Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemnaker

  • Perhitungan UMP 2025 Mulai Dibahas, Jadi Naik 10%?

    Perhitungan UMP 2025 Mulai Dibahas, Jadi Naik 10%?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengungkapkan proses perhitungan untuk penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 masih berlangsung. Menurutnya saat ini masih menunggu data pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

    “UMP 2025 ini kan masih ada waktu ya, kita menunggu perhitungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Minggu pertama November ankga perhitungan itu keluar. Nanti dari situ kita akan koordinasikan,” kata Yassierli, di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024).

    Ia mengatakan dari data BPS itu kemudian akan dilakukan rapat koordinasi untuk mencari solusi perhitungan UMP 2025. Seperti yang diketahui serikat pekerja meminta kenaikan UMP tahun 2025 naik 8% – 10%.

    Namun Yassierli belum bisa memastikan angka kenaikan UMP tahun depan itu. Hanya saja nanti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan kembali melakukan dialog dengan Dewan Pengupahan Nasional yang juga terdiri dari unsur pengusaha, pakar, maupun serikat pekerja.

    “Kita juga ada Dewan Pengupahan Nasional besok. Kamis atau Jumat kita akan berkoordinasi dengan gubernur seluruh Indonesia, gimana selanjutnya,” kata Menaker.

    Biasanya UMP diumumkan paling lambat pada pukul 21 November mendatang. Kemudian akan diikuti dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang biasanya dilakukan setelah penetapan UMP.

    Diketahui perhitungan UMP sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Formulasi perhitungan UMP tahun-tahun sebelumnya adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu/α).

    Dalam pasal 26 aturan PP Nomor 51 Tahun 2023, formula perhitungan Upah Minimum mencakup 3 variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu (disimbolkan dalam bentuk α). Indeks tertentu berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

    (pgr/pgr)

  • Menaker: Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia Terus Mengalami Perbaikan

    Menaker: Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia Terus Mengalami Perbaikan

    Fortaleza, Gatra.com – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,82% pada Februari 2024, yang mengalami penurunan sebesar 0,63% dibandingkan Februari 2023 sebesar 5,45%, menurut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Indonesia pada tahun 2024 terus mengalami perbaikan.

    “Namun demikian, tentunya angka ini harus terus kita turunkan dengan berbagai upaya yang terukur dan terarah,” kata Ida Fauziyah di sela-sala kegiatan G20 Brazil di Fortaleza, Brazil, Jumat (26/7/2024) waktu setempat.

    Menurut Ida, ada beberapa penyebab TPT relatif masih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN. Pertama, dengan jumlah penduduk mencapai 281,6 juta penduduk, Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar di ASEAN. Selain itu, terdapat angkatan kerja baru sekitar 3 juta orang s.d 3.5 juta orang tiap tahunnya.

    Kedua, masih adanya mismatch ketenagakerjaan yang mengakibatkan tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia masih di bawah rata-rata ASEAN.

    Hal ini juga berdampak pada kondisi Pasar kerja, di mana sebenarnya tersedia lapangan kerja, baik dalam maupun luar negeri. “Namun masih belum bisa kita manfaatkan secara optimal karena masih ada gap kompetensi calon pekerja dan lowongan pekerjaan yang ada,” kata Ida menjelaskan.

    Ketiga, saat ini Indonesia tengah menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Hal ini agar para pekerja/buruh mendapatkan pekerjaan yang layak.

    Menurut Ida, hal ini menjadi penting agar Indonesia dapat segera rebound akibat dampak pandemi COVID-19 pada berbagai sektor ekonomi di Indonesia, terutama pariwisata, manufaktur, dan jasa.

    “Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja formal terus kita tingkatkan. Kita tidak ingin seperti Filipina di mana angka pengangguran relatif rendah, namun tingkat kemiskinan justru lebih tinggi,” katanya.

    Keempat, perlambatan ekonomi global yang turut mempengaruhi permintaan ekspor Indonesia, sehingga berdampak pada industri manufaktur dan sektor-sektor lainnya yang bergantung pada perdagangan internasional.

