Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemnaker

  • Dibuka 15 Oktober, Ini Link Daftar Program Magang Pemerintah!

    Dibuka 15 Oktober, Ini Link Daftar Program Magang Pemerintah!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Terkait dengan program akselerasi di 2025, pemerintah akan menjalankan program magang bagi lulusan perguruan tinggi. Program ini dibuka untuk fresh graduate maksimal 1 tahun.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan mekanisme melalui sistem SIAPKerja. Selanjutnya, sistem akan dibuka untuk pendaftaran peserta mulai 15 Oktober 2025, sehingga lulusan dapat segera mengakses kesempatan magang yang tersedia.

    “Dalam program magang itu disiapkan program siap kerja, dan program siap kerja itu tadi featuresnya sudah kami lihat, kemudian dibahas technical detail, dan program ini diharapkan nanti bisa di launching tanggal 15 Oktober,” ujar Airlangga, dikutip Kamis (2/10/2025).

    Dikutip dari @kemnaker, pendaftaran bisa dilakukan di maganghub.kemnaker.go.id. Masa magang ditetapkan selama 6 bulan dan akan digaji Rp 3,3 juta per bulan selama 6 bulan.

    Program ini dibuka untuk hampir semua sektor, a.l. makanan dan minuman, industri kreatif dan digital, komunikasi dan informasi, sektor publik, sektor industri, pariwisata, logistik dan transportasi, pertanian dan sektor jasa.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan, pelaksanaan program magang akan berlangsung dalam dua fase.

    “Fasenya itu adalah perusahaan dulu yang kemudian akan mem-posting lowongan-lowongan, kami kasih waktu mungkin sekitar seminggu, setelah itu baru kemudian calon peserta itu memilih,” jelas Yassierli.

    Soal jumlah perusahaan yang ikut serta, dia menegaskan tidak ada batasan. “Bebas. Syaratnya adalah mereka yang terdaftar memiliki izin usaha dan terdaftar di WLKP (Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan),” ujarnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Program Magang Pemerintah Mau Dibuka, Daftarnya di SIAPKerja

    Program Magang Pemerintah Mau Dibuka, Daftarnya di SIAPKerja

    Jakarta –

    Program magang digaji pemerintah sebentar lagi dibuka. Salah satu paket stimulus ekonomi 2025 8+4+5 itu tepatnya akan dibuka pada 15 Oktober 2025.

    Pemerintah telah mengatur jalannya program tersebut dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 8 tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi.

    Dalam aturan tersebut, bagi calon peserta magang yang berminat mendaftar diwajibkan melakukan pendaftaran melalui aplikasi SIAPKerja. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 4 aturan tersebut.

    Mengutip dari Buku Panduan Pendaftaran Akun SIAPKerja, Kamis (2/10/2025) dijelaskan aplikasi SIAPKerja adalah portal induk yang sekaligus merupakan sebuah ekosistem digital bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas di bidang ketenagakerjaan, baik di pusat maupun daerah.

    Lebih lanjut, setelah calon peserta magang melakukan pendaftaran, proses selanjutnya menunggu validasi dari tim pelaksanaan. Calon peserta magang yang diperbolehkan mengikuti rekrutmen setelah lolos proses validasi.

    Aplikasi SIAPKerja dapat diakses melalui laman https://kemnaker.go.id, Google Play Store, dan App Store.

    Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta magang. Syarat ini diatur dalam pasal 3 Permenaker Nomor 8 tahun 2025:

    a. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan;

    b. Lulus program pendidikan diploma atau sarjana paling lama 1 (satu) tahun pada saat mendaftar Program Pemagangan terhitung sejak tanggal ijazah; dan

    c. Berasal dari Perguruan Tinggi yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Lihat juga Video: Siap-siap, Pemerintah Mulai Program Magang Nasional 15 Oktober!

    (acd/acd)

  • Kadin Bakal Dukung Program Magang Fresh Graduate

    Kadin Bakal Dukung Program Magang Fresh Graduate

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik program magang bagi lulusan baru perguruan tinggi alias fresh graduate yang akan diluncurkan pemerintah pada 15 Oktober 2025. Program ini dinilai dapat membuka peluang kerja bagi anak muda sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menyatakan pengusaha siap menampung peserta magang, tetapi tetap membutuhkan sosialisasi serta petunjuk pelaksanaan dan teknis (juklak/juknis) dari pemerintah.

    “Agar nantinya para anak magang tersebut dapat mengikuti proses magang sesuai dengan harapan pemerintah,” jelas Sarman kepada Bisnis, Rabu (1/10/2025).

    Dia menyatakan Kadin berharap perserta magang nantinya memiliki kemampuan dan kompetensi yang lebih baik sehingga kelak mudah mendapatkan bekerja dalam jangka panjang.

