Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemnaker

  • 5 Sandera Thailand yang Dibebaskan Hamas Tiba di Bangkok

    5 Sandera Thailand yang Dibebaskan Hamas Tiba di Bangkok

    Jakarta –

    Kelima warga Thailand yang disandera di Gaza telah dipulangkan dan tiba di Bangkok. Kedatangan 5 warga Thailand itu disambut haru keluarga.

    Dilansir AFP, Minggu (9/2/2025), kelima warga Thailand itu tersenyum saat berjalan ke aula kedatangan di Bandara Suvarnabhumi Bangkok setelah dibebaskan pada tanggal 30 Januari, sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang bertujuan untuk mengakhiri perang Gaza.

    Kelima warga tersebut di antaranya Watchara Sriaoun, Pongsak Tanna, Sathian Suwannakham, Surasak Lamnau, dan Bannawat Saethao. Kelimanya mendarat di Bangkok pada pukul 7:30 pagi (0030 GMT) pada hari Minggu dan disambut oleh sekelompok kecil kerabat dan pejabat dari kementerian luar negeri yang sangat gembira.

    Salah satu sandera yang dibebaskan, Pongsak, mengatakan bahwa dia “kehilangan kata-kata” saat melihat keluarganya.

    “Saya berterima kasih kepada semua orang yang membantu kami. Kami tidak akan berada di sini hari ini jika bukan karena mereka. Kami akhirnya bisa kembali ke tanah air kami,” katanya.

    Sementara itu, Somboon Saethao, ayah Bannawat, mengatakan dia “sangat bahagia”. Keluarganya akan menyambut putranya pulang dengan upacara tradisional Thailand.

    “Saya rasa saya tidak ingin dia jauh dari rumah lagi,” kata Somboon, yang berasal dari provinsi Nan di Thailand utara, kepada AFP.

    Bannawat pindah ke Israel sembilan bulan sebelum penculikannya untuk mencari penghasilan yang lebih baik bagi keluarganya.

    Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Thailand, Maris Sangiampongsa, mengatakan “sangat menginspirasi” menyaksikan kepulangan mereka. Ia menambahkan pemerintah akan memantau reintegrasi mereka ke dalam masyarakat Thailand, “dengan fokus pada kesehatan mental mereka”.

    “Kami tidak pernah menyerah pada para sandera ini,” katanya saat konferensi pers di bandara.

    Kelima orang yang kembali itu sekarang sedang dalam perjalanan menuju kampung halaman mereka.

    Boonsong Tapchaiyut, seorang pejabat Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan setiap sandera akan menerima pembayaran satu kali sekitar $18.000 (600.000 baht), bersama dengan gaji bulanan sebesar $900 hingga usia 80 tahun, untuk memastikan mereka tidak harus kembali ke Israel.

    Ketika Hamas menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober 2023, 31 warga negara Thailand diculik, dengan 23 orang dibebaskan pada akhir tahun itu dan dua orang dipastikan tewas pada bulan Mei.

    Seorang warga negara Thailand diyakini masih hidup di Gaza.

    Tonton juga Video: Momen Hamas Bebaskan 3 Sandera Warga Israel di Gaza

    (yld/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 1.000 Sopir Ojol-Kurir Mau Demo Besar Gruduk Kemnaker, Kapan & Kenapa?

    1.000 Sopir Ojol-Kurir Mau Demo Besar Gruduk Kemnaker, Kapan & Kenapa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) akan melakukan aksi menuntut pemberian hak tunjangan hari raya (THR) untuk ojek online (ojol) kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

    Ketua SPAI Lili Pujiati menyebut aksi akan digelar pada 17 Februari 2025 mendatang di Kantor Kemenaker, Jakarta. Aksi ini akan melibatkan sekitar 1.000 pengemudi ojol, taksi online dan kurir.

    “Kami meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk tidak lagi berpihak kepada platform dan jangan lagi memberikan imbauan kepada platform dan bukan lagi berupa insentif,” ujar Lili dalam keterangan kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (8/2/2025).

    Secara spesifik, pihaknya menuntut Kemnaker mewajibkan THR ojol kepada platform seperti Gojek, Grab, Shopee Food, Lalamove, Maxim, InDrive, Borzo dan lainnya.

    Tak cuma itu, pekerja ojol juga menuntut janji Kemnaker dalam memberikan perlindungan kepada pekerja ojol dengan segera mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang menetapkan driver sebagai pekerja tetap dalam hubungan kerja, bukan lagi hubungan kemitraan.

    Respons Menaker

    Sementara Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah kini sedang mengkaji regulasi yang ada terkait pemberian THR untuk pekerja ojol. Ia mengatakan pembahasan itu dikebut untuk diselesaikan dalam waktu 2 minggu.

