Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemnaker

  • Skema Bansos Mau Diubah, Ini Bantuan Buat Pengangguran dan Korban PHK

    Skema Bansos Mau Diubah, Ini Bantuan Buat Pengangguran dan Korban PHK

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah Indonesia tengah memutar otak dalam mencarikan pekerjaan untuk pengangguran alias orang miskin usia produktif dan menampung korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan akan ada perubahan skema bantuan sosial (bansos). Ia menegaskan bantuan ke depan bakal disalurkan dengan pendekatan pemberdayaan dan pembangunan.

    “Bagi mereka yang punya kapasitas produktif, kita arahkan (mendapatkan pekerjaan dan penghasilan),” kata Budiman dalam Konferensi Pers di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat (6/12).

    “Kementerian Sosial pun sudah sangat ingin ada banyaknya graduasi. Lulus dari status miskin ekstrem dan miskin menjadi calon kelas menengah, atau calon wirausaha, atau calon pekerja upahan,” tegasnya.

    Ia menekankan pemberian bansos ke depan bakal lebih spesifik untuk kelompok-kelompok tertentu yang memang tidak mampu. Misal, untuk difabel, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), serta lanjut usia (lansia).

    Budiman mengklaim aspirasi serupa juga dikantongi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Ia menyebut masalah ketenagakerjaan di Indonesia terlalu besar jika hanya diurus Kemnaker.

    “Ada persoalan-persoalan teknis di lapangan, ketika di sebuah industri ada PHK, di sebuah wilayah ada PHK. Bagaimana menampung orang yang terkena PHK?” beber Budiman soal isi rapat koordinasi dengan stakeholder terkait.

    “Kira-kira Kementerian Desa atau desa-desa di sekitar pabrik, di kawasan industri yang ada PHK itu, kira-kira bagaimana desa akan bergerak,” sambungnya.

    Ia juga mencontohkan kasus lain, seperti pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Budiman mengatakan pelaku UMKM mesti diberdayakan, termasuk dalam proyek-proyek jalan tol.

    Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu menyebut UMKM bisa diberi porsi untuk berdagang di rest area sepanjang jalan tol. Upaya ini diklaim bakal melibatkan Kementerian UMKM.

    (skt/pta)

  • Budiman Akan Temui Bahlil Bahas Izin Ojol Beli Pertalite

    Budiman Akan Temui Bahlil Bahas Izin Ojol Beli Pertalite

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko akan bertemu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk membahas izin ojek online (ojol) membeli BBM bersubsidi jenis pertalite.

    “Kewenangan itu (penerima subsidi BBM) pada Pak Bahlil, satgas yang ngurusi soal subsidi,” katanya dalam Konferensi Pers di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat (6/12).

    “Nanti kita akan ada (pertemuan) tersendiri dengan Pak Bahlil. Ada, pastinya ada (rencana bertemu Menteri ESDM Bahlil membahas subsidi BBM),” ungkap Budiman.

    Sedangkan BP Taskin saat ini mendapat mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengkoordinir data tunggal. Budiman menegaskan data baru itu akan menjadi landasan 154 program pengentasan kemiskinan di 27 kementerian/lembaga (K/L).

    Badan Pusat Statistik (BPS) adalah penanggung jawab data tunggal. Badan tersebut yang mengumpulkan seluruh data K/L, termasuk dari PT Pertamina (Persero) terkait daftar penerima subsidi.

    “Iya, iya (subsidi BBM baru menggunakan data tunggal BPS). Semuanya (program pengentasan kemiskinan) tidak ada tumpang tindih, tidak ada lagi mismatch, ketidakcocokan,” jelas Budiman.

    “Belum, belum, kita belum ketemu dengan Kementerian ESDM. Baru (bertemu) Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan,” tutupnya.

    Isu ojol dilarang membeli pertalite pertama kali disuarakan Bahlil. Sang menteri yang juga ketua Satgas Subsidi Tepat Sasaran menilai driver ojek online masuk kategori usaha dan tidak berpelat kuning.