    Sarman menilai pemberian upah setara upah minimum kota/kabupaten akan membantu meningkatkan daya beli masyarakat, terutama karena peserta magang memperoleh penghasilan bulanan. Dengan demikian, program ini berpotensi mengurangi pengangguran sekaligus memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Program ini sangat layak diperluas ke depan, dengan penyebaran yg lebih merata di berbagai daerah di Indonesia,” tutupnya.

    Program Magang Siap Luncur

    Sebelumnya, pemerintah akan meluncurkan program magang pada 15 Oktober 2025. Program tersebut ditujukan untuk lulusan perguruan tinggi maksimal fresh graduate satu tahun, bukan untuk mahasiswa.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengakui bahwa biasanya program magang ditujukan untuk mahasiswa demi menyiapkan diri menghadapi dunia kerja. Meski kini untuk fresh graduate, namun Yassierli menjelaskan tujuan program magang itu tidak akan berbeda.

    “Program magang ini memang arahan dari Pak Presiden. Kita menargetkan mereka yang lulus dalam satu tahun terakhir. Konteksnya itu adalah magang, tapi bukan mahasiswa, tetap skemanya itu adalah kita memberikan kesempatan kepada lulusan itu untuk mendapatkan exposure tentang tempat kerja,” ujar Yassierli di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

    Oleh sebab itu, sambungnya, perusahaan yang menerima peserta magang itu harus menyiapkan mentor. Dengan demikian, peserta magang bisa meningkatkan kompetensinya.

    Yassierli menjelaskan program magang akan berlangsung maksimal enam bulan dimulai pada 15 Oktober 2025. Nantinya, pendaftaran melalui platform Ayo Magang di laman SIAPkerja (https://siapkerja.kemnaker.go.id/).

  • Kapan UMP 2026 ditetapkan? Ini kata Kemnaker – Page 3

    Kapan UMP 2026 ditetapkan? Ini kata Kemnaker – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan jadwal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 tidak mengalami perubahan. Penetapan tetap dilakukan pada 21 November sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi.

    “Oh tetap 21 (November). Nggak, nggak ada yang berubah. Kan itu ada di aturan, ya kan kita ngomong aturan dulu,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, di Jakarta, Rabu (1/10/2025).

    Meski begitu, Indah belum merinci secara detail skema regulasi teknis yang akan digunakan dalam proses penetapan tersebut. Ia hanya memastikan bahwa mekanisme tetap berpijak pada aturan hukum yang berlaku.

    “Nggak tahu itu atau PP atau Permenaker, kita nggak tau, tergantung sikon (situasi dan kondisi) dan perkembangan diskusinya,” ujarnya.

    Indah menepis anggapan bahwa pembahasan UMP 2026 berjalan alot. Menurutnya, proses komunikasi antara pemerintah, buruh, dan pengusaha masih berlangsung positif.

    Ia menekankan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan aturan teknis penetapan UMP. Pemerintah, kata Indah, akan tetap membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan.

    “Ya, harus selalu positif. Kan kita menindaklanjuti Putusan MK,” ujarnya.

     

  • Dari Moge hingga Mobil Mewah, Sitaan Kasus K3 Kemnaker Dipindahkan ke Rupbasan KPK

    Dari Moge hingga Mobil Mewah, Sitaan Kasus K3 Kemnaker Dipindahkan ke Rupbasan KPK

    Sebanyak 32 unit kendaraan disita penyidik KPK dalam kasus yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Dari jumlah itu, 25 unit mobil berbagai model, mulai dari sedan, SUV, hingga mobil mewah, serta 7 unit sepeda motor, termasuk moge (motor gede), kini resmi berada di Rupbasan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

  • Pemerintah Siapkan 20 Ribu Kuota Magang Bergaji UMP buat Fresh Graduate

    Pemerintah Siapkan 20 Ribu Kuota Magang Bergaji UMP buat Fresh Graduate

    Jakarta –

    Program menyiapkan kuota sebanyak 20 ribu untuk program magang nasional Siap Kerja yang akan mulai dibuka pendaftarannya pada 15 Oktober 2025. Program ini berlaku bagi lulusan baru perguruan tinggi maksimal 1 tahun.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program ini akan melibatkan perusahaan swasta hingga BUMN. Adapun fresh graduate yang melakukan program ini mempunyai batas maksimalkan yakni selama 6 bulan. Selama kurun waktu tersebut mereka akan diberikan gaji sebesar Upah Minimum.

    “(Gajinya) upah minimum kota atau kabupaten,” kata Airlangga usai melakukan Rapat Kordinasi Terbatas (Rakortas) terkait paket kebijakan dan stimulus ekonomi di kantor BPI Danantara, di Plaza Mandiri, Jakarta pada Rabu (1/10/2025).

