Kementrian Lembaga: Kemnaker

  • Kapan UMP 2026 Diumumkan? Ini Bocoran Terbaru Wamenaker

    Kapan UMP 2026 Diumumkan? Ini Bocoran Terbaru Wamenaker

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan pemerintah saat ini sedang menunggu momen yang tepat untuk mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP).

    “Upah minum, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan masih menunggu momen yang tepat untuk mengumumkannya, supaya stabilitas perekonomian dan stabilitas politik lain-lain (tetap) berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang akan diputuskan oleh pemerintah” kata Wamenaker Afriansyah Noor di Bengkulu, Kamis (11/12/2025).

    Yang jelas, kata dia, pemerintah lewat Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan tripartit sudah terus rapat-rapat bahkan sejak Maret 2025 lalu.

    “Rapat sampai sekarang ya tentunya melihat segala aspek dan juga pertimbangan hasil keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 168/PUU-XXI/2023, ditambah lagi dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), nah ini yang lagi dipertimbangkan,” kata Wamenaker Afriansyah Noor.

    Dia mengatakan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) akan menyampaikan hasil keputusan tentang UMP 2026 yang benar-benar sudah pasti dan tidak ada lagi perubahan atau perbaikan.

    Terkait bencana yang terjadi di sejumlah daerah, lanjut dia, kondisi tersebut ikut menjadi salah satu faktor dalam penentuan dan pengumuman UMP.

    “Ya salah satu faktor juga, tapi di daerah tertentu, makanya skala upah ini tidak merunut rata semua, jadi 38 provinsi naik sama sekian persen, tidak begitu dasarnya,” ucap Wamenaker.

    Dia mengatakan berbagai pertimbangan perekonomian tentang kebutuhan layak hidup serta sejumlah kondisi tertentu akan berperan dalam menentukan besaran upah masing-masing daerah.

    “Ini lah yang sedang kami pertimbangkan, nah ini yang dibilang formula khusus untuk kami lakukan, seperti sekarang keluarga kita yang ada di Sumatera Utara, Sumatra Barat dan Aceh kan sedang dilanda musibah, nah bagaimana yang akan diputuskan nanti, berdampaknya seperti apa, ini harus dipikirkan juga. Pokoknya sebelum 31 Desember, upah 2026 sudah akan diumumkan,” ujarnya.

  • Sudah Dapat BSU Rp 600.000? Coba Cek di Sini

    Sudah Dapat BSU Rp 600.000? Coba Cek di Sini

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memberikan bantuan subsidi upah (BSU) Rp 600.000 pada karyawan dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyalurkan BSU kepada 15,25 juta pekerja sepanjang Juni dan Juli 2025.

    Namun, untuk Desember 2025 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan bahwa tidak ada BSU yang diberikan. Hal ini menanggapi informasi yang beredar di masyarakat terkait pencairan BSU tahap kedua pada Oktober 2025.

    “Sampai saat ini tidak ada BSU tahap kedua,” kata Yassierli kala itu, Selasa (28/10/2025).

    Pemerintah mengimbau pekerja untuk rutin memantau informasi melalui situs resmi Kemenaker, aplikasi JMO, maupun kanal BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

    Cara Cek Daftar Penerima BSU Rp 600.000

    Melalui situs KemenakerMasuk ke laman resmi bsu.kemnaker.go.id.Isi data diri, meliputi NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, dan alamat email.Lengkapi kode keamanan dan klik tombol Cek Status.Jika lolos verifikasi, sistem akan menampilkan notifikasi, dan dana bisa dicairkan melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.
    Melalui aplikasi JMOUnduh aplikasi JMO dan daftar akun.Setelah login, pilih menu Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada beranda.Aplikasi akan menampilkan status penerima, informasi rekening tujuan, dan status penyaluran.Jika tidak terdaftar, sistem akan memberikan keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat. Pekerja dapat menanyakan hal ini ke pihak HR tempat bekerja.

