Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemnaker

  • Upah Minimum 2025 Naik 6,5%, UMP di Jakarta Jadi Rp5,3 Juta

    Upah Minimum 2025 Naik 6,5%, UMP di Jakarta Jadi Rp5,3 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5% pada 2025. Adapun, aturan tertulis bakal dituangkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) pekan depan. 

    Jika keputusan tersebut ditetapkan, berapa besaran kenaikan upah di DKI Jakarta tahun depan?

    Untuk diketahui, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2024 sebesar Rp5,06 juta, angka tepatnya Rp5.067.381 atau naik dari tahun sebelumnya Rp4.901.798. 

    Dengan acuan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5%, maka perhitungannya yaitu UMP tahun lalu dikalikan besaran persentase kenaikan yang ditetapkan atau Rp5.067.381 x 6,5% = Rp329.379. 

    Artinya, UMP DKI Jakarta 2025 akan berkisar Rp5.396.761 atau Rp5,3 juta. Perlu diingat, angka tersebut merupakan perhitungan kasar. Ketetapan besaran UMP akan ditetapkan resmi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. 

    Untuk diketahui, sebelumnya Presiden Prabowo mengambil keputusan kenaikan UMP setelah menggelar rapat dengan Menteri Ketenegakerjaan dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (29/11/2024).

    “Menaker telah mengusulkan untuk meningkatkan kenaikan upah minimum  6%, namun setelah membahas dengan pimpinan buruh kita ambil keputusan untuk menaikan upah minimum sebesar 6,5%,” ujar Prabowo.

    Prabowo menuturkan, penetapan kenaikan upah minimum dilakukan untuk meningkatkan daya beli pekerja, dengan tetap memperhatikan daya saing usaha.

    “Ketentuan lebih rinci akan diatur oleh peraturan menteri ketenagakerjaan,” kata Prabowo dalam dalam siaran langsung Sekretariat Presiden, Jumat (29/11/2024)

    Menanggapi hal itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan Permenaker yang mengatur penetapan UMP 2025 dapat rampung pada pekan depan, tepatnya pada 4 Desember 2024.

    Yassierli menjelaskan, dalam merumuskan Permenaker itu Kemenaker bakal berkoordinasi dengan Kementerian Hukum yang dipimpin oleh Supratman Andi Agtas.

    “Target Rabu [pekan depan] ya terbit insya Allah, harus sinkronisasi dulu di kementrian hukum,”pungkasnya.

  • Naikkan UMP 2025 Lebih Tinggi dari yang Disarankan Menaker, Presiden Prabowo: Kesejahteraan Buruh Sangat Penting

    Naikkan UMP 2025 Lebih Tinggi dari yang Disarankan Menaker, Presiden Prabowo: Kesejahteraan Buruh Sangat Penting

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan buruh dengan mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%. Langkah ini diambil untuk memastikan daya beli pekerja meningkat tanpa mengorbankan daya saing usaha.

    “Penetapan upah minimum bertujuan sebagai jaringan pengaman sosial, khususnya bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, sambil tetap memperhatikan daya saing usaha,” ujar Prabowo saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Presiden mengungkapkan, awalnya Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyarankan kenaikan UMP hanya sebesar 6%. Namun, setelah mempertimbangkan aspirasi pimpinan buruh, Prabowo memutuskan untuk menambah kenaikan menjadi 6,5%.

    “Menteri Tenaga Kerja mengusulkan 6%, tetapi setelah diskusi dengan pimpinan buruh, kami memutuskan kenaikan rata-rata nasional menjadi 6,5%,” jelas Prabowo.

    Prabowo juga menyampaikan upah minimum sektoral (UMS) akan ditentukan oleh dewan pengupahan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Sementara, aturan lebih lanjut mengenai UMP akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

    Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan, selain menaikkan UMP 2025, Prabowo juga memperkenalkan program makan bergizi gratis (MBG) yang ditujukan bagi anak-anak dan ibu hamil dari keluarga buruh.

    “Program makan bergizi ini merupakan tambahan kesejahteraan, karena buruh tentunya memiliki keluarga dan anak. Kita rencanakan alokasi Rp10.000 per hari per anak atau ibu hamil, meskipun harapan kita bisa mencapai Rp 15.000 jika kondisi anggaran memungkinkan,” ungkap Prabowo.