    Ida Fauziyah mengatakan, Indonesia pun terus melakukan berbagai langkah perbaikan kondisi ketenagakerjaan untuk menekan TPT. Pertama, meningkatkan Kualitas pendidikan dan pelatihan. Hal ini dilakukan dengan mereformasi kurikulum pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan industri modern, terutama dalam bidang teknologi dan keterampilan vokasional.

    Kedua, mendorong investasi dengan cara mempermudah proses perizinan usaha dan investasi asing. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.

    Ketiga, mendukung sektor informal agar bisa bertransformasi menjadi usaha formal. “Hal ini karena banyak pekerja di Indonesia berada di sektor informal, yang sering kali tidak tercatat secara resmi dan kurang stabil. Sehingga meskipun tidak menganggur, namun kehidupannya relatif kurang baik,” katanya

    Keempat, mendorong sektor-sektor unggulan. Di antaranya mendorong ekosistem startup dan inovasi dapat menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja baru.

    “Selain itu kita juga terus meningkatkan Produktivitas Pertanian. Sektor pertanian juga perlu dimodernisasi dengan mengadopsi teknologi canggih untuk meningkatkan produktivitas. Lalu juga mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif,” terangnya.

    Kelima, membangun ekosistem sistem informas pasar kerja nasional untuk mendorong dunia pendidikan berbasis demand, serta memotong waktu pencarian kerja oleh pengangguran yang berstatus sedang mencari kerja.

    18

  • Pemerintahan Prabowo Masih Hitung-hitungan UMP 2025, Bakal Naik?

    Pemerintahan Prabowo Masih Hitung-hitungan UMP 2025, Bakal Naik?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa pemerintah masih melakukan itung-itungan terhadap potensi kenaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 pada awal masa kepemimpinan Prabowo Subianto. 

    Menurutnya, pemerintah masih memiliki waktu untuk melihat kondisi keuangan Negara dengan menunggu perhitungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

    “Minggu pertama November angka perhitungannya [pertumbuhan ekonomi dan inflasi] itu akan keluar. Nanti dari situ, kami akan koordinasi, kami rapat solusi seperti apa,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024). 

    Kendati demikian, Yassierli menekankan bahwa dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan tetap mengkalkulasi segara potensi yang ada. Termasuk berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah (pemda) terkait dengan pengupahan di tingkat nasional.

    “Yang jelas selain dari Kemenaker kami juga ada dewan pengupahan nasional. Besok kami InsyaAllah, Kamis atau Jumat kami akan berkoordinasi dengan Gubernur seluruh Indonesia bagaimana selanjutnya,” pungkas Yassierli.

    Diberitakan sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap alasan di balik tuntutan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 8–10%.

    Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, buruh merasa dirugikan lantaran tidak adanya kenaikan upah yang signifikan.

    Menurutnya, kondisi upah yang diterima buruh berbeda dengan pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri yang mendapatkan kenaikan upah yang layak, yakni sebesar 8% per 1 Januari 2024.

    “Buruh dalam 5 tahun itu nombok, tidak naik upah. Pegawai negeri saja sudah naik. PNS, TNI, Polri [upah naik] 8%, kita setuju. Tapi kenapa buruh swasta nombok 1,3%?” kata Iqbal di area Patung Kuda, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

  • Selamatkan Sritex, Prabowo Tak Ingin Ada PHK Besar-besaran di Industri Tekstil

    Selamatkan Sritex, Prabowo Tak Ingin Ada PHK Besar-besaran di Industri Tekstil

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran kementerian terkait untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terjadi di perusahaan tekstil padat karya, salah satunya PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pun mengamini alasan Presiden Ke-8 RI itu memanggil sejumlah menteri dan wakil menteri (wamen) untuk melakukan rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (28/10/2024) siang adalah demi menyelamatkan Sritex. 

    “Jadi kami juga diminta agar Sritex tetap berproduksi seperti biasa. Kemudian, agar semua karyawan tetap tenang karena pemerintah akan memberi solusi terbaik,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Lebih lanjut, Yassierli menekankan pemerintah akan terus memperhatikan perlindungan tenaga kerja di industri tekstil dalam negeri tersebut. Selain itu, Menaker memastikan bahwa hak-hak para pekerja Sritex tetap terpenuhi.

