Kementrian Lembaga: Kemnaker

Solopos Hari Ini : Prabowo-Biden Sepakati Aneka Isu – Espos.id

Perbesar

ESPOS.ID – Koran Solopos edisi Rabu (13/11/2024).

Esposin, SOLO—Harian Umum Solopos edisi hari ini, Kamis (14/11/2024), mengangkat headline tentang sejumlah isu dibicarakan dan disepakati dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington, D.C., AS, Selasa (12/11/2024) waktu setempat.

Diberitakan Solopos hari ini, salah satu isunya adalah penguatan hubungan ekonomi melalui peningkatan peluang perdagangan. Mereka juga menegaskan komitmen untuk memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pemerintahan.

Promosi
Mantap! AgenBRILink Dekatkan Akses Perbankan untuk Warga Rejang Bengkulu

Selanjutnya, Presiden Biden dan Presiden Prabowo menyatakan keseriusannya untuk memperdalam kolaborasi di bidang kebijakan ekonomi yang berbasis pada hak buruh, hak asasi manusia, dan perdagangan yang adil.

Kerja sama ini akan diwujudkan melalui Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran (IPEF), yang menjadi forum penting untuk kedua negara dalam memperluas kemitraan ekonomi di kawasan.

Masalah krisis di Palestina juga menjadi perhatian kedua pemimpin negara. Prabowo dan Biden berkomitmen bahwa kemerdekaan Palestina menjadi bagian dari solusi dua negara (two state solution) guna mengakhiri konflik kemanusiaan di Gaza.

Wamenaker Tegaskan Pantau Nasib Buruh

JAKARTA—Kondisi buruh perusahaan di Indonesia termasuk buruh industri tekstil masih terus dalam pantauan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

“Yang pasti kami akan tetap melakukan monitoring ya karena ini terkait kebutuhan kawan-kawan buruh yang harus benar-benar negara harus hadir. Jangan sampai kita abai. Ini kan di persoalan buruh ini kan persoalan kepentingan nasional juga. Karena narasinya Bapak Prabowo kita butuh pengusaha yang patriotik. Kita butuh buruh yang patriotik,” ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Terkait PT Sritex yang tengah diputuskan kepailitan namun juga di sisi lain masih menjalankan operasional, Noel menyebut pihaknya akan mengunjungi perusahaan itu pada Jumat pekan ini. Ia juga menyebut akan menjalin koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Sritex serta kurator untuk memperjuangkan puluhan ribu nasib buruh yang bergantung pada perusahaan tekstil itu.

Jelang Pilkada, Jaga Stabilitas Inflasi

JAKARTA—Pemerintah daerah (pemda) diminta menjaga stabilitas inflasi di tengah dinamika politik menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 pada 27 November 2024.

Dikutip dari laman lpem.org yang diakses Rabu (13/11/2024), inflasi year-on-year (YoY) pada September 2024 dilaporkan sebesar 1,84% atau lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahunan pada September 2023 yang mencapai 2,28%. Nilai inflasi September juga lebih rendah dibanding bulan sebelumnya, Agustus 2024 yang sebesar 2,12%.

Penurunan inflasi YoY pada September 2024 dibandingkan Agustus 2024 didorong penurunan harga pada beberapa sektor, yaitu sektor bahan makanan; sektor makanan minuman dan tembakau; serta sektor energi.

Dukungan Suporter Indonesia Bikin Diks Takjub

JAKARTA – Pemain baru Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Kevin Diks, mengaku takjub melihat antusiasme suporter tim Garuda. Diks baru tiba di Indonesia pada Selasa (12/11/2024) sore disambut meriah suporter begitu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Sambutan meriah berlanjut ketika beberapa jam setelahnya Diks mengikuti latihan Timnas bersama 26 rekan-rekannya di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa malam.

“Saya merasa bersyukur melihat antusiasme orang-orang di sini, juga dukungan di bandara serta media sosial terhadap saya dan tim. Saya ingin berterima kasih untuk semua dukungan ini,” kata pemain Copenhagen itu dalam laman PSSI pada Rabu (13/11/2024).