    Langkah ini, menurut Presiden Prabowo, diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan keluarga buruh sambil mendukung kesehatan generasi mendatang.

  • Prabowo Subianto Bakal Umumkan Kenaikan UMP 2025, Segini Bocorannya! – Page 3

    Prabowo Subianto Bakal Umumkan Kenaikan UMP 2025, Segini Bocorannya! – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa formulasi Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 akan selesai dan diumumkan paling lambat pada awal Desember 2024.

    “Target kami, formulasi UMP selesai akhir bulan ini atau awal Desember,” ujar Yassierli kepada awak media di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

    Jika merujuk pada tahun-tahun sebelumnya, pengumuman UMP biasanya dilakukan pada 21 November. Namun, tahun ini terjadi penundaan karena Menaker masih menunggu arahan dan keputusan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Yassierli menegaskan bahwa formula UMP 2025 akan mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan hidup layak pekerja dan kondisi perekonomian nasional, sesuai dengan arahan Presiden.

    Namun, di sisi lain, keterlambatan pengumuman ini memicu ketidakpastian, terutama bagi pekerja di sektor-sektor yang mengandalkan keputusan tersebut untuk merencanakan keuangan mereka tahun depan.

  • Sidang Kabinet Ditunda, Prabowo Rapat Terbatas Bareng Airlangga-Yassierli

    Sidang Kabinet Ditunda, Prabowo Rapat Terbatas Bareng Airlangga-Yassierli

    Jakarta –

    Sidang Kabinet yang sejatinya dijadwalkan sore ini ditunda. Presiden Prabowo Subianto hanya menggelar rapat terbatas bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menaker Yassierli di Istana sore ini.

    Hal tersebut dikonfirmasi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Namun, Hasan belum menjelaskan alasan penundaan sidang kabinet.

    “Betul (jadinya) ratas,” kata Hasan, Jumat (29/11/2024).

    Pantauan detikcom di Kompleks Istana Kepresidenan, Airlangga tiba di Istana sekitar pukul 14.38 WIB. Sebelumya sudah tiba lebih dulu Yassierli.

    Keduanya enggan menjawab saat ditanya apa yang akan dibahas dalam rapat. Saat ditanya apakah rapat terbatas memutuskan perihal Upah Minimum Provinsi (UMP), Airlangga meminta untuk menunggu.

    “Tunggu saja,” kata Airlangga.

    “Rencananya begitu, rencananya pasti. Sore biasa,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

    (eva/aik)

  • Airlangga & Menaker Merapat ke Istana Temui Prabowo, Bahas UMP 2025?

    Airlangga & Menaker Merapat ke Istana Temui Prabowo, Bahas UMP 2025?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendadak datang ke Istana Negara siang ini. Keduanya tiba pukul 14.38 WIB untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Bahas soal UMP 2025?

    Baik Airlangga maupun Yassieli tidak memberikan penegasan soal apa yang ingin dibicarakan keduanya dengan Prabowo.

    “Nanti abis rapat,” singkat kata Airlangga, Jumat (29/11/2024)

    “Nanti-nanti,” timpal Yassierli.

    Sementara itu, dihubungi terpisah Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri masih belum tahu kapan UMP 2025 akan diumumkan.

    “Belum tahu,” sebutnya.

    Sebelumnya Yassierli menegaskan bahwa aturan UMP 2025 termasuk ketentuan seperti formulasi perhitungan dan lain-lain akan dikeluarkan akhir bulan ini atau paling lambat awal Desember. Hal ini dinilainya wajar karena menyesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang Undang Cipta Kerja serta tidak berlakunya lagi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

    “Jadi kami masih punya waktu sebenernya, karena kalau kita mengacu ke tanggal yang di PP kan sudah lewat ya, tadi saya sampaikan ini kondisinya memang berbeda dengan adanya putusan MK, Tunggu aja. Saya punya target akhir bulan ini ya paling lambat awal bulan depan ya, semoga awal bulan ini peraturan menterinya bisa keluar,” tegasnya.

