Kementrian Lembaga: Kemnaker

  • 3
                    
                        Tiada Tawa Tanpa Noel
                        Nasional

    3 Tiada Tawa Tanpa Noel Nasional

    Tiada Tawa Tanpa Noel
    Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

    Humor adalah senjata orang-orang yang tidak bersenjata. Humor membantu orang-orang tertindas untuk tersenyum pada situasi mereka terluka
    ”. – Simon Wiesenthal.
    BAGI
    penyintas kekejaman holocaust Nazi, Simon merasakan betul kekuatan dari humor. Setelah lulus dari Universitas Teknik Praha di 1932, hidupnya bahagia usai menikahi Cyla Muller.
    Namun, kebahagian singkat yang dirasakan Simon segera sirna setelah ditangkap tentara Nazi yang merebut Kota Lwow di Polandia.
    Nasib Simon seperti “dipermainkan” keadaan, dirinya lolos dari eksekusi di kamp konsentrasi Mauthasen, tapi orangtua beserta 89 orang kerabatnya tewas meregang nyawa. Sedih berlarut-larut bagi Simon harus berganti menjadi “humor” yang menyembuhkan.
    Berkat caranya, Simon berhasil membangun jaringan intelijen internasional untuk memburu penjahat-penjahat Nazi yang masih buron.
    Ratusan orang yang diduga penjahat perang berhasil ditangkap, di antaranya Adolf Eichmann – arsitek genosida Hitler untuk memusnahkan orang Yahudi.
    Berkat Simon pula, Karl Jose Silberbauer yang bertanggung jawab atas penangkapan remaja putri Belanda, Anne Frank berhasil dicokok.
    Kisah Anne Frank yang “ngumpet” di belakang rak buku rumah di Amsterdam selama pendudukan Nazi menjadi buku harian legendaris yang mengungkap deritanya sebagai buronan Nazi.
    Mungkin Simon Wiesenthal lekat dengan humor, bahkan pernah terlanjur mengungkapkan kisah bualannya.
     