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Kamis (14/11/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.espos.id. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Espos.id yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Espos.id tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

14/11/2024 08:25
Gelombang PHK Makin Besar, DPR Ingatkan Jangan Sampai IHT Ikut Tertekan

Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengingatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bahwa jangan sampai rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek menjadi ancaman bagi industri hasil tembakau (IHT) nasional sehingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya mengatakan, pemerintah perlu melihat kontribusi sektor IHT melalui penerimaan cukai yang sangat besar bagi negara, sebelum merumuskan kebijakan. Ia menegaskan, pemerintah perlu belajar dari kegagalan dalam melindungi sektor tekstil yang menyebabkan banyaknya pengangguran baru.

“Ada satu kepentingan lebih besar yang harus dirujuk. Kita harus belajar dari kasus Sritex, banyak pengangguran, terus kita mau buat perundang-undangan yang semena-mena? Jangan pak,” ucapnya dalam diskusi Forum Legislasi di Senayan, dilansir, Rabu, 13 November 2024.
Willy menekankan jangan sampai aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang didorong oleh Kemenkes justru menimbulkan dampak baru yang melahirkan banyak praktik ilegal, seperti yang marak terjadi di negara lain. Jika aturan ini disahkan, semua pihak terkait dalam mata rantai pertembakauan akan celaka, baik dari hulu maupun hilir.

“Di era deindustrialisasi jangan sampai negara justru mematikan industri nasional di tengah krisis yang melanda. Keberpihakan itu penting, meletakkan basis-basis kompetitif kita. Kita hidup di bumi Pancasila, ini Tanah Air kita, jadi tidak ada yang bisa semena-mena. Kita duduk bareng-bareng, kalau tidak bisa, kita cari jalan lain,” tegasnya.

Ancaman PHK
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga belum diajak berdiskusi oleh Kemenkes, padahal dampak terhadap tenaga kerja terlihat sangat nyata dari adanya Rancangan Permenkes. Sejak Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) dikeluarkan, Kemenaker menerima laporan potensi PHK hingga 2,2 juta pekerja di sektor tembakau.

“Kami concern bahwa PP Nomor 28 Tahun 2024 dan turunannya akan berpotensi meningkatkan PHK. Kalau aturan ini terlalu kenceng sesuai teman-teman Kesehatan, akan ada 2,2 juta orang ter-PHK, baik dari tembakau maupun industri kreatif yang mendukung industri tembakau,” ungkap Dirjen Hubungan Industrial Kemenaker Indah Anggoro Putri.

Indah memaparkan dari enam juta pekerja tembakau, hampir 89 persen adalah pekerja wanita, bahkan 85 persen di antaranya adalah kelompok rentan. Indah mengatakan negara perlu hadir untuk melindungi kelompok ini karena apabila angka pengangguran meningkat, dampak sosialnya akan sangat besar hingga berujung pada peningkatan kriminalitas.

Tak hanya itu, Indah menyoroti banyaknya para pekerja yang bekecimpung di industri kreatif semestinya dilindungi. Ia menekankan agar Kemenkes mempertimbangkan keseimbangan pengusaha agar sama-sama dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional delapan persen dari Presiden Prabowo.

“Kita perlu selamatkan sektor tembakau ini, mitigasinya dari kami tentu serap aspirasi. Izin juga untuk Kemenkes, kalau rapat kami juga perlu diundang. Karena sebelumnya Kemenkes dikritik kurang public hearing, jadi kedepannya kami siap untuk mendukung dan diajak berdiskusi,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(END)

14/11/2024 05:29
Pengamat Puji Wamenaker Serius Jaga Komitmen Prabowo di Tengah Isu PHK Buruh Sritex

Jakarta: Pengamat ketenagakerjaan Aznil Tan mengapresiasi langkah sigap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dalam menangani isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Menurutnya, tindakan cepat Wamenaker tersebut menunjukkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi hak-hak pekerja, khususnya di sektor industri padat karya.

Aznil menilai, kehadiran Wamenaker yang langsung memanggil Komisaris Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, untuk klarifikasi adalah bentuk nyata dari tanggung jawab pemerintah terhadap buruh.