    Dia juga tengah mempertimbangkan lagi arahan dari Prabowo termasuk apa yang disuarakan oleh pengusaha dan pekerja.

    “Ya tentu lah UMP ini kan filosofisnya kita harus bisa menyeimbangkan, bagaimana kita meningkatkan penghasilan dari buruh dan tetap memperhatikan daya saing usaha,” sebutnya.

    (wur/wur)

  • Menaker Yassierli Minta Praktisi Ergonomi Manfaatkan Teknologi dan Inovasi Guna Dorong Produktivitas Kerja – Page 3

    Menaker Yassierli Minta Praktisi Ergonomi Manfaatkan Teknologi dan Inovasi Guna Dorong Produktivitas Kerja – Page 3

    Liputan6.com, Surabaya Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menyebut bahwa praktisi ergonomi dapat memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang tak hanya aman dan nyaman, tetapi juga mendorong produktivitas dan efisiensi lebih tinggi.

    “Saya lihat ergonomi tak hanya membatasi K3, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, tetapi keilmuan ini dapat dikaitkan meningkatkan produktivitas, value added, daya saing, dan kinerja para individu, tetapi juga pandangan lebih makro di sektor industri,” sebutnya.

    Menaker Yassierli pun meminta praktisi ergonomi dapat memperluas horizon dari riset atau kajian lebih makro menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang kompleks. Ia menyebut, hal itu bisa mencakup mulai dari rendahnya pendidikan dan produktivitas tenaga kerja Indonesia, maupun tingginya lapangan kerja sektor informal.

    “Kalau kita terus berkutat dalam memantau mikro saat membahas konteks makro, maka intervensi yang sifatmya mikro menjadi tak substansial,” ujarnya.

    “Sehebat apa pun mendesain konsep K3 yang lebih safe dalam tataran mikro, ketika abai dalam konteks makro, maka intervensi kita menjadi tak signifikan,” jelas Menaker Yassierli.

  • Wamenaker Immanuel Tegaskan Presiden Prabowo Berpihak pada Buruh dan Ingin Rakyat Sejahtera – Page 3

    Wamenaker Immanuel Tegaskan Presiden Prabowo Berpihak pada Buruh dan Ingin Rakyat Sejahtera – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan bersungguh-sungguh membangun patriotisme kebangsaan dan berpihak pada rakyat dan buruh.

    Ia menegaskan bahwa negara tidak akan abai pada rakyatnya. 

    “Maka teman-teman buruh yang tergabung dalam Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) jangan khawatir, negara bersama-sama saudara,” tegas Wamenaker Immanuel ketika membuka pelatihan “Sertifikasi Basic K3 TKBM Seluruh Indonesia” di Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis 28 November 2024.

    Menyangkut pelatihan dan sertifikasi TKBM, Wamenaker mengutarakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hal mutlak dalam semua lapangan pekerjaan. Ia pun memuji, kecelakaan kerja di kalangan TKBM berbagai pelabuhan sangat kecil.

    “Saudara-saudara jangan lupa, Pak Presiden Prabowo Subianto pernah menegaskan: ‘Sebelum saya mati, saya ingin rakyat sudah sejahtera.’ Rakyat di sini, termasuk kawan-kawan TKBM,” tukas Immanuel.

    “Hidup buruh, hidup buruh,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Wamenaker menyerukan semua pihak hendaknya benar-benar mendukung. Termasuk Koperasi TKBM Karya Sejahtera kiranya mendukung upaya sertifikasi dan kesejahteraan TKBM. Pelatihan sertifikasi bagi TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok, diikuti 200 TKBM.

    “Kami bertekad senantiasa meningkatkan kualitas TKBM, demi kelancaran keamanan kerja,” kata Ketua Pimpinan Pusat Serikat Pekerja TKBM Indonesia, Subhan Hadil.

    Wamenaker melanjutkan aktivitas di pelabuhan, meninjau proses muat barang ke dalam kontainer.

    “Semua aktivitas di pelabuhan harus mengedepankan keamanan kerja, karena unsur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan prinsip mutlak dan K3 mendapatkan perhatian dari Kemnaker khususnya Bapak Menteri Yassierli dalam setiap rapat-rapat pimpinan, karena K3 juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produktivitas,” kata Wamenaker.