    Bagi mereka yang menerima BSU disarankan untuk terus memantau kanal resmi untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai pencairan BSU.

  • Bukti Nyata Tunanetra Bisa Masuk Dunia Kerja! Jadi Content Writer-Web Developer

    Bukti Nyata Tunanetra Bisa Masuk Dunia Kerja! Jadi Content Writer-Web Developer

    Jakarta

    Yayasan Mitra Netra menyelenggarakan acara bertajuk “Jakarta Employment Forum For The Blind 2025”. Acara ini dimaksudkan untuk mendorong sistem rekrutmen kerja yang inklusif dan berkeadilan untuk semua golongan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas tunanetra.

    Acara ini dibuka melalui peluncuran dua buku bertajuk ‘Direktori Pekerjaan Tunanetra Indonesia’, dan ‘Panduan Perekrutan Kerja Karyawan Tunanetra’ yang bisa digunakan oleh perusahaan maupun pemberi kerja sebagai panduan untuk bisa melibatkan penyandang disabilitas di setiap lini kerja.

    “Kami juga berharap bahwa kegiatan pada hari ini akan dapat berdampak demi terwujudnya sistem rekrutmen kerja yang inklusif bagi semua ragam disabilitas di Jakarta dan di Indonesia pada umumnya,” kata Sekretaris Yayasan Mitra Netra, M. Ahyar, dalam sambutannya, Kamis (11/12/2025).

    Ahyar menjelaskan dalam hal mendukung pembukaan peluang kerja bagi penyandang disabilitas tunanetra, sejak tahun 2000 lalu Mitra Netra telah mengembangkan program difertifikasi kerja.

    Dalam hal ini yayasan menjalankan berbagai program pelatihan persiapan bekerja atau pre-employment training yang mencakup hard skill maupun soft skill sesuai kebutuhan. Terbukti, tenaga kerja khusus ini benar mampu bersaing dalam berbagai profesi pekerjaan.

    “Sementara di sisi lain Mitra Netra juga harus melakukan pendekatan kepada perusahaan pemberi kerja, khususnya di Jakarta, agar mereka mau membuka diri untuk mempekerjakan tunanetra,” ucap Ahyar.

    “Beberapa hasil dari program ini antara lain kini tunanetra bekerja sebagai telemarketer, sebagai staff call center, staff administrasi, content writer, bahkan sebagai programmer maupun web developer,” sambungnya.

    Meski begitu ia menyadari bahwa jalan menuju sistem tenaga kerja yang inklusif dan berkeadilan, terutama bagi penyandang disabilitas tunanetra, masih menghadapi berbagai tantangan.

    Salah satunya ketidakpercayaan dan ketidakpahaman dari pemberi kerja bahwa para penyandang disabilitas ini dapat atau mampu bekerja secara inklusif bersama mereka yang tidak tunanetra. Padahal jika dipersiapkan dengan baik, mereka yang kerap dipandang sebelah mata ini mampu bekerja sama baiknya dengan pekerja pada umumnya.

    “Kalau dilengkapi atau dipersiapkan dengan pendidikan dan pelatihan atau keterampilan yang berkualitas, serta diberi akomodasi yang layak dan aksesibilitas, mereka mampu bekerja secara inklusif dengan mereka yang tidak tunanetra atau yang tidak disabilitas,” tegasnya.

    Direktur Penempatan Kerja Khusus Kementerian Ketenagakerjaan Anggun Sintana mengatakan jumlah penyandang destabilitas di Indonesia hingga 2025 mencapai 15 juta jiwa. Dari jumlah itu, penyandang disabilitas sensorik netra atau tunanetra merupakan yang terbesar hingga 28%.

    Dalam hal ini, menurutnya inklusifitas dan pembukaan lapangan kerja berkeadilan merupakan investasi bagi pemberi kerja, bukan beban tenaga kerja. Sebab menurutnya juga mampu berkarya seperti pekerja pada umumnya.