    “Saya lebih concern terkait ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa semua hak-hak dari para pekerja di Sritex itu itu tetap terpenuhi. Mereka tetap tenang dan kemarin saya sudah mengutus Wakil Menteri Ketenagakerjaan untuk ke sana dan Insyaallah menggembirakan dan hasilnya baik,” ucapnya.

    Apalagi, dia menekankan bahwa kondisi saat ini kondisi perusahaan tersebut masih dalam proses hukum sehingga langkah-langkah selanjutnya akan terus dipantau oleh pemerintah.

    “Ini kan belum ya [pailit], artinya akan ada proses kasasi, dan kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya dan Pak Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK,” imbuhnya.

    Menurutnya, upaya pemerintah untuk menjaga kelangsungan industri tekstil dalam negeri yang tengah menghadapi tantangan agar PHK tidak akan terjadi lantaran Sritex merupakan industri padat karya.

    “[Padat karya] itu salah satu alasan. Tentu kami ingin starting ini baik dan kami ingin memberi sinyal ke perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir dan tidak akan membiarkan isu macam-macam membuat ekonomi bermasalah dan karyawan itu jadi terganggu,” pungkas Yassierli.

  • Kata Menaker soal Progres Penghitungan Upah Minimum 2025

    Kata Menaker soal Progres Penghitungan Upah Minimum 2025

    Video: Kata Menaker soal Progres Penghitungan Upah Minimum 2025

    2 Views | Selasa, 29 Okt 2024 19:07 WIB

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli buka-bukaan soal progres pembahasan Upah Minimum tahun 2025. Yassierli mengatakan saat ini ia masih menanti pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    Muhammad Abdurrosyid – 20DETIK

  • Pemerintah Tunggu Perhitungan Ekonomi dan Inflasi untuk Bahas UMP 2025

    Pemerintah Tunggu Perhitungan Ekonomi dan Inflasi untuk Bahas UMP 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah masih menanti data pertumbuhan ekonomi dan inflasi untuk mulai membahas perhitungan upah minimum provinsi (UMP) 2025.

    “UMP 2025 ini kan kita masih ada waktu dan menunggu perhitungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” kata Yassierli di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Ia memperkirakan, angka perhitungan pertumbuhan ekonomi dan inflasi akan terbit pada awal November 2024.

    “Minggu pertama November angka perhitungannya itu akan keluar. Nanti dari situ, kami akan koordinasi, kita rapat solusi seperti apa,” lanjut dia.

    Kementerian Ketenagakerjaan juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan Nasional dan seluruh kepala daerah di Indonesia.

    “Yang jelas, selain dari Kemenaker, kita juga ada Dewan Pengupahan Nasional. Besok kita insyaallah, Kamis atau Jumat akan berkoordinasi dengan gubernur seluruh Indonesia untuk kelanjutannya,” pungkas Yassierli.

  • Menaker Yassierli Tegaskan Tak Boleh Ada PHK di Sritex

    Menaker Yassierli Tegaskan Tak Boleh Ada PHK di Sritex

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas situasi industri tekstil saat ini, khususnya terkait PT Sri Rejeki Isman (Sritex) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024) siang.

    Menteri Ketenagakerjaan (menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah saat ini tengah mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja di Sritex.

    “Terkait Sritex, pemerintah memang sangat concern dan PHK itu tidak boleh terjadi. Itu poin nomor satu,” kata Yassierli di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Yassierli menegaskan bahwa hingga saat ini belum terjadi PHK terhadap pekerja di Sritex.

    “Tidak (ada PHK), dan Presiden Prabowo minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK,” tegas dia.

    Ia pun meminta kepada para pekerja di Sritex untuk tetap tenang dan menjalankan kegiatan bekerja seperti biasanya. Ia menyebut alasan penyelamatan Sritex lantaran merupakan industri padat karya.