    Namun, pria yang juga ketua umum Partai Golkar itu berubah sikap. Ia menegaskan ojol masuk ke dalam kategori usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Menteri Bahlil mengaku masih mengkaji soal nasib ojol. Namun, ia memberi sinyal bahwa kemungkinan seluruh UMKM tetap berhak mendapat subsidi berbentuk barang alias pertalite.

    Di lain sisi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman ikut bersuara tentang nasib ojol. Ia menyebut ojek online tetap berhak membeli pertalite, meski aturan subsidi BBM diubah.

    “Saya sebagai menteri UMKM sekaligus anggota Satgas Subsidi BBM ingin meluruskan, dalam rapat pembahasan terakhir diputuskan bahwa pelaku UMKM tidak terdampak oleh realokasi subsidi BBM,” tegas Maman dalam rilis resminya.

    (skt/pta)

  • Hyper 5G Telkomsel Sasar Pabrik Mobil, Pelabuhan hingga Pertambangan pada 2025

    Hyper 5G Telkomsel Sasar Pabrik Mobil, Pelabuhan hingga Pertambangan pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) melirik potensi implementasi 5G di sektor manufaktur kendaraan roda empat, pelabuhan, hingga pertambangan pada 2025. Kasus pemanfaatan baru terus dikembangkan di sektor tersebut.

    Direktur Network Telkomsel Indra Mardiatna sejumlah pabrik kendaraan membutuhkan otomasi mobil yang cukup tinggi, sehingga membutuhkan dukungan konektivitas 5G. Perseroan membidik sektor tersebut pada tahun depan. 

    “Jadi ada kebutuhan di pabrik mobil, banyak dari pabrik yang butuh otomasi tinggi. Kedua, pelabuhan, terutama di pengaturan peti kemas di sana kombinasi antara 5G dan kecerdasan buatan, terutama AI vision untuk mendeteksi jumlah kontainer,” kata Indra, Jumat (6/12/2024). 

    Diketahui, jairngan 5G Telkomsel saat ini telah tersedia pertambangan. Konektivitas 5G digunakan untuk menggerakan kendaraan dari jarak jauh, sehingga menekan angka kecelakaan di pertambangan. Jaringan 5G dihadirkan secara private, sehingga lebih stabil dan andal. 

    Hyper 5G Telkomsel juga digunakan untuk smart manufacturing guna meningkatkan produktivitas. Jaringan 5G yang tangguh menggerakan alat-alat manufaktur hingga sensor internet of things IoT). 

    “Kami juga terus mengembangkan kasus pemanfaatan, salah satunya adalah menggerakan ekskavator dengan 5G dari jarak jauh,” kata Indra. 

    Adapun Hyper 5G Telkomsel memiliki kecepatan tertinggi (peak) unduh mencapai 515 Mbps atau 4x lipat dari 4G. Sementara itu untuk rata-rata unduh menyentuh 227 Mbps atau 4x lipat dari 4G. 

    Untuk kecepatan unggah, secara peak menyentuh 91 Mbps atau 2x kecepatan unduh 4G. Sementara itu secara rerata mencapai 67 Mbps atau 2x dari rerata 4G. 

    Dari sisi latensi, mencapai 10 milidetik dengan rerata yaitu 16 milidetik. 3x lipat lebih rendah dibandingkan dengan 4G. 

    Sementara itu, dalam kesempatan berbeda Head of Ericsson Indonesia Krishna Patil mengatakan 5G dapat membantu industri untuk menurunkan angka kecelakaan manufaktur dalam negeri yang terbilang tinggi. 

    Merujuk pada data Kementerian Ketenagakerjaan, pada periode Januari – Agustus 2024, Indonesia mencatat 278.564 kasus kecelakaan kerja, dengan mayoritas melibatkan peserta penerima upah. 

    Untuk mengatasi hal ini, ujar Krishna, teknologi smart manufacturing yang didukung oleh 5G dapat menjadi solusi utama dalam meningkatkan keselamatan kerja.

    Dengan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah, teknologi 5G memungkinkan data dari sensor dan perangkat di lapangan dikirim dan diproses secara instan, memberikan kemampuan pengawasan secara real-time. 

