Kementrian Lembaga: Kemnaker

  • Menaker Sebut Komisi IX DPR Setuju Anggaran Kemnaker 2026 Ditambah Rp 144 M

    Menaker Sebut Komisi IX DPR Setuju Anggaran Kemnaker 2026 Ditambah Rp 144 M

    Jakarta

    Komisi IX DPR RI melaksanakan rapat tertutup dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI hari ini. Dalam rapat tersebut, disepakati adanya tambahan anggaran bagi Kemnaker untuk 2026 sebesar Rp 144 miliar.

    “Ada dua hal yang pertama kita dapat alokasi tambahan anggaran. Seperti biasa, kalau pagu anggaran harus persetujuan dari mitra DPR,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).

    Yassierli juga menyampaikan progres dari program Magang Nasional yang baru-baru ini digagas oleh pemerintah. Ia menyebut Komisi IX DPR RI mendukung program tersebut untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi lulusan baru.

    “Yang kedua kita juga menyampaikan progres terkait dengan magang karena memang secara resmi baru sekarang kesempatan kita bertemu dengan mitra kita di Komisi IX. Jadi kita tadi menyampaikan latar belakang tujuan dan sudah sampai di mana persiapan,” ujar Yassierli.

    “Sekaligus kita menerima masukan dari Komisi IX terkait dengan harapan mereka program magang. Alhamdulillah Komisi IX mendukung sepenuhnya program ini kemudian tentu harus kita lakukan yang terbaik pelaksanaannya,” tambahnya.

    Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengatakan anggaran tambahan untuk Kemnaker 2026 sebesar Rp 144 miliar. Adapun tambahan anggaran ini di luar program Magang Nasional.

    “Kalau untuk penambahan pagu anggaran itu untuk tahun 2026, ada Rp 144 miliar untuk peningkatan kompetensi, maupun peningkatan produktivitas tenaga kerja itu ada beberapa program strategis yang memang diperluas targetnya,” ucap Putih Sari.

    Putih mengatakan pagu anggaran keseluruhan untuk Kemnaker di 2026 berkisar di angka Rp 500 miliar. Ia berharap anggaran tersebut bisa digunakan dengan maksimal.

    “Rp 144 miliar itu di luar yang pemagangan. Yang pemagangan itu anggarannya ya sudah ada, tapi memang untuk di tahun 2025 itu sudah dialokasikan ya dengan buka blokir efisiensi,” tutur Putih Sari.

    “Hanya saja memang di sisa tahun 2026 karena target pelaksanaannya kan sampai April 2026 sehingga kami juga tadi menyetujui untuk dilakukan penambahan untuk sisa waktu program pemagangan tersebut, sampai April 2026,” sambungnya.

    Ia menegaskan anggaran keseluruhan Kemnaker untuk 2026 sebesar kurang lebih Rp 500 miliar. Adapun tambahan anggaran Rp 144 miliar belum termasuk dari program Magang Nasional.

    “(Total 226) Rp 500 sekian miliar ya tadi, saya lupa rincian belakangnya berapa. kurang lebih segitu lah Rp 500 miliar. Itu di luar program pemagangan ya, (tambahan) Rp 144 miliar,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (dwr/maa)

  • Komisi IX Setuju Anggaran Kemenaker Ditambah Rp 144 Miliar di 2026
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Oktober 2025

    Komisi IX Setuju Anggaran Kemenaker Ditambah Rp 144 Miliar di 2026 Nasional 8 Oktober 2025