    “Salah satu alasan penyelamatannya itu. Teman-teman juga paham kita ini berada di awal pemerintahan. Tentu kita ingin starting-nya baik dan kita ingin memberi sinyal ke perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir. Kami tidak akan membiarkan isu macam-macam membuat ekonomi bermasalah dan membuat karyawan terganggu,” ungkap dia.

    Pemerintah juga sedang menyiapkan sejumlah langkah  untuk mengantisipasi kebangkrutan dari Sritex.

    “Tentu ini lebih kepada lintas kementerian. Kalau saya lebih concern terhadap ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa semua hak-hak dari para pekerja di Sritex itu tetap terpenuhi, sehingga mereka tetap tenang. Kemarin saya sudah mengutus wamenaker ke sana dan insyaallah ada hasil baik dan menggembirakan,” ungkap dia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Prabowo menginginkan agar Sritex tetap beroperasi. Sebagai langkah awal, pemerintah akan berupaya agar kegiatan impor ekspor dari PT Sritex dapat terus berjalan.

    Terkait peluang pemberian talangan dana dari pemerintah, Airlangga mengaku masih membahas hal ini.

    “Nanti dilihat dahulu (terkait pemberian dana talangan) karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator dan tentu harus ada pembicaraan,” pungkasnya.

  • Menaker Bongkar Arahan Prabowo Soal Sritex : PHK Tidak Boleh Terjadi!

    Menaker Bongkar Arahan Prabowo Soal Sritex : PHK Tidak Boleh Terjadi!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan rapat membeberkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya penyelamatan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Prabowo tidak mau raksasa tekstil ini melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya.

    Hal ini diungkapkan Yassierli usai rapat terbatas dipimpin oleh Prabowo, di Istana Negara, Selasa (29/10/2024) terkait Sritex. Dalam rapat itu juga dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Terkait Sritex pemerintah memang sangat concern. Bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Itu poin nomor 1,” katanya saat memberikan keterangan pers.

    Guru Besar ITB ini mengatakan pemerintah juga akan meminta Sritex untuk tetap berproduksi seperti biasa. Terkait ketenagakerjaan pemerintah juga semua karyawan Sritex tetap tenang karena pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik.

    Foto: Pabrik Sritex (Bloomberg via Getty Images/Bloomberg)
    Pabrik Sritex (Bloomberg via Getty Images/Bloomberg)

    “Kondisi saat ini masih dalam proses hukum ya dan langkah-langkah selanjutnya tadi sudah sangat baik, menurut saya Insya Allah tidak ada masalah,” katanya.

    Namun ia belum bisa mengungkapkan upaya apa yang akan diberikan pemerintah terkait perusahaan Sritex. Hanya saja dipastikan Sritex sampai saat ini belum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.

    “Tidak, Pak Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK,” katanya.

    Seperti diketahui Raksasa Tekstil ini sudah divonis pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Karena perusahaan telah memenuhi kewajiban pembayaran. Tercatat memiliki utang sebesar US$ 1,6 miliar atau setara Rp 25,1 triliun.

    Perusahaan juga telah mengajukan kasasi di pengadilan. Yassierli meyakini perusahaan perusahaan bakal memenangkan pengajuan kasasi atas putusan tersebut.

    “Ini kan belum ya (Pailit), artinya akan ada proses kasasi, dan kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya,” jelas Yassierli.

    (emy/wur)

  • Menghadap Prabowo, Menaker Yassierli Bahas Nasib Sritex – Page 3

    Menghadap Prabowo, Menaker Yassierli Bahas Nasib Sritex – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Tenaga Kerja Yassierli menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024) siang. Dia menyebut bakal rapat dengan beberapa menteri dan menko.

    “Diminta menghadap. Dengan beberapa menteri yang lain menko juga,” kata Menaker Yassierli, saat diwawancarai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Saat ditanya, akan membahas soal polemik Sritex, dia tak menjawab secara lugas. Namun, Yassierli mengaku dirinya sudah membawa bahan-bahan perihal Sritex.

    “Bisa jadi (bahas Sritex). Saya harus mengantisipasi apa pun kemungkinan nanti,” ujat dia.