“Langkah Wamenaker ini menunjukkan bahwa pemerintah serius menjaga komitmen terhadap kesejahteraan buruh, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo,” ujar Aznil, Rabu 13 November 2024.

Baca juga: 7 Fakta Wamenaker Panggil Bos Sritex Usai Isu PHK Tersebar

Menurut Aznil, meskipun ribuan buruh Sritex dirumahkan, hak-hak mereka tetap dijamin sesuai peraturan yang berlaku. “Meskipun dirumahkan, hak-hak buruh tetap terlindungi sesuai ketentuan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, termasuk hak atas upah dan jaminan sosial. Ini adalah komitmen pemerintah yang patut diapresiasi,” jelasnya.

Aznil juga mengungkapkan bahwa dirinya langsung menghubungi Wamenaker begitu mendengar isu PHK ini untuk meminta klarifikasi. “Saya pun segera menghubungi Pak Wamen untuk meminta penjelasan. Beliau menunjukkan respons cepat dengan langsung memanggil manajemen Sritex,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto sendiri menunjukkan kepedulian besar terhadap isu PHK ini dengan menugaskan empat kementerian, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, untuk memantau dan menangani dampak isu ketenagakerjaan.

“Presiden sangat concern terhadap isu ini dan langsung menugaskan empat kementerian terkait untuk berkoordinasi, demi menjaga stabilitas sektor tenaga kerja di tengah situasi sulit ini,” tambah Aznil.

Aznil menegaskan bahwa pemerintah harus hadir memberikan kepastian bagi pekerja dan dunia industri. “Keberlanjutan industri padat karya seperti Sritex harus dijaga agar komitmen pemerintah dalam melindungi pekerja benar-benar terealisasi,” tutupnya.

Jakarta: Pengamat ketenagakerjaan Aznil Tan mengapresiasi langkah sigap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dalam menangani isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Menurutnya, tindakan cepat Wamenaker tersebut menunjukkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi hak-hak pekerja, khususnya di sektor industri padat karya.

Aznil menilai, kehadiran Wamenaker yang langsung memanggil Komisaris Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, untuk klarifikasi adalah bentuk nyata dari tanggung jawab pemerintah terhadap buruh.

“Langkah Wamenaker ini menunjukkan bahwa pemerintah serius menjaga komitmen terhadap kesejahteraan buruh, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo,” ujar Aznil, Rabu 13 November 2024.
Baca juga: 7 Fakta Wamenaker Panggil Bos Sritex Usai Isu PHK Tersebar

Menurut Aznil, meskipun ribuan buruh Sritex dirumahkan, hak-hak mereka tetap dijamin sesuai peraturan yang berlaku. “Meskipun dirumahkan, hak-hak buruh tetap terlindungi sesuai ketentuan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, termasuk hak atas upah dan jaminan sosial. Ini adalah komitmen pemerintah yang patut diapresiasi,” jelasnya.

Aznil juga mengungkapkan bahwa dirinya langsung menghubungi Wamenaker begitu mendengar isu PHK ini untuk meminta klarifikasi. “Saya pun segera menghubungi Pak Wamen untuk meminta penjelasan. Beliau menunjukkan respons cepat dengan langsung memanggil manajemen Sritex,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto sendiri menunjukkan kepedulian besar terhadap isu PHK ini dengan menugaskan empat kementerian, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, untuk memantau dan menangani dampak isu ketenagakerjaan.

“Presiden sangat concern terhadap isu ini dan langsung menugaskan empat kementerian terkait untuk berkoordinasi, demi menjaga stabilitas sektor tenaga kerja di tengah situasi sulit ini,” tambah Aznil.

Aznil menegaskan bahwa pemerintah harus hadir memberikan kepastian bagi pekerja dan dunia industri. “Keberlanjutan industri padat karya seperti Sritex harus dijaga agar komitmen pemerintah dalam melindungi pekerja benar-benar terealisasi,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

14/11/2024 02:32
Jadi Menkeu Memang Tidak Enak

Jakarta –

Menduduki posisi sebagai pemangku kepentingan dan pejabat pemerintahan bukanlah perkara yang mudah. Beban ini dirasakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sebagai menteri keuangan, Sri Mulyani merasa bahwa dirinya kerap dicap sebagai pihak yang menetapkan dan menerbitkan kebijakan-kebijakan keuangan. Sedangkan dari kebijakan tersebut, biasanya akan menuai respons pro dan kontra dari berbagai kalangan.