    Komisi IX Setuju Anggaran Kemenaker Ditambah Rp 144 Miliar di 2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi IX DPR RI menyetujui penambahan anggaran Rp 144 miliar untuk Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada 2026 dalam rapat yang digelar tertutup, Rabu (8/10/2025).
    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengatakan, penambahan anggaran itu ditujukan untuk peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja di beberapa program strategis dengan cakupan yang diperluas.
    “Kalau untuk penambahan pagu anggaran itu untuk tahun 2026 ada Rp 144 miliar,” kata Putih, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
    Menurut Putih, program itu sebenarnya sudah direncanakan dan diajukan.
    Namun, karena anggaran ditambah, target capaian kerja itu juga bertambah.
    Dengan adanya penambahan anggaran ini, maka pagu anggaran Kementerian Tenaga Kerja pada 2026 mencapai lebih dari Rp 500 miliar.
    “Rp 500 sekian miliar ya, tadi saya lupa rincian belakangnya berapa. Kurang lebih segitu lah, Rp 500 miliar,” tutur Putih.
    Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, penambahan anggaran Rp 144 miliar itu di luar program magang di perusahaan yang menyasar lulusan baru perguruan tinggi atau
    fresh graduate
    .
    Putih mengatakan, program baru dari Presiden Prabowo Subianto juga telah dibahas dalam rapat tertutup hari ini.
    “Untuk yang pemagangan ini kan hanya menginformasikan saja pada Komisi IX hari ini, bahwa mereka diberikan amanah untuk menjalankan program pemagangan yang memang baru saja kemarin didapatkan di tingkat Menko,” kata Putih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Investasi Tak Cepat Serap Tenaga Kerja, PHK Tembus 40.000, 1 Juta Sarjana Nganggur

    Investasi Tak Cepat Serap Tenaga Kerja, PHK Tembus 40.000, 1 Juta Sarjana Nganggur

    Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas investasi yang selalu diklaim naik setiap tahun ternyata tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi mencapai Rp942,9 triliun pada semester I/2025. Dari realisasi itu, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1.259.868 orang.

    Dengan demikian, setiap 1 tenaga kerja yang terserap memerlukan investasi sekitar Rp748 juta. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau pada semester I/2024, realisasi investasi ‘hanya’ mencapai Rp829,9 triliun (lebih rendah Rp113 triliun atau 13,6% dibandingkan realisasi tahun ini). Kendati demikian, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1.225.042 orang.

    Dengan demikian, setiap 1 orang tenaga kerja yang terserap ‘hanya’ memerlukan investasi sekitar Rp677 juta (lebih rendah Rp71 juta dibandingkan tahun ini).

    Data itu mengonfirmasi terjadi penurunan rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi: serapan tenaga kerja malah memburuk ketika nilai investasi langsung tumbuh positif.

    PHK Per Agustus Tembus 4.333

    Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) bertambah 830 orang sehingga totalnya menjadi 44.333 orang sepanjang Januari-Agustus 2025.

    Kemenaker melaporkan jumlah pekerja yang kena PHK pada Agustus 2025 tercatat menurun dibandingkan Juli 2025 sebanyak 1.118 orang. Namun demikian, apabila ditotal, Kemnaker mencatat jumlah PHK sepanjang tahun ini mencapai 44.333 orang.

    Mengutip Satu Data Kemnaker, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi penyumbang angka PHK terbanyak pada bulan kedelapan tahun ini, yakni 261 pekerja.

    “Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 29,07% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” demikian penjelasan dalam data tersebut, dikutip pada Rabu (10/9/2025).

    Lebih lanjut, Sumatra Selatan juga mencatatkan 113 tenaga kerja ter-PHK, diikuti Kalimantan Timur sebanyak 100 orang, serta Jawa Timur sebanyak 51 pekerja.

    Sejumlah provinsi lain yang menyumbang jumlah PHK terbanyak di antaranya DKI Jakarta sebesar 48 orang, Sulawesi Selatan 38 orang, Banten 36 orang, Sumatra Barat 33 orang, dan Jawa Tengah 32 orang.

    Terdapat pula Sulawesi Tenggara yang mencatat 25 pekerja terkena PHK, Sulawesi Tengah 15 orang, Riau 11 orang, dan sejumlah provinsi yang mencatat pekerja ter-PHK pada rentang 1 hingga 9 orang.

    Sementara itu, Kemnaker tidak melaporkan adanya PHK di empat provinsi, yakni Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Agustus tahun ini.

    7 Juta Pengangguran, 1 Juta Sarjana 

    Adapun, pada Juli 2025 lalu, Kemnaker mencatat sebanyak 7,28 juta orang pengangguran pada 2025. Terungkap pula lulusan universitas yang masih menganggur mencapai 1 juta orang.

    Berdasarkan tampilan layar yang dibagikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, terlihat sebanyak 1,01 juta lulusan universitas menganggur pada 2025.

    Adapun, jumlah lulusan universitas yang menganggur itu setara 6,2% dari total pengangguran yang mencapai 7,28 juta orang di Indonesia.

    Selain dari universitas, data Kemnaker juga mengungkap sebanyak 177.399 lulusan diploma merupakan pengangguran.