    “Tenaga kerja khusus memiliki potensi dan loyalitas tinggi, mengisi kuota wajib, dan menghasilkan keberagaman sebagai kekuatan kompetitif bagi perusahaan,” kata Anggun.

    “Ketika perusahaan menerima tenaga kerja penyandang disabilitas sesungguhnya perusahaan tersebut sedang berinvestasi pada nilai kemanusiaan, keberagaman dan keberlanjutan. Saya percaya perusahaan yang inklusif akan menjadi perusahaan yang lebih tangguh, inovatif dan berdaya saing di masa depan,” sambungnya.

    Di luar itu, Anggun mengimbau kepada para penyandang disabilitas untuk terus berkarya dengan cara dan kemampuannya masing-masing. Dengan begitu selain mendapat pekerjaan layak, para tenaga kerja khusus ini juga dapat memberikan edukasi bagi pemberi kerja dan masyarakat sekitar bahwa disabilitas bukanlah keterbatasan.

    “Teman-teman tenaga kerja khusus jangan pernah berhenti berkarya dan manfaatkan seluruh fasilitas dan program yang disediakan oleh pemerintah. Kami hadir untuk membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih kesempatan di dunia kerja dan dunia usaha,” terangnya.

    Lihat juga Video: Malaysia Bawa 12 Tunanetra di Jambore Pramuka Muslim Dunia

    (igo/fdl)

  • Cek Jadwal dan Daftar Karyawan Penerima BSU Rp600.000 Desember 2025 di Sini

    Cek Jadwal dan Daftar Karyawan Penerima BSU Rp600.000 Desember 2025 di Sini

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah ini adalah cara yang bisa Anda lakukan untuk cek jadwal dan daftar karyawan penerima BSU Rp600.000 bulan Desember 2025.

    Sebagaimana diketahui, karyawan dengan gaji di bawah Rp3.5 juta berhak menerima BSU Rp600.000.

    Akan tetapi tampaknya, karyawan bergaji Rp3,5 juta per bulan harus lebih lama bersabar.

    Sebab Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa saat ini tidak ada rencana pemerintah untuk kembali menyalurkan BSU.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa hal ini disampaikan seiring masih adanya informasi yang beredar di masyarakat bahwa BSU akan kembali disalurkan pada Oktober 2025.

    “Saya tegaskan kembali, tidak ada sampai sekarang BSU tahap kedua,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Dia juga menyampaikan bahwa Kemnaker telah menyalurkan BSU kepada 15,25 juta orang sepanjang Juni dan Juli lalu.

    Jadwal Pencairan BSU Rp600.000 Desember 2025

    Dengan demikian, dikatakan bahwa BSU Rp600.000 untuk Desember 2025 belum dicairkan oleh pemerintah.

    Pekerja harus menunggu pengumuman dan informasi resmi dari pemerintah, Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan terkait kapan BSU kembali dicairkan.

    Pemerintah pun mengimbau pekerja rutin memantau informasi terkini melalui laman resmi Kemnaker, aplikasi JMO, maupun kanal BPJS Ketenagakerjaan.

    Cara Cek Daftar Penerima BSU Rp600.000

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul.
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

    2. Melalui Aplikasi JMO

    Unduh aplikasi JMO
    Daftar akun
    Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”
    Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan status
    penyaluran dan informasi rekening tujuan
    Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima
    BSU. Anda bisa menghubungi pihak HR tempat Anda bekerja untuk menanyakan hal ini.

    Itulah jadwal dan cara cek daftar karyawan penerima BSU Rp600.000 bulan Desember 2025.

  • KPK Tangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Saat Gelar OTT

    KPK Tangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Saat Gelar OTT

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini mengamankan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya.

    “Benar,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto ketika dikonfirmasi, Rabu (10/12/2025).

    Kendati demikian, Fitroh belum menjelaskan detail perkara yang mengakibatkan Ardito terjaring OTT.

    KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menetapkan status pihak yang diamankan dalam OTT.