    “Selain itu, integrasi teknologi ini dapat mendeteksi bahaya lebih dini dan mengelola aktivitas operasional secara lebih aman, sehingga mengurangi risiko kecelakaan di tempat kerja. Hasilnya, keselamatan pekerja dapat lebih terjamin, dan lingkungan kerja yang aman serta efisien pun berhasil diciptakan,” kata Krishna.

    Dalam proses produksi, lanjutnya, kesalahan manual yang dilakukan oleh operator, terutama dalam perhitungan produksi, dapat mengurangi efisiensi operasional secara signifikan. 

    Kesulitan dalam kolaborasi jarak jauh untuk menyelesaikan masalah teknis, ditambah dengan data yang tidak akurat, sering kali memperlambat pengambilan keputusan dan memperburuk kondisi mesin.

    “Tantangan tersebut dapat dijawab oleh teknologi 5G dan AI. Dengan kemampuan memberikan peringatan dini sebelum mesin mengalami kerusakan, sehingga memperpanjang masa pakai mesin dan menjaga kelancaran operasional,” tutur Krishna. 

  • Ini 3 Tuntutan Serikat Pekerja XL untuk Transparan Merger

    Ini 3 Tuntutan Serikat Pekerja XL untuk Transparan Merger

    Jakarta –

    Serikat Pekerja XL Axiata (SPXL) melakukan cuti massal pada hari ini, Jumat (6/12/2024) menuntut transparansi proses merger. Terdapat tiga tuntutan dari pegawai XL Axiata kepada induk perusahaan, Axiata.

    Ketua Serikat Pekerja XL Axiata Mustakim mengatakan tercatat sejauh ini ada 1.100 serikat pekerja XL Axiata yang cuti massal secara nasional.

    Inilah tiga tuntutan Serikat Pekerja XL Axiata:

    Bahwa pada prinsipnya kami memahami bahwa proses merger ini dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja industri Telekomunikasi terutama layanan yang optimal untuk masyarakat di seluruh tanah air.Mengacu point 1 di atas, SPXL mengharapkan dan mensyaratkan bahwa proses merger ini juga memberi dampak positif kepada karyawan sebagai komponen penting dan stakeholder kunci dalam layanan telekomunikasi.Sampai saat ini, kami belum menerima dengan jelas dan detail bagaimana rencana, perlakuan, kedudukan dan nasib karyawan setelah merger.

    Terkait poin nomer 3, SPXL sudah beberapa kali meminta kejelasan informasi lewat audiensi langsung dengan Group Management Axiata Berhard, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT XL Axiata, Tbk, email, surat maupun momentum Townhall.

    “Namun informasi yang didapatkan masih juga belum diberikan,” tutur Mustakim kepada detikINET, Jumat (6/12/2024).

    Mustakim menjelaskan bahwa adanya respon ini menimbulkan keresahan yang nyata yang dirasakan oleh karyawan.

    “Dikhawatirkan hal ini berdampak kepada produktivitas bahkan mundurnya mayoritas karyawan untuk bergabung bersama institusi merger yang baru,” ungkapnya.

    Terkait ketidakjelasan informasi dari induk perusahaan terkait proses merger dan berpotensi berdampak pada pegawai, Serikat Pekerja XL Axiata telah menyampaikan persoalan tersebut ke Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Otoritas Jasa Keuangan, dan DPR.

    “Kami menyampaikan pesan kepada Kemnaker, Komdigi, OJK dan DPR RI agar dapat bersama-sama kami mengawal dan mengawasi proses merger ini berada pada jalur yang benar, menjadikan aspirasi SPXL sebagai perhatian utama,” ungkap Mustakim.

    “Kami juga menerima informasi bahwa dalam waktu dekat rencana merger akan disampaikan ke OJK dan pihak terkait lainnya, sementara itu belum ada kejelasan yang disampaikan resmi dan detail kepada karyawan,” pungkasnya.