    Sementara itu, lulusan dengan angka pengangguran terbanyak berasal dari tingkat SD dan SMP yang mencapai 2,42 juta orang atau setara 3% dari total pengangguran di Indonesia. Kemudian, sebanyak 2,03 juta lulusan SMA dan 1,63 juta lulusan SMK juga berstatus pengangguran.

    Secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja mencapai 145,77 juta orang, sedangkan 7,28 juta orang adalah pengangguran.

    Dominasi Pekerja SMA-SMK

    Yassierli menyebut kualitas tenaga kerja di Indonesia masih didominasi lulusan SMA/SMK. “Unfortunately kualitas tenaga kerja kita ini juga problem. 85% itu adalah lulusan SMA, SMK maksimum. Nah ini menjadi tantangan kita. Ya kalau pengangguran standar lah ya,” kata Yassierli di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Di sisi lain, Yassierli juga mengungkap status angkatan kerja di Indonesia masih didominasi sektor informal yang mencapai 60%. Bahkan, dia menyebut angka tenaga kerja di sektor ini bisa terus menggulung.

    Merujuk data Kemnaker, sebanyak 56,57% angkatan kerja bekerja di sektor informal (termasuk setengah pengangguran), 38,67% pekerja sektor formal, dan 4,76% merupakan pengangguran.

    “Sektor informal itu sekarang 60% dan ini bisa bertambah gitu ya. Ini juga tergantung definisi sektor informalnya. Dan sepertinya memang tren akan semakin besar,” ujarnya.

    Menurutnya, pekerja dari sektor informal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, termasuk dalam hal perlindungan sosial. Dia juga menyoroti angka produktivitas Indonesia yang rendah. Padahal, ungkap dia, beberapa studi mengatakan total produktivitas berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi.

    “Kalau produktivitas kita bicara long term. Nggak bisa kita ingin meningkatkan produktivitas 10% langsung kemudian dalam 2 tahun—3 tahun. Itu panjang,” jelasnya.

  • Komisi IX DPR Rapat Tertutup Bareng Menaker, Bahas Anggaran-Magang Nasional

    Komisi IX DPR Rapat Tertutup Bareng Menaker, Bahas Anggaran-Magang Nasional

    Jakarta

    Komisi IX DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pagi ini. Adapun rapat ini akan membahas soal rencana kerja dan anggaran (RKA) Kemnaker tahun anggaran 2026.

    Rapat terselenggara di Ruang Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025). Rapat dihadiri langsung oleh Menaker Yassierli.

    “Pembahasan dan persetujuan RKA Kemnaker TA 2026,” kata Wamenaker Afriansyah Noor dikonfimasi.

    Afriansyah menyebut rapat hari ini membahas pagu anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. “Pagu yang ditetapkan oleh Kemenkeu,” tambahnya.

    Dikonfirmasi terpisah, anggota Komisi IX DPR RI Irma Chaniago membenarkan rapat ini membahas soal anggaran. Ia menyebut akan ada pembahasan pula terkait program magang nasional.

    Untuk diketahui, Program Magang Nasional telah dibuka mulai 7 sampai 12 Oktober 2025. Kuota peserta untuk program ini sebanyak 20 ribu orang.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program magang pemerintah akan dilanjutkan pada 2026. Kuota peserta magang akan ditambah secara bertahap hingga mencapai 100 ribu orang.

    Airlangga menerangkan saat ini pemerintah baru membuka kuota peserta magang sebanyak 20 ribu orang. Jika di tahap ini tercapai, kuota peserta magang bisa bertambah.

    “Tahap awal 20 ribu, jadi begitu 20 ribu tercapai, kita bisa tingkatkan lagi 20 ribu lagi,” kata Airlangga saat dijumpai di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta Pusat, Jumat (3/10) malam.

    (dwr/maa)

  • Menaker Heran Produktivitas Tenaga Kerja RI Rendah, Padahal di Era 90-an masih Membahana

    Menaker Heran Produktivitas Tenaga Kerja RI Rendah, Padahal di Era 90-an masih Membahana

    JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengaku heran terkait dengan rendahnya produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Padahal, menurut dia, produktivitas tenaga kerja RI cukup baik pada kisaran tahun 90-an.

    Bahkan, Yassierli mengaku, hal tersebut yang membuat dirinya mengambil jurusan teknik industri semasa kuliah.