“Kadang-kadang menjadi menteri keuangan memang menjadi tidak enak. Karena indikatornya semua menjadi tidak sama happy, semuanya equally unhappy. Karena begini, kok dapetnya cuman segini? Saya mintanya 100 dapetnya cuma 25, tetapi ini yang merasa sudah dikasih 25 membebankan saya,” kata Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Padahal, Sri Mulyani bilang bahwa penetapan kebijakan-kebijakan keuangan tersebut merupakan hasil koordinasi dan keputusan bersama dengan Kementerian/lembaga (KL) terkait. Misalnya saja untuk kebijakan tentang cukai tembakau.

“Kebijakan yang itu merupakan hasil pembahasan sidang kabinet, katakanlah cukai hasil tembakau tadi, penggunaan tembakau petani lokal, cukainya untuk grup 1, grup 2, grup 3, yang beda-beda kelasnya. Masalah kesehatan, Menkes inginnya tinggi banget (cukai) karena mengancam rokok, Menaker-Menperin minta serendah-rendahnya,” terangnya.

Baik dirinya maupun menteri-menteri lainnya juga berupaya keras untuk menetapkan instrumen fiskal terbaik yang aman dipakai untuk melakukan perlindungan. Namun memang kadang kala dalam prosesnya hal ini menimbulkan dilema.

Hal ini misalnya dalam hal kebijakan bea masuk impor. Sri Mulyani mengatakan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang merasakan dilema antara melindungi industri hulu dan hilir terkait pengenaan bea masuk tinggi.

Apabila bea masuk tinggi ditetapkan, menurut Sri Mulyani, industri hulu bisa terlindungi, namun industri hulu yang kesulitan memperoleh bahan baku impor murah. Namun bila diturunkan, industri hulu tadi justru bisa musnah.

“Kalau kita mengenakan bea masuk di hulu, pasti hilirnya nanti lapor ke bapak/ibu (DPR). Saya kok didzalimi dengan bea masuk Kemenkeu. kalau saya kemudian turunkan, nanti yang hulu gantian ke bapak/ibu sekalian juga bilang menkeu tidak memihak industri kami. ini yang menyebabkan kita harus memahami setiap instrumen pasti ada konsekuensinya,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, tugas untuk menyeimbangkan hulu dan hilir ini dibahas bersama-sama bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dari rapat koordinasi, maka akan dihasilkan kesepakatan bersama sehingga semua KL juga memahami konsekuensi atas keputusan tersebut.

“Ini yang menjadi salah satu kenapa kami memang harus hati-hati. Tapi saya setuju yang disampaikan bapak/ibu sekalian bahwa kami akan mencoba untuk terus mengkalibrasi dan komunikasikan,” kata dia.

Lihat juga Video Sri Mulyani: Prabowo Minta Saya Jadi Menteri Keuangan

(shc/rrd)

13/11/2024 17:38
Sritex Pailit, Wamenaker: Kita Butuh Pengusaha dan Buruh yang Patriotik

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) akan melakukan pengawasan atau monitoring kepada buruh maupun perusahaan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex menyusul keputusan pailit perusahaan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menegaskan, pengawasan terkait Sritex merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan buruh dan pengusaha yang patriotik.

“Narasinya Bapak Prabowo, kita butuh pengusaha yang patriotik. Kita butuh buruh yang patriotik,” tambah Noel sapaan akrabnya dalam konferensi pers di gedung Kemenaker, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2024).

Dia mengatakan, Kemenaker akan tetap melakukan monitoring karena ini terkait kebutuhan buruh. “Negara harus benar-benar hadir. Jangan sampai kita abai. Ini persoalan buruh kepentingan nasional juga,” ujar Immanuel

Noel menegaskan, tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan meski Sritex dinyatakan pailit. Hal ini juga merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo.

Adapun penyelematan Sritex ini dilakukan dalam kurun waktu kurang 100 hari seperti yang diminta Prabowo kepada empat kementeriannya, termasuk Kemenaker.