    Lebih lanjut, Yassierli mengatakan, pihaknya mendukung agar pegawai Sritex dapat terlindungi.

    “Kalau dari kami tentu kita harus mendukung bagaimana pegawai dari Sritexnya itu tetap bisa terlindungi, salah satunya itu,” imbuhnya.

    Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengunjungi lokasi pabrik perusahaan tekstil raksasa Sritex di kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024). 

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan kunjungannya ke Sritex sebagai bentuk kehadiran pemerintah atau negara menyusul putusan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Rabu (21/10/2024) lalu.

    “Yang jelas Pemerintah, negara hadir di tengah buruh/pekerja. Pemerintah, negara hadir di tengah-tengah pengusaha, khususnya Pak Iwan (Dirut Sritex-red).  Jadi tak boleh lagi ada keresahan atau kegelisahan, ” kata Noel sapaan akrab Immanuel Ebenezer Gerungan.

    Noel menegaskan pemerintah tak akan membiarkan sektor tekstil seperti Sritex lumpuh, bahkan tak boleh ada satupun industri tekstil mati. “Bagaimanapun pekerjaan itu hak dasar yang harus dipenuhi dan negara tak boleh abai terhadap persoalan ini, ” katanya.

    Noel menyatakan bangga atas sikap patriotik dan optimistis dari seluruh pekerja dan perusahaan Sritex yang menyebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai hal tabu.

    “Kalau di luar, PHK menjadi momok atau monster menakutkan bagi pekerja, tapi bagi pekerja Sritex PHK merupakan hal tabu. Saya bahagia sekali mendengarnya, ” ujarnya.

     

  • Prabowo Panggil Airlangga, Sri Mulyani, hingga Yassierli Gelar Rapat Penyelamatan Sritex

    Prabowo Panggil Airlangga, Sri Mulyani, hingga Yassierli Gelar Rapat Penyelamatan Sritex

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan wakil menteri (wamen) untuk melakukan rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (28/10/2024) siang.   

    Menurut pantauan, terlihat beberapa menteri yang hadir di kompleks Istana Kepresidenan sejak pukul 13.28 WIB.

    Mulai dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Adapun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga tiba pada pukul 13.46 WIB dengan mengenakan batik bernuansa hijau toska.

    “Kami diminta menghadap. Dengan beberapa menteri yang lain dan ada Menko juga,” ujar Yassierli saat ditemui dikompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024).

    Saat dikonfirmasi, Yassierli yang sedang menggenggam map berwarna biru bertulisan Sritex pun tak menutup kemungkinan bahwa rapat yang akan berlangsung akan membahas terkait upaya pemerintah menyelamatkan pekerja di pabrik perusahaan tekstil raksasa Sritex di kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

    “[Pembahasan] belum tahu nanti kita lihat nanti. [Catatan ini] antisipasi. Saya harus mengantisipasi apapun kemungkinan nanti. Bisa jadi [bahas sritex],” imbuh Yassierli.

    Dia mengamini bahwa Presiden Ke-8 RI itu melalui Kementerian Ketenagakerjaan menginstruksikan gerak cepat dalam menolong kelangsungan pekerja di pabrik perusahaan tekstil raksasa Sritex. 

    Upaya ini perlu dilakukan sebagai bentuk kehadiran pemerintah atau negara menyusul putusan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Rabu (21/10/2024) lalu.

    “Kalau dari kami tentu kita harus mendukung bagaimana pegawai dari Sritex-nya itu tetap bisa  terlindungi, salah satunya itu. Dan kami sangat berharap bahwa yang selanjutya kejadian serupa tidak terjadi lagi,” ucapnya.

    Yassierli melanjutkan bahwa strategi antisipasi pun sudah berjalan dengan koordinasi lintas kementerian.

    “Penyelamatan ini sifatnya harus lintas kementerian. Sudah ada program atau langkah. Bisa jadi nanti ini yang kita diskusikan. Kemeteriannya Kemenko Perekonomian kemudian Kementerian Keuangan, dan BUMN, dan Kementerian Perindustrian,” tandas Yassierli.