    (agt/fay)

  • Ericsson Ungkap Masa Depan AI dan 5G di Sektor Manufaktur

    Ericsson Ungkap Masa Depan AI dan 5G di Sektor Manufaktur

    Bisnis.com, JAKARTA – Ericsson, perusahaan teknologi asal Swedia, mengungkapkan ruang pemanfaatan 5G dan kecerdasan buatan (AI) di sektor manufaktur dan hilirasi industri terbuka luas. Kedua teknologi tersebut diyakini dapat meningkatkan produktivitas hingga efisiensi operasional 

    Head of Ericsson Indonesia Krishna Patil mengatakan Ericsson berkomitmen mendukung transformasi digital di Indonesia melalui teknologi 5G dan AI. Perusahaan menghadirkan teknologi terbaru di Tanah Air untuk menciptakan solusi yang berdampak, termasuk untuk sektor manufaktur. 

    “Kami bertekad menghadirkan teknologi kelas dunia untuk memberdayakan inovator menciptakan solusi berdampak besar, sekaligus memainkan peran penting dalam mempercepat terwujudnya Industri 4.0 di Indonesia,” kata Krishna dikutip Jumat (6/12/2024). 

    Krishna mengatakan 5G dapat membantu industri untuk menurunkan angka kecelakaan di manufaktur dalam negeri yang terbilang tinggi. 

    Merujuk pada data Kementerian Ketenagakerjaan, pada periode Januari – Agustus 2024, Indonesia mencatat 278.564 kasus kecelakaan kerja, dengan mayoritas melibatkan peserta penerima upah. 

    Untuk mengatasi hal ini, ujar Krishna, teknologi smart manufacturing yang didukung oleh 5G dapat menjadi solusi utama dalam meningkatkan keselamatan kerja.

    Dengan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah, teknologi 5G memungkinkan data dari sensor dan perangkat di lapangan dikirim dan diproses secara instan, memberikan kemampuan pengawasan secara real-time. 

    “Selain itu, integrasi teknologi ini dapat mendeteksi bahaya lebih dini dan mengelola aktivitas operasional secara lebih aman, sehingga mengurangi risiko kecelakaan di tempat kerja. Hasilnya, keselamatan pekerja dapat lebih terjamin, dan lingkungan kerja yang aman serta efisien pun berhasil diciptakan,” kata Krishna.

    Dalam proses produksi, lanjutnya, kesalahan manual yang dilakukan oleh operator, terutama dalam perhitungan produksi, dapat mengurangi efisiensi operasional secara signifikan. 

    Kesulitan dalam kolaborasi jarak jauh untuk menyelesaikan masalah teknis, ditambah dengan data yang tidak akurat, sering kali memperlambat pengambilan keputusan dan memperburuk kondisi mesin.

    “Tantangan tersebut dapat dijawab oleh teknologi 5G dan AI. Dengan kemampuan memberikan peringatan dini sebelum mesin mengalami kerusakan, sehingga memperpanjang masa pakai mesin dan menjaga kelancaran operasional,” tutur Krishna. 

    Krishna menambahkan teknologi smart manufacturing juga memainkan peran penting dalam mempercepat hilirisasi industri, yang menjadi fokus utama pemerintah Indonesia. Dengan meningkatkan efisiensi produksi, pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah dapat dilakukan secara lebih optimal. 

    Teknologi smart manufacturing dapat mendukung proses hilirisasi ini dengan memungkinkan operasi jarak jauh, mengatasi tantangan lokasi tambang yang terpencil dengan jaringan terbatas.

    “Smart manufacturing yang didukung oleh 5G dan Generative AI memainkan peran penting dalam mengolah konsentrat mineral, mendukung praktik berkelanjutan, dan pada akhirnya memungkinkan industri tambang Indonesia dalam memenuhi permintaan global,” kata Krishna.

  • Pemprov DKI akan ikut arahan Kemnaker soal UMP

    Pemprov DKI akan ikut arahan Kemnaker soal UMP

    akan melakukan dialog dengan berbagai pihak agar apa yang diputuskan dan yang menjadi kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta nantinya menjadi kebijakan bersama yang disepakati oleh semua pihak

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan akan mengikuti arahan sepenuhnya dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang telah resmi menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebanyak 6,5 persen.