“Sampai sekarang itu belum sampai 100 hari (sejak Sritex dinyatakan pailit). Bahkan belum juga sebulan. Ini bentuk tanggung jawab kita (bahwa) negara hadir (membantu industri tekstil),” ucapnya.

Sritex dinyatakan pailit setelah PN Niaga Semarang mengabulkan permohonan salah satu kreditur, PT Indo Bharat Rayon yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.

13/11/2024 16:58
Sritex Masuk Kriteria Delisting di BEI, Dirut:Kami Tunggu Hasil Kasasi

Jakarta, Beritasatu.com – Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex (SRIL) Iwan Kurniawan Lukminto buka suara seusai sahamnya masuk kriteria delisting (penghapusan) oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Iwan menegaskan, pihaknya masih akan menunggu hasil hak kasasi atas putusan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. Dia berharap, ke depannya hal ini bisa segera diselesaikan.

“Mungkin terkait teknis sekali sebenarnya enggak bisa jawab ya. Jadi kami tetap menunggu proses kasasi ini,” ujar Iwan dalam konferensi pers di gedung Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2024).

Sebelumnya, BEI memberikan tanggapan soal saham Sritex (SRIL) yang telah memenuhi kriteria delisting. Di lantai bursa, saham SRIL sudah digembok BEI sejak 18 Mei 2021.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengaku belum mengetahui secara pasti kapan BEI akan melakukan delisting saham SRIL. Namun, pihaknya masih akan menunggu hasil kasasi atas putusan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

“Belum tahu (delisting SRIL). Saya kira tim tetap akan melakukan reviu, kalau nanti hasil keputusan kasasi membuat tidak terpenuhinya unsur suspensi karena pailit itu, ya salah satu terbuka, tetapi kan itu masih ada gemboknya,” tandas Jeffrey kepada wartawan di BEI, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

13/11/2024 15:55
Menaker serukan dunia usaha mengembangkan keterampilan tenaga kerja

Saya percaya keberhasilan pengembangan kompetensi tenaga kerja ini tidak mungkin dicapai oleh satu pihak saja.Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajak kalangan dunia usaha untuk terus memperkuat kerja sama, mengembangkan keterampilan tenaga kerja, dan memastikan tenaga kerja Indonesia siap menghadapi tantangan global di masa depan.

“Saya percaya keberhasilan pengembangan kompetensi tenaga kerja ini tidak mungkin dicapai oleh satu pihak saja,” kata Yassierli dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Yassierli saat meresmikan workshop Panasonic Training Center di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Jawa Barat, turut menyaksikan penandatanganan berita acara serah terima hibah dari PT Panasonic Gobel kepada BBPVP Bekasi serta penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BBPVP Bekasi dengan Yayasan Matsushita Gobel dan Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel.

Ia mengatakan penandatanganan kerja sama ini merupakan bentuk kepedulian Kemnaker membentuk SDM yang kompeten. “Saya harap MoU ini ditindaklanjuti dengan kerja bersama dan terus kita tingkatkan serta memberikan dampak positif yang nyata dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia,” katanya pula.

Dia mengatakan pula sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, saat ini dunia ketenagakerjaan tengah menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kebutuhan kompetensi tenaga kerja di Indonesia. “Sehingga menuntut kita untuk bergerak cepat dan adaptif dalam mengembangkan skill set tenaga kerja agar siap menghadapi tuntutan zaman,” katanya.

Menaker menambahkan, diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pihak, terutama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk membekali tenaga kerja dengan skill set yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini dan masa depan.

Skill Set, katanya pula, yang perlu diprioritaskan dalam pelatihan tenaga kerja di lembaga pelatihan yakni Digital Skills, Problem-Solving dan Critical Thinking, Green Skills, dan Interpersonal and Communication Skills untuk mendukung kolaborasi yang efektif, terutama dalam konteks Gig Economy.

“Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa kurikulum dan keterampilan yang diberikan di lembaga pelatihan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan kerja,” ujarnya pula.

Chairman and Shareholders of Panasonic Gobel Group Rahmat Gobel mengapresiasi Kemnaker yang selama ini banyak membantu memberikan bimbingan dan dukungan kepada perusahaan khususnya pembinaan pembangunan SDM.