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa kuota awal program ini akan sebanyak 20 ribu orang. Ia menegaskan pemerintah akan membagi secara proporsional ke seluruh provinsi berdasarkan jumlah lulusan di masing-masing daerah.

    “Kuota yang pertama sesuai arahan dari Presiden dan Pak Menko kita mulai dulu 20 ribu dan kita berusaha untuk membaginya proporsional untuk setiap provinsi berdasarkan jumlah lulusan yang ada di provinsi tersebut,” katanya.

    Terkait persyaratannya, Menaker mengatakan bahwa belum sepenuhnya selesai. Ia mengatakan detail tersebut akan segera diluncurkan dalam waktu dekat ini. Sementara bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja diharapkan segera memberitahukan kebutuhannya melalui aplikasi Siap Kerja.

    “Timeline-nya mulai hari ini sampai tanggal 7 adalah kesempatan bagi perusahaan yang memiliki NIB dan terdaftar di WLKP untuk memposting kebutuhan magangnya seperti apa dengan syarat-syarat yang kami tentukan tadi,” katanya.

    (kil/kil)

  • KPK Pindahkan 32 Kendaraan Milik Noel, Terkait Kasus Kemenaker Sertifikat K3

    KPK Pindahkan 32 Kendaraan Milik Noel, Terkait Kasus Kemenaker Sertifikat K3

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan 32 kendaraan dari Gedung Merah Putih, Kuningan, ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (1/10/2025).  Kendaraan tersebut terkait kasus mark up sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

    Dari pantauan Bisnis, sejak pukul 09.00 WIB kendaraan diangkut secara bergantian menggunakan towing menuju Rupbasan. Dalam rinciannya, terdapat 25 kendaraan roda empat dan 7 kendaraan roda dua.

    Perampasan kendaraan dari berbagai terduga pelaku kasus penggelembungan dana sertifikat K3, diantaranya mantan Wakil Menteri Kemenaker Immanuel Ebenezer (Noel) dan Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk periode 2022-2025 Irvian Boby atau disebut ‘sultan’ oleh Noel.

    Jenis kendaraan beragam, untuk mobil mulai dari SUV hingga sedan. Bagi kendaraan motor mulai matic hingga motor gede (moge).

    Sebagai informasi, KPK mengusut pemerasan penerbitan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Pasalnya tarif penerbitan yang seharusnya Rp275.000 menjadi Rp6 juta. 

    Total uang yang terkumpul sebesar Rp81 miliar dan dibagikan kepada 11 tersangka yang salah satunya Noel yang menerima Rp3 miliar dari Irvian Bobby

    Berikut 32 Kendaraan yang Dipindahkan ke Rupbasan:

    Simak 25 mobil yang dimiliki Wakil Menteri Kemenaker Immanuel Ebenezer (NoelWakil Menteri Kemenaker Immanuel Ebenezer (Noel):

    1. Honda CRV

    2. Honda CRV

    3. Honda CRV

    4. Honda CRV

    5. BMW 330i

    6. Suzuki Jimny 5 Pintu

    7. Mitsubishi xpander

    8. Mitsubishi xpander

    9. Toyota Corolla

    10. Hyundai Stargazer

    11. Hyundai Palisade

    12. Hyundai Palisade

    13. Hilux

    14. Jeep Cherokee

    15. Nissan GTR

    16. Mitsubishi Pajero Sport

    17. Toyota LC HDJ 80 R

    18. Toyota Yaris

    19. Land Cruiser 300

    20. BAIC BJ40 Plus

    21. MERCEDEZ-BENZ C300

    22. Mazda 6 SDN

    23. Suzuki 3K5KFX (4×2)

    24. BMW Type 218i

    25. Wuling

    Berikut 7 motor terkait kasus Noel:

    1. Vespa Sprint

    2. Vespa

    3. Ducati Xdiavel

    4. Ducati Hypermotard

    5. Ducati Multi strada

    6. Ducati Streetfighter

    7. Ducati Scrambler

  • 5 Link Resmi Cek Penerima BSU Rp600.000 Oktober 2025

    5 Link Resmi Cek Penerima BSU Rp600.000 Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Ada beberapa link resmi yang bisa Anda gunakan untuk cek daftar penerima BSU Rp600.000 bulan Oktober 2025.

    Melansir Antaranews, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa program BSU akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun 2025.

    Akan tetapi, hingga awal Oktober 2025, pemerintah belum merilis jadwal resmi pencairan berikutnya.

    Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk aktif mencari informasi mengenai BSU dan melakukan pengecekan berkala melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun BPJS Ketenagakerjaan guna menghindari informasi yang menyesatkan.

