program subsidi rumah yang nyata manfaatnya,” ujar Maruarar.
Menurut Maruarar, kebijakan di sektor perumahan saat ini sangat diminati pekerja. Peningkatan minat tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan kuota rumah subsidi nasional dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit.
Di samping itu, Presiden juga telah memberikan sejumlah insentif, antara lain pembebasan PPN untuk rumah di bawah Rp2 miliar, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kebijakan ini adalah bentuk intervensi negara yang efektif,” kata Maruarar.
Lebih jauh, ia mengatakan program rumah subsidi dinilai menjadi solusi strategis untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah sekaligus memperbaiki kondisi hunian tidak layak melalui bantuan stimulan, penataan kawasan kumuh, serta pembangunan prasarana dan sarana permukiman.
“Bulan depan (September) kami akan meluncurkan pembangunan 25 ribu rumah, dan pada Desember 2025 total 50 ribu unit akan terbangun, mayoritas untuk buruh dan pekerja,” ujar Maruarar.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Wamenkop tekankan pentingnya pelatihan bisnis pengurus KDMP
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menekankan pentingnya pelatihan dan asistensi bisnis kepada pengurus/pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
“Program pelatihan (pengembangan SDM koperasi) harus segera dimulai sambil kita finalisasi tahap operasionalisasi lainnya, jadi pelatihan ini memang harus segera dilakukan bagi pengurus dan pengelola koperasi,” kata Ferry dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Salah satu upaya yang dilakukan Kemenkop adalah bekerja sama dengan Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN) terkait dukungan pengembangan KDMP melalui program Training of Trainer (ToT) pelatih/pemandu.
Sinergi ini menjadi ajang strategis untuk mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus dan pengelola KDMP di seluruh Indonesia yang jumlahnya ribuan orang, katanya, menjelaskan.
“Lingkup kerja sama ini bertujuan mendampingi atau business assistance untuk Kopdes (KDMP) yang ada di seluruh Indonesia,” kata Ferry.
“Tetapi lebih dari itu kami ingin agar KGN dan Kopdes ini terbangun sebuah ekosistem bisnis dan usaha yang akan saling menguntungkan,” ujar dia.
Menurut dia, Kemenkop tidak dapat berjalan sendiri untuk melakukan pelatihan peningkatan SDM bagi pengurus/pengelola KDMP secara nasional.
Oleh sebab itu diperlukan peran serta dari berbagai pihak baik swasta, Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait lainnya atau bahkan institusi/ lembaga berbadan hukum seperti KGN.
Sinergi dan kerja sama dengan KGN ini, lanjut Ferry, diharapkan akan mempercepat upaya Kemenkop dalam mengembangkan dan meningkatkan SDM pengurus/pengelola KDMP sehingga diharapkan dapat memiliki kompetensi yang mumpuni dan unggul.
Dengan begitu, KDMP yang dikelola akan tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa.
“Kemenkop juga bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menggunakan fasilitas balai latihan yang dimilikinya di berbagai daerah dan juga balai milik komunitas,” ujar Ferry.
“Kami juga kerja sama dengan universitas dan organisasi yang relevan untuk program pelatihan pengembangan SDM pengurus Kopdes,” katanya.
Program ToT itu ditargetkan dapat menjangkau lebih 80.000 unit KDMP yang tersebar di desa dan kelurahan dengan melibatkan antar pemangku kepentingan termasuk KGN.
Melalui masifnya pelaksanaan ToT diyakini akan mempercepat kesiapan SDM pengelola/pengurus koperasi untuk menjalankan aktivitas bisnis/usahanya berbasis pada potensi dari masing-masing koperasi.
“Kami dari KGN ingin membantu Kopdes untuk menciptakan pemandu yang andal. Saya kagum pada Presiden Prabowo Subianto yang memikirkan jauh ke depan salah satunya melalui program strategis seperti Kopdes Merah Putih ini,” kata Ketua Umum KGN Jasmin Kartiasa Setiawan.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Menaker: Konsep K3 yang lebih holistik cegah kecelakaan kerja
Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai konsep keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang lebih holistik dapat mencegah kecelakaan kerja dengan lebih efektif.