    Dilansir dari Antara, OTT tersebut merupakan yang kedelapan yang digelar selama 2025.

    KPK mulai melakukan OTT pada 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

    Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

    Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

    Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

    Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

    Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

    Ketujuh, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

     

     

     

  • UMP 2026 Tak Kunjung Diumumkan, Survei KHL Jadi Hambatan?

    UMP 2026 Tak Kunjung Diumumkan, Survei KHL Jadi Hambatan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tak kunjung mengumumkan besaran upah minimum baik di tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) 2026.

    Hal ini terjadi seiring penerapan penghitungan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam formula UMP 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui terlibat menyusun KHL dalam penentuan UMP 2026 dengan menggunakan metode Organisasi Buruh Internasional (ILO). 

    Namun demikian, terdapat silang pendapat mengenai pengaruh KHL terhadap panjangnya penyusunan peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan. 

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi, misalnya, tak memandang pembahasan KHL yang juga melibatkan elemen pengusaha dan buruh berpengaruh terhadap lama pengumuman UMP.

    “Saya tidak melihat soal perbedaan KHL jadi sebab terhambatnya pengumuman soal aturan upah minimum yang baru. Infonya kan tinggal diteken Presiden,” kata Ristadi kepada Bisnis, Selasa (9/11/2025).

    Menurutnya, apabila Dewan Pengupahan di daerah turut melaksanakan survei KHL, maka serikat buruh juga akan dilibatkan. Dengan demikian, formulasi upah minimum di setiap daerah diharapkan dapat lebih adil.

    Terkait rancangan PP tentang pengupahan yang belum diterbitkan, Ristadi tak berkomentar banyak. Menurutnya, situasi bencana hingga serangkaian agenda Presiden dapat menjadi penyebab beleid tersebut urung diteken.

    Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban berujar bahwa BPS melaksanakan survei terhadap sekitar 400.000 penduduk di berbagai daerah dengan menggunakan 64 komponen KHL.

    Namun demikian, dia mengungkapkan bahwa proses tersebut tidak melibatkan buruh. Pihaknya juga menyoroti representasi penduduk yang disurvei itu terhadap jumlah keseluruhan angkatan kerja Tanah Air.

    “Sayangnya serikat buruh tidak terlibat, dan 400.000 [responden] mewakili ratusan juta penduduk juga terlalu minim,” kata Elly kepada Bisnis, Selasa (2/12/2025).

    Survei KHL Rampung

    Adapun, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya telah merampungkan survei KHL minimal di setiap provinsi pada pekan lalu.

    Survei tersebut menjadi basis perhitungan UMP dari masing-masing daerah. Menurut Yassierli, basis KHL akan memuat besaran kenaikan UMP berbeda di tiap daerah karena perbedaan kondisi ekonomi masing-masing.

    “Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu, tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli, Selasa (2/12/2025).

    Yassierli juga pernah menyampaikan bahwa survei KHL dilakukan berdasarkan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023. Hal ini menjadi aspek pembeda dari penentuan UMP 2026 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

  • Prabowo Absen di Hakordia, Ketua KPK: Kami Merasakan Kehadiran Beliau

    Prabowo Absen di Hakordia, Ketua KPK: Kami Merasakan Kehadiran Beliau

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto tak mempermasalahkan ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto dalam acara puncak memperingati Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia 2025 di kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (9/12/2025). 

    Menurutnya, meski tidak hadir, semangat antikorupsi Prabowo tetap terasa dalam peringatan Hakordia kali ini.

    “Bapak Presiden memang hari ini tidak hadir, tetapi suasana dalam pelaksanaan ini kami merasakan kehadiran beliau,” ujar Setyo kepada wartawan seusai acara puncak Hakordia 2025.

    Setyo mengatakan, KPK sudah berkoordinasi dengan pihak Istana terkait acara puncak peringatan Hakordia 2025 di Yogyakarta. Hanya saja, kata dia, Presiden Prabowo tidak bisa hadir karena sedang kunjungan kenegaraan di Pakistan yang sudah terjadwal jauh sebelumnya.