“Membangun industri bukan sekadar membangun pabrik atau mempekerjakan manusia. Sebab melalui industri selain membangun SDM juga penguasaan teknologi,” katanya lagi.
Baca juga: Lima kompetensi serba digital untuk menunjang karir pada 2024
Baca juga: Sleman beri pelatihan berbagai keterampilan kerja calon tenaga kerja

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

13/11/2024 14:48
2.500 Karyawan Diliburkan, Bos Sritex Jamin Gaji Tetap Dibayar – Page 3

Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan menyebut Presiden Prabowo Subianto tak ingin buruh menderita. Ini berkaitan dengan kepastian pekerjaan bagi buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.

Dia mengatakan, buruh membutuhkan kepastian pekerjaan. Hal ini bisa dipastikan jika Sritex memiliki bahan baku yang cukup untuk menjalankan produksinya.

“Karena begini, buruh itu atau pekerja itu butuh kepastian, kepastian hukum dan negara harus hadir, negara harus hadir Karena apa yang saya lakukan hari ini terhadap Sritex itu perintah Presiden langsung,” kata Noel, sapaan akrabnya, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

“Karena Pak Presiden Prabowo Subianto tidak ingin tidak ingin ada yang namanya PHK, dia tidak mau melihat buruh atau pekerja itu menderita,” sambungnya.

Dia juga menyinggung terkait kepastian bahan baku ke Sritex. Diketahui, bahan baku tekstil untuk produksi Sritex tertahan hingga rekening perusahaan yang terblokir. Saat ini, bahan baku Sritex disebut hanya cukup untuk produksi 3 pekan kedepan.

“Karena sebuah kebijakan yang tadi disampaikan Pak Iwan (Direktur Utama Sritex) ada akunnya yang di blokir, kemudian ada ekspor-impornya yang terblokir juga ya, akhirnya mengganggu operasional perusahaan,” jelas dia.

Dia berharap, perusahaan tetap menjalankan operasional pabriknya untuk menjamin kewajiban terhadap karyawan bisa terpenuhi. Sementara itu, negara bertugas untuk menjamin agar tersedia lapangan pekerjaan yang cukup.

“Kita juga menginginkan pengusaha itu tetap melakukan operasional perusahaannya, agar apa, kewajiban-kewajibannya terkait kebutuhan kawan-kawan pekerja, gaji dan sebagainya itu ya berjalan dengan baik. Karena sekali lagi saya tekankan, bekerja itu adalah hak, kewajiban negara adalah menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya agar tidak menjadi negara yang cuman omon-omon,” pungkas Immanuel Ebenezer.

13/11/2024 14:14
Singgung Bahan Baku Sritex, Wamenaker: Prabowo Tak Ingin Buruh Menderita – Page 3

Sebelumnya, Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto menegaskan perusahaannya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Namun, 2.500 orang karyawan tersebut diliburkan sementara.

Dia menuturkan, hal ini sekaligus menjawab kabar yang beredar di masyarakat. Menurut dia, langkah itu dilakukan imbas dari kurangnya bahan baku.

“Sritex tidak melakukan PHK, dan dalam status kepailitan ini, tetapi Sritek telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan akibat kekurangan bahan baku,” kata Iwan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Dia menegaskan, manajemen perusahaan masih berusaha agar Sritex tetap bisa melakukan produksi dengan pasokan bahan baku yang cukup.

“Manajemen itu selalu melihatnya adalah keberlangsungan usaha dan melanjutkan usaha ini dan tidak ada PHK, jadi jelas,” tegas Iwan.

Tak Ada PHK Massal

Ditempat yang sama, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan kembali tidak ada PHK massal Sritex.

“Tadi dipertegas lagi bahwa tidak ada PHK, artinya saya ingin menjawab isu liar yang tidak bertanggung jawab ini bahwa tidak ada PHK,” ucapnya.

Sebagai tindak lanjut usai menerima keterangan tadi, Immanuel berencana menyambangi pabrik Sritex pekan ini. Tujuannya, memastikan tidak adanya PHK karyawan di perusahaan tekstil raksasa tersebut.