Yassierli dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan kecelakaan kerja di industri yang masih tinggi memicu para ahli untuk mengkaji kembali konsep K3 yang saat ini diterapkan.
“Selain itu, mengevaluasi efektivitas program-programnya dalam meningkatkan kinerja K3,” kata Menaker.
Sejumlah pertanyaan mendasar banyak didiskusikan oleh para ahli K3 seperti human error sebagai penyebab utama kecelakaan kerja, kepatuhan prosedur kerja dari pekerja, hingga penyederhanaan penyebab kecelakaan kerja sekadar unsafe act dan unsafe condition.
“Pertanyaan-pertanyaan di atas mendorong kita untuk mengembangkan konsep K3 yang lebih holistik dan efektif dalam mencegah kecelakaan kerja di tempat kerja,” ujar Yassierli.
Lebih lanjut, Menaker Yassierli mengatakan implementasi pendekatan faktor manusia (human factors) untuk keselamatan kerja, yakni konsep “people-centered safety” yang memberikan arah alternatif dalam penyempurnaan sistem manajemen K3 ke depan.
Konsep ini, katanya, menggabungkan berbagai kerangka yang hangat dibahas di kalangan praktisi K3 yang mencakup Human Performance, Safety II, Safety Differently, dan Human-Organizational Performance.
“Mohon dukungan, pendekatan ‘people-centered safety’ kami sedang terapkan dalam level korporasi dalam bentuk sosialisasi seperti ini, Kita juga sedang kembangkan ‘people-centered safety’ dalam konteks membangun kebijakan,” ujar dia.
Sementara itu, Yassierli juga menekankan pentingnya perusahaan dan industri besar seperti PT Pertamina (Persero) agar penerapan budaya K3 bisa dicontoh oleh perusahaan lainnya dan berdampak lebih luas.
Menurut dia, sosialisasi safety culture perlu untuk terus dilakukan, karena penerapan budaya K3 sangat penting sebagai pilar utama menuju visi Indonesia Emas 2045.
‘“Saya yakin Pertamina terus berusaha melakukan perbaikan dan menjadi ‘role model’, menjadi contoh karena ada sekian puluh ribu perusahaan menunggu ‘best practises’ dari apa yang telah dilakukan,” ujar Yassierli.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5316050/original/035430700_1755220235-image__15_.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Kemnaker, Kementerian PKP, dan BPS Bersinergi Bangun 50 Ribu Rumah Subsidi untuk Pekerja – Page 3")
Kemnaker, Kementerian PKP, dan BPS Bersinergi Bangun 50 Ribu Rumah Subsidi untuk Pekerja – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) serta Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat sinergi dalam penyediaan rumah subsidi bagi buruh dan pekerja. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pembangunan rumah subsidi memberi dampak positif yang signifikan, mulai dari meningkatkan kesejahteraan buruh hingga membuka lapangan pekerjaan baru. Program ini turut melibatkan berbagai sektor, mulai dari industri bahan bangunan hingga jasa konstruksi.
“Program ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga membangun ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja. Ini menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi kita,” ujar Menaker Yassierli dalam keterangannya bersama Menteri PKP Maruarar Sirait usai menyaksikan Penandatanganan Kerja Sama terkait Dukungan Program Kepemilikan Rumah Layak Huni melalui Program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Ditambahkan Yassierli, target awal penyediaan rumah subsidi bagi pekerja sebanyak 20 ribu unit kini direvisi menjadi 50 ribu unit hingga akhir 2025. “Perubahan target ini dilakukan seiring tingginya minat pekerja terhadap program tersebut,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian ini merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap buruh dan pekerja.
“Ini adalah kolaborasi yang indah antara kementerian dan seluruh ekosistem perumahan. Salah satunya terwujud melalui program subsidi rumah yang nyata manfaatnya,” ujar Maruarar.