    “Kami sudah menjelaskan rundown kegiatan yang tanggal 6, 7, 8, 9 (Desember), tetapi, karena memang sudah ada jadwal kenegaraan yang sudah direncanakan dari sebelum-sebelumnya,” tutur dia.

    Menurut Setyo, ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto juga sudah diwakili oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga di acara Harkodia tersebut. Menurut dia, kehadiran para menteri atau kepala lembaga tersebut menunjukkan komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo terhadap pemberantasan korupsi.

    “Saya yakin pesan yang disampaikan adalah komitmen terhadap pemberantasan korupsi tetap harus dilaksanakan, dan itu sejalan dengan apa yang sering beliau sampaikan pada beberapa event di dalam negeri maupun luar negeri,” pungkas Setyo.

    Pantauan Beritasatu.com, sejumlah menteri dan kepala lembaga menghadiri acara puncak Hakordia 2025 di Yogyakarta, yakni Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierly, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menkomdigi Meutya Hafidz, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa, serta Kepala Badan Pengawasan dan Keuangan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. 

    Kemudian, kegiatan ini dihadiri pejabat struktural hingga Dewan Pengawas KPK. Tampak juga eks Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Selain itu, hadir juga Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Lalu ada juga perwakilan aparat penegak hukum lainnya dari Polri hingga Kejaksaan.

  • Pembahasan UMP 2026 Jakarta Hampir Final, Berapa Kenaikannya?

    Pembahasan UMP 2026 Jakarta Hampir Final, Berapa Kenaikannya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2026 sudah hampir final.

    “Jadi pembahasan sudah hampir final, dan dalam minggu ini kami akan merapatkan secara khusus untuk segera difinalkan,” kata Pramono di Jakarta Utara, Senin.

    Pramono menjelaskan, pembahasan UMP 2026 belum final karena masih ada perbedaan pendapat antara kelompok buruh dengan kelompok pengusaha.

    Oleh karena itu, Pramono mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menjadi wasit yang adil. Pramono pun berjanji akan memutuskan UMP 2026 secara adil.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi, yang akan menjadi basis perhitungan Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) dari masing-masing daerah.

    Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/12) mengatakan bahwa dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun bisa terjadi perbedaan antardaerah.

    “Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli.

    Yassierli menyebut formula penyesuaian upah itu akan diumumkan dalam waktu dekat. “Tunggu saja,” ujarnya singkat.

    Sementara itu, kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyampaikan perkembangan penetapan upah minimum (UMP) 2026 yang belum diumumkan pemerintah hingga saat ini.

    Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban berujar bahwa pemerintah menerapkan mekanisme baru dalam perumusan UMP 2026 yang turut memperhitungkan kebutuhan hidup layak (KHL). Dia menyebut bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan survei terhadap sekitar 400.000 penduduk di berbagai daerah dengan menggunakan 64 komponen KHL, tetapi tidak melibatkan buruh.

    Pihaknya juga menyoroti representasi penduduk yang disurvei itu terhadap jumlah keseluruhan angkatan kerja Tanah Air.

    “Sayangnya serikat buruh tidak terlibat, dan 400.000 [responden] mewakili ratusan juta penduduk juga terlalu minim,” kata Elly kepada Bisnis, Selasa (2/12/2025).

  • Cara Daftar BSU Rp600.000 Desember 2025, untuk Karyawan yang Belum Dapat

    Cara Daftar BSU Rp600.000 Desember 2025, untuk Karyawan yang Belum Dapat

    Bisnis.com, JAKARTA – Berikut adalah cara daftar BSU Rp600.000 untuk karyawan yang belum dapat.

    Jika berkaca pada aturan sebelumnya, karyawan dengan gaji di bawah Rp3,5 juta akan mendapat bantuan berupa BSU dari pemerintah.