    Simon pernah menyatakan kalau tentara Nazi membuat sup dari mayat orang Yahudi di kamp konsentrasi. Bertahun-tahun kemudian pengakuan ini dibantahnya.
    Dalam sepuluh bulan terakhir ini pun, kita telah “dihibur” dengan aksi-aksi mirip Dedi Mizwar dalam film komedi “Jenderal Nagabonar”.
    Lengkap dengan baju kebesarannya bertabur empat bintang di pundaknya. Dirinya selalu mengenalkan dengan lantang: “Saya Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer!”
    Lagak dan gayanya membuat ciut nyali pengusaha yang menahan ijazah para karyawannya. Kerap gayanya menggebrak meja, duduk “ngglosor“ di lantai, bahkan secara berulang-ulang menyebut dirinya mendukung hukuman mati untuk koruptor bajingan.
    Di berbagai panggung media, entah di studio televisi atau di program siniar, komentarnya begitu galak dan menciutkan nyali koruptor.
    Tekadnya begitu keras, tidak lembek dan garang terhadap penyelewengan yang dilakukan orang-orang di lingkar kekuasaan presiden.
    Noel menangis dan ciut nyalinya saat ditampilkan di depan para pewarta yang memadati kantor KPK, Jumat (22 Agustus 2025).
    Noel tidak lagi mengenakan seragam kebesarannya berbintang empat. Noel merajuk saat mengenakan rompi orange KPK dengan tangan terborgol.
    Tidak ada lagi geratakan garang atau perkenalan nama dan jabatannya di awal pertemuan. Noel malah meminta amnesti kepada Presiden Prabowo.
    Kali ini, Noel pasti melawak. Sidang kasusnya pun belum digelar dan vonis hakim pun belum inkrah.
    Maraknya fenomena humor satir yang membungkus persoalan politik dan sosial sekarang ini seperti menunjukkan dua sisi sikap publik: antara kedewasaan sekaligus keletihan.
    Bayangkan, di saat masyarakat di Sumenep, Madura, masih dicekam wabah campak dan pemerintah provinsinya tidak berdaya, kita masih harus menelan kegeraman dengan ulah pejabat-pejabat ‘tengik’ di Kementerian Ketenagakerjaan yang memalak calon tenaga kerja yang butuh sertifikasi K-3.
    Di saat ada balita dari keluarga miskin bernama Raya asal Sukabumi yang meninggal karena ada kiloan cacing bersemayam di tubuhnya, masih ada anggota Dewan yang terhormat menyebut tunjangan Rp 50 juta per bulan untuk tempat tinggal adalah kewajaran.
    Kemiskinan ada di mana-mana, sementara ada ketimpangan pendapatan dan pemerintah begitu abai.
    Di saat guru dan dosen masih menggugat rendahnya pendapatan dan tunjangan, menteri keuangan malah melontarkan wacana pembiayaan dari partisipasi mayarakat.
    Saya pun yakin dengan Anda, para pembaca, kalau Sri Mulyani kali ini tidak sedang membuat humor. Di saat semua peluang pajak dijajaki pemerintah dan ketika efisiensi anggaran berimbas ke semua lini kehidupan, maka dipastikan beban rakyat akan semakin berat.
    Sekali lagi, kita semua tidak yakin kalau Sri Mulyani paham dengan urusan dapur di rumah-rumah di pinggir Kali Code di Yogyakarta atau di Kampung Keling di Medan, Sumatera Utara.
    Jangan salahkan publik yang menyikapinya dengan rasa humor ketika ada pejabat terjerat kasus korupsi.
    Kekecewaan sekaligus melihat kemunafikan para pejabat kita, dialihkan publik dengan humor. Publik secara sadar menyikapi setiap kejadian politik di negeri ini, dengan “menyalurkannya” dalam humor-humor satir.
    Melalui humor, publik juga memperlihatkan ketidakberdayaannya atau rasa letihnya. Rasa tidak ada harapan melihat karut-marut program kerja yang dijalankan pemerintah.
    Mereka menuangkannya dalam humor satir, bahkan cenderung sarkastis. Bagaimana Program Makan Bergizi Gratis yang semula dianggap membantu kehidupan rakyat miskin karena anak-anaknya sudah ditanggung makan siang gratis, kini menimbulkan tanya.
    Orangtua mulai sadar, di saat ada program makan gratis untuk anak-anaknya, tetapi lapangan kerja mulai susah didapat dan pemerintah malah mengurangi program bantuan sosial.
    Banyak orang yang mem-
    posting
    dan me-
    reposting
    untuk mengungkapkan humor politik di berbagai linimasa. 
    Usai Noel dicokok KPK, bertaburan “humor” tentang Ketua Umum Relawan Jokowi Mania itu seperti; “Di dalam hartamu yang sedikit, ada hak para pejabat”; “Imanuel artinya Tuhan Beserta Kita. Ebenezer artinya Tuhan Menolong Kita. Tapi KPK tidak melindunginya”.
    Patut disadari, humor itu merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Orang bisa menolak perbedaan agama, budaya, bahasa atau apapun, tetapi tidak ada yang bisa menolak humor.
    Segala sesuatu yang disampaikan dengan humor, meskipun menyakitkan, publik bisa menerimanya. Ada yang bisa membuat publik tersenyum senang, tetapi ada juga yang memang pahit dan tetap bisa ditelan karena humor.
    Humor adalah kekuatan yang tajam untuk mengkritisi apapun tanpa membuat orang menjadi marah.
    Penelitian di Towson University Maryland tahun 2011, menyimpulkan bahwa humor satir dan komedi politik merupakan faktor penting dalam demokrasi.
    Bahkan bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mengetahui kebenaran pernyataan atau kebijakan pemerintah selain menambah kepercayaan masyarakat dan pemerintah. Tentu saja akhirnya adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
    Jadi publik seharusnya menanggapinya dengan humor ketika Noel “petantang-petenteng” dengan seragam berbintang 4. Toh baru 4, belum 5.
    Sekali lagi, humor bisa berfungsi sebagai terapi untuk mengatasi ketidakwarasan dengan cara yang positif secara mental dan fisik. Bahkan melalui terapi tertawa yang menyehatkan bisa mengurangi stres dan melepaskan hormon endorfin.
    Dengan tertawa, tubuh bisa melepaskan energi negatif dan menghasilkan energi positif, sehingga meningkatkan kualitas hidup seseorang.
    Ketika besaran gaji, tunjangan serta penggantian biaya perumahan bagi anggota DPR-RI mencuat ke publik, masyarakat menanggapinya dengan humor satir.
    Meme anggota Dewan yang terhormat menunjukkan pesona Rp 3 juta sehari, maka rakyat miskin pun juga menampilkan pesona “Rp 100.000 siang malam, kadang dapat kadang tidak”, sontak tersebar.
    Sahdan ada kisah mengenai anggota DPR yang mendapat pesan
    chat
    dari seorang perempuan. Perempuan ini minta segera ditransfer Rp 10 juta ke rekeningnya.
    Si anggota Dewan bertanya buat apa harus transfer segera? Balas perempuan tersebut, dia ingin kasus tidur barengnya bersama anggota Dewan tidak tersebar ke publik, apalagi bocor ke media online.
    Tanpa banyak pertimbangan, si anggota Dewan tersebut segera mengirim uang sejumlah yang diminta perempuan tersebut.
    Dirinya khawatir perempuan yang pernah tidur bareng tersebut membocorkan rahasianya. Apalagi anggota Dewan tersebut sampai lupa berapa banyak perempuan yang pernah diajaknya “bobo” bareng selama reses dan studi banding bersama mitra kerja.
    Toh, dengan gajinya yang Rp 100 juta lebih per bulannya masih berlebih. Apalah arti uang Rp 10 juta.
    Dasar perempuan lihai, dia mengirim kembali pesan
    chat
    agar anggota Dewan tersebut segera mentransfer lagi sebanyak Rp 25 juta.
     