    Cara Cek Penerima BSU September 2025

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul.
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

    2. Melalui Kantor Pos

    Siapkan NIK dan kode QR yang anda terima di aplikasi Pospay.
    Siapkan juga nomor HP aktif untuk verifikasi data.
    Pergi ke kantor pos: ambil antrean, petugas verifikasi dokumen dan QR code, setelah itu dana Rp 600.000 diserahkan secara tunai.

    3. Melalui Pospay

    Unduh Aplikasi Pospay
    Aplikasi tersedia di Google Play Store atau App Store.
    Daftar atau Login Akun
    Gunakan nomor ponsel aktif dan lakukan verifikasi OTP.
    Masuk ke Menu Pencairan Bantuan
    Pilih kategori “Bantuan Sosial/BSU”.
    Ketik NIK atau Nomor Kepesertaan
    Sistem akan menampilkan status penerima BSU Rp600 ribu.

    4. Situs Kemnaker

    Klik https://bsu.kemnaker.go.id 
    Daftar akun jika belum memiliki akun atau login jika sudah punya akun.
    Akan ada notifikasi apakah Anda penerima atau bukan.

    5.  Situs BPJS Ketenagakerjaan

    Klik link https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id 
    Masukkan NIK dan data pribadi
    Anda akan mendapat notifikasi apakah Anda penerima atau bukan.

    Itulah link resmi cek penerima BSU Rp600.000 bulan Oktober 2025.

  • KPK Periksa Agen TKA Cari Tahu Waktu Pemerasan Libatkan Pejabat Kemenaker Nasional 29 September 2025

    KPK Periksa Agen TKA Cari Tahu Waktu Pemerasan Libatkan Pejabat Kemenaker Nasional 29 September 2025

    KPK Periksa Agen TKA Cari Tahu Waktu Pemerasan Libatkan Pejabat Kemenaker
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami
    tempus
    atau waktu awal terjadinya dugaan pemerasan pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang melibatkan pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
    Materi tersebut didalami KPK saat memeriksa dua saksi, yaitu Muhammad Tohir alias Doni selaku Agen TKA dan Yuda Novendri Yustandra selaku Direktur Utama PT Laman Davindro Bahman.
    Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Senin (29/9/2025).
    “Saksi hadir. Para saksi didalami apakah permintaan uang dan dugaan pemerasan terjadi sebelum tahun 2019 atau sesudahnya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin.
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penahanan secara bertahap terhadap delapan orang tersangka pada pertengahan Juli 2025.
    Kedelapan tersangka adalah Suhartono (SH) selaku eks Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK);
    Haryanto (HY) selaku Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025 sekaligus Staf Ahli Menaker.
    Kemudian, Wisnu Pramono (WP) selaku Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) Kemenaker tahun 2017-2019;
    Devi Angraeni (DA) selaku Koordinator Uji Kelayaan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA; Gatot Widiartono (GTW) selaku Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; serta Putri Citra Wahyoe (PCW), Jamal Shodiqin (JMS), dan Alfa Eshad (ALF) selaku staf.

    KPK mengatakan, para tersangka telah menerima uang hasil pemerasan sebesar Rp 53,7 miliar dari para pemohon izin RPTKA selama periode 2019-2024.
    Budi merinci uang yang diterima para tersangka di antaranya, Suhartono (Rp 460 juta), Haryanto (Rp 18 miliar), Wisnu Pramono (Rp 580 juta), Devi Angraeni (Rp 2,3 miliar), Gatot Widiartono (Rp 6,3 miliar), Putri Citra Wahyoe (Rp 13,9 miliar), Alfa Eshad (Rp 1,8 miliar), dan Jamal Shodiqin (Rp 1,1 miliar).
    Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Gelar Akad Massal 26 Ribu KPR FLPP, Terbesar Sepanjang Sejarah – Page 3

    Prabowo Gelar Akad Massal 26 Ribu KPR FLPP, Terbesar Sepanjang Sejarah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melaksanakan akad massal 26.000 KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) sekaligus penyerahan kunci rumah kepada 17 segmentasi perwakilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Gelaran akad massal ini dilakukan secara hybrid, tersebar di 100 titik di 33 provinsi melalui 39 bank penyalur FLPP. Dengan lokasi kegiatan berpusat di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025).

    Prabowo mengatakan, ini jadi momen perdana hadir dalam seremoni peresmian di sektor perumahan selama hampir 1 tahun menjabat sebagai RI 1.

    “Terima kasih atas undangan ini, saya sangat bangga, sangat bahagia dan sangat apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Sehingga hal ini bisa kita wujudkan bisa kita hasilkan sampai dengan acara hari ini,” ujar Prabowo.

    Tak hanya Prabowo, akad massal ini turut dihadiri sejumlah jajaran di Kabinet Merah Putih. Mulai dari Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    Lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hingga Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.