    “Tentunya itu sudah keluar dari Permenaker. Tentu saja kita, pemerintah daerah (pemda) adalah bagian dari pemerintah nasional. Maka kita paling tidak, akan mengikuti,” kata Teguh di Jakarta, Jumat.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • UMP Naik 6,5 Persen, Menperin Siapkan Solusi Ini untuk Industri

    UMP Naik 6,5 Persen, Menperin Siapkan Solusi Ini untuk Industri

    JABAR EKSPRES – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen mendorong pemerintah untuk menyiapkan berbagai insentif bagi dunia usaha. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, pihaknya tengah merumuskan stimulus yang dapat meringankan beban industri akibat kebijakan ini.

    “Kemarin kita membahas bantuan-bantuan atau insentif apa atau stimulus apa yang perlu dan akan disiapkan oleh pemerintah untuk membantu dunia usaha, untuk membantu industri,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/12).

    Salah satu insentif yang sedang dikaji adalah stimulus terkait sektor otomotif, mencakup Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPn DTP). Menariknya, insentif ini tidak hanya berlaku untuk kendaraan listrik, tetapi juga kendaraan hybrid dan jenis lainnya.

    BACA JUGA:Tiga Wilayah di Bogor Rawan Banjir, Pemkot Rumuskan Kajian

    “Kita lakukan bukan hanya untuk mobil listrik tapi juga kita akan upayakan untuk mobil-mobil di luar listrik seperti hybrid dan sebagainya, dan itu kemarin sudah kami bicarakan,” kata dia.

    Menurut Agus, kenaikan UMP tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. “adi kenaikan itu memang menurut pandangan saya suatu hal yang perlu dilakukan sekali lagi untuk menciptakan daya beli yang ada di masyarakat,” tegasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut bahwa pelaku industri akan melakukan penyesuaian untuk mematuhi kebijakan baru ini.

    Sekretaris Jenderal Kemenperin, Eko Cahyanto, menjelaskan bahwa industri akan terus berusaha memenuhi regulasi yang ditetapkan. “Dunia industri berharap agar kebijakan dan regulasi yang diterbitkan pemerintah bisa menjadi instrumen pendukung peningkatan daya saing,” ujar Eko di Jakarta, Sabtu (30/11) lalu.

    BACA JUGA:Tanggapi Kekhawatiran Publik, PPN 12 Persen akan Dikaji Ulang

    Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan siap memberikan solusi bagi perusahaan yang mengalami kendala finansial akibat kenaikan UMP.

    “Beberapa waktu yang lalu kami sudah bertemu juga dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), sekali lagi kami sampaikan kami sangat paham bahwa ada perusahaan yang mungkin akan mengalami kesulitan finansial dan kita sedang membentuk tim, join bareng dan dibantu oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bagaimana (memberikan) treatment spesifik untuk industri-industri yang mungkin akan memiliki kendala dalam penerapan beleid ini. Kita masih punya waktu karena penerapan (Upah Minimum 2025) itu mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025,” jelas Yassierli.

  • Perusahaan Tak Patuh UMP 2025 Akan Disanksi Kemnaker, Pengusaha Minta Kedepankan Pembinaan – Halaman all

    Perusahaan Tak Patuh UMP 2025 Akan Disanksi Kemnaker, Pengusaha Minta Kedepankan Pembinaan – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengusaha yang tidak menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 terancam disanksi oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam memandang, seharusnya yang ditekankan adalah pendekatan pembinaan dalam menghadapi UMP tahun depan.

    Menurut Bob, penegakan hukum memang harus ditegakkan, tetapi memberi sanksi perusahaan yang tidak patuh pada ketentuan UMP bukanlah solusi terbaik.

    Ia menilai dalam situasi sulit seperti sekarang ini, pembinaan harusnya lebih diutamakan.