    Kali ini, anggota Dewan mulai berpikir siapa sebetulnya sosok perempuan itu. Anggota Dewan pun mengancam tidak akan mengirim uang yang diminta sebelum perempuan tersebut menyebutkan nama, mengirim foto dan menyebut lokasi tempat tidur bareng.
    Hanya saja, perempuan tersebut lebih gigih memintanya. Karena penasaran, akhirnya anggota Dewan itu mengirim Rp 25 juta ke rekening yang dipilih perempuan itu.
    Perempuan itupun akhirnya membocorkan jati dirinya usai menerima transfer ke dua sebesar Rp 25 juta, kalau dirinya adalah sama-sama yang “bobo” bareng di gedung parlemen saat Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan kemarin.
    Pidato kenegaraan Presiden Prabowo di sidang tahunan MPR tanggal 15 Agustus 2025 kemarin, berlangsung selama 1 jam 15 menit. Ada 6.000 kata yang disampaikan Prabowo atau rata-rata 80 kata setiap menit yang diucapkan Prabowo.
    Sekali lagi, cerita perempuan yang tidur bareng dengan anggota Dewan di atas adalah cerita fiktif dan inilah humor politik.
    “Selain kekuasaan tanpa kehormatan, sesuatu yang paling berbahaya di dunia adalah kekuasaan tanpa humor”. – Eric Sevareid (1912 – 1992), jurnalis senior di Amerika Serikat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Intip Garasi ‘Sultan’ Kemnaker yang Belikan Motor Ducati buat Noel

    Intip Garasi ‘Sultan’ Kemnaker yang Belikan Motor Ducati buat Noel

    Jakarta

    Pemerasan terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang menyeret Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel dibongkar KPK. Termasuk soal permintaan motor gede (moge) Ducati.

    Moge Ducati itu salah satunya dibeli oleh sosok ‘sultan’ dalam kasus tersebut. Julukan itu diberikan Noel kepada salah satu anak buahnya, Irvian Bobby Mahendro (IBM). Dia menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025. Irvian juga merupakan satu dari 11 orang yang ditetapkan tersangka dalam kasus ini.

    Dikutip dari detikNews, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut Noel memanggil Irvian dengan panggilan sultan karena anak buahnya itu memiliki uang yang banyak. Uang itu ternyata hasil pemerasan sertifikasi K3 di Kemnaker. Irvian diketahui menerima aliran uang Rp 69 miliar dalam kasus tersebut.

    “IEG menyebut IBM sebagai Sultan, maksudnya orang yang banyak uang di Ditjen Binwas K3,” kata Setyo kepada wartawan, Sabtu (23/8).

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Irvian Bobby Mahendro terakhir kali menyampaikan hartanya pada 2 Maret 2022.

    Jumlah hartanya saat itu senilai Rp 3.905.374.068 (Rp 3,9 miliaran). Khusus isi garasinya, dia cuma melaporkan satu unit kendaraan, yakni Mitsubishi Pajero Sport tahun 2016 senilai Rp 335 juta.

    Noel dan Irvian merupakan dua dari total 11 tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Keduanya dan sembilan tersangka lainnya di kasus itu telah ditahan KPK sejak Jumat (22/8).

    Kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker telah berlangsung sejak tahun 2019. Uang pengurusan yang seharusnya cuma Rp 275 ribu melonjak menjadi Rp 6 juta.