“Saya mau memastikan pak nanti, Saya akan datang ke tempat bapak ya untuk memastikan bahwa benar tidak ada, karena saya tidak mau, ini tanggung jawab publik saya nih, tanggung jawab publik saya cuman hanya, kemarin saya memastikan tidak ada, saya panggil Bapak sekarang, saya nanti datang kesana ya,” tuturnya.

13/11/2024 13:45
7 Fakta Wamenaker Panggil Bos Sritex Usai Isu PHK Tersebar

Jakarta: Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer memanggil Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan Setiawan Lukminto, terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menerpa perusahaan tersebut. Pemanggilan dan pertemuan berlangsung di Jakarta, Rabu 13 November 2024.

Sebelumnya beredar kabar Sritex melakukan PHK. Padahal sebelumnya, Sritex disebut berkomitmen tidak melakukan PHK.

Berikut adalah tujuh fakta penting terkait pertemuan itu:
1. Pemanggilan untuk Klarifikasi Isu PHK
Immanuel Ebenezer memanggil pihak Sritex untuk membahas isu PHK yang beredar setelah kunjungannya ke perusahaan tersebut. Immanuel menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mencari kepastian terkait kabar tersebut.

“Kenapa saya memanggil beliau? Karena ada berita simpang siur pas kehadiran saya di Sritex terkait permintaan Presiden Prabowo Subianto, yang akhirnya ditugaskan ke saya untuk memastikan adanya PHK atau tidak,” ujar Immanuel dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta, Rabu 13 November 2024.

Baca juga: Sritex Dinyatakan Pailit, Ini Perbedaan Pailit dan Bangkrut

2. Wamenaker Terganggu
Immanuel sebelumnya telah menerima komitmen dari Sritex bahwa perusahaan tidak akan melakukan PHK. Namun, beberapa hari setelah kunjungannya, ia mendapat informasi bahwa terdapat isu PHK.
?
“Ini membuat saya terganggu, artinya kok seorang pejabat negara berbohong selama ini, tidak ada PHK ternyata ada PHK,” ucap Immanuel.
3. Terus Pantau Buruh Sritex agar Tidak Ada PHK
Immanuel menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus memantau kondisi perusahaan yang sedang dalam status pailit ini. Ia juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi bagi karyawan Sritex.

“Yang pasti kita akan tetap melakukan monitoring ya karena ini terkait kebutuhan kawan-kawan buruh yang harus benar-benar negara harus hadir,” jelas Immanuel.
4. Sritex Tegaskan Tidak Melakukan PHK, Hanya Meliburkan Karyawan
Dalam pertemuan ini, Iwan Setiawan Lukminto menegaskan bahwa Sritex tidak melakukan PHK terhadap karyawannya. Ia menyatakan bahwa perusahaan hanya meliburkan sekitar 2.500 karyawan karena kendala bahan baku.

“Sritex tidak melakukan PHK dan dalam status kepailitan ini. Tetapi Sritex telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan akibat kekurangan bahan baku, ini memang kemarin ini kan ada tersendat di dalam proses administrasi,” jelas Iwan.
5. Karyawan yang Diliburkan Masih Digaji
Meski karyawan diliburkan akibat kendala bahan baku, Iwan memastikan bahwa mereka tetap menerima gaji. Ia berharap agar masalah administrasi ini segera terselesaikan, sehingga operasional dapat kembali normal.

“Para karyawan yang dirumahkan itu masih tetap digaji,” kata Iwan.
6. Kondisi Bahan Baku Hanya Cukup untuk Tiga Minggu
Iwan juga mengungkapkan bahwa stok bahan baku di Sritex hanya cukup untuk produksi selama tiga minggu. Kondisi ini berpotensi meningkatkan jumlah karyawan yang diliburkan jika izin usaha tidak segera diterbitkan.

“Bahan baku di Sritex hanya cukup untuk tiga minggu ke depan,” ungkap Iwan.
7. Pentingnya Keputusan Kurator dan Hakim Pengawas
Iwan menekankan bahwa keberlanjutan usaha Sritex sangat bergantung pada keputusan kurator dan hakim pengawas. Jika izin beroperasi kembali dikeluarkan, perusahaan berharap dapat berproduksi normal.