Menurut Maruarar, kebijakan di sektor perumahan saat ini sangat diminati pekerja. Peningkatan minat tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo yang menaikkan kuota rumah subsidi nasional dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit.
Di samping itu, Presiden juga telah memberikan sejumlah insentif, antara lain pembebasan PPN untuk rumah di bawah Rp2 miliar, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kebijakan ini adalah bentuk intervensi negara yang efektif,” tegas Maruarar.
Lebih lanjut Maruarar menyebut program rumah subsidi dinilai menjadi solusi strategis untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah sekaligus memperbaiki kondisi hunian tidak layak melalui bantuan stimulan, penataan kawasan kumuh, serta pembangunan prasarana dan sarana permukiman.
“Bulan depan (September) kami akan meluncurkan pembangunan 25 ribu rumah, dan pada Desember 2025 total 50 ribu unit akan terbangun, mayoritas untuk buruh dan pekerja,” tutup Maruarar.
Sebagai informasi, Penandatanganan Kerja Sama Program Kepemilikan Rumah Layak Huni melalui Program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera dilakukan oleh Sekjen Kemnaker Cris Kuntadi, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono.
-
Wamenaker Buka Suara Soal Target 19 Juta Lapangan Kerja
Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengungkapkan adanya ketidakstabilan ekonomi global menjadi tantangan untuk mencapai janji penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan.
Pada masa kampanye, salah satu janji Prabowo-Gibran adalah menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Noel, panggilan akrabnya, mengklarifikasi bahwa target 19 juta yang kala itu dijanjikan saat kondisi dunia stabil.
“Diklarifikasi bahwa Pernyataan 19 juta itu ketika kondisinya stabil (kondisi global), ucapnya saat ditemui wartawan di Selasar Gedung Kemnaker, Jakarta pada Kamis (14/8/2025).
Ia mengumbar kalau kondisi global stabil jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia bisa mencapai 19 juta lowongan bahkan lebih.
“Nah kalau seandainya kondisinya stabil jangankan 19 juta 20 juta itu juga tercapai,” katanya.
Saat ditanya mengenai target realistis dengan kondisi terkini, Noel pun belum berani menjawab pasti. “Saya belum berani memberi sebuah target,” ungkapnya.
“Tapi yang penting bahwa kita sebagai pemerintah sedang melakukan upaya semaksimal mungkin. Pasti yang terbaik lah, ga mungkin kita mau berhalu. Negara ini harus pasti tapi berdasarkan perhitungan.”
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
-
Tok! Pemerintah Tambah Kuota Rumah Subsidi Buruh Jadi 50.000 Unit
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Maruarar Sirait (Ara) memastikan bakal menambah kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi buruh.
Dalam penjelasannya, penambahan kuota itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi lantaran serapan kuota FLPP bagi buruh telah melampaui target yang ditetapkan.
“Sebagai apresiasi, saya sudah sepakat dengan Pak Menaker untuk menambahkan alokasi rumah subsidi untuk buruh menjadi 50.000 unit,” jelas Ara dalam akun Instagram resminya, Kamis (14/8/2025).
Ara menegaskan, awalnya pihaknya memberikan kuota FLPP bagi buruh hanya sebesar 20.000 unit. Akan tetapi, hingga Agustus 2025 serapannya telah melebihi target yang ditetapkan hingga tembus 36.629 unit.
Sejalan dengan hal itu, pihaknya juga mengapresiasi langkah sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dalam penyaluran fasilitas FLPP tersebut.
“Hingga Agustus 2025 [serapan FLPP Buruh] sudah melebihi target tercapai 36.629 unit,” tambahnya.
Ara menyebut, program rumah subsidi menjadi kunci penting dalam realisasi program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.
Pasalnya, dia bilang, sektor properti memiliki dampak ekonomi turunan yang besar serta menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru.
“Dengan kuota FLPP tahun ini sebanyak 350.000, dengan rata-rata pekerja 5 orang untuk 1 unit rumah, maka total sekitar 1.750.000 tenaga kerja terserap, apalagi tahun depan jika naik 500.000 kuotanya,” tandasnya.