    KPK mengatakan dari selisih biaya yang dibayarkan oleh para pihak pengurus sertifikat K3 dengan biaya yang seharusnya, uang tersebut mengalir ke beberapa pihak. Totalnya, Rp 81 miliar.

    Irvian Bobby Mahendro selaku pejabat Kemnaker yang dipanggil ‘sultan’ oleh Noel mendapatkan aliran uang terbesar. Dia menerima Rp 69 miliar melalui perantara.

    (riar/lua)

  • Noel Jadi Tersangka KPK, Mantan Petinggi BUMN Ini Beber 20 Kasus Tersembunyi Rezim Jokowi

    Noel Jadi Tersangka KPK, Mantan Petinggi BUMN Ini Beber 20 Kasus Tersembunyi Rezim Jokowi

    Fajar.co.id, Jakarta — Immanuel Ebenezer, salah satu pendukung garis keras Jokowi telah resmi jadi tersangka KPK. Total ada 11 tersangka dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang ditangkap KPK.

    Kasus ini pun jadi sorotan hangat publik. Banyak yang menilai, kasus tersebut hanya puncak dari gunung es. Ada banyak kasus yang masih harus diselidiki berkaitan dengan kebijakan di rezim Jokowi.

    Pandangan itu salah satunya disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Sa’id Didu. Dia bahkan menuliskannya dengan huruf kapital.

    “DUGAAN SAYA, NOEL HANYA PUNCAK GUNUNG ES KORUPSI JOKOWER DAN TERMUL,” tulis Said Didu, melansir akun media sosialnya, Minggu (24/8/2025)

    Penangkapan Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) atas korupsi yang dilakukan di Kemenaker menurut dugaannya hanya puncak gunung es korupsi yang dilakukan oleh Jokower dan Termul selama 10 tahun kekuasaan Jokowi dan masih dilanjutkan sampai sekarang.

    “Korupsi tersebut masih tersembunyi di bawah 20 karpet korupsi rezim Jokowi,” ujar Said Didu.

    Berikut 20 kasus tersembunyi yang diyakini mantan anggota DPR RI itu masuk ranah dugaan korupsi:

    1) Jalan TOL : pembelian ruas tol swasta, pengadaan tanah, dan kenaikan harga pembangunan lebih 2 kali lipat.
    2) Infrastruktur lain : Bandara, Kereta Api, Pelabuhan, dan Jalan.
    3) Pelepasan hutan sekitar 5 juta hektare
    4) Pemberian ribuan izin tambang
    5) Pengadaan BBM, Gas, dan Crude
    6) Bansos
    7) Dana Desa
    8) Judi Online
    9) pencetakan sawah baru, irigasi, dan bendungan
    10) Pembangunan IKN
    11) Pemberian Proyek Strategis Nasional
    12) Pengadaan barang dan jasa di BUMN
    13) Penggusuran tanah rakyat seperti di PIK-2
    14) Penyelundupan
    15) Izin dan kuota impor beras, gula, daging, garam, kedele
    16) Pajak
    17) Bea dan cukai
    18) Penjualan aset negara
    19) CPO dan minyak goreng
    20) Kelautan : ekspor pasir laut, pemagaran laut, dan izin penguasaan laut dan pantai ke swasta.

  • Eks Penyidik KPK Dukung Prabowo Tolak Amnesti Noel: Jadi Efek Jera

    Eks Penyidik KPK Dukung Prabowo Tolak Amnesti Noel: Jadi Efek Jera

    Jakarta

    Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang tidak akan melindungi anggota kabinetnya yang terlibat korupsi. Yudi mengatakan pemerintah harus tegas menolak permintaan amnesti yang disampaikan mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel saat akan ditahan KPK.

    “Presiden dan pemerintah harus tegas menolak permintaan amnesti dari mantan Wamenaker Noel walaupun yang bersangkutan pernah menjadi anggota kabinet. Hal itu sebagai efek jera agar tidak ada lagi Tindakan (pejabat) seperti Noel yang terkena OTT oleh KPK,” kata Yudi saat dihubungi, Minggu (24/8/2025).

    Noel ditangkap KPK pada Rabu (20/8) dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dia lalu diumumkan sebagai tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Kemnaker pada Jumat (22/8).

    “Hal yang dilakukan Noel berbanding terbalik dengan upaya Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi yang selalu didengungkan di pidato-pidato beliau,” ujar Yudi.