“Jadi ini ada proses point concern yang harus cepat diputuskan oleh hakim pengawas. Karena ini akan membantu kami dalam keberlanjutan,” jelasnya.

Jakarta: Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer memanggil Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan Setiawan Lukminto, terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menerpa perusahaan tersebut. Pemanggilan dan pertemuan berlangsung di Jakarta, Rabu 13 November 2024.

Sebelumnya beredar kabar Sritex melakukan PHK. Padahal sebelumnya, Sritex disebut berkomitmen tidak melakukan PHK.

Berikut adalah tujuh fakta penting terkait pertemuan itu:

1. Pemanggilan untuk Klarifikasi Isu PHK

Immanuel Ebenezer memanggil pihak Sritex untuk membahas isu PHK yang beredar setelah kunjungannya ke perusahaan tersebut. Immanuel menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mencari kepastian terkait kabar tersebut.
“Kenapa saya memanggil beliau? Karena ada berita simpang siur pas kehadiran saya di Sritex terkait permintaan Presiden Prabowo Subianto, yang akhirnya ditugaskan ke saya untuk memastikan adanya PHK atau tidak,” ujar Immanuel dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta, Rabu 13 November 2024.

Baca juga: Sritex Dinyatakan Pailit, Ini Perbedaan Pailit dan Bangkrut

2. Wamenaker Terganggu

Immanuel sebelumnya telah menerima komitmen dari Sritex bahwa perusahaan tidak akan melakukan PHK. Namun, beberapa hari setelah kunjungannya, ia mendapat informasi bahwa terdapat isu PHK.
?
“Ini membuat saya terganggu, artinya kok seorang pejabat negara berbohong selama ini, tidak ada PHK ternyata ada PHK,” ucap Immanuel.

3. Terus Pantau Buruh Sritex agar Tidak Ada PHK

Immanuel menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus memantau kondisi perusahaan yang sedang dalam status pailit ini. Ia juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi bagi karyawan Sritex.

“Yang pasti kita akan tetap melakukan monitoring ya karena ini terkait kebutuhan kawan-kawan buruh yang harus benar-benar negara harus hadir,” jelas Immanuel.

4. Sritex Tegaskan Tidak Melakukan PHK, Hanya Meliburkan Karyawan

Dalam pertemuan ini, Iwan Setiawan Lukminto menegaskan bahwa Sritex tidak melakukan PHK terhadap karyawannya. Ia menyatakan bahwa perusahaan hanya meliburkan sekitar 2.500 karyawan karena kendala bahan baku.

“Sritex tidak melakukan PHK dan dalam status kepailitan ini. Tetapi Sritex telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan akibat kekurangan bahan baku, ini memang kemarin ini kan ada tersendat di dalam proses administrasi,” jelas Iwan.

5. Karyawan yang Diliburkan Masih Digaji

Meski karyawan diliburkan akibat kendala bahan baku, Iwan memastikan bahwa mereka tetap menerima gaji. Ia berharap agar masalah administrasi ini segera terselesaikan, sehingga operasional dapat kembali normal.

“Para karyawan yang dirumahkan itu masih tetap digaji,” kata Iwan.

6. Kondisi Bahan Baku Hanya Cukup untuk Tiga Minggu

Iwan juga mengungkapkan bahwa stok bahan baku di Sritex hanya cukup untuk produksi selama tiga minggu. Kondisi ini berpotensi meningkatkan jumlah karyawan yang diliburkan jika izin usaha tidak segera diterbitkan.

“Bahan baku di Sritex hanya cukup untuk tiga minggu ke depan,” ungkap Iwan.

7. Pentingnya Keputusan Kurator dan Hakim Pengawas

Iwan menekankan bahwa keberlanjutan usaha Sritex sangat bergantung pada keputusan kurator dan hakim pengawas. Jika izin beroperasi kembali dikeluarkan, perusahaan berharap dapat berproduksi normal.

“Jadi ini ada proses point concern yang harus cepat diputuskan oleh hakim pengawas. Karena ini akan membantu kami dalam keberlanjutan,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

13/11/2024 11:33