    “Mengapa Indonesia sepertinya kata-kata produktivitas dulu sempat hangat membahana tahun 80 sampai 90-an awal, yang menjadi daya tarik saya kuliah di teknik industri itu adalah produktivitas awalnya. Tapi, sesudah saya lulus akhir tahun 90-an kata-kata itu seperti hilang,” ujar Yassierli dalam Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional yang dipantau secara daring melalui YouTube Bappenas RI, Selasa, 7 Oktober.

    Padahal, kata Yassierli negara-negara tetangga di Asia Tenggara (ASEAN) masih terus mempertahankan konsistensinya terkait dengan produktivitas tersebut.

    “Ternyata, dari negara-negara APO (Asian Productivity Organization) lain mereka masih konsisten. Dari Vietnam, kami lihat Thailand, Malaysia, Jepang. Kami cenderung somehow, saya juga kurang paham,” katanya.

    Untuk itu, Kemnaker telah menyiapkan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan produktivitas nasional tersebut. Berdasarkan paparan yang ditampilkan, inisiatif-inisiatif tersebut meliputi penyiapan ekosistem.

    Penyiapan ekosistem itu terdiri dari jejaring internasional melalui Asian Productivity Organization (APO), Indonesia Productivity Summit tahunan, productivity center di perguruan tinggi dan productivity award di level nasional.

    Inisiatif kedua ialah penyiapan sumber daya. Antara lain, penyiapan productivity specialist tersertifikasi APO; penyusunan SKKNI dan KKNI produktivitas; pelatihan ahli produktivitas dan SDM produktif tersertifikasi SKKNI; talent & innovation hub; project based learning; serta program pelatihan dan peningkatan kompetensi lainnya.

    Inisiatif terakhir adalah intervensi peningkatan produktivitas. Menurut Yassierli, pihaknya akan mulai intervensi ahli produktivitas untuk bisa melakukan perubahan di berbagai perusahaan pada tahun depan.

    “Langkah yang sama sebenarnya dilakukan oleh semua negara. Apakah itu Vietnam, Jepang, Thailand, China, bagaimana kami intervensi perusahaan-perusahaan fokus kepada industri-industri yang memang kami ingin boosting produktivitasnya,” jelas dia.

    “Bahasa saya produktivitas itu adalah mindset, produktivitas adalah culture, produktivitas adalah practices. Kalau secara hitung-hitungan rumus matematikanya memang ada, tapi secara esensinya itu. Kami ingin membangun Indonesia produktif, artinya kami juga harus aada perhatian terkait orangnya,” pungkas Yassierli.

  • Infografis Mengenal hingga Syarat & Cara Daftar Magang Kemnaker 2025 – Page 3

    Infografis Mengenal hingga Syarat & Cara Daftar Magang Kemnaker 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka Program Magang Nasional 2025. Magang Kemnaker 2025 ini merupakan sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk menjembatani lulusan perguruan tinggi dengan dunia kerja profesional.

    Program ini menawarkan kesempatan emas bagi para mahasiswa, fresh graduate, maupun pencari kerja di seluruh Indonesia yang ingin mengembangkan diri untuk mengasah kompetensi serta memperoleh pengalaman berharga di berbagai sektor industri.

    Mulai dari instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta, hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

    Program ini juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja muda melalui magang terstruktur di berbagai sektor industri.

    “Program pertama ini menargetkan 20 ribu peserta magang yang baru satu tahun lulus dan belum bekerja. Itu mulai dari D1, D2, D3, sampai S1,” ujar Afriansyah dikutip dari Antara, Selasa (7/10/2025).

    Melalui program Magang Kemnaker 2025, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja nyata, tetapi juga berbagai fasilitas menarik seperti uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan jaminan sosial.

    Landasan hukum program ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi.

    Program magang Kemnaker ini juga merupakan bagian integral dari Paket Ekonomi 8+4+5 2025 yang diluncurkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

    Lantas, seperti apakah Program Magang Kemnaker 2025? Apa saja manfaat, syarat, hingga cara mendaftar Program Magang Kemnaker 2025? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • KPK Periksa Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga, Ini yang Didalami – Page 3

    KPK Periksa Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga, Ini yang Didalami – Page 3

    Di sisi lain, penyidik KPK pun menelusuri apakah ada perusahaan pelaksana jasa K3 lain yang menggunakan pola serupa dengan PT KEM.