    Yudi juga mengapresiasi kerja KPK yang kembali berhasil menangkap pejabat setingkat Menteri dalam kegiatan OTT. Menurut Yudi, kerja penindakan KPK saat ini telah berada di jalur yang tepat.

    “Tentu semakin meningkat dan berprestasinya KPK harus diapresiasi dalam wujud KPK kembali pulih akibat kontroversi di kepemimpinan masa lalu. Sekarang KPK sudah kembali on the track. Tapi juga kita harus kritisi dan jangan euforia karena ini baru satu OTT yang membuat publik bergairah terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK,” tutur Yudi.

    Dia berharap KPK tidak berpuas diri. Yudi menyebut masih banyak kasus dugaan korupsi yang harus segera dituntaskan oleh KPK.

    “Kita berharap ini bukan pertama dan terakhir, semoga ke depan ada lagi OTT atau pengungkapan kasus besar. Termasuk PR-PR KPK yang harus diselesaikan seperti kasus kuota tambahan haji, CSR BI, termasuk juga BJB dan kasus-kasus lain harus dituntaskan sebagai PR KPK,” katanya.

    Sebelumnya, Noel sempat berharap diberi amnesti oleh Prabowo. Namun, baru harapan itu diucap, Prabowo justru mencopot Noel dari jabatannya.

    “Semoga Pak Prabowo memberi saya amnesti,” kata Noel di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (22/8).

    Pernyataan itu disampaikan Noel saat digiring ke mobil tahanan. Permintaan amnesti itu telah dilontarkan Noel saat ia belum memasuki sel tahanan. Noel dan 10 orang tersangka pemerasan sertifikat K3 Kemnaker kini telah menjalani penahanan di Rutan KPK.

    Istana juga telah menegaskan Presiden Prabowo tidak akan memberi amnesti terkait OTT Noel. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan Prabowo tidak akan memberikan amnesti kepada anak buah yang terlibat korupsi.

    “Dalam hal ini, kita ikuti saja proses hukum. Biar proses hukum yang membuat semua ini terang benderang,” ujar Hasan kepada wartawan, Sabtu (23/8).

    Dia mengatakan Prabowo sering mengingatkan bawahannya untuk bekerja keras dan tidak melakukan korupsi. Menurutnya, peringatan itu sering diucap Prabowo.

    Hasan pun memastikan Prabowo tidak akan membela siapa pun anak buahnya yang terlibat korupsi. Prabowo, katanya, menyerahkan sepenuhnya ke KPK.

    “Presiden juga pernah menyampaikan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi. Jadi kita serahkan saja sepenuhnya pada penegakan hukum,” tegasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/dhn)

  • OTT Noel Ebenezer Penanda Hubungan Prabowo dan Jokowi Retak?

    OTT Noel Ebenezer Penanda Hubungan Prabowo dan Jokowi Retak?

    GELORA.CO – Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel menjadi diskursus soal hubungan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.

    Pasalnya, Noel yang kini terjerat dengan masalah hukum soal kasus pemerasan pada pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan seakan menjadi retaknya hubungan Prabowo-Jokowi. 

    “Menjadi pertanyaan, apa sih sebenarnya yang terjadi di eranya Pak Prabowo ini? Sehingga begitu banyak mereka yang dahulu sangat kuat mendukung Pak Jokowi lantas sekarang justru berhadapan dengan masalah hukum di era sekarang,” ucap pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti dikutip dalam akun Tiktok pribadinya, Minggu, 24 Agustus 2025.

    Sebelumnya, Ray membeberkan kasus-kasus yang menerpa mantan menteri Jokowi seperti Nadiem Makarim, Yaqut Cholil Qoumas hingga relawan Jokowi seperti Silfester Matutina serta kasus proyek jalan di Sumatera Utara yang mengarah kepada menantu Jokowi, Bobby Nasution.

    Ia menyatakan mereka dahulu sulit tersentuh hukum. Namun kini di era Prabowo, satu per satu dihadapkan dengan masalah hukum.  

    “Nah ini yang saya sebut sebagai kenyataan yaitu roda dunia berputar kelihatan begitu cepat antara yang sebelumnya seperti tidak tersentuh hukum, sekarang mulai dipersoalkan secara hukum,” ungkapnya.

    “Apakah ini semacam penanda bahwa hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi memang sedang tidak baik lagi? Apakah ini juga semacam penanda Pak Prabowo sedikit demi sedikit sedang menarik diri dari pusarannya Pak Jokowi?” tegas dia.

    Ia semakin yakin ketika melihat kasus demi kasus yang melibatkan orang dekat Jokowi mulai diungkap oleh hukum.  