    Oleh sebab itu, banyak yang berharap hal tersebut kembali dilaksanakan pada akhir tahun 2025 ini.

    Akan tetapi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan tidak ada rencana pemerintah untuk kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) pada sisa tahun ini.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa hal ini disampaikan seiring masih adanya informasi yang beredar di masyarakat bahwa BSU akan kembali disalurkan pada Oktober 2025.

    “Saya tegaskan kembali, tidak ada sampai sekarang BSU tahap kedua,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Kemnaker telah menyalurkan BSU kepada 15,25 juta orang sepanjang Juni dan Juli lalu.

    Meski demikian, Anda bisa tetap berusaha mendaftar BSU untuk jaga-jaga jika bantuan tersebut cair lagi dalam waktu dekat.

    Cara Daftar ada di halaman 2…

  • 200 Hipnoterapis Siap Pulihkan Trauma Korban Bencana Sumatera dan Aceh

    200 Hipnoterapis Siap Pulihkan Trauma Korban Bencana Sumatera dan Aceh

    Jakarta, Beritasatu.com – Bencana besar yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh meninggalkan duka mendalam.

    Ribuan rumah hancur, harta benda hilang, dan kehidupan masyarakat berubah dalam sekejap. Namun di balik kerusakan fisik, ada luka yang lebih sunyi yaitu tekanan mental dan trauma yang dialami para korban.

    Perkumpulan komunitas hipnotis Indonesia (PKHI) menyampaikan duka cita dan menegaskan pemulihan pascabencana bukan hanya soal membangun kembali bangunan, tetapi juga membangkitkan mental masyarakat yang terguncang.

    Ketua Umum DPP PKHI Avifi Arka bersama Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat, Joko Purnomo, menekankan pentingnya perhatian terhadap kesehatan psikologis para korban yang mengalami shock, kehilangan arah, dan trauma mendalam.

    “Bagi masyarakat Aceh, bencana terbaru ini dapat membangkitkan memori kelam Tsunami Aceh 2004. Luka lama yang bertemu luka baru memperberat kondisi psikologis korban. Situasi ini membuat pemulihan mental menjadi kebutuhan mendesak yang tidak boleh diabaikan,” kata Avifi Arka kepada wartawan, Senin (8/12/2025).

    PKHI memiliki rekam jejak panjang dalam penanganan trauma dan dukungan psikososial pada berbagai bencana nasional, termasuk gempa Lombok, tsunami Palu, gempa Cianjur, hingga erupsi Gunung Merapi.

    Pihaknya telah bermitra dengan berbagai kementerian seperti Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemensos, dan Kemnaker, untuk memastikan layanan pemulihan mental berjalan profesional, sistematis, dan sesuai standar nasional.

    Dana akan dialokasikan untuk kebutuhan darurat korban, proses pemulihan warga, hingga dukungan operasional relawan PKHI di lapangan.

    PKHI menegaskan, tidak ada donasi yang terlalu kecil, karena setiap rupiah menjadi napas baru bagi mereka yang sedang berjuang bangkit.

    Mereka juga akan menurunkan 200 hipnoterapis profesional berlisensi BNSP RI untuk mendampingi korban di lokasi pengungsian (setelah izin otoritas). Layanan meliputi pendampingan psikososial, stabilisasi emosi pascabencana, Sesi hipnoterapi gratis untuk mengurangi kecemasan, trauma, dan tekanan psikologis.

    “Di tengah duka yang mendalam, kehadiran bantuan bukan hanya soal logistik, tetapi juga menjadi pengingat bahwa para korban tidak sendirian. Donasi publik adalah pesan bahwa harapan masih ada dan bangsa Indonesia tetap saling menguatkan,” tuturnya.

    “Kami berkomitmen untuk terus bergerak bersama pemerintah daerah, BNPB, relawan, dan lembaga kemanusiaan lainnya agar pemulihan masyarakat berlangsung cepat, aman, dan tepat sasaran,” tuturnya