    Pembukaan pelatihan dan sertifikasi TKBM juga dihadiri Pimpinan Pelindo dan BPJS Ketenagakerjaan. Usai pembukaan, Immanuel mengunjungi Koperasi TKBM Karya Sejahtera, berdialog dengan para anggota koperasi, sekaligus menjembatani perbedaan persepsi antara anggota dengan pengurus koperasi.

    Koperasi yang merupakan wadah bersama bagi para buruh yang berasal dari berbagai perusahaan, diminta Wamenaker benar-benar mengupayakan peningkatan kesejahteraan buruh.

     

    (*)

  • Kenaikan UMP 2025 Jadi Angin Segar Pekerja, tapi Pupus Gara-Gara PPN 12% – Page 3

    Kenaikan UMP 2025 Jadi Angin Segar Pekerja, tapi Pupus Gara-Gara PPN 12% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa formulasi Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 akan selesai dan diumumkan paling lambat pada awal Desember 2024.

    “Target kami, formulasi UMP selesai akhir bulan ini atau awal Desember,” ujar Yassierli kepada awak media di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

    Pengumuman UMP Alami Penundaan

    Jika merujuk pada tahun-tahun sebelumnya, pengumuman UMP biasanya dilakukan pada 21 November. Namun, tahun ini terjadi penundaan karena Menaker masih menunggu arahan dan keputusan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Yassierli menegaskan bahwa formula UMP 2025 akan mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan hidup layak pekerja dan kondisi perekonomian nasional, sesuai dengan arahan Presiden.

    Namun, di sisi lain, keterlambatan pengumuman ini memicu ketidakpastian, terutama bagi pekerja di sektor-sektor yang mengandalkan keputusan tersebut untuk merencanakan keuangan mereka tahun depan.

    Pandangan Pekerja terhadap UMP

    Agung, seorang pekerja di Jakarta, mengungkapkan bahwa kenaikan UMP semestinya menjadi kabar baik. Namun, ia menilai penerapannya sering kali lambat.

    “Semakin lambat diumumkan, penerapannya juga semakin lambat. Syukur kalau ada perusahaan yang langsung menerapkan kebijakan ini, tapi kenyataannya tidak secepat itu,” kata Agung.

    Ia juga mengeluhkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12% pada tahun depan. Menurutnya, kenaikan ini berpotensi mengurangi dampak positif dari kenaikan UMP.

    “Belum sempat merasakan kenaikan gaji, nanti sudah terasa potongan yang lebih besar. Harga barang dan jasa pasti naik, jadi gaji naik pun terasa percuma,” tambah pria berusia 27 tahun itu.

     

  • Kemnaker Tegaskan Perusahaan Wajib Bayar Upah Lembur Jika Masih Kerja di Hari Pilkada Serentak

    Kemnaker Tegaskan Perusahaan Wajib Bayar Upah Lembur Jika Masih Kerja di Hari Pilkada Serentak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), telah menetapkan Rabu, 27 November 2024, sebagai hari libur nasional untuk mendukung pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2024.

    Penetapan ini diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024, yang memberikan panduan tentang pelaksanaan hari libur bagi pekerja atau buruh selama pemilu.

    Dalam surat edaran tersebut, Menaker menegaskan bahwa hari libur nasional untuk pemungutan suara mencakup berbagai tingkatan pemilu, termasuk pemilihan anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, serta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

    “Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada pekerja untuk melaksanakan hak pilihnya. Jika pekerja harus bekerja pada hari tersebut, maka pengusaha wajib mengatur waktu kerja agar mereka tetap dapat memilih,” jelas isi SE tersebut.

    Bagi pekerja yang tetap bekerja pada hari libur pemilu, hak-hak mereka tetap terjamin. Pekerja berhak menerima upah lembur serta kompensasi lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi jaminan agar pelaksanaan Pilkada Serentak di 545 daerah di Indonesia berjalan lancar tanpa mengorbankan hak-hak buruh.

    Kemenaker menekankan bahwa aturan ini bukan hanya soal kepatuhan pada hukum, tetapi juga penghormatan terhadap hak demokrasi seluruh pekerja.