    “Banyak sekali mereka yang dahulu mendukung Pak Jokowi dan sekarang sebetulnya juga mendukung Pak Prabowo, yang dihadapkan dengan masalah hukum,” pungkasnya. 

    Saat di KPK, Noel berharap mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Ia pun membantah telah melakukan pemerasan kepada beberapa perusahaan.

    “Saya ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di-OTT. Kasus saya bukan pemerasan,” tegas Noel kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 22 Agustus 2025.

    Sementara itu di hari yang sama, Presiden Prabowo justru meneken surat pemecatan Noel sebagai Wamenaker yang disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi.

    “Bapak Presiden (Prabowo) telah menandatangani putusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” kata Prasetyo.

  • IM57 Sindir Noel Minta Amnesti ke Prabowo, Ungkit Jejak Korupsi di Kemnaker

    IM57 Sindir Noel Minta Amnesti ke Prabowo, Ungkit Jejak Korupsi di Kemnaker

    Jakarta

    IM57+Institute mengkritik sikap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel yang meminta amnesti ke Presiden Prabowo usai ditetapkan tersangka dan ditahan KPK. IM57 mendorong Prabowo menolak mentah-mentah permintaan dari Noel.

    “Pertama, permintaan amnesti tersebut sebetulnya tidak tepat untuk diminta dan Presiden Prabowo sudah seharusnya menolaknya,” kata Ketua IM57+Institute Lakso Anindito saat dihubungi, Minggu (24/8/2025).

    Lakso menyinggung riwayat kasus korupsi di Kemnaker. Sebelum Noel dan 10 orang lainnya ditahan KPK terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3), KPK juga telah menahan beberapa pejabat Kemnaker di kasus pemerasan izin tenaga kerja asing (TKA).

    “OTT ini dilakukan hanya berselang 4 minggu setelah adanya penahanan tersangka kasus korupsi terkait TKA. Artinya ini adalah tindak pidana yang berulang dilakukan pada kementerian yang sama,” terang Lakso.

    Menurut Lakso, pemerintah harus berkaca pada pemberian amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menuai sorotan publik. Alih-alih memberikan amnesti, IM57 mendesak pemerintahan Prabowo memberikan perhatian terhadap kasus korupsi yang kerap terjadi di Kemnaker.

    “Apabila Presiden memberikan amnesti maka bukan hanya mengulangi kesalahan yang sama tetapi juga dilakukan pada kementerian yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus karena beturut-turut melakukan korupsi dengan modus yang serupa,” katanya.

    Selain itu, IM57 juga mengapresiasi KPK yang berhasil menangkap Wamenaker dalam operasi tangkap tangan. Lakso menyebut ciri khas OTT dalam menangkap pejabat korup yang sempat hilang, kini terasa telah kembali.

    “Tindakan OTT ini adalah ciri khas KPK yang sudah lama hilang sehingga KPK harus terus melanjutkan apabila ingin mengembalikan kepercayaan publik,” ucap Lakso.

    IM57 meminta Prabowo mendukung langkah penindakan hukum yang dilakukan KPK. Prabowo, kata Lakso, diharapkan tidak mengintervensi terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi yang sedang digencarkan kembali oleh KPK.

    “Presiden harus memberikan dukungan penuh karena akan ada berbagai upaya untuk mengintervensi dan bahkan melemahkan KPK ketika KPK sudah mulai kembali menunjukkan komitmen untuk untuk mengembalikan indepedensi dan kepercayaan publik,” jelas Lakso.

    “Inilah momentum Presiden untuk membuktikan bahwa ungkapan anti korupsi pada sidang tahunan bukan hanya retorika tetapi kerja nyata. KPK telah mengawali dengan rangkaian OTT, inilah momentum yang harus disambut Presiden dengan menjadi pelindung bagi indepedensi KPK,” sambungnya.

    Sebelumnya, Noel sempat berharap diberi amnesti oleh Prabowo. Namun, baru harapan itu diucap, Prabowo justru mencopot Noel dari jabatannya.

    “Semoga Pak Prabowo memberi saya amnesti,” kata Noel di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (22/8).

    Pernyataan itu disampaikan Noel saat digiring ke mobil tahanan. Permintaan amnesti itu telah dilontarkan Noel saat ia belum memasuki sel tahanan. Noel dan 10 orang tersangka pemerasan sertifikat K3 Kemnaker kini telah menjalani penahanan di Rutan KPK.