    “Karena isunya regulasinya, harus duduk dulu. Baru kemudian, dari situ hasilnya kita akan sounding ke para pengusaha, platform online, seperti apa,” katanya pada Senin (3/2/2025) lalu.

    Yassierli menegaskan bahwa semua pihak berkepentingan akan dilibatkan dalam penyusunan aturan soal THR ojol.

    “Regulasinya seperti apa sih, itu dulu yang pertama. Yang kedua, baru kita melihat nanti meaningful participation dari dua pihaknya dari pengusaha dan dari ojol,” kata Yassierli.

    Menaker menegaskan, perhitungan dan besaran THR baru akan dilakukan setelah kajian atas regulasi dan saran dari semua pihak.

    “Bisa macam-macam nanti. Belum-belum sampai ke sana [perhitungan],” katanya. “[Puasa] Maret, Ini masih ada waktu, Februari berarti ini sekarang, iya harus dua minggu nih harus beres nih.”

    Adapun pemberian THR ini harus mengikuti aturan THR yang berlaku sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

    (dce)

  • Video: Contek Vietnam Cs, Ini Jurus Kemnaker Siapkan SDM Unggul RI

    Video: Contek Vietnam Cs, Ini Jurus Kemnaker Siapkan SDM Unggul RI

    Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli memastikan dukungan pemerintahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja RI.

    Kemanaker mencatat potret angkatan kerja RI dengan 80% merupakan lulusan SD, SMP dan SMA sederajat. Hal ini jauh berbanding negara kawasan seperti Vietnam yang memiliki 10% lulusan Vocational training jauh di atas RI yang baru mencapai 1%.

    Guna mendorong kemampuan dan daya saing pekerja RI, Kemnaker bersama Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kemendiktisaintek untuk mempersiapkan kurikulum vokasi yang sesuai dengan pasar tenaga kerja dan kebutuhan industri.

    Seperti apa upaya Kemnaker meningkatkan kualitas SDM Unggul? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli dalam Profit,CNBCIndonesia (Jum’at, 07/02/2025)

  • Top 3: Heboh IKN Bakal Jadi Proyek Mangkrak – Page 3

    Top 3: Heboh IKN Bakal Jadi Proyek Mangkrak – Page 3

    Puasa sebentar lagi, polemik Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pengemudi ojek online atau ojol kembali menjadi sorotan. Pada tahun lalu, bahasan ini pun juga mencuat menjelang Lebaran. Sejumlah asosiasi ojol minta pemerintah mengatur THR untuk pengemudi ojek online ini.

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anggoro Putri saat pun memberikan perkembangan terbaru mengenai realisasi pemberian THR bagi ojol dan pekerja layanan berbasis aplikasi atau daring (online).

    “Kami konsisten (memberikan) perlindungan kepada pekerja online termasuk ojol, itu tetap menjadi concern (perhatian) pemerintah saat ini,” kata Indah Anggoro Putri dikutip dari Antara, Jumat (7/2/2025).

    Selengkapnya 

  • Urai Kepadatan Saat Mudik Lebaran, Menko AHY Ungkap Wacana WFA

    Urai Kepadatan Saat Mudik Lebaran, Menko AHY Ungkap Wacana WFA

    JABAR EKSPRES – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ungkap wacana kebijakan kerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA) untuk mengurai kepadataan saat mudik lebaran 2025.

    Ia mengatakan pihaknya telah menyampaikan dan mendiskusikan terkait kemungkinan diberlakukannya WFA tersebut menjelang cuti bersama lebaran 2025.

    Diskusi tersebut bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian PAN-RB (terkait ASN), Kementerian Dikdasmen (terkait siswa sekolah) dan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan urusan pekerja pada berbagai jenis usaha.

    “Semangatnya sama, kemarin kami punya semangat bagaimana mengurai kemacatan, kepadatan arus mudik. Di mana pergi ke kampung halaman maupun kembali jangan sampai terjadi penumpukan di hari-hari yang sudah sangat dekat dengan hari lebarannya,” kata AHY, dikutip dari ANTARA, Jumat (7/2/2025).

    BACA JUGA: Dishub Beberkan Mekanisme Program Atasi Kemacetan di Kota Bandung

    Dengan diberlakukannya WFA, diharapkan produktifitas masih ada karena para karyawan tetap bekerja dari jarak jauh secara daring sambil berkegiatan bersama keluarga sebelum masa libur lebaran 2025.