    “Semua warga negara, termasuk pekerja, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depan bangsa melalui pemilu,” kata salah satu pejabat Kemenaker.

  • Indonesia Cari Solusi Lepas dari Middle Income Trap, Begini Caranya

    Indonesia Cari Solusi Lepas dari Middle Income Trap, Begini Caranya

    Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan menggelar Social Security Summit 2024 sebagai upaya mendorong produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
     
    Kegiatan yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada 26 November 2024 tersebut merupakan yang pertama di Indonesia dan secara resmi dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
     
    Yassierli mengungkapkan dukungan dan apresiasinya terhadap kegiatan tersebut. Pihaknya berharap diskusi ini dapat melahirkan strategi terkait jaminan sosial terhadap masyarakat.
    “Semoga hasil diskusi nanti benar-benar keluar dengan suatu strategi dan solusi. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan menunggu, kira-kira terkait dengan kami regulasi seperti apa, kebijakan seperti apa, dan strategi seperti apa yang harus kami tempuh,” ujar Yassierli, Selasa, 26 November 2024.
     
    Menurutnya, saat ini BPJS Ketenagakerjaan masih selaras dengan fungsinya dalam memenuhi jaminan sosial untuk masyarakat dan diharapkan dapat terus memperluas kepesertaanmya hingga menemukan strategi yang sifatnya preventif.
     
    Menaker titip pembahasan terkait ketenagakerjaan
     
    Selain itu Menaker juga menitipkan beberapa hal yang perlu dibahas, di antaranya perihal perlindungan jaminan sosial, hingga perlunya pendekatan yang lebih preventif yang terkait dengan jaminan ketenagakerjaan.
     
    “BPJS ketenagakerjaan akan memiliki peran yang sangat signifikan ke depan dalam aksi-aksi ataupun intervensi-intervensi yang sifatnya proaktif. Kita tunggu hasil rekomendasinya,” tutur dia.
     
    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menjelaskan hadirnya Social Security Summit 2024 merupakan bentuk respons terhadap tantangan besar yang kini tengah dihadapi sejumlah negara-negara berpenghasilan menengah termasuk Indonesia, yaitu middle income trap.
     
    Fenomena ini terjadi ketika negara-negara berpenghasilan menengah mengalami stagnasi dan kesulitan untuk bertransisi menuju status negara berpenghasilan tinggi.
     
    “Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap middle income trap adalah ketidakcukupan sistem jaminan sosial yang mampu mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” terang Anggoro.
     
    Menurutnya, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, rendahnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial membuat masyarakat semakin rentan dan menghambat inovasi serta produktivitas.
     
    Sektor informal dominasi struktur pekerja Indonesia
     
    Terlebih saat ini struktur pekerja Indonesia didominasi oleh sektor informal yang angkanya mencapai hampir 60 persen atau sejumlah 84,13 juta. Selain itu demografi penduduk Indonesia tengah bergerak menuju era ageing population, di mana proporsi penduduk lansia jumlahnya tersebut mengalami peningkatan.
     
    Hal ini, menurut Anggoro patut menjadi perhatian pemerintah dan seluruh pihak, sebab pekerja informal dan penduduk lansia rentan untuk jatuh dalam kemiskinan saat mengalami risiko sosial ekonomi.
     
    Untuk itu perluasan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi sebuah hal yang mutlak dilakukan, agar visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.
     
    Pasalnya hingga Oktober 2024, jumlah pekerja yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan baru mencapai 40,83 juta dan didominasi oleh segmen formal atau Penerima Upah (PU) sebesar 25,8 juta pekerja. Sedangkan sektor pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) jumlahnya sebesar 9,4 juta pekerja.
     
    Dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, Social Security Summit 2024 ini diharapkan mampu menjadi ajang diskusi untuk menghadirkan solusi inovatif dan strategi kolaboratif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia khususnya dalam hal ini kesejahteraan pekerja yang merupakan cita-cita kita bersama.
     
    “Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia adalah langkah penting untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja. Dengan kerja sama yang erat dari semua pihak, saya yakin kita bisa bergerak bersama membangun Indonesia sejahtera,” kata Anggoro.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)