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/dhn)

  • KPK Ungkap Aliran Dana Pemerasan K3, Wamenaker Immanuel Ebenezer Terima Rp3 miliar

    KPK Ungkap Aliran Dana Pemerasan K3, Wamenaker Immanuel Ebenezer Terima Rp3 miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Wakil Menteri Immanuel Ebenezer sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat K3. Dari total dana hasil pemerasan Rp81 miliar yang diungkap KPK, Immanuel Ebenezer alias Noel menerima Rp3 miliar.

    Hal itu disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (22/8/2025). Setyo menjelaskan aksi ini dilakukan dalam kurun 2019 hingga 2024.

    Pengungkapan sendiri berangkat dari laporan masyarakat yang hendak membuat penerbitan sertifikat K3. Selain itu, KPK juga menerima laporan dari PPATK karena mengendus aliran dana yang mencurigakan.  

    “Atas penerimaan uang dari selisih antara yang dibayarkan oleh para pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan jasa K3 atau PJK3 dengan biaya seharusnya sesuai dengan tarif PNBP,” katanya, dikutip Sabtu (23/8/2025).

    Setyo menyampaikan harga resmi pembuatan sertifikat K3 sejatinya sebesar Rp275.000, tetapi menggelembung menjadi Rp6 juta. Total dari markup mencapai Rp81 miliar kemudian disalurkan ke beberapa pihak.

    Setyo memperinci bahwa Irvian Bobby Mahendro (IBM) selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 2022–2025 menerima Rp69 miliar.

    Uang tersebut kemudian digunakan untuk kebutuhan pribadi IBM seperti DP rumah dan setoran kepada Gerry Aditya Herwanto (GAH) selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja dan Herry Susanto (HS) yang merupakan Direktur Bina Kelembagaan.

    Lalu uang diperuntukkan untuk pembelian mobil hingga penyertaan modal pada tiga perusahaan yang terafiliasi PJK3.

    “GAH diduga menerima aliran uang sejumlah Rp3 miliar dalam kurun 2020 sampai dengan 2025 yang berasal dari transaksi di antaranya setoran tunai mencapai Rp2,37 miliar, transfer dari IBM sebesar Rp317 juta, dan dua perusahaan di bidang PJK3 dengan total Rp31,6 juta,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Subhan (SB) selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 diduga menerima Rp3,5 miliar pada 2020–2025, dari sekitar 80 perusahaan di bidang PJK3.

    Kemudian, Anitasari Kusumawati (AK) selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan diduga menerima Rp5,5 miliar pada kurun 2021–2024 dari pihak perantara.

    “Kemudian sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara yaitu IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan) sebesar Rp3 miliar pada Desember 2024. Kemudian, FAH dan HR sebesar Rp50 juta per minggu,” paparnya.

    Adapun pejabat Kementerian Ketenagakerjaan lainnya juga menikmati hasil uang tersebut, yakni HS menerima lebih Rp1,5 miliar dalam periode 2021–2024, dan JFH menerima satu unit mobil.

    Para tersangka diduga telah melanggar Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Adapun daftar mobil dan motor yang diamankan KPK, yakni:

    Daftar 15 Mobil yang Disita KPK

    1. Toyota Corolla Cross (B-1119-DFZ)

    2. Mobil Palisade Hitam (B-1173-DZQ)

    3. Mobil Suzuki Jimny (B-2848-SMD)

    4. Mobil Palisade Hitam (B-2702-JJ)

    5. Mobil Honda CRV (B-1248-SJU)

    6. Mobil Jeep (DK-1621-ADJ)

    7. Hilux (B-9008-SBM)

    8. Expander (B-1121-MXM)

    9. Hyundai Stargazer (B-1727-WIM)

    10. CRV (B-1689-IFF)

    11. BMW 3301 (B-1535-BAI)

    12. CRV (B-920-BAP)

    13. Expander Hitam (F-1044-AAP)

    14. Pajero Sport (B-1861-KJ)

    15. Nissan GT-R (D-1261-QGK)

     

    Daftar 7 Motor yang Disita:

    1. Vespa Sprint S 150 Putih 2024 (B-5853-SBN)

    2. Vespa (B-3479-BAI)

    3. Motor Scrambler Ducati (B-4225-SUQ)

    4. Ducati Hypermotard 950

    5. Ducati Xdiavel 1200

    6. Ducati Multistrada

    7. Ducati Street fighter

  • Kasus Immanuel Ebenezer Cs Bisa Jadi Pintu Masuk Membongkar Jaringan korupsi di Kemnaker – Page 3

    Kasus Immanuel Ebenezer Cs Bisa Jadi Pintu Masuk Membongkar Jaringan korupsi di Kemnaker – Page 3

    Almas juga mengingatkan, selain kasus dugaan pemerasaan K3, KPK juga menangani kasus korupsi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

    “Dugaan korupsi K3 mengindikasikan bahwa para terduga pelaku tidak menjadikan penindakan KPK sebagai alarm untuk menghentikan perbuatan korupsi. Oleh karena itu, kritik keras patut dilemparkan kepada Kemnaker,” tutur dia.