    “Nah, penyidik masih terus menelusuri apakah ada PJK3-PJK3 lain yang polanya sama dengan PT KEM ini. Di mana oknum-oknumnya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, oleh karena itu akan ditelusuri ini pola dan mekanisme dalam sertifikasi K3. Apakah polanya sama atau berbeda,” ujar dia.

    Lebih lanjut, KPK juga mendalami kemungkinan adanya aliran uang dan aset dari pihak PJK3 kepada pejabat Kemnaker. Dalam operasi tangkap tangan sebelumnya, penyidik menemukan indikasi adanya pemberian uang hingga kendaraan.

    “Nah, ini di dalami pihak-pihak di Kemnaker ini juga apakah juga menerima aliran uang itu atau seperti apa terkait dengan perkara ini. Karena pasca kegiatan tangkap tangan kan ada kegiatan pengeledahan ya secara maraton di beberapa titik. Tentu itu juga akan menjadi materi penyidik dalam menggali keterangan yang dibutuhkan kepada para saksi,” dia menandaskan.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Salah satu yang diperiksa yaitu Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga.

     

  • Website Pendaftaran MagangHub Kemnaker Alami Gangguan, Pelamar Keluhkan Tak Bisa Akses

    Website Pendaftaran MagangHub Kemnaker Alami Gangguan, Pelamar Keluhkan Tak Bisa Akses

    Bisnis.com, JAKARTA – Hari pertama pembukaan pendaftaran Program Magang Nasional Kemnaker 2025 menjadi sorotan publik setelah situs resmi pendaftaran, maganghub.kemnaker.go.id, dilaporkan sulit diakses oleh banyak calon peserta.

    Beberapa calon peserta mengaku situs lambat merespon, gagal memuat halaman, atau muncul pesan error saat mencoba masuk ke laman pendaftaran.

    Pantauan Bisnis sejak pagi hari menunjukkan situs memunculkan Internal Error atau “page not found”, sehingga banyak pelamar tidak dapat melihat formulir pendaftaran.

    Keluhan warganet memuncak di media sosial X (Twitter). Banyak pengguna mengaku tidak bisa masuk ke laman lowongan magang, bahkan sebagian mendapati halaman kosong tanpa daftar posisi yang ditawarkan.

    “Plis ini di Maganghub emang masih kosong kah lowongannya? Takut banget pliss ini web sering error, nggak bisa connect. Trus jadwal pendaftaran juga mepet banget,” tulis akun @taerangilah yang disertai tangkapan layar situs dengan keterangan ‘Lowongan magang belum tersedia’.

    Keluhan serupa datang dari akun @fmth20 yang menulis bahwa pendaftaran justru diundur menjadi tanggal 10 Oktober 2025.

    “Ini Maganghub udah tanggal 7, kirain midnight langsung muncul list lowongannya, ini masih kosong,” tulisnya.

    Selain kendala akses, beberapa calon peserta juga mengaku status pendaftaran mereka ditolak meski telah memenuhi syarat.

    “Guys help ada yang sama nggak ya statusnya tidak memenuhi syarat padahal baru lulus Juni 2025, ada ijazah dan di PDDikti terdata lulus. Chat call center Kemenaker di WA juga nggak dibalas,” tulis pengguna @Beomgyuismicmol yang cuitannya telah disukai lebih dari 14.000 kali.

    Tak sedikit yang menyindir kelancaran platform pemerintah ini.

    “Lebih lancar web judol daripada Maganghub,” tulis akun @daaiscy.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan terkait gangguan teknis yang dialami Maganghub.

    Sekadar informasi, Program Maganghub yang diluncurkan Kemenaker ini disebut bertujuan mempertemukan pencari pengalaman kerja dengan perusahaan penyedia magang secara terintegrasi. Namun, kendala di hari pertama membuat calon peserta khawatir tidak bisa mendaftar tepat waktu.

  • Situs Magang Pemerintah Kacau di Hari Pertama, Menaker: Jangan Buru-buru

    Situs Magang Pemerintah Kacau di Hari Pertama, Menaker: Jangan Buru-buru

    Jakarta

    Situs resmi Program Magang Nasional bikin warganet heboh. Sejak pagi, banyak calon peserta mengeluh data mereka tiba-tiba hilang dari laman Magang Hub, padahal sudah mendaftar lewat SIAPKerja. Keluhan membanjiri media sosial X, dari data pendidikan yang tak muncul sampai sistem yang disebut ‘ngadat’ di hari pertama pendaftaran.