    “Dalam situasi sulit, pembinaan harus dikedepankan dan hubungan industrial itu kan sebenarnya hubungan yang antarpihak gitu. Ya, diselesaikanlah antarpihak seperti itu,” kata Bob kepada wartawan, dikutip Jumat (6/12/2024).

    Terlebih, kata dia, dunia usaha di RI didominasi oleh perusahaan kecil, bukan besar. Jadi, pembinaan seharusnya menjadi jalan yang diambil jika ada yang tidak patuh pada UMP 2025.

    “Kalau perusahaan besar sih otomatis mereka akan patuh, tetapi dunia usaha itu 90 persen usaha kecil. Kecil menengah, bukan usaha besar,” ujar Bob.

    Mengenai kebijakan kenaikan upah sebesar 6,5 persen, meskipun telah ditetapkan pemerintah, dipandang Bob sebagai angka yang memberatkan pengusaha.

    Ia menilai kenaikannya terjadi di saat tidak tepat, di mana terdapat penurunan permintaan pasar akibat daya beli konsumen yang turun.

    Alhasil, Bob mengungkap bahwa perusahaan berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan jumlah karyawan, demi menjaga kelangsungan usaha.

    “Sudah pasti perusahaan-perusahaan demi menjaga daya saingnya, dia akhirnya melakukan efisiensi, pengurangan karyawan, dan sebagainya,” ucap Bob.

    Sebagaimana diketahui, Kemnaker telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2025 yang diundangkan pada 4 Desember 2024.

    Berdasarkan peraturan tersebut, rata-rata kenaikan upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5 persen berlaku untuk tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.

    Gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten atau kota.

    Upah Minimum Provinsi tahun 2025 dan Upah Minimum Sektoral Provinsi tahun 2025 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat 11 Desember 2024.

    Upah Minimum Kabupaten atau Kota tahun 2025 dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten atau Kota tahun 2025 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat 18 Desember 2024.

    Formula penghitungan Upah Minimum Provinsi 2025 berdasarkan Permenaker 16/2024 adalah UMP2025 = UMP2024 + Nilai Kenaikan UMP2025.

    Sementara itu, formula penghitungan Upah Minimum kabupaten atau kota tahun 2025 menggunakan formula penghitungan UMK2025 = UMK2024 + Nilai Kenaikan UMK2025.

    Nilai kenaikan Upah Minimum provinsi dan kabupten/kota tahun 2025 disebut telah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

     

     

  • Anak Buah Airlangga Minta Rancangan Permenkes Tak Batasi Ruang Gerak Industri Tembakau

    Anak Buah Airlangga Minta Rancangan Permenkes Tak Batasi Ruang Gerak Industri Tembakau

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berharap regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang produk tembakau dan rokok elektronik dirancang dengan optimal dan tidak membatasi ruang gerak industri tembakau. 

    Sebagai informasi, saat ini pemerintah tengah merancang peraturan turunan PP No 28/2024, yakni Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. 

    Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian Ekko Harjanto menjelaskan, regulasi PP No 28/2024 yang telah dikeluarkan sudah sangat ketat dan cukup mengurangi ruang gerak industri hasil tembakau (IHT). Apalagi, sektor ini juga tengah menghadapi tantangan lain seperti kenaikan harga jual eceran dan tarif cukai yang tinggi. 

    Oleh karena itu, Ekko berharap, Rancangan Permenkes yang merupakan regulasi turunan PP tersebut dapat ditinjau dengan lebih komprehensif dan mengedepankan peningkatan pengawasan atas implementasi regulasi yang sudah ada. 

    Ekko mengatakan, pembahasan Rancangan Permenkes harus dilakukan dengan optimal. Hal ini mengingat multiplier effect industri tembakau yang signifikan baik terhadap perekonomian Indonesia maupun pada pelaku usaha hingga ke para petani.

    “Karena, industri tembakau ini bukannya tidak mau diatur, mereka sangat mau diatur. Bahkan ketika mereka akan ekspor ke negara manapun, semuanya (regulasi) mereka patuhi,” kata Ekko dalam Bisnis Indonesia Forum “Peran Industri Tembakau Nasional Terhadap Pencapaian PDB” di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Selain itu, dia mengatakan, pembahasan Rancangan Permenkes itu juga perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk pelaku usaha hingga kementerian-kementerian teknis lain. 