    “Sehingga kurva (kepadatan)-nya nanti jangan tinggi sekali di satu hari, dua hari sebelum lebaran. Padahal butuh waktu istirahat, ketemu keluarga termasuk juga menyiapkan hari raya. Nah ditarik sedikit, diturunkan kemudian mudah-mudahan landau,”ucapnya.

    Selain itu, AHY juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan simulasi distribusi untuk pergerakan orang dan barang di periode libur lebaran 2025. Namun ia mengatakan pihaknya masih akan mengkaji bersama pihak terkait soal wacana ini.

    “Simulasi untuk distribusi sudah dilakukan. Karena kan pergerakannya tidak hanya manusia, tapi juga barang ini kan terus bergerak. Tetapi semangat kita sama di situ (penguraian). Hanya tingal ingin memastikan di tanggal berapa, berapa baru mulai diberlakukan, tapi kita ini dihitung dulu,” ujarnya.

    BACA JUGA: Anggaran Subsidi Transportasi Turun, Bandung Hadapi Risiko Kemacetan dan Ketimpangan Sosial

    Menurut AHY, terkait cuti dan libur lebaran itu nantinya akan diatur dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB tiga menteri antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Menteri Agama, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

  • AHY Ingin WFA Diterapkan Jelang Lebaran 2025, Kapan Dimulai?

    AHY Ingin WFA Diterapkan Jelang Lebaran 2025, Kapan Dimulai?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki wacana kebijakan kerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA).

    Penerapan WFA diharapkan bisa memberikan semangat kepada pekerja, serta mengurai kepadatan saat periode libur Lebaran 2025.

    AHY mengatakan pihaknya telah menyampaikan dan mendiskusikan terkait kemungkinan diberlakukannya WFA menjelang cuti bersama Lebaran 2025, dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PAN-RB (terkait ASN), Kementerian Dikdasmen (terkait siswa sekolah), dan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan urusan pekerja pada berbagai jenis usaha.

    “Semangatnya sama, kemarin kami punya semangat bagaimana mengurai kemacetan, kepadatan arus mudik. Di mana pergi ke kampung halaman maupun kembali jangan sampai terjadi penumpukan di hari-hari yang yang sudah sangat dekat dengan hari lebarannya,” kata AHY di Cirata, Kabupaten Purwakarta, Kamis (6/2), dikutip dari Antaranews.

    AHY pun berharap WFA bisa membuat produktifitas masih muncul, karena para karyawan tetap bekerja dari jarak jauh secara daring sambil berkegiatan bersama keluarga sebelum masa libur Lebaran 2025.

    “Sehingga kurva (kepadatan)-nya nanti jangan tinggi sekali di satu hari, dua hari sebelum lebaran. Padahal butuh waktu istirahat, ketemu keluarga termasuk juga menyiapkan hari raya. Nah ditarik sedikit, diturunkan kemudian mudah-mudahan landai,” ucap dia.

    Putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pun mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan simulasi distribusi untuk pergerakan orang dan barang di periode libur lebaran 2025 itu.

    Namun dia mengatakan pihaknya tetap masih akan mengkaji bersama pihak terkait soal wacana ini.

    “Simulasi untuk distribusi sudah dilakukan. Karena kan pergerakannya tidak hanya manusia, tapi juga barang ini kan terus bergerak. Tetapi semangat kita sama di situ (penguraian). Hanya tinggal ingin memastikan di tanggal berapa, berapa baru mulai diberlakukan, tapi kita ini dihitung dulu,” ujarnya.

    Menurut AHY, terkait cuti dan libur Lebaran nantinya akan diatur dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB tiga menteri antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Menteri Agama, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

  • Ekonomi kemarin, subsidi rumah hingga soal gaji ke-13 bagi ASN

    Ekonomi kemarin, subsidi rumah hingga soal gaji ke-13 bagi ASN

    Jakarta (ANTARA) – Berita seputar perekonomian masih menarik untuk dibaca hari ini, Jumat. Mulai dari distribusi subsidi rumah, ketersediaan BBM Shell, rencana work from anywhere (WFA), pengembangan mobil listrik Pindad, serta pencairan gaji 13 dan 14 bagi ASN.

    Berikut beritanya:

    Menteri PKP target 220 ribu rumah dapat subsidi FLPP pada 2025

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah mencapai 220 ribu unit rumah tahun ini, meskipun anggaran Kementerian PKP dipangkas menjadi Rp1,61 triliun.

    “Tetap kami jalankan tahun ini FLPP ya, karena kami sudah berusaha menstimulasi (realisasi rumah murah), mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya. Tapi, setidaknya kami punya target awal itu minimal 220 ribu (unit rumah) yang tetap kami bantu,” ujarnya, di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya

    Shell: BBM mulai tersedia secara bertahap di jaringan SPBU

    President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan bahwa produk bahan bakar minyak (BBM) sudah mulai tersedia kembali di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell secara bertahap.