    Selain itu, lanjut Almas, di tahun 2024, Kemnaker juga tersandung korupsi sistem proteksi pekerja migran dengan kerugian negara Rp 17,6 miliar. Dalam kasus tersebut, pejabat eselon 1, yaitu Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman ditetapkan sebagai tersangka.

    “Artinya, penindakan yang dilakukan penegak hukum tidak membuat institusi ini berbenah dan memperkuat upaya pencegahan korupsi,” kata dia.

  • Duit Pemerasan Sertifikat K3 Diduga Mengalir ke Menaker Yassierli hingga Mantan Menaker Ida Fauziyah

    Duit Pemerasan Sertifikat K3 Diduga Mengalir ke Menaker Yassierli hingga Mantan Menaker Ida Fauziyah

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut aliran dana dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan kepada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli hingga mantan Menaker Ida Fauziyah.

    “Tentunya kami sedang mendalami,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025) malam.

    Selain itu, Asep mengatakan KPK juga mengusut aliran dana kasus yang diduga terjadi sejak 2019 hingga 2025 kepada para staf khusus maupun mantan stafsus Menaker.

    “Ini kan baru satu hari ini nih kami baru melakukan konfirmasi kepada orang-orang yang kami amankan di malam Kamis (21/8) kemarin, kemudian kami tentu kembangkan,” katanya.

    KPK pada 22 Agustus 2025, menetapkan 11 tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk Immanuel Ebenezer selaku Wakil Menaker.

    Selanjutnya, KPK melakukan penahanan terhadap Immanuel Ebenezer dan 10 tersangka lainnya untuk 20 hari pertama, yakni terhitung 22 Agustus sampai 10 September 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih.

    Pada tanggal yang sama, Immanuel Ebenezer dicopot dari jabatannya sebagai Wamenaker oleh Presiden Prabowo Subianto.

    11 tersangka

    1. Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022-2025 Irvian Bobby Mahendro (IBM)

    2. Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker tahun 2022-sekarang Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)

    3. Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020-2025 Subhan (SB)

    4. Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker tahun 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK)

    5. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan K3 Kemenaker pada Maret-Agustus 2025 Fahrurozi (FRZ)

    6. Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker tahun 2021-Februari 2025 Hery Sutanto (HS)

    7. Sub-Koordinator di Kemenaker Sekarsari Kartika Putri (SKP)

    8. Koordinator di Kemenaker Supriadi (SUP)

    9. Pihak PT KEM Indonesia Temurila (TEM)

    10. Pihak PT KEM Indonesia Miki Mahfud (MM)

    11. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG).

  • Immanuel Ebenezer Bantah Narasi Terjaring OTT KPK, Segini Aliran Dana dari 11 Tersangka

    Immanuel Ebenezer Bantah Narasi Terjaring OTT KPK, Segini Aliran Dana dari 11 Tersangka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Immanuel Ebenezer alias Noel membantah narasi dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Noel menyampaikan bantahannya itu usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.

    “Saya ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di-OTT,” ujar Noel di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Ketua Jokman ini mengatakan bahwa kasus yang menjeratnya saat ini bukanlah kasus dugaan pemerasan.

    “Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor memberatkan saya,” kata Noel yang kemudian meminta maaf kepada presiden, kerluarganya, dan kepada seluruh rakyat Indonesia.

    Ada pun dalam kasus ini, KPK menetapkan 11 tersangka terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kemenaker yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan.

    KPK mengungkapkan Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Irvian Bobby, menjadi tersangka yang menerima aliran dana hingga Rp69 miliar.

    “Pada tahun 2019-2024, IBM diduga menerima aliran uang sejumlah Rp69 miliar melalui perantara. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada GAH, HS, dan pihak lainnya,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    GAH atau Gerry Aditya Herwanto Putra diketahui merupakan Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker tahun 2022-2025.