    Dia menuturkan, penyusunan peraturan tersebut sebaiknya tidak hanya melibatkan instansi dibawah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) saja. Kementerian teknis terkait industri tembakau seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga perlu dilibatkan agar peraturan tersebut dapat mengakomodir kepentingan berbagai pihak. 

    Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan kesehatan dan ekonomi dalam menetapkan kebijakan terkait industri tembakau. 

    “Jangan hanya menggunakan satu sudut pandang, kita harus melihat isu ini secara imbang,” katanya, dikutip melalui keterangan tertulis.

    Rahmad menyampaikan bahwa tembakau bukan hanya menyangkut masalah kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, termasuk petani dan pekerja di sektor tersebut. 

    Dia juga menyoroti tingginya impor tembakau yang mencapai hampir 50%, dengan nilai mendekati US$1 miliar dari negara-negara seperti China dan Zimbabwe.

    “Kondisi ini membuat kita semakin tergantung pada tembakau impor, sementara lahan pertanian dalam negeri terus menyusut,” kata dia. 

    Rahmad mengatakan, produk hasil tembakau memang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan. Namun demikian, industri tembakau juga memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian, sekitar Rp200 triliun hingga Rp300 triliun. 

    Oleh karena itu, dia mengharapkan kebijakan yang akan diambil dapat mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan ekonomi. 

  • Wamenaker Immanuel Ebenezer Ungkap Alasan Sritex Terpaksa Rumahkan Sejumlah Karyawannya

    Wamenaker Immanuel Ebenezer Ungkap Alasan Sritex Terpaksa Rumahkan Sejumlah Karyawannya

    Bisnis.com, SOLO – Wamenaker Immanuel Ebenezer akhirnya buka suara tentang alasan Sritex merumahkan sejumlah karyawannya di tengah isu pailit.

    Menurutnya, Sritex terpaksa merumahkan beberapa karyawannya karena tidak ada bahan baku yang harus dikerjakan.

    “Kita juga minta penjelasan juga ke Sritex, kenapa ini ada yang dirumahkan. Dia menjelaskan, bahwa dirumahkan karena tidak ada bahan baku yang bisa dikerjakan akhirnya dirumahkan daripada tidak produktif,” katanya kepada Bisnis, Kamis 5 Desember 2024, di Solo.

    Meski demikian, pria yang akrab disapa Noel ini meminta masyarakat bijak membedakan arti diPHK dan di rumahkan.

    Status karyawan Sritex saat ini adalah dirumahkan dan bukan diPHK. Oleh sebab itu, perusahaan masih melakukan kewajibannya dengan membayar gaji karyawan.

    “Satu lagi yang harus saya jelaskan bahwa tolong bedakan antara PHK dan dirumahkan. Kalau PHK kan tidak ada hubungan kerja lagi. Kalau dirumahkan, masih ada status hubungan kerja,” tambahnya.

    Wamenaker Noel juga menjelaskan bahwa perusahaan masih memenuhi kewajiban karyawan soal gaji, namun berapa besarannya, Wamenaker Noel meminta wartawan menanyakan hal tersebut langsung kepada Sritex.

    Sebelumnya, Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex, Iwan Setiawan Lukminto menegaskan bahwa perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap ribuan karyawannya meski di tengah situasi kepailitan.

    Hal tersebut ditegaskan Iwan ditengah informasi yang beredar bahwa Sritex telah melakukan PHK terhadap 2.500 karyawannya.

    “Saat ini Sritex tidak lakukan PHK satu orang pun dalam status kepailitan ini,” kata Iwan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Rabu (13/11/2024).

    Alih-alih melakukan PHK, Iwan menyebut bahwa perusahaan telah meliburkan 2.500 karyawan imbas minimnya bahan baku. Dia mengungkap, ketersediaan bahan baku kemungkinan hanya cukup untuk tiga minggu ke depan.