    “Shell Indonesia menginformasikan bahwa produk bahan bakar minyak (BBM) Shell sudah mulai tersedia kembali di jaringan SPBU Shell secara bertahap,” ujar Ingrid, di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya

    Menko AHY: Wacana WFA semangatnya untuk urai kepadatan mudik Lebaran

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa wacana kebijakan kerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA), memiliki semangat untuk mengurai kepadatan saat periode libur Lebaran 2025.

    AHY mengatakan pihaknya telah menyampaikan dan mendiskusikan terkait kemungkinan diberlakukannya WFA menjelang cuti bersama Lebaran 2025, dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PAN-RB (terkait ASN), Kementerian Dikdasmen (terkait siswa sekolah), dan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan urusan pekerja pada berbagai jenis usaha.

    Baca selengkapnya

    Pemerintah kaji Maung Pindad jadi kandidat mobil listrik nasional

    Pemerintah terus mengkaji pengembangan kendaraan listrik buatan dalam negeri, salah satunya dengan menjadikan mobil taktis Maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan listrik nasional.

    Hal itu dikemukakan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Baca selengkapnya

    Sri Mulyani beri sinyal gaji ke-13 dan 14 ASN tetap cair

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa gaji ke-13 dan 14 (tunjangan hari raya/THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) tetap cair.

    Saat ditemui di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani menyatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk gaji ke-13 dan 14 bagi ASN. Namun, ia tak merinci besarannya.

    Ia juga menyebut proses persiapan gaji 13 dan 14 tetap berlanjut. Menkeu meminta publik untuk menunggu pengumuman lebih lanjut soal perkembangan gaji ke-13 dan 14 bagi ASN.

    Baca selengkapnya

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Efisiensi Anggaran, ASN Belum Pasti Dapat THR

    Efisiensi Anggaran, ASN Belum Pasti Dapat THR

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, kepastian mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatut Sipil Negara (ASN) belum diputuskan. Hal itu menanggapi kehebohan di media sosial bahwa ASN pada tahun ini tidak akan mendapat hak-haknya seperti tahun-tahun sebelumnya.

    “Kepastian mengenai pemberian THR dan gaji ke-13 masih menunggu keputusan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Itu tanya Menkeu. Persiapan sudah ada,” kata Airlangga dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

    Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengungkapkan, saat ini kebijakan gaji ke-13 dan THR Tahun 2025 sedang disusun dan dibahas instrumen peraturan perundang-undangannya bersama-sama tim teknis Kementerian PAN-RB dan instansi terkait, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara.

    “Belum ada keputusan resmi yang menyatakan THR dan gaji ke-13 untuk ASN dihapus,” kata Rini. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk mengefisiensikan anggaran APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.

    Rini menuturkan, kebijakan gaji ke-13 dan THR tidak hanya diperuntukkan bagi ASN, tetapi juga diberikan kepada Prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pimpinan dan anggota LNS, serta penerima pensiun. 

    Kebijakan gaji ke-13 dan THR bagi aparatur negara, lanjut Rini, termaktub dalam Nota Keuangan APBN Tahun 2025. Basis pemberian gaji ke-13 dan THR merupakan penghasilan bulanan aparatur negara, yang bersumber dari anggaran belanja pegawai. 

    Gaji ke-13 adalah tambahan gaji yang diterima ASN dan pensiunan sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas pengabdian mereka. Sementara itu, gaji ke-14 atau biasa disebut THR merupakan tunjangan yang diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

    Sementara, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang dikonfirmasi mengatakan bahwa ada peluang agar THR diberikan lebih cepat. Hal ini bakal menjadi pembahasan sebelum memasuki bulan Ramadan, yang tahun ini diprediksi akan dimulai pada 28 Maret 2025.

    “Ya itu kita akan bahas. Yang jelas kalau terkait dengan THR tentu kami ingin memastikan bahwa pemerintah itu menjamin,” katanya. “Kita memahami juga aspirasi dari pekerja, tapi itu nanti kita bahas,” sebut Yassierli.

    Namun, katanya, pemerintah tidak bisa memutuskan kebijakan ini sendiri, melainkan harus ada kesepakatan dengan kalangan pekerja serta pelaku usaha. Pasalnya, pengusaha yang bakal memberikan THR ini kepada para pekerja.