    Keluhan datang dari sosial media X, seperti tidak sinkron-nya data yang telah dimasukkan dalam SIAPKerja dan Magang Hub. Misalnya salah satu akun @its***** menanyakan kepada @KemnakerR telah menyelesaikan pengisian data di SIAPKerja, tetapi tidak muncul di Magang Hub.

    “Tampilan data pencapaian di website maganghub juga tidak muncul seperti seharusnya. Apakah hal ini bisa diperbaiki atau memang sedang error? Mohon informasinya, admin, terima kasih atas perhatiannya @KemnakerRI,” tulis akun tersebut.

    Akun lainnya mengeluhkan saat ingin memasukkan daftar pendidikan tetapi tidak terinput dalam sistem.

    “Gais kenapa ya aku sudah update pendidikan tetapi ko nggak keinput? Maganghub SIAPKerja,” tulis akun @kt*******.

    “Anyone here ada yg daftar magang pemerintah itu ga? bagian pendidikan di web maganghub kenapa ga keisi mulu deh, tapi di siapkerja udah keisi semua kokk,” tulis akun @mit***********.

    Menanggapi banyaknya keluhan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan baru mendapat informasi tersebut. Meski demikian, dia akan menyampaikan keluhan tersebut pada timnya yang mengurus sistem Program Magang Nasional.

    “Nanti kita sampaikan, saya baru dapat info. Nanti kita sampaikan,” kata dia ditemui di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Yassierli mengatakan calon peserta yang ingin mengikuti Program Magang Nasional masih memiliki waktu mendaftar sampai tanggal 12 Oktober 2025. Ia meminta calon peserta tak terburu-buru.

    “Yang penting buat calon peserta magang masih ada waktu sampai tanggal 12, nggak harus buru-buru hari ini,” terangnya.

    Untuk diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka program magang nasional hari ini, Selasa (7/10/2025). Melalui program magang tersebut, peserta akan mendapat bayaran hingga Rp 3,3 juta.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan pemerintah membuka sebanyak 20.000 untuk fresh graduate, baik lulusan diploma dan sarjana. Jika program magang tahap pertama berhasil maka kuota peserta pada tahap selanjutnya akan ditambah menjadi 80 ribu orang.

    “Nanti kita salurkan melalui perusahaan-perusahaan yang siap menerima, dan negara akan memberikan insentif selama 6 bulan sebesar UMK, jadi Rp 3,3 (juta) maksimal,” terang Afriansyah saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Senin kemarin.

    Lihat juga Video: Magang Nasional Bergaji UMR Segera Dibuka, Catat Tanggalnya!

    (ada/fdl)

  • Pemerintah Buka Peluang Gelombang Kedua Program Magang Nasional

    Pemerintah Buka Peluang Gelombang Kedua Program Magang Nasional

    Jakarta

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan akan membuka gelombang lanjutan untuk Program Magang Nasional. Hal ini akan dilakukan pemerintah jika minat dari program tersebut terus meningkat.

    “Ketika ini sesuai dengan kata Pak Menko, kalau ini minatnya (tinggi) kita bisa buka batch kedua dan ketiga,” kata dia ditemui di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Namun, penambahan gelombang atau kuota ini perlu dirapatkan terlebih dahulu dengan Kementerian/Lembaga terkait.

    “Bisa (ditambah kuota) nanti kita harus rapatkan dahulu,” tambahnya.

    Untuk diketahui, Program Magang Nasional telah dibuka mulai 7 sampai 12 Oktober 2025. Kuota peserta untuk program ini sebanyak 20 ribu orang.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program magang pemerintah akan dilanjutkan pada 2026. Kuota peserta magang akan ditambah secara bertahap hingga mencapai 100 ribu orang.

    Airlangga menerangkan saat ini pemerintah baru membuka kuota peserta magang sebanyak 20 ribu orang. Jika di tahap ini tercapai, kuota peserta magang bisa bertambah.

    “Tahap awal 20 ribu, jadi begitu 20 ribu tercapai, kita bisa tingkatkan lagi 20 ribu lagi,” kata Airlangga saat dijumpai di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025) malam.

    (ada/fdl)