    “Kami harus membahas usulan ini terlebih dahulu dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit agar memenuhi unsur partisipasi bermakna. Pemerintah memastikan aspirasi pekerja terakomodasi dalam pengaturan THR tahun ini,” ujar Yassierli.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri Rosan: Penciptaan lapangan kerja dorong pertumbuhan ekonomi

    Menteri Rosan: Penciptaan lapangan kerja dorong pertumbuhan ekonomi

    PR kita yang paling besar adalah penciptaan lapangan pekerjaan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan, penciptaan lapangan pekerjaan menjadi pekerjaan rumah (PR) yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Menurut Rosan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak hanya sekadar angka yang terus meningkat, tetapi juga harus dibarengi dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

    “Yang paling penting adalah penciptaan lapangan pekerjaan, tentunya lapangan pekerjaan yang berkualitas. Itu yang paling penting, karena PR kita yang paling besar adalah penciptaan lapangan pekerjaan,” ujar Rosan saat menghadiri Fortune Indonesia Summit 2025 di Jakarta, Kamis.

    Rosan menyampaikan, dalam dua tahun jumlah penduduk Indonesia bertambah hampir 5 juta orang dan angka tersebut terus meningkat.

    Dengan terus meningkatnya jumlah penduduk, kata Rosan, maka dibutuhkan juga lapangan pekerjaan yang bertumbuh. Oleh karena itu, dibutuhkan investasi yang dapat menyerap lapangan pekerjaan untuk 2,6-2,8 juta orang per tahunnya.

    Sektor investasi di Indonesia, saat ini menyumbang sekitar 25-26 persen bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Kontribusi investasi ini diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan penguatan sumber daya manusia (SDM) di dalam negeri.

    Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, dari total 141 juta orang usia kerja, 40 persennya berlatar belakang hanya sekolah dasar (SD), pernah SD namun tidak tamat 24 persen, 18 persen SMP dan hanya 12-13 persen dengan lulusan diploma atau sarjana.

    Menurut Rosan, pemerintah menyadari bahwa tidak semua masyarakat bisa masuk ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, pemerintah juga mendorong pendidikan vokasi training dengan memberikan insentif kepada perusahaan untuk berpartisipasi dalam program ini.

    Dengan SDM yang berkualitas, maka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan semakin terbuka lebar.

    “Kalau Indonesia ingin mempunyai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkesinambungan, manusianya juga harus tumbuh. Sumber daya manusianya harus berkembang, human capital-nya juga harus berkembang, dengan begitu Indonesia bisa mempunyai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkesinambungan serta berkualitas,” kata Rosan.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri UMKM: Efisiensi anggaran perkuat kolaborasi antar-K/L

    Menteri UMKM: Efisiensi anggaran perkuat kolaborasi antar-K/L

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman menilai adanya efisiensi anggaran semakin membuka dan memperkuat kolaborasi antar-kementerian/lembaga (K/L).

    “(Efisiensi) Terkait pemanfaatan anggaran yang jauh lebih tepat sasaran dan terukur. Dan konsekuensi dari efisiensi ini secara tidak langsung kita dipaksa untuk melakukan kolaborasi antarkementerian yang lebih intens,” kata Maman saat ditemui di Jakarta, Kamis.

    “Beberapa hari yang lalu kami sudah rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan kami berkolaborasi untuk membuat perjanjian kerja sama,” ujarnya menambahkan.

    Adapun pemangkasan anggaran ini merupakan perintah Kementerian Keuangan RI melalui surat bernomor S-37/MK.02/2025 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

    Maman sendiri masih belum mengungkapkan angka dari pemangkasan anggaran di kementerian yang ia pimpin. Namun, ia memastikan pihaknya siap memberikan dukungan untuk instruksi tersebut.

    “Pada prinsipnya kami sebagai pembantu presiden wajib mengamankan semua kebijakan Pak Presiden. Karena kami sadar dan kami meyakini kebijakan yang didorong oleh beliau terkait efisiensi, spirit dan semangatnya bagus,” kata Maman.

    “Anggaran yang sudah diefisiensikan nanti, Pak Presiden akan memetakan kembali mana yang lebih terukur, lebih tepat, yang lebih pas untuk dilakukan optimalisasi peningkatan kerjanya,” imbuhnya.

    Beberapa hal yang menjadi perhatian Kementerian UMKM untuk memangkas anggaran di antaranya untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK), hingga melakukan modernisasi sistem aktivitas perkantoran.

    Lebih lanjut, Maman juga memastikan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu ke program-program andalan kementeriannya seperti pembinaan UMKM.

    “Saya pikir kalau pengaruh dalam hal efektivitas, saya rasa (efisiensi) tidak (memengaruhi). Jadi kita tetap bekerja seperti apa adanya,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025